Kamis, 23 Juli 2015
JAKARTA (Pos Kota)-Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan izin impor beras konsumsi tahun ini. Pasalnya, produksi beras dalam negeri dinilai sudah mencukupi target.
“Kalaupun Kementerian Perindustrian mengeluarkan rekomendasi impor beras hal itu dikarenakan ada restoran yang membutuhkan jenis beras tertentu yang memang harus diimpor. Jumlahnyapun sangat sedikit,” katanya.
Menurut Amran dari data impor beras jumlahnya sekitar 49 ribu ton yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan beras menir untuk industri dan beras khusus untuk penderita diabetes, serta untuk restoran. Dibandingkan dengan produksi beras nasional tahun 2015 yang 45 juta ton, maka impor beras itu hanya sebesar 0.1 persen saja.
Dengan jumlah impor beras sekecil itu maka tidak akan mempengaruhi harga beras petani dan cadangan beras pengadaan Bulog beras dalam negeri. Kemampuan Bulog menyerap beras petani 25 ribu ton per hari sehingga saat ini belum diperlukan impor beras untuk kebutuhan pangan nasional.
Menurut Mentan, beras yang diimpor pada Juni 2015 merupakan beras jenis khusus, bukan yang biasa dikonsumsi masyarakat atau beras medium. Kegiatan impor beras medium biasanya hanya dilakukan oleh Perum Bulog dengan penugasan pemerintah.
(faisal/sir)
http://poskotanews.com/2015/07/23/mentan-tidak-akan-keluarkan-izin-impor-beras/
Kamis, 23 Juli 2015
Berkah Bencana Merangkak
Sebagai negara tropis dengan dua musim, penghujan dan kemarau, akan datang silih berganti setiap tahun. Dalam periode tertentu terjadi anomali iklim berupa La Nina atau El Nino.
Tahun ini, El-Nino moderat diperkirakan berlangsung hingga November.
Sejumlah daerah, seperti Sumatra Selatan, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, berpotensi terkena dampak El Nino. Meskipun belum mencapai puncak, sejumlah daerah di Jatim dan Ja teng sudah mengalami puso.
Ini terjadi karena antisipasi dan mitigasi masih bersifat reaktif, temporer, ad hoc, dan berorientasi proyek. Penyelesaian bersifat businessasusual:
pompanisasi, hujan buatan, perbaikan embung, bantuan air bersih, dan pengadaan traktor. Pendekatan tak berubah dan selalu diulangulang tiap tahun.
Kompleksitas bertambah karena kekeringan merupakan bencana yang prosesnya berjalan lambat, sering disebut bencana merangkak. Tidak seperti banjir yang datangnya tiba-tiba dan nilai kerugiannya segera bisa diketahui.
Dari tiga sektor (municipal, pertanian dan industri) pengguna air, pertanian akan paling terpukul dampak kekeringan. Apalagi kalau El Nino, aktivitas pertanian amat bergantung pada alam yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan teknologi. Ketika air yang tersedia tidak memadai, apa gunanya bantuan pompa dan traktor? Ini pemborosan.
Kekeringan, banjir, dan anomali iklim selalu identik dengan keterbatasan. Itu terjadi karena ini diposisikan sebagai pembatas. Padahal, kekeringan sebenarnya peluang, bahkan berkah.Bagi tanah, periode kering merupakan masa istirahat untuk pemulihan.
Masa itu berguna untuk memperbaiki sifat fisik (struktur, aerasi, permeabilitas), kimia dan biologi tanah setelah dieksploitasi secara terus-menerus dalam kondisi anaerob.
Pada musim kemarau tanah menjadi aerobik, sirkulasi udara menjadi lebih baik dan zat-zat beracun yang mengganggu pertumbuhan tanaman terekspose. Periode bera ini memutus siklus hama sekaligus mentransformasi posfit (yang tidak tersedia bagi tanaman) jadi posfat (yang siap diserap akar). Setelah ke keringan, produksi padi pada tanah demikian harus dipacu karena dipastikan produksi lebih tinggi dari tahun normal.
Masalahnya, periode kekeringan terkadang lebih panjang dari kondisi normal. Akibatnya, tidak hanya produksi pangan menurun, petani juga akan jatuh miskin karena sawah merupakan satu-satunya harta dan sandaran hidup.
Jumlah pengangguran meningkat, arus urbanisasi tak terbendung. Ini akan mem biakkan kerawanan sosial dan masalah baru di kota. Hal yang paling mencemaskan adalah rapuhnya kedaulatan pangan, lalu kita menjadi tergantung pangan impor. Politik akan terguncang jika hal-hal di atas tak terkendalikan.
Hal ini bisa disiasati. Petani harus diyakinkan bila praktik bercocok tanam perlu diubah. Cara-cara bertani dengan mengandalkan pranata mangsadan menentang alam harus ditinggalkan. Saat ini, masih banyak petani berpikir harus menanam padi saat air menggenang di sawah tanpa berhitung sebulan atau dua bulan bakal kekeringan.
Karena itu, Sekolah Lapang Iklim perlu dimassalkan. Lewat sekolah ini, petani bisa diajari "membaca peta iklim untuk menyusun pola tanam dan memperkirakan hasil panen.
Di wilayah dengan pola tanam padi padi-padi harus diubah menjadi pola padi-padi-palawija atau padi-palawija- palawija. Padi bisa dipilih varietas genjah, berdaya hasil tinggi dan tidak rakus air, seperti Memberamo dan Way Apo Buru. Irigasi cukup macak-macak, seperti pada praktik system rice intensification.
Menanam palawija, seperti kacang hijau, juga menekan risiko kekeringan.
Di beberapa wilayah Jawa Timur, petani memanfaatkan musim kemarau untuk menanam hortikultura, seperti semangka, melon, dan sayuran. Cara-cara ini selain menekan risko juga akan menjaga pendapatan.
Di wilayah yang lebih kering dan bercuaca panas, petani perlu mengganti jenis tanaman yang lebih toleran kekeringan. Perlu dipertimbangkan kembali padi gogo dengan sistem gogo rancah seperti masa lalu. Bagi daerah yang memungkinkan irigasi suplesi bisa memanfaatkan sumur pantek.
Konsep reuse, recycling, dan reduce harus benar-benar diimplementasikan di lapangan. Pendek kata, kita bisa memetik berkah kekeringan apabila bisa me nyediakan air menurut ruang dan waktu, kapanpun dan di manapun.
KHUDORI
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/07/22/nrs7fy-berkah-bencana-merangkak
Tahun ini, El-Nino moderat diperkirakan berlangsung hingga November.
Sejumlah daerah, seperti Sumatra Selatan, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, berpotensi terkena dampak El Nino. Meskipun belum mencapai puncak, sejumlah daerah di Jatim dan Ja teng sudah mengalami puso.
Ini terjadi karena antisipasi dan mitigasi masih bersifat reaktif, temporer, ad hoc, dan berorientasi proyek. Penyelesaian bersifat businessasusual:
pompanisasi, hujan buatan, perbaikan embung, bantuan air bersih, dan pengadaan traktor. Pendekatan tak berubah dan selalu diulangulang tiap tahun.
Kompleksitas bertambah karena kekeringan merupakan bencana yang prosesnya berjalan lambat, sering disebut bencana merangkak. Tidak seperti banjir yang datangnya tiba-tiba dan nilai kerugiannya segera bisa diketahui.
Dari tiga sektor (municipal, pertanian dan industri) pengguna air, pertanian akan paling terpukul dampak kekeringan. Apalagi kalau El Nino, aktivitas pertanian amat bergantung pada alam yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan teknologi. Ketika air yang tersedia tidak memadai, apa gunanya bantuan pompa dan traktor? Ini pemborosan.
Kekeringan, banjir, dan anomali iklim selalu identik dengan keterbatasan. Itu terjadi karena ini diposisikan sebagai pembatas. Padahal, kekeringan sebenarnya peluang, bahkan berkah.Bagi tanah, periode kering merupakan masa istirahat untuk pemulihan.
Masa itu berguna untuk memperbaiki sifat fisik (struktur, aerasi, permeabilitas), kimia dan biologi tanah setelah dieksploitasi secara terus-menerus dalam kondisi anaerob.
Pada musim kemarau tanah menjadi aerobik, sirkulasi udara menjadi lebih baik dan zat-zat beracun yang mengganggu pertumbuhan tanaman terekspose. Periode bera ini memutus siklus hama sekaligus mentransformasi posfit (yang tidak tersedia bagi tanaman) jadi posfat (yang siap diserap akar). Setelah ke keringan, produksi padi pada tanah demikian harus dipacu karena dipastikan produksi lebih tinggi dari tahun normal.
Masalahnya, periode kekeringan terkadang lebih panjang dari kondisi normal. Akibatnya, tidak hanya produksi pangan menurun, petani juga akan jatuh miskin karena sawah merupakan satu-satunya harta dan sandaran hidup.
Jumlah pengangguran meningkat, arus urbanisasi tak terbendung. Ini akan mem biakkan kerawanan sosial dan masalah baru di kota. Hal yang paling mencemaskan adalah rapuhnya kedaulatan pangan, lalu kita menjadi tergantung pangan impor. Politik akan terguncang jika hal-hal di atas tak terkendalikan.
Hal ini bisa disiasati. Petani harus diyakinkan bila praktik bercocok tanam perlu diubah. Cara-cara bertani dengan mengandalkan pranata mangsadan menentang alam harus ditinggalkan. Saat ini, masih banyak petani berpikir harus menanam padi saat air menggenang di sawah tanpa berhitung sebulan atau dua bulan bakal kekeringan.
Karena itu, Sekolah Lapang Iklim perlu dimassalkan. Lewat sekolah ini, petani bisa diajari "membaca peta iklim untuk menyusun pola tanam dan memperkirakan hasil panen.
Di wilayah dengan pola tanam padi padi-padi harus diubah menjadi pola padi-padi-palawija atau padi-palawija- palawija. Padi bisa dipilih varietas genjah, berdaya hasil tinggi dan tidak rakus air, seperti Memberamo dan Way Apo Buru. Irigasi cukup macak-macak, seperti pada praktik system rice intensification.
Menanam palawija, seperti kacang hijau, juga menekan risiko kekeringan.
Di beberapa wilayah Jawa Timur, petani memanfaatkan musim kemarau untuk menanam hortikultura, seperti semangka, melon, dan sayuran. Cara-cara ini selain menekan risko juga akan menjaga pendapatan.
Di wilayah yang lebih kering dan bercuaca panas, petani perlu mengganti jenis tanaman yang lebih toleran kekeringan. Perlu dipertimbangkan kembali padi gogo dengan sistem gogo rancah seperti masa lalu. Bagi daerah yang memungkinkan irigasi suplesi bisa memanfaatkan sumur pantek.
Konsep reuse, recycling, dan reduce harus benar-benar diimplementasikan di lapangan. Pendek kata, kita bisa memetik berkah kekeringan apabila bisa me nyediakan air menurut ruang dan waktu, kapanpun dan di manapun.
KHUDORI
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat
http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/07/22/nrs7fy-berkah-bencana-merangkak
Produksi Beras Nasional 2015 Capai Target
Rabu, 22 Juli 2015
INILAHCOM, Jakarta Kementerian Pertanian menyatakan, tidak mengeluarkan ijin impor beras untuk keperluan konsumsi. Sebab, produksi beras nasional 2015 sudah mencapai target.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, data impor beras sebesar 49 ribu ton yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah impor beras menir untuk industri dan beras khusus untuk penderita diabetes serta untuk restoran.
Izin impor beras untuk industri yang mengeluarkn rekomndasi dari Kemenperin, kata Amran dalam keterangan resmi yang diterima INILAHCOM, di Jakarta, Selasa (21/7/2015).
Amran menjelaskan, apabila impor tersebut dibandingkn dengan jumlah produksi beras 2015 yang direlease BPS secara nasional mencapai 45 juta ton, impor beras itu hanya sbesar 0,1 persen. Oleh karena itu, proporsinya sangat kecil, tegas Amran.
Menurut dia, impor beras itu tidak berpengaruh terhadap harga beras petani dan cadangan beras dari pengadaan beras Bulog dalam negeri.
Kemampuan Bulog menyerap beras petani sebesar 25 ribu ton per hari sehingga saat ini belum diperlukan untuk impor beras untuk kebutuhan pangan nasional, imbuhnya. Demikian saat ini juga tidak perlu impor pangan lainnya seperti bawang merah, cabai dan lainnya. [jin]
http://m.inilah.com/news/detail/2223621/produksi-beras-nasional-2015-capai-target
INILAHCOM, Jakarta Kementerian Pertanian menyatakan, tidak mengeluarkan ijin impor beras untuk keperluan konsumsi. Sebab, produksi beras nasional 2015 sudah mencapai target.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, data impor beras sebesar 49 ribu ton yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah impor beras menir untuk industri dan beras khusus untuk penderita diabetes serta untuk restoran.
Izin impor beras untuk industri yang mengeluarkn rekomndasi dari Kemenperin, kata Amran dalam keterangan resmi yang diterima INILAHCOM, di Jakarta, Selasa (21/7/2015).
Amran menjelaskan, apabila impor tersebut dibandingkn dengan jumlah produksi beras 2015 yang direlease BPS secara nasional mencapai 45 juta ton, impor beras itu hanya sbesar 0,1 persen. Oleh karena itu, proporsinya sangat kecil, tegas Amran.
Menurut dia, impor beras itu tidak berpengaruh terhadap harga beras petani dan cadangan beras dari pengadaan beras Bulog dalam negeri.
Kemampuan Bulog menyerap beras petani sebesar 25 ribu ton per hari sehingga saat ini belum diperlukan untuk impor beras untuk kebutuhan pangan nasional, imbuhnya. Demikian saat ini juga tidak perlu impor pangan lainnya seperti bawang merah, cabai dan lainnya. [jin]
http://m.inilah.com/news/detail/2223621/produksi-beras-nasional-2015-capai-target
Rabu, 22 Juli 2015
Mentan: Lima Provinsi Wajib Serap Lebih Banyak Beras Petani
Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menetapkan lima provinsi surplus beras yakni Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur mendapat target serapan beras lebih tinggi, didukung dana penyertaan modal negara (PMN) kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sekitar Rp3 triliun.
Keputusan tersebut dikemukakan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di sela kegiatan Open House di kediaman pribadi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Makassar belum lama ini, Saat itu Mentan melakukan pertemuan dadakan dengan para pejabat terkait di Kementerian Pertanian RI, Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, Kodam VII Wirabuana, dan Pemprov Sulselbar.
"Sulsel surplus beras tiga juta ton tahun ini, maka target serapannya naik menjadi satu juta ton dari sebelumnya 500 ribu ton. Saat ini stok beras nasional per hari sekitar 1,7 juta ton. Target sampai akhir tahun empat juta ton, dan kita mau akselerasi dalam dua bulan ini menjadi dua juta ton," kata Menteri Amran Sulaiman yang didampingi Staf Khusus Bidang Kebijakan Sukriansyah S Latief kepada pers di Makassar.
Menurutnya, serapan beras tersebut akan dilakukan Bulog melalui sinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membantu membuka akses kepada para petani menjual beras sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), juga melibatkan prajurit TNI-AD hingga ke pelosok pedesaan.
"Contohnya di NTT, para bintara pembina desa atau Babinsa cukup berhasil membantu petani di pedesaan, dan dampaknya serapan beras Di NTT naik 300 persen," kata Amran Sulaiman melalui pernyataan tertulis dari Humas Kementan yang diterima B2B pada Senin malam.
http://berita2bahasa.com/berita/1/22242107-mentan-lima-provinsi-wajib-serap-lebih-banyak-beras-petani
Keputusan tersebut dikemukakan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di sela kegiatan Open House di kediaman pribadi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Makassar belum lama ini, Saat itu Mentan melakukan pertemuan dadakan dengan para pejabat terkait di Kementerian Pertanian RI, Divisi Regional Bulog Sulawesi Selatan, Kodam VII Wirabuana, dan Pemprov Sulselbar.
"Sulsel surplus beras tiga juta ton tahun ini, maka target serapannya naik menjadi satu juta ton dari sebelumnya 500 ribu ton. Saat ini stok beras nasional per hari sekitar 1,7 juta ton. Target sampai akhir tahun empat juta ton, dan kita mau akselerasi dalam dua bulan ini menjadi dua juta ton," kata Menteri Amran Sulaiman yang didampingi Staf Khusus Bidang Kebijakan Sukriansyah S Latief kepada pers di Makassar.
Menurutnya, serapan beras tersebut akan dilakukan Bulog melalui sinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membantu membuka akses kepada para petani menjual beras sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), juga melibatkan prajurit TNI-AD hingga ke pelosok pedesaan.
"Contohnya di NTT, para bintara pembina desa atau Babinsa cukup berhasil membantu petani di pedesaan, dan dampaknya serapan beras Di NTT naik 300 persen," kata Amran Sulaiman melalui pernyataan tertulis dari Humas Kementan yang diterima B2B pada Senin malam.
http://berita2bahasa.com/berita/1/22242107-mentan-lima-provinsi-wajib-serap-lebih-banyak-beras-petani
Bulog Berganti Wajah Masalah Baru Mengintai
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga atau badan pangan baru. Status Badan Urusan Logistik (Bulog) pun menjalani proses perubahan dari perusahaan umum (Perum) menjadi non-perum. Harapannya, Bulog menjadi lembaga yang lebih kuat untuk menangani masalah pangan Indonesia.
Namun belajar dari sejarah, perubahan ini agaknya harus diikuti perubahan tata kelola manajemen keuangan. Jika tidak, maka seperti yang sudah-sudah, Bulog hanya akan dijadikan alat pemenuhan dana bagi kelompok tertentu.
Pengamat Pangan Khudori menyatakan, dengan posisi Bulog saat ini, memang benar banyak keterbatasan. Apalagi, terdapat 9 kementerian dimana Bulog harus berkordinasi sehingga aksinya selama ini dianggap kurang lincah.
"Status Perum membuat kelamin Bulog menjadi banci, di satu sisi menjalankan fungsi publik, sisi lainnya menjalankan fungsi komersil," katanya kepada gresnews.com, belum lama ini.
Perubahan status Bulog menjadi perusahaan umum (perum), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003. Sejauh ini Bulog belum bisa menyeimbangkan kedua fungsi tersebut dengan baik seperti yang dilakukan Pegadaian. Praktis 12 tahun setelah pembentukannya, Bulog belum cukup mampu melewati masa transisinya, dan masih bergantung pada penugasan pemerintah.
Dengan status Bulog yang diubah sehingga tak berorientasi sebagai pencari untung, membuat kelaminnya lebih jelas dan lebih fleksibel dalam bekerja, sebab hanya berkordinasi dengan satu majikan. Namun, perubahan yang bagus ini masih memiliki celah kekurangan yang berimplikasi pada terjadinya moral hazard.
Pada saat Bulog masih berbentuk lembaga pemerintah non-departemen LPND sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik di bidang pangan, khususnya beras. Tugas Bulog sebagai public service obligation dan tidak dituntut untuk mencari profit. Di sisi lain, meskipun bukan BUMN, Bulog melakukan aktivitas usaha, yang memungkinkan meraih untung besar.
Karena tidak ada tuntutan meraih untung itulah setiap keuntungan Bulog dimasukkan ke kas nonbudgeter. Kas nonbudgeter ini yang menjadi incaran penguasa untuk dimanfaatkan bagi kepentingannya. Dengan status semacam itu, dalam pengelolaan keuangan, standar akuntansi yang digunakan Bulog menjadi kacau dan tidak jelas acuannya.
"Tinggal pengawasannya, tiap sisi yang ada moral hazard ditutup. Masalahnya kan nanti akan dibiayai APBN, jadi tugasnya hanya menghabiskan anggaran," katanya.
DI BAWAH KENDALI PRESIDEN - Bulog yang nantinya akan berada di bawah kendali langsung presiden juga sangat rawan dari intervensi kepentingan politik. Karena pengelolaan keuangan hanya berdasarkan Keputusan Presiden, bukan berdasarkan undang-undang keuangan negara.
Pada waktu Presiden Megawati juga menggunakan dana nonbudgeter Bulog untuk membayar uang muka imbal-beli pesawat, dan Bulog tidak dapat berkutik. Apalagi, struktur Bulog langsung berada di bawah Presiden.
Contoh lain misalnya adanya rekayasa pembayaran pembatalan ruilslag antara Bulog dengan Goro Batara Sakti (GBS). Rekayasa pembayaran pengeluaran dana Rp4,6 miliar yang dilakukan empat deputi Bulog kepada bank garansi, yang dikeluarkan pada 24 Mei 2000, murni korupsi.
Dana sebesar Rp4,63 miliar yang ditujukan kepada GBS melalui rekening di BNN, sebenarnya ditujukan untuk keperluan meringankan posisi mantan Ketua Bulog Beddu Amang yang menjadi terdakwa kasus korupsi ruilslag Bulog-GBS. Tujuannya, agar tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara, sehingga dakwaan korupsi terhadap Beddu tidak terbukti.
Empat deputi Bulog mengeluarkan dana Rp4,63 miliar dengan nota dinas tertutup. Para oknum petinggi Bulog ini juga mencoba mempersiapkan proteksi pengamanan dini untuk menghilangkan jejak pertanggungjawabannya. Kasus ini mengingatkan sejarah panjang Bulog di masa Orde Baru, yang dalam batas-batas tertentu, menjadi penentu dan penopang rezim yang berkuasa dari kejatuhan.
"Masa lalu bulog kita tak jelas pertanggungjawaban akuntansinya sehingga dananya menjadi incaran banyak pihak," ujarnya.
Mengenai mekanisme pertanggungjawaban dana non budgeter sendiri hingga kini belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Tak ada bentuk strategi penanganan oleh penegak hukum terhadap dugaaan penyalahgunaan dana non budgeter yang terjadi.
Pada era Presiden Habibie, Rahardi Ramelan selaku Kepala Bulog dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, sedangkan Akbar Tanjung yang pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dinyatakan bersalah, akhirnya pada tingkat kasasi dinyatakan tidak bersalah. Menghadapi kasus ini akhirnya DPR membuat Panitia Khusus, dalam Laporan Panitia Khusus DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan BULOG dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden KH Abdurrahman Wahid yang disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 20 Januari 2001.
Pansus sampai pada kesimpulan bahwa kasus Yanatera Bulog dan dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam patut diduga Presiden Abdurrahman wahid dinilai telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, kebohongan terhadap masyarakat dan lahirnya KKN baru.
Sedang pada 10 Mei 2003 lalu, saat posisi Bulog berubah dari LPND menjadi Perum Bulog, acuan akuntansi keuangannya pun menjadi jelas. "Nanti, jika posisinya benar berubah menjadi Non perum, indikator kinerja dan laporan keuangannya harus jelas," katanya.
Koordinator Pokja Beras Aliansi Desa Sejahtera (ADS) Said Abdullah juga menyatakan hal yang sama, karena nantinya seluruh aktivitas Bulog dibiayai APBN maka aktivitas pembelian ke petani pun menjadi rawan. Saat Bulog berbentuk LPND dan berada di hingga tingkat kecamatan terdapat "permainan" di proses pembelian. Para petinggi Bulog banyak yang menganggarkan pembelian lebih tinggi dari realisasinya.
"Penyelewengan pembelian ini ada di gudang, bocor semua. Banyak praktek anggaran dan manipulasi," katanya kepada gresnews.com.
SEBAGAI STABILISASI HARGA - Namun, perubahan status menjadi non perum ini pun diapresiasi Ketua DPD RI, Irman Gusman, penggodogan menjadi BLU ini menjadikan fungsi utama Bulog menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta melakukan distribusi ke seluruh Indonesia. "Saya sudahenyarankan ini kepada pemerintah jauh hari sebelum Presiden Jokowi menjelaskannya kepada publik," ujarnya dalam pesan singkat kepada gresnews.com.
Dengan perubahan status tersebut, ia berharap Bulog bisa menjadi lembaga yang kuat seperti pada zaman Soeharto, sebelum bulog diintervensi oleh IMF. Perubahan status tersebut akan digulirkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) yang menurut rencana akan diterbitkan pada bulan Oktober 2015. Hal itu dilakukan pemerintah agar negara memiliki kepanjangan tangan dalam menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok dan mampu melawan para spekulan yang selama ini kerap memainkan harga kebutuhan pokok.
Berkaitan dengan jalur koordinasi, posisi Bulog berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah kementerian BUMN lagi. Ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara kebijakan sehari-harinya berada di bawah Kementerian Perdagangan. Bulog akan menjadi lembaga yang kuat dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan mampu menjaga stabilitas harga pangan.
Karena dengan posisi Bulog berada di bawah Presiden dan pelaksana kebijakan Kementerian Perdagangan, Bulog tidak lagi menjadi pencari untung tetapi benar-benar sebagai alat negara penyangga pangan. Dengan demikian, posisi Bulog akan lebih mampu menekan inflasi. Terlebih yang ditangani Bulog nanti tidak hanya beras, tetapi juga jenis sembako yang lainnya.
Lebih jelasnya, Dirut Bulog sebagai pelaksana dari kebijakan Kemendag, katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengatakan, posisi badan pangan dan Bulog ini seperti bayi kembar siam. Badan pangan nasional nantinya akan menjadi regulator dan Bulog menjadi operator.
"Bulog nanti tidak akan bertanggung jawab lagi ke berbagai kementerian seperti saat ini," ujarnya.
http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/90237-bulog-berganti-wajah-masalah-baru-mengintai/0/
Namun belajar dari sejarah, perubahan ini agaknya harus diikuti perubahan tata kelola manajemen keuangan. Jika tidak, maka seperti yang sudah-sudah, Bulog hanya akan dijadikan alat pemenuhan dana bagi kelompok tertentu.
Pengamat Pangan Khudori menyatakan, dengan posisi Bulog saat ini, memang benar banyak keterbatasan. Apalagi, terdapat 9 kementerian dimana Bulog harus berkordinasi sehingga aksinya selama ini dianggap kurang lincah.
"Status Perum membuat kelamin Bulog menjadi banci, di satu sisi menjalankan fungsi publik, sisi lainnya menjalankan fungsi komersil," katanya kepada gresnews.com, belum lama ini.
Perubahan status Bulog menjadi perusahaan umum (perum), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003. Sejauh ini Bulog belum bisa menyeimbangkan kedua fungsi tersebut dengan baik seperti yang dilakukan Pegadaian. Praktis 12 tahun setelah pembentukannya, Bulog belum cukup mampu melewati masa transisinya, dan masih bergantung pada penugasan pemerintah.
Dengan status Bulog yang diubah sehingga tak berorientasi sebagai pencari untung, membuat kelaminnya lebih jelas dan lebih fleksibel dalam bekerja, sebab hanya berkordinasi dengan satu majikan. Namun, perubahan yang bagus ini masih memiliki celah kekurangan yang berimplikasi pada terjadinya moral hazard.
Pada saat Bulog masih berbentuk lembaga pemerintah non-departemen LPND sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik di bidang pangan, khususnya beras. Tugas Bulog sebagai public service obligation dan tidak dituntut untuk mencari profit. Di sisi lain, meskipun bukan BUMN, Bulog melakukan aktivitas usaha, yang memungkinkan meraih untung besar.
Karena tidak ada tuntutan meraih untung itulah setiap keuntungan Bulog dimasukkan ke kas nonbudgeter. Kas nonbudgeter ini yang menjadi incaran penguasa untuk dimanfaatkan bagi kepentingannya. Dengan status semacam itu, dalam pengelolaan keuangan, standar akuntansi yang digunakan Bulog menjadi kacau dan tidak jelas acuannya.
"Tinggal pengawasannya, tiap sisi yang ada moral hazard ditutup. Masalahnya kan nanti akan dibiayai APBN, jadi tugasnya hanya menghabiskan anggaran," katanya.
DI BAWAH KENDALI PRESIDEN - Bulog yang nantinya akan berada di bawah kendali langsung presiden juga sangat rawan dari intervensi kepentingan politik. Karena pengelolaan keuangan hanya berdasarkan Keputusan Presiden, bukan berdasarkan undang-undang keuangan negara.
Pada waktu Presiden Megawati juga menggunakan dana nonbudgeter Bulog untuk membayar uang muka imbal-beli pesawat, dan Bulog tidak dapat berkutik. Apalagi, struktur Bulog langsung berada di bawah Presiden.
Contoh lain misalnya adanya rekayasa pembayaran pembatalan ruilslag antara Bulog dengan Goro Batara Sakti (GBS). Rekayasa pembayaran pengeluaran dana Rp4,6 miliar yang dilakukan empat deputi Bulog kepada bank garansi, yang dikeluarkan pada 24 Mei 2000, murni korupsi.
Dana sebesar Rp4,63 miliar yang ditujukan kepada GBS melalui rekening di BNN, sebenarnya ditujukan untuk keperluan meringankan posisi mantan Ketua Bulog Beddu Amang yang menjadi terdakwa kasus korupsi ruilslag Bulog-GBS. Tujuannya, agar tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara, sehingga dakwaan korupsi terhadap Beddu tidak terbukti.
Empat deputi Bulog mengeluarkan dana Rp4,63 miliar dengan nota dinas tertutup. Para oknum petinggi Bulog ini juga mencoba mempersiapkan proteksi pengamanan dini untuk menghilangkan jejak pertanggungjawabannya. Kasus ini mengingatkan sejarah panjang Bulog di masa Orde Baru, yang dalam batas-batas tertentu, menjadi penentu dan penopang rezim yang berkuasa dari kejatuhan.
"Masa lalu bulog kita tak jelas pertanggungjawaban akuntansinya sehingga dananya menjadi incaran banyak pihak," ujarnya.
Mengenai mekanisme pertanggungjawaban dana non budgeter sendiri hingga kini belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Tak ada bentuk strategi penanganan oleh penegak hukum terhadap dugaaan penyalahgunaan dana non budgeter yang terjadi.
Pada era Presiden Habibie, Rahardi Ramelan selaku Kepala Bulog dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, sedangkan Akbar Tanjung yang pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dinyatakan bersalah, akhirnya pada tingkat kasasi dinyatakan tidak bersalah. Menghadapi kasus ini akhirnya DPR membuat Panitia Khusus, dalam Laporan Panitia Khusus DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan BULOG dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden KH Abdurrahman Wahid yang disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 20 Januari 2001.
Pansus sampai pada kesimpulan bahwa kasus Yanatera Bulog dan dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam patut diduga Presiden Abdurrahman wahid dinilai telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, kebohongan terhadap masyarakat dan lahirnya KKN baru.
Sedang pada 10 Mei 2003 lalu, saat posisi Bulog berubah dari LPND menjadi Perum Bulog, acuan akuntansi keuangannya pun menjadi jelas. "Nanti, jika posisinya benar berubah menjadi Non perum, indikator kinerja dan laporan keuangannya harus jelas," katanya.
Koordinator Pokja Beras Aliansi Desa Sejahtera (ADS) Said Abdullah juga menyatakan hal yang sama, karena nantinya seluruh aktivitas Bulog dibiayai APBN maka aktivitas pembelian ke petani pun menjadi rawan. Saat Bulog berbentuk LPND dan berada di hingga tingkat kecamatan terdapat "permainan" di proses pembelian. Para petinggi Bulog banyak yang menganggarkan pembelian lebih tinggi dari realisasinya.
"Penyelewengan pembelian ini ada di gudang, bocor semua. Banyak praktek anggaran dan manipulasi," katanya kepada gresnews.com.
SEBAGAI STABILISASI HARGA - Namun, perubahan status menjadi non perum ini pun diapresiasi Ketua DPD RI, Irman Gusman, penggodogan menjadi BLU ini menjadikan fungsi utama Bulog menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta melakukan distribusi ke seluruh Indonesia. "Saya sudahenyarankan ini kepada pemerintah jauh hari sebelum Presiden Jokowi menjelaskannya kepada publik," ujarnya dalam pesan singkat kepada gresnews.com.
Dengan perubahan status tersebut, ia berharap Bulog bisa menjadi lembaga yang kuat seperti pada zaman Soeharto, sebelum bulog diintervensi oleh IMF. Perubahan status tersebut akan digulirkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) yang menurut rencana akan diterbitkan pada bulan Oktober 2015. Hal itu dilakukan pemerintah agar negara memiliki kepanjangan tangan dalam menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok dan mampu melawan para spekulan yang selama ini kerap memainkan harga kebutuhan pokok.
Berkaitan dengan jalur koordinasi, posisi Bulog berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah kementerian BUMN lagi. Ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara kebijakan sehari-harinya berada di bawah Kementerian Perdagangan. Bulog akan menjadi lembaga yang kuat dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan mampu menjaga stabilitas harga pangan.
Karena dengan posisi Bulog berada di bawah Presiden dan pelaksana kebijakan Kementerian Perdagangan, Bulog tidak lagi menjadi pencari untung tetapi benar-benar sebagai alat negara penyangga pangan. Dengan demikian, posisi Bulog akan lebih mampu menekan inflasi. Terlebih yang ditangani Bulog nanti tidak hanya beras, tetapi juga jenis sembako yang lainnya.
Lebih jelasnya, Dirut Bulog sebagai pelaksana dari kebijakan Kemendag, katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengatakan, posisi badan pangan dan Bulog ini seperti bayi kembar siam. Badan pangan nasional nantinya akan menjadi regulator dan Bulog menjadi operator.
"Bulog nanti tidak akan bertanggung jawab lagi ke berbagai kementerian seperti saat ini," ujarnya.
http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/90237-bulog-berganti-wajah-masalah-baru-mengintai/0/
Bulog Siap Mengelola Toko Tani Seluruh Indonesia
Rabu, 22 Juli 2015
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA. Upaya pemerintah meredam kenaikan harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan tengah dipersiapkan. Salah satunya adalah dengan membangun toko tani di seluruh pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia.
Pembangunan toko tani tersebut akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemdag) dalam merevitalisasi 5.000 pasar di seluruh Indonesia. Nantinya di setiap pasar yang dinilai strategis, pemerintah akan membangun toko tani yang dikelola Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog). Terkait hal itu, Bulog sendiri telah menyatakan kesiapannya.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti membenarkan bahwa nantinya Bulog akan bekerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Kemdag dalam rangka membangun toko tani sebagai titik distribusi di setiap pasar strategis di Indonesia. Ia mengatakan pembangunan toko tani ini bertujuan untuk membangun jaringan pangan di setiap kegiatan ekonomi yang dananya berasal sebagian dari kementerian.
Namun berapa persisnya, Djarot masih belum mengetahuinya. "Nanti toko mini akan kita bangun di pasar yang direvitalisasi Kemdag. Sifatnya, Bulog akan menyewa tempat di sana," terang Djarot pekan lalu.
Kehadiran toko tani ini menurut Djarot sebagai toko penyeimbang harga di pasar setempat sehingga dapat berkontribusi menstabilkan harga di seluruh Indonesia. Bulog yang akan menjadi operator toko tani ini dengan memasok bahan-bahan pokok yang selama ini rentan mengalami kenaikan harga.(KONTAN/ Noverius Laoli )
http://m.tribunnews.com/bisnis/2015/07/22/bulog-siap-mengelola-toko-tani-seluruh-indonesia
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA. Upaya pemerintah meredam kenaikan harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan tengah dipersiapkan. Salah satunya adalah dengan membangun toko tani di seluruh pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia.
Pembangunan toko tani tersebut akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemdag) dalam merevitalisasi 5.000 pasar di seluruh Indonesia. Nantinya di setiap pasar yang dinilai strategis, pemerintah akan membangun toko tani yang dikelola Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog). Terkait hal itu, Bulog sendiri telah menyatakan kesiapannya.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti membenarkan bahwa nantinya Bulog akan bekerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Kemdag dalam rangka membangun toko tani sebagai titik distribusi di setiap pasar strategis di Indonesia. Ia mengatakan pembangunan toko tani ini bertujuan untuk membangun jaringan pangan di setiap kegiatan ekonomi yang dananya berasal sebagian dari kementerian.
Namun berapa persisnya, Djarot masih belum mengetahuinya. "Nanti toko mini akan kita bangun di pasar yang direvitalisasi Kemdag. Sifatnya, Bulog akan menyewa tempat di sana," terang Djarot pekan lalu.
Kehadiran toko tani ini menurut Djarot sebagai toko penyeimbang harga di pasar setempat sehingga dapat berkontribusi menstabilkan harga di seluruh Indonesia. Bulog yang akan menjadi operator toko tani ini dengan memasok bahan-bahan pokok yang selama ini rentan mengalami kenaikan harga.(KONTAN/ Noverius Laoli )
http://m.tribunnews.com/bisnis/2015/07/22/bulog-siap-mengelola-toko-tani-seluruh-indonesia
Perlu Daerah Penghasil Beras Premium
Rabu, 22 Juli 2015
JAKARTA, KOMPAS — Impor beras premium dan khusus dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal itu terjadi karena beras itu tidak diproduksi di Indonesia. Agar Indonesia tidak bergantung pada beras premium dan khusus, perlu dikembangkan daerah penghasil beras tersebut.
Pembudidaya beras premium lokal asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Hery Sugiantoro, kepada Kompas, Selasa (21/7), mengatakan, selama ini, pemerintah masih berfokus pada swasembada beras medium.
Di sisi lain, seiring dengan peningkatan kelas menengah, kebutuhan beras premium juga meningkat. Pada 2014, kebutuhan beras premium sudah mencapai 30 persen dari total konsumsi beras nasional.
"Potensi pasar tersebut perlu ditangkap. Jangan sampai hanya dipenuhi dengan mengimpor beras dari negara lain," ujarnya.
Menurut Hery, sejumlah daerah yang telah memproduksi beras premium itu adalah Banyuwangi dengan produknya bernama beras genjah arum, Demak beras mlati, Magelang beras mentik wangi, Pemalang beras bawor, dan Kalimantan Utara beras adan. Produksi beras tersebut masih terbatas. Demak baru mengembangkan 40 hektar (ha) dengan rata-rata produksi 4,8 ton per ha.
"Peminatnya mayoritas perorangan dari kelas menengah ke atas. Sebagian besar dipasarkan secara mandiri, sedangkan sebagian lagi sudah masuk ke minimarket, supermarket, hotel, dan restoran," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Januari-Juni 2015, Indonesia mengimpor beras khusus dari lima negara, yaitu Vietnam, India, Pakistan, Myanmar, dan Thailand. Total volume impor tersebut 194.495,467 ton senilai 84,943 juta dollar AS. Angka tersebut lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 176.277,496 ton senilai 76,206 juta dollar AS.
Kepala BPS Suryamin mengemukakan, beras impor itu merupakan beras khusus. Beras khusus itu antara lain beras yang digunakan untuk benih dan kebutuhan restoran Jepang, Thailand, Vietnam, dan India.
"Ada juga beras dengan patahan tinggi untuk bahan baku tepung, serta untuk penyandang penyakit tertentu, seperti diabetes," ujarnya. (HEN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150722kompas/#/17/
JAKARTA, KOMPAS — Impor beras premium dan khusus dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal itu terjadi karena beras itu tidak diproduksi di Indonesia. Agar Indonesia tidak bergantung pada beras premium dan khusus, perlu dikembangkan daerah penghasil beras tersebut.
Pembudidaya beras premium lokal asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Hery Sugiantoro, kepada Kompas, Selasa (21/7), mengatakan, selama ini, pemerintah masih berfokus pada swasembada beras medium.
Di sisi lain, seiring dengan peningkatan kelas menengah, kebutuhan beras premium juga meningkat. Pada 2014, kebutuhan beras premium sudah mencapai 30 persen dari total konsumsi beras nasional.
"Potensi pasar tersebut perlu ditangkap. Jangan sampai hanya dipenuhi dengan mengimpor beras dari negara lain," ujarnya.
Menurut Hery, sejumlah daerah yang telah memproduksi beras premium itu adalah Banyuwangi dengan produknya bernama beras genjah arum, Demak beras mlati, Magelang beras mentik wangi, Pemalang beras bawor, dan Kalimantan Utara beras adan. Produksi beras tersebut masih terbatas. Demak baru mengembangkan 40 hektar (ha) dengan rata-rata produksi 4,8 ton per ha.
"Peminatnya mayoritas perorangan dari kelas menengah ke atas. Sebagian besar dipasarkan secara mandiri, sedangkan sebagian lagi sudah masuk ke minimarket, supermarket, hotel, dan restoran," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Januari-Juni 2015, Indonesia mengimpor beras khusus dari lima negara, yaitu Vietnam, India, Pakistan, Myanmar, dan Thailand. Total volume impor tersebut 194.495,467 ton senilai 84,943 juta dollar AS. Angka tersebut lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 176.277,496 ton senilai 76,206 juta dollar AS.
Kepala BPS Suryamin mengemukakan, beras impor itu merupakan beras khusus. Beras khusus itu antara lain beras yang digunakan untuk benih dan kebutuhan restoran Jepang, Thailand, Vietnam, dan India.
"Ada juga beras dengan patahan tinggi untuk bahan baku tepung, serta untuk penyandang penyakit tertentu, seperti diabetes," ujarnya. (HEN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150722kompas/#/17/
Langganan:
Postingan (Atom)