Kamis, 20 Agustus 2015
Alhamdulillah, kita harus bersyukur kendati di sejumlah daerah di Indonesia ratusan hektar lahan persawahan terancam puso akibat kekeringan, namun persediaan pangan untuk kebutuhan nasional relatif aman dan tidak perlu mengimpor beras. Kami jamin itu.
Saat ini produksi pangan bahkan mengalami peningkatan hingga kisaran 5,5 juta ton. Tahun lalu sekitar 70,61 juta ton atau setara 45,2 juta ton beras, pada 2015 naik menjadi 75,55 juta ton atau setara dengan 48,34 juta ton beras. Jumlah tersebut meningkat sekitar 7% dari estimasi produksi gabah. Termasuk luar biasa sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Saat ini belum diperlukan impor beras untuk kebutuhan pangan nasional, termasuk pangan lainnya seperti bawang merah, cabai dan lain-lain.
Peningkatan produksi pangan nasional ini tidak lepas dari kerja sama pemerintah daerah, TNI AD dan masyarakat petani yang sinergis, juga bertangungjawab untuk mendukung program kedaulatan pangan dengan bekerja tanpa kenal lelah di lapangan.
Itu beras. Lalu jagung. Pemerintah menyetop sementara impor jagung yang dipakai untuk pakan ternak. Jika dibutuhkan untuk impor, hanya Perum Bulog yang mendapat wewenang untuk melakukannya. Terkait hak eksklusif yang diberikan ke Bulog guna melakukan impor jagung tersebut, memiliki tugas untuk stabilisasi harga bukan untuk menyaingi perusahaan yang sudah ada. Kebijakan penghentian sementara impor jagung ini karena saat ini produksi jagung Indonesia berlimpah bahkan bisa ekspor jagung ke Filipina. Penghentian impor ini sampai situasi kondusif, yakni harga di petani naik, hasil panen petani diserap semua (oleh pasar dalam negeri), dan tidak ada impor lagi.
Payung penghentian impor jagung ditetapkan melalui Instruksi Presiden. Pemerintah juga melakukan verifikasi ketersediaan jagung nasional sebelum memutuskan membuka kembali keran impor jagung.
Nantinya izin impor jagung ini akan diberikan lagi ke perusahaan. Pada prinsipnya kami ingin mengajak pengusaha untuk bermitra untuk tingkatkan perannya ke petani. Supaya tidak impor. Semua harus begerak dari petani, pengusaha, dan pemerintah.
Itulah semangat “stop” impor. Ini dalam rangka mengendalikan impor. Impor jagung untuk semuanya, tidak hanya pakan. Akan diatur Inpres (Instruksi Presiden) pembatasan impor untuk tujuh komoditas strategis yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula dan daging.
Pengendalian impor jagung yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian merupakan upaya melindungi para petani maupun masyarakat sebagai konsumen. Petani nyaman, konsumen nyaman.
Berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I 2015 Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung di dalam negeri mencapai 20,67 juta ton pipilan kering jagung. Angka ini tercatat meningkat sekitar 1,66 juta ton atau setara 8,72% dari produksi jagung 2014 yang hanya sebanyak 19,01 juta ton pipilan kering. Penyebabnya, luas panen untuk jagung tahun 2015 bertambah diperkirakan hingga menjadi 160.480 hektar atau bertumbuh 4,18%. Sementara, produktivitas diperkirakan naik 2,16 kwintal per hektar atau naik 4,36%.
Sekarang, daging. Kementerian Pertanian terus melakukan pembenahan terhadap kuantitas impor sapi ke Indonesia. Di mana, jumlah sapi impor menyesuaikan pasokan dan kebutuhan dalam negeri. Seperti diketahui, Indonesia hanya mengimpor sapi Australia sekitar 50 ribu ekor pada Juli hingga September mendatang.
Kementerian Pertanian telah menandatangani rekomendasi pembatasan impor sapi untuk kuartal III-2015 yang hanya 50.000 ekor saja. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kemandirian negara. Lewat kebijakan ini, pemerintah harus melakukan pekerjaan besar dengan swasta untuk menjaga stok sapi dan harga tetap terjaga. Tambahan kuota impor akan dibuka dalam keadaan darurat.
Pemerintah masih konsisten menjalankan kebijakan impor sapi sembari menggenjot produksi dalam negeri agar terus maju. Bahkan dalam waktu dekat, pemerintah akan mendatangkan 30 ribu ekor sapi indukan dan 1.200 ekor bibit sapi dari luar negeri di tahun anggaran 2015. Sapi-sapi indukan tersebut akan tiba pada akhir Agustus sebanyak 11 ribu ekor.
Saat ini stok sapi di feedlotter atau tempat penggemukan hewan, sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan 5 bulan ke depan. Data dua pekan lalu memperlihatkan, ada stok 221.000 ekor sapi di RPH. Per bulan kebutuhan kita 45.000 ekor.
Kementerian Pertanian terus mengebut program sentra peternakan rakyat. Sehingga pemerintah bisa mengukur secara konkret berapa stok sapi yang ada pada peternak di dalam negeri. Yang jelas, langkah ini dilandasi semangat membatasi impor. Tahun ini atau tahun depan akan segera dianggarkan untuk impor 500.000 ekor sapi indukan supaya batasi impor bakalan, juga supaya tidak ada depopulasi.
Yang pasti, saat ini kami menyiapkan beberapa program untuk mempercepat capaian target swasembada daging sapi pada 2019. Kementerian Pertanian mencanangkan 211 Sentra Peternakan Rakyat (SPR) mampu memberdayakan ribuan petani beserta ternaknya dalam satu kawasan. Kami ingin berupaya tekan impor dengan memberdayakan peternak lewat Sentra Peternakan Rakyat ini.
Saat ini sudah terbentuk 11 SPR di Indonesia. Kawasan yang akan menjadi sentra disyaratkan terdapat minimal 500 orang peternak sapi, mencakup sapi perah maupun sapi potong. Dengan jumlah sapi tidak kurang dari 1.000 ekor. Program tersebut nantinya meliputi sebuah kawasan dan dibuat organisasi yang beranggotakan para peternak sapi termasuk ada Dewan Pengurus Peternakan.
Kami ingin buat manajemen peternakan rakyat yang bagus. Peternak diajari budidaya yang benar sampai soal manajemen pemasaran yang canggih. Saya mengharapkan para peternak punya ilmu mulai dari beternak hingga teknik pemasaran yang mumpuni. SPR ini seperti tempat sekolah sekaligus organisasi bagi peternak rakyat.
SPR juga dicanangkan untuk membenahi rantai distribusi pemasaran sapi yang selama ini belum tertata. Nantinya diharapkan sapi bisa dibuat satu harga berdasarkan bobot sapi. Ada dewan pengurus peternakan dan 76 asosiasi akan kami atur supaya lebih tertata dan jumlahnya tidak sebanyak saat ini.
Selain itu, disiapkan program integrasi antara sapi dengan sawit. Yaitu menggabungkan antara peternakan dengan perkebunan sawit. Juga ada uji coba angkutan kapal ternak dari kementerian perhubungan untuk angkut ternak dari sentra sapi di NTB, NTT ke Jawa dan daerah lain.
Pembatasan impor pada komoditas-komoditas ini, hakikatnya adalah semangat saya beserta jajaran Kementerian Pertanian secara khusus untuk membentuk bangsa yang mandiri, mampu memberi makan anak bangsanya sendiri, merdeka, bebas menentukan apa pangan terbaik untuk rakyatnya. Setidaknya meskipun impor masih ada, jumlahnya tidak banyak dan tidak menggempur petani kita di saat panen raya. Semoga saja cita-cita mulia ini segera terwujud, demi wujud sebenarnya akan nilai kemerdekaan negeri ini. Dirgahayu negeriku: merdeka!
http://mail.tabloidsinartani.com/read-detail/read/impor-dan-kedaulatan-bangsa/
Kamis, 20 Agustus 2015
Saat Dirut Bulog tersengat pedasnya cabai Rawit
Rabu, 19 Agustus 2015
JAKARTA. Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) menggelar operasi pasar cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (15/8).
Operasi pasar ini dilakukan pemerintah untuk menekan kenaikan harga cabai di pasaran yang sedang mengalami kenaikan.
Operasi pasar dihadiri Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti dan Direktorat Jenderal Hortikultura Spudnik Sujono. Dalam operasi pasar ini disediakan empat ton cabai berjenis cabai rawit, cabai merah, dan cabai hijau yang dibawa dengan empat unit mobil bak terbuka.
Komoditas pokok tersebut dijual dengan harga Rp 20.000 sampai Rp 40.000 per kg. Sementara harga rata-rata di pasaran berkisar antara Rp 57.000 per kg hingga Rp 60.000 per kg.
Ada peristiwa lucu dalam operasi pasar ini. Setelah memberikan keterangan pers, fotografer yang meliput acara ini meminta kedua pejabat itu untuk memegang cabai rawit yang telah dimasukkan dalam jaring warna hitam untuk difoto.
Lantaran tangan Djarot terkena cabai rawit yang telah terkelupas, secara tidak sadar eks Direktur UMKM BRI ini menyentuh wajahnya. Alhasil, rasa pedas dan panas langsung meyengat bagian wajahnya.
"Aduh wajah saya pedas terkena cabai tadi karena secara tidak sadar saya pegang wajah saya. Terasa pedas ini," ujar Djarot mengeluhkan efek cabai di wajahnya.
Spontan awak media tesenyum mendengar keluhan pria asal Tegal ini. Meskipun wajahnya masih terasa pedas, Djarot tetap saja meladeni pertanyaan demi pertanyaan dari awak media sebelum akhirnya ia berlalu meninggalkan Pasar Kramat Jati.
http://nasional.kontan.co.id/news/saat-dirut-bulog-tersengat-pedasnya-cabai-rawit
JAKARTA. Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) menggelar operasi pasar cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (15/8).
Operasi pasar ini dilakukan pemerintah untuk menekan kenaikan harga cabai di pasaran yang sedang mengalami kenaikan.
Operasi pasar dihadiri Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti dan Direktorat Jenderal Hortikultura Spudnik Sujono. Dalam operasi pasar ini disediakan empat ton cabai berjenis cabai rawit, cabai merah, dan cabai hijau yang dibawa dengan empat unit mobil bak terbuka.
Komoditas pokok tersebut dijual dengan harga Rp 20.000 sampai Rp 40.000 per kg. Sementara harga rata-rata di pasaran berkisar antara Rp 57.000 per kg hingga Rp 60.000 per kg.
Ada peristiwa lucu dalam operasi pasar ini. Setelah memberikan keterangan pers, fotografer yang meliput acara ini meminta kedua pejabat itu untuk memegang cabai rawit yang telah dimasukkan dalam jaring warna hitam untuk difoto.
Lantaran tangan Djarot terkena cabai rawit yang telah terkelupas, secara tidak sadar eks Direktur UMKM BRI ini menyentuh wajahnya. Alhasil, rasa pedas dan panas langsung meyengat bagian wajahnya.
"Aduh wajah saya pedas terkena cabai tadi karena secara tidak sadar saya pegang wajah saya. Terasa pedas ini," ujar Djarot mengeluhkan efek cabai di wajahnya.
Spontan awak media tesenyum mendengar keluhan pria asal Tegal ini. Meskipun wajahnya masih terasa pedas, Djarot tetap saja meladeni pertanyaan demi pertanyaan dari awak media sebelum akhirnya ia berlalu meninggalkan Pasar Kramat Jati.
http://nasional.kontan.co.id/news/saat-dirut-bulog-tersengat-pedasnya-cabai-rawit
Rabu, 19 Agustus 2015
5 Juta Petani “Hilang” dalam 10 Tahun Terakhir, Pemerintah Harus Tanggung Jawab
Rabu, 19 Agustus 2015
Jakarta (SIB)- Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan impor pangan Indonesia yang merupakan sumber utama kemiskinan petani nasional.
Negara juga mesti bertanggung jawab atas hilangnya 5 juta petani dalam 10 tahun terakhir karena mereka tidak bisa lagi menggantungkan hidup dari bertani. Kemiskinan petani akibat impor pangan tanpa kendali itu juga menghambat peningkatan produktivitas pertanian pangan sehingga kebergantungan terhadap impor makin besar.
Devisa negara bakal terkuras hanya untuk membeli pangan dari negara lain. Sumber dari segala masalah yang mengancam negeri ini dinilai berasal dari impor yang masif hingga mencapai 17 miliar dollar AS setahun dan jor-joran kredit konsumsi, khususnya properti, hingga outstanding-nya mencapai 700 triliun rupiah.
Kebijakan perbankan saat ini ditengarai masih diatur oleh penguasa masa lalu untuk mendukung impor dan kredit konsumsi. Dekan Fakultas Teknologi Pangan UGM, Jamhari, menambahkan cadangan devisa yang tergerus akan berujung pada tekanan depresiasi terhadap rupiah.
"Pelemahan rupiah adalah sumber terbesar inflasi. Buktinya, ketika seluruh komponen impor barang meningkat maka akan mendorong inflasi.
Namun, langkah pemerintah justru sebaliknya, menekan inflasi dengan impor agar harga barang turun," papar dia di Yogyakarta, Senin (10/8).
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Leo Herlambang, berpendapat senada. Menurut dia, harga perumahan dan bahan makanan yang banyak komponen impornya memang cenderung naik.
Oleh karena itu, pejabat yang mengatakan impor untuk menekan inflasi termasuk tidak kompeten karena sumber terbesar inflasi juga berasal dari impor.
"Masalahnya, impor kita makin besar, otomatis produk lokal dilemahkan dan berkurang jumlahnya. Pengambil keputusan mestinya memahami hal mendasar seperti ini," jelas Leo.
Ia juga mempertanyakan jika ada pejabat yang memahami hal tersebut tetapi masih juga meneruskan kebijakan fatal masa lalu terkait jor-joran impor dan kredit properti.
"Mereka berupaya menutupi kejahatan masa lalu supaya tidak meledak tapi akibatnya lebih besar. Ibarat penyakit hanya ditunda efeknya, bukan disembuhkan. Akibatnya bukan menjadi sembuh," ungkap dia.
Leo memaparkan karut marut persoalan pangan nasional disebabkan perencanaan yang kurang matang.
"Seharusnya pemerintah tidak boleh malas membuat perencanaan yang matang, baik jumlah maupun timing, agar tidak merugikan yang di dalam. Ini yang harus diatur atau planning anggaran yang dibutuhkan untuk infrastrukturnya sendiri (pertanian)," kata dia.
Pemerintah, lanjut dia, juga perlu merombak tata cara impor agar tidak terus-menerus merugikan petani. "Pembatasan pemegang hak impor untuk sedikit orang jelas merugikan karena harga sulit dikontrol. Berikutnya, kuota impor juga harus dibatasi untuk melindungi petani."
Sementara Jamhari menilai persoalan pemenuhan pangan tidak boleh dan tidak bisa dibiarkan diserahkan kepada mekanisme pasar seperti yang selama ini terjadi. Negara harus segera hadir dalam pemenuhan pangan dengan pembentukan Badan Pangan seperti amanat UU Pangan.
Badan Pangan
Menurut Jamhari, ketiadaan badan pangan telah membuat berbagai kontradiksi antarkementerian maupun lembaga-lembaga di bawahnya seperti Bulog.
Sebagai badan pangan Bulog bertugas menyerap beras petani dan menjaga harga namun sebagai BUMN ia harus mendapat untung. Terkait hal ini, Leo berpendapat pemerintah harus menempatkan kepala badan pangan yang kompeten untuk mengantisipasi mandulnya peran Bulog.
Ia bertanggung jawab langsung di bawah presiden. "Revitalisasi Bulog mesti disertai pengangkatan kepala Bulog yang tegas, berintegritas, dan berwibawa."
Sebelumnya, sejumlah kalangan berpendapat untuk menghindarkan Indonesia dari krisis pangan dan kebergantungan yang makin tinggi terhadap pangan impor, Presiden Joko Widodo dalam rencana perombakan kabinetnya sebaiknya mengisi jabatan kementerian terkait pangan dengan menteri-menteri yang pro-petani. (KJ/y)
http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=72585
Jakarta (SIB)- Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan impor pangan Indonesia yang merupakan sumber utama kemiskinan petani nasional.
Negara juga mesti bertanggung jawab atas hilangnya 5 juta petani dalam 10 tahun terakhir karena mereka tidak bisa lagi menggantungkan hidup dari bertani. Kemiskinan petani akibat impor pangan tanpa kendali itu juga menghambat peningkatan produktivitas pertanian pangan sehingga kebergantungan terhadap impor makin besar.
Devisa negara bakal terkuras hanya untuk membeli pangan dari negara lain. Sumber dari segala masalah yang mengancam negeri ini dinilai berasal dari impor yang masif hingga mencapai 17 miliar dollar AS setahun dan jor-joran kredit konsumsi, khususnya properti, hingga outstanding-nya mencapai 700 triliun rupiah.
Kebijakan perbankan saat ini ditengarai masih diatur oleh penguasa masa lalu untuk mendukung impor dan kredit konsumsi. Dekan Fakultas Teknologi Pangan UGM, Jamhari, menambahkan cadangan devisa yang tergerus akan berujung pada tekanan depresiasi terhadap rupiah.
"Pelemahan rupiah adalah sumber terbesar inflasi. Buktinya, ketika seluruh komponen impor barang meningkat maka akan mendorong inflasi.
Namun, langkah pemerintah justru sebaliknya, menekan inflasi dengan impor agar harga barang turun," papar dia di Yogyakarta, Senin (10/8).
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Leo Herlambang, berpendapat senada. Menurut dia, harga perumahan dan bahan makanan yang banyak komponen impornya memang cenderung naik.
Oleh karena itu, pejabat yang mengatakan impor untuk menekan inflasi termasuk tidak kompeten karena sumber terbesar inflasi juga berasal dari impor.
"Masalahnya, impor kita makin besar, otomatis produk lokal dilemahkan dan berkurang jumlahnya. Pengambil keputusan mestinya memahami hal mendasar seperti ini," jelas Leo.
Ia juga mempertanyakan jika ada pejabat yang memahami hal tersebut tetapi masih juga meneruskan kebijakan fatal masa lalu terkait jor-joran impor dan kredit properti.
"Mereka berupaya menutupi kejahatan masa lalu supaya tidak meledak tapi akibatnya lebih besar. Ibarat penyakit hanya ditunda efeknya, bukan disembuhkan. Akibatnya bukan menjadi sembuh," ungkap dia.
Leo memaparkan karut marut persoalan pangan nasional disebabkan perencanaan yang kurang matang.
"Seharusnya pemerintah tidak boleh malas membuat perencanaan yang matang, baik jumlah maupun timing, agar tidak merugikan yang di dalam. Ini yang harus diatur atau planning anggaran yang dibutuhkan untuk infrastrukturnya sendiri (pertanian)," kata dia.
Pemerintah, lanjut dia, juga perlu merombak tata cara impor agar tidak terus-menerus merugikan petani. "Pembatasan pemegang hak impor untuk sedikit orang jelas merugikan karena harga sulit dikontrol. Berikutnya, kuota impor juga harus dibatasi untuk melindungi petani."
Sementara Jamhari menilai persoalan pemenuhan pangan tidak boleh dan tidak bisa dibiarkan diserahkan kepada mekanisme pasar seperti yang selama ini terjadi. Negara harus segera hadir dalam pemenuhan pangan dengan pembentukan Badan Pangan seperti amanat UU Pangan.
Badan Pangan
Menurut Jamhari, ketiadaan badan pangan telah membuat berbagai kontradiksi antarkementerian maupun lembaga-lembaga di bawahnya seperti Bulog.
Sebagai badan pangan Bulog bertugas menyerap beras petani dan menjaga harga namun sebagai BUMN ia harus mendapat untung. Terkait hal ini, Leo berpendapat pemerintah harus menempatkan kepala badan pangan yang kompeten untuk mengantisipasi mandulnya peran Bulog.
Ia bertanggung jawab langsung di bawah presiden. "Revitalisasi Bulog mesti disertai pengangkatan kepala Bulog yang tegas, berintegritas, dan berwibawa."
Sebelumnya, sejumlah kalangan berpendapat untuk menghindarkan Indonesia dari krisis pangan dan kebergantungan yang makin tinggi terhadap pangan impor, Presiden Joko Widodo dalam rencana perombakan kabinetnya sebaiknya mengisi jabatan kementerian terkait pangan dengan menteri-menteri yang pro-petani. (KJ/y)
http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=72585
Jokowi Instruksikan Tujuh Langkah Perbaikan Ekonomi
Rabu, 19 Agustus 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan tujuh hal yang harus dijalankan para menteri Kabinet Kerja untuk memangkas hambatan-hambatan pembangunan dan investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih baik di paruh kedua 2015.
Pertama, Jokowi memerintahkan para menteri untuk menggenjot serapan anggaran yang hingga kini sudah mencapai 50 persen, sementara belanja modal pemerintah baru mencapai 20 persen. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden menilai serapan anggaran masih menjadi masalah bagi kementerian/lembaga dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keputusan kedua, berdasarkan pernyataan anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, yakni Presiden secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk sesegera mungkin mencairkan dana sebesar Rp 270 triliun yang tersimpan di tiap Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar dana desa bisa disalurkan.
Hal itu diamini oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Ia menuturkan bahwa terdapat ketakutan dari pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk mencairkan dana Rp 270 triliun yang sekarang berada di BPD. Hal itu akan bisa diatasi dengan pembentukan tim oleh Kejaksaan Agung dibantu dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya pencegahan.
"Jadi tidak penindakan, tapi pencegahan. Dengan demikian, ketakutan yang ada atau diciptakan ada di daerah itu bisa dikurangi, karena dengan adanya pendampingan dari Kejagung maka akan memperkecil untuk menjadi penyalahgunaan atau ketakutan untuk terjadi melanggar aturan," ujar Luhut di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Keputusan ketiga yaitu Jokowi memandang penting pemerintah melalukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam periz
inan bisnis, investasi serta pengadaan barang dan jasa. Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas.
"Hal yang jadi konsen Presiden adalah masih banyaknya regulasi yang menghambat, maka diputuskan deregulasi sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan bagi investor untuk masuk ke Indonesia," kata Pramono Anung.
Selanjutnya, Presiden meminta untuk dibuatkan kebijakan khusus yang memperbolehkan Perum Bulog bisa mengurus semua kebutuhan pangan strategis agar nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasional semata. Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kebutuhan pangan pokok yang mengalami hejolak pasar belakangan ini.
"Presiden telah memberikan tugas khusus pada Bulog tidak hanya menyangkut persoalan beras, nanti Bulog juga akan diberikan kewenangan lainnya, misalnya daging dan komoditas lainnya yang selama ini tidak ditangani Bulog," ujar Pramono.
Teten melanjutkan, mengenai masalah ekspor dan impor, Presiden meminta agar waktu bongkar muat kapal di pelabuhan (dwelling time) harus segera dibereskan, yakni menjadi paling lama 3-4 hari sudah selesai. Masalah itu diharapkan bulan Oktober sudah beres.
Terkait hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, Teten memaparkan, Presiden akan menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis dan pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus. "Penunjukan utusan khusus ekonomi ini akan melibatkan menteri dan pengusaha," kata dia.
Terakhir, Jokowi juga meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental, yang di dalamnya termasuk peningkatan pelayanan publik.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150819185108-78-73213/jokowi-instruksikan-tujuh-langkah-perbaikan-ekonomi/
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan tujuh hal yang harus dijalankan para menteri Kabinet Kerja untuk memangkas hambatan-hambatan pembangunan dan investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih baik di paruh kedua 2015.
Pertama, Jokowi memerintahkan para menteri untuk menggenjot serapan anggaran yang hingga kini sudah mencapai 50 persen, sementara belanja modal pemerintah baru mencapai 20 persen. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden menilai serapan anggaran masih menjadi masalah bagi kementerian/lembaga dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keputusan kedua, berdasarkan pernyataan anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, yakni Presiden secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk sesegera mungkin mencairkan dana sebesar Rp 270 triliun yang tersimpan di tiap Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar dana desa bisa disalurkan.
Hal itu diamini oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Ia menuturkan bahwa terdapat ketakutan dari pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk mencairkan dana Rp 270 triliun yang sekarang berada di BPD. Hal itu akan bisa diatasi dengan pembentukan tim oleh Kejaksaan Agung dibantu dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya pencegahan.
"Jadi tidak penindakan, tapi pencegahan. Dengan demikian, ketakutan yang ada atau diciptakan ada di daerah itu bisa dikurangi, karena dengan adanya pendampingan dari Kejagung maka akan memperkecil untuk menjadi penyalahgunaan atau ketakutan untuk terjadi melanggar aturan," ujar Luhut di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Keputusan ketiga yaitu Jokowi memandang penting pemerintah melalukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam periz
inan bisnis, investasi serta pengadaan barang dan jasa. Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas.
"Hal yang jadi konsen Presiden adalah masih banyaknya regulasi yang menghambat, maka diputuskan deregulasi sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan bagi investor untuk masuk ke Indonesia," kata Pramono Anung.
Selanjutnya, Presiden meminta untuk dibuatkan kebijakan khusus yang memperbolehkan Perum Bulog bisa mengurus semua kebutuhan pangan strategis agar nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasional semata. Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah kebutuhan pangan pokok yang mengalami hejolak pasar belakangan ini.
"Presiden telah memberikan tugas khusus pada Bulog tidak hanya menyangkut persoalan beras, nanti Bulog juga akan diberikan kewenangan lainnya, misalnya daging dan komoditas lainnya yang selama ini tidak ditangani Bulog," ujar Pramono.
Teten melanjutkan, mengenai masalah ekspor dan impor, Presiden meminta agar waktu bongkar muat kapal di pelabuhan (dwelling time) harus segera dibereskan, yakni menjadi paling lama 3-4 hari sudah selesai. Masalah itu diharapkan bulan Oktober sudah beres.
Terkait hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, Teten memaparkan, Presiden akan menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis dan pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus. "Penunjukan utusan khusus ekonomi ini akan melibatkan menteri dan pengusaha," kata dia.
Terakhir, Jokowi juga meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental, yang di dalamnya termasuk peningkatan pelayanan publik.
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150819185108-78-73213/jokowi-instruksikan-tujuh-langkah-perbaikan-ekonomi/
Harga Tomat Anjlok, Kementan dan Bulog Bakal Serap Tomat Petani
Rabu, 19 Agustus 2015
JAKARTA - Harga tomat di kalangan petani saat ini sangat rendah, untuk satu kilogram dihargai Rp200 sampai Rp400 per kilogram (kg).
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan pihaknya bersama Bulog bakal menyerap tomat lokal. Penyerapan dilakukan untuk mendorong harga tomat agar tak terlalu rendah.
"Harga tomat ini, Dirjen Hortikultura (Kementan) kami minta turun untuk menyerap tomat petani-petani di lapangan karena harganya jatuh sekali. Kementan dan Bulog yang menyerap," papar Amran, Rabu (19/8/2015).
Nantinya tomat tersebut akan didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di seluruh Indonesia guna menstabilkan harga tomat di pasar.
"Bulog bersama-sama dengan Kementan serap tomat dengan harga Rp8.000-Rp10.000 per kg. Kami minta itu untuk stabilisasi harga dalam negeri dan persiapan untuk ekspor," tandasnya.
(rzk)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/19/320/1198818/harga-tomat-anjlok-kementan-dan-bulog-bakal-serap-tomat-petani
JAKARTA - Harga tomat di kalangan petani saat ini sangat rendah, untuk satu kilogram dihargai Rp200 sampai Rp400 per kilogram (kg).
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan pihaknya bersama Bulog bakal menyerap tomat lokal. Penyerapan dilakukan untuk mendorong harga tomat agar tak terlalu rendah.
"Harga tomat ini, Dirjen Hortikultura (Kementan) kami minta turun untuk menyerap tomat petani-petani di lapangan karena harganya jatuh sekali. Kementan dan Bulog yang menyerap," papar Amran, Rabu (19/8/2015).
Nantinya tomat tersebut akan didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di seluruh Indonesia guna menstabilkan harga tomat di pasar.
"Bulog bersama-sama dengan Kementan serap tomat dengan harga Rp8.000-Rp10.000 per kg. Kami minta itu untuk stabilisasi harga dalam negeri dan persiapan untuk ekspor," tandasnya.
(rzk)
http://economy.okezone.com/read/2015/08/19/320/1198818/harga-tomat-anjlok-kementan-dan-bulog-bakal-serap-tomat-petani
Harga Daging Sapi Bisa Rp 70 Ribu Per Kg (2-Habis)
Rabu, 19 Agustus 2015
Masih Negosiasi
Untuk meredam gejolak harga daging sapi, pemerintah membuka keran impor sapi hidup sebanyak 200-300 ribu sapi ekor hingga akhir tahun ini. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengungkapkan, rencana impor tersebut sudah disetujui Kementerian Pertanian (Kementan).
"Kemungkinan besar izin impor sapi dibuka hingga akhir tahun sebanyak 200-300 ribu ekor. Kemendag dan Kementan sudah sepakat akan mengimpor sapi supaya harga di dalam negeri tidak semakin naik. Tinggal eksekusi. Kalau diguyur, tidak akan ada yang menimbun lagi dan harga akan turun,” tegas dia.
Informasi yang beredar di Kemendag dan Kementan menyebutkan, impor tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada Perum Bulog. Sebelumnya, Bulog telah mendapatkan izin impor 50 ribu ekor sapi siap potong. Sebanyak 50 ribu ekor sapi impor itu merupakan bagian dari 200-300 ribu ekor yang disebutkan Mendag Lembong.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dana Rp750 miliar untuk mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong tersebut dengan asumsi per ekor Rp 15 juta. Namun, impor dilakukan bertahap mulai awal September 2015.
"Kami akan datangkan bertahap, mulai awal tahun depan. Namun kami tidak bisa pastikan berapa yang datang untuk tahap awal itu karena ini bisa menjadi analisa pihak-pihak tertentu yang belum ingin harga daging sapi di dalam negeri stabil," tutur dia kepada Investor Daily.
Djarot mengungkapkan, Bulog siap menjadi stabilisator harga daging sapi di Tanah Air, harapannya harga daging sapi akan berangsur turun hingga di bawah Rp 100 ribu per kg. Stabilisasi harga tersebut membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu, Bulog terus berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait agar proses stabilisasi berjalan dengan baik. "Dengan stabilisasi ini kami juga berusaha memutus mata rantai distribusi daging sehingga menjadi lebih efisien," papar dia.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menambahkan, pihaknya sedang dalam proses pemilihan pemasok sapi siap potong asal Australia. Selanjutnya akan dilakukan negosiasi dan ditargetkan sapi-sapi siap potong tersebut tiba di Indonesia sebelum Idul Adha pada 24 September 2015. “Impor ini untuk mengendalikan harga. Harga daging sapi di pasar ditargertkan bisa turun terus hingga di bawah Rp 100 ribu per kg,” kata dia.
Dia menjelaskan, bukan tidak mungkin jika pemerintah kemudian menunjuk Bulog mengimpor sapi bakalan. Artinya, ke depan Bulog bisa saja berekspansi menjadi feedlotter. Langkah ini bisa sekaligus memangkas mata rantai supaya distribusi daging lebih efisien dan harganya murah.
“Secara keahlian dan modal, kami siap. Tidak ada masalah. Konsepnya, bukan karena pemerintah mau mengatur impor, tapi untuk menjaga harga. Karena itu, bukan tidak mungkin jika kami juga membeli sapi lokal untuk stok,” tegas dia.
Kementan mencatat kontribusi sapi impor terhadap kebutuhan dalam negeri sekitar 20 persen dari kebutuhan. Hingga Januari-Juli 2015 sudah ada stok sapi yang siap potong kurang lebih 560 ribu ekor. Dari jumlah, 60 persen sudah dipotong atau 332.147 ekor hingga Juli 2015. Sedangkan realisasi impor sapi bakalan pada kuartal I-2015 (Januari-Maret) sebanyak 97.618 ekor dari target 100 ribu ekor. Pada kuartal II (April-Juni) terealisasi 201.643 dari target 267.624 ekor. Total hingga Juni 2015, impor 298.861 ekor sapi bakalan sudah terealisasi. Khusus untuk impor daging sapi beku, sedikitnya telah diimpor sebanyak 12 ribu ton dan 1.000 ton lainnnya khusus diimpor Perum Bulog untuk kegiatan operasi pasar (OP) demi meredam harga daging.
Investor Daily
Ridho Syukro/Tri Listyarini/FMB
http://www.beritasatu.com/ekonomi/300164-harga-daging-sapi-bisa-rp-70-ribu-per-kg-2habis.html
Masih Negosiasi
Untuk meredam gejolak harga daging sapi, pemerintah membuka keran impor sapi hidup sebanyak 200-300 ribu sapi ekor hingga akhir tahun ini. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengungkapkan, rencana impor tersebut sudah disetujui Kementerian Pertanian (Kementan).
"Kemungkinan besar izin impor sapi dibuka hingga akhir tahun sebanyak 200-300 ribu ekor. Kemendag dan Kementan sudah sepakat akan mengimpor sapi supaya harga di dalam negeri tidak semakin naik. Tinggal eksekusi. Kalau diguyur, tidak akan ada yang menimbun lagi dan harga akan turun,” tegas dia.
Informasi yang beredar di Kemendag dan Kementan menyebutkan, impor tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada Perum Bulog. Sebelumnya, Bulog telah mendapatkan izin impor 50 ribu ekor sapi siap potong. Sebanyak 50 ribu ekor sapi impor itu merupakan bagian dari 200-300 ribu ekor yang disebutkan Mendag Lembong.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dana Rp750 miliar untuk mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong tersebut dengan asumsi per ekor Rp 15 juta. Namun, impor dilakukan bertahap mulai awal September 2015.
"Kami akan datangkan bertahap, mulai awal tahun depan. Namun kami tidak bisa pastikan berapa yang datang untuk tahap awal itu karena ini bisa menjadi analisa pihak-pihak tertentu yang belum ingin harga daging sapi di dalam negeri stabil," tutur dia kepada Investor Daily.
Djarot mengungkapkan, Bulog siap menjadi stabilisator harga daging sapi di Tanah Air, harapannya harga daging sapi akan berangsur turun hingga di bawah Rp 100 ribu per kg. Stabilisasi harga tersebut membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu, Bulog terus berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait agar proses stabilisasi berjalan dengan baik. "Dengan stabilisasi ini kami juga berusaha memutus mata rantai distribusi daging sehingga menjadi lebih efisien," papar dia.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menambahkan, pihaknya sedang dalam proses pemilihan pemasok sapi siap potong asal Australia. Selanjutnya akan dilakukan negosiasi dan ditargetkan sapi-sapi siap potong tersebut tiba di Indonesia sebelum Idul Adha pada 24 September 2015. “Impor ini untuk mengendalikan harga. Harga daging sapi di pasar ditargertkan bisa turun terus hingga di bawah Rp 100 ribu per kg,” kata dia.
Dia menjelaskan, bukan tidak mungkin jika pemerintah kemudian menunjuk Bulog mengimpor sapi bakalan. Artinya, ke depan Bulog bisa saja berekspansi menjadi feedlotter. Langkah ini bisa sekaligus memangkas mata rantai supaya distribusi daging lebih efisien dan harganya murah.
“Secara keahlian dan modal, kami siap. Tidak ada masalah. Konsepnya, bukan karena pemerintah mau mengatur impor, tapi untuk menjaga harga. Karena itu, bukan tidak mungkin jika kami juga membeli sapi lokal untuk stok,” tegas dia.
Kementan mencatat kontribusi sapi impor terhadap kebutuhan dalam negeri sekitar 20 persen dari kebutuhan. Hingga Januari-Juli 2015 sudah ada stok sapi yang siap potong kurang lebih 560 ribu ekor. Dari jumlah, 60 persen sudah dipotong atau 332.147 ekor hingga Juli 2015. Sedangkan realisasi impor sapi bakalan pada kuartal I-2015 (Januari-Maret) sebanyak 97.618 ekor dari target 100 ribu ekor. Pada kuartal II (April-Juni) terealisasi 201.643 dari target 267.624 ekor. Total hingga Juni 2015, impor 298.861 ekor sapi bakalan sudah terealisasi. Khusus untuk impor daging sapi beku, sedikitnya telah diimpor sebanyak 12 ribu ton dan 1.000 ton lainnnya khusus diimpor Perum Bulog untuk kegiatan operasi pasar (OP) demi meredam harga daging.
Investor Daily
Ridho Syukro/Tri Listyarini/FMB
http://www.beritasatu.com/ekonomi/300164-harga-daging-sapi-bisa-rp-70-ribu-per-kg-2habis.html
Harga Daging Sapi Bisa Rp 70 Ribu Per Kg (1)
Rabu, 19 Agustus 2015
Jakarta - Harga daging sapi di Indonesia bisa berkisar Rp 70-80 ribu per kilogram (kg) apabila pemerintah membuka besar-besaran impor daging sapi beku. Saat ini, harga daging beku Australia dan Selandia Baru berada pada kisaran Rp 62 ribu per kg. Sebaliknya, apabila impor dalam bentuk sapi hidup, harga daging sapi di dalam negeri sulit turun di bawah Rp 100 ribu per kg.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rata-rata harga daging sapi secara nasional pada 19 Juli 2015 mencapai Rp 115 ribu per kg. Bahkan, di sejumlah daerah, seperti di Jabodetabek, harga daging sapi sempat tembus Rp 120-130 ribu per kg. Harga sempat turun menjadi Rp 107 ribu per kg pada awal Agustus 2015. Namun, pada 17 Agustus 2015, harga daging sapi melonjak lagi rata-rata menjadi Rp 110 ribu per kg.
Untuk meredam harga daging sapi di Tanah Air, pemerintah memutuskan mengimpor 300 ribu ekor sapi hingga akhir tahun ini yang dilakukan sepenuhnya oleh Perum Bulog. Dengan melibatkan Perum Bulog sebagai stabilisator harga, pemerintah berharap bisa menjaga harga daging sapi di pasaran pada level Rp 80-90 ribu per kg. Sebelumnya, izin impor sebanyak 50 ribu sapi siap potong sudah diberikan kepada Bulog dan akan mulai datang bertahap pada awal September.
Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (National Meat Processors Association/Nampa) Haniwar Syarif mengungkapkan, saat ini industri bisa mendapatkan daging beku dari Australia dengan harga Rp 70-80 ribu per kg. Artinya, apabila daging yang didatangkan dalam bentuk daging beku pula, harga jual di Indonesia pun bisa di level itu.
“Mendingan impor daging beku. Daging beku itu sebenarnya ada juga yang beku dan tidak beku, tapi bukan sapi hidup. Waktu operasi pasar kemarin, Bulog buktinya bisa jual Rp 80-90 ribu per kg,” kata Haniwar Syarif kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (18/8) malam.
Dia pesimistis apabila keran impor yang dibuka dalam bentuk sapi hidup bisa menurunkan harga menjadi di bawah Rp 100 ribu per kg. Kalaupun sapi hidup impor bisa didapat seharga Rp 37-38 ribu per kg bobot hidup, ketika sampai di Indonesia daging jadinya dijual seharga Rp 95 ribu per kg, itu belum termasuk marjin.
“Di sisi lain sekarang ini harga sapi lokal jauh lebih mahal, Rp 42 ribu per kg. Apa mungkin peternak mau menurunkan harga pada angka itu. Nanti ribut lagi karena peternak babak belur. Dalam sejarah tidak ada sapi lokal lebih murah dari sapi impor,” tandas dia.
Haniwar mengungkapkan, harga sapi lokal di sentra-sentra sapi sudah sangat tinggi. Di Bali, misalnya, sudah mencapai Rp 37-38 ribu per kg bobot hidup, di Nusa Tenggara yang merupakan sentra terbesar pun sudah Rp 40 ribu per kg. Dengan harga yang sudah demikian tinggi di sentra sapi, tentu sangat tidak mungkin ketika sampai di Jabodetabek menjadi hanya Rp 36-37 ribu per kg.
“Soalnya, dari sentra saja bila dalam hitungan bentuk daging sudah di atas 95 ribu per kg,” tutur dia.
Menurut Haniwar, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah duduk bersama untuk menata data tentang suplai dan kebutuhan riil daging sapi, sekaligus menyiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang agar harga daging sapi bisa terjangkau konsumen namun tetap menyejahterakan peternak.
“Misalnya sekarang buka saja impor, siapa saja boleh impor. Berlakukan bea masuk (BM), tapi hasil BM dialokasikan untuk mendongkrak populasi sapi lokal. Tata data dan lakukan koordinasi,” tandas Haniwar.
Sementara itu, para perusahaan penggemukan sapi (feedlotter) yang mengimpor sapi bakalan kemudian digemukkan untuk selanjutnya dijual ke rumah potong hewan (RPH) telah bersedia menurunkan harga daging sapi dari Rp 43-45 ribu per kg bobot hidup menjadi Rp 38 ribu per kg. Artinya, harga daging sapi di pasaran tetap masih di atas Rp 100 ribu per kg.
Seperti dilansir situs www.ycharts.com, harga daging sapi beku Australia dan Selandia Baru berada di level US$ 4,495 per kg pada Juli 2015 atau jauh lebih rendah dari Maret 2015 sebesar US$ 4,727 per kg. Sementara itu, mengacu pada situs www.indexmundi.com, harga daging sapi beku sudah mencapai US$ 4,65 per kg atau sekitar Rp 61 ribu per kg. Harga tersebut mengacu pada sejumlah sentra produksi daging dunia seperti Australia, Selandia Baru, dan Brasil.
Senada dengan itu, Sekjen Nampa Donatus Hartono mengungkapkan, dua bulan lalu ketika harga daging sapi lokal mencapai Rp 100 ribu per kg, pihaknya masih bisa mendapatkan harga daging sapi beku untuk bahan baku industri di level Rp 60 ribu per kg. Industri berharap harga daging beku untuk bahan baku industri bisa mencapai Rp 60-70 ribu per kg. “Kalau seperti tahun lalu Rp 40-50 ribu per kg sepertinya sulit. Tapi kalau Rp 60-70 ribu per kg mungkin bisa,” ujar dia.
Dia menjelaskan, impor sapi hidup bisa berdampak pada penurunan harga daging sapi di Tanah Air, meski saat ini ada kecenderung harga akan naik. Amerika Serikat (AS), misalnya, saat ini juga mengimpor sapi dari Australia. “Tapi kalau ada impor banyak pasti akan berdampak ke harga. Kalau impor banyak kan barang juga banyak, nanti akan ada 'banting-bantingan' harga,” papar dia.
Menurut Direktur Eksekutif Aspidi Thomas Sembiring, membuka keran impor adalah salah satu cara meredam gejolak harga daging sapi di Tanah Air. Pada 2014, impor sapi hidup mencapai lebih dari 700 ribu ekor dan daging sapi beku 140 ribu ton. Alhasil, harga daging sapi di dalam negeri bisa stabil di level Rp 85-90 ribu per kg. “Sekarang tergantung pergerakan kurs. Dulu kurs Rp 9.000 per dolar AS, sehingga harga daging bisa rendah. Sekarang kurs sudah Rp 13.700, harga tentu tetap tinggi,” ucap dia.
Harga daging beku di Australia, kata Thomas, juga sedang bergerak naik akibat adanya permintaan yang besar. Untuk daging khusus rendang, saat ini sudah mencapai US$ 6 ribu per kg. Ditambah bea masuk (BM) 5 persen, pajak penghasilan (PPh) 2,5 persen, biaya forwarding 2,5 persen, dan marjin 5-7 persen, harga daging tersebut di Indonesia sudah hampir Rp 100 ribu per kg.
“Untuk industri memang bisa lebih rendah, tapi untuk rendang lebih mahal, apalagi untuk steak, bahkan ada yang Rp 1,5 juta per kg,” ujar dia.
Investor Daily
Ridho Syukro/Tri Listyarini/FMB
http://www.beritasatu.com/ekonomi/300163-harga-daging-sapi-bisa-rp-70-ribu-per-kg-1.html
Jakarta - Harga daging sapi di Indonesia bisa berkisar Rp 70-80 ribu per kilogram (kg) apabila pemerintah membuka besar-besaran impor daging sapi beku. Saat ini, harga daging beku Australia dan Selandia Baru berada pada kisaran Rp 62 ribu per kg. Sebaliknya, apabila impor dalam bentuk sapi hidup, harga daging sapi di dalam negeri sulit turun di bawah Rp 100 ribu per kg.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rata-rata harga daging sapi secara nasional pada 19 Juli 2015 mencapai Rp 115 ribu per kg. Bahkan, di sejumlah daerah, seperti di Jabodetabek, harga daging sapi sempat tembus Rp 120-130 ribu per kg. Harga sempat turun menjadi Rp 107 ribu per kg pada awal Agustus 2015. Namun, pada 17 Agustus 2015, harga daging sapi melonjak lagi rata-rata menjadi Rp 110 ribu per kg.
Untuk meredam harga daging sapi di Tanah Air, pemerintah memutuskan mengimpor 300 ribu ekor sapi hingga akhir tahun ini yang dilakukan sepenuhnya oleh Perum Bulog. Dengan melibatkan Perum Bulog sebagai stabilisator harga, pemerintah berharap bisa menjaga harga daging sapi di pasaran pada level Rp 80-90 ribu per kg. Sebelumnya, izin impor sebanyak 50 ribu sapi siap potong sudah diberikan kepada Bulog dan akan mulai datang bertahap pada awal September.
Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (National Meat Processors Association/Nampa) Haniwar Syarif mengungkapkan, saat ini industri bisa mendapatkan daging beku dari Australia dengan harga Rp 70-80 ribu per kg. Artinya, apabila daging yang didatangkan dalam bentuk daging beku pula, harga jual di Indonesia pun bisa di level itu.
“Mendingan impor daging beku. Daging beku itu sebenarnya ada juga yang beku dan tidak beku, tapi bukan sapi hidup. Waktu operasi pasar kemarin, Bulog buktinya bisa jual Rp 80-90 ribu per kg,” kata Haniwar Syarif kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (18/8) malam.
Dia pesimistis apabila keran impor yang dibuka dalam bentuk sapi hidup bisa menurunkan harga menjadi di bawah Rp 100 ribu per kg. Kalaupun sapi hidup impor bisa didapat seharga Rp 37-38 ribu per kg bobot hidup, ketika sampai di Indonesia daging jadinya dijual seharga Rp 95 ribu per kg, itu belum termasuk marjin.
“Di sisi lain sekarang ini harga sapi lokal jauh lebih mahal, Rp 42 ribu per kg. Apa mungkin peternak mau menurunkan harga pada angka itu. Nanti ribut lagi karena peternak babak belur. Dalam sejarah tidak ada sapi lokal lebih murah dari sapi impor,” tandas dia.
Haniwar mengungkapkan, harga sapi lokal di sentra-sentra sapi sudah sangat tinggi. Di Bali, misalnya, sudah mencapai Rp 37-38 ribu per kg bobot hidup, di Nusa Tenggara yang merupakan sentra terbesar pun sudah Rp 40 ribu per kg. Dengan harga yang sudah demikian tinggi di sentra sapi, tentu sangat tidak mungkin ketika sampai di Jabodetabek menjadi hanya Rp 36-37 ribu per kg.
“Soalnya, dari sentra saja bila dalam hitungan bentuk daging sudah di atas 95 ribu per kg,” tutur dia.
Menurut Haniwar, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah duduk bersama untuk menata data tentang suplai dan kebutuhan riil daging sapi, sekaligus menyiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang agar harga daging sapi bisa terjangkau konsumen namun tetap menyejahterakan peternak.
“Misalnya sekarang buka saja impor, siapa saja boleh impor. Berlakukan bea masuk (BM), tapi hasil BM dialokasikan untuk mendongkrak populasi sapi lokal. Tata data dan lakukan koordinasi,” tandas Haniwar.
Sementara itu, para perusahaan penggemukan sapi (feedlotter) yang mengimpor sapi bakalan kemudian digemukkan untuk selanjutnya dijual ke rumah potong hewan (RPH) telah bersedia menurunkan harga daging sapi dari Rp 43-45 ribu per kg bobot hidup menjadi Rp 38 ribu per kg. Artinya, harga daging sapi di pasaran tetap masih di atas Rp 100 ribu per kg.
Seperti dilansir situs www.ycharts.com, harga daging sapi beku Australia dan Selandia Baru berada di level US$ 4,495 per kg pada Juli 2015 atau jauh lebih rendah dari Maret 2015 sebesar US$ 4,727 per kg. Sementara itu, mengacu pada situs www.indexmundi.com, harga daging sapi beku sudah mencapai US$ 4,65 per kg atau sekitar Rp 61 ribu per kg. Harga tersebut mengacu pada sejumlah sentra produksi daging dunia seperti Australia, Selandia Baru, dan Brasil.
Senada dengan itu, Sekjen Nampa Donatus Hartono mengungkapkan, dua bulan lalu ketika harga daging sapi lokal mencapai Rp 100 ribu per kg, pihaknya masih bisa mendapatkan harga daging sapi beku untuk bahan baku industri di level Rp 60 ribu per kg. Industri berharap harga daging beku untuk bahan baku industri bisa mencapai Rp 60-70 ribu per kg. “Kalau seperti tahun lalu Rp 40-50 ribu per kg sepertinya sulit. Tapi kalau Rp 60-70 ribu per kg mungkin bisa,” ujar dia.
Dia menjelaskan, impor sapi hidup bisa berdampak pada penurunan harga daging sapi di Tanah Air, meski saat ini ada kecenderung harga akan naik. Amerika Serikat (AS), misalnya, saat ini juga mengimpor sapi dari Australia. “Tapi kalau ada impor banyak pasti akan berdampak ke harga. Kalau impor banyak kan barang juga banyak, nanti akan ada 'banting-bantingan' harga,” papar dia.
Menurut Direktur Eksekutif Aspidi Thomas Sembiring, membuka keran impor adalah salah satu cara meredam gejolak harga daging sapi di Tanah Air. Pada 2014, impor sapi hidup mencapai lebih dari 700 ribu ekor dan daging sapi beku 140 ribu ton. Alhasil, harga daging sapi di dalam negeri bisa stabil di level Rp 85-90 ribu per kg. “Sekarang tergantung pergerakan kurs. Dulu kurs Rp 9.000 per dolar AS, sehingga harga daging bisa rendah. Sekarang kurs sudah Rp 13.700, harga tentu tetap tinggi,” ucap dia.
Harga daging beku di Australia, kata Thomas, juga sedang bergerak naik akibat adanya permintaan yang besar. Untuk daging khusus rendang, saat ini sudah mencapai US$ 6 ribu per kg. Ditambah bea masuk (BM) 5 persen, pajak penghasilan (PPh) 2,5 persen, biaya forwarding 2,5 persen, dan marjin 5-7 persen, harga daging tersebut di Indonesia sudah hampir Rp 100 ribu per kg.
“Untuk industri memang bisa lebih rendah, tapi untuk rendang lebih mahal, apalagi untuk steak, bahkan ada yang Rp 1,5 juta per kg,” ujar dia.
Investor Daily
Ridho Syukro/Tri Listyarini/FMB
http://www.beritasatu.com/ekonomi/300163-harga-daging-sapi-bisa-rp-70-ribu-per-kg-1.html
Langganan:
Postingan (Atom)