Selasa, 3 Maret 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, peranan Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras masih sangat dibutuhkan. Sayangnya, Bulog saat ini dinilai tak memiliki kekuatan layaknya masa Orde Baru dulu.
"Kan Bulog sekarang tidak punya power untuk melakukan stabilisasi harga karena mereka dituntut sebagai perusahaan dan statusnya bukan sebagai lembaga penyangga," ujar Ketua KPPU M Nawir Messi saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (2/3/2015).
Dia menjelaskan, peran Bulog sebagai perusahaan membuat orientasi badan yang dulu menjadi ujung tombak stabilisasi harga beras itu beralih mencari keuntungan. Bahkan, sebagai perusahaan, Bulog juga dituntut tak boleh rugi. Walau pun tak memiliki kekuatan layaknya masa Orde Baru dulu, Bulog masih diyakini Nawir mampu melakukan stabilisasi harga beras. Syaratnya, Bulog mesti memiliki sistem distribusi beras miskin (Raskin) yang baik dan memastikan penyalurannya tepat sasaran sehingga tak terjadi kekurangan stok dipasaran.
"(Peran) Bulog bukan seperti saat masa Pak Harto, bukan. Sekarang Bulog sebagai perusahaan dan dituntut untuk tidak rugi. Kecuali untuk penyaluran taskin, hanya sebatas itu," kata dia.
"Harapan kita tentunya berharap peran Bulog dalam penyaluran raskin. Misal wapres kemarin suruh Bulog salurkan 500.000 raskin, ini kan bagus. Tapi, ternyata berdasarkan media malah tidak tepat sasaran. Makanya harus tepat sasaran," Ucap Nawir.
Sebelumnya, KPPU menilai kenaikan harga beras yang terjadi saat ini bisa diantisipasi sejak 3 bahkan 4 bulan lalu melaui operasi pasar. Sayangnya, pemerintah baru melakukan operasi pasar pada Februari 2015 dan itu dinilai sudah terlambat.
Menurut dia, kenaikan harga beras saat ini bukan dikarenakan adanya kartel di pasar. Dia melihat hal ini diakibatkan adanya keterlambatan panen yang harusnya terjadi pada Februari lalu menjadi pada akhir Maret ini. Parahnya, distribusi raskin juga tak efektif.
Salah satu bukti yang ditemukan KPPU yaitu terjadinya pengoplosan beras raskin oleh para pedagang besar. Artinya, raskin yang ditunjukan untuk masyarakat tidak mampu justru tak tepat sasaran.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/03/03/103600126/KPPU.Nilai.Bulog.Tak.Punya.Power.Jaga.Stabilisasi.Harga.Beras
Selasa, 03 Maret 2015
Perbaiki Manajemen
Selasa, 3 Maret 2015
Persoalan Beras Akumulasi Masalah yang Tak Tuntas
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu memperbaiki manajemen perberasan nasional sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan dan kenaikan harga beras yang tinggi. Jika perbaikan manajemen tak dilakukan, lonjakan harga beras secara siklis akan terus terjadi.
Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin, Senin (2/3), di Jakarta. Usulan itu didasarkan pada potensi kenaikan harga beras pada Juni-Juli 2015 karena tekanan permintaan.
Strategi stabilisasi harga beras, menurut Bustanul, memerlukan integrasi kebijakan produksi, referensi harga gabah dan beras, subsidi harga beras untuk rakyat miskin (raskin), operasi pasar, dan sistem tata niaga beras. Langkah pemerintah menstabilkan harga terkesan tambal sulam.
Pengamat pertanian yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengatakan, persoalan beras yang terjadi sekarang merupakan akumulasi masalah yang belum diselesaikan secara tuntas pada pemerintahan sebelumnya.
Siswono mencontohkan, DPR pernah mengingatkan pemerintah agar menginformasikan bakal terjadi kemarau panjang pada akhir 2014. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga sudah mengingatkan pemerintah sebelumnya. Namun, hal itu kurang direspons dengan baik.
Selain itu, lanjut Siswono, persoalan alokasi pupuk bersubsidi yang sempat kurang meski kemudian dipenuhi. Masalah raskin juga menjadi persoalan karena alokasi November-Desember 2014 sudah dimajukan penyalurannya ke Januari-Februari 2014.
Siswono meminta pemerintah mengaudit stok beras di gudang Perum Bulog yang dinyatakan sebanyak 1,4 juta ton. Bukan tidak mungkin stok yang tercatat jauh lebih besar daripada yang ada di gudang.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, kenaikan harga beras secara tidak wajar disebabkab pasokan beras berkurang. Beras untuk raskin pada November dan Desember 2014 tidak dibagikan karena sudah dibagikan pada bulan-bulan sebelumnya.
Hal itu, kata Sofyan, mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pasokan raskin sebanyak 464.000 ton. "Kemudian, pada Januari-Februari 2015, realisasi raskin juga tidak sebanyak seharusnya. Sampai akhir Februari, raskin yang disuplai mendekati 300.000 ton. Padahal, seharusnya mencapai 464.000 ton," katanya.
Sofyan menambahkan, pemerintah mulai menghitung harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras. "Kami akan menyesuaikan harga dengan harga gabah dan beras saat ini. Harganya sedikit lebih tinggi daripada tahun lalu," ujarnya.
Lumbung pangan
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur mengatakan, lumbung-lumbung pangan daerah perlu ditumbuhkan kembali. Dengan adanya cadangan pangan masyarakat dan daerah, harga beras tidak akan bisa dipermainkan.
Lumbung pangan diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sesuai UU itu, pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
Pada 2014, sasaran program itu adalah pengembangan lumbung pangan masyarakat sebanyak 652 kelompok lumbung pangan masyarakat. Sebanyak 407 kelompok merupakan pengembangan baru dan 245 kelompok merupakan kelompok lama yang perlu diperkuat kemandiriannya.
(MAS/NAD/HEN)
Persoalan Beras Akumulasi Masalah yang Tak Tuntas
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu memperbaiki manajemen perberasan nasional sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan dan kenaikan harga beras yang tinggi. Jika perbaikan manajemen tak dilakukan, lonjakan harga beras secara siklis akan terus terjadi.
Hal itu diungkapkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin, Senin (2/3), di Jakarta. Usulan itu didasarkan pada potensi kenaikan harga beras pada Juni-Juli 2015 karena tekanan permintaan.
Strategi stabilisasi harga beras, menurut Bustanul, memerlukan integrasi kebijakan produksi, referensi harga gabah dan beras, subsidi harga beras untuk rakyat miskin (raskin), operasi pasar, dan sistem tata niaga beras. Langkah pemerintah menstabilkan harga terkesan tambal sulam.
Pengamat pertanian yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengatakan, persoalan beras yang terjadi sekarang merupakan akumulasi masalah yang belum diselesaikan secara tuntas pada pemerintahan sebelumnya.
Siswono mencontohkan, DPR pernah mengingatkan pemerintah agar menginformasikan bakal terjadi kemarau panjang pada akhir 2014. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga sudah mengingatkan pemerintah sebelumnya. Namun, hal itu kurang direspons dengan baik.
Selain itu, lanjut Siswono, persoalan alokasi pupuk bersubsidi yang sempat kurang meski kemudian dipenuhi. Masalah raskin juga menjadi persoalan karena alokasi November-Desember 2014 sudah dimajukan penyalurannya ke Januari-Februari 2014.
Siswono meminta pemerintah mengaudit stok beras di gudang Perum Bulog yang dinyatakan sebanyak 1,4 juta ton. Bukan tidak mungkin stok yang tercatat jauh lebih besar daripada yang ada di gudang.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, kenaikan harga beras secara tidak wajar disebabkab pasokan beras berkurang. Beras untuk raskin pada November dan Desember 2014 tidak dibagikan karena sudah dibagikan pada bulan-bulan sebelumnya.
Hal itu, kata Sofyan, mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pasokan raskin sebanyak 464.000 ton. "Kemudian, pada Januari-Februari 2015, realisasi raskin juga tidak sebanyak seharusnya. Sampai akhir Februari, raskin yang disuplai mendekati 300.000 ton. Padahal, seharusnya mencapai 464.000 ton," katanya.
Sofyan menambahkan, pemerintah mulai menghitung harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras. "Kami akan menyesuaikan harga dengan harga gabah dan beras saat ini. Harganya sedikit lebih tinggi daripada tahun lalu," ujarnya.
Lumbung pangan
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur mengatakan, lumbung-lumbung pangan daerah perlu ditumbuhkan kembali. Dengan adanya cadangan pangan masyarakat dan daerah, harga beras tidak akan bisa dipermainkan.
Lumbung pangan diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sesuai UU itu, pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
Pada 2014, sasaran program itu adalah pengembangan lumbung pangan masyarakat sebanyak 652 kelompok lumbung pangan masyarakat. Sebanyak 407 kelompok merupakan pengembangan baru dan 245 kelompok merupakan kelompok lama yang perlu diperkuat kemandiriannya.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150303kompas/#/17/ |
(MAS/NAD/HEN)
Jaringan Semut di Kandang Bulog
Senin, 02 Maret 2015
SUDAH menjadi duri dalam daging bahwa pergolakan harga beras kerap menyakiti di awal tahun. Siapa pun direktur utamanya, dia selalu gagal mengeluarkan duri tersebut dari dalam tubuh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Jadi, sepanjang masa, Bulog hidup sakit-sakitan. Pada Januari lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menunjuk 'dokter baru' dengan harapan dapat menyembuhkan Bulog.
Lenny Sugihat resmi menjadi Direktur Utama Bulog terhitung 2 Januari 2015, menggantikan Soetarto Ali Muso yang memasuki masa pensiun. Lenny dipercaya karena dalam pekerjaannya sudah terbiasa mengendalikan risiko karena sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengendalian Risiko Bank Rakyat Indonesia.
Sayangnya, pergantian direksi Bulog belum berdampak positif, malah memicu kenaikan harga beras sejak awal Januari 2015. Memasuki Februari, kenaikan harga bahkan melambung tinggi hingga 30%, yakni di Samarinda, Kalimantan Timur, dilaporkan harga beras meroket hingga 80%.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terheran-heran karena di wilayahnya, harga gabah petani tetap relatif rendah, tetapi di pasar, harga beras melonjak liar dan merata.
Sesuai teori ekonomi Adam Smith, tutur Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, kenaikan harga terjadi jika pasokan kurang dan permintaan meningkat. "Di Jabar suplai normal, permintaan aman, tetapi harga beras tetap naik. Saya khawatir ada mafia," tandasnya.
Semakin mengherankan, di tengah harga beras meroket, Bulog tetap menidurkan stoknya. Operasi pasar baru dirancang setelah Presiden Joko Widodo mendatangi gudang Bulog, pekan lalu.
Saat ini, stok Bulog di gudang mencapai 1,4 juta ton yang berarti cukup selama 20 hari karena kebutuhan makan bangsa Indonesia sekitar 2,5 juta ton per bulan. Bulan Maret mulai musim panen sehingga pasokan akan normal dan gudang Bulog dapat diisi kembali.
"Kami sangat merasakan gerakan mafia dalam lonjakan harga beras kali ini. Mendag Rachmat Gobel juga menemukan penimbunan beras. Itu mengindikasikan ada yang bermain," cetus Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia Agusdin Pulungan.
Karena itu, ada kecurigaan bahwa mafia beras mengganjal stok beras Bulog agar tetap tidur di gudang. Dengan sedikitnya pasokan dari petani dan Bulog diam saja, maka harga akan naik. Mafia beras akan mendapatkan keuntungan berlipat karena sebelumnya sudah menimbun dalam jumlah besar. Gudang mereka selalu aman karena dilindungi aparat keamanan.
Ketika pemerintah berteriak-teriak akan menetralisasi harga, mafia menanti Bulog menggelar operasi pasar. Beras Bulog yang seharusnya buat pedagang kecil, malah mereka borong dan masuk gudang Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Mengatur operasi pasar
Mafia beras, jelas Agusdin, mengatur harga beras untuk operasi pasar. Dari Bulog beras dibanderol Rp6.800/kg, lalu dijual ke pedagang kecil dalam operasi pasar seharga Rp7.600/kg atau untung Rp800/kg.
Mereka menciptakan toko-toko beras fiktif, seolah-olah beras Bulog juga disalurkan ke sana. Sebagian lagi dioplos dengan beras bagus untuk dijual dengan harga premium, seperti Ramos dan Rojolele, atau membuatkan merek baru.
"Mafia beras yang bermarkas di Pasar Induk Cipinang dikenal dengan sebutan jaringan semut. Mereka menjalin mata rantai dengan orang Bulog, tapi yang utama adalah jalinan dengan pejabat terkait di pemerintahan," tandas Agusdin.
Bersama dengan pejabat pemerintahan dan Bulog, jaringan semut juga mengatur impor beras. Jika pemerintah memperbolehkan impor beras, jumlah yang datang lebih besar dari manifes. Kelebihan itu langsung didistribusikan ke gudang-gudang pedagang besar.
Terhadap jaringan semut yang selama ini leluasa mempermainkan harga beras, Presiden Joko Widodo menyatakan akan memidanakan mereka. "Selalu ada yang memanfaatkan dalam situasi ini. Kalau sudah diidentifikasi, ada pidananya, ya langsung tangkap," tegas Jokowi saat blusukan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (28/2).
Mantan Dirut Bulog Soetarto Ali Muso yang dipandang ikut bertanggung jawab atas melambungnya harga beras saat ini, menampik tudingan pihaknya bekerja sama dengan mafia melakukan kartel.
Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan cadangan beras yang dimiliki. Dirinya sudah mengantisipasi kondisi musim paceklik dengan memperkuat cadangan beras sekitar 1,4 juta ton pada 2014.
"Kita tidak perlu impor beras. Saat ini, tinggal bagaimana pemerintah mengelola cadangan. Bila pasar disuplai 50 ribu ton sehari, tentunya harga tidak akan melonjak-lonjak. Bisa kita tahan," terang Soetarto.
Terkait tudingan Bulog merupakan bagian dari jaringan semut, Soetarto menegaskan, selama kepemimpinannya banyak pegawai Bulog dimutasi dan dipecat. Mereka yang melanggar aturan dilaporkan kepada penegak hukum. "Kasusnya sudah ada yang ditangani kejaksaan seperti di Jawa Timur," imbuhnya.
http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/8831/Jaringan-Semut-di-Kandang-Bulog/2015/03/02
SUDAH menjadi duri dalam daging bahwa pergolakan harga beras kerap menyakiti di awal tahun. Siapa pun direktur utamanya, dia selalu gagal mengeluarkan duri tersebut dari dalam tubuh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Jadi, sepanjang masa, Bulog hidup sakit-sakitan. Pada Januari lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menunjuk 'dokter baru' dengan harapan dapat menyembuhkan Bulog.
Lenny Sugihat resmi menjadi Direktur Utama Bulog terhitung 2 Januari 2015, menggantikan Soetarto Ali Muso yang memasuki masa pensiun. Lenny dipercaya karena dalam pekerjaannya sudah terbiasa mengendalikan risiko karena sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengendalian Risiko Bank Rakyat Indonesia.
Sayangnya, pergantian direksi Bulog belum berdampak positif, malah memicu kenaikan harga beras sejak awal Januari 2015. Memasuki Februari, kenaikan harga bahkan melambung tinggi hingga 30%, yakni di Samarinda, Kalimantan Timur, dilaporkan harga beras meroket hingga 80%.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terheran-heran karena di wilayahnya, harga gabah petani tetap relatif rendah, tetapi di pasar, harga beras melonjak liar dan merata.
Sesuai teori ekonomi Adam Smith, tutur Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, kenaikan harga terjadi jika pasokan kurang dan permintaan meningkat. "Di Jabar suplai normal, permintaan aman, tetapi harga beras tetap naik. Saya khawatir ada mafia," tandasnya.
Semakin mengherankan, di tengah harga beras meroket, Bulog tetap menidurkan stoknya. Operasi pasar baru dirancang setelah Presiden Joko Widodo mendatangi gudang Bulog, pekan lalu.
Saat ini, stok Bulog di gudang mencapai 1,4 juta ton yang berarti cukup selama 20 hari karena kebutuhan makan bangsa Indonesia sekitar 2,5 juta ton per bulan. Bulan Maret mulai musim panen sehingga pasokan akan normal dan gudang Bulog dapat diisi kembali.
"Kami sangat merasakan gerakan mafia dalam lonjakan harga beras kali ini. Mendag Rachmat Gobel juga menemukan penimbunan beras. Itu mengindikasikan ada yang bermain," cetus Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia Agusdin Pulungan.
Karena itu, ada kecurigaan bahwa mafia beras mengganjal stok beras Bulog agar tetap tidur di gudang. Dengan sedikitnya pasokan dari petani dan Bulog diam saja, maka harga akan naik. Mafia beras akan mendapatkan keuntungan berlipat karena sebelumnya sudah menimbun dalam jumlah besar. Gudang mereka selalu aman karena dilindungi aparat keamanan.
Ketika pemerintah berteriak-teriak akan menetralisasi harga, mafia menanti Bulog menggelar operasi pasar. Beras Bulog yang seharusnya buat pedagang kecil, malah mereka borong dan masuk gudang Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Mengatur operasi pasar
Mafia beras, jelas Agusdin, mengatur harga beras untuk operasi pasar. Dari Bulog beras dibanderol Rp6.800/kg, lalu dijual ke pedagang kecil dalam operasi pasar seharga Rp7.600/kg atau untung Rp800/kg.
Mereka menciptakan toko-toko beras fiktif, seolah-olah beras Bulog juga disalurkan ke sana. Sebagian lagi dioplos dengan beras bagus untuk dijual dengan harga premium, seperti Ramos dan Rojolele, atau membuatkan merek baru.
"Mafia beras yang bermarkas di Pasar Induk Cipinang dikenal dengan sebutan jaringan semut. Mereka menjalin mata rantai dengan orang Bulog, tapi yang utama adalah jalinan dengan pejabat terkait di pemerintahan," tandas Agusdin.
Bersama dengan pejabat pemerintahan dan Bulog, jaringan semut juga mengatur impor beras. Jika pemerintah memperbolehkan impor beras, jumlah yang datang lebih besar dari manifes. Kelebihan itu langsung didistribusikan ke gudang-gudang pedagang besar.
Terhadap jaringan semut yang selama ini leluasa mempermainkan harga beras, Presiden Joko Widodo menyatakan akan memidanakan mereka. "Selalu ada yang memanfaatkan dalam situasi ini. Kalau sudah diidentifikasi, ada pidananya, ya langsung tangkap," tegas Jokowi saat blusukan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (28/2).
Mantan Dirut Bulog Soetarto Ali Muso yang dipandang ikut bertanggung jawab atas melambungnya harga beras saat ini, menampik tudingan pihaknya bekerja sama dengan mafia melakukan kartel.
Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan cadangan beras yang dimiliki. Dirinya sudah mengantisipasi kondisi musim paceklik dengan memperkuat cadangan beras sekitar 1,4 juta ton pada 2014.
"Kita tidak perlu impor beras. Saat ini, tinggal bagaimana pemerintah mengelola cadangan. Bila pasar disuplai 50 ribu ton sehari, tentunya harga tidak akan melonjak-lonjak. Bisa kita tahan," terang Soetarto.
Terkait tudingan Bulog merupakan bagian dari jaringan semut, Soetarto menegaskan, selama kepemimpinannya banyak pegawai Bulog dimutasi dan dipecat. Mereka yang melanggar aturan dilaporkan kepada penegak hukum. "Kasusnya sudah ada yang ditangani kejaksaan seperti di Jawa Timur," imbuhnya.
http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/8831/Jaringan-Semut-di-Kandang-Bulog/2015/03/02
Nasi Aking dan Beras Busuk Untuk Jokowi
Senin, 2 Maret 2015
Pak Jokowi baru saja mendapat kiriman paket menohok: isinya nasi aking dan beras busuk. Paket dikirim minggu lalu, lewat pemberitaan koran (nasi aking) dan televisi (beras busuk).
Entahlah, apakah paket itu sampai ke tangan Pak Jokowi atau tidak. Tapi mestinya sampai ke tangan pembantunya, sekurangnya Dirut Bulog.
Kenapa Bulog? Karena lembaga inilah yang bertanggung-jawab melakukan Operasi Pasar dan Penyaluran Raskin. Jadi, kalau masih ada warga yang makan nasi aking dan beroleh beras OP/Raskin busuk, maka telunjuk memang harus diarahkan padanya.
Tapi mengapa harus menyebut Presiden Jokowi di sini? Ada dua alasan.
Pertama, minggu lalu Pak Jokowi dan juga Pak Jusuf Kalla, secara demonstratif telah memimpin langsung OP/Raskin dalam rangka mengatasi krisis beras di pasaran dalam satu bulan terakhir. Pak Jokowi blusukan ke gudang Bulog. Pak JK menantang mafia atau spekulan atau kartel beras, atau apapun namanya itu. Jadi, kalau masih ada warga yang makan nasi aking atau beras busuk, maka tuah kepemimpinan beliau-beliau harus dipertanyakan.
Kedua, Pak Jokowi sudah mencanangkan swasembada beras tahun 2015 ini. Sedangkan jagung dan kedelai paling lambat tahun 2018. Artinya, tahun 2015 harus bebas nasi aking dan beras OP/Raskin busuk.
Jangan pula ada dalih, “Oh, nasi aking itu hanya kasus terbatas di Indramayu. Beras busuk berulat itu hanya kasus kecil di Cirebon atau Tegal.”
Maaf, sekalipun hanya satu orang warga negara yang makan nasi aking, atau yang kebagian beras berulat, keseriusan pemerintah menjamin kecukupan dan kedaulatan pangan bangsa tetap harus dipertanyakan. Apakah presiden akan mengabaikan fakta seandainya satu orang itu adalah keponakannya?
Mengapa saya harus menuliskan masalah ini? Karena Pak Jokowi senang blusukan. Artinya beliau sangat memperhatikan detil terkecil di lapangan. Tidak berpikir dan bertindak makro semata.
Jadi, kalau masih ada seorang warga yang makan nasi aking atau beroleh beras OP/Raskin busuk, maka itu seharusnya menjadi tanggungjawab Pak Jokowi. Itu sebabnya tulisan ini diberi judul seperti itu.
Saya kira, saatnya Pak Jokowi harus ketat juga pada mutu, bukan semata mengutamakan jumlah. Sebab bisa saja Pak Jokowi mendapat laporan di akhir 2015 bahwa rerata konsumsi beras nasional mencapai 139 kg/kapita/tahun. Persis, angka swasembada.
Tapi kalau 70 kg dari 139 kg itu adalah nasi aking atau beras busuk, apakah bisa dikatakan kita sudah swasembada beras?(*)
http://politik.kompasiana.com/2015/03/02/nasi-aking-dan-beras-busuk-untuk-jokowi-709665.html
Pak Jokowi baru saja mendapat kiriman paket menohok: isinya nasi aking dan beras busuk. Paket dikirim minggu lalu, lewat pemberitaan koran (nasi aking) dan televisi (beras busuk).
Entahlah, apakah paket itu sampai ke tangan Pak Jokowi atau tidak. Tapi mestinya sampai ke tangan pembantunya, sekurangnya Dirut Bulog.
Kenapa Bulog? Karena lembaga inilah yang bertanggung-jawab melakukan Operasi Pasar dan Penyaluran Raskin. Jadi, kalau masih ada warga yang makan nasi aking dan beroleh beras OP/Raskin busuk, maka telunjuk memang harus diarahkan padanya.
Tapi mengapa harus menyebut Presiden Jokowi di sini? Ada dua alasan.
Pertama, minggu lalu Pak Jokowi dan juga Pak Jusuf Kalla, secara demonstratif telah memimpin langsung OP/Raskin dalam rangka mengatasi krisis beras di pasaran dalam satu bulan terakhir. Pak Jokowi blusukan ke gudang Bulog. Pak JK menantang mafia atau spekulan atau kartel beras, atau apapun namanya itu. Jadi, kalau masih ada warga yang makan nasi aking atau beras busuk, maka tuah kepemimpinan beliau-beliau harus dipertanyakan.
Kedua, Pak Jokowi sudah mencanangkan swasembada beras tahun 2015 ini. Sedangkan jagung dan kedelai paling lambat tahun 2018. Artinya, tahun 2015 harus bebas nasi aking dan beras OP/Raskin busuk.
Jangan pula ada dalih, “Oh, nasi aking itu hanya kasus terbatas di Indramayu. Beras busuk berulat itu hanya kasus kecil di Cirebon atau Tegal.”
Maaf, sekalipun hanya satu orang warga negara yang makan nasi aking, atau yang kebagian beras berulat, keseriusan pemerintah menjamin kecukupan dan kedaulatan pangan bangsa tetap harus dipertanyakan. Apakah presiden akan mengabaikan fakta seandainya satu orang itu adalah keponakannya?
Mengapa saya harus menuliskan masalah ini? Karena Pak Jokowi senang blusukan. Artinya beliau sangat memperhatikan detil terkecil di lapangan. Tidak berpikir dan bertindak makro semata.
Jadi, kalau masih ada seorang warga yang makan nasi aking atau beroleh beras OP/Raskin busuk, maka itu seharusnya menjadi tanggungjawab Pak Jokowi. Itu sebabnya tulisan ini diberi judul seperti itu.
Saya kira, saatnya Pak Jokowi harus ketat juga pada mutu, bukan semata mengutamakan jumlah. Sebab bisa saja Pak Jokowi mendapat laporan di akhir 2015 bahwa rerata konsumsi beras nasional mencapai 139 kg/kapita/tahun. Persis, angka swasembada.
Tapi kalau 70 kg dari 139 kg itu adalah nasi aking atau beras busuk, apakah bisa dikatakan kita sudah swasembada beras?(*)
http://politik.kompasiana.com/2015/03/02/nasi-aking-dan-beras-busuk-untuk-jokowi-709665.html
Senin, 02 Maret 2015
Rizal Ramli: Jokowi Jangan "Keblinger" Coba-coba Hapus Raskin
Senin, 02 Maret 2015
RMOL. Sekelompok ekonom konservatif dan bankir sepakat menghapus program beras untuk rakyat miskin dan menggantinya dengan kartu Bank di ujung pemerintahan presiden yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Demikian dikatakan pakar ekonomi, Rizal Ramli, kepada wartawan. Sayangnya ide itu disambut Presiden Joko Widodo. Padahal, menurut Rizal, ide tersebut hanya kelihatan bagus di atas kertas. Sebetulnya, ide itu "keblinger" atau salah arah.
"Raskin sangat bermanfaat untuk 15,5 juta keluarga sangat miskin," tegas penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa ini.
Memang tak banyak orang tahu, cikal bakal program beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang akan dihapus pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditanam oleh Rizal semasa menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).
Raskin sangat efektif karena dibagikan langsung oleh kepala-kepala Dukuh kepada keluarga miskin dan jompo. Memang diakuinya, Raskin dimanipulasi di beberapa kota. Tetapi, kelemahan di kota-kota besar tersebut yang harus diperbaiki, bukan malah menghapus program Raskin. (Baca juga: Rizal Ramli: Perbaiki Tata Kelola Raskin, Bukan Hapus Programnya)
"Penghapusan Raskin adalah keblinger karena 15,5 juta keluarga miskin tidak memiliki daya beli membeli beras pada harga pasar. Akan membuat keluarga miskin betul-betul diabaikan dan dibiarkan lapar. Kejam," tegasnya.
Dia mengungkapkan, sistem distribusi beras Operasi Pasar (OP) Bulog ke Pasar Induk Cipinang dilakukan tertutup. Sementara kelompok pedagang OP dengan sengaja menaikkan harga beras OP Rp 500/minggu selama 8 minggu. Dalam 8 minggu, harga beras OP naik dari Rp 7.000/kg jadi Rp 10.500-11.000/kg.
"Pejabat dan menteri Jokowi 'tidak sadar', 'telmi' walau beras sudah naik lebih dari 30 persen. Baru heboh setelah ramai di media," katanya.
Diungkapkannya juga bahwa sistem monitoring dan surveilance (pengawasan) harga beras dan kebutuhan pokok di Bulog, Departemen Perdagangan dan Menko Perekonomian tidak berjalan. Ternyata, media massa lebih awas.
"Ketika kami Kepala Bulog, harga beras di beberapa kota dimonitor bagaikan saham. Kalau naik di atas Rp 50 per hari, warna kuning. Naik Rp 100 per hari warna merah. Langsung dianalisa dan ambil tindakan," ungkapnya.
Jadi, tegas Rizal lagi, solusi yang jelas adalah pemerintahan Jokowi-JK coba-coba menghapus Raskin. Ide mengganti Raskin dengan kartu bank disebutnya kekanak-kanakan (infantile).
"Tindak tegas kartel beras OP di Cipinang dan pemain di Bulog. Banjiri pasar dengan OP sehingga harga kembali normal," seru Rizal
Selain itu Rizal menyebut usul membuat lembaga pangan di atas Bulog sebagai ide konyol, karena menambah mata rantai keputusan dan hanya menghambur-hamburkan uang negara.
"Karena banyak fungsi publik, sosial dan peran dalam stabilisasi harga, Bulog harus dikembalikan di bawah Menko Ekuin, bukan BUMN yang sifatnya komersial," saran Rizal. [ald]
http://ekbis.rmol.co/read/2015/03/02/193803/Rizal-Ramli:-Jokowi-Jangan-Keblinger-Coba-coba-Hapus-Raskin-
RMOL. Sekelompok ekonom konservatif dan bankir sepakat menghapus program beras untuk rakyat miskin dan menggantinya dengan kartu Bank di ujung pemerintahan presiden yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Demikian dikatakan pakar ekonomi, Rizal Ramli, kepada wartawan. Sayangnya ide itu disambut Presiden Joko Widodo. Padahal, menurut Rizal, ide tersebut hanya kelihatan bagus di atas kertas. Sebetulnya, ide itu "keblinger" atau salah arah.
"Raskin sangat bermanfaat untuk 15,5 juta keluarga sangat miskin," tegas penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa ini.
Memang tak banyak orang tahu, cikal bakal program beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang akan dihapus pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditanam oleh Rizal semasa menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).
Raskin sangat efektif karena dibagikan langsung oleh kepala-kepala Dukuh kepada keluarga miskin dan jompo. Memang diakuinya, Raskin dimanipulasi di beberapa kota. Tetapi, kelemahan di kota-kota besar tersebut yang harus diperbaiki, bukan malah menghapus program Raskin. (Baca juga: Rizal Ramli: Perbaiki Tata Kelola Raskin, Bukan Hapus Programnya)
"Penghapusan Raskin adalah keblinger karena 15,5 juta keluarga miskin tidak memiliki daya beli membeli beras pada harga pasar. Akan membuat keluarga miskin betul-betul diabaikan dan dibiarkan lapar. Kejam," tegasnya.
Dia mengungkapkan, sistem distribusi beras Operasi Pasar (OP) Bulog ke Pasar Induk Cipinang dilakukan tertutup. Sementara kelompok pedagang OP dengan sengaja menaikkan harga beras OP Rp 500/minggu selama 8 minggu. Dalam 8 minggu, harga beras OP naik dari Rp 7.000/kg jadi Rp 10.500-11.000/kg.
"Pejabat dan menteri Jokowi 'tidak sadar', 'telmi' walau beras sudah naik lebih dari 30 persen. Baru heboh setelah ramai di media," katanya.
Diungkapkannya juga bahwa sistem monitoring dan surveilance (pengawasan) harga beras dan kebutuhan pokok di Bulog, Departemen Perdagangan dan Menko Perekonomian tidak berjalan. Ternyata, media massa lebih awas.
"Ketika kami Kepala Bulog, harga beras di beberapa kota dimonitor bagaikan saham. Kalau naik di atas Rp 50 per hari, warna kuning. Naik Rp 100 per hari warna merah. Langsung dianalisa dan ambil tindakan," ungkapnya.
Jadi, tegas Rizal lagi, solusi yang jelas adalah pemerintahan Jokowi-JK coba-coba menghapus Raskin. Ide mengganti Raskin dengan kartu bank disebutnya kekanak-kanakan (infantile).
"Tindak tegas kartel beras OP di Cipinang dan pemain di Bulog. Banjiri pasar dengan OP sehingga harga kembali normal," seru Rizal
Selain itu Rizal menyebut usul membuat lembaga pangan di atas Bulog sebagai ide konyol, karena menambah mata rantai keputusan dan hanya menghambur-hamburkan uang negara.
"Karena banyak fungsi publik, sosial dan peran dalam stabilisasi harga, Bulog harus dikembalikan di bawah Menko Ekuin, bukan BUMN yang sifatnya komersial," saran Rizal. [ald]
http://ekbis.rmol.co/read/2015/03/02/193803/Rizal-Ramli:-Jokowi-Jangan-Keblinger-Coba-coba-Hapus-Raskin-
Target Harga Turun Rp 2.000
Senin, 2 Maret 2015
Pemerintah Maksimalkan Penyerapan Raskin
JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog terus menggelar operasi pasar, baik di permukiman maupun di pasar tradisional dan pasar induk untuk menurunkan harga beras. Perum Bulog menargetkan harga beras turun Rp 2.000 per kilogram.
Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat kepada Kompas di Jakarta, Minggu (1/3), mengatakan, operasi pasar (OP) akan terus dilakukan sesuai kebutuhan sambil melihat perkembangan harga. Berdasarkan pantauan Bulog, harga beras eceran di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, sudah turun Rp 500-Rp 700 per kg. "Dengan OP, kami memperkirakan harga beras akan turun Rp 2.000 per kg," kata Lenny.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, Bulog fokus menurunkan harga beras medium karena beras itu paling dibutuhkan masyarakat. Dengan OP dan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin), harga beras medium ditargetkan turun menjadi Rp 8.500 per kg dari Rp 10.000-Rp 12.000 per kg.
Untuk menurunkan harga beras, Bulog telah menyalurkan beras di permukiman penduduk rata-rata 100 ton per hari. Total beras OP yang digelontorkan secara nasional 20.000 ton. Khusus Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, beras yang telah disalurkan 900 ton dari rencana 2.000 ton.
"Bulog juga mendistribusikan beras untuk rakyat miskin secara nasional. Dari total 300.000 ton, 54 persen telah tersalurkan dan sisanya akan diberikan pada Maret," kata Lely.
Selain itu, lanjut Lely, Bulog juga menggelontorkan beras ke pasar induk dan pasar tradisional 1.000 ton per hari. Namun, Bulog baru menyalurkan beras OP ke pedagang secara bertahap, yaitu tiga hari sekali. Beras OP dijual melalui kerja sama dengan pedagang pasar dengan harga Rp 7.400 per kg.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya harus memastikan ketersediaan stok beras milik Bulog. "Saya harus melihat ketersediaan beras Bulog. Untuk saat ini, bisa dipastikan stok beras cukup, anggaran raskin juga tersedia dari APBN sehingga tinggal pendistribusiannya," ujarnya saat meninjau gudang Bulog di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurut Khofifah, pemerintah menganggarkan Rp 18,8 triliun untuk pengadaan raskin 2015. Jumlah penerima mencapai 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Hingga akhir Februari, serapan raskin secara nasional baru 45 persen. Di Jatim, serapan raskin 46 persen. Serapan perlu dimaksimalkan karena jumlah penerima raskin terbesar di Jatim, yakni 19 persen dari 15,5 juta RTSPM.
Menurut Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, Bulog diwajibkan membeli beras dari dalam negeri sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras yang sudah ditetapkan pemerintah.
Mengacu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras, HPP untuk gabah kering giling Rp 4.200 per kg. Adapun HPP untuk beras Rp 6.600 per kg. Pada 14 Januari 2015. pemerintah melakukan rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian. Aaat itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta HPP dinaikkan. Usulan itu diterima. HPP beras mulai pembelian 2015 ditetapkan Rp 7.260 per kg.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150302kompas/#/17/
Pemerintah Maksimalkan Penyerapan Raskin
JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog terus menggelar operasi pasar, baik di permukiman maupun di pasar tradisional dan pasar induk untuk menurunkan harga beras. Perum Bulog menargetkan harga beras turun Rp 2.000 per kilogram.
Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat kepada Kompas di Jakarta, Minggu (1/3), mengatakan, operasi pasar (OP) akan terus dilakukan sesuai kebutuhan sambil melihat perkembangan harga. Berdasarkan pantauan Bulog, harga beras eceran di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, sudah turun Rp 500-Rp 700 per kg. "Dengan OP, kami memperkirakan harga beras akan turun Rp 2.000 per kg," kata Lenny.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, Bulog fokus menurunkan harga beras medium karena beras itu paling dibutuhkan masyarakat. Dengan OP dan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin), harga beras medium ditargetkan turun menjadi Rp 8.500 per kg dari Rp 10.000-Rp 12.000 per kg.
Untuk menurunkan harga beras, Bulog telah menyalurkan beras di permukiman penduduk rata-rata 100 ton per hari. Total beras OP yang digelontorkan secara nasional 20.000 ton. Khusus Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, beras yang telah disalurkan 900 ton dari rencana 2.000 ton.
"Bulog juga mendistribusikan beras untuk rakyat miskin secara nasional. Dari total 300.000 ton, 54 persen telah tersalurkan dan sisanya akan diberikan pada Maret," kata Lely.
Selain itu, lanjut Lely, Bulog juga menggelontorkan beras ke pasar induk dan pasar tradisional 1.000 ton per hari. Namun, Bulog baru menyalurkan beras OP ke pedagang secara bertahap, yaitu tiga hari sekali. Beras OP dijual melalui kerja sama dengan pedagang pasar dengan harga Rp 7.400 per kg.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya harus memastikan ketersediaan stok beras milik Bulog. "Saya harus melihat ketersediaan beras Bulog. Untuk saat ini, bisa dipastikan stok beras cukup, anggaran raskin juga tersedia dari APBN sehingga tinggal pendistribusiannya," ujarnya saat meninjau gudang Bulog di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurut Khofifah, pemerintah menganggarkan Rp 18,8 triliun untuk pengadaan raskin 2015. Jumlah penerima mencapai 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Hingga akhir Februari, serapan raskin secara nasional baru 45 persen. Di Jatim, serapan raskin 46 persen. Serapan perlu dimaksimalkan karena jumlah penerima raskin terbesar di Jatim, yakni 19 persen dari 15,5 juta RTSPM.
Menurut Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, Bulog diwajibkan membeli beras dari dalam negeri sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras yang sudah ditetapkan pemerintah.
Mengacu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras, HPP untuk gabah kering giling Rp 4.200 per kg. Adapun HPP untuk beras Rp 6.600 per kg. Pada 14 Januari 2015. pemerintah melakukan rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian. Aaat itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta HPP dinaikkan. Usulan itu diterima. HPP beras mulai pembelian 2015 ditetapkan Rp 7.260 per kg.
| Add caption |
Harga Beras Masih Tinggi
Senin, 2 Maret 2015
Panen Petani Bisa Ikut Menekan Harga
SURABAYA, KOMPAS — Operasi pasar yang digelar sejak pekan lalu dengan mematok harga Rp 7.300 per kilogram ternyata belum mampu menekan harga beras di tingkat eceran. Harga komoditas itu di Kota Surabaya dan Semarang masih tinggi, yakni berkisar Rp 10.500-Rp 11.000 per kilogram.
Pemerintah Provinsi Jatim sejak Jumat (27/2) menggelar operasi pasar ke pelosok desa dan rumah susun. Pembelian setiap orang dibatasi maksimal 2 kg per hari. Namun, para pedagang beras di kawasan Ampel, Surabaya, mengatakan, beras yang tersedia terbatas dengan harga Rp 10.000 per kg. Dengan harga ini, pedagang harus menjual minimal Rp 10.500 per kg. "Artinya, operasi pasar belum bisa menurunkan harga," kata Izul (32), pedagang di kawasan Jembatan Merah, Minggu.
Hal senada dikemukakan Sudarno dari Paguyuban Pedagang Beras Bendulmerisi. Operasi pasar belum juga berdampak pada penurunan harga karena pasokan masih minim.
Kondisi serupa terjadi di Semarang. "Kalau kami membeli beras di Pasar Brongkol, Banyubiru, ya, harganya Rp 11.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tentu memberatkan, sedangkan panen padi di daerah ini sudah berakhir seminggu lalu," ujar Fatimah, warga Banyubiru, Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Sejumlah petani di Banyubiru mengemukakan, sebagai daerah penghasil padi tentu saja harga beras tinggi itu mengejutkan. Saat panen terakhir minggu lalu, harga gabah kering panen sekitar Rp 4.600 per kg. Harga pembelian di penggilingan padi Rp 9.000 per kg.
Di Kota Semarang, beberapa pedagang beras di kawasan Dargo mengatakan, harga beras sudah mulai ada tanda-tanda turun. Pada Minggu, harga beras medium yang sebelumnya Rp 9.700 per kg kini turun Rp 100 per kg. Sementara harga beras premium masih tetap, yakni berkisar dari Rp 12.000 per kg sampai Rp 13.000 per kg.
Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jateng Damin Hartono sudah menjadwal untuk segera melakukan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) sebanyak 37.203 ton. Pembagian raskin menjadi penyeimbang agar harga di pasaran lebih terjangkau di bawah Rp 8.000 per kg untuk beras medium.
Pekan ini tetap akan dilakukan operasi pasar di sejumlah daerah, seperti di Brebes, Serang, dan Ambon. Di Brebes, Jawa Tengah, kegiatan itu difokuskan antara lain untuk nelayan kecil. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Brebes Atmo Tan Sidik mengatakan, 14,98 ton beras disalurkan untuk nelayan di empat desa. Harga beras di kota ini masih berkisar Rp 10.000-Rp 11.500 per kg.
Adapun Bulog Devisi Regional Maluku telah menjual 40,5 ton beras dalam operasi pasar yang mulai digelar Kamis pekan lalu. Setiap hari, stok beras yang disiapkan sebanyak 7,5 ton dengan harga jual Rp 7.250 per kg. "Hari ini (kemarin), kami menjual ke sejumlah desa di Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Stok habis terjual, tetapi permintaan masih banyak. Besok (hari ini), kami ke sana lagi," kata staf bagian penyaluran Perum Bulog Maluku, Armin Bandjar. Harga beras kualitas medium di Leihitu Rp 12.000 per kg.
Tren kenaikan harga beras itu tak diikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani. Suripto (56), petani di Dander, Kabupaten Bojonegoro, menyebutkan, lonjakan harga gabah kering sawah jenis IR 64 dan ciherang saat ini Rp 4.200 per kg. Harga gabah kering giling Rp 5.100 per kg.
Sejumlah petani juga menjualnya dalam bentuk beras dan diborong tengkulak Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. "Yang untung tetap tengkulak. Kami tidak menikmati kenaikan harga beras. Kenaikan harga gabah tak secepat harga beras," tutur Suripto.
Sementara itu, harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Medan, Sumatera Utara, hingga Minggu, menurun. Kondisi tersebut didorong panen raya padi di sejumlah sentra pertanian setempat. Oleh karena itu, operasi pasar belum mendesak dilakukan.
Di Pasar Sei Sikambing, Medan, harga beras medium jenis IR-64 yang pada pekan kedua lalu Rp 10.000 per kg kini menjadi Rp 9.500 per kg. Bahkan, beberapa jenis beras medium dijual berkisar Rp 8.000-Rp 9.000 per kg. Kusmawati (40), pedagang beras, menuturkan, harga beras berangsur turun setelah pasokan dari petani semakin melimpah. "Sudah banyak panen padi seperti di Langkat dan Tapanuli. Karena pasokan melimpah, harga pun turun," ucapnya.
(FRN/GRE/WIE/BAY/WHO/
ETA/WER/ACI/ODY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150302kompas/#/21/
Panen Petani Bisa Ikut Menekan Harga
SURABAYA, KOMPAS — Operasi pasar yang digelar sejak pekan lalu dengan mematok harga Rp 7.300 per kilogram ternyata belum mampu menekan harga beras di tingkat eceran. Harga komoditas itu di Kota Surabaya dan Semarang masih tinggi, yakni berkisar Rp 10.500-Rp 11.000 per kilogram.
Pemerintah Provinsi Jatim sejak Jumat (27/2) menggelar operasi pasar ke pelosok desa dan rumah susun. Pembelian setiap orang dibatasi maksimal 2 kg per hari. Namun, para pedagang beras di kawasan Ampel, Surabaya, mengatakan, beras yang tersedia terbatas dengan harga Rp 10.000 per kg. Dengan harga ini, pedagang harus menjual minimal Rp 10.500 per kg. "Artinya, operasi pasar belum bisa menurunkan harga," kata Izul (32), pedagang di kawasan Jembatan Merah, Minggu.
Hal senada dikemukakan Sudarno dari Paguyuban Pedagang Beras Bendulmerisi. Operasi pasar belum juga berdampak pada penurunan harga karena pasokan masih minim.
Kondisi serupa terjadi di Semarang. "Kalau kami membeli beras di Pasar Brongkol, Banyubiru, ya, harganya Rp 11.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tentu memberatkan, sedangkan panen padi di daerah ini sudah berakhir seminggu lalu," ujar Fatimah, warga Banyubiru, Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Sejumlah petani di Banyubiru mengemukakan, sebagai daerah penghasil padi tentu saja harga beras tinggi itu mengejutkan. Saat panen terakhir minggu lalu, harga gabah kering panen sekitar Rp 4.600 per kg. Harga pembelian di penggilingan padi Rp 9.000 per kg.
Di Kota Semarang, beberapa pedagang beras di kawasan Dargo mengatakan, harga beras sudah mulai ada tanda-tanda turun. Pada Minggu, harga beras medium yang sebelumnya Rp 9.700 per kg kini turun Rp 100 per kg. Sementara harga beras premium masih tetap, yakni berkisar dari Rp 12.000 per kg sampai Rp 13.000 per kg.
Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jateng Damin Hartono sudah menjadwal untuk segera melakukan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) sebanyak 37.203 ton. Pembagian raskin menjadi penyeimbang agar harga di pasaran lebih terjangkau di bawah Rp 8.000 per kg untuk beras medium.
Pekan ini tetap akan dilakukan operasi pasar di sejumlah daerah, seperti di Brebes, Serang, dan Ambon. Di Brebes, Jawa Tengah, kegiatan itu difokuskan antara lain untuk nelayan kecil. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Brebes Atmo Tan Sidik mengatakan, 14,98 ton beras disalurkan untuk nelayan di empat desa. Harga beras di kota ini masih berkisar Rp 10.000-Rp 11.500 per kg.
Adapun Bulog Devisi Regional Maluku telah menjual 40,5 ton beras dalam operasi pasar yang mulai digelar Kamis pekan lalu. Setiap hari, stok beras yang disiapkan sebanyak 7,5 ton dengan harga jual Rp 7.250 per kg. "Hari ini (kemarin), kami menjual ke sejumlah desa di Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Stok habis terjual, tetapi permintaan masih banyak. Besok (hari ini), kami ke sana lagi," kata staf bagian penyaluran Perum Bulog Maluku, Armin Bandjar. Harga beras kualitas medium di Leihitu Rp 12.000 per kg.
Tren kenaikan harga beras itu tak diikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani. Suripto (56), petani di Dander, Kabupaten Bojonegoro, menyebutkan, lonjakan harga gabah kering sawah jenis IR 64 dan ciherang saat ini Rp 4.200 per kg. Harga gabah kering giling Rp 5.100 per kg.
Sejumlah petani juga menjualnya dalam bentuk beras dan diborong tengkulak Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. "Yang untung tetap tengkulak. Kami tidak menikmati kenaikan harga beras. Kenaikan harga gabah tak secepat harga beras," tutur Suripto.
Sementara itu, harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Medan, Sumatera Utara, hingga Minggu, menurun. Kondisi tersebut didorong panen raya padi di sejumlah sentra pertanian setempat. Oleh karena itu, operasi pasar belum mendesak dilakukan.
Di Pasar Sei Sikambing, Medan, harga beras medium jenis IR-64 yang pada pekan kedua lalu Rp 10.000 per kg kini menjadi Rp 9.500 per kg. Bahkan, beberapa jenis beras medium dijual berkisar Rp 8.000-Rp 9.000 per kg. Kusmawati (40), pedagang beras, menuturkan, harga beras berangsur turun setelah pasokan dari petani semakin melimpah. "Sudah banyak panen padi seperti di Langkat dan Tapanuli. Karena pasokan melimpah, harga pun turun," ucapnya.
(FRN/GRE/WIE/BAY/WHO/
ETA/WER/ACI/ODY)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150302kompas/#/21/
Langganan:
Postingan (Atom)