Jumat, 23 Mei 2014
Harianjogja.com, JOGJA—Guna menjaga kestabilan harga, Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Devisi Regional (Divre) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengoperasikan tiga dari lima gerai Bulog Mart.
Menurut Kepala Perum Bulog Divre DIY Awaluddin Iqbal, keberadaan Bulog Mart saat ini masih sebatas perwakilan di lima kabupaten kota di DIY. Hingga kini, pihaknya baru mengoperasikan Bulog Mart di Jogja (Kota Baru), Sleman (Kalasan) dan Kulonprogo (Wates).
“Dalam waktu dekat, Bulog Mart akan dibuka Bantul (Pajangan) dan Gunungkidul (Wonosari),” tutur dia saat ditemui di kantornya, Rabu (21/5/2014).
Iqbal menjelaskan orientasi penjualan di toko tersebut masih sebatas menjual bahan pokok makanan seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu. Hal itu dilakukan agar Bulog Mart mampu menstabilkan dan meredam harga sembako.
Komoditas bahan pangan lainnya seperti daging sapi, telur ayam belum dapat dijual lantaran Bulog belum memiliki tempat penyimpanan khusus. Iqbal mengklaim, harga yang ditawarkan Bulog Mart dapat bersaing dengan retail lain yang sudah menjamur saat ini.
Apalagi, lanjut Iqbal, Bulog memiliki pasokan beras yang melimpah. Sebelumnya Bulog sendiri merupakan BUMN pangan di mana 10% komersial dan 90% merupakan Public Service Obligation (PSO).
http://www.solopos.com/2014/05/23/retail-bulog-mart-jaga-stabilitas-harga-509252
Jumat, 23 Mei 2014
Kamis, 22 Mei 2014
Stok Gula Menipis, Bulog Tunggu Keputusan Impor
Kamis, 22 Mei 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Urusan Logistik (Bulog) belum bergerak untuk melakukan impor gula. Pemesanan gula impor baru akan dilaksanakan ketika Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan arahan berapa jumlah kebutuhan gula dan keputusan impor gula.
Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan awalnya Bulog ditugasi menambal kekurangan gula kristal putih (GKP). Volume gula yang boleh diimpor Bulog sekitar 350 ribu ton. Jumlah ini untuk mengisi stok gudang Bulog (iron stock). "Namun hingga kini intruksi resminya belum keluar dari Kemendag," ujar Sutarto, Kamis (22/5).
Bulog menyatakan sanggup menyediakan gula tersebut mulai pertengahan bulan Mei. Namun pemesanan baru akan dilakukan jika sudah ada keputusan resmi. Hingga kini Bulog masih mencari sumber gula sambil menunggu perintah resmi dari Kemendag.
Sutarto mengatakan semakin lama penugasan tertunda, maka impor gula akan semakin mundur. Sekarang Bulog baru mendapatkan sekitar 27 ribu ton gula yang siap diimpor. Gula ini didapatkan dari Thailand. Jika diberikan waktu lebih panjang, Bulog bisa mencari sumber gula dari negara lain yang harganya bersaing.
Sebagai gambaran, jika pada bulan April penugasan resmi telah keluar, pada akhir Mei bisa tersedia 100 ribu ton gula. Lalu pada akhir Juni bisa tersedia 200 ribu ton gula, dan pada akhir Juni pasokan gula bisa mencapai 300 ribu ton. Pada akhir Juli, pasokan gula impor yang bisa disediakan Bulog bisa mencapai 380 ribu ton. Bulog pun bisa melirik gula impor dari negara lain seperti Brazil dan India. "Kalau keputusannya (impor gula) mundur, maka target tidak akan tercapai," kata Sutarto.
Bulog juga tidak langsung membeli gula dari pabrik, melainkan spot market. Hal ini guna menyiasati sempitnya waktu yang diberikan untuk melakukan impor.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/05/22/n5yr24-stok-gula-menipis-bulog-tunggu-keputusan-impor
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Urusan Logistik (Bulog) belum bergerak untuk melakukan impor gula. Pemesanan gula impor baru akan dilaksanakan ketika Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan arahan berapa jumlah kebutuhan gula dan keputusan impor gula.
Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan awalnya Bulog ditugasi menambal kekurangan gula kristal putih (GKP). Volume gula yang boleh diimpor Bulog sekitar 350 ribu ton. Jumlah ini untuk mengisi stok gudang Bulog (iron stock). "Namun hingga kini intruksi resminya belum keluar dari Kemendag," ujar Sutarto, Kamis (22/5).
Bulog menyatakan sanggup menyediakan gula tersebut mulai pertengahan bulan Mei. Namun pemesanan baru akan dilakukan jika sudah ada keputusan resmi. Hingga kini Bulog masih mencari sumber gula sambil menunggu perintah resmi dari Kemendag.
Sutarto mengatakan semakin lama penugasan tertunda, maka impor gula akan semakin mundur. Sekarang Bulog baru mendapatkan sekitar 27 ribu ton gula yang siap diimpor. Gula ini didapatkan dari Thailand. Jika diberikan waktu lebih panjang, Bulog bisa mencari sumber gula dari negara lain yang harganya bersaing.
Sebagai gambaran, jika pada bulan April penugasan resmi telah keluar, pada akhir Mei bisa tersedia 100 ribu ton gula. Lalu pada akhir Juni bisa tersedia 200 ribu ton gula, dan pada akhir Juni pasokan gula bisa mencapai 300 ribu ton. Pada akhir Juli, pasokan gula impor yang bisa disediakan Bulog bisa mencapai 380 ribu ton. Bulog pun bisa melirik gula impor dari negara lain seperti Brazil dan India. "Kalau keputusannya (impor gula) mundur, maka target tidak akan tercapai," kata Sutarto.
Bulog juga tidak langsung membeli gula dari pabrik, melainkan spot market. Hal ini guna menyiasati sempitnya waktu yang diberikan untuk melakukan impor.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/05/22/n5yr24-stok-gula-menipis-bulog-tunggu-keputusan-impor
Bulog Tetapkan Banten Selatan Jadi Sentra Beras Tiga Provinsi
Kamis, 22 Mei 2014
Jakarta, Jakpro – Badan penyedia pangan milik negara, Bulog akan membangun sentra beras di daerah Banten selatan sebagai penyangga kebutuhan pangan di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
“Bulog itu sudah tahu kalau Banten Selatan itu merupakan daerah produksi. Maka, Bulog sudah mempunyai gudang dan pabrik yang besar disana, termasuk pengolahan gabah dan beras. Karena itu berfungsi untuk penyangga,” kata Drektur Utama (Dirut) Perum Bulog, Sutarto Alimoeso kepada Jakpro, Kamis (22/5).
Lebih lanjut Sutarto menjelaskan bahwa angka produksi beras sebenarnya berlebih, tetapi angka konsumsi juga berlebih, “Jadi, jika ada neraca konsumsi, itu seolah-olah berlebih. Jika konsumsi tidak bermasalah, maka produksi yang bermasalah,” lanjutnya.
Dirinya pun menyatakan bahwa sudah berbicara dengan Bupati Kabupaten Lebak, Iti Octavia Jayabaya agar menyediakan lahan untuk menampung hasil produksi jagung Prum Bulog dan sudah di sanggupi oleh sang Bupati.
“Bulog tidak hanya berfikir penyedia logistik saja, tapi juga harus menjaga keseimbangan konsumen nya,” katanya.
Sutarto pun mempunyai beberapa strategi agar petani di Indonesia dapat sejahtera. Yaitu dengan mempunyai lahan sendiri,supaya tidak menjadi buruh tani, hubungannya dengan reforma agraria. Kedua, petani itu tidak boleh kesulitan mengolah lahannya, seprti penyediaan benih dan pupuk. Yang menjamin itu pemeintah.
Serta, petani ini hasil panennya harus di urus dengan baik, sehingga mendapat keuntungan. Pemerintah harus menjamin saat masa tanamnya, dan pemerintah harus menjamin pasca panennya. Sehingga harga panen nya dapat terjaga dengan baik. (YD Tama)
http://www.jakpro.id/bulog-tetapkan-banten-selatan-jadi-sentra-beras-tiga-provinsi/
Jakarta, Jakpro – Badan penyedia pangan milik negara, Bulog akan membangun sentra beras di daerah Banten selatan sebagai penyangga kebutuhan pangan di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
“Bulog itu sudah tahu kalau Banten Selatan itu merupakan daerah produksi. Maka, Bulog sudah mempunyai gudang dan pabrik yang besar disana, termasuk pengolahan gabah dan beras. Karena itu berfungsi untuk penyangga,” kata Drektur Utama (Dirut) Perum Bulog, Sutarto Alimoeso kepada Jakpro, Kamis (22/5).
Lebih lanjut Sutarto menjelaskan bahwa angka produksi beras sebenarnya berlebih, tetapi angka konsumsi juga berlebih, “Jadi, jika ada neraca konsumsi, itu seolah-olah berlebih. Jika konsumsi tidak bermasalah, maka produksi yang bermasalah,” lanjutnya.
Dirinya pun menyatakan bahwa sudah berbicara dengan Bupati Kabupaten Lebak, Iti Octavia Jayabaya agar menyediakan lahan untuk menampung hasil produksi jagung Prum Bulog dan sudah di sanggupi oleh sang Bupati.
“Bulog tidak hanya berfikir penyedia logistik saja, tapi juga harus menjaga keseimbangan konsumen nya,” katanya.
Sutarto pun mempunyai beberapa strategi agar petani di Indonesia dapat sejahtera. Yaitu dengan mempunyai lahan sendiri,supaya tidak menjadi buruh tani, hubungannya dengan reforma agraria. Kedua, petani itu tidak boleh kesulitan mengolah lahannya, seprti penyediaan benih dan pupuk. Yang menjamin itu pemeintah.
Serta, petani ini hasil panennya harus di urus dengan baik, sehingga mendapat keuntungan. Pemerintah harus menjamin saat masa tanamnya, dan pemerintah harus menjamin pasca panennya. Sehingga harga panen nya dapat terjaga dengan baik. (YD Tama)
http://www.jakpro.id/bulog-tetapkan-banten-selatan-jadi-sentra-beras-tiga-provinsi/
Pemerintahan Baru Diminta Kawal Kedaulatan Pangan
Rabu, 21 Mei 2014
Liberalisasi Dianggap Sudah Kebablasan
RMOL. Impor pangan yang terus meningkat setiap tahunnya, membuktikan bahwa Indonesia semakin jauh dari kedaulatan pangan. Kehidupan petani yang jauh dari sejahtera, juga menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi negara agraris.
menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi isu pokok yang dituntut oleh petani terhadap kepemimpinan mendatang.
“Dasar tuntutan itu adalah liberalisasi pangan yang sudah berlebihan,” ujar Saragih di Jakarta, kemarin.
Liberalisasi pangan, katanya, berlangsung saat keran impor terhadap komoditas pertanian terus meningkat tiap tahun. Dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, Indonesia mengimpor sebanyak 472 ribu ton beras dari Vietnam, Thailand, India, Pakistan, dan Myanmar.
“Ini memprihatinkan mengingat Indonesia pernah memperoleh predikat swasembada beras,” katanya.
Menurut Saragih, volume impor beras yang tinggi mengindikasikan produktivitas yang menurun. Penurunan itu dipicu oleh penyempitan luas lahan pertanian. “Pemerintah terpilih harus berani untuk menegakkan reformasi agraria melalui pendistribusian dan perluasan lahan bertani,” ucapnya.
Tuntutan ini, lanjutnya, penting untuk menjaga tingkat produktivitas dan identitas Indonesia sebagai negara agraris. Dia berharap, pemerintahan yang baru berani mengubah paradigma pertanian dari semula pertanian model kolonial yang mengandalkan ekspor-impor menjadi model ekologis yang mementingkan keberlanjutan pertanian.
“Model ekologis ini penting karena membuat petani memikirkan kondisi lahannya. Misalnya dengan penggunaan pupuk organik sehingga kesuburan lahannya relatif lebih lama dan produktivitasnya juga lebih meningkat,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia, Riyono, meminta calon presiden dan calon wakil presiden terpilih mendatang agar lebih berani mengimplementasikan program pertanian yang lebih riil dan operasional.
“Jangan berhenti pada jargon kerakyatan di satu sisi, dan jargon kebangsaan di sisi lainnya. Agendanya harus riil. Misalnya mencetak satu juta petani entrepreneurship,” tekannya.
Dengan keberanian pemerintah baru untuk mengangkat bidang pertanian, dia berharap, akan membuat sektor ini menjadi fondasi kebangkitan perekonomian nasional.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengakui, sektor pertanian membutuhkan banyak dukungan pembiayaan mengingat anggaran APBN untuk sektor tersebut sangat terbatas.
“Saat ini alokasi anggaran untuk pertanian hanya sekitar Rp 17 triliun per tahun. Idealnya Rp 24 triliun per tahun jika produksi ingin terus ditingkatkan,” katanya.
Disamping terbatasnya anggaran, kata Suswono, permasalahan lain yang dihadapi sektor pertanian adalah alih fungsi lahan yang sulit dibendung.
http://www.rmol.co/read/2014/05/21/156092/Pemerintahan-Baru-Diminta-Kawal-Kedaulatan-Pangan-
Liberalisasi Dianggap Sudah Kebablasan
RMOL. Impor pangan yang terus meningkat setiap tahunnya, membuktikan bahwa Indonesia semakin jauh dari kedaulatan pangan. Kehidupan petani yang jauh dari sejahtera, juga menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi negara agraris.
menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi isu pokok yang dituntut oleh petani terhadap kepemimpinan mendatang.
“Dasar tuntutan itu adalah liberalisasi pangan yang sudah berlebihan,” ujar Saragih di Jakarta, kemarin.
Liberalisasi pangan, katanya, berlangsung saat keran impor terhadap komoditas pertanian terus meningkat tiap tahun. Dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, Indonesia mengimpor sebanyak 472 ribu ton beras dari Vietnam, Thailand, India, Pakistan, dan Myanmar.
“Ini memprihatinkan mengingat Indonesia pernah memperoleh predikat swasembada beras,” katanya.
Menurut Saragih, volume impor beras yang tinggi mengindikasikan produktivitas yang menurun. Penurunan itu dipicu oleh penyempitan luas lahan pertanian. “Pemerintah terpilih harus berani untuk menegakkan reformasi agraria melalui pendistribusian dan perluasan lahan bertani,” ucapnya.
Tuntutan ini, lanjutnya, penting untuk menjaga tingkat produktivitas dan identitas Indonesia sebagai negara agraris. Dia berharap, pemerintahan yang baru berani mengubah paradigma pertanian dari semula pertanian model kolonial yang mengandalkan ekspor-impor menjadi model ekologis yang mementingkan keberlanjutan pertanian.
“Model ekologis ini penting karena membuat petani memikirkan kondisi lahannya. Misalnya dengan penggunaan pupuk organik sehingga kesuburan lahannya relatif lebih lama dan produktivitasnya juga lebih meningkat,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia, Riyono, meminta calon presiden dan calon wakil presiden terpilih mendatang agar lebih berani mengimplementasikan program pertanian yang lebih riil dan operasional.
“Jangan berhenti pada jargon kerakyatan di satu sisi, dan jargon kebangsaan di sisi lainnya. Agendanya harus riil. Misalnya mencetak satu juta petani entrepreneurship,” tekannya.
Dengan keberanian pemerintah baru untuk mengangkat bidang pertanian, dia berharap, akan membuat sektor ini menjadi fondasi kebangkitan perekonomian nasional.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengakui, sektor pertanian membutuhkan banyak dukungan pembiayaan mengingat anggaran APBN untuk sektor tersebut sangat terbatas.
“Saat ini alokasi anggaran untuk pertanian hanya sekitar Rp 17 triliun per tahun. Idealnya Rp 24 triliun per tahun jika produksi ingin terus ditingkatkan,” katanya.
Disamping terbatasnya anggaran, kata Suswono, permasalahan lain yang dihadapi sektor pertanian adalah alih fungsi lahan yang sulit dibendung.
http://www.rmol.co/read/2014/05/21/156092/Pemerintahan-Baru-Diminta-Kawal-Kedaulatan-Pangan-
Bulog Ingatkan Pemerintah Soal Lonjakan Harga Beras
Rabu, 21 Mei 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga beras nasional saat ini mencapai 14 hingga 15 persen di atas harga patokan pemerintan (HPP). Padahal tahun lalu harga beras nasional masih 10 persen di bawah HPP. Harga beras pun diperkirakan akan semakin naik. "Pemerintah harus bersiap-siap (menghadapi kenaikan harga beras)," ujar Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Rabu (21/5).
Menurut Sutarto, kenaikan harga beras bisa dipicu dua hal. Yakni, tehambatnya distribusi dan tergangunya produksi. "Saat ini tidak ada masalah pada sistem distribusi beras. Artinya, hasil produksi beras harus dipantau agar cukup memenuhi kebutuhan nasional," kata Sutarto.
Lebih jauh Sutarto mengatakan, pihaknya selalu memantau persediaan beras di gudang. Evaluasi ketersediaan beras dilakukan pada saat Rapat Koordinasi Terbatas sekitar bulan Juni dan Juli. Saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog lebih dari 1,8 juta ton. Jumlah tersebut, sambung Sutarto, cukup untuk memenuhi kebutuhan beras miskin (raskin).
Jika nanti harga melonjak, Bulog akan mengeluarkan cadangan beras melalui operasi pasar (OP) "Kalau sudah OP, ternyata harga tidak turun, berarti ada masalah lain," kata Sutarto.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/05/21/n5xcnu-bulog-ingatkan-pemerintah-soal-lonjakan-harga-beras
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga beras nasional saat ini mencapai 14 hingga 15 persen di atas harga patokan pemerintan (HPP). Padahal tahun lalu harga beras nasional masih 10 persen di bawah HPP. Harga beras pun diperkirakan akan semakin naik. "Pemerintah harus bersiap-siap (menghadapi kenaikan harga beras)," ujar Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Rabu (21/5).
Menurut Sutarto, kenaikan harga beras bisa dipicu dua hal. Yakni, tehambatnya distribusi dan tergangunya produksi. "Saat ini tidak ada masalah pada sistem distribusi beras. Artinya, hasil produksi beras harus dipantau agar cukup memenuhi kebutuhan nasional," kata Sutarto.
Lebih jauh Sutarto mengatakan, pihaknya selalu memantau persediaan beras di gudang. Evaluasi ketersediaan beras dilakukan pada saat Rapat Koordinasi Terbatas sekitar bulan Juni dan Juli. Saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog lebih dari 1,8 juta ton. Jumlah tersebut, sambung Sutarto, cukup untuk memenuhi kebutuhan beras miskin (raskin).
Jika nanti harga melonjak, Bulog akan mengeluarkan cadangan beras melalui operasi pasar (OP) "Kalau sudah OP, ternyata harga tidak turun, berarti ada masalah lain," kata Sutarto.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ritel/14/05/21/n5xcnu-bulog-ingatkan-pemerintah-soal-lonjakan-harga-beras
Rabu, 21 Mei 2014
Melihat Visi Pertanian Prabowo dan Jokowi
Rabu, 21 Mei 2014
Para mafia dinilai mengorbankan kepentingan nasional.
VIVAnews - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji akan membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan.
Dalam visi dan misinya yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-JK juga menyampaikan akan melakukan pemberantasan terhadap mafia impor. Menurut Jokowi-JK, para mafia sekadar mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional.
Pengembangan ekspor pertanian menurut keduanya juga harus dilakukan berbasis pengolahan pertanian dalam negeri. Penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani juga akan dilakukan melalui pencanangan 1000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019.
Dalam visi dan misi setebal 42 halaman yang telah diunggah di situs resmi KPU, Jokowi-JK juga menjanjikan peningkatan kemampuan petani dan organisasi tani serta memperbaiki pola hubungan dengan pemerintah. Terutama pelibatan aktif perempuan petani dan pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
Jokowi-JK juga menjanjikan pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan, transportasi serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar lahan pertanian dan 25 bendungan juga akan dilakukan oleh keduanya hingga tahun 2019.
Visi Pertanian Prabowo-Hatta
Sementara Prabowo-Hatta dalam visi dan misinya juga menjanjikan akan mencetak 2 juta hektare lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedelai dan tebu. Peningkatan produksi menurut Prabowo-Hatta dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.
Selain membuka lapangan kerja, peningkatan produksi juga akan mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas pertanian rakyat, terutama tanaman pangan termasuk hortikultura, peternakan dan perikanan. Prabowo-Hatta dalam visi misinya setebal 9 halaman juga menjanjikan penambahan dana riset sebesar Rp 10 triliun dari APBN selama 2015-2019.
Peningkatan produktivitas pertanian rakyat di setiap kabupaten juga akan dilakukan jika keduanya terpilih mulai pada tahun 2015. Itu semua menurut Prabowo-Hatta akan disesuaikan dengan pengembangan koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (adi)
http://politik.news.viva.co.id/news/read/506116-melihat-visi-pertanian-prabowo-dan-jokowi
Para mafia dinilai mengorbankan kepentingan nasional.
VIVAnews - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji akan membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan.
Dalam visi dan misinya yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-JK juga menyampaikan akan melakukan pemberantasan terhadap mafia impor. Menurut Jokowi-JK, para mafia sekadar mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional.
Pengembangan ekspor pertanian menurut keduanya juga harus dilakukan berbasis pengolahan pertanian dalam negeri. Penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani juga akan dilakukan melalui pencanangan 1000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019.
Dalam visi dan misi setebal 42 halaman yang telah diunggah di situs resmi KPU, Jokowi-JK juga menjanjikan peningkatan kemampuan petani dan organisasi tani serta memperbaiki pola hubungan dengan pemerintah. Terutama pelibatan aktif perempuan petani dan pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
Jokowi-JK juga menjanjikan pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan, transportasi serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar lahan pertanian dan 25 bendungan juga akan dilakukan oleh keduanya hingga tahun 2019.
Visi Pertanian Prabowo-Hatta
Sementara Prabowo-Hatta dalam visi dan misinya juga menjanjikan akan mencetak 2 juta hektare lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedelai dan tebu. Peningkatan produksi menurut Prabowo-Hatta dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.
Selain membuka lapangan kerja, peningkatan produksi juga akan mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas pertanian rakyat, terutama tanaman pangan termasuk hortikultura, peternakan dan perikanan. Prabowo-Hatta dalam visi misinya setebal 9 halaman juga menjanjikan penambahan dana riset sebesar Rp 10 triliun dari APBN selama 2015-2019.
Peningkatan produktivitas pertanian rakyat di setiap kabupaten juga akan dilakukan jika keduanya terpilih mulai pada tahun 2015. Itu semua menurut Prabowo-Hatta akan disesuaikan dengan pengembangan koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (adi)
http://politik.news.viva.co.id/news/read/506116-melihat-visi-pertanian-prabowo-dan-jokowi
Jokowi-JK Janji Berantas Mafia Impor
Rabu, 21 Mei 2014
JAKARTA, KOMPAS.com - Berdikari dalam bidang ekonomi menjadi agenda pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satu program aksi yang akan dilakukan menuju berdikari ekonomi adalah membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
Pasangan Jokowi-JK pun berjanji, salah satunya akan meningkatkan rasio lahan pertanian dan petani, dari 0,3 hektar per kepala keluarga (KK) tani, menjadi 2 hektar per KK.
Dikutip dari situs resmi KPU, berikut empat upaya lengkap membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
Pertama adalah penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional. Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri.
Kedua, penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan re-generasi petani melalui pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019. Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transpotasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019.
Peningkatan pembangunan dan aktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen per tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di perdesaan semakin muda.
Ketiga, komitmen untuk implementasi reformasi agraria melalui akses dan aset reformasi pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani. Menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektar.
Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar per KK tani, dan pembukaan 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.
Keempat, pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan koperasi.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/21/1310567/Jokowi-JK.Janji.Berantas.Mafia.Impor
JAKARTA, KOMPAS.com - Berdikari dalam bidang ekonomi menjadi agenda pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satu program aksi yang akan dilakukan menuju berdikari ekonomi adalah membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
Pasangan Jokowi-JK pun berjanji, salah satunya akan meningkatkan rasio lahan pertanian dan petani, dari 0,3 hektar per kepala keluarga (KK) tani, menjadi 2 hektar per KK.
Dikutip dari situs resmi KPU, berikut empat upaya lengkap membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
Pertama adalah penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional. Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri.
Kedua, penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan re-generasi petani melalui pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019. Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transpotasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta hektar pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019.
Peningkatan pembangunan dan aktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen per tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di perdesaan semakin muda.
Ketiga, komitmen untuk implementasi reformasi agraria melalui akses dan aset reformasi pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani. Menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektar.
Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar per KK tani, dan pembukaan 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.
Keempat, pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan koperasi.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/21/1310567/Jokowi-JK.Janji.Berantas.Mafia.Impor
Langganan:
Postingan (Atom)