Selasa, 4 November 2014
DENGAN akan diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada awal 2015 nanti, Indonesia harus segera berbenah dengan segala kekurangannya untuk bersiap menghadapi gempuran hasil produksi pertanian dari negara-negara lain, yang memiliki potensi harga jual lebih murah serta kualitas produk yang jauh lebih baik.
Kenyataannya, masyarakat semakin banyak mengemari dan memilih atas hasil impor produk pertanian dari negara lain dan sudah banyak beredar luas di pasar tradisional. Badan Pusat Statistik (BPS-2014) mencatat grafik impor produk pertanian dalam kurun waktu sepuluh tahun, yakni dari 2003-2013, terus meningkat. Pada 2003, impor produk pertanian Indonesia di angka USD3,34 miliar, dan selama sepuluh tahun kemudian terjadi peningkatan empat kali lipat angkanya menjadi USD14,9 miliar.
Adanya lonjakan impor produk pertanian tersebut dari tahun ke tahun, terutama impor holtikultura disebabkan oleh tidak sebandingnya produktivitas di bidang pertanian dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Ini tercermin dari potret luas lahan pertanian yang semakin menurun hingga mencapai lebih dari 5 juta hektare (ha) atau menurun sebesar 16,32 persen dari 2003, tercacat seluas 31,2 juta ha menjadi 26 juta ha di 2013.
Kurang mampunya memenuhi kebutuhan konsumsi produk pertanian nasional juga terlihat dari kemampuan modal para petani Indonesia yang masih sangat minim, akses kredit dan teknologi yang terbatas, dan musim yang bersifat anomali, serta distribusi produk pertanian ke seluruh wilayah pemasaran yang juga masih sangat terbatas.
Untuk menyelamatkan pertanian dan memperkuat kedaulatan pangan yang berorientasi kepada kesejahteraan para petani serta pemenuhan kebutuhan konsumsi nasional, maka perubahan dari sejumlah alternatif kebijakan yang memungkinkan untuk segera dilakukan dalam jangka pendek adalah perubahan strategis kebijakan atas distribusi pertanian.
Mengubah Kebijakan Distribusi Pertanian
Demi mencegah semakin meluasnya krisis ketahanan pangan di Indonesia, sesungguhnya kebijakan distribusi pangan hasil olahan pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan. Poin terpenting adalah perubahan kebijakan distribusi pertanian harus segera dilaksanakan, antara lain:
* Pengaturan tata niaga bahan pangan perlu diatur oleh suatu Badan Pemerintah, dan jangan diserahkan pada mekanisme pasar yang sifatnya oligopoli, dan bahkan untuk komoditas tertentu di monopoli oleh beberapa korporasi;
* Menetapkan harga dasar terutama bagi kebutuhan pokok yang dapat menutupi ongkos produksi dan memberikan kehidupan yang layak kepada keluarga petani. Harga tersebut tidak boleh tergantung kepada harga Internasional karena tidak berkorelasi langsung dengan ongkos produksi dan keuntungan, harga harus sesuai dengan ongkos produksi dan keuntungan petani, namun sesuai juga dengan kemampuan masyarakat konsumen dan tidak merugikan;
* Melakukan pengaturan ekspor-impor produk pertanian disesuaikan dengan kebutuhan dan bukan melihat profit/keuntungan yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan ketika kebutuhan pangan di dalam negeri belum terpenuhi maka tidak melakukan ekspor bahan pangan ke luar negeri, disamping itu untuk melindungi petani di dalam negeri dari praktek dumping produk pertanian luar negeri dengan cara tidak mengurangi ataupun menghapuskan pajak impor;
* Peran pemerintah, dalam hal ini Bulog, sebagai lembaga yang berperan menjaga stabilitas harga dan persediaan pangan di dalam negeri, secara luas harus ditegakkan kembali terutama menyangkut bahan pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, minyak goreng dan gula. Selain itu Bulog bisa menjalankan fungsinya sebagai Public Service Obligation bukan semata-mata sebagai lembaga pencari laba justru harus sebagai lembaga penyangga pangan yang memiliki kewenangan dan fungsi sebagai pelayanan publik;
* Yang terakhir, pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk mencegah terjadinya spekulasi hasil produk pertanian yang dapat merugikan masyarakat luas, dengan perlu melakukan investigasi dan penyelidikan menyeluruh terhadap kemungkinan penimbunan bahan pangan yang kerap dilakukan oleh para pelaku bisnis pangan dan para spekulan dalam mencari keuntungan.
Orientasi Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan
Kebijakan ketahanan pangan sangat penting artinya untuk menjamin kecukupan penyediaan pangan secara nasional. Tetapi karena kebijakan ketahanan pangan yang selama ini menjadi acuan bagi pembangunan pertanian di Indonesia, dirasakan masih kurang menaruh perhatian yang lebih terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dikatakan belum mencukupi.
Secara konseptual, kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 Tentang Pangan, dikatakan bahwa negara melindungi sistem produksi pertanian serta perdagangannya untuk mencapai sistem pertanian yang berkelanjutan dan mandiri. Selain itu, dalam kedaulatan pangan juga mencakup proteksi dan mengatur kebijakan pertanian nasional dalam melindungi pasar domestik dari sistem dumping negara lain agar kelebihan produksinya dapat dijual murah, pengaturan impor sektor pertanian perlu lebih diawasi dengan sangat serius.
Bahan pangan yang dapat diproduksi di dalam negeri perlu lebih dikembangkan sehingga peningkatan produksi dapat segera teralisasi serta ketersediaan lahan berkelanjutan untuk petani dapat secepatnya di jamin oleh pemerintah.
Dengan demikian, kedaulatan pangan, kedaulatan petani, dan kedaulatan negara merupakan satu kesatuan utuh karena ketiganya saling mempengaruhi dan saling mendukung. Tegasnya perlu perubahan pandangan yang lebih maju, dari hanya sekedar mencapai ketahanan pangan menuju terwujudnya kedaulatan pangan nasional dengan mensyaratkan perwujudan kedaulatan petani dan kedaulatan negara.
Oleh: Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si
Sekretariat Kabinet (Setkab) Republik Indonesia
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/04/313938/mencapai-kedaulatan-pangan
Selasa, 04 November 2014
2015, Raskin Disalurkan Lewat e-money
Senin, 3 November 2014
FAJARONLINE – Pemerintah bakal menerapkan sistem baru untuk mendistribusikan bantuan beras miskin (raskin). Program raskin tersebut nantinya diluncurkan mengusung konsep elektronik money (e-money) dengan bekerjasama dengan pihak perbankan. “Tahun ini kita memang sudah mendistribusikan beras untuk raskin. Ke depan, masyarakat tidak diberi beras, melainkan e-money di rekening mereka,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno di kantornya, Jakarta, Senin 3 November.
Rini juga menjelaskan, nantinya uang elektronik tersebut juga bisa digunakan untuk membeli beras saja, tapi tidak untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk saat ini program tersebut masih disempurnakan di Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan adanya e-money tersebut masyarakat bisa memilih beras sesuai kebutuhannya. ”Mereka bisa menentukan kualitas beras apa yang mau dikonsumsi, kualitas beras kan beraneka ragam, ada yang lebih mahal ada yang murah,” terangnya.
Rencananya program ini akan diterapkan 2015. Rini yakin program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo itu bakal berhasil dan tepat sasaran untuk masyarakat. ”Insya Allah untuk 2015, ini memang program bapak presiden. Beliau menekankan bansos harus tepat sasaran, pemanfaatannya tepat, bukan untuk konsumtif, tetapi bagaimana optimal dan produktif,” tegas mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu. (jpnn)
FAJARONLINE – Pemerintah bakal menerapkan sistem baru untuk mendistribusikan bantuan beras miskin (raskin). Program raskin tersebut nantinya diluncurkan mengusung konsep elektronik money (e-money) dengan bekerjasama dengan pihak perbankan. “Tahun ini kita memang sudah mendistribusikan beras untuk raskin. Ke depan, masyarakat tidak diberi beras, melainkan e-money di rekening mereka,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno di kantornya, Jakarta, Senin 3 November.
Rini juga menjelaskan, nantinya uang elektronik tersebut juga bisa digunakan untuk membeli beras saja, tapi tidak untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk saat ini program tersebut masih disempurnakan di Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan adanya e-money tersebut masyarakat bisa memilih beras sesuai kebutuhannya. ”Mereka bisa menentukan kualitas beras apa yang mau dikonsumsi, kualitas beras kan beraneka ragam, ada yang lebih mahal ada yang murah,” terangnya.
Rencananya program ini akan diterapkan 2015. Rini yakin program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo itu bakal berhasil dan tepat sasaran untuk masyarakat. ”Insya Allah untuk 2015, ini memang program bapak presiden. Beliau menekankan bansos harus tepat sasaran, pemanfaatannya tepat, bukan untuk konsumtif, tetapi bagaimana optimal dan produktif,” tegas mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu. (jpnn)
Bulog Maluku Segera Bangun Gudang di Saumlaki
Senin, 3 November 2014
Ambon (Antara Maluku) Perum Bulog Maluku dalam waktu dekat membangun gudang penampungan beras di Kota Saumlaki, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).
"Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sedang mengurus surat akte hiba tanah, dan melibatkan DPRD Samlaki dalam kepengurusannya," kata Kepala Devisi Regional (Divre) Perum Bulog Maluku Faisal Assagaff di Ambon, Senin.
Pemda MTB tidak bisa mengurus dan memberikan kepada Bulog Maluku secara langsung, lanjutnya, kalau tidak melalui persetujuan DPRD setempat.
Faisal mengatakan gudang tersebut akan segera dibangun setelah Bulog Maluku mendapatkan surat akte hibah dan mengurus setifikat tanahnya.
"Selama ini kebutuhan beras bagi masyarakat di Kabupaten MTB, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) didatangkan dari gudang Bulog yang ada di Kota Tual," katanya.
Jadi kalau gudang sudah ada di Saumlaki, lanjutnya, maka penyaluran beras ke Kabupaten MBD sudah tidak perlu lagi didatangkan dari Tual tetapi dari Samlaki saja terutama beras untuk keluarga miskin (Raskin).
Selain itu, Provinsi Maluku ini juga masuk dalam daftar wilayah bencana, seperti rawan pangan musim ombak dan angin kencang yang selalu terjadi di daerah tersebut sudah bisa teratasi, terutama penyaluran bantuan beras tidak perlu dari Ambon atau Tual tetapi cukup dari Saumlaki.
Dia menambahkan bahwa sebenarnya awal tahun 2014 ini sudah bisa dilaksanakan pembangunan gudang tersebut, namun karena belum memiliki sertifikat maka tertunda lagi.
"Jadi kita tunggu saja, kalau sampai surat akte hiba tanah sudah ada maka pengurusan sertifikat tidak makan waktu yang lama lagi sebab sudah ada bukti akte hiba," ujarnya.
Ditanya soal penyaluran Raskin tahun 2015, Faisal mengatakan, diharapkan pada bulan Januari 2015 sudah bisa disalurkan sebab jatahnya sudah turun dari Pemerintah Pusat sejak bulan Oktober 2014.
"Kita sedang menunggu surat petunjuk pelaksanaan dari Gubernur dilanjutkan dengan petunjuk teknis dari para Bupati dan Wali Kota sehingga pelaksanaan penyaluran bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Sementara raskin Provinsi Maluku tahun 2015 masih tetap sama dengan jatah tahun 2014 yang tercatat sebanyak 21.568.500 kilogram (KG), katanya.
Raskin itu disalurkan kepada 119.825 Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) yang tersebar di 11 kabupaten dan kota, begitu juga dengan jumlah yang diterima keluarga penerima manfaat yakni tiap KK sebanyak 15 kg/bulan dengan harga Rp1.600/kilogram.
http://www.antaramaluku.com/berita/25900/bulog-maluku-segera-bangun-gudang-di-saumlaki
Ambon (Antara Maluku) Perum Bulog Maluku dalam waktu dekat membangun gudang penampungan beras di Kota Saumlaki, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).
"Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sedang mengurus surat akte hiba tanah, dan melibatkan DPRD Samlaki dalam kepengurusannya," kata Kepala Devisi Regional (Divre) Perum Bulog Maluku Faisal Assagaff di Ambon, Senin.
Pemda MTB tidak bisa mengurus dan memberikan kepada Bulog Maluku secara langsung, lanjutnya, kalau tidak melalui persetujuan DPRD setempat.
Faisal mengatakan gudang tersebut akan segera dibangun setelah Bulog Maluku mendapatkan surat akte hibah dan mengurus setifikat tanahnya.
"Selama ini kebutuhan beras bagi masyarakat di Kabupaten MTB, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) didatangkan dari gudang Bulog yang ada di Kota Tual," katanya.
Jadi kalau gudang sudah ada di Saumlaki, lanjutnya, maka penyaluran beras ke Kabupaten MBD sudah tidak perlu lagi didatangkan dari Tual tetapi dari Samlaki saja terutama beras untuk keluarga miskin (Raskin).
Selain itu, Provinsi Maluku ini juga masuk dalam daftar wilayah bencana, seperti rawan pangan musim ombak dan angin kencang yang selalu terjadi di daerah tersebut sudah bisa teratasi, terutama penyaluran bantuan beras tidak perlu dari Ambon atau Tual tetapi cukup dari Saumlaki.
Dia menambahkan bahwa sebenarnya awal tahun 2014 ini sudah bisa dilaksanakan pembangunan gudang tersebut, namun karena belum memiliki sertifikat maka tertunda lagi.
"Jadi kita tunggu saja, kalau sampai surat akte hiba tanah sudah ada maka pengurusan sertifikat tidak makan waktu yang lama lagi sebab sudah ada bukti akte hiba," ujarnya.
Ditanya soal penyaluran Raskin tahun 2015, Faisal mengatakan, diharapkan pada bulan Januari 2015 sudah bisa disalurkan sebab jatahnya sudah turun dari Pemerintah Pusat sejak bulan Oktober 2014.
"Kita sedang menunggu surat petunjuk pelaksanaan dari Gubernur dilanjutkan dengan petunjuk teknis dari para Bupati dan Wali Kota sehingga pelaksanaan penyaluran bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Sementara raskin Provinsi Maluku tahun 2015 masih tetap sama dengan jatah tahun 2014 yang tercatat sebanyak 21.568.500 kilogram (KG), katanya.
Raskin itu disalurkan kepada 119.825 Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) yang tersebar di 11 kabupaten dan kota, begitu juga dengan jumlah yang diterima keluarga penerima manfaat yakni tiap KK sebanyak 15 kg/bulan dengan harga Rp1.600/kilogram.
http://www.antaramaluku.com/berita/25900/bulog-maluku-segera-bangun-gudang-di-saumlaki
Senin, 03 November 2014
Harga Raskin Tak Akan Naik Tahun 2015
Senin, 3 November 2014
Palu- Kepala Perum Bulog Sulawesi Tengah, Mar'uf mengatakan, pemerintah pada 2015 dipastikan tidak menaikkan harga raskin atau beras subsidi untuk warga miskin tetap sama seperti sebelumnya.
"Harga raskin 2015 tetap yaitu Rp1.600,00/kg," katanya di Palu, Minggu (02/11/2014).
Ia mengatakan pagu raskin untuk rumah tangga sasaran (RTS) tahun depan sudah ditetapkan pemerintah pusat.
Bulog Sulteng, katanya, sudah mendapatkan alokasi pagu beras subsidi untuk 2015 yang jumlahnya masih sama dengan sebelumnya yakni sekitar 36 ribu ton.
Pemerintah juga tidak menaikkan harga maupun jatah raskin untuk setiap RTS tetap sebanyak 15 kilogram per kepala keluarga (kk).
Mar'uf mengatakan Januari 2015 jatah raskin untuk RTS di seluruh kabupaten dan kota di Sulteng langsung disalurkan karena jatah maupun harganya tidak berubah.
"Jadi awal Januari 2015,jatah raskin sudah bisa langsung didistribusikan kepada RTS di setiap kabupaten dan kota di Sulteng," katanya.
Menjawab pertanyaan, Mar'uf menjamin stok beras yang ada di gudang Bulog Sulteng saat ini masih memadai hingga beberapa bulan ke depan.
Bulog Sulteng masih menguasai stok beras di gudang sebanyak 14.000 ton yang sebagian besar merupakan hasil pengadaan lokal dan sebagian lagi pasokan dari luar daerah.
Selain masih menguasai stok dalam jumlah memadai, pengadaan lokal juga masih terus digenjot dalam dua bulan terakhir ini. Saat ini sedang panen raya di Kabupaten Banggai dan Bulog setempat berusaha untuk membeli beras petani sebanyak mungkin.
Ny Lisa (56), seorang penerima raskin di Palu menyatakan gembira pemerintah Presiden Jokowi masih melanjutkan program beras subsidi tersebut.
Program ini masih dibutuhkan masyarakat, khususnya yang selama ini mendapatkan raskin. "Raskin sangat membantu warga miskin," katanya. (AY)
Palu- Kepala Perum Bulog Sulawesi Tengah, Mar'uf mengatakan, pemerintah pada 2015 dipastikan tidak menaikkan harga raskin atau beras subsidi untuk warga miskin tetap sama seperti sebelumnya.
"Harga raskin 2015 tetap yaitu Rp1.600,00/kg," katanya di Palu, Minggu (02/11/2014).
Ia mengatakan pagu raskin untuk rumah tangga sasaran (RTS) tahun depan sudah ditetapkan pemerintah pusat.
Bulog Sulteng, katanya, sudah mendapatkan alokasi pagu beras subsidi untuk 2015 yang jumlahnya masih sama dengan sebelumnya yakni sekitar 36 ribu ton.
Pemerintah juga tidak menaikkan harga maupun jatah raskin untuk setiap RTS tetap sebanyak 15 kilogram per kepala keluarga (kk).
Mar'uf mengatakan Januari 2015 jatah raskin untuk RTS di seluruh kabupaten dan kota di Sulteng langsung disalurkan karena jatah maupun harganya tidak berubah.
"Jadi awal Januari 2015,jatah raskin sudah bisa langsung didistribusikan kepada RTS di setiap kabupaten dan kota di Sulteng," katanya.
Menjawab pertanyaan, Mar'uf menjamin stok beras yang ada di gudang Bulog Sulteng saat ini masih memadai hingga beberapa bulan ke depan.
Bulog Sulteng masih menguasai stok beras di gudang sebanyak 14.000 ton yang sebagian besar merupakan hasil pengadaan lokal dan sebagian lagi pasokan dari luar daerah.
Selain masih menguasai stok dalam jumlah memadai, pengadaan lokal juga masih terus digenjot dalam dua bulan terakhir ini. Saat ini sedang panen raya di Kabupaten Banggai dan Bulog setempat berusaha untuk membeli beras petani sebanyak mungkin.
Ny Lisa (56), seorang penerima raskin di Palu menyatakan gembira pemerintah Presiden Jokowi masih melanjutkan program beras subsidi tersebut.
Program ini masih dibutuhkan masyarakat, khususnya yang selama ini mendapatkan raskin. "Raskin sangat membantu warga miskin," katanya. (AY)
Ketahanan Pangan versus Kedaulatan Pangan Menurut Jokowi
Minggu, 2 November 2014
Presiden Joko Widodo menekankan perbedaan mendasar tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Dalam akun facebooknya “Ir H Joko Widodo”, Presiden menyatakan tujuan dibentuknya pemerintahan 5 tahun ke depan dalam kabinet kerja adalah dalam rangka menyongsong visi besar kedaulatan pangan.
Berikut penjelasan presiden tentang perbedaan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan sebagaimana dikutip dari akun facebooknya, Minggu (2/11):
“Ketahanan pangan itu beda dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan itu "hanya" sekedar bahan pangan itu "ada" di gudang-gudang logistik dan di pasar-pasar. Tapi bahan pangan itu darimana tidak jadi soal, dari impor atau lokal tak dipikirkan, yang penting ada.
Kalau "kedaulatan pangan" itu bahan pangan ada, kita produksi sendiri dan kita kuat dalam pemasaran, bahkan pangan yang kita hasilkan dari pertanian kita bisa menguasai pasar-pasar di luar negeri. Kita berdaulat atas sumber pangan kita, bila terjadi kekacauan di luar negeri, cadangan logistik kita masih kuat karena hasil pangan kita lebih dari cukup memenuhi kebutuhan rakyat.
Dalam pemerintahan Kabinet Kerja, yang dituju adalah "Kedaulatan Pangan" memang panjang jalan menuju itu, karena kita harus melawan banyak hambatan namun kita sudah bertekad ke arah sana.
Dalam politik kedaulatan pangan, negara hadir ketika bawang merah kita dimainkan mafia impor, negara hadir ketika gula diselundupkan, negara hadir untuk memberantas semua itu termasuk mengganyang mafia impor daging sapi yang bermain kuota.
Visi terbesar dari kedaulatan pangan adalah ketika hasil pangan dari bumi Indonesia melimpah ruah di pasar lokal maupun pasar luar negeri. Setidak-tidaknya di negara-negara ASEAN kita harus menjadi negara terbesar dalam memproduksi komoditas pangan”.
http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-15/3674/ketahanan-pangan-versus-kedaulatan-pangan-menurut-jokowi#.VFY6hjSsXyQ
Presiden Joko Widodo menekankan perbedaan mendasar tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Dalam akun facebooknya “Ir H Joko Widodo”, Presiden menyatakan tujuan dibentuknya pemerintahan 5 tahun ke depan dalam kabinet kerja adalah dalam rangka menyongsong visi besar kedaulatan pangan.
Berikut penjelasan presiden tentang perbedaan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan sebagaimana dikutip dari akun facebooknya, Minggu (2/11):
“Ketahanan pangan itu beda dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan itu "hanya" sekedar bahan pangan itu "ada" di gudang-gudang logistik dan di pasar-pasar. Tapi bahan pangan itu darimana tidak jadi soal, dari impor atau lokal tak dipikirkan, yang penting ada.
Kalau "kedaulatan pangan" itu bahan pangan ada, kita produksi sendiri dan kita kuat dalam pemasaran, bahkan pangan yang kita hasilkan dari pertanian kita bisa menguasai pasar-pasar di luar negeri. Kita berdaulat atas sumber pangan kita, bila terjadi kekacauan di luar negeri, cadangan logistik kita masih kuat karena hasil pangan kita lebih dari cukup memenuhi kebutuhan rakyat.
Dalam pemerintahan Kabinet Kerja, yang dituju adalah "Kedaulatan Pangan" memang panjang jalan menuju itu, karena kita harus melawan banyak hambatan namun kita sudah bertekad ke arah sana.
Dalam politik kedaulatan pangan, negara hadir ketika bawang merah kita dimainkan mafia impor, negara hadir ketika gula diselundupkan, negara hadir untuk memberantas semua itu termasuk mengganyang mafia impor daging sapi yang bermain kuota.
Visi terbesar dari kedaulatan pangan adalah ketika hasil pangan dari bumi Indonesia melimpah ruah di pasar lokal maupun pasar luar negeri. Setidak-tidaknya di negara-negara ASEAN kita harus menjadi negara terbesar dalam memproduksi komoditas pangan”.
http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-15/3674/ketahanan-pangan-versus-kedaulatan-pangan-menurut-jokowi#.VFY6hjSsXyQ
Sabtu, 01 November 2014
Rini Minta Bulog Kaji Ulang Program Raskin
Jumat, 31 Oktober 2014
Jakarta, HanTer - Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta Perum Bulog segera merevisi program-program yang dijalankan untuk mendukung pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan nasional. Termasuk diminta untuk melakukan review soal kebijakan beras miskin (raskin).
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seharusnya keluarga-keluarga ini mendapatkan uang, kemudian mereka dapat membeli beras," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/10).
Rini mengatakan, direksi Bulog merupakan BUMN pertama yang dipanggil karena Bulog adalah satu instansi yang dapat mendukung program kedaulautan pangan. Untuk itu, perlu dilakukan revisi untuk meningkatkan kemakmuran petani, karena pertanian adalah sektor yang dapat menambah kesejahteraan rakyat indonesia.
Bulog memiliki lokasi aktivitas cukup besar, yakni mencapai 5.600 titik. "Kami melihat Bulog sebagai perusahaan 'logistic company' yang dapat betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga mereka bisa memperbaiki sistem perdagangan dari produk-produk pertanian,'' ujarnya.
Untuk itu, menurut dia, Bulog diminta menyiapkan kajian menyeluruh soal pembelian produk-produk pertanian.
Dengan begitu, kata Rini, petani dapat mengetahui kapan secara jelas kapan menanam, masa panen, biaya penanaman, harga produk hasil pertanian, penambahan margin pendapatan, sehingga petani dapat mengukur kemampuan hidup dalam berapa bulan tertentu.
"Kajian yang kami minta meliputi komoditas seperti beras, gula, cabai, dan bawang merah," katanya.
http://www.harianterbit.com/read/2014/10/31/10558/21/21/Rini-Minta-Bulog-Kaji-Ulang-Program-Raskin
Jakarta, HanTer - Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta Perum Bulog segera merevisi program-program yang dijalankan untuk mendukung pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan nasional. Termasuk diminta untuk melakukan review soal kebijakan beras miskin (raskin).
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seharusnya keluarga-keluarga ini mendapatkan uang, kemudian mereka dapat membeli beras," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/10).
Rini mengatakan, direksi Bulog merupakan BUMN pertama yang dipanggil karena Bulog adalah satu instansi yang dapat mendukung program kedaulautan pangan. Untuk itu, perlu dilakukan revisi untuk meningkatkan kemakmuran petani, karena pertanian adalah sektor yang dapat menambah kesejahteraan rakyat indonesia.
Bulog memiliki lokasi aktivitas cukup besar, yakni mencapai 5.600 titik. "Kami melihat Bulog sebagai perusahaan 'logistic company' yang dapat betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga mereka bisa memperbaiki sistem perdagangan dari produk-produk pertanian,'' ujarnya.
Untuk itu, menurut dia, Bulog diminta menyiapkan kajian menyeluruh soal pembelian produk-produk pertanian.
Dengan begitu, kata Rini, petani dapat mengetahui kapan secara jelas kapan menanam, masa panen, biaya penanaman, harga produk hasil pertanian, penambahan margin pendapatan, sehingga petani dapat mengukur kemampuan hidup dalam berapa bulan tertentu.
"Kajian yang kami minta meliputi komoditas seperti beras, gula, cabai, dan bawang merah," katanya.
http://www.harianterbit.com/read/2014/10/31/10558/21/21/Rini-Minta-Bulog-Kaji-Ulang-Program-Raskin
Langganan:
Postingan (Atom)