Rabu 17 Feb 2016
JAKARTA-Posisi harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah hasil panen petani diyakini tidak memberi nilai tambah terhadap kesejahteraan petani. Oleh karena itu HPP sebaiknya dihapus dan dana impor beras untuk kesejahteraan petani.
“Kita himbau pemerintah agr HPP dihapuskan saja. Karena toh buktinya tidak bermanfaat juga kepada petani,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam di Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Menurut Multazam, keberadaan HPP selama ini telah berujung pada ketidakmampuan Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membeli gabah hasil panen petani secara leluasa. Akibatnya, gabah-gabah milik petani itu justeru dikuasai oleh para tengkulak maupun pedagang-pedagan besar. “Toh kita lihat sendiri, serapan Bulog juga rendah kok. Apalagi ketika musim panen sekarang ini, perkiraan saya maksimal hanya 10% dari total panen secara keseluruhan. Sekarang kan mau panen raya ini,” lanjut Multazam.
Ketika Bulog tidak mampu mencukupi kebutuhan persediaannya, jelas Multazam, berakibat dilakukannya impor beras. Sedangkan impor beras itu sendiri justeru menghabiskan uang rakyat. “Dari pada uang untuk impor beras yang sekitar Rp 1 triliun itu, lebih baik anggaran itu dipakai untuk subsidi kepada petani,” ungkapnya.
Tinggal diatur tata caranya, kata Multazam, Tetapi Bulognya diberikan relaxasi agar mampu menyerap gabah petani. “Ya caranya menghapus HPP itu. Dengan begitu pemerintah bisa memberi jaminan atas ketersediaan beras yang merupakan bahan kebutuhan pokok masyarakat kita,” jelas Multazam.
Dengan adanya penghapusan HPP dan relaxasi itu, lanjut anggota F-PKB ini, maka Bulog akan jauh lembih mampu bersaing dengan para tengkulak maupun para pedagang spekulan yang justeru tidak memikirkan rakyat kecil. **aec
http://www.beritamoneter.com/hpp-gabah-tak-mampu-naikkan-kesejahteraan-petani/
Jumat, 19 Februari 2016
Petani Terima HPP Beras Agar Bisa Bersaing dalam MEA
Rabu, 17 Februari 2016
PEMERINTAH sudah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah pada tahun ini tidak berubah dari tahun lalu. Kelompok petani pun menerima keputusan tersebut.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai beras Indonesia memang harus bersaing dengan beras negara-negara tetangga. Apalagi, keran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah dibuka.
"Sebetulnya inginnya sih naik. Tapi, dengan diberlakukan MEA, khawatir juga semakin jauh perbedaan harga dengan beras dari negara tetangga," ucap Winarno, Rabu (17/2).
Menurut Winarno, HPP tersebut merupakan harga beras dan gabah terendah. Para petani masih bisa menjual beras dan gabahnya kepada Perum Bulog di atas HPP tersebut.
Adapun HPP beras ditetapkan tidak berubah, yakni sebesar Rp7.300 per kilogram (kg), harga gabah kering panen (GKP) di penggilingan ditetapkan sebesar Rp3.750 per kg, dan harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan sebesar Rp4.600 per kg.
Besaran harga-harga tersebut tida berubah seperti yang tertuang dalam Inpres No.5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
Meski ditetapkan sama, Winarno meminta pemerintah, yakni Kementerian Perdagangan, agar tidak asal mengimpor barang pangan ke Indonesia. Menurut dia, hal tersebut akan membunuh petani layaknya garam yang saat ini sudah dibuka 100% impor.
"Kita terima ini (HPP tetap) asal Kemendag juga harus koorperatif. Jangan terlalu mudah untuk memasukkan barang-barang pangan, sehingga para petani kita bisa dilindungi. Mesti ada penyerapan dari dalam negeri dulu, kalau kurang, baru impor," imbuhnya. (OL-3)
PEMERINTAH sudah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah pada tahun ini tidak berubah dari tahun lalu. Kelompok petani pun menerima keputusan tersebut.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai beras Indonesia memang harus bersaing dengan beras negara-negara tetangga. Apalagi, keran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah dibuka.
"Sebetulnya inginnya sih naik. Tapi, dengan diberlakukan MEA, khawatir juga semakin jauh perbedaan harga dengan beras dari negara tetangga," ucap Winarno, Rabu (17/2).
Menurut Winarno, HPP tersebut merupakan harga beras dan gabah terendah. Para petani masih bisa menjual beras dan gabahnya kepada Perum Bulog di atas HPP tersebut.
Adapun HPP beras ditetapkan tidak berubah, yakni sebesar Rp7.300 per kilogram (kg), harga gabah kering panen (GKP) di penggilingan ditetapkan sebesar Rp3.750 per kg, dan harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan sebesar Rp4.600 per kg.
Besaran harga-harga tersebut tida berubah seperti yang tertuang dalam Inpres No.5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
Meski ditetapkan sama, Winarno meminta pemerintah, yakni Kementerian Perdagangan, agar tidak asal mengimpor barang pangan ke Indonesia. Menurut dia, hal tersebut akan membunuh petani layaknya garam yang saat ini sudah dibuka 100% impor.
"Kita terima ini (HPP tetap) asal Kemendag juga harus koorperatif. Jangan terlalu mudah untuk memasukkan barang-barang pangan, sehingga para petani kita bisa dilindungi. Mesti ada penyerapan dari dalam negeri dulu, kalau kurang, baru impor," imbuhnya. (OL-3)
Rabu, 17 Februari 2016
Gubernur Paksa Bulog Beli Beras Petani
Rabu, 17 Februari 2016
MATARAM – Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi akan memaksa Bulog membeli beras petani.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Husni Fauzi menyampaikan, untuk menyelamatkan nasib petani Gubernur akan melayangkan surat ke Menteri Pertanian dan Kepala Bulog pusat. "Besok pagi (hari ini) surat akan ditandatangani oleh Gubernur dan segera dikirim," terangnya Selasa kemarin (16/2).
Dinas Pertanian sendiri mempersiapkan semua data yang dibutuhkan sesuai intruksi dari Gubernur. Misalnya seperti jumlah produksi beras, luas lahan dan lokasinya dimana harus dilampirkan dalam surat tersebut dengan tujuan memaparkan kepada pemerintah pusat bahwa Provinsi NTB memiliki beras yang berlimpah.
Dengan memaparkan data-data tersebut, Pemprov meminta kepada Menteri Pertanian dan Kepala Bulog pusat agar mengintruksikan Divre Bulog NTB untuk membeli beras petani. "Jadi tujuan utama surat ini agar Bulog NTB mau beli beras petani," terangnya.
Bulan Februari ini lanjutnya, petani NTB siap panen dengan jumlah produksi diperkirakan mencapai 18.000 ton. Namun Bulog NTB kesulitan membeli beras dengan berbagai alasan yang kerap dilontarkan. Alasan Bulog NTB tidak bisa menyerap beras petani secara maksimal karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jauh di bawah harga pasar. Akibatnya Bulog tidak bisa membeli beras petani yang dijual dengan harga di atas HPP.
Terpisah, Kepala Bakorluh NTB Hj Husnanidiaty Nurdin melihat HPP saat ini masih jauh dari kata ideal. Hal itu tidak hanya menyulitkan pihak Bulog tetapi juga berdampak kepada para petani di NTB. "Saya berharap Pak Gubernur mau mengusulkan HPP dinaikkan, karena ini sumber masalahnya," ucapnya.
Meskipun produksi petani tinggi dan melimpah, namun tidak ada artinya bagi Bulog karena terhalang oleh HPP. Petani juga akan lebih memilih menjual beras ke para tengkulak dan pengusaha liar daripada menjual ke Bulog dengan harga murah. "Makanya itu penting dicari solusinya, Pak Gubernur juga sangat ingin petani sejahtera," ujarnya.
Seperti diketahui, dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 diatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) dihargakan sebesar Rp 3.750 per kilogram, HPP GKG sebesar Rp 4.600 dan HPP beras sebesar Rp 7.300 per kilogram. Persoalannya adalah Pemerintah memastikan HPP atas gabah dan beras tahun ini tidak akan direvisi. Itu artinya Divre Bulog NTB akan tetap kesulitan menyerap beras dan target yang telah ditetapkan akan mengalami kegagalan kembali seperti tahun lalu. Kepala Divre Bulog NTB W Kuswinhartomo saat dimintai tanggapannya enggan berkomentar. Ia tidak berani memberikan tanggapan sedikitpun terkait hal itu. "Mohon maaf, saya no coment ya. Terimakasih," jawabnya. (zwr)
http://www.radarlombok.co.id/gubernur-paksa-bulog-beli-beras-petani.html
MATARAM – Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi akan memaksa Bulog membeli beras petani.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Husni Fauzi menyampaikan, untuk menyelamatkan nasib petani Gubernur akan melayangkan surat ke Menteri Pertanian dan Kepala Bulog pusat. "Besok pagi (hari ini) surat akan ditandatangani oleh Gubernur dan segera dikirim," terangnya Selasa kemarin (16/2).
Dinas Pertanian sendiri mempersiapkan semua data yang dibutuhkan sesuai intruksi dari Gubernur. Misalnya seperti jumlah produksi beras, luas lahan dan lokasinya dimana harus dilampirkan dalam surat tersebut dengan tujuan memaparkan kepada pemerintah pusat bahwa Provinsi NTB memiliki beras yang berlimpah.
Dengan memaparkan data-data tersebut, Pemprov meminta kepada Menteri Pertanian dan Kepala Bulog pusat agar mengintruksikan Divre Bulog NTB untuk membeli beras petani. "Jadi tujuan utama surat ini agar Bulog NTB mau beli beras petani," terangnya.
Bulan Februari ini lanjutnya, petani NTB siap panen dengan jumlah produksi diperkirakan mencapai 18.000 ton. Namun Bulog NTB kesulitan membeli beras dengan berbagai alasan yang kerap dilontarkan. Alasan Bulog NTB tidak bisa menyerap beras petani secara maksimal karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jauh di bawah harga pasar. Akibatnya Bulog tidak bisa membeli beras petani yang dijual dengan harga di atas HPP.
Terpisah, Kepala Bakorluh NTB Hj Husnanidiaty Nurdin melihat HPP saat ini masih jauh dari kata ideal. Hal itu tidak hanya menyulitkan pihak Bulog tetapi juga berdampak kepada para petani di NTB. "Saya berharap Pak Gubernur mau mengusulkan HPP dinaikkan, karena ini sumber masalahnya," ucapnya.
Meskipun produksi petani tinggi dan melimpah, namun tidak ada artinya bagi Bulog karena terhalang oleh HPP. Petani juga akan lebih memilih menjual beras ke para tengkulak dan pengusaha liar daripada menjual ke Bulog dengan harga murah. "Makanya itu penting dicari solusinya, Pak Gubernur juga sangat ingin petani sejahtera," ujarnya.
Seperti diketahui, dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 diatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) dihargakan sebesar Rp 3.750 per kilogram, HPP GKG sebesar Rp 4.600 dan HPP beras sebesar Rp 7.300 per kilogram. Persoalannya adalah Pemerintah memastikan HPP atas gabah dan beras tahun ini tidak akan direvisi. Itu artinya Divre Bulog NTB akan tetap kesulitan menyerap beras dan target yang telah ditetapkan akan mengalami kegagalan kembali seperti tahun lalu. Kepala Divre Bulog NTB W Kuswinhartomo saat dimintai tanggapannya enggan berkomentar. Ia tidak berani memberikan tanggapan sedikitpun terkait hal itu. "Mohon maaf, saya no coment ya. Terimakasih," jawabnya. (zwr)
http://www.radarlombok.co.id/gubernur-paksa-bulog-beli-beras-petani.html
Pemerintah Putuskan HPP Beras Tahun Ini Tetap 7.300/Kg
Rabu, 17 Februari 2016
Jakarta -Pemerintah menyatakan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras Tahun 2016 tidak mengalami perubahan sesuai Inpres No 5 Tahun 2015.
"Dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga beras, melindungi tingkat pendapatan petani, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan masyarakat, harga gabah dan harga beras tetap," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (17/2/2016).
Pernyataan ini disampaikan Darmin, sebagai ketetapan pada awal tahun untuk menjadi acuan para pemangku kepentingan. Adapun harga tersebut adalah sebagai berikut:
1. Gabah Kering Panen
Harga Gabah Kering Panen (GKP) di penggilingan ditetapkan sebesar Rp 3.750 per kilogram di penggilingan, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Gabang Kering Giling
Harga Gabah Kering Giling (GKG) di gudang BULOG ditetapkan sebesar Rp 4.600 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Beras
Harga Pembelian Beras dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 7.300 per kilogram di gudang Perum Bulog.
Dengan demikian, Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah dinyatakan masih tetap berlaku dan agar menjadi pedoman oleh stakeholder terkait.
(wdl/wdl)
http://finance.detik.com/read/2016/02/17/080940/3143906/4/pemerintah-putuskan-hpp-beras-tahun-ini-tetap-7300-kg
Jakarta -Pemerintah menyatakan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras Tahun 2016 tidak mengalami perubahan sesuai Inpres No 5 Tahun 2015.
"Dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga beras, melindungi tingkat pendapatan petani, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan masyarakat, harga gabah dan harga beras tetap," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (17/2/2016).
Pernyataan ini disampaikan Darmin, sebagai ketetapan pada awal tahun untuk menjadi acuan para pemangku kepentingan. Adapun harga tersebut adalah sebagai berikut:
1. Gabah Kering Panen
Harga Gabah Kering Panen (GKP) di penggilingan ditetapkan sebesar Rp 3.750 per kilogram di penggilingan, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Gabang Kering Giling
Harga Gabah Kering Giling (GKG) di gudang BULOG ditetapkan sebesar Rp 4.600 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Beras
Harga Pembelian Beras dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 7.300 per kilogram di gudang Perum Bulog.
Dengan demikian, Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah dinyatakan masih tetap berlaku dan agar menjadi pedoman oleh stakeholder terkait.
(wdl/wdl)
http://finance.detik.com/read/2016/02/17/080940/3143906/4/pemerintah-putuskan-hpp-beras-tahun-ini-tetap-7300-kg
Gubernur NTB Surati Mentan Soal Serapan Bulog yang Rendah
Selasa, 16 Februari 2016
REPUBLIKA.CO.ID MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi akan mengirimkan surat kepada Menteri Pertanian (Mentan) tentang daya serap Bulog yang rendah terhadap beras-beras petani di daerah. Sekaligus meminta agar Mentan bisa mendorong Bulog bisa menyerap beras 100 persen.
“Gubernur akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar pada masa panen Bulog bisa menyerap semua beras yang ada di petani,” ujar Asisten II Setda Provinsi NTB, Lalu Gita Aryadi kepada wartawan di Kota Mataram, Selasa (16/2).
Tidak hanya itu, menurutnya, pemerintah pusat harus mampu menjaga agar harga beras di petani tidak anjlok. Sebab, hal itu akan merugikan petani di daerah. Oleh karena itu, perhatian pemerintah pusat untuk masalah tersebut harusl segera dilakukan.
Sebelumnya, Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi mengungkapkan keberadaan Bulog harus dibenahi. Selama ini, mereka tidak pernah bisa menyerap beras 100 persen di daerah dan ditengarai ketidakmampuan menyerap beras daerah sengaja dilakukan agar bisa menyerap beras impor.
“Banyak hal yang harus dibenahi di Bulog, waktu panen raya tidak menyerap secara maksimal. Kita punya akal sehat jadi modus-modus seperti ini harus ditinggalkan dan tidak dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, modus yang biasa dilakukan Bulog adalah setiap diberikan target penyerapan selalu berdalih tidak mampu menyerap maksimal. Sehingga, mereka akan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk meminta dikirimkan beras impor.
“Itu modus soal tidak bisa menyerap beras dan itu akal-akalan bulog saja agar bisa menyerap beras dari luar,” ungkapnya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/16/o2nddw219-gubernur-ntb-surati-mentan-soal-serapan-bulog-yang-rendah
REPUBLIKA.CO.ID MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi akan mengirimkan surat kepada Menteri Pertanian (Mentan) tentang daya serap Bulog yang rendah terhadap beras-beras petani di daerah. Sekaligus meminta agar Mentan bisa mendorong Bulog bisa menyerap beras 100 persen.
“Gubernur akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar pada masa panen Bulog bisa menyerap semua beras yang ada di petani,” ujar Asisten II Setda Provinsi NTB, Lalu Gita Aryadi kepada wartawan di Kota Mataram, Selasa (16/2).
Tidak hanya itu, menurutnya, pemerintah pusat harus mampu menjaga agar harga beras di petani tidak anjlok. Sebab, hal itu akan merugikan petani di daerah. Oleh karena itu, perhatian pemerintah pusat untuk masalah tersebut harusl segera dilakukan.
Sebelumnya, Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi mengungkapkan keberadaan Bulog harus dibenahi. Selama ini, mereka tidak pernah bisa menyerap beras 100 persen di daerah dan ditengarai ketidakmampuan menyerap beras daerah sengaja dilakukan agar bisa menyerap beras impor.
“Banyak hal yang harus dibenahi di Bulog, waktu panen raya tidak menyerap secara maksimal. Kita punya akal sehat jadi modus-modus seperti ini harus ditinggalkan dan tidak dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, modus yang biasa dilakukan Bulog adalah setiap diberikan target penyerapan selalu berdalih tidak mampu menyerap maksimal. Sehingga, mereka akan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk meminta dikirimkan beras impor.
“Itu modus soal tidak bisa menyerap beras dan itu akal-akalan bulog saja agar bisa menyerap beras dari luar,” ungkapnya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/16/o2nddw219-gubernur-ntb-surati-mentan-soal-serapan-bulog-yang-rendah
Pemerintah Pastikan HPP Gabah Dan Beras Tetap
Selasa, 16 Februari 2016
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah dan beras tahun ini tidak akan direvisi.
Fakta ini berkebalikan dengan pendapat para pengamat yang meminta HPP beras disesuaikan dengan tingkat kenaikan inflasi.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan pers menyampaikan HPP gabah dan beras tidak akan mengalami perubahan dan masih akan mengacu pada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah.
“Dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga beras, melindungi tingkat pendapatan petani, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan masyarakat, harga gabah dan harga beras tetap,” kata Darmin, Selasa (16/2/2016).
Selama ini, kalangan pengamat menilai HPP gabah dan beras seharusnya naik untuk mempermudah Perum Bulog menyerap produksi petani.
Saat ini, Bulog kerap kalah dengan para pedagang perantara yang membeli produksi petani dengan harga yang lebih tinggi dari HPP.
Adapun dalam Inpres Nomor 5 tahun 2015, diatur HPP gabah kering panen (GKP) yaitu sebesar Rp3.750 per kilogram, HPP GKG sebesar Rp4.600, dan HPP beras sebesar Rp7.300 per kilogram.
http://industri.bisnis.com/read/20160216/99/519557/pemerintah-pastikan-hpp-gabah-dan-beras-tetap
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah dan beras tahun ini tidak akan direvisi.
Fakta ini berkebalikan dengan pendapat para pengamat yang meminta HPP beras disesuaikan dengan tingkat kenaikan inflasi.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan pers menyampaikan HPP gabah dan beras tidak akan mengalami perubahan dan masih akan mengacu pada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah.
“Dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga beras, melindungi tingkat pendapatan petani, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan masyarakat, harga gabah dan harga beras tetap,” kata Darmin, Selasa (16/2/2016).
Selama ini, kalangan pengamat menilai HPP gabah dan beras seharusnya naik untuk mempermudah Perum Bulog menyerap produksi petani.
Saat ini, Bulog kerap kalah dengan para pedagang perantara yang membeli produksi petani dengan harga yang lebih tinggi dari HPP.
Adapun dalam Inpres Nomor 5 tahun 2015, diatur HPP gabah kering panen (GKP) yaitu sebesar Rp3.750 per kilogram, HPP GKG sebesar Rp4.600, dan HPP beras sebesar Rp7.300 per kilogram.
http://industri.bisnis.com/read/20160216/99/519557/pemerintah-pastikan-hpp-gabah-dan-beras-tetap
Apa Arti Kritik Gubernur NTB Bagi Pemerintah Jokowi-JK ?
Senin, 15 Februari 2016
Soal Impor Beras dan Jagung
Oleh: Danil’s
PEDASNYA kritik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGB HM Zainul Majdi, nampaknya tidak juga membuat pemerintah Jokowi-JK bergeming. Itu terlihat dari belum adanya tindakan konkrit pemerintah atas masuknya Jagung dan Beras Impor ke NTB yang selama ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional.
Lewat Perum Bulog, pemerintah hendak “mengatasi” kelangkaan pangan di NTB melalui jalur impor.
Penolakan Gubernur NTB atas pangan impor, tentu memiliki alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena berdasarkan data dari berbagai lembaga, baik Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, produksi pangan Rakyat Tani NTB di tahun 2015 jauh melampaui target (surplus).
Dari data yang dirilis Pemprov, setiap tahun Rakyat Tani NTB mampu memproduksi beras sebanyak 1,3 juta ton. Jumlah sebanyak itu tentu saja sangat melimpah, karena untuk konsumsi lokal hanya sebanyak 700 ribu ton, dan sisanya 600 ribu ton untuk perdagangan antar pulau, termasuk yang mestinya diserap oleh Perum Bulog.
Bukan hanya Beras, pada tahun 2015 lalu Rakyat Tani NTB juga mampu memproduksi jagung hingga 1,01 juta ton. Dengan produksi sebanyak itu, seharusnya Rakyat Tani dapat menikmati keuntungan dari jerih-payahnya. Tapi faktanya, disaat produksi melimpah harga jagung justeru meluncur bebas hingga Rp 1.600 per Kg, jauh dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang sebesar Rp 2.500 per Kg.
Jika produksi beras dan jagung tahun 2015 melimpah, lalu kenapa sekarang pemerintah Jokowi-JK hendak membanjiri NTB dengan beras dan jagung impor? Kenapa pula hasil produksi yang melimpah tidak diamankan untuk kebutuhan menjelang masuknya musim panen raya dan panen gadu? Atau jangan-jangan memang ada kesengajaan untuk melepas pangan produksi lokal agar bisa memasukkan pangan impor?
Perum Bulog sebagai lembaga yang dipercaya pemerintah untuk mengamankan stok pangan dalam negeri, nyata-nyata telah lalai menjalankan fungsinya. Ini tentu saja terjadi akibat tidak mengertinya jajaran Perum Bulog dalam mengejewantahkan arti pengamanan stok pangan dalam negeri. Perum Bulog hanya mengerti mengamankan stok pangan, tak perduli walau harus merampas pasar Rakyat Tani lokal dengan pangan impor.
Jika memang pemerintah Jokowi-JK benar serius mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan Rakyat Tani lokal, tentu tidak akan membiarkan perilaku oknum-oknum tertentu leluasa merampas pasar Rakyat Tani lokal dengan pangan impor. Begitu pula pedasnya kritik Gubernur pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) di Lombok, sudah sepatutnya menjadi pertimbangan pemerintah Jokowi-JK untuk mengevaluasi kinerja jajaran Perum Bulog.*
Penulis adalah: Koordinator Nasional Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), dan
Pemred Barak Online Group
http://beritabarak.blogspot.co.id/2016/02/apa-arti-kritik-gubernur-ntb-bagi.html#more
Soal Impor Beras dan Jagung
Oleh: Danil’s
PEDASNYA kritik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGB HM Zainul Majdi, nampaknya tidak juga membuat pemerintah Jokowi-JK bergeming. Itu terlihat dari belum adanya tindakan konkrit pemerintah atas masuknya Jagung dan Beras Impor ke NTB yang selama ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional.
Lewat Perum Bulog, pemerintah hendak “mengatasi” kelangkaan pangan di NTB melalui jalur impor.
Penolakan Gubernur NTB atas pangan impor, tentu memiliki alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena berdasarkan data dari berbagai lembaga, baik Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, produksi pangan Rakyat Tani NTB di tahun 2015 jauh melampaui target (surplus).
Dari data yang dirilis Pemprov, setiap tahun Rakyat Tani NTB mampu memproduksi beras sebanyak 1,3 juta ton. Jumlah sebanyak itu tentu saja sangat melimpah, karena untuk konsumsi lokal hanya sebanyak 700 ribu ton, dan sisanya 600 ribu ton untuk perdagangan antar pulau, termasuk yang mestinya diserap oleh Perum Bulog.
Bukan hanya Beras, pada tahun 2015 lalu Rakyat Tani NTB juga mampu memproduksi jagung hingga 1,01 juta ton. Dengan produksi sebanyak itu, seharusnya Rakyat Tani dapat menikmati keuntungan dari jerih-payahnya. Tapi faktanya, disaat produksi melimpah harga jagung justeru meluncur bebas hingga Rp 1.600 per Kg, jauh dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang sebesar Rp 2.500 per Kg.
Jika produksi beras dan jagung tahun 2015 melimpah, lalu kenapa sekarang pemerintah Jokowi-JK hendak membanjiri NTB dengan beras dan jagung impor? Kenapa pula hasil produksi yang melimpah tidak diamankan untuk kebutuhan menjelang masuknya musim panen raya dan panen gadu? Atau jangan-jangan memang ada kesengajaan untuk melepas pangan produksi lokal agar bisa memasukkan pangan impor?
Perum Bulog sebagai lembaga yang dipercaya pemerintah untuk mengamankan stok pangan dalam negeri, nyata-nyata telah lalai menjalankan fungsinya. Ini tentu saja terjadi akibat tidak mengertinya jajaran Perum Bulog dalam mengejewantahkan arti pengamanan stok pangan dalam negeri. Perum Bulog hanya mengerti mengamankan stok pangan, tak perduli walau harus merampas pasar Rakyat Tani lokal dengan pangan impor.
Jika memang pemerintah Jokowi-JK benar serius mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan Rakyat Tani lokal, tentu tidak akan membiarkan perilaku oknum-oknum tertentu leluasa merampas pasar Rakyat Tani lokal dengan pangan impor. Begitu pula pedasnya kritik Gubernur pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) di Lombok, sudah sepatutnya menjadi pertimbangan pemerintah Jokowi-JK untuk mengevaluasi kinerja jajaran Perum Bulog.*
Penulis adalah: Koordinator Nasional Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak), dan
Pemred Barak Online Group
http://beritabarak.blogspot.co.id/2016/02/apa-arti-kritik-gubernur-ntb-bagi.html#more
Langganan:
Postingan (Atom)