Senin, 4 Januari 2016
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pangan, terutama impor pangan, dengan validitas data dan peta pangan. Tanpa hal ini, Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, kebijakan pangan yang tidak tepat dapat terus terjadi.
Direktur Eksekutif Institue for Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada Kompas, Sabtu (2/1), di Jakarta, mengatakan, tiga persoalan krusial mengenai pangan adalah validasi data, peningkatan produktivitas, dan pemerataan distribusi. Tiga persoalan tersebut bisa dikelola dengan baik berdasarkan peta pangan, yang antara lain melingkupi daerah penghasil pangan, produksi, dan konektivitas distribusi.
Validasi data pangan merupakan hal penting sebab data yang tidak tepat dan tidak benar akan menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan pangan. Selama ini pemerintah menyatakan stok cukup, tetapi harga pangan tetap tinggi.
"Hal ini terjadi karena pendekatan statistik pemerintah masih lemah. Dalam kasus daging sapi misalnya. Tidak semua ternak di penggemukan dan peternakan rakyat bisa dipotong untuk konsumsi. Pemerintah seharusnya menyajikan data riil atau asumsi, berapa persen ternak yang bisa dipotong dan yang tidak," katanya.
Di sisi lain, kata Enny, peningkatan produktivitas dan pemerataan distribusi juga masih menjadi kendala sehingga masih bergantung pada impor. Kendati demikian, pemerintah sudah mulai memperbaiki sejumlah hal.
Kebutuhan
Untuk mengatasi kebutuhan sapi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta Lampung, pemerintah telah menyediakan kapal pengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur ke DKI Jakarta. Upaya ini perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan kapal pengangkut sapi dari Jawa Timur, wilayah yang surplus sapi, ke DKI Jakarta.
"Terkait dengan pangan yang mudah rusak, seperti cabai, perlu ada pengaturan giliran tanam dan panen cabai serta pendistribusiannya, yang bisa dilakukan bergantian antardaerah," kata Enny.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen juga berpendapat sama. Dia menilai, selama ini pemerintah tidak pernah menghitung data produksi, stok, dan kebutuhan konsumsi bahan pokok secara akurat.
"Gula kristal putih (GKP) misalnya. Berdasarkan penghitungan pemerintah, kebutuhan GKP nasional rata-rata 250.000 ton per bulan. Namun, rata-rata GKP yang dijual pedagang per bulan 150.000-200.000 ton. Pedagang masih mempunyai stok sisa GKP 50.000-100.000 ton per bulan," katanya.
Soemitro menambahkan, jika kebutuhan konsumsi GKP sebanyak 250.000 ton per bulan, sisa 50.000-100.000 ton per bulan tersebut justru terpenuhi dari rembesan gula rafinasi dan GKP yang masuk secara ilegal. GKP ilegal ini ditengarai banyak tersebar di wilayah-wilayah perbatasan di Kalimantan, bahkan ada yang didistribusikan sampai ke Sulawesi.
Pada 2016, pemerintah berencana mengimpor sejumlah kebutuhan pokok. Sapi bakalan akan diimpor sebanyak 600.000 ekor, daging sapi 50.000-60.000 ton, dan gula 200.000 ton.
Khusus impor kedelai, pemerintah tidak menentukan jumlahnya. Namun, pengimpor harus menyerap kedelai petani terlebih dahulu untuk mendapatkan izin impor kedelai.
Berdasarkan data nasional di laman Kementerian Perdagangan, harga daging sapi dalam satu bulan terakhir meningkat dari Rp 108.223 per kilogram menjadi Rp 110.264 per kilogram. Adapun harga cabai merah besar melonjak dari Rp 27.093 per kilogram menjadi Rp 40.126 per kilogram.
(HEN)
http://print.kompas.com/baca/2016/01/04/Data-dan-Peta-Pangan-Memperkuat-Kebijakan
Senin, 04 Januari 2016
Impor Gula Kristal Putih Dinilai Tepat
Senin, 04 Januari 2016
Kalangan asosiasi gula meilai keputusan pemerintah untuk mengimpor 200.000 gula Kristal putih (GKP) sudah tepat karena saat ini stok gula sudah menipis dan hasil taksasi menunjukkan produksi gula konsumsi di bawah target yang ditetapkan pemerintah.
Senior Advisor Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Yadi Yusri Yadi, mengatakan taksasi menunjukkan hasil 2,49 juta ton gula Kristal putih. Per awal Desember, stok gula hanya 900.000 ton, tidak mampu menutupi kebutuhan hingga musim giling yang akan datang.
“Kebutuhan per bulan itu sekitar 230.000-250.000 ton. Stok yang ada katakanlah hanya cukup sampai Maret saja. Nah tentu perlu menutupi kebutuhan April karena musim giling belum mulai,” kata Yadi akhir pekan lalu.
Dia pun menilai memang lebih baik pemerintah mengimpor gula Kristal putih meski tidak ada nilai tambah di dalam negeri. Pasalnya, jika yang diimpor adalah gula mentah (raw sugar) lalu diolah oleh pabrik gula rafinasi, maka peluang kebocoran gula rafinasi ke pasar akan meingkat.
Di sisi lain, jika mengimpor gula mentah, sulit untuk memberikan hak pengolahannya pada pabrik gula konsumsi karena saat ini pabrik sedang masa idle capacity sehingga untuk mengoperasionalkan pabrik membutuhkan biaya yang sangat besar.
Sebelumnya, Perum Bulog menilai, impor gula kristal putih yang akan direalisasikan pada 2016 ditujukan untuk menjaga stabilitas harga jual di pasaran, seiring dengan menipisnya pasokan gula untuk konsumsi masyarakat. “Kami telah menyiapkan anggaran senilai Rp18 miliar untuk mengimpor gula kristal putih tersebut,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti.
Sembari menunggu izin impor, saat ini Bulog tengah menjajaki kualitas dan harga gula di sejumlah negara antara lain Thailand, Brasil, dan India. “Kalau dari sisi anggaran yang disediakan tidak banyak, hanya Rp18 miliar. Tapi eksekusinya menunggu penugasan resmi. Impor ini murni untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga jual,” papar Djarot.
Meskipun ditujukan untuk menjaga stabilitas harga, namun pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah menetapkan kuota impor gula kristal putih untuk tahun depan maksimal sebanyak 200.000 ton.
Tahun ini, target produksi gula kristal putih diprediksi meleset, yakni hanya mencapai 2,5 juta ton dari target yang dipatok sebanyak 2,6 juta ton.Adapun stok gula saat ini diperkirakan 600.000 ton. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata harga gula pasir nasional saat ini mencapai Rp12.950 per kg dan Rp13.300 per kg untuk kawasan Jakarta.
(bc-imq)
http://www.jurnalasia.com/2016/01/04/impor-gula-kristal-putih-dinilai-tepat/
Kalangan asosiasi gula meilai keputusan pemerintah untuk mengimpor 200.000 gula Kristal putih (GKP) sudah tepat karena saat ini stok gula sudah menipis dan hasil taksasi menunjukkan produksi gula konsumsi di bawah target yang ditetapkan pemerintah.
Senior Advisor Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Yadi Yusri Yadi, mengatakan taksasi menunjukkan hasil 2,49 juta ton gula Kristal putih. Per awal Desember, stok gula hanya 900.000 ton, tidak mampu menutupi kebutuhan hingga musim giling yang akan datang.
“Kebutuhan per bulan itu sekitar 230.000-250.000 ton. Stok yang ada katakanlah hanya cukup sampai Maret saja. Nah tentu perlu menutupi kebutuhan April karena musim giling belum mulai,” kata Yadi akhir pekan lalu.
Dia pun menilai memang lebih baik pemerintah mengimpor gula Kristal putih meski tidak ada nilai tambah di dalam negeri. Pasalnya, jika yang diimpor adalah gula mentah (raw sugar) lalu diolah oleh pabrik gula rafinasi, maka peluang kebocoran gula rafinasi ke pasar akan meingkat.
Di sisi lain, jika mengimpor gula mentah, sulit untuk memberikan hak pengolahannya pada pabrik gula konsumsi karena saat ini pabrik sedang masa idle capacity sehingga untuk mengoperasionalkan pabrik membutuhkan biaya yang sangat besar.
Sebelumnya, Perum Bulog menilai, impor gula kristal putih yang akan direalisasikan pada 2016 ditujukan untuk menjaga stabilitas harga jual di pasaran, seiring dengan menipisnya pasokan gula untuk konsumsi masyarakat. “Kami telah menyiapkan anggaran senilai Rp18 miliar untuk mengimpor gula kristal putih tersebut,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti.
Sembari menunggu izin impor, saat ini Bulog tengah menjajaki kualitas dan harga gula di sejumlah negara antara lain Thailand, Brasil, dan India. “Kalau dari sisi anggaran yang disediakan tidak banyak, hanya Rp18 miliar. Tapi eksekusinya menunggu penugasan resmi. Impor ini murni untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga jual,” papar Djarot.
Meskipun ditujukan untuk menjaga stabilitas harga, namun pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah menetapkan kuota impor gula kristal putih untuk tahun depan maksimal sebanyak 200.000 ton.
Tahun ini, target produksi gula kristal putih diprediksi meleset, yakni hanya mencapai 2,5 juta ton dari target yang dipatok sebanyak 2,6 juta ton.Adapun stok gula saat ini diperkirakan 600.000 ton. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata harga gula pasir nasional saat ini mencapai Rp12.950 per kg dan Rp13.300 per kg untuk kawasan Jakarta.
(bc-imq)
http://www.jurnalasia.com/2016/01/04/impor-gula-kristal-putih-dinilai-tepat/
Bulog Usul Harga Pembelian Pemerintah Lebih Fleksibel Tahun Ini
Senin, 04 Januari 2016
Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog mengusulkan kepada pemerintah agar pengaturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2016 lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah dan beras petani.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu di Jakarta, Minggu mengatakan, usulan tersebut didorong oleh kendala HPP yang selalu di bawah harga pasar pasca ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi upaya pengadaan gabah/beras oleh BUMN tersebut.
"HPP nantinya ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar setelah melewati serangkaian penghitungan dan pengkajian, salah satunya mempertimbangkan data BPS," katanya, Minggu (3/1/2016).
Selain penetapan HPP yang lebih fleksibel, lanjutnya, perlu juga diterapkan Harga Dasar (HD) gabah maupun beras sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani.
Menurut dia, penetapan harga dasar juga akan mengoptimalkan penyerapan beras petani saat panen raya karena Bulog boleh membeli di atas harga dasar, tapi tidak boleh kurang dari harga tersebut.
"Jadi nantinya akan ada dua harga yang ditetapkan dalam praktik penyerapan beras petani. Yakni harga dasar yang ditetapkan jelas besaran harganya, dan HPP yang sifatnya fleksibel," katanya.
Wahyu menyatakan, aturan keduanya baik HD maupun HPP yang fleksibel nantinya akan tertuang dalam inpres.
Menanggapi hal itu Ketua Asosiasi Petani Padi Nasional Rali Sukari mendukung penetapan usulan HPP di 2016 agar fleksibel diiringi penetapan harga dasar.
"Ketika pembelian komersial melebihi harga dasar silakan diserahkan ke petani mau jual ke Bulog atau ke pasar, dua-duanya tidak merugikan petani," katanya.
Menurut dia, penetapan harga dasar juga akan menolong ketika panen raya dilakukan serempak pada Maret 2016.
Rali yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat itu menyatakan, pihaknya telah memprediksi hal tersebut, sebab awal tanam padi di Jabar pun dilakukan serempak, artinya akan terjadi peningkatan produksi.
Harga beras dan gabah, tambahnya, bisa jatuh, didukung oleh kondisi cuaca hujan yang membuat kualitas gabah rendah, oleh karena itu agar Bulog sebagai mitra petani dapat menyiapkan alat pengering untuk dimanfaatkan petani.
http://industri.bisnis.com/read/20160104/99/506642/bulog-usul-harga-pembelian-pemerintah-lebih-fleksibel-tahun-ini
Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog mengusulkan kepada pemerintah agar pengaturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2016 lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah dan beras petani.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu di Jakarta, Minggu mengatakan, usulan tersebut didorong oleh kendala HPP yang selalu di bawah harga pasar pasca ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi upaya pengadaan gabah/beras oleh BUMN tersebut.
"HPP nantinya ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar setelah melewati serangkaian penghitungan dan pengkajian, salah satunya mempertimbangkan data BPS," katanya, Minggu (3/1/2016).
Selain penetapan HPP yang lebih fleksibel, lanjutnya, perlu juga diterapkan Harga Dasar (HD) gabah maupun beras sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani.
Menurut dia, penetapan harga dasar juga akan mengoptimalkan penyerapan beras petani saat panen raya karena Bulog boleh membeli di atas harga dasar, tapi tidak boleh kurang dari harga tersebut.
"Jadi nantinya akan ada dua harga yang ditetapkan dalam praktik penyerapan beras petani. Yakni harga dasar yang ditetapkan jelas besaran harganya, dan HPP yang sifatnya fleksibel," katanya.
Wahyu menyatakan, aturan keduanya baik HD maupun HPP yang fleksibel nantinya akan tertuang dalam inpres.
Menanggapi hal itu Ketua Asosiasi Petani Padi Nasional Rali Sukari mendukung penetapan usulan HPP di 2016 agar fleksibel diiringi penetapan harga dasar.
"Ketika pembelian komersial melebihi harga dasar silakan diserahkan ke petani mau jual ke Bulog atau ke pasar, dua-duanya tidak merugikan petani," katanya.
Menurut dia, penetapan harga dasar juga akan menolong ketika panen raya dilakukan serempak pada Maret 2016.
Rali yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat itu menyatakan, pihaknya telah memprediksi hal tersebut, sebab awal tanam padi di Jabar pun dilakukan serempak, artinya akan terjadi peningkatan produksi.
Harga beras dan gabah, tambahnya, bisa jatuh, didukung oleh kondisi cuaca hujan yang membuat kualitas gabah rendah, oleh karena itu agar Bulog sebagai mitra petani dapat menyiapkan alat pengering untuk dimanfaatkan petani.
http://industri.bisnis.com/read/20160104/99/506642/bulog-usul-harga-pembelian-pemerintah-lebih-fleksibel-tahun-ini
Bulog Jateng Jamin Stok Beras Aman Hingga April
Minggu, 3 Januari 2016
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perum Bulog Divre Jawa Tengah mengaku siap menggelontorkan beras premium untuk periode bulan Januari hingga Maret mendatang. Penyaluran beras premium ini sebagai pengganti beras medium yang stoknya mulai menipis.
"Persediaan beras medium saat ini mencukupi hingga pertengahan Januari. Namun kita semua jangan khawatir, stok di Jateng masih aman, karena diperkuat oleh beras premium yang stoknya mencukupi hingga April mendatang," kata Kepala Perum Bulog Divre Jateng, Usep Karyana kepada Tribun Jateng, Minggu (3/1/2015).
Usep juga menjelaskan, selama awal Desember pihaknya masih terus melakukan penyerapan. Namun mulai pertengahan hingga akhir penyerapan mulai berkurang karena saat itu merupakan musim tanam. Panen raya sendiri diperkirakan akan terjadi pada akhir Maret.
"Ada kemungkinan besar memang panen raya Maret atau April. Tapi memasuki Januari ini kami juga akan mulai melakukan penyerapan di beberapa sentra beras, walaupun tidak sebanyak saat panen raya nanti," lanjutnya.
Sementara itu untuk penyaluran beras premium sebagai ganti dari medium, menurutnya tidak akan banyak berpengaruh. Justru masyarakat akan lebih banyak diuntungkan dengan digelontorkannya beras dengan kualitas lebih baik. Biasanya beras medium kemudian diganti premium dengan kualitas lebih baik pastinya masyarakat akan lebih senang. Untuk kemudian beralih ke medium, setelah dilakukannya penyerapan.
Ia menambahkan, terkait dengan musim hujan, ia juga menjamin kualitas beras yang disalurkan oleh Bulog tidak mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan standar-standar yang diberlakukan sebelum beras masuk gudang.
"Kami juga memiliki standar khusus baik untuk beras itu sendiri maupun gudang sebagai tempat penyimpanannya. Sehingga walaupun musim hujan, beras tetap dalam kondisi yang baik," tukas Usep.(*)
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar
http://jateng.tribunnews.com/2016/01/03/bulog-jateng-jamin-stok-beras-aman-hingga-april
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perum Bulog Divre Jawa Tengah mengaku siap menggelontorkan beras premium untuk periode bulan Januari hingga Maret mendatang. Penyaluran beras premium ini sebagai pengganti beras medium yang stoknya mulai menipis.
"Persediaan beras medium saat ini mencukupi hingga pertengahan Januari. Namun kita semua jangan khawatir, stok di Jateng masih aman, karena diperkuat oleh beras premium yang stoknya mencukupi hingga April mendatang," kata Kepala Perum Bulog Divre Jateng, Usep Karyana kepada Tribun Jateng, Minggu (3/1/2015).
Usep juga menjelaskan, selama awal Desember pihaknya masih terus melakukan penyerapan. Namun mulai pertengahan hingga akhir penyerapan mulai berkurang karena saat itu merupakan musim tanam. Panen raya sendiri diperkirakan akan terjadi pada akhir Maret.
"Ada kemungkinan besar memang panen raya Maret atau April. Tapi memasuki Januari ini kami juga akan mulai melakukan penyerapan di beberapa sentra beras, walaupun tidak sebanyak saat panen raya nanti," lanjutnya.
Sementara itu untuk penyaluran beras premium sebagai ganti dari medium, menurutnya tidak akan banyak berpengaruh. Justru masyarakat akan lebih banyak diuntungkan dengan digelontorkannya beras dengan kualitas lebih baik. Biasanya beras medium kemudian diganti premium dengan kualitas lebih baik pastinya masyarakat akan lebih senang. Untuk kemudian beralih ke medium, setelah dilakukannya penyerapan.
Ia menambahkan, terkait dengan musim hujan, ia juga menjamin kualitas beras yang disalurkan oleh Bulog tidak mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan standar-standar yang diberlakukan sebelum beras masuk gudang.
"Kami juga memiliki standar khusus baik untuk beras itu sendiri maupun gudang sebagai tempat penyimpanannya. Sehingga walaupun musim hujan, beras tetap dalam kondisi yang baik," tukas Usep.(*)
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar
http://jateng.tribunnews.com/2016/01/03/bulog-jateng-jamin-stok-beras-aman-hingga-april
Minggu, 03 Januari 2016
DPR Kritik Rencana Jokowi Hapuskan Raskin
Sabtu, 02 Januari 2016
INILAHCOM, Jakarta - Terkait rencana Presiden Jokowi menghapus program beras untuk masyarakat miskin (raskin), DPR menolak. Alasannya, bila raskin dihentikan maka dampaknya kepada banyak hal.
Wakil Ketua Komisi XI DPR asal PAN, Jon Erizal sangat menyayangkan rencana penghapusan raskin yang digagas pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan ini, sungguh tidak pro rakyat. Selain juga bakal melahirkan kekisruhan di masyarakat.
"Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif," ujar Jon di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kata Jon, apabila program raskin dihapus maka berdampak kepada makroekonomi, yakni inflasi. Saat pertemuan dengan pejabat Bank Indonesia, sebelumnya, sempat terkuak adanya kekhawatiran akan naiknya inflasi apabila pemerintah jadi menghapuskan program raskin yang dikonversi ke e-money.
"Kita menilai, program e-money rawan penyelewengan untuk kebutuhan lain. Sementara beras adalah penentu inflasi kita. Kami mendesak kaji dulu rencana tersebut," papar Jon.
Terkait adanya kelemahan dalam program raskin, lanjut Jon, bukan lantas dijadikan pembenaran untuk mencabut program mulia ini. "Kalau ada kelemahan, kekurangan, seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya. Bukan malah dihapus yang berpotensi melahirkan masalah baru," papar Jon.
Sementara, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah, Sutarto, menyatakan, program raskin cukup membantu petani dan buruh tani. Karena, penerima bantuan tersebut adalah buruh tani yang berpenghasilan rendah.
"Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati raskin, sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi gabahnya dijual dengan harga yang layak, lalu mereka membeli beras dengan harga murah," kata Sutarto.
Sutarto mengaku khawatir bahwa pengalihan raskin ke e-money bakal menuai kekisruhan baru di masyarakat bawah. Hal ini bakal menimbulkan kelurahan maupun kecamatan harus repot.
Selain itu, kata Sutarto, program raskin ternyata berguna dalam menstabilkan harga beras di pasaran. Dengan stabilnya harga beras maka kemampuan masyarakat miskin untuk membeli beras makin terjamin. [tar]
http://m.inilah.com/news/detail/2263973/dpr-kritik-rencana-jokowi-hapuskan-raskin
INILAHCOM, Jakarta - Terkait rencana Presiden Jokowi menghapus program beras untuk masyarakat miskin (raskin), DPR menolak. Alasannya, bila raskin dihentikan maka dampaknya kepada banyak hal.
Wakil Ketua Komisi XI DPR asal PAN, Jon Erizal sangat menyayangkan rencana penghapusan raskin yang digagas pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan ini, sungguh tidak pro rakyat. Selain juga bakal melahirkan kekisruhan di masyarakat.
"Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif," ujar Jon di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kata Jon, apabila program raskin dihapus maka berdampak kepada makroekonomi, yakni inflasi. Saat pertemuan dengan pejabat Bank Indonesia, sebelumnya, sempat terkuak adanya kekhawatiran akan naiknya inflasi apabila pemerintah jadi menghapuskan program raskin yang dikonversi ke e-money.
"Kita menilai, program e-money rawan penyelewengan untuk kebutuhan lain. Sementara beras adalah penentu inflasi kita. Kami mendesak kaji dulu rencana tersebut," papar Jon.
Terkait adanya kelemahan dalam program raskin, lanjut Jon, bukan lantas dijadikan pembenaran untuk mencabut program mulia ini. "Kalau ada kelemahan, kekurangan, seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya. Bukan malah dihapus yang berpotensi melahirkan masalah baru," papar Jon.
Sementara, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah, Sutarto, menyatakan, program raskin cukup membantu petani dan buruh tani. Karena, penerima bantuan tersebut adalah buruh tani yang berpenghasilan rendah.
"Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati raskin, sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi gabahnya dijual dengan harga yang layak, lalu mereka membeli beras dengan harga murah," kata Sutarto.
Sutarto mengaku khawatir bahwa pengalihan raskin ke e-money bakal menuai kekisruhan baru di masyarakat bawah. Hal ini bakal menimbulkan kelurahan maupun kecamatan harus repot.
Selain itu, kata Sutarto, program raskin ternyata berguna dalam menstabilkan harga beras di pasaran. Dengan stabilnya harga beras maka kemampuan masyarakat miskin untuk membeli beras makin terjamin. [tar]
http://m.inilah.com/news/detail/2263973/dpr-kritik-rencana-jokowi-hapuskan-raskin
Darmin: Impor Pangan Masih Perlu
Sabtu, 02 Januari 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dar min Nasution menyatakan, Indonesia masih membutuhkan impor pangan pada tahun ini. Impor pangan dibutuhkan karena produksi dalam negeri belum memenuhi kebutuhan.
Menurut Darmin, kenaikan harga bahan pokok pada 2015 ter jadi karena kurangnya pasokan. Pemerintah, kata Darmin, tidak ingin mengulangi kesalahan dengan menahan impor yang pada akhirnya membuat harga bahan pokok meningkat.
"Jangan seperti kuartal IV 2014 ketika ada keinginan menahan impor. Akibatnya, pasokan kurang sehingga harga pangan, seperti telur dan daging ayam, naik," kata Darmin saat jumpa pers akhir tahun di kantornya, Kamis (31/12).
Tantangan yang harus dihadapi dengan cermat pada tahun ini, ungkap Darmin, adalah kebutuhan beras. Darmin mengungkap kan, stok beras yang ada Badan Urus an Logistik (Bulog)
hingga akhir 2015 mencapai satu juta ton. Stok ini sudah termasuk impor beras 400 ribu ton yang didatangkan pemerin tah belum lama ini. Beras impor itu tidak didistribusikan ke pasar dan hanya dijadikan sebagai stok.
Stok satu juta ton beras dinilai belum memadai. Ideal nya, kata mantan gubernur BI ini, stok beras harus 1,35 juta-1,5 juta ton. Karena itu, pemerintah akan membuka keran impor beras awal tahun ini. "Harus masuk 460 ribu ton pada akhir Januari ini," kata Darmin. Menurut prediksi Darmin, pro duksi beras akan normal pada April 2016.
Mengenai daging sapi, pemerintah akan melakukan impor sekitar 238 ribu ton. Angka itu sesuai estimasi produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi.
Sapi yang akan diimpor sebanyak 600 ribu ekor.
Selain daging sapi dan beras, Indonesia juga membutuhkan impor gula kristal putih (GKP). Tahun ini, pemerintah menugaskan Bulog untuk meng impor 200 ribu ton GKP. Darmin menjelaskan, stok GKP pada awal tahun ini sekitar 840,6 ribu ton.
Stok itu hanya cukup memenuhi kebutuhan pada periode Januari-April 2016. Impor dibutuhkan karena tidak akan ada suplai dari dalam negeri lantaran musim giling tebu baru akan terjadi pada Mei-Juni. "Kita butuh 1,1 juta ton gula sampai April."
Pelaksana Tugas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Karyanto Suprih menjelaskan, meski impor pangan tetap dilakukan, jumlahnya tidak akan banyak meningkat dibanding 2015. "Kalau tohada kenaikan (nilai impor) tidak akan banyak karena produksi da lam negeri kancukup baik," kata Suprih.
Meski begitu, Suprih mengaku belum ada angka pasti besaran impor bahan pangan yang akan dilakukan sepanjang tahun ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian ser ta kementerian lain.
Impor, kata Suprih, bukan pilihan utama pemerintah. Impor dilakukan untuk memberikan keamanan pasokan. Meski begitu, ia mengakui harus ada angka-angka pasokan dan kebutuhan dalam negeri yang masih harus disamakan antar kementerian. "Seperti, impor beras kanbukan untuk lantas di lepas ke pasar. Itu untuk keamanan kita. Karena, kita kan melindungi petani. Petani itu di samping produsen juga konsumen. Dari sisi Kemendag ya gak enjoy, tapi ini kebutuhan," ujar Suprih.
Suprih menekankan bahwa keputusan impor pasti telah melalui perencanaan dan strategi yang matang. Tak hanya pangan, komoditas lain yang masih akan impor dan bahkan meningkat nilai impornya adalah bahan baku penolong infrastruktur.
Guru besar Pertanian IPB Dwi Andreas menilai, kebijakan pemerintah untuk mengimpor komoditas pangan adalah wajar karena kondisi dalam negeri yang tidak mencukupi. Namun, impor harus dilandasi data pangan yang akurat dan keberpihakan kepada petani lokal.
Artinya, kata Dwi, pertanian agroekologi berbasiskan pada keanekaragaman pangan dan pengolahan yang bijak akhirnya akan dapat menyediakan berbagai pangan bagi konsumen yang kini kian bergantung pada industri pangan. rep: Satria KArtika Yudha, Sapto Andika Candra c36/c33/Mursalin Yasland, ed: Nur Hasan Murtiaji
http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/16/01/02/o0bgoi1-darmin-impor-pangan-masih-perlu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dar min Nasution menyatakan, Indonesia masih membutuhkan impor pangan pada tahun ini. Impor pangan dibutuhkan karena produksi dalam negeri belum memenuhi kebutuhan.
Menurut Darmin, kenaikan harga bahan pokok pada 2015 ter jadi karena kurangnya pasokan. Pemerintah, kata Darmin, tidak ingin mengulangi kesalahan dengan menahan impor yang pada akhirnya membuat harga bahan pokok meningkat.
"Jangan seperti kuartal IV 2014 ketika ada keinginan menahan impor. Akibatnya, pasokan kurang sehingga harga pangan, seperti telur dan daging ayam, naik," kata Darmin saat jumpa pers akhir tahun di kantornya, Kamis (31/12).
Tantangan yang harus dihadapi dengan cermat pada tahun ini, ungkap Darmin, adalah kebutuhan beras. Darmin mengungkap kan, stok beras yang ada Badan Urus an Logistik (Bulog)
hingga akhir 2015 mencapai satu juta ton. Stok ini sudah termasuk impor beras 400 ribu ton yang didatangkan pemerin tah belum lama ini. Beras impor itu tidak didistribusikan ke pasar dan hanya dijadikan sebagai stok.
Stok satu juta ton beras dinilai belum memadai. Ideal nya, kata mantan gubernur BI ini, stok beras harus 1,35 juta-1,5 juta ton. Karena itu, pemerintah akan membuka keran impor beras awal tahun ini. "Harus masuk 460 ribu ton pada akhir Januari ini," kata Darmin. Menurut prediksi Darmin, pro duksi beras akan normal pada April 2016.
Mengenai daging sapi, pemerintah akan melakukan impor sekitar 238 ribu ton. Angka itu sesuai estimasi produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi.
Sapi yang akan diimpor sebanyak 600 ribu ekor.
Selain daging sapi dan beras, Indonesia juga membutuhkan impor gula kristal putih (GKP). Tahun ini, pemerintah menugaskan Bulog untuk meng impor 200 ribu ton GKP. Darmin menjelaskan, stok GKP pada awal tahun ini sekitar 840,6 ribu ton.
Stok itu hanya cukup memenuhi kebutuhan pada periode Januari-April 2016. Impor dibutuhkan karena tidak akan ada suplai dari dalam negeri lantaran musim giling tebu baru akan terjadi pada Mei-Juni. "Kita butuh 1,1 juta ton gula sampai April."
Pelaksana Tugas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Karyanto Suprih menjelaskan, meski impor pangan tetap dilakukan, jumlahnya tidak akan banyak meningkat dibanding 2015. "Kalau tohada kenaikan (nilai impor) tidak akan banyak karena produksi da lam negeri kancukup baik," kata Suprih.
Meski begitu, Suprih mengaku belum ada angka pasti besaran impor bahan pangan yang akan dilakukan sepanjang tahun ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian ser ta kementerian lain.
Impor, kata Suprih, bukan pilihan utama pemerintah. Impor dilakukan untuk memberikan keamanan pasokan. Meski begitu, ia mengakui harus ada angka-angka pasokan dan kebutuhan dalam negeri yang masih harus disamakan antar kementerian. "Seperti, impor beras kanbukan untuk lantas di lepas ke pasar. Itu untuk keamanan kita. Karena, kita kan melindungi petani. Petani itu di samping produsen juga konsumen. Dari sisi Kemendag ya gak enjoy, tapi ini kebutuhan," ujar Suprih.
Suprih menekankan bahwa keputusan impor pasti telah melalui perencanaan dan strategi yang matang. Tak hanya pangan, komoditas lain yang masih akan impor dan bahkan meningkat nilai impornya adalah bahan baku penolong infrastruktur.
Guru besar Pertanian IPB Dwi Andreas menilai, kebijakan pemerintah untuk mengimpor komoditas pangan adalah wajar karena kondisi dalam negeri yang tidak mencukupi. Namun, impor harus dilandasi data pangan yang akurat dan keberpihakan kepada petani lokal.
Artinya, kata Dwi, pertanian agroekologi berbasiskan pada keanekaragaman pangan dan pengolahan yang bijak akhirnya akan dapat menyediakan berbagai pangan bagi konsumen yang kini kian bergantung pada industri pangan. rep: Satria KArtika Yudha, Sapto Andika Candra c36/c33/Mursalin Yasland, ed: Nur Hasan Murtiaji
http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/16/01/02/o0bgoi1-darmin-impor-pangan-masih-perlu
Bulog Akan Jadi Badan Otoritas Pangan?
Sabtu, 02 Januari 2016
JAKARTA, RadarPena.com - Presiden Joko Widodo beberapa kali menegaskan agar lembaga otoritas pangan segera dibentuk. Badan otoritas ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan secara independen agar Indonesia segera berdaulat pangan.
"Presiden memang menginginkan segera terbentuk badan otoritas pangan. Secara eksplisit beliau menginginkan agar bulog jadi badan otoritas pangan. Hanya saja sekarang ini ada proses administrasi di tingkat bawah yang sedang dicoba diselesaikan," kata Direktur Pengadaan Per Bulog Wahyu saat dikonfirmasi radarpena.com via telepon di Jakarta, Sabtu (2/1).
Dia tidak dapat memastikan apakah benar Perum Bulog bakal diserahi tanggung jawab besar itu untuk menjadi satu-satunya Badan Pengatur Pangan Nasional.
Terlepas iya dan tidak hasil akhir nanti, yang pasti Wahyu juga menginginkan agar Badan Otoritas Pangan segera dibentuk juga. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pangan kepada pemerintah.
"Mudah - mudahan paling lambat Januari sudah selesai dan sampai ke presiden. PP ini justru sedang dalam pembahasan jadi kami harap segera diwujudkan. Karena nanti akan menentukan operasi dan posisi Perum Bulog seperti apa. Apakah badan pangan itu bulog atau apapun itu tergantung pemerintah," imbuhnya.
JAKARTA, RadarPena.com - Presiden Joko Widodo beberapa kali menegaskan agar lembaga otoritas pangan segera dibentuk. Badan otoritas ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan secara independen agar Indonesia segera berdaulat pangan.
"Presiden memang menginginkan segera terbentuk badan otoritas pangan. Secara eksplisit beliau menginginkan agar bulog jadi badan otoritas pangan. Hanya saja sekarang ini ada proses administrasi di tingkat bawah yang sedang dicoba diselesaikan," kata Direktur Pengadaan Per Bulog Wahyu saat dikonfirmasi radarpena.com via telepon di Jakarta, Sabtu (2/1).
Dia tidak dapat memastikan apakah benar Perum Bulog bakal diserahi tanggung jawab besar itu untuk menjadi satu-satunya Badan Pengatur Pangan Nasional.
Terlepas iya dan tidak hasil akhir nanti, yang pasti Wahyu juga menginginkan agar Badan Otoritas Pangan segera dibentuk juga. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pangan kepada pemerintah.
"Mudah - mudahan paling lambat Januari sudah selesai dan sampai ke presiden. PP ini justru sedang dalam pembahasan jadi kami harap segera diwujudkan. Karena nanti akan menentukan operasi dan posisi Perum Bulog seperti apa. Apakah badan pangan itu bulog atau apapun itu tergantung pemerintah," imbuhnya.
Langganan:
Postingan (Atom)