Rabu, 16 November 2016
JAKARTA, KOMPAS — Permintaan Memi dari CV Semesta Berjaya membeli gula sebanyak 3.000 ton untuk didistribusikan di Sumatera Barat ditindaklanjuti Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti setelah ada perbincangan telepon dengan Ketua DPD Irman Gusman.
Hal ini terungkap dalam persidangan perkara suap terkait rekomendasi kuota distribusi gula impor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (15/11). Sidang untuk Memi dan suaminya, Xaveriandy, adalah mendengarkan keterangan saksi yaitu Djarot, Kepala Bulog Divre Sumatera Barat Benhur Ngkaimi, dan Kepala Seksi Perdagangan Bulog Divre Sumbar Suhardi.
Dari kesaksian Benhur, Irman diketahui menghubungi Djarot untuk memberitahukan ada permohonan pembelian gula dari Memi kepada Bulog Sumbar. Atas dasar itu, Benhur diminta Djarot untuk segera menindaklanjuti order yang diajukan CV Semesta Berjaya sejak 30 Juni 2016.
"Istilah dari Pak Djarot saat mengatakan ada telepon dari Irman?" tanya jaksa Ahmad Burhanuddin.
"Istilahnya, 'ada titipan dari Pak Irman Gusman. Namanya Bu Memi dari CV Semesta Berjaya. Apakah bisa dijadikan distributor gula di Sumatera Barat?'," jawab Benhur.
"Jadi, alasan CV Semesta Berjaya ini bisa jadi distributor karena ...?" cecar Burhanuddin.
"Karena ada titipan, Pak," jawab Benhur.
Djarot pun membenarkan, dirinya pernah dihubungi Irman. Saat itu, Irman memberikan nomor telepon Memi yang langsung dihubungi oleh Djarot untuk memastikan. Setelah itu, Djarot menelepon Benhur agar menindaklanjuti permohonan Memi.
Order Memi pun dipenuhi dengan mengambil stok gula dari Divre DKI Jakarta karena saat itu stok Divre Sumbar kosong. Memi pun hanya dapat 1.000 ton dari 3.000 ton gula yang dimintanya.
Respons cepat Djarot seusai mendapat telepon dari Irman membuat majelis hakim yang dipimpin Nawawi Pamulango bertanya. Pasalnya, order Memi sudah lama tidak ditanggapi Perum Bulog Divre Sumbar.
"Jika saudara tidak ditelepon Irman agar Memi bisa dapat gula, apakah saudara akan menindaklanjuti pengajuan order pembelian itu?" tanya Nawawi.
"Tentu, akan saya tindaklanjuti selama syarat dari mitra kerja ini terpenuhi. Kami mendapat perintah stabilisasi gula dari pemerintah. Artinya, siapa pun yang menelepon atau tidak ditelepon, saat ada orang yang mau mendistribusikan dengan harga yang tidak melampaui tentu akan kami proses," jawab Djarot.
Eksepsi
Sementara dalam sidang terpisah, penasihat hukum Irman, Tommy S Bhail, dalam eksepsi menyampaikan bahwa kliennya tidak dapat dijatuhi pidana karena dakwaan berdagang pengaruh.
"Tanpa adanya ketentuan undang-undang sebagai dasar untuk menyatakan sesuatu sebagai perdagangan pengaruh, tidak ada kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada lembaga apa pun untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang diduga melakukan perdagangan pengaruh," kata Tommy. (IAN)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161116kompas/#/3/
Rabu, 16 November 2016
Komisi IV DPR RI Harapkan di Era MEA Bulog Tingkatkan Kinerja
Selasa, 15 November 2016
PEKANBARU, Suluhriau- Komisi IV DPR RI menodorng peningkatakan kinerja perum bulog di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam rangka menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga.
Dengan belajar ke negara-negara maju, bagaimana menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat kunjungan kerja ke Pekanbaru, kemarin.
Dikatakan, tahun 2016 ditandai dengan era MEA yang mengharuskan diberlakukannya pasar bebas kawasan Asean, juga berdampak bagi ketahanan pangan lokal dengan membanjirnya barang-barang pangan luar.
Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, Bulog harus belajar ke negara yang bisa menjaga ketahanan pangannya sepanjang tahun dengan mengupayakan mengkonsumsi komoditi lokal sebagai prioritas masyarakat.
Walaupun dalam mengambil kebijakan bulog harus mengikuti pemerintah, namun hal tersebut harus terus diupayakan, apalagi komisi iv menyetuuji anggaran yang sangat besar untuk pengembangan bulog dalam stabilitas harga pangan dan keandalan pangan.
Menurut Herman Khaeron Bulog sebagai BUMN harus sedapat mungkin mengusahakan produk lokal menjadi produk yang dikonsumsi masyarakat agar ekonomi berkembang dan multi player effect-nya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Sebagai perusahaan BUMN bulog juga harus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ditengah terbukanya pasar kawasan di Asean. (slt)
http://suluhriau.com/read-205554-2016-11-15-komisi-iv-dpr-ri-harapkan-di-era-mea-bulog-tingkatkan-kinerja---.html
PEKANBARU, Suluhriau- Komisi IV DPR RI menodorng peningkatakan kinerja perum bulog di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam rangka menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga.
Dengan belajar ke negara-negara maju, bagaimana menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat kunjungan kerja ke Pekanbaru, kemarin.
Dikatakan, tahun 2016 ditandai dengan era MEA yang mengharuskan diberlakukannya pasar bebas kawasan Asean, juga berdampak bagi ketahanan pangan lokal dengan membanjirnya barang-barang pangan luar.
Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, Bulog harus belajar ke negara yang bisa menjaga ketahanan pangannya sepanjang tahun dengan mengupayakan mengkonsumsi komoditi lokal sebagai prioritas masyarakat.
Walaupun dalam mengambil kebijakan bulog harus mengikuti pemerintah, namun hal tersebut harus terus diupayakan, apalagi komisi iv menyetuuji anggaran yang sangat besar untuk pengembangan bulog dalam stabilitas harga pangan dan keandalan pangan.
Menurut Herman Khaeron Bulog sebagai BUMN harus sedapat mungkin mengusahakan produk lokal menjadi produk yang dikonsumsi masyarakat agar ekonomi berkembang dan multi player effect-nya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Sebagai perusahaan BUMN bulog juga harus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ditengah terbukanya pasar kawasan di Asean. (slt)
http://suluhriau.com/read-205554-2016-11-15-komisi-iv-dpr-ri-harapkan-di-era-mea-bulog-tingkatkan-kinerja---.html
Program Pengadaan Pangan Bulog Banyumas Lampaui Target
Selasa, 15 November 2016
BANYUMAS, Jowonews.com – Program pengadaan pangan yang dilaksanakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, melampaui target pada 2016 yang sebesar 80 ribu ton setara beras.
“Berdasarkan prognosa tahun 2016, kami ditarget untuk melakukan penyerapan sebesar 80.000 ton setara beras,” kata Kepala Perum Bulog Subdivre Banyumas Setio Wastono didampingi Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Ia mengatakan hingga saat ini pengadaan pangan yang dilaksanakan Bulog Banyumas telah mencapai kisaran 110.000 ton setara beras.
Bahkan, pengadaan pangan yang dilaksanakan Bulog Banyumas terus berlanjut karena hingga saat ini petani di sejumlah wilayah eks-Keresidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara masih ada yang panen.
Dia mengatakan area persawahan yang memasuki masa panen, di antaranya Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Banyumas, dan Desa Brani, Kecamatan Sampang, Cilacap.
Kendati demikian, dia mengakui volume gabah yang masuk ke gudang Bulog Banyumas tidak sebanyak masa panen sebelum.
“Saat ini rata-rata hanya berkisar 150-200 ton per hari,” katanya.
Selain itu, pihaknya lebih selektif dalam membeli gabah dari petani karena akan disimpan dalam waktu yang lama.
Menurut dia, hal itu disebabkan kadar air pada gabah hasil panen kali ini cukup tinggi akibat tingginya curah hujan di wilayah eks-Keresidenan Banyumas.
“Kami tentunya akan lebih selektif karena gabah itu bakal disimpan dalam waktu lama,” katanya.
Disinggung mengenai stok beras di gudang Bulog Banyumas, dia memperkirakan masih mencukupi kebutuhan hingga Mei 2017, terutama untuk penyaluran beras keluarga sejahtera di wilayah eks-Keresidenan Banyumas. (jn03/ant)
http://jowonews.com/2016/11/15/program-pengadaan-pangan-bulog-banyumas-lampaui-target/
BANYUMAS, Jowonews.com – Program pengadaan pangan yang dilaksanakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, melampaui target pada 2016 yang sebesar 80 ribu ton setara beras.
“Berdasarkan prognosa tahun 2016, kami ditarget untuk melakukan penyerapan sebesar 80.000 ton setara beras,” kata Kepala Perum Bulog Subdivre Banyumas Setio Wastono didampingi Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Ia mengatakan hingga saat ini pengadaan pangan yang dilaksanakan Bulog Banyumas telah mencapai kisaran 110.000 ton setara beras.
Bahkan, pengadaan pangan yang dilaksanakan Bulog Banyumas terus berlanjut karena hingga saat ini petani di sejumlah wilayah eks-Keresidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara masih ada yang panen.
Dia mengatakan area persawahan yang memasuki masa panen, di antaranya Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Banyumas, dan Desa Brani, Kecamatan Sampang, Cilacap.
Kendati demikian, dia mengakui volume gabah yang masuk ke gudang Bulog Banyumas tidak sebanyak masa panen sebelum.
“Saat ini rata-rata hanya berkisar 150-200 ton per hari,” katanya.
Selain itu, pihaknya lebih selektif dalam membeli gabah dari petani karena akan disimpan dalam waktu yang lama.
Menurut dia, hal itu disebabkan kadar air pada gabah hasil panen kali ini cukup tinggi akibat tingginya curah hujan di wilayah eks-Keresidenan Banyumas.
“Kami tentunya akan lebih selektif karena gabah itu bakal disimpan dalam waktu lama,” katanya.
Disinggung mengenai stok beras di gudang Bulog Banyumas, dia memperkirakan masih mencukupi kebutuhan hingga Mei 2017, terutama untuk penyaluran beras keluarga sejahtera di wilayah eks-Keresidenan Banyumas. (jn03/ant)
http://jowonews.com/2016/11/15/program-pengadaan-pangan-bulog-banyumas-lampaui-target/
Bulog Kedu Targetkan Buka 105 Rumah Jual Sembako Resmi
Selasa, 15 November 2016
Bisnis.com, MAGELANG—Perum Bulog Sub-Divre Kedu, Jawa Tengah berhasil merealisasikan berdirinya 53 "Rumah Pangan Kita" (RPK) di enam wilayah kabupaten/kota.
Kepala Perum Bulog Sub-Divre Kedu, Joko Tri Septanto, di Magelang, Selasa (15/11/2016), menyebutkan sejumlah RPK tersebut, paling banyak di Kabupaten Magelang 34 RPK, kemudian Kota Magelang dan Kabupaten Kebumen masing-masing enam RPK.
Kemudian di Kabupaten Temanggung tiga RPK, di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo masing-masing dua RPK.
"Kami menargetkan hingga akhir tahun 2016 bisa mendirikan sebanyak 105 RPK. Saat ini kami terus sosialisasikan pada masyarakat yang berminat," ucapnya.
Ia mengatakan RPK merupakan warung yang menyediakan produk pangan langsung dari Bulog yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan di masyarakat.
Ia menyebutkan saat ini ada empat komoditas pangan yang disediakan Bulog di layanan RPK, yakni beras, gula pasir, minyak goreng, dan bawang putih.
Ia menuturkan RPK merupakan salah satu program pemerintah yang diamanahkan pada Perum Bulog. Guna menstabilkan harga tersebut pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di RPK, antara lain gula pasir Rp12.500 per kilogram dan beras Rp8.500 per kilogram.
"RPK tidak boleh menjual komoditas yang disediakan melebihi HET," ujarnya.
Sumber : Antara
http://semarang.bisnis.com/read/20161115/14/90700/bulog-kedu-targetkan-buka-105-rumah-jual-sembako-resmi
Bisnis.com, MAGELANG—Perum Bulog Sub-Divre Kedu, Jawa Tengah berhasil merealisasikan berdirinya 53 "Rumah Pangan Kita" (RPK) di enam wilayah kabupaten/kota.
Kepala Perum Bulog Sub-Divre Kedu, Joko Tri Septanto, di Magelang, Selasa (15/11/2016), menyebutkan sejumlah RPK tersebut, paling banyak di Kabupaten Magelang 34 RPK, kemudian Kota Magelang dan Kabupaten Kebumen masing-masing enam RPK.
Kemudian di Kabupaten Temanggung tiga RPK, di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo masing-masing dua RPK.
"Kami menargetkan hingga akhir tahun 2016 bisa mendirikan sebanyak 105 RPK. Saat ini kami terus sosialisasikan pada masyarakat yang berminat," ucapnya.
Ia mengatakan RPK merupakan warung yang menyediakan produk pangan langsung dari Bulog yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan di masyarakat.
Ia menyebutkan saat ini ada empat komoditas pangan yang disediakan Bulog di layanan RPK, yakni beras, gula pasir, minyak goreng, dan bawang putih.
Ia menuturkan RPK merupakan salah satu program pemerintah yang diamanahkan pada Perum Bulog. Guna menstabilkan harga tersebut pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di RPK, antara lain gula pasir Rp12.500 per kilogram dan beras Rp8.500 per kilogram.
"RPK tidak boleh menjual komoditas yang disediakan melebihi HET," ujarnya.
Sumber : Antara
http://semarang.bisnis.com/read/20161115/14/90700/bulog-kedu-targetkan-buka-105-rumah-jual-sembako-resmi
Selasa, 15 November 2016
Warga Keluhkan Kualitas Beras Raskin
Senin,14 November 2016
PAINAN, HALUAN — Masyarakat Pesisir Selatan (Pessel) mengeluhkan kualitas beras miskin (Raskin) yang dinilai tidak bagus. Menurut mereka, apa yang disalurkan Badan Logistik (Bulog) tidak sesuai dengan standar beras layak konsumsi.
Menanggapi kondisi ini, Kepala Bagian Perekonomian (Kabag Perek) Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pesisir Selatan, Rosdi, saat melakukan peninjauan gudang Badan Logistik (Bulog) Gedung Semi Permanen (GSP) Sago, Kecamatan IV Jurai, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait adanya masyarakat yang mengeluh tentang kualitas beras miskin yang disalurkan di salah satu nagari yang ada di Kabupaten tersebut.
“Karena adanya laporan itu, sehingga kami bersama tim langsung turun ke gudang Bulog GSP Sago ini untuk melakukan pengecekan. Apabila nanti memang ditemukan sebagai mana yang dikeluhkan warga, maka pihak Bulog kita minta mengganti sesuai dengan kualitas semestinya,” katanya kepada Haluan, Senin (14/11).
Lebih lanjut kata dia, berdasarkan peninjauan saat itu ternyata pihak Bulog GSP Sago sudah menyalurkan kuota Raskin hingga bulan Oktober. “Agar penyaluran dua bulan terakhir tidak mengalami permasalahan, baik dari segi pendistribusian maupun penagihan maka kita meminta kepada pihak Bulog agar melakukan penyaluran pada minggu pertama bulan Desember ini,”ungkapnya.
Menurutnya, selain bisa mengantisipasi gejolak harga pasar di akhir tahun mendatang, hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir tunggakan di tahun 2016. Sebab petugas memiliki rentang waktu selama tiga pekan untuk melakukan penagihan disetiap nagari.
Untuk mengantisipasi kekhawatiran lonjakan harga tersebut, lanjutnya, maka pihak Bulog GSP Sago, juga diminta menyediakan stoke beras untuk operasi pasar (OP) sebanyak 500 ton. “Walau selama dua tahun terakhir di Pessel tidak terjadi lonjakan harga beras. Tapi pemerintah daerah melalui Bulog GSP Sago, tetap menyediakan stok beras sebanyak 500 ton untuk operasi pasar. Jenisnya nanti beras Thailand,” katanya.
Sedangkan Kepala Bulog GSP Sago, Tris Medi, menjelaskan, bahwa stoke untuk OP yang tersedia sebanyak 500 ton itu bisa dioperasikan kapan saja bila memang dibutuhkan. Sebab ketersedian stoke itu memang bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan beras nantinya.
“Khusus untuk Raskin jumlah yang disalurkan saat ini sebanyak 364.470 Kg per bulan. Penyaluran itu dilakukan di 182 nagari pada 15 kecamatan yang ada. Karena penyaluran dua bulan akan dilakukan secara sekaligus pada minggu pertama bulan Desember, maka total yang akan disalurkan sebanyak 728.940 Kg atau sebanyak 728,9 ton,” sebutnya.
Terkait kualitas raskin sebagai mana dikeluhkan oleh salah seorang warga yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pihaknya mengaku tidak ada menerima laporan tersebut “Namun, pihak Bulog siap melakukan penggantian sesuai dengan kualitas semestinya bila itu memang terjadi. Termasuk juga permintaan penyaluran pada minggu pertama di bulan Desember nanti,” tutupnya. (h/mg-kis)
http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/61937/warga-keluhkan-kualitas-beras-raskin
PAINAN, HALUAN — Masyarakat Pesisir Selatan (Pessel) mengeluhkan kualitas beras miskin (Raskin) yang dinilai tidak bagus. Menurut mereka, apa yang disalurkan Badan Logistik (Bulog) tidak sesuai dengan standar beras layak konsumsi.
Menanggapi kondisi ini, Kepala Bagian Perekonomian (Kabag Perek) Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pesisir Selatan, Rosdi, saat melakukan peninjauan gudang Badan Logistik (Bulog) Gedung Semi Permanen (GSP) Sago, Kecamatan IV Jurai, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait adanya masyarakat yang mengeluh tentang kualitas beras miskin yang disalurkan di salah satu nagari yang ada di Kabupaten tersebut.
“Karena adanya laporan itu, sehingga kami bersama tim langsung turun ke gudang Bulog GSP Sago ini untuk melakukan pengecekan. Apabila nanti memang ditemukan sebagai mana yang dikeluhkan warga, maka pihak Bulog kita minta mengganti sesuai dengan kualitas semestinya,” katanya kepada Haluan, Senin (14/11).
Lebih lanjut kata dia, berdasarkan peninjauan saat itu ternyata pihak Bulog GSP Sago sudah menyalurkan kuota Raskin hingga bulan Oktober. “Agar penyaluran dua bulan terakhir tidak mengalami permasalahan, baik dari segi pendistribusian maupun penagihan maka kita meminta kepada pihak Bulog agar melakukan penyaluran pada minggu pertama bulan Desember ini,”ungkapnya.
Menurutnya, selain bisa mengantisipasi gejolak harga pasar di akhir tahun mendatang, hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir tunggakan di tahun 2016. Sebab petugas memiliki rentang waktu selama tiga pekan untuk melakukan penagihan disetiap nagari.
Untuk mengantisipasi kekhawatiran lonjakan harga tersebut, lanjutnya, maka pihak Bulog GSP Sago, juga diminta menyediakan stoke beras untuk operasi pasar (OP) sebanyak 500 ton. “Walau selama dua tahun terakhir di Pessel tidak terjadi lonjakan harga beras. Tapi pemerintah daerah melalui Bulog GSP Sago, tetap menyediakan stok beras sebanyak 500 ton untuk operasi pasar. Jenisnya nanti beras Thailand,” katanya.
Sedangkan Kepala Bulog GSP Sago, Tris Medi, menjelaskan, bahwa stoke untuk OP yang tersedia sebanyak 500 ton itu bisa dioperasikan kapan saja bila memang dibutuhkan. Sebab ketersedian stoke itu memang bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan beras nantinya.
“Khusus untuk Raskin jumlah yang disalurkan saat ini sebanyak 364.470 Kg per bulan. Penyaluran itu dilakukan di 182 nagari pada 15 kecamatan yang ada. Karena penyaluran dua bulan akan dilakukan secara sekaligus pada minggu pertama bulan Desember, maka total yang akan disalurkan sebanyak 728.940 Kg atau sebanyak 728,9 ton,” sebutnya.
Terkait kualitas raskin sebagai mana dikeluhkan oleh salah seorang warga yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pihaknya mengaku tidak ada menerima laporan tersebut “Namun, pihak Bulog siap melakukan penggantian sesuai dengan kualitas semestinya bila itu memang terjadi. Termasuk juga permintaan penyaluran pada minggu pertama di bulan Desember nanti,” tutupnya. (h/mg-kis)
http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/61937/warga-keluhkan-kualitas-beras-raskin
Tinjau Gudang Beras Bulog Riau, Komisi IV DPR RI Pertanyakan Kualitas Raskin
Senin, 14 November 2016
PEKANBARU, Suluhriau- Komisi IV DPR RI meninjau gudang Bulog GBB Jadirejo Divre Riau-Kepri. Dan mempertanyaka masih buruknya kualitas beras untuk orang miskin (raskin) atau sekarang disebut beras untuk pra sejahtera (rastra).
Rombongan Komisi IV DPR RI ke Riau dalam rangakain kunjungan kerja, dipimpin Waki Ketua, Herman Khaeron, Senin (11/11/2016).
Selain itu kuantitas rastra juga selama ini masih terus dipertanyakan karena tidak sesuai dengan takaran sebenarnya
Pertanyaan disampaikan Herman Khaeron saat menyampaikan sambutan. Menurutnya selama ini bulog tidak bisa lepas dari persoalan klasik yaitu kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan kepada masyarakat miskin.
Sementara Direktur SDM dan Direktur SDM dan umum perusahaan Perum Bulog, Wahyu Suparyono menepis hal tersebut. Menurutnya, bulog tetap memperhatikan kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat, apalagi disubsidi pemerintah melalui APBN.
Herman khaeron juga menegaskan agar bulog meningkatkan fungsinya tidak hanya sebagai pedagangan, membeli dan menjual beras, tetapi lebih dari hal tersebut. (slt)
PEKANBARU, Suluhriau- Komisi IV DPR RI meninjau gudang Bulog GBB Jadirejo Divre Riau-Kepri. Dan mempertanyaka masih buruknya kualitas beras untuk orang miskin (raskin) atau sekarang disebut beras untuk pra sejahtera (rastra).
Rombongan Komisi IV DPR RI ke Riau dalam rangakain kunjungan kerja, dipimpin Waki Ketua, Herman Khaeron, Senin (11/11/2016).
Selain itu kuantitas rastra juga selama ini masih terus dipertanyakan karena tidak sesuai dengan takaran sebenarnya
Pertanyaan disampaikan Herman Khaeron saat menyampaikan sambutan. Menurutnya selama ini bulog tidak bisa lepas dari persoalan klasik yaitu kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan kepada masyarakat miskin.
Sementara Direktur SDM dan Direktur SDM dan umum perusahaan Perum Bulog, Wahyu Suparyono menepis hal tersebut. Menurutnya, bulog tetap memperhatikan kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat, apalagi disubsidi pemerintah melalui APBN.
Herman khaeron juga menegaskan agar bulog meningkatkan fungsinya tidak hanya sebagai pedagangan, membeli dan menjual beras, tetapi lebih dari hal tersebut. (slt)
Senin, 14 November 2016
Kebijakan Perberasan Tanpa Raskin
Senin,14 November 2016
Pemerintah sedang menguji coba perubahan program beras untuk rakyat miskin ke voucer pangan. Dorongan perubahan raskin tidak lepas dari saran Komisi Pemberantasan Korupsi dua tahun lalu, yang menyarankan agar pemerintah menata ulang program raskin. Maksudnya agar tercegah ”potensi korupsi” dalam implementasinya.
Denni P Purbasari, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, menulis tentang reformasi beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kompas (11/10). Walau program raskin dihapus, ia menyebutkan bahwa fungsi Bulog tidak hilang. Bulog tetap dipercaya untuk menjaga harga produsen, stabilisasi harga beras, danstok beras nasional. Sayangnya, iatidak mengelaborasi lebih lanjut tentang hal itu.
Kemudian, Sapuan Gafar (Kompas,4/11) menilai pemahaman Denni tentang program raskin sempit. Seharusnya program raskin dilihat dalam keterkaitannya dengan kebijakan perberasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kalau Bulog hanya ditugasi melaksanakan pengadaan untuk menjaga harga produsen, tanpa penyalurannya dalam jumlah yang memadai—salah satu yang terpenting adalah raskin—Bulog akan bangkrut, implementasi kebijakan beras bisa buyar. Saya mencoba menengahi pandangan kedua ahli tersebut dengan menganalisis tugas penyaluran publik beras Bulog.
Kebijakan beras
Kebijakan beras pemerintah bertumpu pada instruksi presiden yang dirancang 15 tahun lalu, sebagai respons atas liberalisasi radikal yang dipaksakan oleh lembaga donor periode 1998-2000.Hampir semua instrumen kebijakan beras dicabut, Bulog diamputasi. Dampaknya, impor beras tidak terkendali, harga beras tertekan rendah, harga gabah menjadi tidak menarik buat petani yang berdampak serius dalam mewujudkan stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan petani padi.
Menghadapi masalah tersebut, pada tahun 2001, Bappenas membentuk tim kajian kebijakan perberasan nasional dengan anggota dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga swadaya masyarakat. Tim mampu mereformulasi kebijakan beras dan memformulasi paket kebijakan beras yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Konsep itulah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan inpres tentang kebijakan perberasan nasional pada era pemerintahan reformasi, yang dimulai dengan Inpres No 9 Tahun 2002 (berlaku 1 Januari 2002), dan terakhir Inpres No 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, sebagai bagian dari kebijakan perberasan nasional.
Cadangan beras
Walaupun kebijakan perberasan dirancang komprehensif, dalam pelaksanaannya hampir seluruh sumber daya diarahkan ke usaha tani, minim untuk memperkuat industri beras, yang telah berdampak pada lemahnya daya saing beras, dominan beras kualitas rendah, dan harga beras tinggi.
Pada tahun 2005, pemerintah memutuskan memiliki cadangan beras pemerintah (CBP), dimulai dengan besaran 350.000 ton. Bulog diminta mengelolanya untuk keperluan darurat, stabilisasi harga, dan bantuan pangan internasional. Pada rancangan awal, seperti yang disarankan oleh perancangnya tim Universitas Gadjah Mada (UGM), volume CBP bertahap diperbesar akan mencapai 1,25 juta ton pada 2008.
Namun, realisasinya jauh lebih rendah, hanya sekitar 350.000 ton per tahun, sebagian besar untuk intervensi pasar. Pada 2015, misalnya, jumlah CBP 353.000 ton yang dimanfaatkan untuk operasi pasar/pasar murah sekitar 60 persen, hanya 2 persen untuk bantuan korban bencana, selebihnya disimpan menjadi stok akhir. Pemerintah tidak pernah menggunakan CBP untuk bantuan internasional karena terhambat kualitas beras CBP rendah, sama dengan kualitas beras program raskin.
Pemerintah malahan memperbesar penyaluran raskin, sejak 2008 meningkat sangat pesat. Dalam periode 2011-2015, misalnya, rata-rata penyaluran raskin 3,3 juta ton per tahun, sedangkan pengadaan dalam negeri lebih rendah hanya 2,6 juta ton per tahun, membuat perangkap impor. Penyaluran raskin digandakan pada bulan-bulan instabilitas harga tinggi, mencapai 400-500 ton per bulan, lebih besar dari volume CBP tahunan. Tahun ini ditargetkan raskin sedikit menurun menjadi 2,8 juta ton, masih terlalu tinggi.
Manakala raskin dihapus atau dikurangi dengan signifikan, peran CBP perlu dioptimalkan. CBP haruslah ditingkatkan, baik volume maupun kualitas berasnya sehingga lebih efektif dalam mengendalikan inflasi, bisa tampil dalam bantuan pangan internasional, dan akan dapat mengatasi kebuntuan peningkatan kualitas beras serta tercipta insentif ekonomi buat penggilingan padi kecil/sederhana untuk memperbaiki alat/mesin.
Pada saat kita berhasil mencapai surplus produksi beras, maka penyerapan gabah/beras untuk CBP dapat membantu atasi harga gabah agar tidak tertekan.Oleh karena itu, peran CBP dapat juga dipakai sebagai instrumen untuk melindungi produsen.
Empat langkah
Dalam kaitan dengan itu disarankan: pertama, pemerintah perlu menata ulang kebijakan perberasan nasional yang mampu memperkuat daya saing industri beras. Kedua, volume raskin perlu dikurangi atau cukup 0,5 juta ton, diprioritaskan disalurkan pada wilayah terpencil di mana harga beras biasanya sangat tinggi.
Ketiga, volume CBP perlu ditingkatkan menjadi 1,3 juta ton setara 15 hari kebutuhan beras nasional. Kualitas beras untuk CBP haruslah beras kualitas premium agar lebih efektif dalam operasi pasar serta bantuan internasional. Pemanfaatan CBP diperluas, misalnya program food for work pada musim kemarau/paceklik, termasuk ekspor apabila stok akhir tinggi.
Keempat, dukungan harga atau harga pembelian pemerintah haruslah diubah dari satu kualitas beras (medium) menjadi dua macam kualitas medium dan premium.
M HUSEIN SAWIT, SENIOR ADVISOR PERUM BULOG 2003-2010; TIM AHLI KEPALA BULOG 1996-2002; PENDIRI HOUSE OF RICE
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161114kompas/#/7/
Pemerintah sedang menguji coba perubahan program beras untuk rakyat miskin ke voucer pangan. Dorongan perubahan raskin tidak lepas dari saran Komisi Pemberantasan Korupsi dua tahun lalu, yang menyarankan agar pemerintah menata ulang program raskin. Maksudnya agar tercegah ”potensi korupsi” dalam implementasinya.
Denni P Purbasari, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, menulis tentang reformasi beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kompas (11/10). Walau program raskin dihapus, ia menyebutkan bahwa fungsi Bulog tidak hilang. Bulog tetap dipercaya untuk menjaga harga produsen, stabilisasi harga beras, danstok beras nasional. Sayangnya, iatidak mengelaborasi lebih lanjut tentang hal itu.
Kemudian, Sapuan Gafar (Kompas,4/11) menilai pemahaman Denni tentang program raskin sempit. Seharusnya program raskin dilihat dalam keterkaitannya dengan kebijakan perberasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kalau Bulog hanya ditugasi melaksanakan pengadaan untuk menjaga harga produsen, tanpa penyalurannya dalam jumlah yang memadai—salah satu yang terpenting adalah raskin—Bulog akan bangkrut, implementasi kebijakan beras bisa buyar. Saya mencoba menengahi pandangan kedua ahli tersebut dengan menganalisis tugas penyaluran publik beras Bulog.
Kebijakan beras
Kebijakan beras pemerintah bertumpu pada instruksi presiden yang dirancang 15 tahun lalu, sebagai respons atas liberalisasi radikal yang dipaksakan oleh lembaga donor periode 1998-2000.Hampir semua instrumen kebijakan beras dicabut, Bulog diamputasi. Dampaknya, impor beras tidak terkendali, harga beras tertekan rendah, harga gabah menjadi tidak menarik buat petani yang berdampak serius dalam mewujudkan stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan petani padi.
Menghadapi masalah tersebut, pada tahun 2001, Bappenas membentuk tim kajian kebijakan perberasan nasional dengan anggota dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga swadaya masyarakat. Tim mampu mereformulasi kebijakan beras dan memformulasi paket kebijakan beras yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Konsep itulah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan inpres tentang kebijakan perberasan nasional pada era pemerintahan reformasi, yang dimulai dengan Inpres No 9 Tahun 2002 (berlaku 1 Januari 2002), dan terakhir Inpres No 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, sebagai bagian dari kebijakan perberasan nasional.
Cadangan beras
Walaupun kebijakan perberasan dirancang komprehensif, dalam pelaksanaannya hampir seluruh sumber daya diarahkan ke usaha tani, minim untuk memperkuat industri beras, yang telah berdampak pada lemahnya daya saing beras, dominan beras kualitas rendah, dan harga beras tinggi.
Pada tahun 2005, pemerintah memutuskan memiliki cadangan beras pemerintah (CBP), dimulai dengan besaran 350.000 ton. Bulog diminta mengelolanya untuk keperluan darurat, stabilisasi harga, dan bantuan pangan internasional. Pada rancangan awal, seperti yang disarankan oleh perancangnya tim Universitas Gadjah Mada (UGM), volume CBP bertahap diperbesar akan mencapai 1,25 juta ton pada 2008.
Namun, realisasinya jauh lebih rendah, hanya sekitar 350.000 ton per tahun, sebagian besar untuk intervensi pasar. Pada 2015, misalnya, jumlah CBP 353.000 ton yang dimanfaatkan untuk operasi pasar/pasar murah sekitar 60 persen, hanya 2 persen untuk bantuan korban bencana, selebihnya disimpan menjadi stok akhir. Pemerintah tidak pernah menggunakan CBP untuk bantuan internasional karena terhambat kualitas beras CBP rendah, sama dengan kualitas beras program raskin.
Pemerintah malahan memperbesar penyaluran raskin, sejak 2008 meningkat sangat pesat. Dalam periode 2011-2015, misalnya, rata-rata penyaluran raskin 3,3 juta ton per tahun, sedangkan pengadaan dalam negeri lebih rendah hanya 2,6 juta ton per tahun, membuat perangkap impor. Penyaluran raskin digandakan pada bulan-bulan instabilitas harga tinggi, mencapai 400-500 ton per bulan, lebih besar dari volume CBP tahunan. Tahun ini ditargetkan raskin sedikit menurun menjadi 2,8 juta ton, masih terlalu tinggi.
Manakala raskin dihapus atau dikurangi dengan signifikan, peran CBP perlu dioptimalkan. CBP haruslah ditingkatkan, baik volume maupun kualitas berasnya sehingga lebih efektif dalam mengendalikan inflasi, bisa tampil dalam bantuan pangan internasional, dan akan dapat mengatasi kebuntuan peningkatan kualitas beras serta tercipta insentif ekonomi buat penggilingan padi kecil/sederhana untuk memperbaiki alat/mesin.
Pada saat kita berhasil mencapai surplus produksi beras, maka penyerapan gabah/beras untuk CBP dapat membantu atasi harga gabah agar tidak tertekan.Oleh karena itu, peran CBP dapat juga dipakai sebagai instrumen untuk melindungi produsen.
Empat langkah
Dalam kaitan dengan itu disarankan: pertama, pemerintah perlu menata ulang kebijakan perberasan nasional yang mampu memperkuat daya saing industri beras. Kedua, volume raskin perlu dikurangi atau cukup 0,5 juta ton, diprioritaskan disalurkan pada wilayah terpencil di mana harga beras biasanya sangat tinggi.
Ketiga, volume CBP perlu ditingkatkan menjadi 1,3 juta ton setara 15 hari kebutuhan beras nasional. Kualitas beras untuk CBP haruslah beras kualitas premium agar lebih efektif dalam operasi pasar serta bantuan internasional. Pemanfaatan CBP diperluas, misalnya program food for work pada musim kemarau/paceklik, termasuk ekspor apabila stok akhir tinggi.
Keempat, dukungan harga atau harga pembelian pemerintah haruslah diubah dari satu kualitas beras (medium) menjadi dua macam kualitas medium dan premium.
M HUSEIN SAWIT, SENIOR ADVISOR PERUM BULOG 2003-2010; TIM AHLI KEPALA BULOG 1996-2002; PENDIRI HOUSE OF RICE
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/161114kompas/#/7/
Langganan:
Postingan (Atom)