Rabu, 19 Agustus 2015
Serangan harga kebutuhan bertubi-tubi melanda tata niaga pangan nasional. Kenaikan harga terjadi mulai dari beras, daging sapi, cabai, hingga tomat dan daging ayam. Beras medium pernah tembus Rp 13.000 per kilogram dari harga normal Rp 8.000 per kg. Padahal, dari petani harga gabah kering panen Rp 3.500 per kg.
Harga cabai rawit pernah mencapai Rp 70.000 per kg dari harga normal Rp 30.000 per kg. Belum usai soal cabai, harga tomat turun drastis dari Rp 1.700-Rp 2.500 per kg menjadi Rp 500-Rp 1.700 per kg.
Begitu juga dengan daging. Harga daging sapi rata-rata nasional tembus Rp 130.000 per kg, jauh di atas harga ideal Rp 90.000 per kg. Kemudian disusul dengan kenaikan harga daging ayam dari Rp 31.000 per kg menjadi Rp 40.000 per kg.
Kenaikan harga cabai dan jatuhnya harga tomat terjadi karena stok dan kebutuhan tidak seimbang. Stok cabai berkurang akibat kemarau, stok tomat melebihi permintaan.
Sementara penyebab kenaikan harga daging sapi dan ayam tidak hanya faktor permintaan dan penawaran. Harga daging sapi dan ayam yang stabil tinggi setelah Lebaran itu merupakan anomali. Biasanya harga daging turun setelah Lebaran.
Dalam kasus kenaikan harga daging sapi, pemerintah dan polisi mengindikasikan ada permainan harga dan kesengajaan menahan stok sapi siap potong. Dari 163.000 ekor sapi di tempat penggemukan, pemerintah mencatat 49 persen seharusnya dipasarkan, bukan ditahan.
Dalam kenaikan harga daging ayam, pemerintah menjumpai kenaikan terjadi di tingkat pedagang. Pedagang ingin meraup keuntungan lebih dari saat Lebaran lalu. Harga di peternak Rp 21.000 per kg berat ayam hidup dengan penghitungan biaya produksi Rp 16.500 per kg. Idealnya harga daging ayam Rp 31.000 per kg, bukan Rp 40.000 per kg.
Pemerintah berupaya mengatasinya. Mulai dari aksi persuasif berdialog dengan pelaku usaha terkait hingga aksi frontal mendatangi pelaku usaha bersama polisi, memaksa menurunkan harga.
Rangkaian serangan harga itu terjadi karena pemerintah selama ini tidak punya kendali atas harga. Pemerintah juga tidak menguasai stok pangan penting dan strategis sehingga tidak bisa memainkan peran sebagai penstabil pasokan. Hal itu tidak ditopang dengan satu data bersama yang sinkron tentang stok dan permintaan.
Selama ini penentuan harga bergantung pada mekanisme pasar. Sementara kondisi pasar tersebut tidak sehat. Kerap kali terjadi persaingan usaha yang pincang. Mereka yang menguasai modal dan pasokan bisa memainkan harga dan jadi pemenang.
Pemerintah telah mempunyai instrumen, yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga dan Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting. Dalam regulasi itu, pemerintah bisa mengintervensi dan menetapkan harga acuan khusus 14 komoditas pokok dan penting jika terjadi gejolak harga dan kegagalan pasar. Pemerintah juga menentukan batas waktu penimbunan barang.
Pada tahun ini juga pemerintah mendorong Bulog tampil di depan menunjukkan kehadiran negara dalam pengendalian harga beras, cabai, dan daging sapi.
Di sisi lain, pemerintah telah membangun sebuah pendekatan kepada pelaku usaha yang persuasif dan humanis. Ini menjadi modal bersama membangun iklim dagang yang lebih kondusif. Apabila langkah-langkah positif ini terus digulirkan, sedikit demi sedikit wajah tata niaga bahan pangan Indonesia semakin baik. (HENDRIYO WIDI)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150819kompas/#/17/
Rabu, 19 Agustus 2015
BUKTI NYATA SAPI LOKAL TAK ADA
Selasa, 18 Agustus 2015
Kisruh masalah daging sapi sampai sekarang masih belum tuntas. Persoalannya, pemerintah selalu mengatakan stok sapi dalam negeri tersedia. Faktanya? Di lapangan, sapi sulit ditemukan.
“Masalah pemerintah selalu menganggap sapi dalam negeri tersedia. Tapi kenyataanya sapi lokal sulit ditemukan,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Impotir Daging Indonesia (Aspidi), Thomas Sembiring di Jakarta, pekan lalu.
Menurut dia, jika pemerintah selalu mengatakan sapi dalam negeri tersedia, sehingga mengurangi impor sapi bakalan dan daging, maka gejolak harga daging sulit untuk diselesaikan.
“Semestinya pemerintah mengakui saja bahwa sapi lokal masih kurang,” tegasnya. Dia memberikan contoh, penugasan Perum Bulog untuk melakukan impor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor, merupakan bukti nyata bahwa sapi lokal tidak tersedia cukup.
“Secara tidak langsung penugasan Bulog impor sapi siap potong adalah bukti bahwa pemerintah mengakui sapi lokal kurang,” tegasnya. Hal yang sama juga terjadi terhadap jumlah populasi sapi nasional yang tidak pernah akurat datanya, sehingga pada Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan kegagalan swasembada daging akibat salah hitung.
Menurut Thomas, kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada daging harus dapat dipertangungjawabkan karena anggaran yang dihabiskan dalam lima tahun mencapai target swasembada daging sebesar Rp17 triliun. “Tidak ada pertanggungjawaban kecuali Mentan-nya sekadar bilang salah hitung,” tegasnya.
Tak ikut main
Sementara itu Ketua Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) Suharjito mengatakan, importir daging tidak mungkin ikut bermain dalam mengendalikan harga daging sapi, mengingat volume impor daging hanya sekitar 10% dari kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 600.000 ton.
“Tidak mungkin importir daging sapi mengendalikan harga karena jumlah daging yang diimpor sangat kecil,” katanya. Harjito melihat melonjaknya harga daging sapi saat ini, karena pasokan daging ke pasar berkurang.
Menurut dia, berkurangnya, pasokan daging ke pasar salah satu penyebabnya adalah pemerintah mengurangi izin impor sapi bakalan. Pada triwulan I dan II, total izin impor sapi bakalan yang dikeluarkan pemerintah sebanyak 400.000 ekor, tapi pada triwulain III hanya 50.000 ekor.
“Dengan pengurangan ini, maka para feedloter sangat hati-hati melakukan pemotongan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stok, agar tidak habis,” tegasnya.
ADDI menyambut baik penugasan Bulog untuk melakukan impor sapi siap potong. Namun, Harjito menyarankan, dalam pemasaran sebaiknya Bulog menjalin kerjasama dengan asosiasi pedagang atau distributor yang ada.
“Tujuannya, agar daging yang dijual Bulog sampai kepada konsumen dengan harga murah. ADDI juga membuka pintu jika Bulog mengajak kerjasama. Intinya, kita ingin membantu pemerintah menstabilkan harga daging,” ungkapnya.
HET
Namun, Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu mengaku, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia atau juga yang sering disebut asosiasi jagal, dan Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong (Apdasi) Jawa Barat.
Untuk menjamin harga terjangkau konsumen, Wahyu mengatakan Bulog akan menetapkan HET (harga eceran tertinggi) daging sapi sehingga keuntungan yang didapat oleh pedagang dan harga di tingkat konsumen dapat berada di level sesuai.
“HET daging dari Bulog di bawah Rp100.000/kg, maka kami ajak para asosiasi bekerja sama dan mereka menyambut baik,” kata Wahyu. Impor sapi siap potong diperkirakan akan sampai ke Indonesia awal bulan September 2015.
Pihak Bulog, lanjut Wahyu, sudah menjajaki rumah potong hewan (RPH) mana saja yang nantinya akan dilibatkan. Sejauh ini, dia memprediksi ada lebih dari 19 RPH di Jabodetabek dan Bandung yang akan digunakan.
Ketua APDI Asnawi menyampaikan, para asosiasi sepakat bekerjasama dengan pemerintah karena selama ini harga daging yang tinggi justru merugikan mereka. APDI pun menjamin pemogokan berakhir hari ini, tanpa ada demo di Istana seperti yang sebelumnya diisukan.
“Karena kalau harga daging tinggi, pedagang juga rugi. Pemerintah memang sudah seharusnya terlibat mengatur tataniaganya. Kalau bicara kenaikan harga, pengusaha memang harus untung, tapi kan harus wajar,” katanya.
Menurut pantauan APDI, sejak sebelum lebaran, harga daging di tingkat pengusaha besar atau importir rata-rata naik 25%-30%, sehingga pedagang tidak memiliki pilihan selain menjual ke konsumen dengan harga tinggi.
Kendati selama ini memasok daging dari para importir, Asnawi pun menilai langkah pemerintah untuk memperbesar perannya amat baik bagi sistem tataniaga pasar. Pasalnya, selama ini persaingan hanya berlangsung di kalangan importir.
Ada, tapi terbatas
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna, mengatakan sapi lokal tersedia dalam jumlah yang terbatas. Jika Bulog mampu mendapatkan sapi lokal, maka dapat menjual daging sapi dengan harga yang lebih murah.
Rina memberikan contoh PD Dharma Jaya, yang menjalin kerjasama dengan Pemda NTB dan Jawa Timur, mampu menjual daging sapi dengan harga Rp85.000/kg-Rp89.000/kg.
“Dharma Jaya mendapat pasokan sapi dari dua provinsi itu dan dagingnya dijual dengan harga yang lebih murah. Bulog kalau bisa, seperti Dharma Jaya, tentunya lebih baik,” katanya.
Rina mengatakan di wilayah Jabodetabek, ada sekitar 13 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang baik dan memenuhi standar. Dari jumlah ini, total sapi setiap hari yang dipotong sebanyak 561 ekor atau sekitar 16.830 ekor/bulan.
“Jumlah yang dipotong ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan daging di Jabodetabek, karena untuk hotel dan restoran, sudah ada daging industri,” tegasnya.
Menurut dia, semestinya harga daging tidak bergejolak naik. Apalagi Apfindo mempunyai stok sapi siap potong yang cukup. Namun diakui, anggota Apfindo, perlu menjaga stok di kandang, sehingga mereka perlu impor lagi. “Mestinya pemerintah lebih konsentrasi pengembangan ternak lokal,” katanya.
Menyinggung ada pengusaha anggota Apfindo yang tidak melakukan pemotongan sapi, Rina, mengatakan tidak semua anggota Apfindo melakukan hal itu. “Tidak semua anggota Apfindo melakukan itu. Hanya satu-dua perusahaan saja yang melakukan itu. Jadi, kita tidak boleh pukul rata. Itu hanya kasus,” tegasnya. Jamalzen
http://agroindonesia.co.id/index.php/2015/08/18/bukti-nyata-sapi-lokal-tak-ada/
Kisruh masalah daging sapi sampai sekarang masih belum tuntas. Persoalannya, pemerintah selalu mengatakan stok sapi dalam negeri tersedia. Faktanya? Di lapangan, sapi sulit ditemukan.
“Masalah pemerintah selalu menganggap sapi dalam negeri tersedia. Tapi kenyataanya sapi lokal sulit ditemukan,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Impotir Daging Indonesia (Aspidi), Thomas Sembiring di Jakarta, pekan lalu.
Menurut dia, jika pemerintah selalu mengatakan sapi dalam negeri tersedia, sehingga mengurangi impor sapi bakalan dan daging, maka gejolak harga daging sulit untuk diselesaikan.
“Semestinya pemerintah mengakui saja bahwa sapi lokal masih kurang,” tegasnya. Dia memberikan contoh, penugasan Perum Bulog untuk melakukan impor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor, merupakan bukti nyata bahwa sapi lokal tidak tersedia cukup.
“Secara tidak langsung penugasan Bulog impor sapi siap potong adalah bukti bahwa pemerintah mengakui sapi lokal kurang,” tegasnya. Hal yang sama juga terjadi terhadap jumlah populasi sapi nasional yang tidak pernah akurat datanya, sehingga pada Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan kegagalan swasembada daging akibat salah hitung.
Menurut Thomas, kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada daging harus dapat dipertangungjawabkan karena anggaran yang dihabiskan dalam lima tahun mencapai target swasembada daging sebesar Rp17 triliun. “Tidak ada pertanggungjawaban kecuali Mentan-nya sekadar bilang salah hitung,” tegasnya.
Tak ikut main
Sementara itu Ketua Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) Suharjito mengatakan, importir daging tidak mungkin ikut bermain dalam mengendalikan harga daging sapi, mengingat volume impor daging hanya sekitar 10% dari kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 600.000 ton.
“Tidak mungkin importir daging sapi mengendalikan harga karena jumlah daging yang diimpor sangat kecil,” katanya. Harjito melihat melonjaknya harga daging sapi saat ini, karena pasokan daging ke pasar berkurang.
Menurut dia, berkurangnya, pasokan daging ke pasar salah satu penyebabnya adalah pemerintah mengurangi izin impor sapi bakalan. Pada triwulan I dan II, total izin impor sapi bakalan yang dikeluarkan pemerintah sebanyak 400.000 ekor, tapi pada triwulain III hanya 50.000 ekor.
“Dengan pengurangan ini, maka para feedloter sangat hati-hati melakukan pemotongan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stok, agar tidak habis,” tegasnya.
ADDI menyambut baik penugasan Bulog untuk melakukan impor sapi siap potong. Namun, Harjito menyarankan, dalam pemasaran sebaiknya Bulog menjalin kerjasama dengan asosiasi pedagang atau distributor yang ada.
“Tujuannya, agar daging yang dijual Bulog sampai kepada konsumen dengan harga murah. ADDI juga membuka pintu jika Bulog mengajak kerjasama. Intinya, kita ingin membantu pemerintah menstabilkan harga daging,” ungkapnya.
HET
Namun, Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu mengaku, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia atau juga yang sering disebut asosiasi jagal, dan Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong (Apdasi) Jawa Barat.
Untuk menjamin harga terjangkau konsumen, Wahyu mengatakan Bulog akan menetapkan HET (harga eceran tertinggi) daging sapi sehingga keuntungan yang didapat oleh pedagang dan harga di tingkat konsumen dapat berada di level sesuai.
“HET daging dari Bulog di bawah Rp100.000/kg, maka kami ajak para asosiasi bekerja sama dan mereka menyambut baik,” kata Wahyu. Impor sapi siap potong diperkirakan akan sampai ke Indonesia awal bulan September 2015.
Pihak Bulog, lanjut Wahyu, sudah menjajaki rumah potong hewan (RPH) mana saja yang nantinya akan dilibatkan. Sejauh ini, dia memprediksi ada lebih dari 19 RPH di Jabodetabek dan Bandung yang akan digunakan.
Ketua APDI Asnawi menyampaikan, para asosiasi sepakat bekerjasama dengan pemerintah karena selama ini harga daging yang tinggi justru merugikan mereka. APDI pun menjamin pemogokan berakhir hari ini, tanpa ada demo di Istana seperti yang sebelumnya diisukan.
“Karena kalau harga daging tinggi, pedagang juga rugi. Pemerintah memang sudah seharusnya terlibat mengatur tataniaganya. Kalau bicara kenaikan harga, pengusaha memang harus untung, tapi kan harus wajar,” katanya.
Menurut pantauan APDI, sejak sebelum lebaran, harga daging di tingkat pengusaha besar atau importir rata-rata naik 25%-30%, sehingga pedagang tidak memiliki pilihan selain menjual ke konsumen dengan harga tinggi.
Kendati selama ini memasok daging dari para importir, Asnawi pun menilai langkah pemerintah untuk memperbesar perannya amat baik bagi sistem tataniaga pasar. Pasalnya, selama ini persaingan hanya berlangsung di kalangan importir.
Ada, tapi terbatas
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna, mengatakan sapi lokal tersedia dalam jumlah yang terbatas. Jika Bulog mampu mendapatkan sapi lokal, maka dapat menjual daging sapi dengan harga yang lebih murah.
Rina memberikan contoh PD Dharma Jaya, yang menjalin kerjasama dengan Pemda NTB dan Jawa Timur, mampu menjual daging sapi dengan harga Rp85.000/kg-Rp89.000/kg.
“Dharma Jaya mendapat pasokan sapi dari dua provinsi itu dan dagingnya dijual dengan harga yang lebih murah. Bulog kalau bisa, seperti Dharma Jaya, tentunya lebih baik,” katanya.
Rina mengatakan di wilayah Jabodetabek, ada sekitar 13 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang baik dan memenuhi standar. Dari jumlah ini, total sapi setiap hari yang dipotong sebanyak 561 ekor atau sekitar 16.830 ekor/bulan.
“Jumlah yang dipotong ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan daging di Jabodetabek, karena untuk hotel dan restoran, sudah ada daging industri,” tegasnya.
Menurut dia, semestinya harga daging tidak bergejolak naik. Apalagi Apfindo mempunyai stok sapi siap potong yang cukup. Namun diakui, anggota Apfindo, perlu menjaga stok di kandang, sehingga mereka perlu impor lagi. “Mestinya pemerintah lebih konsentrasi pengembangan ternak lokal,” katanya.
Menyinggung ada pengusaha anggota Apfindo yang tidak melakukan pemotongan sapi, Rina, mengatakan tidak semua anggota Apfindo melakukan hal itu. “Tidak semua anggota Apfindo melakukan itu. Hanya satu-dua perusahaan saja yang melakukan itu. Jadi, kita tidak boleh pukul rata. Itu hanya kasus,” tegasnya. Jamalzen
http://agroindonesia.co.id/index.php/2015/08/18/bukti-nyata-sapi-lokal-tak-ada/
Selasa, 18 Agustus 2015
Ini Daftar BUMN Penerima Suntikan Modal Negara Rp 48 Triliun
Selasa, 18 Agustus 2015
Jakarta -Pemerintah kembali mengalokasikan tambahan dana atau penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yakni sebesar Rp 48,2 triliun.
Ada sekitar 24 perusahaan pelat merah yang akan menerima suntikan dana tersebut di antaranya adalah PT PLN (Persero) yang menjadi penerima PMN terbesar mencapai Rp 10 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, dalam RAPBN 2016 alokasi PMN dibagi dalam 3 kelompok besar.
Pertama adalah PMN untuk BUMN. Kedua, PMN untuk organisasi atau lembaga keuangan internasional (LKI). Terakhir PMN untuk keperluan lainnya.
Adapun PMN khusus untuk BUMN dialokasikan sebesar Rp 39,42 triliun dari total Rp 48,2 trilun tersebut. Ia mengaku, besaran PMN yang dialokasikan tahun 2016 memang lebih kecil dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp 70,4 triliun.
"Kebanyakan memang untuk melanjutkan yang eksisting. Dan hanya untuk penajaman saja. Kita kan mau evaluasi, dulu agak masif sekarang lebih targeted atau selektif," ujar dia ditemui di Gedung DPR /MPR, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Berikut rincian PMN Rp 39,42 triliun untuk BUMN sebesar di RAPBN 2016
Penerima PMN dalam bentuk Tunai:
1. Perum Bulog Rp 2 triliun
2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rp 500 miliar
3. PT SMI (Persero) Rp 5 triliun
4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1 triliun
5. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 1 triliun
6. PT Hutama Karya (Persero) Rp 3 triliun
7. PT Wijaya Karya Tbk Rp 3 triliun
8. PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 2 triliun
9. PT Angkasa Pura II (Persero) Rp 2 triliun
10. PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun
11. PT PLN (Persero) Rp 10 triliun
12. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 1,16 triliun
13. PT Krakatau Steel Tbk Rp 1,5 triliun
14. PT Industri Kereta Api (Persero) Rp 1 triliun
15. PT Barata Indonesia (Persero) Rp 500 miliar
16. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 500 miliar
17. PT Askrindo (Persero) Rp 500 miliar
18. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar
19. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp 500 miliar
PMN untuk BUMN dalam bentuk non tunai :
20. PT Perikanan Nusantara (Persero) Rp 29,4 miliar
21. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Rp 692,5 miliar
22. Perum Perumnas Rp 235,4 miliar
23. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp 564,8 miliar
24. PT Amarta Karya (Persero) Rp 32,1 miliar
25. PT Krakatau Steel Rp 956,5 miliar
"Sebenarnya ada 24, karena Krakatau Stell terima tunai dan non tunai, sehingga dihitung dua kali," sambung dia.
http://finance.detik.com/read/2015/08/18/183510/2994938/4/ini-daftar-bumn-penerima-suntikan-modal-negara-rp-48-triliun
Jakarta -Pemerintah kembali mengalokasikan tambahan dana atau penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yakni sebesar Rp 48,2 triliun.
Ada sekitar 24 perusahaan pelat merah yang akan menerima suntikan dana tersebut di antaranya adalah PT PLN (Persero) yang menjadi penerima PMN terbesar mencapai Rp 10 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, dalam RAPBN 2016 alokasi PMN dibagi dalam 3 kelompok besar.
Pertama adalah PMN untuk BUMN. Kedua, PMN untuk organisasi atau lembaga keuangan internasional (LKI). Terakhir PMN untuk keperluan lainnya.
Adapun PMN khusus untuk BUMN dialokasikan sebesar Rp 39,42 triliun dari total Rp 48,2 trilun tersebut. Ia mengaku, besaran PMN yang dialokasikan tahun 2016 memang lebih kecil dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp 70,4 triliun.
"Kebanyakan memang untuk melanjutkan yang eksisting. Dan hanya untuk penajaman saja. Kita kan mau evaluasi, dulu agak masif sekarang lebih targeted atau selektif," ujar dia ditemui di Gedung DPR /MPR, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Berikut rincian PMN Rp 39,42 triliun untuk BUMN sebesar di RAPBN 2016
Penerima PMN dalam bentuk Tunai:
1. Perum Bulog Rp 2 triliun
2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rp 500 miliar
3. PT SMI (Persero) Rp 5 triliun
4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1 triliun
5. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 1 triliun
6. PT Hutama Karya (Persero) Rp 3 triliun
7. PT Wijaya Karya Tbk Rp 3 triliun
8. PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 2 triliun
9. PT Angkasa Pura II (Persero) Rp 2 triliun
10. PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun
11. PT PLN (Persero) Rp 10 triliun
12. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 1,16 triliun
13. PT Krakatau Steel Tbk Rp 1,5 triliun
14. PT Industri Kereta Api (Persero) Rp 1 triliun
15. PT Barata Indonesia (Persero) Rp 500 miliar
16. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 500 miliar
17. PT Askrindo (Persero) Rp 500 miliar
18. Perum Jamkrindo Rp 500 miliar
19. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp 500 miliar
PMN untuk BUMN dalam bentuk non tunai :
20. PT Perikanan Nusantara (Persero) Rp 29,4 miliar
21. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Rp 692,5 miliar
22. Perum Perumnas Rp 235,4 miliar
23. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp 564,8 miliar
24. PT Amarta Karya (Persero) Rp 32,1 miliar
25. PT Krakatau Steel Rp 956,5 miliar
"Sebenarnya ada 24, karena Krakatau Stell terima tunai dan non tunai, sehingga dihitung dua kali," sambung dia.
http://finance.detik.com/read/2015/08/18/183510/2994938/4/ini-daftar-bumn-penerima-suntikan-modal-negara-rp-48-triliun
Pangan Beras Masih Cukup
Selasa, 18 Agustus 2015
SORONG (SK) – Meski pun kekeringan melanda Papua Barat dan sekitarnya, akan tetapi ketahanan pangan beras di Bulog Sorong diupayakan tetap terjaga.
Hingga kemarin, Stock beras di gudang Bulog Sorong, 4372 ton, masih bongkar di Pelabuhan setempat 1.317 ton. Dan, rencana penambahan 1.000 ton beras lagi dari Merauke dalam waktu dekat tiba di Sorong.
Kepala Sub Bulog Sorong, Firmansyah SE kepada wartawan di Sorong, siang kemarin, mengatakan, pihaknya tetap mempertahankan stok beras untuk warga Sorong Raya. Secara keseluruhan stok beras di gudang Bulog Sorong saat bisa bertahan hingga tiga bulan ke depan.
Sedangkan beras miskin (raskin) yang sudah disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya, di Sorong dan sekitarnya hingga kemarin 3.212 ton. “Itu kami salurkan ke Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat dan Tambrauw,” kata Firmansyah.
Dikatakan Firmansyah, estimasi raskin di Sorong tahun 2015 ini sebesar 6.385 ton. Dan, raskin yang tersalurkan ke penerimanya, hingga kemarin sudah 75 persen. Diharapkan, masyarakat melalui Kepala Distrik (camat ), dapat segera mengambil beras tersebut di Bulog setempat, sebelum Desember 2015 ini.
Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi, mengatakan, masyarakat Papua Barat, tak akan kelaparan. Pasalnya, di daerah ini terkenal dengan kawasan potensi tanaman perkebunan dan pertanian, yang subur. Sehingga, warga daerah ini belum pernah kelaparan, apalagi raskin tersalurkan langsung ke masyarakat. Membuat masyarakat setempat tak terganggu karena kekurangan pangan.
Kepada masyarakat, diimbau untuk bertani dengan baik, sesuai dengan arahan dari para penyuluh di lapangan. Sebab, kalau bertani, beternak dan nelayan sesuai aturan yang berlaku, dipastikan warga daerah ini akan makmur di atas tanahnya sendiri.
“Ke depan, masyarakat pelosok Papua Barat akan menerima banyak bantuan bibit, ternak mau pun ikan,” kata Atururi.
(K14)
http://www.suarakarya.id/2015/08/18/pangan-beras-masih-cukup.html
SORONG (SK) – Meski pun kekeringan melanda Papua Barat dan sekitarnya, akan tetapi ketahanan pangan beras di Bulog Sorong diupayakan tetap terjaga.
Hingga kemarin, Stock beras di gudang Bulog Sorong, 4372 ton, masih bongkar di Pelabuhan setempat 1.317 ton. Dan, rencana penambahan 1.000 ton beras lagi dari Merauke dalam waktu dekat tiba di Sorong.
Kepala Sub Bulog Sorong, Firmansyah SE kepada wartawan di Sorong, siang kemarin, mengatakan, pihaknya tetap mempertahankan stok beras untuk warga Sorong Raya. Secara keseluruhan stok beras di gudang Bulog Sorong saat bisa bertahan hingga tiga bulan ke depan.
Sedangkan beras miskin (raskin) yang sudah disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya, di Sorong dan sekitarnya hingga kemarin 3.212 ton. “Itu kami salurkan ke Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat dan Tambrauw,” kata Firmansyah.
Dikatakan Firmansyah, estimasi raskin di Sorong tahun 2015 ini sebesar 6.385 ton. Dan, raskin yang tersalurkan ke penerimanya, hingga kemarin sudah 75 persen. Diharapkan, masyarakat melalui Kepala Distrik (camat ), dapat segera mengambil beras tersebut di Bulog setempat, sebelum Desember 2015 ini.
Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi, mengatakan, masyarakat Papua Barat, tak akan kelaparan. Pasalnya, di daerah ini terkenal dengan kawasan potensi tanaman perkebunan dan pertanian, yang subur. Sehingga, warga daerah ini belum pernah kelaparan, apalagi raskin tersalurkan langsung ke masyarakat. Membuat masyarakat setempat tak terganggu karena kekurangan pangan.
Kepada masyarakat, diimbau untuk bertani dengan baik, sesuai dengan arahan dari para penyuluh di lapangan. Sebab, kalau bertani, beternak dan nelayan sesuai aturan yang berlaku, dipastikan warga daerah ini akan makmur di atas tanahnya sendiri.
“Ke depan, masyarakat pelosok Papua Barat akan menerima banyak bantuan bibit, ternak mau pun ikan,” kata Atururi.
(K14)
http://www.suarakarya.id/2015/08/18/pangan-beras-masih-cukup.html
Kedaulatan pangan terus dipacu
Selasa, 18 Agustus 2015
JAKARTA. Pemerintah terus memacu peningkatan produksi pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, telur ayam, daging sapi serta ikan. Guna mencapai target tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016 disektor kedaulatan pangan ditingkatkan.
Tahun 2016 anggaran kedaulatan pangan ditetapkan sebesar Rp 126,6 triliun, atau meningkat tipis 0,5% dibandingkan tahun ini Rp 125,9 triliun. Dari anggaran dana kedaulatan pangan yang ditetapkan untuk tahun 2016, perinciannya sebesar Rp 50,4 triliun dialokasikan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan Rp 76,1 triliun dialokasikan melalui belanja non K/L.
Terdapat tiga kementerian yang memegang peran penting di dalam prioritas kedaulatan pangan, yaitu Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Alokasi Kementerian Pertanian pada tahun 2016 sebesar Rp 32,9 triliun secara penuh diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain melalui perluasan areal persawahan dengan pencetakan sawah baru serta upaya untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk bahan pangan pokok.
Anggaran kedaulatan pangan pada Kementerian PU-Pera sebesar Rp 6,6 triliun, diarahkan terutama untuk membangun jaringan irigasi untuk pertanian. Sedangkan alokasi pada KKP sebesar Rp 11 triliun diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta produk perikanan lainnya.
Sementara itu, untuk alokasi belanja non K/L diprioritaskan untuk kegiatan penyaluran subsidi pangan, subsidi pupuk, pemberian alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan cadangan beras pemerintah (CAD), serta cadangan stabilisasi harga pangan.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan, selain terus meningkatkan anggaran sebagai upaya peningkatan produksi, langkah lain yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut melakukan akselerasi terhadap regulasi dan rantai pasok. "Kalau tahapan ini dilalui dengan baik, maka 3 tahun swasembada seperti padi dapat kita capai," kata amran, Senin (17/8).
Beberapa komoditas yang menjadi fokus utama pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan tersebut adalah produksi padi sebanyak 76,2 juta ton, jagung 21,4 juta ton, kedelai 1,8 juta ton, gula 3,3 juta ton, daging sapi dan kerbau 0,59 juta ton, dan produksi ikan 14,8 juta ton.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono pernah mengatakan bahwa program pembangunan bendungan tetap menjadi skala prioritas dikementeriannya sebagai upaya untuk mendukung kedaulatan pangan. "Pembangunan delapan waduk untuk tahun depan tetap dilakukan," kata Basuki.
Delapan bendungan tersebut antara lain, bendungan Ciawi di Jawa Barat, bendungan Sukamahi di Jawa Barat, bendungan Kolhua di Nusa Tenggara Timur (NTT), bendungan Rukoh di Aceh, bendungan Kuil di Sulawesi Utara, bendungan Sukoharjo di Lampung, bendungan Cipanas di Jawa Barat, dan bendungan Sindangheula di Banten.
http://nasional.kontan.co.id/news/kedaulatan-pangan-terus-dipacu
 |
Tahun 2016 anggaran kedaulatan pangan ditetapkan sebesar Rp 126,6 triliun, atau meningkat tipis 0,5% dibandingkan tahun ini Rp 125,9 triliun. Dari anggaran dana kedaulatan pangan yang ditetapkan untuk tahun 2016, perinciannya sebesar Rp 50,4 triliun dialokasikan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan Rp 76,1 triliun dialokasikan melalui belanja non K/L.
Terdapat tiga kementerian yang memegang peran penting di dalam prioritas kedaulatan pangan, yaitu Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Alokasi Kementerian Pertanian pada tahun 2016 sebesar Rp 32,9 triliun secara penuh diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain melalui perluasan areal persawahan dengan pencetakan sawah baru serta upaya untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk bahan pangan pokok.
Anggaran kedaulatan pangan pada Kementerian PU-Pera sebesar Rp 6,6 triliun, diarahkan terutama untuk membangun jaringan irigasi untuk pertanian. Sedangkan alokasi pada KKP sebesar Rp 11 triliun diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta produk perikanan lainnya.
Sementara itu, untuk alokasi belanja non K/L diprioritaskan untuk kegiatan penyaluran subsidi pangan, subsidi pupuk, pemberian alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan cadangan beras pemerintah (CAD), serta cadangan stabilisasi harga pangan.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan, selain terus meningkatkan anggaran sebagai upaya peningkatan produksi, langkah lain yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut melakukan akselerasi terhadap regulasi dan rantai pasok. "Kalau tahapan ini dilalui dengan baik, maka 3 tahun swasembada seperti padi dapat kita capai," kata amran, Senin (17/8).
Beberapa komoditas yang menjadi fokus utama pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan tersebut adalah produksi padi sebanyak 76,2 juta ton, jagung 21,4 juta ton, kedelai 1,8 juta ton, gula 3,3 juta ton, daging sapi dan kerbau 0,59 juta ton, dan produksi ikan 14,8 juta ton.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono pernah mengatakan bahwa program pembangunan bendungan tetap menjadi skala prioritas dikementeriannya sebagai upaya untuk mendukung kedaulatan pangan. "Pembangunan delapan waduk untuk tahun depan tetap dilakukan," kata Basuki.
Delapan bendungan tersebut antara lain, bendungan Ciawi di Jawa Barat, bendungan Sukamahi di Jawa Barat, bendungan Kolhua di Nusa Tenggara Timur (NTT), bendungan Rukoh di Aceh, bendungan Kuil di Sulawesi Utara, bendungan Sukoharjo di Lampung, bendungan Cipanas di Jawa Barat, dan bendungan Sindangheula di Banten.
http://nasional.kontan.co.id/news/kedaulatan-pangan-terus-dipacu
Kemiskinan dan Ketimpangan setelah 70 Tahun Merdeka
Senin, 17 Agustus 2015
Bung Karno pernah berkata dengan lantang, "Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka."
Setelah 70 tahun proklamasi kemerdekaan, jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia memang berkurang. Namun, sejak krisis 1998, penurunan kemiskinan kian melambat. Bahkan sempat tiga kali mengalami peningkatan.
Yang juga perlu dicermati, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga seperti China, Vietnam, dan Kamboja.
Hal itu menunjukkan penduduk miskin sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Apalagi mengingat sistem perlindungan sosial di Indonesia sangat buruk. Skor indeks perlindungan sosial Indonesia sangat rendah, hanya 0,044, di urutan ke-27 dari 35 negara di Asia Pasifik. Alokasi dana untuk berbagai macam jaminan sosial hanya 1,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), di peringkat ke-28. Posisi Indonesia ini terendah di antara negara ASEAN, bahkan jauh tercecer dibandingkan dengan Timor-Leste sekalipun.
Penduduk miskin di atas mencerminkan kemiskinan ekstrem berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Tidak berarti penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan kesejahteraannya sudah memadai.
Jika kita menggunakan indikator jumlah rumah tangga yang berhak memperoleh RASKIN (beras miskin) yang pada tahun 2014 sebanyak 15.530.897 dan rata-rata rumah tangga miskin lima jiwa, maka penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 77,6 juta jiwa. Angka itu setara dengan 31 persen atau hampir sepertiga jumlah penduduk.
Jangan ditanya kualitas beras yang didapat orang miskin. Sangat memilukan. Rakyat miskin kerap menerima raskin berkutu, berbatu, dan bau apek. Belum lagi jumlah beras yang diterima disunat. Berikut segelintir contoh.
Cek Gudang Bulog di Tolikara, Mensos Temukan Beras Tidak Layak
Terlalu, Bulog Distribusikan Beras Busuk ke Warga
Raskin seperti Makanan Binatang, Bupati Bireuen Marahi Bulog
Dinsos Temukan Dua Tronton Raskin Buloq Sampang Berkwalitas Jelek
Bupati Temukan Kutu Beras di Gudang Bulog Kendal
4000 Ton Beras Bulog Busuk dan Berkutu Dibongkar Pelabuhan Belawan
Ketimpangan Memburuk
Dengan kasat mata kita menyaksikan jurang kaya-miskin kian menganga. Mudah menjumpai kontras kaya-miskin karena si kaya dengan arogan mempertontonkan kekayaannya: kesombongan perilaku pengguna moge (motor gede), mobil mewah berseliweran di jalan raya dan diparkir di depan pintu gerbang hotel dan mal, penggunaan jet pribadi, acara partai-partai di hotel mewah, mobil-mobil mewah dikawal polisi, pesta perkawinan, dan banyak lagi.
Data pun menunjukkan angka ketimpangan di Indonesia semakin memburuk. Sepanjang sejarah, indeks gini mencapai tingkat tertinggi.
Jangan sampai kondisi itu berlanjut sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang bisa berujung pada kerusuhan sosial sebagaimana terjadi di beberapa tempat di Amerika Serikat, Eropa, Brazil, Timur Tengah.
Kemrdekaan pada hakekatnya adalah memberantas kemiskinan dan menegakkan keadilan, memberdayakan yang papa dan melindunginya.
Faisal Basri
http://www.kompasiana.com/faisalbasri/kemiskinan-dan-ketimpangan-setelah-70-tahun-merdeka_55d1d745529773f80f37cbcf
 |
Setelah 70 tahun proklamasi kemerdekaan, jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia memang berkurang. Namun, sejak krisis 1998, penurunan kemiskinan kian melambat. Bahkan sempat tiga kali mengalami peningkatan.
Yang juga perlu dicermati, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga seperti China, Vietnam, dan Kamboja.
Hal itu menunjukkan penduduk miskin sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Apalagi mengingat sistem perlindungan sosial di Indonesia sangat buruk. Skor indeks perlindungan sosial Indonesia sangat rendah, hanya 0,044, di urutan ke-27 dari 35 negara di Asia Pasifik. Alokasi dana untuk berbagai macam jaminan sosial hanya 1,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), di peringkat ke-28. Posisi Indonesia ini terendah di antara negara ASEAN, bahkan jauh tercecer dibandingkan dengan Timor-Leste sekalipun.
 |
Jika kita menggunakan indikator jumlah rumah tangga yang berhak memperoleh RASKIN (beras miskin) yang pada tahun 2014 sebanyak 15.530.897 dan rata-rata rumah tangga miskin lima jiwa, maka penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 77,6 juta jiwa. Angka itu setara dengan 31 persen atau hampir sepertiga jumlah penduduk.
Jangan ditanya kualitas beras yang didapat orang miskin. Sangat memilukan. Rakyat miskin kerap menerima raskin berkutu, berbatu, dan bau apek. Belum lagi jumlah beras yang diterima disunat. Berikut segelintir contoh.
Cek Gudang Bulog di Tolikara, Mensos Temukan Beras Tidak Layak
Terlalu, Bulog Distribusikan Beras Busuk ke Warga
Raskin seperti Makanan Binatang, Bupati Bireuen Marahi Bulog
Dinsos Temukan Dua Tronton Raskin Buloq Sampang Berkwalitas Jelek
Bupati Temukan Kutu Beras di Gudang Bulog Kendal
4000 Ton Beras Bulog Busuk dan Berkutu Dibongkar Pelabuhan Belawan
Ketimpangan Memburuk
Dengan kasat mata kita menyaksikan jurang kaya-miskin kian menganga. Mudah menjumpai kontras kaya-miskin karena si kaya dengan arogan mempertontonkan kekayaannya: kesombongan perilaku pengguna moge (motor gede), mobil mewah berseliweran di jalan raya dan diparkir di depan pintu gerbang hotel dan mal, penggunaan jet pribadi, acara partai-partai di hotel mewah, mobil-mobil mewah dikawal polisi, pesta perkawinan, dan banyak lagi.
Data pun menunjukkan angka ketimpangan di Indonesia semakin memburuk. Sepanjang sejarah, indeks gini mencapai tingkat tertinggi.
 |
Jangan sampai kondisi itu berlanjut sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang bisa berujung pada kerusuhan sosial sebagaimana terjadi di beberapa tempat di Amerika Serikat, Eropa, Brazil, Timur Tengah.
Kemrdekaan pada hakekatnya adalah memberantas kemiskinan dan menegakkan keadilan, memberdayakan yang papa dan melindunginya.
Faisal Basri
http://www.kompasiana.com/faisalbasri/kemiskinan-dan-ketimpangan-setelah-70-tahun-merdeka_55d1d745529773f80f37cbcf
Mendag Thomas Lembong Siap Buka Keran Impor
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, impor pangan tidak begitu luar biasa besar dibandingkan total impor RI. Di satu sisi, bobot komoditas pangan dalam inflasi sangat besar.
"Kesan saya, andai kita buka keran impor, neraca perdagangan masih oke. Tapi dampak inflasi bisa turun, pasti besar," kata Thomas ditemui di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Sebagaimana diketahui usai Lebaran tahun ini, harga sejumlah bahan pangan masih stabil tinggi, seperti daging sapi, daging ayam, cabai rawit merah, dan bawang merah. Ancaman kenaikan harga beras juga mengintai seiring dengan prediksi dampak El Nino. Gelombang panas ini diprediksi akan mengganggu produksi beras.
Melihat kondisi tersebut, Thomas mengatakan dirinya paham bahwa swasembada pangan adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Namun di sisi lain, Presiden Joko Widodo pun mengakui, mencapai swasembada pangan butuh waktu dan proses.
Oleh karenanya, Thomas bilang, selagi menunggu swasembada pangan tercapai, impor pangan dibutuhkan untuk menjaga agar tidak ada kenaikan harga yang drastis. "Kita ingin mengimbangi upaya swasembada pangan tidak terlalu drastis. Rasanya perlu buka keran impor agar inflasi terbantu," kata dia.
"Kesan saya, andai kita buka keran impor, neraca perdagangan masih oke. Tapi dampak inflasi bisa turun, pasti besar," kata Thomas ditemui di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Sebagaimana diketahui usai Lebaran tahun ini, harga sejumlah bahan pangan masih stabil tinggi, seperti daging sapi, daging ayam, cabai rawit merah, dan bawang merah. Ancaman kenaikan harga beras juga mengintai seiring dengan prediksi dampak El Nino. Gelombang panas ini diprediksi akan mengganggu produksi beras.
Melihat kondisi tersebut, Thomas mengatakan dirinya paham bahwa swasembada pangan adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Namun di sisi lain, Presiden Joko Widodo pun mengakui, mencapai swasembada pangan butuh waktu dan proses.
Oleh karenanya, Thomas bilang, selagi menunggu swasembada pangan tercapai, impor pangan dibutuhkan untuk menjaga agar tidak ada kenaikan harga yang drastis. "Kita ingin mengimbangi upaya swasembada pangan tidak terlalu drastis. Rasanya perlu buka keran impor agar inflasi terbantu," kata dia.
Langganan:
Postingan (Atom)