Minggu, 10 Juli 2016
JAKARTA – Harga bawang merah masih melambung pasca-Lebaran. Padahal sebelum Ramadan lalu, Presiden Joko Widodo menargetkan agar harga bawang merah dapat turun hingga Rp25 ribu per kg.
Faktanya, harga bawang merah masih belum dapat sesuai dengan harapan Jokowi. Tengok saja hari ini, Minggu, (10/7/2016), harga bawang merah bahkan telah menyentuh Rp70 ribu per kg.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Ikhwan Arif, tingginya harga bawang merah ini tidak terlepas dari minimnya peran Bulog dalam mengantisipasi kenaikan harga. Bawang ‘kerdil’ pun juga tidak dapat diserap yang berdampak pada mulai berkurangnya pasokan bawang merah pada beberapa pasar di Jakarta.
“Untuk bawang kecil akhirnya ya ditahan semua sama petani,” kata Ikhwan kepada Okezone, Jakarta, Minggu (10/7/2016).
Sebelumnya, Bulog memang telah menyerap bawang merah dari para petani untuk disimpan di gudang Bulog. Hanya saja, karena minimnya perencanaan, akhirnya sebagian bawang tersebut membusuk. Padahal, Bulog telah memiliki cadangan bawang hingga lebih dari 1.000 ton ketika akhir Juni lalu.
“(Di gudang Bulog) memang sepertinya masih banyak. Tapi ya banyak (ditahan),” jelasnya.
Akibatnya, harga bawang merah hingga saat ini masih melambung tinggi. Keadaan ini diperparah dengan kemungkinan molornya musim panen raya akibat cuaca hingga tidak adanya stok bawang merah dari negara pengimpor seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina karena tidak memasuki musim panen.
Berdasarkan informasi dari infopangan.jakarta.go.id, harga bawang tertinggi terdapat di Pasar Minggu. Kemudian diikuti oleh Pasar Glodok sebesar Rp60 ribu per kg, hingga Pasar Sunter Podomoro dan Pasar Senen Blok III-IV sebesar Rp50 ribu per kg.
http://economy.okezone.com/read/2016/07/10/320/1434970/harga-bawang-mahal-bulog-dianggap-telat-lepas-stok
Senin, 11 Juli 2016
Sabtu, 02 Juli 2016
Meredam Gejolak Harga Daging Sapi
Sabtu, 2 Juli 2016
Keputusan Presiden meminta harga komoditas daging sapi maksimum Rp 80.000/kg harus didukung. Cibiran dan pesimisme para kartel daging memang harus dibuktikan melalui kerja lapangan. Rakyat ingin bukti atas kehadiran pemerintah di tengah dominannya kartel daging dalam mengatur pasokan dan harga daging.
Pemerintah sudah melakukan operasi pasar daging, cabai, bawang merah, dan beras di beberapa tempat. Impor daging dan produk hewan dari zona bebas sesuai PP Nomor 4 Tahun 2016 juga dilakukan. Pasar masih merespons negatif, tecermin dari turbulensi harga daging masih liar. Hanya beras dan bawang merah harganya stabil. Pertanyaannya, benarkah kartel daging sangat dominan dalam mengendalikan pasokan dan harga daging? Benarkah pemerintah tidak berdaya menghadapi kartel daging, sehingga fenomena melambungnya harga daging sapi terus berulang tanpa penyelesaian?
Dominasi kartel daging
Apriori dugaan dominasi kartel daging dalam mengendalikan pasokan dan harga daging benar adanya. Paling tidak kartel berperan dalam legislasi, yudicial review, penguasaan sapi di sentra sapi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai distruksi harga sapi di tingkat peternak rakyat.
Kartel daging didukung negara eksportir sapi melakukan public opinion building saat proses legislasi sampai lahirnya UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) yang mensyaratkan importasi ternak dan produk ternak dilakukan country base untuk mencegah masukkan penyakit mulut dan kuku (PMK). Revisi UU PKH oleh pemerintah untuk mengubah country base ke zona base kalah di yudicial review di Mahkamah Konstitusi. Implikasinya, pasokan bibit, bakalan, dan daging dimonopoli Australia dan Selandia Baru. Brasil dan India yang belum bebas PMK tidak bisa mengekspor sapi dan daging ke Indonesia. Padahal, Brasil merupakan eksportir sapi dan produk ternak terbesar di dunia.
Kartel daging juga berulah di sentra sapi NTB dan NTT. Kapal pengangkut ternak yang disediakan pemerintah untuk mengangkut sapi dari NTT dan NTB ke Jakarta tidak ada muatan karena sapi di sentra ternak dibeli kartel. Kosongnya kapal pengangkut sapi dipublikasikan secara masif, untuk meruntuhkan mental tempur pejuang kedaulatan protein hewani. Selain merugi, pasokan daging ke Jakarta berkurang.
Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II juga pernah membuka importasi daging lebih terbuka, faktanya, harga daging tetap mahal. Artinya, dugaan pasokan dan harga secara oligarki terbukti. Distruksi juga dilakukan terhadap ternak rakyat, dengan membanting harga jual ternak dan daging. Banyak peternak kecil gulung tikar karena harga jual ternak sapi rakyat lebih rendah dibandingkan modal pembelian ditambah biaya pemeliharaan.
Hancurnya peternak kecil memosisikan kartel daging leluasa mengatur pasokan harga dan pasokan daging di lapangan. Impor daging Bulog juga sulit dijual ke pasar karena digoreng mafia daging di lapangan.
Adanya mafia daging diperkuat hasil sidang KPPU, 22 April 2016, yang memutuskan 32 perusahaan penggemukan sapi (feed looter) dengan tuduhan melakukan praktik kartel atau persekongkolan usaha dan membayar denda. Perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPK harus segera melakukan audit investigasi untuk menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan usaha agar rakyat miskin yang sudah jatuh masih tertimpa tangga.
Mengurai dominasi kartel daging harus dilakukan secara radikal dan terukur agar tak menimbulkan korban peternak rakyat. Peningkatan importasi sapi dan produk ternak pasti berdampak pada pelemahan ekonomi peternak rakyat. Operasi pasar yang berlebihan dengan frekuensi lebih tinggi secara langsung akan mendistorsi harga daging, sapi hidup, dan pendapatan peternak. Implikasinya, peternakan rakyat akan hancur, sehingga pemerintah akan berhadapan apple to apple melawan kartel daging tanpa backup peternak. Padahal, peternak harus jadi aktor utama dalam merebut kedaulatan daging sapi. Pemerintah harus melindungi melalui bantuan sapi bakalan untuk digemukkan sebagai kompensasi dampak importasi sapi dan operasi pasar.
Hasil penelitian menunjukkan, mahalnya harga daging sapi rakyat terjadi karena: biaya produksi sapi lokal sangat mahal, produksi karkasnya rendah, harga pakannya mahal. Implikasinya, daging produksi peternak rakyat kalah bersaing melawan sapi impor.
Perubahan radikal dimulai melalui pengadaan ternak dari country base menjadi zona base, diikuti importasi bibit dan bakalan besar-besaran. Indonesia harus segera membangun pulau karantina agar dapat memfilter penyakit bawaan ternak, sehingga tidak mengganggu status Indonesia di Office International des Epizooties (OIE) yang bebas penyakit mulut dan kuku. Pengembangan sapi dilakukan dengan sistem ranch di pulau-pulau tanpa penghuni atau diintegrasikan dengan kelapa sawit dengan sistem ranch. Tujuannya, agar terjadi kawin alam dan pakannya murah sehingga pertumbuhan berat dan populasi sapinya maksimal. Dampaknya, harga daging dan sapi hidup di dalam negeri makin kompetitif. Lebih kompetitif jika bibit dan bakalan didatangkan dari Brasil yang lebih murah.
Selanjutnya, pemerintah tidak dipermainkan kartel dan kroninya untuk memotong rantai distribusi dan pemasaran yang sangat panjang dan mahal. Penguasaan stok daging yang cukup harus dilakukan agar intervensi pasokan dan harga terukur serta dapat dilakukan kapan saja.
Sistem informasi pangan
Pemerintah harus menyelesaikan masalah daging secara komprehensif: mulai penyediaan lahan, bibit, pakan, pasca panen, pengolahan hasil serta pemasaran dalam sistem informasi pangan pokok. Data tersebut-sebaran dan jumlah penduduk, tingkat konsumsi secara spasial dan temporal yang selalu diperbarui-dalam bentuk data base. Rekontruksi model hubungan asupan (input), sistem, dan luaran (output) berdasarkan fakta empirik harus dilakukan. Hubungan tersebut memunginkan, setiap perubahan komponen input terhadap sistem dapat diprediksi output-nya. Setiap pertambahan penduduk, populasi ternak, peningkatan konsumsi daging atau pangan per kapita dapat dihitung kecukupan dan harganya menurut ruang dan waktu. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem informasi tersebut sebagai decision support system tool dalam merebut kedaulatan pangan.
Data luas tanam, umur tanaman, ternak, waktu panen, produktivitas, produksi, konsumsi pangan harus dikumpulkan. Potret dan dinamika pasokan maupun harga pangan disertai peran para pihak dalam rantai produksi dan distribusi harus dapat direkonstruksi dan dipetakan secara utuh. Penggunaan citra satelit dengan resolusi spasial dan temporal yang akurat (resolusi pixel 5 meter dengan waktu edar 2 minggu) sebagai alat untuk memotret dan memperbarui data produksi pangan merupakan komponen penting dalam menyusun sistem informasi pangan pokok.
GATOT IRIANTOPENGAMAT PERTANIAN DAN PANGAN
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160702kompas/#/9/
Keputusan Presiden meminta harga komoditas daging sapi maksimum Rp 80.000/kg harus didukung. Cibiran dan pesimisme para kartel daging memang harus dibuktikan melalui kerja lapangan. Rakyat ingin bukti atas kehadiran pemerintah di tengah dominannya kartel daging dalam mengatur pasokan dan harga daging.
Pemerintah sudah melakukan operasi pasar daging, cabai, bawang merah, dan beras di beberapa tempat. Impor daging dan produk hewan dari zona bebas sesuai PP Nomor 4 Tahun 2016 juga dilakukan. Pasar masih merespons negatif, tecermin dari turbulensi harga daging masih liar. Hanya beras dan bawang merah harganya stabil. Pertanyaannya, benarkah kartel daging sangat dominan dalam mengendalikan pasokan dan harga daging? Benarkah pemerintah tidak berdaya menghadapi kartel daging, sehingga fenomena melambungnya harga daging sapi terus berulang tanpa penyelesaian?
Dominasi kartel daging
Apriori dugaan dominasi kartel daging dalam mengendalikan pasokan dan harga daging benar adanya. Paling tidak kartel berperan dalam legislasi, yudicial review, penguasaan sapi di sentra sapi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai distruksi harga sapi di tingkat peternak rakyat.
Kartel daging didukung negara eksportir sapi melakukan public opinion building saat proses legislasi sampai lahirnya UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) yang mensyaratkan importasi ternak dan produk ternak dilakukan country base untuk mencegah masukkan penyakit mulut dan kuku (PMK). Revisi UU PKH oleh pemerintah untuk mengubah country base ke zona base kalah di yudicial review di Mahkamah Konstitusi. Implikasinya, pasokan bibit, bakalan, dan daging dimonopoli Australia dan Selandia Baru. Brasil dan India yang belum bebas PMK tidak bisa mengekspor sapi dan daging ke Indonesia. Padahal, Brasil merupakan eksportir sapi dan produk ternak terbesar di dunia.
Kartel daging juga berulah di sentra sapi NTB dan NTT. Kapal pengangkut ternak yang disediakan pemerintah untuk mengangkut sapi dari NTT dan NTB ke Jakarta tidak ada muatan karena sapi di sentra ternak dibeli kartel. Kosongnya kapal pengangkut sapi dipublikasikan secara masif, untuk meruntuhkan mental tempur pejuang kedaulatan protein hewani. Selain merugi, pasokan daging ke Jakarta berkurang.
Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II juga pernah membuka importasi daging lebih terbuka, faktanya, harga daging tetap mahal. Artinya, dugaan pasokan dan harga secara oligarki terbukti. Distruksi juga dilakukan terhadap ternak rakyat, dengan membanting harga jual ternak dan daging. Banyak peternak kecil gulung tikar karena harga jual ternak sapi rakyat lebih rendah dibandingkan modal pembelian ditambah biaya pemeliharaan.
Hancurnya peternak kecil memosisikan kartel daging leluasa mengatur pasokan harga dan pasokan daging di lapangan. Impor daging Bulog juga sulit dijual ke pasar karena digoreng mafia daging di lapangan.
Adanya mafia daging diperkuat hasil sidang KPPU, 22 April 2016, yang memutuskan 32 perusahaan penggemukan sapi (feed looter) dengan tuduhan melakukan praktik kartel atau persekongkolan usaha dan membayar denda. Perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPK harus segera melakukan audit investigasi untuk menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan usaha agar rakyat miskin yang sudah jatuh masih tertimpa tangga.
Mengurai dominasi kartel daging harus dilakukan secara radikal dan terukur agar tak menimbulkan korban peternak rakyat. Peningkatan importasi sapi dan produk ternak pasti berdampak pada pelemahan ekonomi peternak rakyat. Operasi pasar yang berlebihan dengan frekuensi lebih tinggi secara langsung akan mendistorsi harga daging, sapi hidup, dan pendapatan peternak. Implikasinya, peternakan rakyat akan hancur, sehingga pemerintah akan berhadapan apple to apple melawan kartel daging tanpa backup peternak. Padahal, peternak harus jadi aktor utama dalam merebut kedaulatan daging sapi. Pemerintah harus melindungi melalui bantuan sapi bakalan untuk digemukkan sebagai kompensasi dampak importasi sapi dan operasi pasar.
Hasil penelitian menunjukkan, mahalnya harga daging sapi rakyat terjadi karena: biaya produksi sapi lokal sangat mahal, produksi karkasnya rendah, harga pakannya mahal. Implikasinya, daging produksi peternak rakyat kalah bersaing melawan sapi impor.
Perubahan radikal dimulai melalui pengadaan ternak dari country base menjadi zona base, diikuti importasi bibit dan bakalan besar-besaran. Indonesia harus segera membangun pulau karantina agar dapat memfilter penyakit bawaan ternak, sehingga tidak mengganggu status Indonesia di Office International des Epizooties (OIE) yang bebas penyakit mulut dan kuku. Pengembangan sapi dilakukan dengan sistem ranch di pulau-pulau tanpa penghuni atau diintegrasikan dengan kelapa sawit dengan sistem ranch. Tujuannya, agar terjadi kawin alam dan pakannya murah sehingga pertumbuhan berat dan populasi sapinya maksimal. Dampaknya, harga daging dan sapi hidup di dalam negeri makin kompetitif. Lebih kompetitif jika bibit dan bakalan didatangkan dari Brasil yang lebih murah.
Selanjutnya, pemerintah tidak dipermainkan kartel dan kroninya untuk memotong rantai distribusi dan pemasaran yang sangat panjang dan mahal. Penguasaan stok daging yang cukup harus dilakukan agar intervensi pasokan dan harga terukur serta dapat dilakukan kapan saja.
Sistem informasi pangan
Pemerintah harus menyelesaikan masalah daging secara komprehensif: mulai penyediaan lahan, bibit, pakan, pasca panen, pengolahan hasil serta pemasaran dalam sistem informasi pangan pokok. Data tersebut-sebaran dan jumlah penduduk, tingkat konsumsi secara spasial dan temporal yang selalu diperbarui-dalam bentuk data base. Rekontruksi model hubungan asupan (input), sistem, dan luaran (output) berdasarkan fakta empirik harus dilakukan. Hubungan tersebut memunginkan, setiap perubahan komponen input terhadap sistem dapat diprediksi output-nya. Setiap pertambahan penduduk, populasi ternak, peningkatan konsumsi daging atau pangan per kapita dapat dihitung kecukupan dan harganya menurut ruang dan waktu. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem informasi tersebut sebagai decision support system tool dalam merebut kedaulatan pangan.
Data luas tanam, umur tanaman, ternak, waktu panen, produktivitas, produksi, konsumsi pangan harus dikumpulkan. Potret dan dinamika pasokan maupun harga pangan disertai peran para pihak dalam rantai produksi dan distribusi harus dapat direkonstruksi dan dipetakan secara utuh. Penggunaan citra satelit dengan resolusi spasial dan temporal yang akurat (resolusi pixel 5 meter dengan waktu edar 2 minggu) sebagai alat untuk memotret dan memperbarui data produksi pangan merupakan komponen penting dalam menyusun sistem informasi pangan pokok.
GATOT IRIANTOPENGAMAT PERTANIAN DAN PANGAN
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160702kompas/#/9/
Keamanan Pangan adalah Hak Dasar
Sabtu, 2 Juli 2016
Setiap menjelang hari raya besar, masyarakat berhadapan bukan hanya dengan kenaikan harga bahan makanan, melainkan juga keamanannya.
Konsumsi bahan makanan biasanya meningkat pada bulan puasa dan saat Lebaran. Sayangnya, peningkatan kebutuhan itu tidak selalu diikuti ketersediaan pangan yang baik dan aman. Beberapa bahan makanan siap santap ditemukan mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, formalin, dan pewarna rhodamin B.
Temuan tersebut mengingatkan kembali pada terungkapnya produksi dan peredaran vaksin palsu. Motif mendapatkan untung cepat dan mudah melatari penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan pemalsuan vaksin. Keduanya juga memiliki kesamaan pada tingginya permintaan sebagai peluang menawarkan produk di bawah standar keamanan.
Seperti kita ketahui, formalin biasa digunakan untuk membunuh kuman dan mengawetkan mayat; boraks digunakan untuk mematri logam, beracun pada semua sel hidup, dan berdampak negatif pada susunan saraf pusat, ginjal, dan hati; sedangkan rodhamin B adalah pewarna industri yang meningkatkan risiko kanker hati dan mengganggu fungsi hati.
Makanan mengandung bahan berbahaya tersebut cukup banyak yang diproduksi industri rumah tangga. Meskipun jumlah hidangan takjil berbahaya yang ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada bulan puasa tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu, masih ditemukannya bahan berbahaya pada makanan memperlihatkan perlu upaya pengawasan dan sosialisasi lebih keras lagi kepada produsen tentang bahaya tersebut.
Temuan bahan berbahaya pada bahan makanan terus berulang menjadi pemberitaan di media massa. Hal ini menunjukkan perlindungan konsumen dengan sungguh-sungguh sangat mendesak dilakukan. Apalagi, bahan berbahaya dilaporkan kerap terdapat pada makanan jajanan anak-anak.
Pengawasan khusus selama bulan puasa baik dilakukan mengingat konsumsi makanan masyarakat cenderung meningkat. Namun, pengawasan harus dilaksanakan terus tanpa henti dari waktu ke waktu secara lintas kementerian dan lembaga. Kita menginginkan pemerintah lebih serius mengawasi produksi dan peredaran boraks, formalin, rhodamin B, dan bahan berbahaya lain.
Meski demikian, pengawasan saja tidak akan cukup memberantas penggunaan bahan berbahaya pada makanan. Kita berharap pemerintah juga memberi jalan keluar, terutama bagi industri rumah tangga, dengan menyediakan bahan pengawet dan pewarna aman yang mudah didapat dan harganya terjangkau bagi masyarakat.
Masyarakat, pada bulan puasa, saat Lebaran, dan setiap waktu, memerlukan rasa aman, termasuk dalam pangan. Keamanan pangan adalah hak dasar masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah memenuhi rasa aman tersebut.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160702kompas/#/8/
Setiap menjelang hari raya besar, masyarakat berhadapan bukan hanya dengan kenaikan harga bahan makanan, melainkan juga keamanannya.
Konsumsi bahan makanan biasanya meningkat pada bulan puasa dan saat Lebaran. Sayangnya, peningkatan kebutuhan itu tidak selalu diikuti ketersediaan pangan yang baik dan aman. Beberapa bahan makanan siap santap ditemukan mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, formalin, dan pewarna rhodamin B.
Temuan tersebut mengingatkan kembali pada terungkapnya produksi dan peredaran vaksin palsu. Motif mendapatkan untung cepat dan mudah melatari penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan pemalsuan vaksin. Keduanya juga memiliki kesamaan pada tingginya permintaan sebagai peluang menawarkan produk di bawah standar keamanan.
Seperti kita ketahui, formalin biasa digunakan untuk membunuh kuman dan mengawetkan mayat; boraks digunakan untuk mematri logam, beracun pada semua sel hidup, dan berdampak negatif pada susunan saraf pusat, ginjal, dan hati; sedangkan rodhamin B adalah pewarna industri yang meningkatkan risiko kanker hati dan mengganggu fungsi hati.
Makanan mengandung bahan berbahaya tersebut cukup banyak yang diproduksi industri rumah tangga. Meskipun jumlah hidangan takjil berbahaya yang ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada bulan puasa tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu, masih ditemukannya bahan berbahaya pada makanan memperlihatkan perlu upaya pengawasan dan sosialisasi lebih keras lagi kepada produsen tentang bahaya tersebut.
Temuan bahan berbahaya pada bahan makanan terus berulang menjadi pemberitaan di media massa. Hal ini menunjukkan perlindungan konsumen dengan sungguh-sungguh sangat mendesak dilakukan. Apalagi, bahan berbahaya dilaporkan kerap terdapat pada makanan jajanan anak-anak.
Pengawasan khusus selama bulan puasa baik dilakukan mengingat konsumsi makanan masyarakat cenderung meningkat. Namun, pengawasan harus dilaksanakan terus tanpa henti dari waktu ke waktu secara lintas kementerian dan lembaga. Kita menginginkan pemerintah lebih serius mengawasi produksi dan peredaran boraks, formalin, rhodamin B, dan bahan berbahaya lain.
Meski demikian, pengawasan saja tidak akan cukup memberantas penggunaan bahan berbahaya pada makanan. Kita berharap pemerintah juga memberi jalan keluar, terutama bagi industri rumah tangga, dengan menyediakan bahan pengawet dan pewarna aman yang mudah didapat dan harganya terjangkau bagi masyarakat.
Masyarakat, pada bulan puasa, saat Lebaran, dan setiap waktu, memerlukan rasa aman, termasuk dalam pangan. Keamanan pangan adalah hak dasar masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah memenuhi rasa aman tersebut.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160702kompas/#/8/
Ketua DPR harap Bulog berperan stabilisasi harga
Jumat, 1 Juli 2016
"Saya menyoroti keberadaan Bulog, sebagai badan stabilisasi harga pasar,"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengharapkan Bulog dapat kembali berperan sebagai stabilisator harga pangan.
"Saya menyoroti keberadaan Bulog, sebagai badan stabilisasi harga pasar," kata Ade Komaruddin di sela-sela bazaar daging sapi di Kompleks DPR/MPR/DPD RI Senayan Jakarta, Jumat.
Dalam Akom, demikian Ade biasa dipanggil, mengakui, harga daging di pasaran masih berkisar antara Rp 120 ribu-130 ribu per kilogram.
Dia berharap, Bulog bisa memainkan perannya di sini sebagai stabilisator harga pangan.
Sementara itu Ketua MPR RI Zulkifli Hassan mengatakan dengan adanya penjualan daging murah melalui bazaar atau pasar murah dapat terus dilakukan sehingga bisa mendorong turunnya harga komoditas tersebut.
Mudah-mudahan dengan harga terjangkau Rp 75 ribu per kilogram, semuanya senang," ujar Zulkifli.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengungkapkan, bazar daging kali ini kembali membuktikan harga daging bisa ditekan hingga di bawah Rp 80 ribu per kilogramnya.
Ia berharap harga daging di pasaran bisa segera turun.
"Saya menyoroti keberadaan Bulog, sebagai badan stabilisasi harga pasar,"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Ade Komaruddin mengharapkan Bulog dapat kembali berperan sebagai stabilisator harga pangan.
"Saya menyoroti keberadaan Bulog, sebagai badan stabilisasi harga pasar," kata Ade Komaruddin di sela-sela bazaar daging sapi di Kompleks DPR/MPR/DPD RI Senayan Jakarta, Jumat.
Dalam Akom, demikian Ade biasa dipanggil, mengakui, harga daging di pasaran masih berkisar antara Rp 120 ribu-130 ribu per kilogram.
Dia berharap, Bulog bisa memainkan perannya di sini sebagai stabilisator harga pangan.
Sementara itu Ketua MPR RI Zulkifli Hassan mengatakan dengan adanya penjualan daging murah melalui bazaar atau pasar murah dapat terus dilakukan sehingga bisa mendorong turunnya harga komoditas tersebut.
Mudah-mudahan dengan harga terjangkau Rp 75 ribu per kilogram, semuanya senang," ujar Zulkifli.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengungkapkan, bazar daging kali ini kembali membuktikan harga daging bisa ditekan hingga di bawah Rp 80 ribu per kilogramnya.
Ia berharap harga daging di pasaran bisa segera turun.
Bulog Sebut Subsidi Buat Harga Daging Lokal Jadi Rp80 Ribu/Kg
Jum'at, 1 Juli 2016
JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan, harga daging sapi lokal juga bisa murah mencapai Rp80.000/Kg seperti halnya daging impor. Asalkan menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi ke peternak.
(Baca Juga: Kementan sebut Ada Kesepakatan di Balik Tingginya Harga Daging)
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menjelaskan, bentuk subsidi tersebut bisa berupa pakan, bibit, dan sebagainya. Sehingga, harga bisa murah dan dapat dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah.
"Apakah peternak rakyat harga daging bisa Rp80 Ribu/Kg, dari peternakan rakyat harus dapat subsidi, bibit pakan, dan lain-lain karena kalau keinginan daging Rp80 Ribu/Kg. Ini cita-cita mulia agar bisa dibeli masyarakat menengah ke bawah," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/7/2016).
Menurutnya, tahap menuju harga daging murah ini tidak bisa dalam jangka pendek. Namun dia menerangkan, berita baiknya yakni sudah tidak ada lagi lonjakam harga yang signifikan tahun ini. "Sekali lagi bahwa tahapan sampai Rp80 Ribu/Kg harga daging butuh diskusi panjang, harga daging tapi sudah tertahan tidak melonjak-lonjak," katanya.
Di tempat yang sama, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB Didin S Damanhuri menambahkan, jika ada kenaikan harga daging yang terlalu tinggi jelang Lebaran maka membuat hak asasi warga negara hilang soal pangan. Apalagi, masih ada waktu satu pekan lebih sebelum Hari Raya Idul Fitri.
"Kalau publik hadapi kenaikan daging jelang lebaran sudah termasuk hak asasi penduduk ilang. Kalau itu terjadi, tinggal 9 hari lebaran itu anomali demokrasi," tutupnya.
JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan, harga daging sapi lokal juga bisa murah mencapai Rp80.000/Kg seperti halnya daging impor. Asalkan menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi ke peternak.
(Baca Juga: Kementan sebut Ada Kesepakatan di Balik Tingginya Harga Daging)
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menjelaskan, bentuk subsidi tersebut bisa berupa pakan, bibit, dan sebagainya. Sehingga, harga bisa murah dan dapat dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah.
"Apakah peternak rakyat harga daging bisa Rp80 Ribu/Kg, dari peternakan rakyat harus dapat subsidi, bibit pakan, dan lain-lain karena kalau keinginan daging Rp80 Ribu/Kg. Ini cita-cita mulia agar bisa dibeli masyarakat menengah ke bawah," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/7/2016).
Menurutnya, tahap menuju harga daging murah ini tidak bisa dalam jangka pendek. Namun dia menerangkan, berita baiknya yakni sudah tidak ada lagi lonjakam harga yang signifikan tahun ini. "Sekali lagi bahwa tahapan sampai Rp80 Ribu/Kg harga daging butuh diskusi panjang, harga daging tapi sudah tertahan tidak melonjak-lonjak," katanya.
Di tempat yang sama, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB Didin S Damanhuri menambahkan, jika ada kenaikan harga daging yang terlalu tinggi jelang Lebaran maka membuat hak asasi warga negara hilang soal pangan. Apalagi, masih ada waktu satu pekan lebih sebelum Hari Raya Idul Fitri.
"Kalau publik hadapi kenaikan daging jelang lebaran sudah termasuk hak asasi penduduk ilang. Kalau itu terjadi, tinggal 9 hari lebaran itu anomali demokrasi," tutupnya.
Jumat, 01 Juli 2016
Bulog DIY Beli Sapi dari Peternak
JUmat, 1 Juli 2016
YOGYAKARTA, KOMPAS — Untuk mengendalikan harga daging sapi selama bulan Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri, Perum Bulog Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta memilih menjual daging sapi segar. Untuk ini, Perum Bulog Divre DIY membeli 60 sapi dari peternak. Ini dilakukan karena masyarakat tak antusias membeli daging sapi beku impor.
"Awalnya, kami memang berencana menjual daging beku impor. Namun, setelah kami survei, respons masyarakat terhadap daging beku ternyata kurang bagus," kata Kepala Perum Bulog Divre DIY Sugit Tedjo Mulyono, Kamis (30/6) di Yogyakarta.
Ia mengatakan, hingga Kamis (30/6), Bulog Divre DIY telah menyembelih paling tidak 10 sapi. "Daging sapi itu kami jual Rp 95.000 per kilogram (kg) saat operasi pasar. Kami sebenarnya ingin menjual Rp 85.000 per kg, tetapi harga sapi ternyata cukup tinggi," kata Sugit.
Kualitas daging sapi yang dijual Bulog itu, katanya, setara dengan daging sapi rendang (kualitas nomor dua) yang harganya Rp 110.000 per kg di pasar. Bulog bisa menjual lebih murah karena membeli langsung dari peternak sehingga ongkos distribusi terpangkas. Operasi pasar daging sapi dimulai pada pertengahan Juni 2016 dan akan berakhir pada H-2 Idul Fitri (4 Juli 2016).
Sugit meyakini, penjualan daging sapi oleh Bulog berhasil memengaruhi psikologi pedagang sehingga mereka tidak menaikkan harga. Berdasarkan data Tim Pengendali Inflasi Daerah DIY, harga rata-rata daging sapi has (kualitas satu) di DIY Rp 116.000 per kg, harga daging sapi rendang Rp 110.000 per kg, dan harga daging sapi semur (kualitas tiga) Rp 105.000. Harga tersebut cenderung stabil sejak April 2016.
Di Semarang, Jawa Tengah, pasar murah daging sapi beku impor seharga Rp 85.000 per kg juga kurang diminati. Masyarakat lebih meminati daging sapi segar karena rasanya lebih enak. Harga daging sapi lokal berkisar Rp 95.000-Rp 100.000 per kg bergantung pada kualitas.
Ny Widodo (45), warga, mengatakan, daging beku kurang segar dan rasanya juga kurang gurih. Ketika tidak beku, warna daging tidak lagi merah segar, tetapi merah pucat. 2Daging beku kurang lezat apabila dibuat daging empal," ujarnya.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng Usep Karyana mengakui, daging sapi lokal lebih diminati daripada daging sapi beku impor. Karena itu, penjualan daging beku tidak serta-merta menurunkan harga daging sapi di pasaran. Ia mengatakan, penjualan daging sapi beku diprioritaskan di daerah yang harga daging sapi lokalnya Rp 110.000-Rp 120.000 per kg seperti di Pati, Banyumas, serta Tegal dan sekitarnya.
Di Kalimantan, harga daging sapi di pasaran masih berkisar Rp 125.000-Rp 130.000 per kg. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, operasi pasar daging sapi beku impor Rp 80.000 per kg juga tak mampu menekan harga daging sapi di pasaran.
"Kalau OP daging sapi itu dilakukan untuk menekan harga daging sapi di pasaran, memang sulit. Selain pasokannya masih minim, minat masyarakat terhadap daging sapi beku impor juga kurang," kata Kepala Bulog Divre Kalsel Alwi Umri.
Bulog Divre Kalsel telah menerima 10 ton daging sapi beku dari Bulog Pusat. Meski minat masyarakat kurang, Bulog Divre Kalsel menargetkan menjual 95 ton daging sapi beku.
Bulog Divre Kalimantan Barat Kalbar kembali mendatangkan 4 ton daging sapi beku impor untuk menurunkan harga daging sapi di pasaran. Bulog Divre Kalimantan Tengah juga terus berupaya menurunkan harga daging sapi di pasaran dengan menjual daging sapi beku seharga Rp 80.000-Rp 90.000 per kg. Sementara itu, operasi pasar daging sapi beku oleh Bulog Divre Papua dan Papua Barat terkendala pengiriman dari Jakarta yang membutuhkan 10-20 hari ke depan.
(HRS/ESA/DKA/FLO/WHO/
JUM/ETA/IKI)
http://print.kompas.com/baca/2016/07/01/Bulog-DIY-Beli-Sapi-dari-Peternak
YOGYAKARTA, KOMPAS — Untuk mengendalikan harga daging sapi selama bulan Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri, Perum Bulog Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta memilih menjual daging sapi segar. Untuk ini, Perum Bulog Divre DIY membeli 60 sapi dari peternak. Ini dilakukan karena masyarakat tak antusias membeli daging sapi beku impor.
"Awalnya, kami memang berencana menjual daging beku impor. Namun, setelah kami survei, respons masyarakat terhadap daging beku ternyata kurang bagus," kata Kepala Perum Bulog Divre DIY Sugit Tedjo Mulyono, Kamis (30/6) di Yogyakarta.
Ia mengatakan, hingga Kamis (30/6), Bulog Divre DIY telah menyembelih paling tidak 10 sapi. "Daging sapi itu kami jual Rp 95.000 per kilogram (kg) saat operasi pasar. Kami sebenarnya ingin menjual Rp 85.000 per kg, tetapi harga sapi ternyata cukup tinggi," kata Sugit.
Kualitas daging sapi yang dijual Bulog itu, katanya, setara dengan daging sapi rendang (kualitas nomor dua) yang harganya Rp 110.000 per kg di pasar. Bulog bisa menjual lebih murah karena membeli langsung dari peternak sehingga ongkos distribusi terpangkas. Operasi pasar daging sapi dimulai pada pertengahan Juni 2016 dan akan berakhir pada H-2 Idul Fitri (4 Juli 2016).
Sugit meyakini, penjualan daging sapi oleh Bulog berhasil memengaruhi psikologi pedagang sehingga mereka tidak menaikkan harga. Berdasarkan data Tim Pengendali Inflasi Daerah DIY, harga rata-rata daging sapi has (kualitas satu) di DIY Rp 116.000 per kg, harga daging sapi rendang Rp 110.000 per kg, dan harga daging sapi semur (kualitas tiga) Rp 105.000. Harga tersebut cenderung stabil sejak April 2016.
Di Semarang, Jawa Tengah, pasar murah daging sapi beku impor seharga Rp 85.000 per kg juga kurang diminati. Masyarakat lebih meminati daging sapi segar karena rasanya lebih enak. Harga daging sapi lokal berkisar Rp 95.000-Rp 100.000 per kg bergantung pada kualitas.
Ny Widodo (45), warga, mengatakan, daging beku kurang segar dan rasanya juga kurang gurih. Ketika tidak beku, warna daging tidak lagi merah segar, tetapi merah pucat. 2Daging beku kurang lezat apabila dibuat daging empal," ujarnya.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng Usep Karyana mengakui, daging sapi lokal lebih diminati daripada daging sapi beku impor. Karena itu, penjualan daging beku tidak serta-merta menurunkan harga daging sapi di pasaran. Ia mengatakan, penjualan daging sapi beku diprioritaskan di daerah yang harga daging sapi lokalnya Rp 110.000-Rp 120.000 per kg seperti di Pati, Banyumas, serta Tegal dan sekitarnya.
Di Kalimantan, harga daging sapi di pasaran masih berkisar Rp 125.000-Rp 130.000 per kg. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, operasi pasar daging sapi beku impor Rp 80.000 per kg juga tak mampu menekan harga daging sapi di pasaran.
"Kalau OP daging sapi itu dilakukan untuk menekan harga daging sapi di pasaran, memang sulit. Selain pasokannya masih minim, minat masyarakat terhadap daging sapi beku impor juga kurang," kata Kepala Bulog Divre Kalsel Alwi Umri.
Bulog Divre Kalsel telah menerima 10 ton daging sapi beku dari Bulog Pusat. Meski minat masyarakat kurang, Bulog Divre Kalsel menargetkan menjual 95 ton daging sapi beku.
Bulog Divre Kalimantan Barat Kalbar kembali mendatangkan 4 ton daging sapi beku impor untuk menurunkan harga daging sapi di pasaran. Bulog Divre Kalimantan Tengah juga terus berupaya menurunkan harga daging sapi di pasaran dengan menjual daging sapi beku seharga Rp 80.000-Rp 90.000 per kg. Sementara itu, operasi pasar daging sapi beku oleh Bulog Divre Papua dan Papua Barat terkendala pengiriman dari Jakarta yang membutuhkan 10-20 hari ke depan.
(HRS/ESA/DKA/FLO/WHO/
JUM/ETA/IKI)
http://print.kompas.com/baca/2016/07/01/Bulog-DIY-Beli-Sapi-dari-Peternak
Aduh… Bulog Salurkan Beras Berkutu di Jeneponto
Kamis, 30 Juni 2016
POJOKSULSEL.com, JENEPONTO – Beras berkutu yang tidak layak dikonsumsi disalurkan dari Gudang Dolog dan diterima masyarakat Dusun Sunggumanai Utara, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
Hal ini dikeluhkan oleh Kepala Dusun Sunggumanai Utara, Baso Libu kepada pojoksulsel.com, dia menyebutkan, warga miskin di daerah tersebut sering mendapatkan jatah beras miskin (raskin) yang berkutu dan rusak
“Ini bukan pertama kalinya ada raskin dari gudang Dolog Jeneponto, akan tetapi sudah beberapa kali kami menerima raskin yang tidak layak dikonsumsi,” ungkap Kadus Sunggumanai Utara Baso Libu, Kamis (30/6/2016).
Selain itu, kata Baso Libu, raskin yang bekutu dan rusak, raskin ini juga berwarna hitam kecoklatan dan juga berjamur. “Ini yang paling parah” cetusnya.
Kondisi itu membuat Baso Libu enggan membagikan beras dari Dolog Jeneponto itu dengan alasan masyarakat sebagian menerima tapi langsung diberikan ke ternaknya. Warga khawatir kalau beras berkutu itu dikonsumsi bisa mendatangkan penyakit.
(kaharuddin kasim/pojoksulsel)
https://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/06/30/aduh-bulog-salurkan-beras-berkutu-di-jeneponto/
POJOKSULSEL.com, JENEPONTO – Beras berkutu yang tidak layak dikonsumsi disalurkan dari Gudang Dolog dan diterima masyarakat Dusun Sunggumanai Utara, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
Hal ini dikeluhkan oleh Kepala Dusun Sunggumanai Utara, Baso Libu kepada pojoksulsel.com, dia menyebutkan, warga miskin di daerah tersebut sering mendapatkan jatah beras miskin (raskin) yang berkutu dan rusak
“Ini bukan pertama kalinya ada raskin dari gudang Dolog Jeneponto, akan tetapi sudah beberapa kali kami menerima raskin yang tidak layak dikonsumsi,” ungkap Kadus Sunggumanai Utara Baso Libu, Kamis (30/6/2016).
Selain itu, kata Baso Libu, raskin yang bekutu dan rusak, raskin ini juga berwarna hitam kecoklatan dan juga berjamur. “Ini yang paling parah” cetusnya.
Kondisi itu membuat Baso Libu enggan membagikan beras dari Dolog Jeneponto itu dengan alasan masyarakat sebagian menerima tapi langsung diberikan ke ternaknya. Warga khawatir kalau beras berkutu itu dikonsumsi bisa mendatangkan penyakit.
(kaharuddin kasim/pojoksulsel)
https://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/06/30/aduh-bulog-salurkan-beras-berkutu-di-jeneponto/
Langganan:
Postingan (Atom)