Anggaran Ideal Kedaulatan Pangan Diusulkan 20% dari APBN

Rabu, 15 Oktober 2014

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wahyu Jatmiko menyatakan, idealnya anggaran untuk mewujudkan kedaulatan pangan pada masa pemerintahan Jokowi-JK harus dialokasikan sebesar 20% dari APBN.

"Sekarang trennya anggaran untuk pangan hanya 5% dari APBN. Sedangkan aturan dari Badan Pangan Dunia mengisyaratkan jika Indonesia ingin berdaulat atas pangan maka harus menyediakan anggaran rata-rata sebesar 20% dari APBN," katanya menyambut Hari Pangan Dunia di Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Dia menjelaskan, anggaran ini nantinya dialokasikan untuk pengembangan industri pengolahan pangan yang dikuasai oleh industri kecil berbasis masyarakat sekitar dan kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil. "Kalau APBN sekarang Rp2.000 triliun maka sekitar Rp400 triliun dialokasikan untuk membangun kemandirian yang semuanya harus berbasis lokalitas dan produsen pangan skala kecil," ujar dia.

Dia mengatakan untuk menuju kedaulatan pangan basisnya dari penghasil pangan skala kecil dan itu sejalan dengan ketentuan Badan Pangan Dunia yang menyatakan 2014 Indonesia harus memfokuskan kepada petani keluarga karena mereka telah menyumbangkan lebih dari 50% produksi pangan dunia.

"Sementara Indonesia malah aneh, selama 10 tahun periode 2003-2013 telah kehilangan lima juta petani di tingkat rumah tangga petani dari jumlah total 31 juta petani menjadi 26 juta petani yang sekarang," ucapnya.

Hal senada diungkapkan Koordinator Pokja Beras ADS Said Abdullah, yang mengatakan, jika pemerintahan baru memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan ketersedian pangan di dalam negeri maka dapat menjadi langkah awal yang berarti bagi kedaulatan pangan Indonesia.

"Pemerintah baru harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani karena kalau petani sejahtera maka proses produksi akan terjadi dengan sendirinya," tukasnya.

Data Badan Pangan Dunia menyebutkan, keluarga petani merupakan penghasil pangan dunia, dari 570 juta hektar lahan pertanian, 500 juta dimiliki oleh keluarga petani seluruh dunia dan mereka menghasilkan lebih dari 57% produksi pangan di dunia.  (Antara)

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/15/305334/anggaran-ideal-kedaulatan-pangan-diusulkan-20-dari-apbn

Kedaulatan Pangan Harus Jadi Perhatian

Rabu, 15 Oktober 2014

JAKARTA, KOMPAS  — Salah satu pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah membangun kedaulatan pangan. Hal itu penting karena kondisi kedaulatan pangan di Indonesia hari ini masih sama dengan kondisi pada masa penjajahan Belanda.
Harapan itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon, Selasa (14/10), di Jakarta, dalam diskusi bulanan Perhimpunan Jurnalis Indonesia bertema ”Membangun Kedaulatan Pangan antara Mimpi dan Kenyataan”.

”Karena itu, dalam membangun kedaulatan pangan, pemimpin negeri ini harus berani membongkar, membangun, membongkar lagi, dan membangun lagi fondasi pertanian, sampai betul-betul berpihak kepada rakyat. Kalau sekali bongkar saja, puing-puing lama birokrasi masih bisa bergabung lagi. Karena itu, perlu dibongkar lagi dan jangan bosan melakukan perbaikan sampai betul-betul sistemnya peduli kepada petani dan rakyat,” ujar Dillon.

Selain Dillon, Guru Besar Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Abubakar Kasim, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan Permana hadir sebagai pembicara.

Menurut Dillon, soal kedaulatan pangan, Indonesia harus mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan segala alat atau kebijakan yang dimiliki bangsa dalam kondisi apa pun.

Abubakar mengatakan, Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk membangun kedaulatan pangan. Apalagi, masih banyak lahan di sejumlah daerah yang telantar. (MAM)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141015kompas/#/19/

Beras Gudang Bulog Karanganyar, Melimpah

Rabu, 15 Oktober 2014

KARANGANYAR (KRjogja.com)- Distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) Karanganyar tahun ini berpungkas pada awal bulan ini. Di sisi lain, Badan Urusan Logistik (Bulog) Karanganyar masih memiliki stok beras 5.200 ton yang belum jelas penggunaannya.“Hingga saat ini seluruh jatah distribusi raskin Kabupaten Karanganyar sudah selesai. Memang belum ada arahan lebih lanjut program itu, sedangkan di gudang kami tersedia sampai 5.200 ton yang siap kapan saja didistribusikan asalkan pemerintah memberi instruksi,” kata Kepala Gudang Bulog, Joko Suwondo, Selasa (14/10/2014).

Dikatakan, uang tebus raskin Desember yang didistribusikan 9 Oktober lalu telah diterima lunas Bulog. Pada beberapa bulan sebelumnya, Bulog menyalurkan raskin dobel sesuai instruksi Pemprov ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di 17 kecamatan, diantaranya saat jelang bulan Ramadan dan pada momentum Lebaran. Dimana, masing-masing penerima berhak mendapatkan 15 kilo beras senilai harga tebus Rp 1.600 per kilogram.

Menurut Joko Suwondo, stok ribuan ton beras di gudangnya dipastikan tahan lama sampai Mei 2015. Diharapkan, pemerintah pusat segera menerbitkan aturan pendistribusian raskin mengingat barang bersubsidi itu memiliki masa tahan yang terbatas. Sementara itu akibat belum adanya aturan pendistribusian raskin, manajemen Bulog subdivre mengurangi penyerapan padi dari petani.

Kabag Perekonomian Setda Karanganyar Timotius Suryadi meminta Bulog memperbaiki kualitas raskin saat penyaluran raskin 2015 mendatang. Sejauh ini, masih muncul keluhan masyarakat penerima raskin ihwal kualitasnya. Mengenai tak adanya distribusi raskin hingga akhir tahun, Timotius mengaku hal itu bisa berpotensi memicu gejolak harga di pasar. Namun dirinya siap mengajukan usulan operasi pasar ke Pemkab apabila fluktuasi harga tidak terkendali.(*-10)

http://krjogja.com/read/233963/beras-gudang-bulog-karanganyar-melimpah.kr

Pengadaan Beras Bulog Terancam Tak Sesuai Target

Selasa, 14 Oktober 2014

TEMPO.CO, Malang - Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional Malang terancam gagal memenuhi target pengadaan beras tahun ini. Kemarau panjang membuat penyerapan beras dari petani anjlok drastis hingga 85 persen. Dari rata-rata serapan 100 ton, tinggal 15 ton beras per hari sepanjang September kemarin.

Kepala Bulog Subdivisi Regional Malang Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, pada 2014, Bulog Malang menargetkan bisa menyerap beras sebanyak 70 ribu ton. Namun, hingga memasuki pekan kedua Oktober, pengadaan beras masih 45.200 ton.

Kemungkinan besar, ujar dia, sampai akhir tahun, hanya 50 ton ribu beras saja yang dapat terserap. Jumlah itu lebih rendah daripada serapan beras pada 2013 yang sebesar 67,05 ribu ton dari target pengadaan 68 ribu ton. (Baca berita lainnya: Bulog Impor Beras 50 Ribu Ton)

"Banyak kantor Bulog di daerah lain juga kesulitan memenuhi target pengadaan beras akibat kemarau panjang. Bahkan saya dapat informasi dari dari kantor pusat terkait dengan adanya rencana merevisi target pengadaan beras," tutur Langgeng, Selasa, 14 Oktober 2014.

Selama ini, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan menjadi penghasil beras terbesar bagi Bulog. Namun, tahun ini, pasokan beras dari Malang dan Pasuruan anjlok. Banyak petani yang memilih menjual hasil panennya ke pasaran umum ketimbang disetor ke Bulog. (Baca: Stok Beras Bulog Masih 1,5 Juta Ton)

Di pasar, beras petani dihargai Rp 7.200 per kilogram atau Rp 600 lebih mahal daripada harga pembelian pemerintah (HPP) di Bulog yang hanya Rp 6.600 per kilogram. HPP beras itu disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

"Kalau petani menjual ke Bulog, beras datang uangnya langsung cair. Berbeda jika dijual ke pasaran umum, petani masih harus menunggu beberapa lama," katanya. (Baca juga: Harga Beras Mulai Naik, Bulog Gelar Operasi Pasar)

Kendati pengadaan beras menurun drastis, Langgeng menjamin kebutuhan beras untuk keluarga miskin tetap aman. Bulog masih punya stok 26.844 ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sasaran penerima raskin selama lima bulan ke depan.

ABDI PURMONO

http://www.tempo.co/read/news/2014/10/14/089614339/Pengadaan-Beras-Bulog-Terancam-Tak-Sesuai-Target

Kontroversi Data Penentuan Impor Beras Terus Berlanjut

Senin, 13 Oktober 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengatakan kontroversi mengenai pendataaan selalu terjadi dalam penentuan kuota importasi beras.

Menurutnya, dengan surplus beras setiap tahunnya yang disampaikan Pemerintah, seharusnya impor tidak lagi dilakukan.

"Yang selalu jadi pertanyaan, kalau surplus beras itu kemana? impor kita tetap ada pada tahun lalu. kalau data ini benar (data BPS) , itu tidak terjadi," katanya.

Sebelumnya, Bulog menyatakan tetap mengimpor 175.000 ton beras Thailand dan 350.000 ton beras Vietnam jenis beras medium dan premium untuk menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional. Padahal, pemerintah menyatakan surplus pangan diperkirakan terjadi.

Selain itu, Khudori mengatakan sangat penting memastikan penyerapan beras yang dilakukan Bulog maksimal pada masa panen raya, yaitu pada bulan April dan Mei.

Dia mengatakan apabila penyerapan Bulog rendah pada masa beras sedang melimpah itu, dipastikan sebelum akhir tahun Bulog akan mengimpor beras dalam jumlah besar.

“Seharusnya 60-65% paling maksimal bisa diserap pada bulan April-Mei, atau pada masa panen raya, sehingga kita tidak perlu impor karena memanfaatkan penyerapan pada saat itu,” katanya.

Dia mencontohkan pada tahun sebelumnya, sampai panen raya berakhir penyerapan beras tidak melebihi angka maksimal tersebut.

http://m.bisnis.com/industri/read/20141013/99/264598/kontroversi-data-penentuan-impor-beras-terus-berlanjut

Kemarau Panjang, Pengadaan Beras Bulog Malang Merosot

Senin, 13 Oktober 2014

Liputan6.com, Malang - Pengadaan beras di Bulog Sub Divre Malang, Jawa Timur, merosot tajam selama musim kemarau ini. Jika sebelumnya rata–rata mampu menyerap sebanyak 100 ton beras per hari, kali ini Bulog hanya mampu menyerap sebanyak 15 ton beras per hari.

Kepala Bulog Malang, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menambahkan, selain penyerapan lebih rendah, target pengadaan beras 2014 pun terancam gagal terealisasi.

Di tahun ini Bulog menargetkan pengadaan beras sebesar 70 ribu ton. Namun hingga saat ini hanya tercapai 45.200 ton. Diperkirakan sampai akhir tahun hanya terealisasi sebanyak 50 ribu ton saja.

“Penyerapan beras terendah terjadi pada September dan Oktober ini. Kondisi seperti ini mungkin merata di berbagai daerah lain,” kata Langgeng , Senin (13/10/2014).

Menurutnya, produksi beras di daerah penghasil seperti di Pasuruan dan Kabupaten Malang cukup rendah. Kekeringan menjadi kendala minimnya produktivitas petani. Langgeng juga mendapat informasi jika target penyerapan beras secara nasional direvisi.

“Informasi yang saya dapat, di pusat juga ada revisi target pengadaan. Karena itu pada tahun ini sulit merealisasikan target kita,” ucapnya.

Selain itu, petani juga memilih menjuan berasnya ke pasaran umum karena harganya lebih mahal. Di pasar, beras petani dihargai sebesar Rp 7.200 per kg. Sementara Bulog hanya membeli sesuai harga pokok pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.600 per kg.

“Tapi kalau dijual ke Bulog, ketika beras datang uangnya langsung cair. Berbeda ketika dijual ke pasaran yang masih harus menunggu beberapa lama lagi,” tandas Langgeng.(Zainul Arifin/Gdn)

http://bisnis.liputan6.com/read/2118330/kemarau-panjang-pengadaan-beras-bulog-malang-merosot

Mendaratkan Kedaulatan Pangan

Senin, 13 Oktober 2014

KEDAULATAN pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangan Jokowi-JK—menggantikan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono—harus diapresiasi.
Pergeseran pendulum ini berimplikasi Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan lebih khusus lagi pemenuhan itu harus diproduksi anak bangsa sendiri, bukan dari impor. Impor merupakan instrumen ”pilihan paling akhir dan terakhir” dalam keterpaksaan. Konsekuensinya, Indonesia perlu memiliki data dan informasi ”sistem produksi, distribusi, deteksi dini, dan mitigasi rawan pangan yang terintegrasi secara real time” dalam bentuk decision support system tool (DSS).

Tujuannya agar dapat memandu secara akurat para pihak dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan dan program kedaulatan pangan, serta mengeksekusinya secara rinci dan operasional di lapangan. DSS dibangun berbasis individu petani dan desa merekam data luas lahan, luas tanam, dan luas panen berdasarkan rekaman citra satelit resolusi sangat tinggi (i piksel 1 x 1 meter) yang di-up date secara real time. Periode dan besaran luas tanam, pertanaman, dan panen petani digunakan untuk menghitung agregat surplus atau defisit  menurut ruang dan waktu.

Aplikasi ini dibuat sangat sederhana, users friendly, multiple purposes, dan multiple users sehingga dapat digunakan untuk kepentingan prediksi produksi, kebutuhan, dan distribusi pangan untuk dimanfaatkan semua pihak. Data real time ini secara operasional digunakan untuk perencanaan tanam, serta alokasi prasarana dan sarana pertanian (pupuk dan benih, alat mesin pertanian, panen, pasca panen, variabilitasnya menurut ruang dan waktu).

Integrasi semua program pembangunan kedaulatan pangan lintas sektor dalam wadah yang sama memungkinkan evaluasi kinerja program dan anggaran dapat dilakukan simultan, jujur, dan fair. Perlindungan dan pemberdayaan petani dan konsumen dapat ditetapkan sasarannya dengan akurat. Bagaimana detail operasional kedaulatan pangan dan apa prasyaratnya?

Operasional dan prasyarat
Perincian kedaulatan pangan dalam bahasa operasional yang terukur menggunakan kerangka waktu jelas harus dilakukan untuk menghindari salah interpretasi. Kedaulatan pangan tercapai jika dan hanya jika standing point pemerintah soal (i) modernisasi pertanian bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam produksi pangan pokok serta (ii) mekanisme katup pengaman ketika terjadi defisit ataupun surplus bahan pangan pokok jelas komitmen penganggaran dan tegas eksekusinya di lapangan.

Modernisasi pertanian bertujuan memaksimalkan akses (i) pengelolaan dan konsolidasi lahan minimum 5 hektar, (ii) mekanisasi pertanian sebelum tanam, tanam, setelah panen, dan pengolahan hasil, (iii) benih, pupuk, dan air. Reforma agraria dilandasi beragam perundang-
undangan, mulai dari TAP MPR sampai UU. Namun, faktanya, jumlah masyarakat tak berlahan terus meningkat dan penguasaan lahan didominasi sekelompok kecil konglomerasi. Ketidakadilan ini harus secepatnya dihentikan di tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK sehingga akses lahan berkeadilan cepat terjadi.

Peta areal penggunaan lain (APL) dan daftar kepemilikan hak guna usaha (HGU) harus dipublikasikan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan APL dan mengawasi HGU yang mangkrak untuk diredistribusi. Konsolidasi lahan sempit  di Jawa juga harus dilakukan agar skala ekonominya tercapai. Peningkatan luas garapan memungkinkan dilakukan mekanisasi menyeluruh sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta upah tenaga kerja pertanian.

Hasil penelitian di Sidrap, Sulawesi Selatan, melalui modernisasi pertanian, pengolahan tanah, tanam, panen dapat dihemat biaya masing masing minimal 30 persen sehingga ada tambahan keuntungan signifikan bagi petani. Tambahan keuntungan ini dapat digunakan untuk membayar operator alat dan mesin pertanian. Saat ini operator mesin pertanian dibayar Rp 150.000-Rp 200.000 per hari sehingga pasti menarik minat generasi muda.

Pengoptimalan akses pengelolaan lahan juga harus dilakukan di kebun kelapa sawit, saat ini 10 juta hektar dan padi 8 juta hektar. Jika daya dukung (carrying capacity) diasumsikan dua sapi per hektar, Indonesia dapat mengembangkan 36 juta sapi (enam juta keluarga dapat ditampung dengan asumsi 1 keluarga mengelola 6 sapi). Dalam waktu tiga tahun, pasti swasembada daging sapi tercapai dan masyarakat tak didera harga daging mencekik.

Selanjutnya pemerintah harus memperkuat akses petani ke benih berkualitas. Saat ini, banyak putra-putri terbaik Indonesia bekerja di perusahaan benih dan bibit multinasional, di dalam ataupun luar negeri. Melalui insentif proporsional dan profesional, pemerintah dapat mengundang mereka kembali ke Tanah Air untuk membangun industri benih bertaraf internasional. Produksi benih bermutu itu selanjutnya dijual murah ke petani sehingga produksinya mampu bersaing dengan produk impor.

Penyesuaian harga pupuk bersubsidi per jenis pupuk Rp 400 per kilogram tiap tahun untuk mitigasi penyimpangan pupuk bersubsidi harus dilakukan sekaligus sebagai sumber pendanaan perbaikan jaringan irigasi.

Katup pengaman
Mekanisme katup pengaman defisit pangan pokok dapat dipantau melalui DSS. Berdasarkan informasi prediksi produksi, konsumsi, dan cadangan pangan setempat, redistribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit diikuti pemenuhan pangan substitusinya, dapat dilakukan lebih dini. Sebaliknya saat surplus, industri pengolahan rakyat segera menyerap dan mengolah untuk meningkatkan harga dan nilai tambah. Pendekatan sederhana, konkret, dan operasional ini apabila dieksekusi pemerintahan Jokowi-JK di semua sentra produksi pangan Indonesia dengan basis petani dan kelompok tani, akan menjadikan rakyat berdaulat terhadap pangannya. Kedaulatan pangan petani menjadi fondasi kuat mencapai kedaulatan pangan nasional yang selama ini terus dikoyak dan dicabik-cabik para pihak yang ingin memperebutkan pangsa pasar pangan Indonesia yang tumbuh pesat.

Ambruknya sistem produksi kedelai yang diikuti keruntuhan sistem produksi ternak dan kehancuran infrastruktur produksi gula akibat permainan pemburu rente harus dihentikan at all cost. Liberalisasi pangan di Indonesia menyusul penandatanganan letter of intent dengan IMF, importasi daging yang berlebihan, dan mafia gula rafinasi yang bocor ke pasar tradisional harus jadi pelajaran berharga, dibarengi pengawasan ketat dan sanksi berat bagi pelaku agar rakyat tak jadi korban globalisasi pangan. Pengetatan dalam pengelolaan pangan nasional dipastikan akan menghasilkan devisa, menekan spekulan, memberikan stimulus bagi sentra produksi pangan untuk memacu produktivitas dan efisiensi sistem produksi, pengolahan hasil, dan pemasarannya.

Pemerintah secara serius dan bertahap harus memberikan insentif dan proteksi non tarif—melalui penerapan codex alimentarius serta sanitary and phytosanitary—sebagai filter ampuh meredam serbuan pangan impor. Implikasinya, produk pangan nasional juga harus dikenakan standar sama. Pemerintah dan dunia usaha suka atau tidak suka harus bersinergi membina petani agar menerapkan good agriculture practices, termasuk good handling practices dan turunannya, sehingga serbuan produk impor bisa ditahan dan daya saing produk nasional di pasar internasional menguat.

Gatot Irianto Praktisi Pertanian Perdesaan

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/141013kompas/#/7/