Kamis, 15 Oktober 2015
Lahan Kosong Tumpuan Produksi Kedelai
Kamis, 15 Oktober 2015
KEDIRI, KOMPAS — Pemanfaatan lahan telantar atau lahan kosong dan optimalisasi lahan pertanian dengan dukungan paket lengkap subsidi sangat efektif meningkatkan produksi kedelai. Meski demikian, penambahan areal baku lahan kedelai sangat mendesak direalisasikan.
Hal itu terungkap dalam acara panen kedelai sekaligus Temu Wicara dan Pencanangan Industri Hilir Berbahan Baku Kedelai Nasional, Selasa (13/10), di Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Pada musim tanam kedelai 2015, Kabupaten Kediri diharapkan menjadi sentra baru produksi kedelai. Lahan pertanaman kedelai di Kabupaten Kediri naik signifikan, dari 400 hektar menjadi 2.000 hektar.
Pada 2016, areal tanam kedelai akan ditingkatkan lagi menjadi 10.000 hektar. Pada panen kedelai di Desa Ploso, kemarin, produktivitas tanaman kedelai per hektar 1,7 ton sampai 2 ton. Jauh di atas rata-rata produktivitas kedelai nasional yang hanya 1,56 ton.
Seusai panen kedelai, Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi pada Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Maman Suherman mengatakan, ternyata masih ada peluang meningkatkan produksi kedelai nasional dengan memanfaatkan lahan kosong di daerah-daerah.
Pada awal program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dan Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) disalurkan ke Kediri seluas 10.000 hektar, pemerintah daerah tidak yakin, tetapi setelah lahan kosong benar-benar dicari, ada peluang tambahan tanam 2.000 hektar. Bahkan, berani meminta 10.000 hektar.
Hal yang paling penting adalah semua pihak bekerja bersama, mencari lokasi-lokasi potensial yang masih bisa dimanfaatkan. Kedelai merupakan tanaman yang tidak begitu butuh banyak air.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Wibowo Eko Putro menyatakan masih ada kesenjangan produktivitas tanaman kedelai di lahan percobaan dengan di lahan milik petani.
Budidaya kedelai tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Begitu kedelai ditanam langsung ditinggal. Dengan pola pikir yang berubah dan pola budidaya yang baik, produktivitas akan bisa ditingkatkan.
Pelaksana Tugas Bupati Kediri M Idrus mengatakan, tahun ini merupakan tahun kebangkitan produksi kedelai di Kediri karena lahan tanam kedelai petani meningkat pesat. Dia berharap, ke depan Kediri bisa menjadi pusat produksi kedelai nasional.
Pada acara tersebut, para pelaku usaha juga didekatkan dengan petani kedelai. Juga dilakukan nota kesepakatan antara gabungan kelompok tani dan produsen tahu-tempe, kecap, serta berbagai industri olahan lain.
Pengurus Gabungan Kelompok Tani Sri Tani di Desa Ploso, Suwanto Ahmad, mengeluhkan kendala air dalam budidaya tanaman kedelai. Akibatnya, produktivitas kedelai belum optimal.
Petani juga mengeluhkan sulitnya mencari tenaga panen kedelai, mengolah lahan. Anak- anak muda di Desa Ploso sudah kurang tertarik menjadi petani.
(MAS)
http://print.kompas.com/baca/2015/10/15/Lahan-Kosong-Tumpuan-Produksi-Kedelai
KEDIRI, KOMPAS — Pemanfaatan lahan telantar atau lahan kosong dan optimalisasi lahan pertanian dengan dukungan paket lengkap subsidi sangat efektif meningkatkan produksi kedelai. Meski demikian, penambahan areal baku lahan kedelai sangat mendesak direalisasikan.
Hal itu terungkap dalam acara panen kedelai sekaligus Temu Wicara dan Pencanangan Industri Hilir Berbahan Baku Kedelai Nasional, Selasa (13/10), di Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Pada musim tanam kedelai 2015, Kabupaten Kediri diharapkan menjadi sentra baru produksi kedelai. Lahan pertanaman kedelai di Kabupaten Kediri naik signifikan, dari 400 hektar menjadi 2.000 hektar.
Pada 2016, areal tanam kedelai akan ditingkatkan lagi menjadi 10.000 hektar. Pada panen kedelai di Desa Ploso, kemarin, produktivitas tanaman kedelai per hektar 1,7 ton sampai 2 ton. Jauh di atas rata-rata produktivitas kedelai nasional yang hanya 1,56 ton.
Seusai panen kedelai, Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi pada Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Maman Suherman mengatakan, ternyata masih ada peluang meningkatkan produksi kedelai nasional dengan memanfaatkan lahan kosong di daerah-daerah.
Pada awal program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dan Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) disalurkan ke Kediri seluas 10.000 hektar, pemerintah daerah tidak yakin, tetapi setelah lahan kosong benar-benar dicari, ada peluang tambahan tanam 2.000 hektar. Bahkan, berani meminta 10.000 hektar.
Hal yang paling penting adalah semua pihak bekerja bersama, mencari lokasi-lokasi potensial yang masih bisa dimanfaatkan. Kedelai merupakan tanaman yang tidak begitu butuh banyak air.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Wibowo Eko Putro menyatakan masih ada kesenjangan produktivitas tanaman kedelai di lahan percobaan dengan di lahan milik petani.
Budidaya kedelai tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Begitu kedelai ditanam langsung ditinggal. Dengan pola pikir yang berubah dan pola budidaya yang baik, produktivitas akan bisa ditingkatkan.
Pelaksana Tugas Bupati Kediri M Idrus mengatakan, tahun ini merupakan tahun kebangkitan produksi kedelai di Kediri karena lahan tanam kedelai petani meningkat pesat. Dia berharap, ke depan Kediri bisa menjadi pusat produksi kedelai nasional.
Pada acara tersebut, para pelaku usaha juga didekatkan dengan petani kedelai. Juga dilakukan nota kesepakatan antara gabungan kelompok tani dan produsen tahu-tempe, kecap, serta berbagai industri olahan lain.
Pengurus Gabungan Kelompok Tani Sri Tani di Desa Ploso, Suwanto Ahmad, mengeluhkan kendala air dalam budidaya tanaman kedelai. Akibatnya, produktivitas kedelai belum optimal.
Petani juga mengeluhkan sulitnya mencari tenaga panen kedelai, mengolah lahan. Anak- anak muda di Desa Ploso sudah kurang tertarik menjadi petani.
(MAS)
http://print.kompas.com/baca/2015/10/15/Lahan-Kosong-Tumpuan-Produksi-Kedelai
Rabu, 14 Oktober 2015
Darmin Akui Impor Beras Vietnam dan Thailand, Kementan: Ada Surplus 11 Juta Ton
Rabu, 14 Oktober 2015
Jakarta -Kementerian Pertanian (Kementan) meminta agar keputusan final terkait impor beras benar-benar diperhitungkan dengan cermat antar kementerian dan lembaga. Kementan khawatir impor beras merugikan para petani jika dilakukan tanpa persiapan dan perhitungan matang.
Dirjen Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring menyatakan, Kementan tak ingin petani kehilangan motivasi menanam padi akibat impor yang berlebihan. Saat ini, petani sedang bersemangat menanam padi karena harga beras yang cukup menguntungkan di tingkat petani.
Dia menuturkan, kini tak ada petani yang mau menanam kedelai karena impor kedelai yang begitu bebas. Padahal, Indonesia pernah swasembada kedelai pada 1992. Hal yang sama bisa terjadi pada tanaman pangan lain, termasuk beras, jika pemerintah salah mengambil kebijakan.
"Impor bisa menjatuhkan harga petani, kasihan petani. Lihat kedelai yang impornya banyak dan nggak dikendalikan, sekarang nggak ada petani yang mau tanam kedelai," kata Hasil kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Menurut perhitungan Kementan, ada surplus beras sebanyak 10 juta ton dari panen Februari sampai Oktober tahun ini, sehingga kebutuhan beras masih bisa sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Selain itu, masih ada stok beras yang dikuasai pedagang.
"Dari Februari-Oktober, sudah 9 bulan, kita selalu surplus beras. Hitungan kasar kita 10-11 juta ton. Belum lagi sisa akhir tahun lalu. Sampai sekarang masyarakat nggak ada kan yang sampai teriak-teriak cari beras?," ucapnya.
Pihaknya mengklaim bahwa produksi beras di dalam negeri masih aman, dampak el nino tidak signifikan. Hasil mengaku masih menyaksikan banyak panen dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur pekan lalu. Hujan pun sudah mulai turun sehingga musim tanam tidak mundur seperti yang diperkirakan.
"(Produksi beras) Masih aman. Saya baru dari Ngawi, sepanjang mata memandang panen semua. Memang ada el nino, tapi nggak terlalu menakutkan, ini sudah turun hujan di mana-mana, sudah mulai tanam di mana-mana," tuturnya.
Meski demikian, Hasil tetap menilai bahwa dampak el nino perlu diwaspadai. Pasokan beras harus terus dipantau agar tidak terjadi krisis beras pada awal 2016.
"Kita bicara dari sisi produksi, seperti itu. Tapi kita tetap harus waspada," tutupnya.
Sebagai informasi, Menko Perekonomian Darmin Nasution telah mengakui bahwa memang sudah ada pembicaraan terkait impor beras dengan Vietnam. Pembicaraan juga sudah dilakukan dengan Thailand.
"Kita memang sudah bicara dengan Vietnam dan Thailand. Tapi (stok yang tersedia) jauh di bawah harapan. Kita sudah agak terlambat, sudah didahului Filipina," kata Darmin.
Impor beras ini, sambungnya, perlu dipersiapkan sekarang karena adanya el nino berat yang melanda Indonesia saat ini. Dengan intensitas kekeringan yang amat tinggi, lebih tinggi dari el nino tahun 1997, dan diramalkan akan berlangsung sampai Desember, musim tanam padi tentu terganggu sehingga bisa terjadi kekurangan pasokan beras di awal 2016.
Karena itu, pihaknya tak mau berjudi mempertaruhkan stabilitas harga beras dan nasib rakyat. Jika harga beras melonjak, inflasi akan sangat terpengaruh, daya beli masyarakat tergerus, kesejahteraan masyarakat pasti turun.
"Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa kita mau bertaruh nasib rakyat yang 250 juta ini?Harga beras naik, itu pertanda stok berkurang," tuturnya.
Meski demikian, Darmin belum berani memastikan apakah beras dari Vietnam dan Thailand akan masuk ke Indonesia atau tidak. Jika ternyata dampak el nino tidal sebesar yang dikhawatirkan dan stok beras di dalam negeri masih aman, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain. Keputusan final akan dibuat pada November mendatang.
(drk/drk)
Jakarta -Kementerian Pertanian (Kementan) meminta agar keputusan final terkait impor beras benar-benar diperhitungkan dengan cermat antar kementerian dan lembaga. Kementan khawatir impor beras merugikan para petani jika dilakukan tanpa persiapan dan perhitungan matang.
Dirjen Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring menyatakan, Kementan tak ingin petani kehilangan motivasi menanam padi akibat impor yang berlebihan. Saat ini, petani sedang bersemangat menanam padi karena harga beras yang cukup menguntungkan di tingkat petani.
Dia menuturkan, kini tak ada petani yang mau menanam kedelai karena impor kedelai yang begitu bebas. Padahal, Indonesia pernah swasembada kedelai pada 1992. Hal yang sama bisa terjadi pada tanaman pangan lain, termasuk beras, jika pemerintah salah mengambil kebijakan.
"Impor bisa menjatuhkan harga petani, kasihan petani. Lihat kedelai yang impornya banyak dan nggak dikendalikan, sekarang nggak ada petani yang mau tanam kedelai," kata Hasil kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Menurut perhitungan Kementan, ada surplus beras sebanyak 10 juta ton dari panen Februari sampai Oktober tahun ini, sehingga kebutuhan beras masih bisa sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri. Selain itu, masih ada stok beras yang dikuasai pedagang.
"Dari Februari-Oktober, sudah 9 bulan, kita selalu surplus beras. Hitungan kasar kita 10-11 juta ton. Belum lagi sisa akhir tahun lalu. Sampai sekarang masyarakat nggak ada kan yang sampai teriak-teriak cari beras?," ucapnya.
Pihaknya mengklaim bahwa produksi beras di dalam negeri masih aman, dampak el nino tidak signifikan. Hasil mengaku masih menyaksikan banyak panen dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur pekan lalu. Hujan pun sudah mulai turun sehingga musim tanam tidak mundur seperti yang diperkirakan.
"(Produksi beras) Masih aman. Saya baru dari Ngawi, sepanjang mata memandang panen semua. Memang ada el nino, tapi nggak terlalu menakutkan, ini sudah turun hujan di mana-mana, sudah mulai tanam di mana-mana," tuturnya.
Meski demikian, Hasil tetap menilai bahwa dampak el nino perlu diwaspadai. Pasokan beras harus terus dipantau agar tidak terjadi krisis beras pada awal 2016.
"Kita bicara dari sisi produksi, seperti itu. Tapi kita tetap harus waspada," tutupnya.
Sebagai informasi, Menko Perekonomian Darmin Nasution telah mengakui bahwa memang sudah ada pembicaraan terkait impor beras dengan Vietnam. Pembicaraan juga sudah dilakukan dengan Thailand.
"Kita memang sudah bicara dengan Vietnam dan Thailand. Tapi (stok yang tersedia) jauh di bawah harapan. Kita sudah agak terlambat, sudah didahului Filipina," kata Darmin.
Impor beras ini, sambungnya, perlu dipersiapkan sekarang karena adanya el nino berat yang melanda Indonesia saat ini. Dengan intensitas kekeringan yang amat tinggi, lebih tinggi dari el nino tahun 1997, dan diramalkan akan berlangsung sampai Desember, musim tanam padi tentu terganggu sehingga bisa terjadi kekurangan pasokan beras di awal 2016.
Karena itu, pihaknya tak mau berjudi mempertaruhkan stabilitas harga beras dan nasib rakyat. Jika harga beras melonjak, inflasi akan sangat terpengaruh, daya beli masyarakat tergerus, kesejahteraan masyarakat pasti turun.
"Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa kita mau bertaruh nasib rakyat yang 250 juta ini?Harga beras naik, itu pertanda stok berkurang," tuturnya.
Meski demikian, Darmin belum berani memastikan apakah beras dari Vietnam dan Thailand akan masuk ke Indonesia atau tidak. Jika ternyata dampak el nino tidal sebesar yang dikhawatirkan dan stok beras di dalam negeri masih aman, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain. Keputusan final akan dibuat pada November mendatang.
(drk/drk)
Petani Restui Pemerintah Impor Beras, Tapi Ada Syaratnya
Rabu, 14 Oktober 2015
Jakarta -Pemerintah telah menjajaki impor beras dari dua negara, yakni Vietnam dan Thailand. Impor beras mulai dipersiapkan dari sekarang untuk mengantisipasi kekurangan pasokan beras di awal tahun 2016 mendatang.
Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan, para petani merestui keinginan pemerintah untuk mengimpor beras dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Tetapi, impor beras harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak merugikan para petani padi di dalam negeri. Karena itu, pihaknya tidak menolak adanya beras impor dengan beberapa syarat.
Pertama, Winarno meminta agar impor beras dilakukan hanya oleh Perum Bulog, tidak dibuka untuk swasta. Perundingannya pun harus dilakukan sendiri oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam dan Thailand alias Government to Government (G to G). Tujuannya adalah supaya impor beras dikendalikan oleh negara, bukan oleh korporasi swasta.
"Kalau keinginan kami, impor beras dilakukan oleh Bulog. Yang beli pemerintah, G to G, bukan B to B (business to business). Kalau G to G, saya yakin tidak apa-apa," kata Winarno kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Kedua, beras yang diimpor oleh Bulog tersebut tidak boleh digelontorkan langsung ke pasar. Winarno ingin agar beras impor tersebut digunakan untuk cadangan Bulog saja, digelontorkan hanya untuk penyaluran beras sejahtera (rastra) dan operasi pasar (OP), tidak dijual untuk komersial.
Jika beras impor asal Vietnam dan Thailand dijual bebas di pasar, sudah tentu petani akan dirugikan. Harga beras dari kedua negara tersebut jauh lebih murah ketimbang beras lokal. Harga beras di tingkat petani bisa jatuh bila beras impor itu beredar bebas.
"Kami minta (beras impor) itu jangan ke pasar. Untuk cadangan Bulog saja, untuk rastra dan operasi pasar. Ini kan katanya hanya untuk stabilisasi harga," ucap Winarno.
Dia mengungkapkan, petani saat ini bersemangat menanam padi karena harga beras yang cukup menguntungkan bagi petani. Winarno berharap pemerintah cermat dalam memutuskan kebijakan terkait impor beras.
Sebab, kejatuhan harga beras akan menjatuhkan motivasi petani. Jika petani merugi lalu malas menanam padi, tentu target swasembada pangan 2017 yang diusung pemerintahan Jokowi-JK tak mungkin tercapai.
"Sekarang petani sedang bersemangat. Kalau harga beras nggak tinggi, ngapain kita capek-capek tanam padi?," tutupnya.
Sebagai informasi, Menko Perekonomian Darmin Nasution telah mengakui bahwa memang sudah ada pembicaraan terkait impor beras dengan Vietnam. Pembicaraan juga sudah dilakukan dengan Thailand. Pembicaraan kontrak untuk pembelian beras yang dilakukan Indonesia saat ini sebenarnya sudah agak terlambat. Surplus beras dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah diborong oleh Filipina yang juga importir beras.
"Kita memang sudah bicara dengan Vietnam dan Thailand. Tapi (stok yang tersedia) jauh di bawah harapan. Kita sudah agak terlambat, sudah didahului Filipina," kata Darmin.
Impor beras ini, sambungnya, perlu dipersiapkan sekarang karena adanya el nino berat yang melanda Indonesia saat ini. Dengan intensitas kekeringan yang amat tinggi, lebih tinggi dari el nino tahun 1997, dan diramalkan akan berlangsung sampai Desember, musim tanam padi tentu terganggu sehingga bisa terjadi kekurangan pasokan beras di awal 2016.
Stok beras Perum Bulog juga tidak aman. Darmin mengungkapkan, Perum Bulog memang masih memiliki stok sebanyak 1,25 juta ton. Namun, 900 ribu ton di antaranya adalah beras premium untuk komersial, hanya 350 ribu ton yang beras medium. Dengan adanya tambahan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebanyak 2 bulan, stok beras medium ini akan habis di akhir tahun.
Karena itu, pihaknya tak mau berjudi mempertaruhkan stabilitas harga beras dan nasib rakyat. Jika harga beras melonjak, inflasi akan sangat terpengaruh, daya beli masyarakat tergerus, kesejahteraan masyarakat pasti turun.
"Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa kita mau bertaruh nasib rakyat yang 250 juta ini? Harga beras naik, itu pertanda stok berkurang," tuturnya.
Meski demikian, Darmin belum berani memastikan apakah beras dari Vietnam dan Thailand akan masuk ke Indonesia atau tidak. Jika ternyata dampak el nino tidak sebesar yang dikhawatirkan dan stok beras di dalam negeri masih aman, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain. Keputusan final akan dibuat pada November mendatang.
(drk/drk)
http://finance.detik.com/read/2015/10/14/134742/3043930/4/petani-restui-pemerintah-impor-beras-tapi-ada-syaratnya
Jakarta -Pemerintah telah menjajaki impor beras dari dua negara, yakni Vietnam dan Thailand. Impor beras mulai dipersiapkan dari sekarang untuk mengantisipasi kekurangan pasokan beras di awal tahun 2016 mendatang.
Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan, para petani merestui keinginan pemerintah untuk mengimpor beras dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Tetapi, impor beras harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak merugikan para petani padi di dalam negeri. Karena itu, pihaknya tidak menolak adanya beras impor dengan beberapa syarat.
Pertama, Winarno meminta agar impor beras dilakukan hanya oleh Perum Bulog, tidak dibuka untuk swasta. Perundingannya pun harus dilakukan sendiri oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam dan Thailand alias Government to Government (G to G). Tujuannya adalah supaya impor beras dikendalikan oleh negara, bukan oleh korporasi swasta.
"Kalau keinginan kami, impor beras dilakukan oleh Bulog. Yang beli pemerintah, G to G, bukan B to B (business to business). Kalau G to G, saya yakin tidak apa-apa," kata Winarno kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Kedua, beras yang diimpor oleh Bulog tersebut tidak boleh digelontorkan langsung ke pasar. Winarno ingin agar beras impor tersebut digunakan untuk cadangan Bulog saja, digelontorkan hanya untuk penyaluran beras sejahtera (rastra) dan operasi pasar (OP), tidak dijual untuk komersial.
Jika beras impor asal Vietnam dan Thailand dijual bebas di pasar, sudah tentu petani akan dirugikan. Harga beras dari kedua negara tersebut jauh lebih murah ketimbang beras lokal. Harga beras di tingkat petani bisa jatuh bila beras impor itu beredar bebas.
"Kami minta (beras impor) itu jangan ke pasar. Untuk cadangan Bulog saja, untuk rastra dan operasi pasar. Ini kan katanya hanya untuk stabilisasi harga," ucap Winarno.
Dia mengungkapkan, petani saat ini bersemangat menanam padi karena harga beras yang cukup menguntungkan bagi petani. Winarno berharap pemerintah cermat dalam memutuskan kebijakan terkait impor beras.
Sebab, kejatuhan harga beras akan menjatuhkan motivasi petani. Jika petani merugi lalu malas menanam padi, tentu target swasembada pangan 2017 yang diusung pemerintahan Jokowi-JK tak mungkin tercapai.
"Sekarang petani sedang bersemangat. Kalau harga beras nggak tinggi, ngapain kita capek-capek tanam padi?," tutupnya.
Sebagai informasi, Menko Perekonomian Darmin Nasution telah mengakui bahwa memang sudah ada pembicaraan terkait impor beras dengan Vietnam. Pembicaraan juga sudah dilakukan dengan Thailand. Pembicaraan kontrak untuk pembelian beras yang dilakukan Indonesia saat ini sebenarnya sudah agak terlambat. Surplus beras dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah diborong oleh Filipina yang juga importir beras.
"Kita memang sudah bicara dengan Vietnam dan Thailand. Tapi (stok yang tersedia) jauh di bawah harapan. Kita sudah agak terlambat, sudah didahului Filipina," kata Darmin.
Impor beras ini, sambungnya, perlu dipersiapkan sekarang karena adanya el nino berat yang melanda Indonesia saat ini. Dengan intensitas kekeringan yang amat tinggi, lebih tinggi dari el nino tahun 1997, dan diramalkan akan berlangsung sampai Desember, musim tanam padi tentu terganggu sehingga bisa terjadi kekurangan pasokan beras di awal 2016.
Stok beras Perum Bulog juga tidak aman. Darmin mengungkapkan, Perum Bulog memang masih memiliki stok sebanyak 1,25 juta ton. Namun, 900 ribu ton di antaranya adalah beras premium untuk komersial, hanya 350 ribu ton yang beras medium. Dengan adanya tambahan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebanyak 2 bulan, stok beras medium ini akan habis di akhir tahun.
Karena itu, pihaknya tak mau berjudi mempertaruhkan stabilitas harga beras dan nasib rakyat. Jika harga beras melonjak, inflasi akan sangat terpengaruh, daya beli masyarakat tergerus, kesejahteraan masyarakat pasti turun.
"Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa kita mau bertaruh nasib rakyat yang 250 juta ini? Harga beras naik, itu pertanda stok berkurang," tuturnya.
Meski demikian, Darmin belum berani memastikan apakah beras dari Vietnam dan Thailand akan masuk ke Indonesia atau tidak. Jika ternyata dampak el nino tidak sebesar yang dikhawatirkan dan stok beras di dalam negeri masih aman, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain. Keputusan final akan dibuat pada November mendatang.
(drk/drk)
http://finance.detik.com/read/2015/10/14/134742/3043930/4/petani-restui-pemerintah-impor-beras-tapi-ada-syaratnya
Petani Minta HPP Beras Tahun Depan Naik 16%
Rabu, 14 Oktober 2015
Jakarta -Para petani menilai, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras sebesar Rp 7.300/kg yang ditetapkan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 pada 15 Maret 2015, sudah terlalu rendah.
HPP tersebut jauh di bawah harga pasaran beras yang sudah di kisaran Rp 8.000/kg di tingkat petani.
Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan, HPP beras perlu dinaikkan tahun depan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dia mengusulkan, HPP tahun depan bisa dinaikkan sebesar 16% menjadi Rp 8.460/kg. Dengan asumsi inflasi tahun ini kira-kira 6% dan penambahan keuntungan 10% untuk petani, maka angka kenaikan 16% dianggap ideal.
"Kenaikan pada 2015 itu terlalu rendah. Untuk tahun 2016, kami dari petani inginnya naik 16% sehubungan dengan adanya inflasi dan menjaga Nilai Tukar Petani (NTP)," ujar Winarno saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Rabu (13/10/2015).
Sebelumnya, Perum Bulog juga mengeluhkan terlalu rendahnya HPP beras yang ditetapkan pemerintah. HPP beras yang terlalu jauh di bawah harga pasaran ini membuat Bulog kesulitan membeli beras dari petani karena para tengkulak berani memasang harga jauh di atas HPP.
"Pemerintah kan ada HPP, (beras lokal) beras yang ada sekarang di atas HPP, itu kesulitannya (pengadaan beras)," kata Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, beberapa waktu lalu.
Akibat HPP yang terlalu rendah, serapan beras Bulog sejak Januari sampai Oktober ini baru 2,4 juta ton, jauh di bawah target pengadaan sebesar 3,2 juta ton selama setahun. Pengadaan beras sebesar 2,4 juta ton itu pun jika ditambah dengan serapan beras premium yang dibeli dengan menggunakan skema komersial, harganya di atas HPP. Beras premium tak bisa dipakai untuk operasi pasar dan penyaluran beras sejahtera (rastra).
Stok beras medium Bulog yang dibeli dengan harga sesuai HPP dan dapat digunakan untuk penyaluran rastra sampai Oktober hanya 1,1 juta ton.
"Penyerapan beras sampai hari ini sekitar 2,4 juta ton. Kalau stok beras 1,7 juta ton. Tapi itu (beras medium) yang untuk PSO (Public Service Obligation/subsidi) hanya 1,1 juta ton. 600.000 ton sisanya stok beras premium," ungkap Djarot.
(drk/drk)
http://finance.detik.com/read/2015/10/14/173320/3044034/4/petani-minta-hpp-beras-tahun-depan-naik-16
Jakarta -Para petani menilai, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras sebesar Rp 7.300/kg yang ditetapkan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 pada 15 Maret 2015, sudah terlalu rendah.
HPP tersebut jauh di bawah harga pasaran beras yang sudah di kisaran Rp 8.000/kg di tingkat petani.
Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan, HPP beras perlu dinaikkan tahun depan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dia mengusulkan, HPP tahun depan bisa dinaikkan sebesar 16% menjadi Rp 8.460/kg. Dengan asumsi inflasi tahun ini kira-kira 6% dan penambahan keuntungan 10% untuk petani, maka angka kenaikan 16% dianggap ideal.
"Kenaikan pada 2015 itu terlalu rendah. Untuk tahun 2016, kami dari petani inginnya naik 16% sehubungan dengan adanya inflasi dan menjaga Nilai Tukar Petani (NTP)," ujar Winarno saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Rabu (13/10/2015).
Sebelumnya, Perum Bulog juga mengeluhkan terlalu rendahnya HPP beras yang ditetapkan pemerintah. HPP beras yang terlalu jauh di bawah harga pasaran ini membuat Bulog kesulitan membeli beras dari petani karena para tengkulak berani memasang harga jauh di atas HPP.
"Pemerintah kan ada HPP, (beras lokal) beras yang ada sekarang di atas HPP, itu kesulitannya (pengadaan beras)," kata Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, beberapa waktu lalu.
Akibat HPP yang terlalu rendah, serapan beras Bulog sejak Januari sampai Oktober ini baru 2,4 juta ton, jauh di bawah target pengadaan sebesar 3,2 juta ton selama setahun. Pengadaan beras sebesar 2,4 juta ton itu pun jika ditambah dengan serapan beras premium yang dibeli dengan menggunakan skema komersial, harganya di atas HPP. Beras premium tak bisa dipakai untuk operasi pasar dan penyaluran beras sejahtera (rastra).
Stok beras medium Bulog yang dibeli dengan harga sesuai HPP dan dapat digunakan untuk penyaluran rastra sampai Oktober hanya 1,1 juta ton.
"Penyerapan beras sampai hari ini sekitar 2,4 juta ton. Kalau stok beras 1,7 juta ton. Tapi itu (beras medium) yang untuk PSO (Public Service Obligation/subsidi) hanya 1,1 juta ton. 600.000 ton sisanya stok beras premium," ungkap Djarot.
(drk/drk)
http://finance.detik.com/read/2015/10/14/173320/3044034/4/petani-minta-hpp-beras-tahun-depan-naik-16
Petani Kediri Harapkan Harga Kedelai Sesuai HPP
Rabu, 14 Oktober 2015
"Saat ini, kedelai kami dibeli Rp6.600 per kilogram. Harga itu mengikuti harga di pasar, padahal HPP kedelai Rp7.700 per kilogram,"
Kediri (Antara Jatim) - Petani kedelai di Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berharap harga kedelai bisa sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yaitu Rp7.700 per kilogram.
"Saat ini, kedelai kami dibeli Rp6.600 per kilogram. Harga itu mengikuti harga di pasar, padahal HPP kedelai Rp7.700 per kilogram," kata Suwanto Ahmad, salah seorang petani di desa itu, Selasa.
Ia mengatakan, petani kedelai di desanya merasa resah dengan harga kedelai yang jauh di bawah HPP tersebut. Padahal, untuk menanam kedelai, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
Suwanto mengakui, pemerintah memang memberikan bantuan untuk bibit maupun pupuk. Namun, agar tanaman itu berkembang dengan baik, tanaman juga harus mendapatkan pengairan.
Menurut dia, pengairan di daerah ini tidak terlalu mudah. Saat penghujan, yaitu tanam gadu, untuk pengairan sudah harus menggunakan mesin diesel. Padahal, umur padi masih 50 hari.
"Kalau saat tanam kedelai, air tambah sulit didapat. Kalau tidak pakai pompa air, tidak bisa, padahal sebelumnya kami mengandalkan air dari pengairan (irigasi)," ujarnya.
Ia juga mengatakan, tidak terlalu mudah mendapatkan sumber air di daerah ini, dimana terkadang sampai kedalaman 30 meter air juga tidak didapat. Untuk itu, ia berharap pemerintah mau membantu untuk pengeboran sumber mata air.
"Produksi kedelai tahun ini tidak terlalu bagus. Kami berharap ada bantuan pompa air, terutama pengeboran," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kinerja Bulog, dimana sesuai dengan janji pemerintah, Bulog untuk menangani kebutuhan pokok. Ia berharap, Bulog bisa melakukan program pembelain kedelai, sehingga nantinya harga yang diberikan juga sesuai dengan HPP.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri Widodo Imam Santoso mengatakan saat ini untuk harga kedelai memang masih mengandalkan harga pasar, dimana harga di pasar belum sesuai dengan HPP.
Ia juga mengakui, untuk bahan pokok memang harusnya ditangani oleh Bulog, namun sampai saat ini masih terkendala dengan payung hukum. Selama ini, Bulog masih melakukan pembelian gabah petani.
"Untuk HPP Ini belum ada kawalan dari Bulog, mudah-mudahan ada regulasi yang bisa mengawal HPP untuk komoditas kedelai," ujar Widodo.
Di Desa Ploso, merupakan salah satu sentra tanaman kedelai. Luasan lahan pertanian yang ada di desa itu mencapai 150 hektare, dimana 120 hektare di antaranya ditanami kedelai.
Pemerintah memberikan subsidi untuk tanaman kedelai, dengan pemberian bibit, pupuk, serta pendampingan sampai panen. Namun, di desa itu, hanya mendapatkan bantuan untuk 50 hektare tanaman kedelai. Selain kedelai, pemerintah juga membantu mesin diesel untuk memudahkan pengairan lahan pertanian petani. Mesin itu diberikan pada kelompok tani di desa tersebut. (*)
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/166054/petani-kediri-harapkan-harga-kedelai-sesuai-hpp
"Saat ini, kedelai kami dibeli Rp6.600 per kilogram. Harga itu mengikuti harga di pasar, padahal HPP kedelai Rp7.700 per kilogram,"
Kediri (Antara Jatim) - Petani kedelai di Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berharap harga kedelai bisa sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yaitu Rp7.700 per kilogram.
"Saat ini, kedelai kami dibeli Rp6.600 per kilogram. Harga itu mengikuti harga di pasar, padahal HPP kedelai Rp7.700 per kilogram," kata Suwanto Ahmad, salah seorang petani di desa itu, Selasa.
Ia mengatakan, petani kedelai di desanya merasa resah dengan harga kedelai yang jauh di bawah HPP tersebut. Padahal, untuk menanam kedelai, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
Suwanto mengakui, pemerintah memang memberikan bantuan untuk bibit maupun pupuk. Namun, agar tanaman itu berkembang dengan baik, tanaman juga harus mendapatkan pengairan.
Menurut dia, pengairan di daerah ini tidak terlalu mudah. Saat penghujan, yaitu tanam gadu, untuk pengairan sudah harus menggunakan mesin diesel. Padahal, umur padi masih 50 hari.
"Kalau saat tanam kedelai, air tambah sulit didapat. Kalau tidak pakai pompa air, tidak bisa, padahal sebelumnya kami mengandalkan air dari pengairan (irigasi)," ujarnya.
Ia juga mengatakan, tidak terlalu mudah mendapatkan sumber air di daerah ini, dimana terkadang sampai kedalaman 30 meter air juga tidak didapat. Untuk itu, ia berharap pemerintah mau membantu untuk pengeboran sumber mata air.
"Produksi kedelai tahun ini tidak terlalu bagus. Kami berharap ada bantuan pompa air, terutama pengeboran," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kinerja Bulog, dimana sesuai dengan janji pemerintah, Bulog untuk menangani kebutuhan pokok. Ia berharap, Bulog bisa melakukan program pembelain kedelai, sehingga nantinya harga yang diberikan juga sesuai dengan HPP.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri Widodo Imam Santoso mengatakan saat ini untuk harga kedelai memang masih mengandalkan harga pasar, dimana harga di pasar belum sesuai dengan HPP.
Ia juga mengakui, untuk bahan pokok memang harusnya ditangani oleh Bulog, namun sampai saat ini masih terkendala dengan payung hukum. Selama ini, Bulog masih melakukan pembelian gabah petani.
"Untuk HPP Ini belum ada kawalan dari Bulog, mudah-mudahan ada regulasi yang bisa mengawal HPP untuk komoditas kedelai," ujar Widodo.
Di Desa Ploso, merupakan salah satu sentra tanaman kedelai. Luasan lahan pertanian yang ada di desa itu mencapai 150 hektare, dimana 120 hektare di antaranya ditanami kedelai.
Pemerintah memberikan subsidi untuk tanaman kedelai, dengan pemberian bibit, pupuk, serta pendampingan sampai panen. Namun, di desa itu, hanya mendapatkan bantuan untuk 50 hektare tanaman kedelai. Selain kedelai, pemerintah juga membantu mesin diesel untuk memudahkan pengairan lahan pertanian petani. Mesin itu diberikan pada kelompok tani di desa tersebut. (*)
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/166054/petani-kediri-harapkan-harga-kedelai-sesuai-hpp
Kemitraan Bulog Harus Dikoreksi
MATARAM – Provinsi NTB dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional. Namun kenyataannya harga beras masih mahal. Parahnya lagi, kenaikan harga beras tersebut menyebabkan terjadinya inflasi, dan bertambahnya angka kemiskinan di NTB.
“Menurut saya, beras menjadi penyumbang inflasi ini sangat tidak biasa di NTB,” tegas Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda NTB H Manggaukang Raba beberapa waktu lalu.
Menurut Manggaukang, Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB bersama Pemprov NTB, harus melakukan evaluasi lebih mendalam mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pasalnya, sangat tidak lazim beras menjadi komoditas yang berperan besar terhadap inflasi di NTB. Sementara dari data nasional justru terjadi deflasi pada bulan September 2015 lalu.
Sebagai daerah keenam penghasil beras terbesar untuk kebutuhan nasional, dia menilai sangat tidak masuk akal NTB mengalami kekurangan beras. Sementara produksinya mengalami surplus, dan mampu menyuplai kebutuhan sejumlah provinsi yang ada di Indonesia.
“Masalah beras ini menjadi perhatian TPID NTB dan Bulog untuk mencarikan solusinya,” ujarnya.
Terkait serapan pembelian gabah petani oleh Bulog, kata dia, juga harus menjadi perhatian. Seperti halnya, banyak sekali beras asal NTB yang keluar daerah. Di mana Bulog dari Jawa dan Bali justru membeli beras asal NTB, untuk memenuhi target pembelian Bulog di daerah tersebut. Sementara Bulog NTB menjadikan dalih kualitas yang tidak sesuai standar, sebagai alasan tidak bisa membeli gabah dari petani di NTB.
“Bagaimana bisa itu terjadi, kok Bulog di luar daerah yang menyerap beras kita,” katanya.
Manggaukang menyebut, data TPID NTB di empat pelabuhan jalan keluar di NTB seperti Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima, Pelabuhan Badas di Sumbawa, Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, dan Pelabuhan Tanjung di Lombok Utara, pada bulan Agustus 2015 beras asal NTB yang keluar mencapai 32 ribu ton. Sementara pada bulan September 2015 beras NTB yang dijual keluar itu mencapai 41 ribu ton lebih.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) NTB H Husnul Fauzi mengatakan, produksi beras mengalami surplus, tapi yang diserap oleh Bulog masih rendah. Ia menilai, hal itu disebabkan kualitas kemitraan antara pengusaha, petani, dengan Bulog masih rendah. Sehingga diperlukan tindakan di lapangan.
“Kemitraan mereka harus dibenahi, diperbaiki di lapangan,” ucap Husnul.
Bila melihat data produksi gabah kering giling (GKG) di NTB pada tahun 2014, kata dia, ada sebanyak 2,2 juta ton GKG. Sementara pada tahun 2015 ini mencapai 2,3 juta ton lebih GKG. Artinya produksi gabah terjadi peningkatan mencapai 9, 25 persen.
Kebutuhan di dalam NTB, untuk beras hanya 35 persen, sementara sebanyak 65 persen surplus. Namun harga beras melambung hingga Rp 11 ribu per kilogram (kg) di pasaran.
“Kami mengoreksi kenapa Bulog serapan rendah. Jika alasan karena kualitas menjadi penyebabnya, tapi kenapa Bulog di Jawa dan Bali justru membeli beras yang dikatakan kulitasnya rendah dari NTB,” pungkasnya. (ewi/r4)
http://www.lombokpost.net/2015/10/12/kemitraan-bulog-harus-dikoreksi/
“Menurut saya, beras menjadi penyumbang inflasi ini sangat tidak biasa di NTB,” tegas Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda NTB H Manggaukang Raba beberapa waktu lalu.
Menurut Manggaukang, Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB bersama Pemprov NTB, harus melakukan evaluasi lebih mendalam mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pasalnya, sangat tidak lazim beras menjadi komoditas yang berperan besar terhadap inflasi di NTB. Sementara dari data nasional justru terjadi deflasi pada bulan September 2015 lalu.
Sebagai daerah keenam penghasil beras terbesar untuk kebutuhan nasional, dia menilai sangat tidak masuk akal NTB mengalami kekurangan beras. Sementara produksinya mengalami surplus, dan mampu menyuplai kebutuhan sejumlah provinsi yang ada di Indonesia.
“Masalah beras ini menjadi perhatian TPID NTB dan Bulog untuk mencarikan solusinya,” ujarnya.
Terkait serapan pembelian gabah petani oleh Bulog, kata dia, juga harus menjadi perhatian. Seperti halnya, banyak sekali beras asal NTB yang keluar daerah. Di mana Bulog dari Jawa dan Bali justru membeli beras asal NTB, untuk memenuhi target pembelian Bulog di daerah tersebut. Sementara Bulog NTB menjadikan dalih kualitas yang tidak sesuai standar, sebagai alasan tidak bisa membeli gabah dari petani di NTB.
“Bagaimana bisa itu terjadi, kok Bulog di luar daerah yang menyerap beras kita,” katanya.
Manggaukang menyebut, data TPID NTB di empat pelabuhan jalan keluar di NTB seperti Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima, Pelabuhan Badas di Sumbawa, Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, dan Pelabuhan Tanjung di Lombok Utara, pada bulan Agustus 2015 beras asal NTB yang keluar mencapai 32 ribu ton. Sementara pada bulan September 2015 beras NTB yang dijual keluar itu mencapai 41 ribu ton lebih.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) NTB H Husnul Fauzi mengatakan, produksi beras mengalami surplus, tapi yang diserap oleh Bulog masih rendah. Ia menilai, hal itu disebabkan kualitas kemitraan antara pengusaha, petani, dengan Bulog masih rendah. Sehingga diperlukan tindakan di lapangan.
“Kemitraan mereka harus dibenahi, diperbaiki di lapangan,” ucap Husnul.
Bila melihat data produksi gabah kering giling (GKG) di NTB pada tahun 2014, kata dia, ada sebanyak 2,2 juta ton GKG. Sementara pada tahun 2015 ini mencapai 2,3 juta ton lebih GKG. Artinya produksi gabah terjadi peningkatan mencapai 9, 25 persen.
Kebutuhan di dalam NTB, untuk beras hanya 35 persen, sementara sebanyak 65 persen surplus. Namun harga beras melambung hingga Rp 11 ribu per kilogram (kg) di pasaran.
“Kami mengoreksi kenapa Bulog serapan rendah. Jika alasan karena kualitas menjadi penyebabnya, tapi kenapa Bulog di Jawa dan Bali justru membeli beras yang dikatakan kulitasnya rendah dari NTB,” pungkasnya. (ewi/r4)
http://www.lombokpost.net/2015/10/12/kemitraan-bulog-harus-dikoreksi/
Langganan:
Postingan (Atom)