Kamis, 14 Agustus 2014
MEMPRIHATINKAN. Kata tersebut sangat tepat menggambarkan situasi sektor pertanian Indonesia. Negeri yang menyandang predikat negara agraris ini dari tahun ke tahun kian menggantungkan diri pada produk pangan impor.
Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor produk pertanian melonjak 346%, atau empat kali lipat, selama periode 2003-2013. Laju pertumbuhan impor tersebut jauh melampaui laju pertumbuhan penduduk selama satu dekade.
Pada 2003, jumlah penduduk Indonesia sekitar 214 juta. Di 2013, populasi Indonesia menjadi lebih dari 252 juta orang, tumbuh 18% jika dibandingkan dengan 2003.
Dengan mempertimbangkan laju inflasi dan nilai tukar rupiah selama periode yang sama, pertumbuhan impor produk pertanian masih jauh meninggalkan laju pertumbuhan penduduk. Itu berarti kemampuan negeri kita dalam menghasilkan produk pertanian melemah sehingga harus ditutupi impor.
Penyebabnya sangat jelas terlihat. Lahan usaha tani menyusut sebanyak 5 juta hektare menjadi 26 juta hektare. Dalam tempo 10 tahun itu pula, Indonesia kehilangan 5,07 juta rumah tangga usaha petani.
Di sisi lain, teknologi pertanian yang diterapkan di Indonesia tidak banyak berkembang. Bawang merah impor merambah hingga ke sentra-sentra produksi di dalam negeri. Gula mentah impor menyeruak ke pasar domestik hingga mematikan usaha petani tebu.
Janji menambah lahan milik petani yang dilontarkan pemerintah tidak kunjung dipenuhi. Perbaikan tata niaga pertanian untuk memotong rantai pasokan produk petani pun terbengkalai. Rakyat lebih memilih menjadi pedagang yang bisa meraup untung berkali lipat ketimbang hidup miskin sebagai petani.
Bila hal itu terus dibiarkan, bukan tidak mungkin pertanian Indonesia akan bernasib seperti sektor minyak dan gas bumi. Indonesia berubah dari eksportir neto menjadi importir neto. Ini sungguh gambaran masa depan yang merisaukan, bahkan menyeramkan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan tegas memberi mandat kepada pemerintah agar menetapkan kebijakan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap usaha petani. Selain itu, Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan jaminan kesejahteraan kepada petani agar bisa tetap berproduksi. Tambahan 2 hektare lahan untuk petani guram yang telah berkecimpung di usaha tani selama lima tahun berturut-turut juga menjadi mandat. Kini, tinggal menunggu usaha keras pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menunaikan perintah undang-undang di penghujung masa tugas mereka. Bila pemerintahan saat ini tak sanggup, apa boleh buat, kita berharap pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menunaikan amanat Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut.
Gerak cepat membenahi sektor yang menghasilkan pangan bagi anak negeri harus ditempuh. Hanya ada dua pilihan, yakni mandiri dan berdaulat di bidang pangan atau tunduk di bawah kendali negara-negara pemasok pangan.
(Chs)
http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/14/277262/belenggu-impor-pangan
Kamis, 14 Agustus 2014
Rabu, 13 Agustus 2014
Lebih Sigap Impor Beras
Selasa, 12 Agustus 2014
Harga gabah yang berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) selalu menjadi kendala bagi Bulog untuk menyerap beras dalam negeri. Sepanjang Januari–Juni, harga rata-rata gabah kering panen di tingkat penggilingan Rp 4.287 per kilogram atau 27,9 persen di atas HPP. Rata-rata harga beras termurah di tingkat konsumen pada periode tersebut Rp 8.983 per kilogram atau 36,11 persen.
Meski demikian, Bulog mengungkapkan saat ini punya stok beras sebanyak 1,902 juta ton. Stok tersebut cukup aman bagi kebutuhan beras murah untuk 7,7 bulan.
Begitupun, pemerintah khawatir dan memutuskan mengimpor beras sebanyak 50 ribu ton pada pertengahan tahun ini. Impor beras tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas pemerintah pada awal Juli. Beras akan diimpor dari Vietnam dan masuk ke Indonesia pada Juli hingga Agustus.
Keran impor beras dibuka pemerintah setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya potensi penurunan produksi karena banjir di awal tahun dan kekeringan di pertengahan tahun. Dalam angka ramalan I 2014, BPS menyatakan produksi beras akan mencapai 69,87 juta ton atau turun 1,98 persen dari tahun lalu sebanyak 71,28 juta ton. Perkiraan produksi itu lebih rendah 4,48 persen dibanding target produksi pemerintah 73 juta ton. Angka ramalan I diperoleh dari perhitungan produksi riil selama Januari-April ditambah dengan angka perkiraan Mei-Desember 2014.
Selain produksi yang diramalkan menurun, pengadaan beras Bulog di dalam negeri lebih rendah daripada tahun lalu. Data Bulog menyebutkan, pengadaan beras hingga 18 Juli mencapai 1,86 juta ton lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 2,42 juta ton. Meski demikian Bulog menilai serapan itu sudah cukup besar mengingat produksi beras tahun ini diramalkan turun, serta harga gabah dan beras jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP).
Untuk urusan impor beras pemerintah nampak sigap melakukan setelah BPS mengumumkan produksi gabah akan turun. Padahal impor beras bukanlah satu-satunya jalan. Upaya lain yang bisa dilakukan yakni menggenjot produksi beras nasional, menyediakan benih, pupuk, permodalan dan memberikan insentif lainnya kepada para petani. Sayangnya di tingkat lapang kita justru menemukan adanya kelangkaan pupuk yang belum terselesaikan.
http://tabloidsinartani.com/read-detail/read/lebih-sigap-impor-beras/
Harga gabah yang berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) selalu menjadi kendala bagi Bulog untuk menyerap beras dalam negeri. Sepanjang Januari–Juni, harga rata-rata gabah kering panen di tingkat penggilingan Rp 4.287 per kilogram atau 27,9 persen di atas HPP. Rata-rata harga beras termurah di tingkat konsumen pada periode tersebut Rp 8.983 per kilogram atau 36,11 persen.
Meski demikian, Bulog mengungkapkan saat ini punya stok beras sebanyak 1,902 juta ton. Stok tersebut cukup aman bagi kebutuhan beras murah untuk 7,7 bulan.
Begitupun, pemerintah khawatir dan memutuskan mengimpor beras sebanyak 50 ribu ton pada pertengahan tahun ini. Impor beras tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas pemerintah pada awal Juli. Beras akan diimpor dari Vietnam dan masuk ke Indonesia pada Juli hingga Agustus.
Keran impor beras dibuka pemerintah setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya potensi penurunan produksi karena banjir di awal tahun dan kekeringan di pertengahan tahun. Dalam angka ramalan I 2014, BPS menyatakan produksi beras akan mencapai 69,87 juta ton atau turun 1,98 persen dari tahun lalu sebanyak 71,28 juta ton. Perkiraan produksi itu lebih rendah 4,48 persen dibanding target produksi pemerintah 73 juta ton. Angka ramalan I diperoleh dari perhitungan produksi riil selama Januari-April ditambah dengan angka perkiraan Mei-Desember 2014.
Selain produksi yang diramalkan menurun, pengadaan beras Bulog di dalam negeri lebih rendah daripada tahun lalu. Data Bulog menyebutkan, pengadaan beras hingga 18 Juli mencapai 1,86 juta ton lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 2,42 juta ton. Meski demikian Bulog menilai serapan itu sudah cukup besar mengingat produksi beras tahun ini diramalkan turun, serta harga gabah dan beras jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP).
Untuk urusan impor beras pemerintah nampak sigap melakukan setelah BPS mengumumkan produksi gabah akan turun. Padahal impor beras bukanlah satu-satunya jalan. Upaya lain yang bisa dilakukan yakni menggenjot produksi beras nasional, menyediakan benih, pupuk, permodalan dan memberikan insentif lainnya kepada para petani. Sayangnya di tingkat lapang kita justru menemukan adanya kelangkaan pupuk yang belum terselesaikan.
http://tabloidsinartani.com/read-detail/read/lebih-sigap-impor-beras/
Selasa, 12 Agustus 2014
Beras Impor untuk Antisipasi Harga
Selasa, 12 Agustus 2014
JAKARTA, KOMPAS — Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, impor beras kualitas medium dan premium pada 2014 mulai masuk ke Indonesia. Beras impor itu langsung masuk ke gudang Bulog untuk menambah stok beras guna mengantisipasi fluktuasi harga beras di pasar.
”Sekarang memang masih turun hujan dan penanaman padi masih berlangsung. Namun, harus dilihat secara mendetail apakah hujan turun ini di semua wilayah sentra produksi beras atau di kota-kota saja,” kata Sutarto, Senin (11/8), di Jakarta.
Sutarto mengatakan, pada tahap awal ini, Perum Bulog mendapat izin impor beras, baik kualitas medium maupun premium, 50.000 ton. Beras impor masuk sejak Idul Fitri kemarin. Hingga kemarin, total beras impor baru 10.000 ton.
Kebutuhan beras impor akan disesuaikan dengan permintaan dalam negeri. Jika produksi beras dalam negeri cukup memenuhi pasar sehingga tidak terjadi kenaikan harga, impor tidak dilanjutkan. ”Kita lihat perkembangannya,” katanya.
Sutarto belum bisa memprediksi besar kebutuhan beras impor hingga akhir 2014. Namun, indikasi perlunya impor beras terlihat dari realitas turunnya produksi beras dalam negeri.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Billy Haryanto, mengatakan, tren harga beras di pasar grosir mulai naik. Belum lagi dampak kebijakan pengaturan BBM subsidi yang berimbas pada naiknya biaya angkut beras.
Billy mencontohkan ongkos transportasi beras dari Sragen, Jawa Tengah, yang selama ini Rp 160 per kilogram (kg) naik Rp 50 per kg. Belum lagi kenaikan biaya produksi beras di penggilingan padi sebesar Rp 50.
Dengan adanya kebijakan baru, biaya logistik dan produksi naik Rp 200 per kg. ”Belum termasuk kenaikan musiman,” katanya. Kalaupun ada harga beras Rp 7.500 per kg di pasaran, berasnya tidak ada. Saat ini, beras yang tersedia di pasaran harganya Rp 8.000 per kg di tingkat grosir. Harga di tingkat konsumen Rp 8.500 per kg.
Terkait dengan kenaikan biaya produksi di penggilingan, Sutarto mengatakan seharusnya itu tidak terjadi. Sebab, selama ini penggilingan padi tidak menggunakan solar bersubsidi. Meski begitu, asosiasi penggilingan padi sudah mengajukan usulan meminta BBM bersubsidi untuk penggilingan padi.
Usulan sudah disampaikan dan direspons baik oleh PT Pertamina. Peluang mendapatkan BBM subsidi juga ada, tinggal pembahasan lebih detail soal mekanismenya. (MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140812kompas/#/18/
JAKARTA, KOMPAS — Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, impor beras kualitas medium dan premium pada 2014 mulai masuk ke Indonesia. Beras impor itu langsung masuk ke gudang Bulog untuk menambah stok beras guna mengantisipasi fluktuasi harga beras di pasar.
”Sekarang memang masih turun hujan dan penanaman padi masih berlangsung. Namun, harus dilihat secara mendetail apakah hujan turun ini di semua wilayah sentra produksi beras atau di kota-kota saja,” kata Sutarto, Senin (11/8), di Jakarta.
Sutarto mengatakan, pada tahap awal ini, Perum Bulog mendapat izin impor beras, baik kualitas medium maupun premium, 50.000 ton. Beras impor masuk sejak Idul Fitri kemarin. Hingga kemarin, total beras impor baru 10.000 ton.
Kebutuhan beras impor akan disesuaikan dengan permintaan dalam negeri. Jika produksi beras dalam negeri cukup memenuhi pasar sehingga tidak terjadi kenaikan harga, impor tidak dilanjutkan. ”Kita lihat perkembangannya,” katanya.
Sutarto belum bisa memprediksi besar kebutuhan beras impor hingga akhir 2014. Namun, indikasi perlunya impor beras terlihat dari realitas turunnya produksi beras dalam negeri.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Billy Haryanto, mengatakan, tren harga beras di pasar grosir mulai naik. Belum lagi dampak kebijakan pengaturan BBM subsidi yang berimbas pada naiknya biaya angkut beras.
Billy mencontohkan ongkos transportasi beras dari Sragen, Jawa Tengah, yang selama ini Rp 160 per kilogram (kg) naik Rp 50 per kg. Belum lagi kenaikan biaya produksi beras di penggilingan padi sebesar Rp 50.
Dengan adanya kebijakan baru, biaya logistik dan produksi naik Rp 200 per kg. ”Belum termasuk kenaikan musiman,” katanya. Kalaupun ada harga beras Rp 7.500 per kg di pasaran, berasnya tidak ada. Saat ini, beras yang tersedia di pasaran harganya Rp 8.000 per kg di tingkat grosir. Harga di tingkat konsumen Rp 8.500 per kg.
Terkait dengan kenaikan biaya produksi di penggilingan, Sutarto mengatakan seharusnya itu tidak terjadi. Sebab, selama ini penggilingan padi tidak menggunakan solar bersubsidi. Meski begitu, asosiasi penggilingan padi sudah mengajukan usulan meminta BBM bersubsidi untuk penggilingan padi.
Usulan sudah disampaikan dan direspons baik oleh PT Pertamina. Peluang mendapatkan BBM subsidi juga ada, tinggal pembahasan lebih detail soal mekanismenya. (MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140812kompas/#/18/
Senin, 11 Agustus 2014
Isu Besar Pangan
Senin, 11 Agustus 2014
HIRUK-pikuk pesta demokrasi, kampanye, debat capres, dan pemilihan presiden sudah berakhir. Sekarang saatnya kembali merenungkan apakah semua visi-misi serta janji kandidat yang sebagian masuk dalam memori rakyat dan petani Indonesia memang berlandaskan peta permasalahan pangan yang ada serta memungkinkan direalisasikan pada periode pemerintahan mendatang.
Penyediaan pangan di masa depan berkejaran dengan pertumbuhan penduduk yang melonjak dengan cepat. Untuk mencapai populasi hingga 1 miliar, dunia memerlukan waktu 250.000 tahun. Kemudian untuk mencapai 2 miliar perlu waktu satu abad dan hanya perlu waktu sepertiga abad untuk mencapai 3 miliar. Setelah itu hanya perlu waktu 17 tahun dan kemudian 12 tahun penduduk dunia bertambah 1 miliar lagi (Montpellier, 2012).
Hal sama terjadi di Indonesia. Perlu ribuan tahun hingga penduduk Indonesia mencapai 100 juta jiwa, dan setelah itu hanya perlu waktu sekitar 35 tahun untuk menjadi 200 juta (tahun 1998) dan 35 tahun berikutnya (tahun 2033) sudah mencapai 300 juta.
Apabila sejak 40 tahun lalu hingga masa kini perebutan sumber daya minyak mewarnai dinamika geopolitik dunia, di masa depan pangan akan menggantikan energi sebagai pemicu gejolak politik dunia. Dengan demikian, siapa pun pemimpin kita, apabila mengabaikan masalah pangan, persoalan pangan akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kerusuhan sosial dan bahkan penggantian pemerintahan melalui mekanisme yang tidak diharapkan oleh semua orang.
Peta permasalahan pangan
Di tingkat global dan nasional memproduksi pangan yang mencukupi sudah mulai dihadapkan dengan berbagai kendala besar. Kendala itu di antaranya menurunnya permukaan air tanah, laju peningkatan produksi yang mulai stagnan, perubahan iklim yang mengacaukan pola budidaya, meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman, deplesi cadangan fosfat sebagai bahan baku pupuk P, serta degradasi dan erosi tanah yang terjadi di hampir semua negara di dunia.
Sebagai dampaknya, stok biji-bijian dunia menurun dari 107 hari konsumsi pada sepuluh tahun lalu menjadi hanya 74 hari konsumsi pada beberapa tahun terakhir ini (LR Brown, 2012, Full Planet, Empty Plates). Harga pangan dunia meningkat 200 hingga 300 persen yang berdampak serius bagi penduduk miskin dunia yang pendapatannya 50 hingga 70 persen dibelanjakan untuk pangan.
Permasalahan pangan di Indonesia tak kalah pelik. Terabaikannya pembangunan sektor pertanian dan pangan pasca Reformasi menyebabkan kita kian dalam masuk jurang impor pangan yang menghambat upaya mandiri di bidang pangan dan mengorbankan petani kecil.
Impor pangan yang semakin membesar selama sepuluh tahun terakhir ini merupakan kenyataan. Selama periode pemerintahan terakhir, impor pangan dibandingkan dengan tahun 2004 meningkat tajam. Beras meningkat 482,6 persen, daging sapi 349,6 persen, cabai 141,0 persen, gula 114,6 persen, bawang merah 99,8 persen, jagung 89,0 persen, kedelai 56,8 persen, dan gandum 45,2 persen (DA Santosa, Kompas, 26/3/2014, diolah dari Bappenas 2014 dan USDA 2014). Ironisnya anggaran sektor pangan dan pertanian selama sembilan tahun terakhir ini meningkat 611 persen!
Selain itu, petani kecil selama ini hanya menjadi obyek kebijakan. Petani terpaksa harus mencari upaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Spekulasi dan serbuan produk impor telah mengempaskan puluhan ribu petani hortikultura karena harga hortikultura yang jatuh saat panen. Harga cabai selama dua bulan terakhir ini jatuh di bawah biaya produksi karena masuknya cabai olahan impor yang menyebabkan petani merugi puluhan juta rupiah per hektar (Kompas, 7/7/2014).
Petani tebu juga menghadapi hal yang sama. Gula rafinasi yang diimpor masuk ke pasar bebas dan persetujuan impor gula kristal putih oleh Kementerian Perdagangan (10/7/2014) menghancurkan harga gula di tingkat petani justru ketika petani tebu mulai memasuki panen raya.
Siklus itu terus berulang setiap tahun dan terjadi di hampir semua komoditas, baik bawang merah, bawang putih, kedelai, jagung, beras, ikan, maupun garam. Karena harga pangan merupakan penyumbang inflasi terbesar, perlindungan harga di tingkat konsumen menjadi kebijakan utama yang ditempuh pemerintah. Rezim ketahanan pangan juga menempatkan investor asing, mafia pangan, pengusaha besar, industri pangan, pedagang pangan, dan penyedia input produksi berada di puncak piramida struktur pertanian kita. Hingga saat ini tidak ada keberanian dari pemerintah untuk mengubah itu semua.
Pola konsumsi masyarakat juga berubah. Konsumsi beras menurun rata-rata sebesar -1,62 persen setiap tahun (BPS 2014). Penurunan konsumsi beras itu bukan disebabkan beralihnya konsumsi ke sumber karbohidrat lokal lainnya, melainkan lebih disebabkan peningkatan konsumsi pangan olahan berbasis tepung terigu yang meningkat tajam. Impor gandum selama periode tersebut meningkat rata-rata sebesar 8,6 persen setiap tahun (diolah dari WOAB, USDA 2014). Pengeluaran rata-rata untuk konsumsi makanan dan minuman jadi meningkat tajam rata-rata sebesar 14,7 persen (BPS 2014).
Pola konsumsi berbasis impor
Perubahan gizi masyarakat juga praktis tak terjadi karena hanya terjadi peningkatan kecil konsumsi protein asal hewani, yaitu 0,28 persen setiap tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Ironisnya sumber protein hewani yang hampir 100 persen pakan maupun bibitnya dikuasai perusahaan multinasional meningkat tajam 4,6 persen untuk daging ayam ras dan 1,61 persen untuk telur ayam ras setiap tahun. Sumber protein hewani asal rakyat dan petani kecil berupa daging ayam kampung, telur ayam kampung, dan telur itik menurun tajam masing-masing 1,67 persen, 7,30 persen, dan 9,78 persen setiap tahun (BPS 2014).
Konsumsi tahu dan tempe yang merupakan sumber penting protein nabati—sekalipun sumber bahan bakunya sebagian besar impor—peningkatannya juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, yaitu hanya 0,16 persen per tahun. Lebih memprihatinkan penurunan konsumsi ikan lima tahun terakhir dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, yaitu minus 2,19 persen (diolah dari BPS 2014).
Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama periode pemerintahan sekarang praktis tak berdampak terhadap perubahan pola konsumsi ke arah kedaulatan pangan dan bahkan tak berdampak apa pun terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat. Program diversifikasi gagal dan pola konsumsi masyarakat kian bergeser sedikit demi sedikit dari pola konsumsi berbasis produksi lokal asal petani kecil dan nelayan ke pangan berbasis impor dan produk korporasi.
Alih-alih meningkatkan kapasitas petani kecil untuk mampu bersaing dalam pasar yang sampai saat ini tidak adil bagi mereka, kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir justru semakin liberal dan sangat condong ke korporasi asing. Jumlah investasi asing (Foreign Direct Investment/ FDI) untuk sektor pertanian melalui lisensi yang telah diterbitkan pemerintah meningkat luar biasa tinggi, yaitu dari 1221 pada tahun 2009 menjadi 4342 pada tahun 2011 atau 255 persen hanya dalam tempo dua tahun (BKPM 2012). Pada periode 2010-2013 nilai investasi asing di bidang pangan dan perkebunan meningkat sebesar 113 persen (BKPM 2014).
Kecenderungan ini sungguh mengkhawatirkan, apalagi pada 2015 Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hambatan tarif dan nontarif akan dihilangkan dan prosedur karantina akan diintegrasikan melalui ASEAN Single Window. Bahan pangan maupun pangan olahan yang diimpor melalui salah satu negara akan dengan bebas masuk ke pasar terbesar ASEAN, yaitu Indonesia, tanpa hambatan. Petani dan nelayan kecil semakin dibenturkan sistem perdagangan pangan dan pertanian yang tak adil bagi mereka. Dengan demikian, perlu upaya luar biasa keras sehingga program luhur kedaulatan pangan bisa benar-benar terwujud dan tidak menjadi jargon kampanye tanpa isi.
Pemerintah mendatang perlu merenegosiasi seluruh perjanjian regional maupun internasional yang selama ini terbukti memperparah kondisi petani. Pola liberalisasi yang kebablasan perlu direm dengan meninjau ulang seluruh UU terkait pangan dan pertanian serta semua produk turunannya. Seluruh visi-misi dan program yang sudah ditulis perlu dibedah dan dikemas ulang sehingga benar-benar implementatif menuju kesejahteraan petani dan nelayan serta menuju Indonesia yang berdaulat di bidang pangan
Dwi Andreas Santosa
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB; Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140811kompas/#/6/
HIRUK-pikuk pesta demokrasi, kampanye, debat capres, dan pemilihan presiden sudah berakhir. Sekarang saatnya kembali merenungkan apakah semua visi-misi serta janji kandidat yang sebagian masuk dalam memori rakyat dan petani Indonesia memang berlandaskan peta permasalahan pangan yang ada serta memungkinkan direalisasikan pada periode pemerintahan mendatang.
Penyediaan pangan di masa depan berkejaran dengan pertumbuhan penduduk yang melonjak dengan cepat. Untuk mencapai populasi hingga 1 miliar, dunia memerlukan waktu 250.000 tahun. Kemudian untuk mencapai 2 miliar perlu waktu satu abad dan hanya perlu waktu sepertiga abad untuk mencapai 3 miliar. Setelah itu hanya perlu waktu 17 tahun dan kemudian 12 tahun penduduk dunia bertambah 1 miliar lagi (Montpellier, 2012).
Hal sama terjadi di Indonesia. Perlu ribuan tahun hingga penduduk Indonesia mencapai 100 juta jiwa, dan setelah itu hanya perlu waktu sekitar 35 tahun untuk menjadi 200 juta (tahun 1998) dan 35 tahun berikutnya (tahun 2033) sudah mencapai 300 juta.
Apabila sejak 40 tahun lalu hingga masa kini perebutan sumber daya minyak mewarnai dinamika geopolitik dunia, di masa depan pangan akan menggantikan energi sebagai pemicu gejolak politik dunia. Dengan demikian, siapa pun pemimpin kita, apabila mengabaikan masalah pangan, persoalan pangan akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kerusuhan sosial dan bahkan penggantian pemerintahan melalui mekanisme yang tidak diharapkan oleh semua orang.
Peta permasalahan pangan
Di tingkat global dan nasional memproduksi pangan yang mencukupi sudah mulai dihadapkan dengan berbagai kendala besar. Kendala itu di antaranya menurunnya permukaan air tanah, laju peningkatan produksi yang mulai stagnan, perubahan iklim yang mengacaukan pola budidaya, meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman, deplesi cadangan fosfat sebagai bahan baku pupuk P, serta degradasi dan erosi tanah yang terjadi di hampir semua negara di dunia.
Sebagai dampaknya, stok biji-bijian dunia menurun dari 107 hari konsumsi pada sepuluh tahun lalu menjadi hanya 74 hari konsumsi pada beberapa tahun terakhir ini (LR Brown, 2012, Full Planet, Empty Plates). Harga pangan dunia meningkat 200 hingga 300 persen yang berdampak serius bagi penduduk miskin dunia yang pendapatannya 50 hingga 70 persen dibelanjakan untuk pangan.
Permasalahan pangan di Indonesia tak kalah pelik. Terabaikannya pembangunan sektor pertanian dan pangan pasca Reformasi menyebabkan kita kian dalam masuk jurang impor pangan yang menghambat upaya mandiri di bidang pangan dan mengorbankan petani kecil.
Impor pangan yang semakin membesar selama sepuluh tahun terakhir ini merupakan kenyataan. Selama periode pemerintahan terakhir, impor pangan dibandingkan dengan tahun 2004 meningkat tajam. Beras meningkat 482,6 persen, daging sapi 349,6 persen, cabai 141,0 persen, gula 114,6 persen, bawang merah 99,8 persen, jagung 89,0 persen, kedelai 56,8 persen, dan gandum 45,2 persen (DA Santosa, Kompas, 26/3/2014, diolah dari Bappenas 2014 dan USDA 2014). Ironisnya anggaran sektor pangan dan pertanian selama sembilan tahun terakhir ini meningkat 611 persen!
Selain itu, petani kecil selama ini hanya menjadi obyek kebijakan. Petani terpaksa harus mencari upaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Spekulasi dan serbuan produk impor telah mengempaskan puluhan ribu petani hortikultura karena harga hortikultura yang jatuh saat panen. Harga cabai selama dua bulan terakhir ini jatuh di bawah biaya produksi karena masuknya cabai olahan impor yang menyebabkan petani merugi puluhan juta rupiah per hektar (Kompas, 7/7/2014).
Petani tebu juga menghadapi hal yang sama. Gula rafinasi yang diimpor masuk ke pasar bebas dan persetujuan impor gula kristal putih oleh Kementerian Perdagangan (10/7/2014) menghancurkan harga gula di tingkat petani justru ketika petani tebu mulai memasuki panen raya.
Siklus itu terus berulang setiap tahun dan terjadi di hampir semua komoditas, baik bawang merah, bawang putih, kedelai, jagung, beras, ikan, maupun garam. Karena harga pangan merupakan penyumbang inflasi terbesar, perlindungan harga di tingkat konsumen menjadi kebijakan utama yang ditempuh pemerintah. Rezim ketahanan pangan juga menempatkan investor asing, mafia pangan, pengusaha besar, industri pangan, pedagang pangan, dan penyedia input produksi berada di puncak piramida struktur pertanian kita. Hingga saat ini tidak ada keberanian dari pemerintah untuk mengubah itu semua.
Pola konsumsi masyarakat juga berubah. Konsumsi beras menurun rata-rata sebesar -1,62 persen setiap tahun (BPS 2014). Penurunan konsumsi beras itu bukan disebabkan beralihnya konsumsi ke sumber karbohidrat lokal lainnya, melainkan lebih disebabkan peningkatan konsumsi pangan olahan berbasis tepung terigu yang meningkat tajam. Impor gandum selama periode tersebut meningkat rata-rata sebesar 8,6 persen setiap tahun (diolah dari WOAB, USDA 2014). Pengeluaran rata-rata untuk konsumsi makanan dan minuman jadi meningkat tajam rata-rata sebesar 14,7 persen (BPS 2014).
Pola konsumsi berbasis impor
Perubahan gizi masyarakat juga praktis tak terjadi karena hanya terjadi peningkatan kecil konsumsi protein asal hewani, yaitu 0,28 persen setiap tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Ironisnya sumber protein hewani yang hampir 100 persen pakan maupun bibitnya dikuasai perusahaan multinasional meningkat tajam 4,6 persen untuk daging ayam ras dan 1,61 persen untuk telur ayam ras setiap tahun. Sumber protein hewani asal rakyat dan petani kecil berupa daging ayam kampung, telur ayam kampung, dan telur itik menurun tajam masing-masing 1,67 persen, 7,30 persen, dan 9,78 persen setiap tahun (BPS 2014).
Konsumsi tahu dan tempe yang merupakan sumber penting protein nabati—sekalipun sumber bahan bakunya sebagian besar impor—peningkatannya juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, yaitu hanya 0,16 persen per tahun. Lebih memprihatinkan penurunan konsumsi ikan lima tahun terakhir dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, yaitu minus 2,19 persen (diolah dari BPS 2014).
Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama periode pemerintahan sekarang praktis tak berdampak terhadap perubahan pola konsumsi ke arah kedaulatan pangan dan bahkan tak berdampak apa pun terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat. Program diversifikasi gagal dan pola konsumsi masyarakat kian bergeser sedikit demi sedikit dari pola konsumsi berbasis produksi lokal asal petani kecil dan nelayan ke pangan berbasis impor dan produk korporasi.
Alih-alih meningkatkan kapasitas petani kecil untuk mampu bersaing dalam pasar yang sampai saat ini tidak adil bagi mereka, kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir justru semakin liberal dan sangat condong ke korporasi asing. Jumlah investasi asing (Foreign Direct Investment/ FDI) untuk sektor pertanian melalui lisensi yang telah diterbitkan pemerintah meningkat luar biasa tinggi, yaitu dari 1221 pada tahun 2009 menjadi 4342 pada tahun 2011 atau 255 persen hanya dalam tempo dua tahun (BKPM 2012). Pada periode 2010-2013 nilai investasi asing di bidang pangan dan perkebunan meningkat sebesar 113 persen (BKPM 2014).
Kecenderungan ini sungguh mengkhawatirkan, apalagi pada 2015 Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hambatan tarif dan nontarif akan dihilangkan dan prosedur karantina akan diintegrasikan melalui ASEAN Single Window. Bahan pangan maupun pangan olahan yang diimpor melalui salah satu negara akan dengan bebas masuk ke pasar terbesar ASEAN, yaitu Indonesia, tanpa hambatan. Petani dan nelayan kecil semakin dibenturkan sistem perdagangan pangan dan pertanian yang tak adil bagi mereka. Dengan demikian, perlu upaya luar biasa keras sehingga program luhur kedaulatan pangan bisa benar-benar terwujud dan tidak menjadi jargon kampanye tanpa isi.
Pemerintah mendatang perlu merenegosiasi seluruh perjanjian regional maupun internasional yang selama ini terbukti memperparah kondisi petani. Pola liberalisasi yang kebablasan perlu direm dengan meninjau ulang seluruh UU terkait pangan dan pertanian serta semua produk turunannya. Seluruh visi-misi dan program yang sudah ditulis perlu dibedah dan dikemas ulang sehingga benar-benar implementatif menuju kesejahteraan petani dan nelayan serta menuju Indonesia yang berdaulat di bidang pangan
Dwi Andreas Santosa
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB; Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/140811kompas/#/6/
Bulog Masih Tunggu Dana Raskin November-Desember, Setok Belum Disediakan
Senin, 11 Agustus 2014
Bisnis.com, JAKARTA -- Setok raskin untuk bulan November-Desember tahun ini belum disediakan oleh Bulog, karena masih menunggu anggaran dari pemerintah.
Jatah raskin untuk November-Desember telah dikucurkan pada Februari-Maret lalu lantaran banyak wilayah Indonesia yang terkena bencana banjir.
Akibatnya sebagian besar wilayah Indonesia mengalami gagal panen dan berpengaruh terhadap pergerakan harga di pasaran.
"Sampai saat ini pemerintah belum memberikan anggaran untuk November-Desember, jadi masih kosong," kata Kepala Bulog Sutarto Alimoeso kepada Bisnis, Minggu (10/8/2014).
Kendati demikian Sutarto menjamin bahwa setok raskin sendiri masih aman sampai 6-7 bulan ke depan selama tidak ada operasi pasar besar-besaran atau terjadi bencana alam di Indonesia.
"Kalau tidak ada kejadian apa-apa setok masih aman sampai awal tahun depan," ujarnya.
Banjir yang terjadi awal tahun ini, kata Sutarto, menyebabkan 116.000 lahan padi rusak, dan sekitar 400.000 ton padi gagal panen.
http://industri.bisnis.com/read/20140811/12/248901/bulog-masih-tunggu-dana-raskin-november-desember-setok-belum-disediakan
Bisnis.com, JAKARTA -- Setok raskin untuk bulan November-Desember tahun ini belum disediakan oleh Bulog, karena masih menunggu anggaran dari pemerintah.
Jatah raskin untuk November-Desember telah dikucurkan pada Februari-Maret lalu lantaran banyak wilayah Indonesia yang terkena bencana banjir.
Akibatnya sebagian besar wilayah Indonesia mengalami gagal panen dan berpengaruh terhadap pergerakan harga di pasaran.
"Sampai saat ini pemerintah belum memberikan anggaran untuk November-Desember, jadi masih kosong," kata Kepala Bulog Sutarto Alimoeso kepada Bisnis, Minggu (10/8/2014).
Kendati demikian Sutarto menjamin bahwa setok raskin sendiri masih aman sampai 6-7 bulan ke depan selama tidak ada operasi pasar besar-besaran atau terjadi bencana alam di Indonesia.
"Kalau tidak ada kejadian apa-apa setok masih aman sampai awal tahun depan," ujarnya.
Banjir yang terjadi awal tahun ini, kata Sutarto, menyebabkan 116.000 lahan padi rusak, dan sekitar 400.000 ton padi gagal panen.
http://industri.bisnis.com/read/20140811/12/248901/bulog-masih-tunggu-dana-raskin-november-desember-setok-belum-disediakan
Bulog Jatim Optimistis Raup Pendapatan Komersial Rp 2,5 T
Minggu, 10 Agustus 2014
Kepala Divisi Regional (Kadivre) Jatim Rusdianto menyatakan optimistis tahun ini pendapatan sektor komersial bisa mampu mencapai target Rp 2,5 triliun. Optimisme itu disampaikan melihat kinerja tahun lalu yang mencapai pendapatan sektor komersial sebesar Rp 1,3 triliun.
Pendapatan tersebut didorong lima unit usaha yang meliputi Bulogmart, persewaan aset, Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB), jasa pemberantasan hama, dan angkutan atau jasa distribusi.
“Pada semester kedua ini kita berupaya menggenjot sektor komersial yang menjadi salah satu tulangpunggung pendapatan Bulog. Tahun ini kita berupaya mengejar penignkatan target dibanding realisasi tahun lalu,” jelas Rusdianto.
Rusdianto menambahkan, hingga semester pertama tahun ini realisasi pendapatan dari sektor komersial sudah mencapai hampir Rp 1 triliun. Sepanjang semester pertama tahun ini, pendapatan sektor komersial dari unit penyewaan aset memberi kontribusi sebesar 40 persen, disusul Bulog Mart 7-10 persen, sedangkan sisanya disumbang dari tiga sektor.
Sejauh ini Bulog memang tidak menyebutkan sejumlah aset yang dimiliki, yang tengah disewa pihak ketiga. Sementara untuk Bulogmart, pihaknya bekerjasama dengan sejumlah perusahaan BUMN seperti PT Perkebunana Nusantara (PTPN) dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk pembelian kebutuhan pangan.
Bulog menurut Rusdianto, memiliki tugas ganda yakni memberi Public Services Obligation (PSO) atau subsidi dan tugas komersial. Untuk tugas PSO, Bulog berkewajiban menyerap beras dari masyarakat petani yang ditujukan untuk menjaga stabilisasi harga beras dalam negeri.
Selain itu kewajiban untuk kegiatan SPO adalah menyalurkan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Tugas ini sangat tergantung pada kebijakan subsidi yang diberikan pemerintah serta jumlah masyarakat kurang mampu yang telah ditetapkan.
“Sementara pendapatan untuk menghidupi perusahaan, sepenuhnya ditopang dari divisi komersial. Karena pendapatan tidak boleh didapat dari PSO yang sepenuhnya memberi bantuan kepada pemerintah setempat,” lanjutnya.
Seperti yang sudah dilakukan Perum Bulog Divre Jatim pada bulan Ramadhan hingga Lebaran sspenuhnya membantu Pemprov Jatim. Khususnya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengontrol harga di pasar. (wh)
http://www.enciety.co/bulog-jatim-optimistis-raup-pendapatan-komersial-rp-25-t/
Kepala Divisi Regional (Kadivre) Jatim Rusdianto menyatakan optimistis tahun ini pendapatan sektor komersial bisa mampu mencapai target Rp 2,5 triliun. Optimisme itu disampaikan melihat kinerja tahun lalu yang mencapai pendapatan sektor komersial sebesar Rp 1,3 triliun.
Pendapatan tersebut didorong lima unit usaha yang meliputi Bulogmart, persewaan aset, Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB), jasa pemberantasan hama, dan angkutan atau jasa distribusi.
“Pada semester kedua ini kita berupaya menggenjot sektor komersial yang menjadi salah satu tulangpunggung pendapatan Bulog. Tahun ini kita berupaya mengejar penignkatan target dibanding realisasi tahun lalu,” jelas Rusdianto.
Rusdianto menambahkan, hingga semester pertama tahun ini realisasi pendapatan dari sektor komersial sudah mencapai hampir Rp 1 triliun. Sepanjang semester pertama tahun ini, pendapatan sektor komersial dari unit penyewaan aset memberi kontribusi sebesar 40 persen, disusul Bulog Mart 7-10 persen, sedangkan sisanya disumbang dari tiga sektor.
Sejauh ini Bulog memang tidak menyebutkan sejumlah aset yang dimiliki, yang tengah disewa pihak ketiga. Sementara untuk Bulogmart, pihaknya bekerjasama dengan sejumlah perusahaan BUMN seperti PT Perkebunana Nusantara (PTPN) dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk pembelian kebutuhan pangan.
Bulog menurut Rusdianto, memiliki tugas ganda yakni memberi Public Services Obligation (PSO) atau subsidi dan tugas komersial. Untuk tugas PSO, Bulog berkewajiban menyerap beras dari masyarakat petani yang ditujukan untuk menjaga stabilisasi harga beras dalam negeri.
Selain itu kewajiban untuk kegiatan SPO adalah menyalurkan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Tugas ini sangat tergantung pada kebijakan subsidi yang diberikan pemerintah serta jumlah masyarakat kurang mampu yang telah ditetapkan.
“Sementara pendapatan untuk menghidupi perusahaan, sepenuhnya ditopang dari divisi komersial. Karena pendapatan tidak boleh didapat dari PSO yang sepenuhnya memberi bantuan kepada pemerintah setempat,” lanjutnya.
Seperti yang sudah dilakukan Perum Bulog Divre Jatim pada bulan Ramadhan hingga Lebaran sspenuhnya membantu Pemprov Jatim. Khususnya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengontrol harga di pasar. (wh)
http://www.enciety.co/bulog-jatim-optimistis-raup-pendapatan-komersial-rp-25-t/
Minggu, 10 Agustus 2014
Capres Jokowi Matangkan Konsep Kemandirian Pangan
Minggu, 10 Agustus 2014
JAKARTA-Calon presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyiapkan program swasembada beras dan gula. Selama empat jam di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta, Sabtu (9/8), Jokowi mengatakan swasembada beras dan gula akan menjadi konsentrasi pemerintahan periode mendatang.
"Tadi kita bicara khusus mengenai swasembada beras dan swasembada gula. Itu saja tadi konsentrasi," kata Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan ia bersama tim transisi membicarakan langkah yang perlu segera diambil untuk merealisasikan swasembada pangan itu. Pembahasan tersebut perlu segera dilakukan agar nantinya pemerintah dapat langsung siap bekerja.
"Yang paling penting bukan kebijakannya, tapi implementasi dari kebijakan itu, proses operasional di lapangan," kata dia.
Jokowi tiba di Kantor Transisi sekitar pukul 11.20 WIB. Tak lama kemudian, hadir pula mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. Namun, Hendro lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Selain itu, terlihat pula Ketua Tim Transisi, Rini M Soemarno, serta Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto dan Anies Baswedan.
Selain masalah swasembada pangan, Jokowi juga berbicara tentang sosok menteri di kabinet mendatang. Jokowi menginginkan menteri yang menjabat di pemerintahan yang akan dipimpinnya harus lepas dari partai politik (parpol). Sejumlah kandidat menteri tersebut saat ini masih digodok.
"Ini masih digodok. Tetapi kalau saya ingin agar yang menjadi menteri lepas dari parpol," kata Jokowi.
Dengan lepasnya para menteri dari jabatannya di parpol, menteri-menteri itu bisa berkonsentrasi untuk tugas negara. Jokowi juga menegaskan sejumlah pihak yang bergabung di tim transisi belum tentu mendapatkan posisi menteri.
"Semua mungkin, tetapi jangan ada yang memastikan bahwa yang ada di kantor transisi ini tentu jadi masuk di kabinet," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan kabinetnya akan berisi kalangan profesional. Tetapi, publik masih penasaran tokoh profesional yang mana yang akan dipilih menjadi menteri.
“Menguasai Bidangnya”
Menanggapi rasa penasaran publik, Jokowi menegaskan tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Yang terpenting adalah menteri yang dipilih harus menguasai bidangnya. Dia menyebutkan banyak orang partai yang juga profesional.
"Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai," katanya.
Mengenai presentase perbandingan profesional dari partai dan nonpartai, Jokowi belum bisa memutuskan.
Sementara itu, tim transisi Jokowi-JK menargetkan segera menyelesaikan arsitektur kabinet pemerintahan selanjutnya. Tim ini menargetkan semuanya selesai pada pertengahan September 2014.
“Pada bulan September itu hanya menyelesaikan struktur kabinet tanpa disertai dengan nama menteri yang akan masuk dalam kabinet tersebut. Pasalnya, tim transisi tak memiliki wewenang memilih figur dalam kabinet Jokowi-JK nanti,” tegas Hasto.
Hasto menuturkan penyelesaian arsitektur kabinet itu dilakukan untuk memudahkan Jokowi-JK dalam memilih menteri yang tepat dan kompeten. Ia meyakini ada cukup waktu bagi Jokowi-JK untuk menentukan menteri-menterinya sejak arsitektur kabinet diselesaikan sampai batas akhir penyusunan kabinet yang diatur oleh undang-undang.
Pada kesempatan itu, calon presiden Joko Widodo juga mengangkat mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono, sebagai penasihat Tim Transisi. Selain Hendro, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, juga bakal menduduki kursi penasihat tim transisi.
"Saya ditugaskan jadi penasihat. Saya segera menyiapkan diri untuk memberi nasihat," ujar Hendro di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.
Ia mengaku diminta memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan atau rekam jejaknya. "Nasihat itu tentu yang saya tahu. Kalau tidak tahu ngapain. Yang saya ngerti soal intelijen. Saya akan memberi nasihat sekitar masalah intelijen," kata guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini.
Ia emoh memberi tahu secara spesifik nasihat apa yang bakal disampaikan kepada tim. Ia berdalih nasihat soal intelijen bersifat rahasia. "Namanya intelijen, masak ceritakan sama kamu," ucapnya kepada wartawan.
Hendro mengatakan tugas seorang penasihat tak lekang oleh waktu. "Diminta atau tidak, akan saya sampaikan. Saya ingin apa yang menjadi tujuan Rumah Transisi ini tercapai efektif dan efisen. Soal diterima atau tidak, yang penting saya sampaikan," katanya.
Ia juga mengatakan tidak bakal berkantor di Rumah Transisi. Menurut dia, kerja penasihat cenderung fleksibel.
Di tempat terpisah, pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J Kristiadi, mengatakan media harus mengawasi tim transisi agar tak menjadi tim transaksi, yang meneruskan tradisi bagi-bagi kursi menteri. "Sebaiknya publik dan media terus melakukan pengawasan," ujar Kristiadi seusai diskusi di Kebayoran Baru, Sabtu ( 9/8) .
Salah satu deputi tim transisi, Andi Widjajanto, memastikan timnya tak akan memberi ruang bagi transaksi politik. "Kami akan bikin modar dengan ngomongin teknis," ujar Andi. nfs/P-4
http://www.koran-jakarta.com/?17759-capres%20jokowi%20matangkan%20konsep%20kemandirian%20pangan
JAKARTA-Calon presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyiapkan program swasembada beras dan gula. Selama empat jam di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta, Sabtu (9/8), Jokowi mengatakan swasembada beras dan gula akan menjadi konsentrasi pemerintahan periode mendatang.
"Tadi kita bicara khusus mengenai swasembada beras dan swasembada gula. Itu saja tadi konsentrasi," kata Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan ia bersama tim transisi membicarakan langkah yang perlu segera diambil untuk merealisasikan swasembada pangan itu. Pembahasan tersebut perlu segera dilakukan agar nantinya pemerintah dapat langsung siap bekerja.
"Yang paling penting bukan kebijakannya, tapi implementasi dari kebijakan itu, proses operasional di lapangan," kata dia.
Jokowi tiba di Kantor Transisi sekitar pukul 11.20 WIB. Tak lama kemudian, hadir pula mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. Namun, Hendro lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Selain itu, terlihat pula Ketua Tim Transisi, Rini M Soemarno, serta Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto dan Anies Baswedan.
Selain masalah swasembada pangan, Jokowi juga berbicara tentang sosok menteri di kabinet mendatang. Jokowi menginginkan menteri yang menjabat di pemerintahan yang akan dipimpinnya harus lepas dari partai politik (parpol). Sejumlah kandidat menteri tersebut saat ini masih digodok.
"Ini masih digodok. Tetapi kalau saya ingin agar yang menjadi menteri lepas dari parpol," kata Jokowi.
Dengan lepasnya para menteri dari jabatannya di parpol, menteri-menteri itu bisa berkonsentrasi untuk tugas negara. Jokowi juga menegaskan sejumlah pihak yang bergabung di tim transisi belum tentu mendapatkan posisi menteri.
"Semua mungkin, tetapi jangan ada yang memastikan bahwa yang ada di kantor transisi ini tentu jadi masuk di kabinet," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan kabinetnya akan berisi kalangan profesional. Tetapi, publik masih penasaran tokoh profesional yang mana yang akan dipilih menjadi menteri.
“Menguasai Bidangnya”
Menanggapi rasa penasaran publik, Jokowi menegaskan tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Yang terpenting adalah menteri yang dipilih harus menguasai bidangnya. Dia menyebutkan banyak orang partai yang juga profesional.
"Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai," katanya.
Mengenai presentase perbandingan profesional dari partai dan nonpartai, Jokowi belum bisa memutuskan.
Sementara itu, tim transisi Jokowi-JK menargetkan segera menyelesaikan arsitektur kabinet pemerintahan selanjutnya. Tim ini menargetkan semuanya selesai pada pertengahan September 2014.
“Pada bulan September itu hanya menyelesaikan struktur kabinet tanpa disertai dengan nama menteri yang akan masuk dalam kabinet tersebut. Pasalnya, tim transisi tak memiliki wewenang memilih figur dalam kabinet Jokowi-JK nanti,” tegas Hasto.
Hasto menuturkan penyelesaian arsitektur kabinet itu dilakukan untuk memudahkan Jokowi-JK dalam memilih menteri yang tepat dan kompeten. Ia meyakini ada cukup waktu bagi Jokowi-JK untuk menentukan menteri-menterinya sejak arsitektur kabinet diselesaikan sampai batas akhir penyusunan kabinet yang diatur oleh undang-undang.
Pada kesempatan itu, calon presiden Joko Widodo juga mengangkat mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono, sebagai penasihat Tim Transisi. Selain Hendro, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, juga bakal menduduki kursi penasihat tim transisi.
"Saya ditugaskan jadi penasihat. Saya segera menyiapkan diri untuk memberi nasihat," ujar Hendro di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.
Ia mengaku diminta memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan atau rekam jejaknya. "Nasihat itu tentu yang saya tahu. Kalau tidak tahu ngapain. Yang saya ngerti soal intelijen. Saya akan memberi nasihat sekitar masalah intelijen," kata guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini.
Ia emoh memberi tahu secara spesifik nasihat apa yang bakal disampaikan kepada tim. Ia berdalih nasihat soal intelijen bersifat rahasia. "Namanya intelijen, masak ceritakan sama kamu," ucapnya kepada wartawan.
Hendro mengatakan tugas seorang penasihat tak lekang oleh waktu. "Diminta atau tidak, akan saya sampaikan. Saya ingin apa yang menjadi tujuan Rumah Transisi ini tercapai efektif dan efisen. Soal diterima atau tidak, yang penting saya sampaikan," katanya.
Ia juga mengatakan tidak bakal berkantor di Rumah Transisi. Menurut dia, kerja penasihat cenderung fleksibel.
Di tempat terpisah, pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J Kristiadi, mengatakan media harus mengawasi tim transisi agar tak menjadi tim transaksi, yang meneruskan tradisi bagi-bagi kursi menteri. "Sebaiknya publik dan media terus melakukan pengawasan," ujar Kristiadi seusai diskusi di Kebayoran Baru, Sabtu ( 9/8) .
Salah satu deputi tim transisi, Andi Widjajanto, memastikan timnya tak akan memberi ruang bagi transaksi politik. "Kami akan bikin modar dengan ngomongin teknis," ujar Andi. nfs/P-4
http://www.koran-jakarta.com/?17759-capres%20jokowi%20matangkan%20konsep%20kemandirian%20pangan
Langganan:
Postingan (Atom)