Selasa, 10 Februari 2015
BANDUNG - Pemkot Bandung mulai menyalurkan program beras untuk rakyat miskin (raskin) 2015 bagi 62.255 rumah tangga sasaran di 151 kelurahan di Kota Bandung kemarin.
Tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya, raskin dapat diambil secara gratis ke kantor RW terdekat. “Mulai hari ini (kemarin) Bulog Bandung mulai menyalurkan raskin untuk 151 kelurahan di Kota Bandung untuk alokasi Januari,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Elly Wasliah kepada wartawan saat ditemui seusai launching Penyaluran Raskin 2015 di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, kemarin.
Elly menuturkan, setiap rumah tangga sasaran (RTS) nantinya akan mendapatkan 15 kilogram (kg) beras setiap bulan selama satu tahun.Adapun untuk jumlah penerima mencapai 62.255 RTS. Sementara mekanisme penyalurannya akan dilakukan secara bertahap. Namun dia memastikan dalam waktu maksimal sembilan hari ke depan, raskin sudah tersalurkan di seluruh kelurahan.
“Jadi Bulog sudah membuat jadwal sampai sembilan hari ke depan, kelurahan mana saja yang akan mendistribusikan beras. Jadi paling telat warga Kota Bandung mendapatkan raskin 8-9 hari ke depan dari hari ini. Kalau lebih dari itu, laporkan kepada kami,” katanya.
Pemkot Bandung, kata Elly meng alokasikan dana sebesar Rp24 miliar untuk subsidi program raskin 2015 ini. Dana ini diperuntukan untuk dua item. Pertama, biaya subsidi ini untuk beras sebesar Rp1.600/kg dan biaya operasional untuk distribusi raskin dari kelurahann hingga titik bagi sebesar sebesar Rp500/kg. Sehingga Pemkot Bandung memberikan subsidi sebesar Rp2.100/kg.
“Jadi kalau kota/kabupaten lain harus mebebus Rp 1.600/ kg. Namun untuk Kota Ban dung gratis, karena disubsidi penuh oleh Pemkot Bandung,” katanya. Elly menjelaskan untuk mekanisme penyalurannya sendiri yakni dari Bulog mendrop raskin ini sampai kelurahan.
Sete lah itu didistribusikan kepada RW untuk disalurkan kepada RTS. “Jadi nanti penyaluran raskinnya di masing-masing RW. Karena Bulog tangung jawabnya hanya sampai kelurahan. Nanti Pak RW-nya yang ngambil ke kantor kelurahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Elly menjelaskan, meski raskin langsung di drop ke kelurahan, pihaknya tetap akan melalukan pendampingan. Sebab sesuai aturan masing kabupaten/kota yang menyalurkan raskin harus melakukan pendampingan. Elly menegaskan untuk pendistribusian raskin ini tidak memungut biaya sepeser pun. Untuk itu meminta kepada warga untuk segera melaporkan jika ada oknum yang melakukan pungutan.
“Jadi warga harus menerima gratis. Tidak boleh ada pungutan apapun. Kalau ada pungutan tolong laporkan kepada kami, Distan KP Kota Bandung. Bisa melalui telepon atau lewat Twiter. @dis pertapa_bdg,” ucapnya.
Elly menambahkan, tahun ini merupakan tahun ketiga Pemkot Bandung menyalurkan raskin secara gratis. Sejak 2013 penyaluran beras raskin tidak dipungut biaya sepeserpun. Seperti diketahui pada Oktober 2014 lalu Kota Bandung mendapatkan penghargaan Raskin Award 2014 tingkat kota. Kota Bandung menjadi juara pertama mengalahkan kota lain di Indonesia.
Penghargaan “Raskin Award” sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berkomitmen tinggi dalam pelaksanaan program raskin. Sementara itu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta aparat kewilayahan memperketat pengawasan dari titik distribusi sampai ke RTS. Jangan sampai ada penyimpangan seperti pungutan dan lainnya.
“Kami minta aparat kewilayahan terus monitor apabila ada hal yang menyimpang. Supaya kami terus bisa memperbaiki sistemnya,” katanya. Terkait kualitas beras, pria yang akrab disapa Emil ini juga meminta agar kualitas raskin tetap terjaga. “Jangan sampai raskin yang diupacarakan saat ini bagus, sementara yang di kirim tidak sesuai. Makanya kami saling mengingatkan agar mereka yang miskin dapet beras dengan kualitas baik juga,” ungkapnya.
Untuk itu, Emil meminta semua pihaknya terus mengawal proses pendistribusian raskin. Apa lagi Kota Bandung selalu mendapat penghargaan Raskin Award dari Pemerintah Pusat. “Bandung kandapat penghargaan sebagai penyelenggaran raskin terbaik di Jabar dengan kualitas beras, ketepatan waktu dan sasaran. Harus di pertahankan,” tandasnya.
Dian Rosadi
http://www.koran-sindo.com/read/962420/151/raskin-gratis-mulai-didistribusikan-1423543923
Selasa, 10 Februari 2015
Soal Harga Beras, Bulog Diminta Tetap Berperan
Selasa, 10 Februari 2015
Jakarta - Perum Bulog diminta untuk tetap berperan dalam melakukan stabilsasi harga beras di pasaran baik melalui Operasi Pasar (OP) maupun Operasi Pasar Khusus (OPK) karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Nellys Soekidi, Senin (9/2), menyatakan, OP yang ditujukan bagi masyarakat umum dan pedagang, maupun OPK untuk program raskin, selain menjamin ketersediaan beras juga menstabilkan harga pada saat musim penghujan dan transisi seperti saat ini.
"Peran Bulog tersebut layak diapresiasi. Tanpa intervensi Bulog melalui Operasi Pasar, sudah pasti harga beras tidak terkendali," kata Nellys yang juga Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).
Kalaupun saat ini terdapat sedikit kenaikan harga, menurut dia masih dalam kondisi wajar dan hal itu setidaknya akan berlangsung hingga Maret 2015, ketika tiba musim panen raya.
Saat ini, lanjutnya, harga beras grosir di PIBC untuk jenis IR3, berkisar antara Rp8.800-8.900/kg, sedangkan IR2, antara Rp9.200-9.300/kg, IR1 antara Rp9.400-9.500/kg, dan IR Super di atas Rp9.600/kg.
Nellys menambahkan, untuk komoditas beras, tidak ada patokan harga normal yang penting masih tetap terkendali stabilitas harga.
"Jika harga tidak stabil, bukan hanya masyarakat yang menjerit, namun juga pedagang dan petani, " katanya.
Pedagang , lanjutnya, tidak senang jika harga tinggi, selain menambah beban modal, juga menghadapi risiko kerugian yang tidak sedikit, ketika tiba-tiba harga turun secara drastis.
"Namun syukurlah selama ini Bulog selalu melakukan intervensi, sehingga dalam kondisi apapun harga tetap stabil," katanya.
Menurut dia, peran Bulog tersebut tidak hanya ketika musim transisi seperti saat ini namun pada musim panen raya BUMN itu juga melakukan pengadaan dengan membeli langsung kepada petani sehingga menjamin harga jualnya tidak anjlok.
Selain OP, peran Bulog juga terlihat dalam Operasi Pasar Khusus yakni dengan menyalurkan raskin kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan.
Terkait program tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengapresiasi program Raskin, sebagai suatu komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Tabanan.
Untuk itulah bupati berharap, program raskin dapat dilanjutkan dan tetap menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, karena beban masyarakat miskin bisa berkurang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yakni beras.
Menurut dia, program raskin sesuai dengan program Pemkab Tabanan yang selalu berkomitmen menempatkan skala prioritas berbagai program dalam mengentaskan kemiskinan.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/247784-soal-harga-beras-bulog-diminta-tetap-berperan.html
Jakarta - Perum Bulog diminta untuk tetap berperan dalam melakukan stabilsasi harga beras di pasaran baik melalui Operasi Pasar (OP) maupun Operasi Pasar Khusus (OPK) karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Nellys Soekidi, Senin (9/2), menyatakan, OP yang ditujukan bagi masyarakat umum dan pedagang, maupun OPK untuk program raskin, selain menjamin ketersediaan beras juga menstabilkan harga pada saat musim penghujan dan transisi seperti saat ini.
"Peran Bulog tersebut layak diapresiasi. Tanpa intervensi Bulog melalui Operasi Pasar, sudah pasti harga beras tidak terkendali," kata Nellys yang juga Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).
Kalaupun saat ini terdapat sedikit kenaikan harga, menurut dia masih dalam kondisi wajar dan hal itu setidaknya akan berlangsung hingga Maret 2015, ketika tiba musim panen raya.
Saat ini, lanjutnya, harga beras grosir di PIBC untuk jenis IR3, berkisar antara Rp8.800-8.900/kg, sedangkan IR2, antara Rp9.200-9.300/kg, IR1 antara Rp9.400-9.500/kg, dan IR Super di atas Rp9.600/kg.
Nellys menambahkan, untuk komoditas beras, tidak ada patokan harga normal yang penting masih tetap terkendali stabilitas harga.
"Jika harga tidak stabil, bukan hanya masyarakat yang menjerit, namun juga pedagang dan petani, " katanya.
Pedagang , lanjutnya, tidak senang jika harga tinggi, selain menambah beban modal, juga menghadapi risiko kerugian yang tidak sedikit, ketika tiba-tiba harga turun secara drastis.
"Namun syukurlah selama ini Bulog selalu melakukan intervensi, sehingga dalam kondisi apapun harga tetap stabil," katanya.
Menurut dia, peran Bulog tersebut tidak hanya ketika musim transisi seperti saat ini namun pada musim panen raya BUMN itu juga melakukan pengadaan dengan membeli langsung kepada petani sehingga menjamin harga jualnya tidak anjlok.
Selain OP, peran Bulog juga terlihat dalam Operasi Pasar Khusus yakni dengan menyalurkan raskin kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan.
Terkait program tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengapresiasi program Raskin, sebagai suatu komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Tabanan.
Untuk itulah bupati berharap, program raskin dapat dilanjutkan dan tetap menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, karena beban masyarakat miskin bisa berkurang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yakni beras.
Menurut dia, program raskin sesuai dengan program Pemkab Tabanan yang selalu berkomitmen menempatkan skala prioritas berbagai program dalam mengentaskan kemiskinan.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/247784-soal-harga-beras-bulog-diminta-tetap-berperan.html
Senin, 09 Februari 2015
Rini Soemarno Ganti 26 Direksi & Komisaris, Ini BUMN Yang Dirombak
Senin, 9 Februari 2015
Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno segera merombak 26 posisi direksi dan komisaris perusahaan pelat merah pada tahun ini.
Dalam waktu dekat, direksi dan komisaris tiga bank BUMN akan dikocok ulang. Ketiganya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan selain direksi bank-bank pelat merah, sejumlah direksi dan komisaris BUMN juga kosong.
Diantaranya direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Len Industri (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan Perum Bulog yang belum lengkap direksinya.
"Kementerian BUMN sedang menyiapkan calon-calonnya, beberapa calon sudah dilakukan assesmen. Tinggal proses berikutnya termasuk nanti akhirnya wawancara langsung sama Ibu Menteri sesuai aturan longlist dan shortlist," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (8/2/2014).
Sejak menjabat sebagai menteri, Rini Soemarno tercatat telah merombak jajaran direksi dan komisaris 11 BUMN. Perombakan diawali oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditinggalkan oleh Ignasius Jonan menjadi Menteri Perhubungan.
Setelah KAI, Rini merombak jajaran direksi BUMN berturut-turut PT Pertamina (Persero), PT Energy Management Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dan PT AirNav Indonesia (Persero).
Hingga akhir tahun lalu, tercatat empat direksi dan komisaris BUMN dirombak a.l PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perum Bulog, PT Pindad (Persero), dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Awal 2015, pemerintah merombak jajaran direksi dan komisaris PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sejauh ini, pemerintah menunjuk jajaran direksi yang berasal dari internal sesama perusahaan BUMN.
http://finansial.bisnis.com/read/20150209/309/400269/rini-soemarno-ganti-26-direksi-komisaris-ini-posisi-bumn-yang-dirombak
Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno segera merombak 26 posisi direksi dan komisaris perusahaan pelat merah pada tahun ini.
Dalam waktu dekat, direksi dan komisaris tiga bank BUMN akan dikocok ulang. Ketiganya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan selain direksi bank-bank pelat merah, sejumlah direksi dan komisaris BUMN juga kosong.
Diantaranya direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Len Industri (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan Perum Bulog yang belum lengkap direksinya.
"Kementerian BUMN sedang menyiapkan calon-calonnya, beberapa calon sudah dilakukan assesmen. Tinggal proses berikutnya termasuk nanti akhirnya wawancara langsung sama Ibu Menteri sesuai aturan longlist dan shortlist," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (8/2/2014).
Sejak menjabat sebagai menteri, Rini Soemarno tercatat telah merombak jajaran direksi dan komisaris 11 BUMN. Perombakan diawali oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditinggalkan oleh Ignasius Jonan menjadi Menteri Perhubungan.
Setelah KAI, Rini merombak jajaran direksi BUMN berturut-turut PT Pertamina (Persero), PT Energy Management Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dan PT AirNav Indonesia (Persero).
Hingga akhir tahun lalu, tercatat empat direksi dan komisaris BUMN dirombak a.l PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perum Bulog, PT Pindad (Persero), dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Awal 2015, pemerintah merombak jajaran direksi dan komisaris PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sejauh ini, pemerintah menunjuk jajaran direksi yang berasal dari internal sesama perusahaan BUMN.
http://finansial.bisnis.com/read/20150209/309/400269/rini-soemarno-ganti-26-direksi-komisaris-ini-posisi-bumn-yang-dirombak
Swasembada Pangan dan Impor Gandum
Senin, 9 Februari 2015
Dalam masa 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dikemukakan janji untuk swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Upaya itu diwujudkan antara lain dengan perbaikan sarana irigasi dan mekanisasi.
Sejak pemerintahan Soekarno sampai kini, swasembada pangan selalu identik ketercukupan beras. Bersamaan dengan penyerahan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Tanaman Padi, Subang, Jawa Barat, 26 Desember 2014, Presiden Jokowi selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan menyebutkan, ”Sawah masih luas, kok, beras dan bahan pangan lain masih impor?” Meski tak disebut Presiden, gandum merupakan ”bahan pangan lain” yang sangat mencolok volume dan nilai impornya.
Lonjakan impor terjadi selama 15 tahun terakhir. Tahun 2000, Indonesia hanya impor 3,5 juta ton gandum senilai Rp 5,5 triliun. Tahun 2005 naik menjadi 4,4 juta ton senilai Rp 8,7 triliun. Tahun 2010 naik lagi menjadi 4,8 juta ton senilai Rp 15,6 triliun. Pada Januari-Oktober 2014, BPS mencatat, impor gandum dalam berbagai jenis dan bentuk mencapai 6,5 juta ton senilai Rp 23,5 triliun. Pada kurun waktu sama, impor beras kita hanya 496.200 ton senilai Rp 2,5 triliun. Itu pun 257.800 ton merupakan beras remuk untuk pakan ternak. Selama 15 tahun, volume impor gandum kita naik 185,7 persen dan kenaikan nilai 427,2 persen.
Reekspor
Selama Januari-Oktober 2014, Indonesia memang tercatat mengekspor kembali tepung gandum 125.900 ton senilai Rp 374,9 miliar. Indonesia juga mengekspor mi instan senilai Rp 2,4 triliun. Gandum impor ini sebagian besar diolah lebih lanjut menjadi mi instan. Produk mi instan kebanyakan dikonsumsi masyarakat lapis bawah. Di sinilah terjadi ironi. Ketika rakyat miskin kita membeli mi instan, sebagian dari uang itu dikirimkan ke para petani kaya di AS.
Tak adakah upaya mencoba menanam gandum di negeri ini? Pada awal 2000-an, Bogasari dengan IPB dan Kementerian Pertanian telah mengumpulkan benih gandum tropis dari Pakistan, India, Tiongkok, dan Meksiko. Hasilnya kemudian disebar ke 18 provinsi di Indonesia. Dari upaya ini, hasil yang pernah terungkap ke media massa hanya dari Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Di Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, uji coba budidaya gandum ini pernah dikabarkan berhasil, tetapi tak terlalu jelas lokasi dan perkembangan lebih lanjut. Tahun 2009, uji coba budidaya gandum di Kopeng dilanjutkan oleh Bogasari dan Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, dengan bantuan hibah dari Pemerintah Jepang.
Gandum memang bisa dibudidayakan di kawasan tropis asalkan dipilih lahan berketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kelembapan rendah dan sinar matahari penuh. Gandum perlu paling sedikit cuaca kering (tanpa hujan) selama dua bulan sebelum panen. Dengan tuntutan iklim seperti ini, kawasan dataran tinggi di NTT paling berpeluang untuk uji coba budidaya gandum. Namun, sebagus apa pun hasil gandum tropis, kandungan glutennya pasti terlalu rendah dibandingkan dengan gandum yang tumbuh di negeri empat musim. Maka, upaya uji coba budidaya gandum, selain di NTT, sebenarnya hanya merupakan lips service.
Indonesia semestinya mengupayakan budidaya produk pangan penghasil karbohidrat, selain padi, gandum, dan jagung, misalnya singkong. Tahun 2000 Indonesia masih berada di peringkat keempat penghasil singkong dunia di bawah Kongo, Thailand, dan Nigeria. Tahun 2001 naik ke peringkat ketiga menyalip Kongo. Tahun 2002 naik lagi ke peringkat kedua setelah Nigeria, sampai kini. Menilik peluang pasar, ketersediaan lahan, dan kesesuaian agroklimat, Indonesia dimungkinkan jadi penghasil singkong utama dunia dalam waktu dekat.
Solusi substitusi
Produk pangan mi sudah dikenal di Tiongkok sekitar tahun 4000 SM. Awalnya mi terbuat dari tepung millet (jewawut). Baru pada milenium 1 SM mi dibuat dari tepung gandum. Karena tidak semua kawasan di Tiongkok bisa ditanami gandum, masyarakat negeri ini melakukan inovasi mi terbuat dari tepung beras, yang kemudian kita kenal sebagai bihun. Selain membuat produk baru, penambahan (substitusi) tepung gandum dengan berbagai bahan juga dimungkinkan. Ketika PNS dan TNI masih memperoleh jatah beras, beras jatah yang tak terambil digiling sebagai campuran gandum untuk diolah menjadi roti dan mi.
Setelah PNS dan TNI tak memperoleh jatah beras, gandum bahan mi disubstitusi dengan tepung singkong. Dalam perdagangan internasional, dikenal tiga kategori tepung singkong, yakni tepung gaplek (cassava powder), pati singkong (tapioka atau manioc), dan tepung singkong segar (cassava flour). Lalu, muncul pula istilah mocaf (modified cassava flour). Berdasarkan pengalaman, cassava flour yang paling cocok sebagai substitusi gandum, baik roti maupun mi.
Mi tradisional yang dibuat dengan cara ditarik, roti perancis, dan kulit martabak telur tetap memerlukan tepung gandum dengan kadar gluten tinggi dan tak boleh dicampur karbohidrat dari bahan lain. Namun, di luar itu, gandum bisa disubstitusi, bahkan digantikan oleh bahan lain. Beberapa sumber karbohidrat selain singkong adalah garut, ganyong, keladi, talas, gadung, uwi-uwian, aren, dan sagu. Komoditas-komoditas itu tak terurus dengan baik, nyaris terlupakan. Bahkan, di Kabupaten dan Kota Bogor, talas bogor tak dikembangkan sebaik di Hawaii.
Pada saat pembentukan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menekankan perlunya penghilangan ego sektoral di kementerian. Izin impor produk pertanian, misalnya gandum, kapas, kedelai, gula tebu, daging sapi, dan sapi hidup memang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Untuk memperoleh izin dari Kemendag, importir wajib memperoleh rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Mestinya, dua kementerian ini bekerja sama mengurangi impor bahan pangan. Mengapa Presiden hanya menyebut ”bahan pangan lain”? Mengapa gandum tak tersebutkan?
F RahardiPemerhati Pertanian
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150209kompas/?abilitastazione=#/7/
Dalam masa 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dikemukakan janji untuk swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Upaya itu diwujudkan antara lain dengan perbaikan sarana irigasi dan mekanisasi.
Sejak pemerintahan Soekarno sampai kini, swasembada pangan selalu identik ketercukupan beras. Bersamaan dengan penyerahan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Tanaman Padi, Subang, Jawa Barat, 26 Desember 2014, Presiden Jokowi selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan menyebutkan, ”Sawah masih luas, kok, beras dan bahan pangan lain masih impor?” Meski tak disebut Presiden, gandum merupakan ”bahan pangan lain” yang sangat mencolok volume dan nilai impornya.
Lonjakan impor terjadi selama 15 tahun terakhir. Tahun 2000, Indonesia hanya impor 3,5 juta ton gandum senilai Rp 5,5 triliun. Tahun 2005 naik menjadi 4,4 juta ton senilai Rp 8,7 triliun. Tahun 2010 naik lagi menjadi 4,8 juta ton senilai Rp 15,6 triliun. Pada Januari-Oktober 2014, BPS mencatat, impor gandum dalam berbagai jenis dan bentuk mencapai 6,5 juta ton senilai Rp 23,5 triliun. Pada kurun waktu sama, impor beras kita hanya 496.200 ton senilai Rp 2,5 triliun. Itu pun 257.800 ton merupakan beras remuk untuk pakan ternak. Selama 15 tahun, volume impor gandum kita naik 185,7 persen dan kenaikan nilai 427,2 persen.
Reekspor
Selama Januari-Oktober 2014, Indonesia memang tercatat mengekspor kembali tepung gandum 125.900 ton senilai Rp 374,9 miliar. Indonesia juga mengekspor mi instan senilai Rp 2,4 triliun. Gandum impor ini sebagian besar diolah lebih lanjut menjadi mi instan. Produk mi instan kebanyakan dikonsumsi masyarakat lapis bawah. Di sinilah terjadi ironi. Ketika rakyat miskin kita membeli mi instan, sebagian dari uang itu dikirimkan ke para petani kaya di AS.
Tak adakah upaya mencoba menanam gandum di negeri ini? Pada awal 2000-an, Bogasari dengan IPB dan Kementerian Pertanian telah mengumpulkan benih gandum tropis dari Pakistan, India, Tiongkok, dan Meksiko. Hasilnya kemudian disebar ke 18 provinsi di Indonesia. Dari upaya ini, hasil yang pernah terungkap ke media massa hanya dari Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Di Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, uji coba budidaya gandum ini pernah dikabarkan berhasil, tetapi tak terlalu jelas lokasi dan perkembangan lebih lanjut. Tahun 2009, uji coba budidaya gandum di Kopeng dilanjutkan oleh Bogasari dan Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, dengan bantuan hibah dari Pemerintah Jepang.
Gandum memang bisa dibudidayakan di kawasan tropis asalkan dipilih lahan berketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kelembapan rendah dan sinar matahari penuh. Gandum perlu paling sedikit cuaca kering (tanpa hujan) selama dua bulan sebelum panen. Dengan tuntutan iklim seperti ini, kawasan dataran tinggi di NTT paling berpeluang untuk uji coba budidaya gandum. Namun, sebagus apa pun hasil gandum tropis, kandungan glutennya pasti terlalu rendah dibandingkan dengan gandum yang tumbuh di negeri empat musim. Maka, upaya uji coba budidaya gandum, selain di NTT, sebenarnya hanya merupakan lips service.
Indonesia semestinya mengupayakan budidaya produk pangan penghasil karbohidrat, selain padi, gandum, dan jagung, misalnya singkong. Tahun 2000 Indonesia masih berada di peringkat keempat penghasil singkong dunia di bawah Kongo, Thailand, dan Nigeria. Tahun 2001 naik ke peringkat ketiga menyalip Kongo. Tahun 2002 naik lagi ke peringkat kedua setelah Nigeria, sampai kini. Menilik peluang pasar, ketersediaan lahan, dan kesesuaian agroklimat, Indonesia dimungkinkan jadi penghasil singkong utama dunia dalam waktu dekat.
Solusi substitusi
Produk pangan mi sudah dikenal di Tiongkok sekitar tahun 4000 SM. Awalnya mi terbuat dari tepung millet (jewawut). Baru pada milenium 1 SM mi dibuat dari tepung gandum. Karena tidak semua kawasan di Tiongkok bisa ditanami gandum, masyarakat negeri ini melakukan inovasi mi terbuat dari tepung beras, yang kemudian kita kenal sebagai bihun. Selain membuat produk baru, penambahan (substitusi) tepung gandum dengan berbagai bahan juga dimungkinkan. Ketika PNS dan TNI masih memperoleh jatah beras, beras jatah yang tak terambil digiling sebagai campuran gandum untuk diolah menjadi roti dan mi.
Setelah PNS dan TNI tak memperoleh jatah beras, gandum bahan mi disubstitusi dengan tepung singkong. Dalam perdagangan internasional, dikenal tiga kategori tepung singkong, yakni tepung gaplek (cassava powder), pati singkong (tapioka atau manioc), dan tepung singkong segar (cassava flour). Lalu, muncul pula istilah mocaf (modified cassava flour). Berdasarkan pengalaman, cassava flour yang paling cocok sebagai substitusi gandum, baik roti maupun mi.
Mi tradisional yang dibuat dengan cara ditarik, roti perancis, dan kulit martabak telur tetap memerlukan tepung gandum dengan kadar gluten tinggi dan tak boleh dicampur karbohidrat dari bahan lain. Namun, di luar itu, gandum bisa disubstitusi, bahkan digantikan oleh bahan lain. Beberapa sumber karbohidrat selain singkong adalah garut, ganyong, keladi, talas, gadung, uwi-uwian, aren, dan sagu. Komoditas-komoditas itu tak terurus dengan baik, nyaris terlupakan. Bahkan, di Kabupaten dan Kota Bogor, talas bogor tak dikembangkan sebaik di Hawaii.
Pada saat pembentukan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menekankan perlunya penghilangan ego sektoral di kementerian. Izin impor produk pertanian, misalnya gandum, kapas, kedelai, gula tebu, daging sapi, dan sapi hidup memang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Untuk memperoleh izin dari Kemendag, importir wajib memperoleh rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Mestinya, dua kementerian ini bekerja sama mengurangi impor bahan pangan. Mengapa Presiden hanya menyebut ”bahan pangan lain”? Mengapa gandum tak tersebutkan?
F RahardiPemerhati Pertanian
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150209kompas/?abilitastazione=#/7/
Produksi Beras Bisa Terganggu, Bulog Diminta Siaga Operasi Pasar
Senin, 9 Februari 2015
Dampak Musim Hujan
Jakarta - Memasuki musim penghujan, Perum Bulog diminta untuk menjalani operasi pasar dan operasi pasar khusus. Hal itu dinyatakan perlu lantaran musim hujan dapat menggangu produksi beras sehingga bisa menyebabkan kenaikan harga. Hal itu dikatakan oleh Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Nellys Soekidi, akhir pekan kemarin.
Ia mengatakan operasi pasar dirasa perlu dalam menstabilkan harga beras bagi masyarakat, khususnya yang tergolong kurang mampu. Tanpa intervensi Bulog, harga beras diyakini tidak terkendali. "Bulog tidak hanya menjamin ketersediaan beras, tetapi juga dapat menstabilkan harga pada saat musim penghujan dan transisi seperti saat ini. Tanpa intervensi Bulog melalui Operasi Pasar (OP), sudah pasti harga beras tidak terkendali," katanya.
Nellys, yang juga salah satu pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang, menilai jikalau saat ini terdapat sedikit kenaikan harga, masih dalam kondisi wajar. Kondisi tersebut, tambahnya, setidaknya akan berlangsung hingga Maret 2015, ketika tiba musim panen raya. Saat ini, harga beras grosir untuk jenis IR3, berkisar antara Rp8.800-8.900/kg. Sedangkan IR2, antara Rp9.200-9.300/kg, IR1 antara Rp9.400-9.500/kg, dan IR Super di atas Rp9.600/kg.
Nellys menambahkan, untuk komoditas beras, tidak ada patokan harga normal. Yang penting itu tadi, masih tetap terkendalinya stabilitas harga. Karena jika harga tidak stabil, bukan hanya masyarakat yang menjerit, namun juga pedagang dan petani. Pedagang sendiri, lanjutnya, tidak senang jika harga tinggi. Selain menambah beban modal, juga menghadapi risiko kerugian yang tidak sedikit. Kerugian bisa terjadi, ketika tiba-tiba harga turun secara drastis. "Namun syukurlah selama ini Bulog selalu melakukan intervensi, sehingga dalam kondisi apapun harga tetap stabil," sambungnya.
Peran Bulog tersebut, menurut Nellys, tidak hanya pada saat musim transisi seperti saat ini. Ketika musim panen raya, Bulog juga berperan melakukan pengadaan, yakni membeli langsung kepada petani. Dengan demikian, petani tidak dirugikan karena harga jualnya tidak anjlok.
"Jadi yang terpenting memang keseimbangan antara produsen, konsumen, dan pelaku usaha. Tanpa peran tersebut, harga bisa saja suatu saat melambung terlalu tinggi, namun pada saat yang lain juga anjlok terlalu rendah. Kondisi demikian sangat merugikan semua pihak," ucap dia.
Selain Operasi Pasar (OP), peran Bulog juga terlihat nyata dalam Operasi Pasar Khusus (OPK). Melalui OPK, Bulog menyalurkan raskin kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan. Terkait program tersebut, apresiasi datang dari para bupati/kepala daerah, termasuk Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Eka mengapresiasi program Raskin, sebagai suatu komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Tabanan.
Bupati berharap, program raskin dapat dilanjutkan dan tetap menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena melalui raskin, beban masyarakat miskin bisa berkurang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yakni beras. Menurut Eka, program raskin sesuai dengan program Pemkab Tabanan. Karena Pemkab Tabanan selalu berkomitmen menempatkan skala prioritas berbagai program dalam mengentaskan kemiskinan.Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Dody Gunawan Yusuf menyatakan indeks harga konsumen pada Januari 2015 mengalami deflasi. "Jawa Barat deflasi 0,37 persen, sementara nasional deflasi 0,24 persen," kata dia.
Dody mengatakan, deflasi di Jawa Barat terdorong oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) baik yang bersubsidi maupun non-subsidi, penurunan tarif angkutan, serta turunnya harga sejumlah komoditas seperti cabe. "Sebetulnya kalau siklus tahunannya, Januari biasanya inflasi karena terdorong harga beras tinggi karena belum panen, tapi deflasi terjadi karena terdorong penurunan harga BBM," kata dia.
BPS Jawa Barat mencatat andil inflasi untuk seluruh komoditas sepanjang Januari 2015 mencapai 0,88 persen. Sejumlah barang dan jasa yang tercatat naik sepanjang Januari 2015 diantaranya gas elpiji, telur ayam, daging ayam, serta beras. Sementara sejumlah kelompok barang dan jasa mendorong deflasi dengan nilai seluruhnya 1,25 persen, diantaranya bensin, solar, cabe merah, serta angkutan dalam kota.
Menurut Dody, di antara sejumlah barang dan jasa itu, beras terhitung rentan karena harganya kemungkinan masih akan terus terdongkrak naik. Dia beralasan, komoditas itu baru memasuki masa panen paling cepat Maret nanti. "Februari kemungkinan masih ada kenaikan harga, tinggal cara Bulog atau pemerintah daerah mengantisipasinya dengan operasi pasar," kata dia.
Dody mengatakan, jika tidak ada intervensi pemerintah, andil naiknya harga beras bakal mendorong inflasi di Jawa Barat. "Sekarang tidak terlihat karena ada andil deflasi dari unsur penurunan harga BBM, kalau bulan depan tidak ada yang akan menstimulus penurunan harga lagi, sehingga bisa terjadi inflasi," kata dia. Pada Januari 2015, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi penyumbang deflasi dengan sub kelompok transpor penyumbang terbesar.
http://www.neraca.co.id/berita-komoditas/50454/Produksi-Beras-Bisa-Terganggu-Bulog-Diminta-Siaga-Operasi-Pasar
Dampak Musim Hujan
Jakarta - Memasuki musim penghujan, Perum Bulog diminta untuk menjalani operasi pasar dan operasi pasar khusus. Hal itu dinyatakan perlu lantaran musim hujan dapat menggangu produksi beras sehingga bisa menyebabkan kenaikan harga. Hal itu dikatakan oleh Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Nellys Soekidi, akhir pekan kemarin.
Ia mengatakan operasi pasar dirasa perlu dalam menstabilkan harga beras bagi masyarakat, khususnya yang tergolong kurang mampu. Tanpa intervensi Bulog, harga beras diyakini tidak terkendali. "Bulog tidak hanya menjamin ketersediaan beras, tetapi juga dapat menstabilkan harga pada saat musim penghujan dan transisi seperti saat ini. Tanpa intervensi Bulog melalui Operasi Pasar (OP), sudah pasti harga beras tidak terkendali," katanya.
Nellys, yang juga salah satu pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang, menilai jikalau saat ini terdapat sedikit kenaikan harga, masih dalam kondisi wajar. Kondisi tersebut, tambahnya, setidaknya akan berlangsung hingga Maret 2015, ketika tiba musim panen raya. Saat ini, harga beras grosir untuk jenis IR3, berkisar antara Rp8.800-8.900/kg. Sedangkan IR2, antara Rp9.200-9.300/kg, IR1 antara Rp9.400-9.500/kg, dan IR Super di atas Rp9.600/kg.
Nellys menambahkan, untuk komoditas beras, tidak ada patokan harga normal. Yang penting itu tadi, masih tetap terkendalinya stabilitas harga. Karena jika harga tidak stabil, bukan hanya masyarakat yang menjerit, namun juga pedagang dan petani. Pedagang sendiri, lanjutnya, tidak senang jika harga tinggi. Selain menambah beban modal, juga menghadapi risiko kerugian yang tidak sedikit. Kerugian bisa terjadi, ketika tiba-tiba harga turun secara drastis. "Namun syukurlah selama ini Bulog selalu melakukan intervensi, sehingga dalam kondisi apapun harga tetap stabil," sambungnya.
Peran Bulog tersebut, menurut Nellys, tidak hanya pada saat musim transisi seperti saat ini. Ketika musim panen raya, Bulog juga berperan melakukan pengadaan, yakni membeli langsung kepada petani. Dengan demikian, petani tidak dirugikan karena harga jualnya tidak anjlok.
"Jadi yang terpenting memang keseimbangan antara produsen, konsumen, dan pelaku usaha. Tanpa peran tersebut, harga bisa saja suatu saat melambung terlalu tinggi, namun pada saat yang lain juga anjlok terlalu rendah. Kondisi demikian sangat merugikan semua pihak," ucap dia.
Selain Operasi Pasar (OP), peran Bulog juga terlihat nyata dalam Operasi Pasar Khusus (OPK). Melalui OPK, Bulog menyalurkan raskin kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan. Terkait program tersebut, apresiasi datang dari para bupati/kepala daerah, termasuk Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Eka mengapresiasi program Raskin, sebagai suatu komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Tabanan.
Bupati berharap, program raskin dapat dilanjutkan dan tetap menyentuh langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena melalui raskin, beban masyarakat miskin bisa berkurang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yakni beras. Menurut Eka, program raskin sesuai dengan program Pemkab Tabanan. Karena Pemkab Tabanan selalu berkomitmen menempatkan skala prioritas berbagai program dalam mengentaskan kemiskinan.Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Dody Gunawan Yusuf menyatakan indeks harga konsumen pada Januari 2015 mengalami deflasi. "Jawa Barat deflasi 0,37 persen, sementara nasional deflasi 0,24 persen," kata dia.
Dody mengatakan, deflasi di Jawa Barat terdorong oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) baik yang bersubsidi maupun non-subsidi, penurunan tarif angkutan, serta turunnya harga sejumlah komoditas seperti cabe. "Sebetulnya kalau siklus tahunannya, Januari biasanya inflasi karena terdorong harga beras tinggi karena belum panen, tapi deflasi terjadi karena terdorong penurunan harga BBM," kata dia.
BPS Jawa Barat mencatat andil inflasi untuk seluruh komoditas sepanjang Januari 2015 mencapai 0,88 persen. Sejumlah barang dan jasa yang tercatat naik sepanjang Januari 2015 diantaranya gas elpiji, telur ayam, daging ayam, serta beras. Sementara sejumlah kelompok barang dan jasa mendorong deflasi dengan nilai seluruhnya 1,25 persen, diantaranya bensin, solar, cabe merah, serta angkutan dalam kota.
Menurut Dody, di antara sejumlah barang dan jasa itu, beras terhitung rentan karena harganya kemungkinan masih akan terus terdongkrak naik. Dia beralasan, komoditas itu baru memasuki masa panen paling cepat Maret nanti. "Februari kemungkinan masih ada kenaikan harga, tinggal cara Bulog atau pemerintah daerah mengantisipasinya dengan operasi pasar," kata dia.
Dody mengatakan, jika tidak ada intervensi pemerintah, andil naiknya harga beras bakal mendorong inflasi di Jawa Barat. "Sekarang tidak terlihat karena ada andil deflasi dari unsur penurunan harga BBM, kalau bulan depan tidak ada yang akan menstimulus penurunan harga lagi, sehingga bisa terjadi inflasi," kata dia. Pada Januari 2015, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi penyumbang deflasi dengan sub kelompok transpor penyumbang terbesar.
http://www.neraca.co.id/berita-komoditas/50454/Produksi-Beras-Bisa-Terganggu-Bulog-Diminta-Siaga-Operasi-Pasar
Jumat, 06 Februari 2015
Bulog Perketat Pengawasan Kualitas Raskin
Jumat, 6 Februari 2015
CIREBON – Bulog diminta memperketat pengawasan kualitas beras untuk masyarakat miskin (raskin). Pasalnya, para wakil rakyat di tingkat pusat kerap kali mendapatkan keluhan mengenai kualitas beras yang kurang layak bahkan berkutu.
Menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebyt, Komisi IV DPR RI akhirnya melakukan inspeksi mendadak dan mengecek gudang beras bulog yang berada di kawasan Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, kemarin (5/2) malam.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ir H E Herman Khaeron MSi mengatakan, selama ini banyak keluhan masyarakat tentang kualitas raskin. Tak sedikit masyarakat yang menerima raskin berkutu. “Ini yang memang kami kritik sejak lama. Dan ini harus diantisipasi. Memang ada penemuan bahwa beras yang ada kutunya itu berarti sehat dan bebas dari pestisida yang membahayakan. Tapi kan bukan berarti bisa dibiarkan. Harus ditindaklanjuti,” katanya.
Dari pengecekan beras di gudang Tuk itu, diketahui kualitas beras masih bagus. Persoalan kutu di gudang Tuk juga tidak begitu memprihatinkan. Namun, pria yang akrab disapa Hero ini meminta pada Bulog untuk juga meningkatkan pengawasan terhadap kualitas raskin. Termasuk meningkatkan standar kualitas untuk masyarakat.
“Ketika masyarakat menerima beras yang berkutu, kuning atau tidak layak konsumsi, bulog harus mengganti. Kalau masyarakat tidak diberi ruang, silakan laporkan persoalan ini ke DPR, biar nanti kami yang menyampaikan,” bebernya.
Tidak hanya soal kualitas beras dan kutu, Komisi IV juga menyoroti penyusutan beras yang terjadi. Hero pun meminta adanya aturan yang ketat mengenai toleransi penyusutan. Sehingga, ketika saat hendak dibagikan namun berat beras sudah menyusut terlalu banyak, bulog harus mengisi ulang dan membungkus kembali beras tersebut. “Penyusutan juga harus diantisipasi. Kalau nanti sudah melebihi batas toleransi, harus di re-fill dan di re-package,” tukasnya.
Ditanya penyaluran raskin, Hero menjawab, untuk 2015, penyaluran tetap dilakukan sebanyak 12 kali sebanyak 15 kg setiap penyaluran dan harga tebus Rp1.600. “Raskin yang telah disediakan, akan disalurkan pada 15,5 juta penduduk se-Indonesia,” ungkapnya.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Keuangan Bulog, Iryanto Hutagaol mengatakan, peningkatan standar kualitas beras dan pengawasan di gudang menjadi fokus bulog di tahun 2015. Diakui dirinya, memiliki tim di lapangan yang siap untuk mengoreksi, dan juga melakukan pengisian ulang bila memang berat beras yang diterima menyusut. Bahkan sebelum disalurkan, ada pengecekan kualitas beras dari Departemen Sosial dan Departemen Dalam Negeri. “Bila diketahui di bawah standar, tidak akan disalurkan. Kita verifikasi dulu sebelum dibagikan ke masyarakat,” tukasnya.
Tidak hanya itu, Bulog, Iryanto menjelaskan, juga akan menindak tegas pada vendor-vendor nakal. Bulog tidak akan segan-segan untuk mem-blacklist vendor yang bermasalah. “Memang kita akan lakukan peningkatan standar kualitas dan juga peningkatan pengawasan. Mulai tahun ini sudah coba kita terapkan,” tukasnya. (kmg)
http://www.radarcirebon.com/bulog-perketat-pengawasan-kualitas-raskin.html
 |
Menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebyt, Komisi IV DPR RI akhirnya melakukan inspeksi mendadak dan mengecek gudang beras bulog yang berada di kawasan Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, kemarin (5/2) malam.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ir H E Herman Khaeron MSi mengatakan, selama ini banyak keluhan masyarakat tentang kualitas raskin. Tak sedikit masyarakat yang menerima raskin berkutu. “Ini yang memang kami kritik sejak lama. Dan ini harus diantisipasi. Memang ada penemuan bahwa beras yang ada kutunya itu berarti sehat dan bebas dari pestisida yang membahayakan. Tapi kan bukan berarti bisa dibiarkan. Harus ditindaklanjuti,” katanya.
Dari pengecekan beras di gudang Tuk itu, diketahui kualitas beras masih bagus. Persoalan kutu di gudang Tuk juga tidak begitu memprihatinkan. Namun, pria yang akrab disapa Hero ini meminta pada Bulog untuk juga meningkatkan pengawasan terhadap kualitas raskin. Termasuk meningkatkan standar kualitas untuk masyarakat.
“Ketika masyarakat menerima beras yang berkutu, kuning atau tidak layak konsumsi, bulog harus mengganti. Kalau masyarakat tidak diberi ruang, silakan laporkan persoalan ini ke DPR, biar nanti kami yang menyampaikan,” bebernya.
Tidak hanya soal kualitas beras dan kutu, Komisi IV juga menyoroti penyusutan beras yang terjadi. Hero pun meminta adanya aturan yang ketat mengenai toleransi penyusutan. Sehingga, ketika saat hendak dibagikan namun berat beras sudah menyusut terlalu banyak, bulog harus mengisi ulang dan membungkus kembali beras tersebut. “Penyusutan juga harus diantisipasi. Kalau nanti sudah melebihi batas toleransi, harus di re-fill dan di re-package,” tukasnya.
Ditanya penyaluran raskin, Hero menjawab, untuk 2015, penyaluran tetap dilakukan sebanyak 12 kali sebanyak 15 kg setiap penyaluran dan harga tebus Rp1.600. “Raskin yang telah disediakan, akan disalurkan pada 15,5 juta penduduk se-Indonesia,” ungkapnya.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Keuangan Bulog, Iryanto Hutagaol mengatakan, peningkatan standar kualitas beras dan pengawasan di gudang menjadi fokus bulog di tahun 2015. Diakui dirinya, memiliki tim di lapangan yang siap untuk mengoreksi, dan juga melakukan pengisian ulang bila memang berat beras yang diterima menyusut. Bahkan sebelum disalurkan, ada pengecekan kualitas beras dari Departemen Sosial dan Departemen Dalam Negeri. “Bila diketahui di bawah standar, tidak akan disalurkan. Kita verifikasi dulu sebelum dibagikan ke masyarakat,” tukasnya.
Tidak hanya itu, Bulog, Iryanto menjelaskan, juga akan menindak tegas pada vendor-vendor nakal. Bulog tidak akan segan-segan untuk mem-blacklist vendor yang bermasalah. “Memang kita akan lakukan peningkatan standar kualitas dan juga peningkatan pengawasan. Mulai tahun ini sudah coba kita terapkan,” tukasnya. (kmg)
http://www.radarcirebon.com/bulog-perketat-pengawasan-kualitas-raskin.html
Produksi Padi Berkelanjutan
Jumat, 6 Februari 2015
SALAH satu tugas Menteri Pertanian Kabinet Kerja yang diamanatkan Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan swasembada pangan (baca: beras) dalam waktu tiga tahun.
Tercapainya swasembada pangan dianggap sebagai jawaban atas persoalan ketahanan pangan. Salah satu kunci mencapai ketahanan pangan adalah kedaulatan (petani tanaman) pangan. Selama ini petani tak punya kendali atas harga, hasil dan sarana produksi serta yang sering terjadi adalah penghasilan petani (beras) tak sepadan dibanding biaya untuk membeli sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida). Petani padi identik dengan kemiskinan sehingga menjadi petani bukanlah cita-cita sebagian besar generasi muda Indonesia (Ngadi, ”Pangan dan Regenerasi Petani”, Kompas, 27 November 20014).
Pertanian organik menjanjikan tercapainya kedaulatan petani atas sarana produksi karena sistem ini memungkinkan pelakunya menghasilkan pupuk dan pestisida (alami) secara mandiri. Lalu, mengapa pertanian padi organik tak banyak dipraktikkan di Indonesia?
Produktivitas sawah
Pendapat masyarakat umumnya adalah produktivitas sawah organik lebih rendah ketimbang produktivitas sawah konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Data BPS menunjukkan hasil produksi rata-rata sawah di Indonesia baik organik maupun konvensional adalah 4,4 ton per hektar pada 2000. Kemudian cenderung meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 5,15 ton per hektar pada 2013.
Hasil kajian awal kami terhadap beberapa petani padi organik di lima kabupaten di Jawa Barat (Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya, Indramayu dan Sumedang) menunjukkan, produktivitas sawah mereka 7-10 ton per hektar, bahkan ada salah satu petani yang mampu mencapai 12 ton per hektar dalam satu musim tanam di tahun 2014.
Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang membandingkan tingkat produktivitas antara sawah konvensional dan sawah organis sejak 2005 juga menunjukkan data senada. Produktivitas sawah konvensional tak pernah lebih tinggi dibandingkan dengan sawah organik. Tahun 2012 sawah konvensional di Tasikmalaya rata-rata menghasilkan 6,6 ton padi per hektar, sementara sawah organik 7,8 ton padi per hektar.
Produktivitas sawah organik yang lebih tinggi dibandingkan sawah konvensional memang tidak selalu berbanding lurus dengan penghasilan petani karena bisa saja harga hasil produksi lebih rendah dan/atau biaya produksi (lebih) tinggi. Petani padi organik di Indonesia sebetulnya tak mengalami kedua hal ini atau minimal dapat menghindarinya. Harga beras organik di kota-kota besar hingga saat ini masih lebih mahal dan cenderung stabil dibandingkan dengan harga beras hasil pertanian konvensional. Permintaan pada beras organik di kota besar, seperti Jakarta dan Bandung, juga cenderung meningkat sehingga pendapatan kotor petani padi organik dapat dipastikan lebih tinggi dibanding dengan petani padi secara konvensional.
Perbedaan biaya produksi padi organik dan padi konvensional terletak pada komposisinya. Sawah konvensional menggunakan benih, pupuk dan pestisida kimia yang harus dibeli, tetapi karena tak perlu memproduksi sendiri, pemakaian sarana produksi pertanian kimia ini akan menghemat biaya tenaga kerja. Sementara, sawah organik menggunakan benih, pupuk dan pestisida yang dapat dibuat sendiri oleh petani sehingga biaya bahan baku lebih rendah, tetapi akan menambah biaya tenaga kerja untuk mempersiapkannya. Menanam padi secara organik biasanya juga disertai penerapan System of Rice Intensification (SRI) yang sangat menghemat biaya benih.
Tantangan
Penerapan pertanian organik menghadapi beberapa tantangan. Pertama, ketersediaan pupuk kompos untuk mencukupi kebutuhan di awal penerapan sistem organik. Sawah yang semula ditanami dengan sistem konvensional, ketika dikonversi ke sistem organik membutuhkan pupuk kompos dalam jumlah besar sebagai proses ’detoksifikasi’. Masa transisi yakni konversi dari sistem konvensional ke sistem organik ini biasanya dua tahun atau empat musim tanam.
Kedua, menjadi petani organik dianggap lebih merepotkan: pupuk yang biasanya sudah tersedia meski membeli dari luar, kini harus dibuat dan dipersiapkan secara mandiri, begitu pula halnya dengan pestisida. Pertanian organik membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Ketiga, seperti disebutkan sebelumnya, konversi dari sistem konvensional ke sistem organik biasanya akan melalui masa transisi selama dua tahun, dan sepanjang masa transisi tersebut tak jarang produksi akan menurun drastis jika asupan pupuk kompos kurang. Keberadaan masa transisi menjadi disinsentif bagi petani untuk beralih ke sistem organik.
Salah satu keunggulan pertanian padi organik saat ini adalah harga beras organik yang lebih mahal ketimbang harga beras dari sawah konvensional. Untuk mendapatkan harga premium ini, sertifikasi menjadi penting. Biaya sertifikasi yang relatif mahal masih jadi tantangan berikutnya.
Produktivitas sawah organik terbukti lebih tinggi dibanding sawah konvensional. Sistem pertanian organik juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani karena produksi rata-rata yang lebih tinggi dapat diimbangi dengan biaya produksi yang lebih rendah, jika sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida) dibuat secara mandiri. Pertanian organik juga meningkatkan kedaulatan petani pelakunya dalam rantai pasokan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida).
Keunggulan lainnya, beras organik yang bebas pestisida kimia dianggap lebih baik bagi kesehatan. Dari sisi kelestarian lingkungan, dalam jangka panjang sistem pertanian padi organik tak hanya mengembalikan kesuburan lahan sawah, tetapi juga memperbaiki kualitas ekosistem. Pertanian organik identik dengan meningkatnya keanekaragaman hayati. Dari aspek budaya, sistem bertani organik ternyata juga dapat menjadi ajang menggali kearifan lokal. Resep membuat pestisida alami untuk menanggulangi serangga yang sama bisa berbeda antara satu lokasi dan lokasi lain. Keunggulan-keunggulan ini menjanjikan potensi pertanian padi organik dalam mewujudkan ketahanan pangan yang sesuai pembangunan berkelanjutan (sustainable development), konsep pembangunan yang berlandaskan tiga pilar: pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
Tugas kita sekarang mengatasi tantangan-tantangan di atas. Ketersediaan sarana produksi terutama pupuk kompos, di awal penerapan sistem organik harus dapat dijamin, dengan harga terjangkau. Penurunan produksi juga menyertai masa transisi. Untuk melewati masa transisi petani perlu mendapat bantuan finansial tanpa membuat mereka memiliki ketergantungan berkelanjutan. Setelah masa transisi terlewati, produktivitas mulai meningkat dan penyediaan pupuk dapat dilakukan secara mandiri oleh petani. Meski demikian, bimbingan/pendampingan masih tetap dibutuhkan. Jika bimbingan di lapangan dilakukan secara berkesinambungan, maka secara otomatis sudah ada jaminan bahwa hasil produksinya adalah beras organik. Jika jaminan ini kredibel di mata konsumen, sertifikasi yang berbiaya mahal dapat dipangkas.
SIWI NUGRAHENI
Kepala Pusat Studi Ilmu Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
SALAH satu tugas Menteri Pertanian Kabinet Kerja yang diamanatkan Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan swasembada pangan (baca: beras) dalam waktu tiga tahun.
Tercapainya swasembada pangan dianggap sebagai jawaban atas persoalan ketahanan pangan. Salah satu kunci mencapai ketahanan pangan adalah kedaulatan (petani tanaman) pangan. Selama ini petani tak punya kendali atas harga, hasil dan sarana produksi serta yang sering terjadi adalah penghasilan petani (beras) tak sepadan dibanding biaya untuk membeli sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida). Petani padi identik dengan kemiskinan sehingga menjadi petani bukanlah cita-cita sebagian besar generasi muda Indonesia (Ngadi, ”Pangan dan Regenerasi Petani”, Kompas, 27 November 20014).
Pertanian organik menjanjikan tercapainya kedaulatan petani atas sarana produksi karena sistem ini memungkinkan pelakunya menghasilkan pupuk dan pestisida (alami) secara mandiri. Lalu, mengapa pertanian padi organik tak banyak dipraktikkan di Indonesia?
Produktivitas sawah
Pendapat masyarakat umumnya adalah produktivitas sawah organik lebih rendah ketimbang produktivitas sawah konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Data BPS menunjukkan hasil produksi rata-rata sawah di Indonesia baik organik maupun konvensional adalah 4,4 ton per hektar pada 2000. Kemudian cenderung meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 5,15 ton per hektar pada 2013.
Hasil kajian awal kami terhadap beberapa petani padi organik di lima kabupaten di Jawa Barat (Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya, Indramayu dan Sumedang) menunjukkan, produktivitas sawah mereka 7-10 ton per hektar, bahkan ada salah satu petani yang mampu mencapai 12 ton per hektar dalam satu musim tanam di tahun 2014.
Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang membandingkan tingkat produktivitas antara sawah konvensional dan sawah organis sejak 2005 juga menunjukkan data senada. Produktivitas sawah konvensional tak pernah lebih tinggi dibandingkan dengan sawah organik. Tahun 2012 sawah konvensional di Tasikmalaya rata-rata menghasilkan 6,6 ton padi per hektar, sementara sawah organik 7,8 ton padi per hektar.
Produktivitas sawah organik yang lebih tinggi dibandingkan sawah konvensional memang tidak selalu berbanding lurus dengan penghasilan petani karena bisa saja harga hasil produksi lebih rendah dan/atau biaya produksi (lebih) tinggi. Petani padi organik di Indonesia sebetulnya tak mengalami kedua hal ini atau minimal dapat menghindarinya. Harga beras organik di kota-kota besar hingga saat ini masih lebih mahal dan cenderung stabil dibandingkan dengan harga beras hasil pertanian konvensional. Permintaan pada beras organik di kota besar, seperti Jakarta dan Bandung, juga cenderung meningkat sehingga pendapatan kotor petani padi organik dapat dipastikan lebih tinggi dibanding dengan petani padi secara konvensional.
Perbedaan biaya produksi padi organik dan padi konvensional terletak pada komposisinya. Sawah konvensional menggunakan benih, pupuk dan pestisida kimia yang harus dibeli, tetapi karena tak perlu memproduksi sendiri, pemakaian sarana produksi pertanian kimia ini akan menghemat biaya tenaga kerja. Sementara, sawah organik menggunakan benih, pupuk dan pestisida yang dapat dibuat sendiri oleh petani sehingga biaya bahan baku lebih rendah, tetapi akan menambah biaya tenaga kerja untuk mempersiapkannya. Menanam padi secara organik biasanya juga disertai penerapan System of Rice Intensification (SRI) yang sangat menghemat biaya benih.
Tantangan
Penerapan pertanian organik menghadapi beberapa tantangan. Pertama, ketersediaan pupuk kompos untuk mencukupi kebutuhan di awal penerapan sistem organik. Sawah yang semula ditanami dengan sistem konvensional, ketika dikonversi ke sistem organik membutuhkan pupuk kompos dalam jumlah besar sebagai proses ’detoksifikasi’. Masa transisi yakni konversi dari sistem konvensional ke sistem organik ini biasanya dua tahun atau empat musim tanam.
Kedua, menjadi petani organik dianggap lebih merepotkan: pupuk yang biasanya sudah tersedia meski membeli dari luar, kini harus dibuat dan dipersiapkan secara mandiri, begitu pula halnya dengan pestisida. Pertanian organik membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Ketiga, seperti disebutkan sebelumnya, konversi dari sistem konvensional ke sistem organik biasanya akan melalui masa transisi selama dua tahun, dan sepanjang masa transisi tersebut tak jarang produksi akan menurun drastis jika asupan pupuk kompos kurang. Keberadaan masa transisi menjadi disinsentif bagi petani untuk beralih ke sistem organik.
Salah satu keunggulan pertanian padi organik saat ini adalah harga beras organik yang lebih mahal ketimbang harga beras dari sawah konvensional. Untuk mendapatkan harga premium ini, sertifikasi menjadi penting. Biaya sertifikasi yang relatif mahal masih jadi tantangan berikutnya.
Produktivitas sawah organik terbukti lebih tinggi dibanding sawah konvensional. Sistem pertanian organik juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani karena produksi rata-rata yang lebih tinggi dapat diimbangi dengan biaya produksi yang lebih rendah, jika sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida) dibuat secara mandiri. Pertanian organik juga meningkatkan kedaulatan petani pelakunya dalam rantai pasokan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida).
Keunggulan lainnya, beras organik yang bebas pestisida kimia dianggap lebih baik bagi kesehatan. Dari sisi kelestarian lingkungan, dalam jangka panjang sistem pertanian padi organik tak hanya mengembalikan kesuburan lahan sawah, tetapi juga memperbaiki kualitas ekosistem. Pertanian organik identik dengan meningkatnya keanekaragaman hayati. Dari aspek budaya, sistem bertani organik ternyata juga dapat menjadi ajang menggali kearifan lokal. Resep membuat pestisida alami untuk menanggulangi serangga yang sama bisa berbeda antara satu lokasi dan lokasi lain. Keunggulan-keunggulan ini menjanjikan potensi pertanian padi organik dalam mewujudkan ketahanan pangan yang sesuai pembangunan berkelanjutan (sustainable development), konsep pembangunan yang berlandaskan tiga pilar: pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
Tugas kita sekarang mengatasi tantangan-tantangan di atas. Ketersediaan sarana produksi terutama pupuk kompos, di awal penerapan sistem organik harus dapat dijamin, dengan harga terjangkau. Penurunan produksi juga menyertai masa transisi. Untuk melewati masa transisi petani perlu mendapat bantuan finansial tanpa membuat mereka memiliki ketergantungan berkelanjutan. Setelah masa transisi terlewati, produktivitas mulai meningkat dan penyediaan pupuk dapat dilakukan secara mandiri oleh petani. Meski demikian, bimbingan/pendampingan masih tetap dibutuhkan. Jika bimbingan di lapangan dilakukan secara berkesinambungan, maka secara otomatis sudah ada jaminan bahwa hasil produksinya adalah beras organik. Jika jaminan ini kredibel di mata konsumen, sertifikasi yang berbiaya mahal dapat dipangkas.
SIWI NUGRAHENI
Kepala Pusat Studi Ilmu Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Langganan:
Postingan (Atom)