Bos RNI: Harga Daging Sapi di Darwin Rp 23.500/Kg, Dijual di RI Rp 95.000/Kg

Rabu, 4 Februari 2015

Jakarta -Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro mengaku heran dengan harga daging sapi beku impor di dalam negeri yang masih mencapai Rp 95.000/kg. Padahal harga daging sapi beku di negara asalnya di Australia hanya Rp 23.500/kg.

Menurut hitung-hitungan Ismed, seharusnya harga yang wajar daging sapi beku impor di dalam negeri Rp 60.000-70.000/kg. Artinya harga daging impor Rp 95.000/kg sudah sangat mahal.

"Di Darwin (Australia) harga daging sapi Rp 23.500/kg, sampai di Priok Rp 45.000 sudah dihitung ongkos transportasi. Kalau di pedagang Rp 60.000 seharusnya dan dia sudah dapat untung besar. Mengapa dijual dengan harga Rp 95.00/kg dan tidak pernah turun. Celakanya kita beli dan habis lagi," ungkap Ismed dengan nada tinggi di dalam Seminar Nasional Politik Ekonomi Ketahanan Pangan dalam Jokowinomics di Aula Nurcholish, Univeritas Paramadina Jakarta, Rabu (4/02/2015).

Ismed memperkirakan bisnis daging sapi di dalam negeri sudah dikuasai jaringan kartel. Ia mengungkapkan bukti adanya dugaan tersebut, yaitu saat pemerintah menugaskan Bulog menstabilkan harga daging di pasar, melalui penugasan mengimpor 3.000 ton daging sapi beku justru sulit laku, hingga butuh setahun lebih untuk laku terjual.

"Ketika Bulog impor 3.000 ton tidak bisa menstabilkan harga pasar bahkan tidak laku karena diserang daging katanya haram. Ini jelas sudah dikuasai kartel," tambahnya.

Menurut Ismed, dampak tingginya harga daging sapi di dalam negeri membuat konsumsi masyarakat pada komoditas ini sangat rendah. Setiap tahun setiap penduduk Indonesia rata-rata hanya mengkonsumsi daging sapi 1,8 kg atau lebih rendah dari Malaysia dan Singapura 15 kg/kapita/tahun, Filipina 7,5 kg/kapita/tahun bahkan Jerman dan Kanada mencapai 90 kg/kapita/tahun.

"Kalau dihitung harga daging Rp 90.000/kg flat jadi hitungannya makan daging hanya satu tahun sekali yaitu saat Idul Adha. Harga daging di Malaysia Rp 48.000/kg, kita Rp 95.000/kg tidak pernah turun. Pak Jokowi harus sudah harus punya (penanganan masalah ini)," tegasnya.

(wij/hen)

http://finance.detik.com/read/2015/02/04/125053/2823140/4/bos-rni-harga-daging-sapi-di-darwin-rp-23500-kg-dijual-di-ri-rp-95000-kg

Kepala Bulog Divre Jambi: Beras Boleh Dioplos

Selasa, 3 Februari 2015

JEJAK KASUS, JAMBI - Menanggapi pemberitaan penemuan beras yang diduga oplosan di gudang Perusahaan Daerah (PD) Sejahtera, Kepala Bulog Divre Jambi, Alwi Umri mengungkapkan, beras tersebut adalah legal dan diperdagangkan untuk umum. Pihaknya juga tidak bisa melarang kepada pemilik gudang untuk mengoplos beras premium milik Bulog, pasalnya belum ada larangan untuk mengganti kemasannya.

"Siapa saja boleh membeli beras premium milik bulog dalam bentuk kemasan 50 kg atau dikemas dalam bentuk 5 kg, 10 kg, dan 20 kg, karena beras premium milik bulog ini bisa dijual secara komersil, artinya beras ini memang diperdagangkan secara bebas dan tidak ada batasan, siapa saja boleh membeli dalam bentuk kemasan besar," tutur Alwi, menjawab atas temuan beras premium milik Bulog di gudang PD Sejahtera.

Alwi menambahkan, Perum Bulog pusat telah memerintahkan agar mempercepat penjualan Gula Kristal Putih (GKP) dan mengingat dalam waktu dekat Perum Bulog Divre Jambi akan mendatangkan stok PSO guna penyaluran raskin reguler, dan pihaknya telah meminta kesediaan beberapa mitra untuk menebus beras premium dan gula krisal putih yang masih tersisa yang semula pengambilannya secara bertahap menjadi dapat diambil sekaligus.

"Wajar saja pedagang menjual beras agak tinggi karena pedagang membeli beras harus mengambil gula, yang gulanya kebanyakan sudah meleleh. Jadi mereka rugi di gula. Makanya mereka mengambil keuntungan di beras.

"Jadi beras di gudang PD Sejahtera legal, karena mereka membeli beras premium dari bulog dari sejak awal Desember 2014 dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di Perum Bulog Divre Jambi," tandasnya. (ita)

http://www.jejakkasus.info/2015/02/kepala-bulog-divre-jambi-beras-boleh.html

Bulog Papua Berharap Nabire Produksi Beras

Senin, 2 Februari 2015

Jayapura, Jubi/Antara – Perum Bulog Divisi Regional Papua berharap Kabupaten Nabire yang terletak di sebelah utara Provinsi Papua, dapat memproduksi beras seperti Kabupaten Merauke yang berada di sebelah selatan provinsi itu.

“Kami berharap Kabupaten Nabire dapat memproduksi beras untuk memenuhi kebutuhan warga di daerah ini,” kata Kepala Divisi Regional (Kadivre) Perum Bulog Papua, Arif Madu ketika dihubungi dari Jayapura, Senin (2/2/2015).

Menurut Arif, sarana irigasi di Nabire sangat baik untuk sawah dan mudah dikembangkan hanya saja perlu dukungan dari kebijakan pemerintah setempat.
“Kami lihat Nabire memiliki sarana irigasi untuk sawah yang cukup bagus dan areal yang dikelola untuk persawahan juga cukup luas,” ujarnya.

Meski demikian, kata Arif, perlu peran pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian Nabire untuk mendorong produksi beras di daerah itu.
“Kami berharap wilayah utara Papua juga dapat memproduksi beras, salah satunya wilayah Nabire,” jelasnya.

Ia menambahkan Nabire diharapkan seperti wilayah Kabupaten Merauke yang sudah bisa memproduksi beras atau swasembada sendiri dan mampu memenuhi kebutuhan beras beberapa kabupaten yang ada di wilayah tersebut yakni Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat termasuk Kabupaten Yahukimo.

Sebelumnya, Arif mengatakan Subdivisi Perum Bulog Regional Merauke sudah mampu memproduksi beras dan sudah mampu berswasembada beras.

Pada 2014, Merauke memproduksi sebanyak 4.000 ton beras. Dari produksi itu, 500 ton dikirim ke Fakfak, 2.000 ton dikirim ke Sorong, 500 ton dikirim ke Manokwari dan 1.000 ton dikirim ke Biak. (*)

http://tabloidjubi.com/2015/02/02/bulog-papua-berharap-nabire-produksi-beras/

Sebanyak 14 Perusahaan BUMN Terancam Batal Mendapatkan PMN di RAPBN Perubahan 2015

Senin, 2 Februari 2015

InfoGaya – Sebanyak 14 perusahaan pelat merah terancam batal mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) RAPBN Perubahan 2015 setelah Komisi XI DPR RI menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang BUMN yang memiliki ‘rapor merah’.

Dalam surat Anggota VII BPK dengan nomor 21/S/IX/XX/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015 yang diarahkan kepada Menteri BUMN, Komisi VI (bidang BUMN) dan Komisi XI (bidang keuangan negara), sejumlah nama besar BUMN tercatat belum menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sehingga dinilai tidak bisa menerima PMN.

“Ada perusahaan-perusahaan yang bermasalah, laporan BPK. Dan sudah dibaca. Itu salah satu yang jadi landasan ,” ungkap Ketua Komisi XI Fadel Muhammad.

Dari sisi jumlah rekomendasi TLHP, Perum Perikanan menjadi yang tertinggi dengan 14 rekomendasi yang belum selesai atau tidak ditindaklanjuti, disusul oleh PT Aneka Tambang Tbk, PT Angkasa Pura (AP) II dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebanyak 12 rekomendasi. PT Antam sendiri merupakan BUMN yang mengajukan PMN terbesar pada RAPBN.

Perubahan 2015, Rp7 triliun, yang rencananya digunakan untuk pembangunan smelter anoda slime, sedangkan PT AP II sebesar Rp3 triliun dan PT KAI Rp2,75 triliun.

Sementara dari segi nilai, Perum Bulog mencetak angka tertinggi yaitu Rp1,68 triliun yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan dana subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin) tahun anggaran 2012-2013, disusul Perum Perumnas sebanyak Rp723,69 miliar dan PT Pelni Rp501,01 miliar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tercatat selama kurun waktu 2011-2013 ada penyelamatan kekayaan negara sebesar Rp16,9 triliun dari koreksi subsidi dan public service obligation (PSO).

Berikutnya, sebanyak Rp2,9 triliun dari koreksi cost recovery dan Rp146,035 miliar berupa penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara atau perusahaan.

Perusahaan Bermasalah berdasar Temuan BPK:

PT Aneka Tambang Tbk
PT Angkasa Pura II
Pelni
PT Garam
PT Pindad
PT Pelindo IV
PT KAI
Perum Perumnas
PT Perikanan Nusantara
PT Sang Hyang Seri
Perum Perikanan
PTPN IX
PTPN X
Perum Bulog

http://infogaya.com/nasional/sebanyak-14-perusahaan-bumn-terancam-batal-mendapatkan-pmn-di-rapbn-perubahan-2015.html

Warga Cikande Protes, Jatah Raskin Berkurang

Senin, 2 Februari 2015

CIKANDE – Warga Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, protes terhadap pemerintah yang mengurangi kuota beras untuk rakyat miskin (raskin) bagi masyarakat Sukatani. Tahun lalu, masyarakat Desa Sukatani yang mendapatkan raskin sebanyak 140 kepala keluarga (KK) lebih, tetapi tahun ini berkurang signifikan.

Informasi yang dihimpun Radar Banten, pada 2015, masyarakat Desa Sukatani yang mendapatkan jatah raskin hanya satu KK. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa resah karena mereka akan menjadi sasaran kemarahan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan raskin. Lantaran itu, pemerintah desa sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah kecamatan. Harapannya, jatah raskin untuk Desa Sukatani sesuai dengan kuota tahun 2014.

Sekretaris Desa Sukatani Rahmat mengatakan, pemerintah desa sudah mengetahui jatah raskin untuk desa tersebut hanya 15 kilogram per bulan. Informasi tersebut diperoleh dari Pemerintah Kecamatan Cikande. Setelah dipertanyakan terkait alasan mengapa Desa Sukatani hanya mendapatkan kuota raskin hanya untuk satu KK, pemerintah kecamatan menduga turunnya kuota raskin tersebut akibat penolakan pemerintah desa terhadap bantuan langsung tunai (BLT) dari kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dua tahun lalu.

Saat itu, kata dia, para ketua RT dan kepala desa sepakat menolak BLT karena data penerima bantuan tidak akurat. Warga yang memiliki mobil masuk dalam data penerima BLT. Oleh karena itu, daripada menimbulkan persoalan, pemerintah desa bersama pengurus RT sepakat menolak bantuan tersebut. “Kami kecewa kuota raskin untuk Desa Sukatani berkurang signifikan. Masa, Desa Sukatani yang mendapatkan raskin hanya satu orang? Padahal, jumlah keluarga miskin cukup banyak,” kata Rahmat kepada Radar Banten, Minggu (1/2/2015).

Ia berharap, pemerintah mengevaluasi kuota penerima raskin di Desa Sukatani. Dia yakin, masyarakat tidak akan berhenti mempertanyakan kebijakan tersebut. Mengingat, raskin sangat dibutuhkan masyarakat miskin di desa tersebut.“Mestinya, ketika ada pengurangan kuota raskin, pemerintah melakukan pendataan terlebih dahulu ke lapangan. Jangan tiba-tiba menetapkan kuota raskin tanpa melakukan survei terlebih dahulu,” tegasnya.

Di Cikande, lanjutnya, tidak hanya Desa Sukatani yang mendapatkan pengurangan jatah raskin dari pemerintah. Desa Gembor Udik yang tahun lalu mendapatkan jatah raskin untuk 200 lebih KK, kini yang mendapatkan raskin hanya delapan KK. Kondisi serupa terjadi di Desa Kamurang, dari 300 lebih penerima raskin tahun lalu, yang menerima raskin tahun ini jumlahnya hanya belasan orang saja. “Sama halnya dengan Desa Sukatani, Desa Gembor Udik dan Kamurang menolak BLT dua tahun lalu,” ungkapnya.

Rahmat pesimistis, data penerima raskin di tiga desa akan berubah. Buktinya, Desa Sukamaju di Kecamatan Kibin, dua tahun terakhir desa tersebut hanya mendapatkan jatah raskin untuk 27 KK, padahal jumlah keluarga miskin di sana lebih dari 35 KK. Pemerintah desa dan kecamatan protes terhadap pengurangan jatah raskin tersebut, tetapi tidak pernah direspons pemerintah pusat yang menjadi pemegang kebijakan dalam menentukan kuota raskin di daerah. “Tapi, kita tetap berharap, ada perubahan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Cikande Sukristyorini membenarkan, kuota raskin untuk tiga desa di Cikande berkurang. Kondisi tersebut diduga akibat penolakan pemerintah desa terhadap BLT yang digulirkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu. “Ya benar, jatah raskin untuk tiga desa berkurang drastis. Saya sudah upayakan ada perubahan, tapi sampai sekarang belum ada kabar menggembirakan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat,” ungkapnya. (tur/air/dwi)

http://www.radarbanten.com/read/berita/10/26208/Warga-Cikande-Protes-Jatah-Raskin-Berkurang.html

Petani Minta Tak Ada Impor

Senin, 2 Februari 2015

Padi Tumbuh Baik, Harga Gabah Kering Panen Tinggi

GROBOGAN, KOMPAS — Harga gabah kering panen hasil panen musim tanam pertama di sejumlah daerah di wilayah sistem irigasi Waduk Kedung Ombo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tinggi. Hasil panennya juga berlimpah. Petani berharap pemerintah tidak mengimpor beras.
Suminto (45), petani Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Minggu (1/2), di Grobogan, mengatakan, harga gabah kering panen (GKP) saat ini Rp 4.500–Rp 4.600 per kilogram (kg). Harga ini lebih tinggi daripada harga GKP tahun lalu, yakni Rp 3.500–Rp 4.000 per kg.

”Hasil panen juga berlimpah, 7-8 ton per hektar. Tahun lalu 6-6,5 ton per hektar. Panen bagus karena hujan merata dan tak berlebihan sehingga padi tumbuh dengan baik,” kata Suminto.

Ketua Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air Sistem Irigasi Waduk Kedung Ombo Kaspono mengatakan, wilayah sistem irigasi Waduk Kedung Ombo, seperti Grobogan, Pati, Kudus, dan Demak, memang tengah panen. Dari total sawah irigasi waduk seluas 63.000 hektar, sekitar 25.200 hektar atau 40 persen telah dipanen.

Saat ini, harga rata-rata GKP Rp 4.500 per kg atau lebih tinggi daripada harga pembelian pemerintah GKP 2014, yaitu Rp 3.300 per kg. Hasil panen di wilayah Grobogan, Kudus, Pati, dan Demak rata-rata sekitar 7,8 ton per ha.

”Hasil panen GKP di seluruh daerah di wilayah saluran irigasi Waduk Kedung Ombo diperkirakan 491.400 ton. Harga dan hasil panen musim tanam pertama ini sangat bagus. Kami berharap pemerintah tidak mengimpor beras agar harga gabah petani tidak jatuh,” katanya.

Kaspono berharap pemerintah tidak hanya bersandar pada Waduk Kedung Ombo untuk mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, perlu diikuti pembangunan waduk lain.

Di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu lalu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina mengatakan, Perum Bulog memiliki stok komersial 1,4 juta ton beras. Kemendag berharap stok itu bisa dibeli dan digunakan pemerintah sebagai cadangan beras. Dengan demikian, kebutuhan beras sebelum panen raya—yang diperkirakan puncaknya pada Maret 2015—bisa dipenuhi.

Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati berharap pembangunan waduk di kedua wilayah itu segera direalisasikan. Dengan demikian, swasembada beras bisa segera terealisasi.

Di Kecamatan Dawe, Kudus, ada Waduk Logung yang mampu menambah lahan pertanian 3.800 hektar. Pembangunan waduk dengan investasi Rp 620 miliar itu terkendala pembebasan lahan meski telah memasuki proses peletakan batu pertama.

Di Pati, Bupati Pati Haryanto berharap Waduk Randugunting segera direalisasikan. Selama ini, pembangunannya hanya sebatas rencana, belum ada langkah konkret. Waduk itu mampu mengairi 5.000 hektar sawah.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jateng akan memprioritaskan pembangunan lima waduk dengan dana dari pemerintah pusat Rp 2,1 triliun. Kelima waduk itu adalah Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar, Pidekso di Wonogiri, Logung di Kudus, Matenggeng di Cilacap, dan Kuningan di Jawa Barat, yang akan dimanfaatkan pula oleh warga Jateng.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng Prasetyo Budie Yuwono mengemukakan, Waduk Gondang dan Pidekso akan dikerjakan lebih dulu. Setelah itu, Waduk Logung menyusul dikerjakan. ”Selain untuk irigasi, waduk-waduk itu akan digunakan sebagai bahan baku air minum dan mengatasi banjir,” katanya. (HEN/MED)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150202kompas/#/18/

Beppenas: Kesejahteraan Petani Indikator Utama Kedaulatan Pangan

Sabtu, 31 Januari 2015

Jakarta (SIB)- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan bahwa kesejahteraan petani merupakan indikator utama dalam proses pelaksanaan kedaulatan pangan.

"Caranya dengan melakukan sejumlah pendekatan dengan target menaikkan kesejahteraan petani, baik pembebasan lahan atau memberi bibit gratis," kata Koordinator Perencana Utama Bappenas bidang Ketahanan Pangan Budi Santosa di Jakarta, Jumat.

Bappenas menilai permasalahan yang kerap dihadapi petani antara lain pengelolaan pasca panen yang rendah, sempitnya kepemilikan lahan, infrastruktur yang kurang mendukung, hingga rendahnya tingkat pendidikan.

Selama ini sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sekitar 14-15 persen.

Untuk sektor perkebunan dan peternakan sekitar dua persen, perikanan tiga persen, kehutanan satu persen, dan tanaman bahan makanan 7,5 persen.

Dia menuturkan, cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani ialah dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan gratis.

"Kita mengetahui penghasilan petani tidak banyak, dan dari pemasukannya tersebut banyak teralokasi kepada urusan pendidikan dan kesehatan. Akan lebih bijak jika pemerintah bisa mengeluarkan subsidi bagi mereka," tutur Budi, menjelaskan.

Selain itu, upaya lain yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan ialah dengan memperluas atau memperbaiki kualitas lahan pertanian.

Berdasarkan data yang dipaparkan rasio lahan di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan sejumlah negara pertanian lain di dunia, dengan luas per kapita 337 meter persegi/orang.

Negara ASEAN lain seperti Thailand memiliki rasio 5.230 meter persegi/orang, Vietnam 960 meter persegi/orang, dan Australia dengan rasio terbesar yaitu 26.100 meter persegi/orang.

Sebelumnya, pengamat pertanian IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan, petani akan menjadi kunci bagi keberhasilan program pembangunan kedaulatan pangan.

"Kuncinya ialah bukan dengan menempatkan petani sebagai obyek kebijakan, tapi menempatkan mereka sebagai subyek," ucap Andreas, Rabu (21/1).

Petani harus berperan aktif, bekerjasama dengan peneliti atau pakar pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada yang lebih muda, sehingga terjadi tukar-menukar pengalaman atau transfer teknologi, tukasnya. (Ant/f)

http://hariansib.co/view/Opini/45160/Beppenas--Kesejahteraan-Petani-Indikator-Utama-Kedaulatan-Pangan.html#.VM1v09KsUXs