Senin, 20 Juni 2016

DPR RI Desak Bulog Segera Gelontorkan Subsidi Harga Pangan

Senin, 20 Juni 2016

Merahputih Nasional- Anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta agar Bulog segera menggelontorkan subsidi harga pasar, mengingat saat ini harga sejumlah komoditi melonjak tajam.

Kendati Bulog saat ini sedang getol menggelar Operasi Pasar (OP) murah, ia menilai hal tersebut tidak akan merubah harga komiditi pasar. "Penurunan harga tersebut kemungkinan bakal terjadi, jika Bulog memberlakukan sistem subsidi dalam jumlah yang cukup besar," paparnya kepada wartawan, di Cirebon, Minggu (19/6).

Saat ini harga daging sapi dipasaran sudah mencapai Rp120 hingga Rp130 ribu. Mahfudz juga menilai, yang sebenarnya perlu dicermati oleh pemerintah saat ini adalah tentang kenaikan harga yang terjadi saat Ramadan dan lebaran merupakan siklus tahunan.

Politisi PKS itu bilang, seharusnya presiden tak usah panik untuk menyerukan para menterinya agar menjaga ketersedian stok pangan dan menurunkan harga pangan. “Kepanikan ini bukti bahwa pemerintah saat ini tidak mengantisipasi secara sistematis,” katanya. Kenaikan harga merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga, pemerintah tak perlu terkejut melihat situasi tersebut.

lebih lanjut, katanya jauh-jauh hari sebelum jelang Ramadan dan lebaran, seharunya pemerintah bisa menyusun formula untuk menurunkan harga pangan. “Kalau sekarang mau diturunin, sudah susah."

Ia mengakui, saat ini ketersedian pangan memang relatif terjaga, namun harga sejumlah komiditi yang minta diturunkan masih belum menemukan titik terang. (Irm)

2,5 Persen Gabah Petani Ditolak Bulog

Senin, 20 Juni 2016

Tak Sesuai Inpres

JEPARA – Standar ketat yang termaktub dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerapan Gabah dan Beras Petani membuat tak semua hasil panen petani Jepara yang akan dijual ke Bulog bisa diterima. Sebanyak 2,5 persen dari total gabah yang sudah terserap ditolak oleh Bulog karena di bawah standar.

Hal itu disampaikan Kepala Perum Bulog Sub Divre II Pati, Ahmad Kholisun, Minggu (19/8). Sampai saat ini, sebanyak 11 ribu ton gabah dari petani Jepara yang berhasil diserap Bulog. Adapun target penyerapan gabah dan beras di Kota Ukir tahun ini sebanyak 13,5 ribu ton.

‘’Yang akan dijual ke Bulog banyak. Tak semuanya bisa diterima. Sekitar 2,5 persen dari yang sudah kami terima saat ini, terpaksa kami tolak. Sebab, kualitasnya di bawah standar. Hal itu sesuai Inpres yang menjadi acuan kami,’’ papar Ahmad Kholisun.

Dia mengatakan, standar gabah yang sudah ditetapkan untuk mendukung program ketahanan nasional itu disyaratkan beberapa hal, yakni gabah kering panen (GKP) dalam negeri harus dengan kualitas kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 persen. GKP dengan standar itu dibeli dengan harga Rp 3.700/kilogram di petani atau Rp 3.750/kilogram di penggilingan.

Adapun harga pembelian gabah kering giling (GKG) dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 persen adalah Rp 4.600/kilogram di penggilingan atau Rp 4.650/kilogram di gudang Perum Bulog.

Harga Pembelian

Adapun harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp 7.300/kilogram di gudang Perum Bulog.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara, Wasiyanto menjelaskan, target gabah yang bisa diserap oleh Bulog tahun ini optimistis bisa terpenuhi. Sebab, dari 43 ribu hektare lebih lahan yang ditanami padi pada musim tanam (MT-II) ini, baru dipanen sebanyak 25.249 hektare atau sebanya 56,5 persen.

Meski demikian, Wasiyanto mengingatkan jika penyerapan gabah dari petani di panen MT-II akan lebih sulit. Dari siklus yang ada, gabah pada MT-II harganya lebih mahal dari harga pada MT-I.

‘’Saat panen MT-II, tengkulak mau membeli gabah petani lebih tinggi. Dari Bulog, patokan harganya Rp 3.700 dan tidak bisa diubah, sebab berdasarkan Inpress,’’ imbuh Wasiyanto. (adp-64)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/25-persen-gabah-petani-ditolak-bulog/

Pemerintah Fokus pada Stok Pangan Murah

Minggu, 19 Juni 2016

Harga Jual di Pasar Masih Tinggi.


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah fokus pada penyediaan bahan pangan murah untuk menstabilkan harga. Upaya jangka pendek untuk memenuhinya adalah dengan membuka keran impor dan mendistribusikan ke konsumen melalui operasi pasar umum hingga khusus.

Upaya jangka panjang yang ditempuh pemerintah adalah membenahi stok, distribusi, dan memperkuat peran Bulog. Hal itu untuk memutus rantai pasok pangan agar lebih efisien.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Teras Kita yang digelar Kagama, Kompas, dan Radio Sonora, di Jakarta, Sabtu (18/6). Hadir sebagai pembicara Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Wahyu Suparyono, serta Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Teguh Boediyana, dimoderatori wartawan Kompas, Banu Astono.

Thomas Lembong mengatakan, setiap komoditas pangan pokok mempunyai persoalan masing-masing. Pemerintah akan membenahi persoalan itu satu per satu dari hulu hingga hilir.

Pembenahan itu mulai dari pembenahan dan penggunaan data yang sama, produksi, pengadaan sarana dan prasarana pascapanen, industrialisasi pangan, serta rantai pasok. Pemerintah juga akan menyeimbangkan neraca ekspor dan impor pangan.

”Selama swasembada belum tercapai 100 persen, apabila terjadi defisit pasokan, kita akan mengimpor. Namun, sebaliknya, jika terjadi kelebihan stok, kita akan mengekspor. Itu komitmen kami,” kata Lembong.

Pada tahun ini pemerintah memutuskan mengimpor beras, daging sapi, dan gula mentah karena stok kurang.

Daging sapi, misalnya, stok berkurang karena pemerintah terlalu percaya diri sehingga memutuskan mengurangi impor sapi bakalan secara drastis dan mendadak.

Impor sapi bakalan yang semula rata-rata 160.000 ekor per triwulan menjadi hanya 50.000 ekor per triwulan.

”Kami memperburuk situasi itu pada awal tahun. Seharusnya kami mengeluarkan izin impor 650.000 ekor untuk setahun ke depan, ternyata pada awal tahun hanya menerbitkan izin 180.000 ekor. Hal itu menyebabkan kelangkaan pasokan sehingga memicu harga tinggi,” katanya.

Lembong menambahkan, awal untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri, pemerintah menutup impor oleh swasta. Tujuannya agar tidak terjadi sistem oligopoli. Kebijakannya, izin impor hanya diberikan kepada BUMN, yakni Perum Bulog, PT Berdikari, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Namun, realisasinya yang mampu mengimpor hanya PT Berdikari. Kondisi pasokan makin seret karena ”pipa” sapi impor makin kecil. Pemerintah lalu memutuskan membuka keran impor daging sapi beku kepada swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging sapi murah Rp 80.000 per kg.

Daging sapi

Dalam diskusi tersebut terungkap daging sapi beku yang tersedia di pasar adalah jenis CL 95 (mengandung 5 persen lemak) dan CL 85 (mengandung 15 persen lemak. Daging sapi beku ini umumnya digunakan untuk berbagai produk olahan. Harga daging sapi ini Rp 80.000 per kg hingga Rp 90.000 per kg.

Hal itu diakui Wahyu Suparyono. Menurut Wahyu, harga sejumlah pangan pokok, terutama daging sapi, memang masih tinggi. Kendati begitu, Bulog memastikan masyarakat bisa mendapatkan daging sapi beku dengan harga murah sesuai dengan instruksi Presiden.

Bulog menyediakannya melalui Rumah Pangan Kita (RPK), operasi pasar di perumahan- perumahan, dan mengelar pasar murah di instansi-instansi pemerintah. Hingga saat ini Bulog telah mendistribusikan 20.000 ton daging sapi beku.

”Selain daging sapi beku, Bulog juga menyediakan beras medium dan premium serta bawang merah. Melalui operasi pasar dan RPK, kami secara otomatis memotong rantai pasok pangan,” ujarnya.

Swasembada gagal

Sementara itu, Teguh Boediyana mengatakan, titik pangkal dari persoalan harga adalah kegagalan program swasembada pangan. Daging sapi, misalnya, pemerintah telah mengeluarkan dana sekitar Rp 18 triliun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tetapi Indonesia masih belum swasembada daging sapi.

Di sisi lain, lemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat ikut berkontribusi dalam pembentukan harga daging sapi. Selama nilai dollar AS di atas Rp 10.000, harga daging sapi per kg hidup sebesar Rp 43.000-Rp 44.000.

”Pemerintah tiba-tiba membuka impor daging sapi secara besar-besaran. Banyak pemain baru yang masuk. Ini perlu dicermati. Jangan sampai nanti impor justru mendominasi setelah lebaran ini sehingga peternak lokal terabaikan,” katanya.

Sementara itu, sampai saat ini berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 17 Juni 2016, rata-rata nasional harga daging sapi mencapai Rp 114.630 per kg, beras medium Rp 10.580 per kg, bawang merah Rp 37.110 per kg, daging ayam ras Rp 32.300 per kg, dan telur ayam ras Rp 24.040 per kg.

Harga itu masih jauh di atas target yang ditetapkan Presiden. Untuk harga daging sapi ditetapkan Rp 80.000 per kg, bawang merah Rp 25.000 per kg, beras Rp 9.500 per kg, dan telur ayam Rp 23.000 per kg. Hanya daging ayam ras yang harganya di bawah harga yang diinstruksikan Presiden, yaitu Rp 35.300 per kg.

Jika harga-harga bahan pangan itu masih tinggi, ini akan berpengaruh ke inflasi. Pada Jumat lalu, Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada Juni 2016 sebesar 0,6 persen. Inflasi disumbang dari kenaikan harga komoditas dari kelompok volatile food, terutama daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng.

Dalam diskusi itu juga terungkap alasan Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar harga daging sapi harus Rp 80.000 per kg. Lembong menuturkan, Presiden ingin harga daging sapi di Indonesia seperti di Malaysia.

Sebelumnya, Presiden mengirim utusan ke Malaysia dan Singapura untuk memantau harga daging sapi. Harga daging sapi di pasar modern dan tradisional kedua negara itu Rp 70.000 per kg-Rp 80.000 per kg.

”Dengan kamera ponsel, mereka memotret harga daging di supermarket dan pasar tradisional di sana dan dikirimkan kepada Presiden,” kata Lembong.

Menanggapi hal itu, Teguh mengatakan, daging di Malaysia dan Singapura rendah karena itu daging sapi impor, bukan daging lokal.

Mereka tidak mempunyai peternakan rakyat sehingga harus mengimpor daging. (HEN)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160619kompas/#/1/

Surplus beras, 4 ribu ton beras disiapkan Bulog Tuba untuk lebaran 2016

Sabtu, 18 Juni 2016

Petani Keluhkan Harga Gabah Bulog

Sabtu,18 Juni 2016

SRAGEN – Para petani di Bumi Sukowati mengeluhkan rendahnya harga beras dari Bulog. Selain itu, mereka juga kesulitan memasok gabah lantaran sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno kemarin mengatakan, selama ini harga Bulog lebih rendah daripada harga pasar, petani lebih memilih melemparkan gabahnya ke mekanisme pasar. Wajar apabila penyerapan gabah Bulog di Sragen masih rendah. “Harga pembelian pemerintah (HPP) itu harus disesuaikan minimal 2 kali setahun. Kalau harga pasar lebih tinggi, petani pasti memilih yang lebih tinggi. Kami lihat Pemerintah tidak berpihak kepada petani,” ujarnya.

Selain terkait HPP, pihaknya menyayangkan sejumlah persyaratan yang dibebankan petani dalam setiap gabah yang disetorkan. Salah satunya yakni terkait kriteria kekeringan gabah hingga sistem pembayaran yang dirasa menyulitkan petani. “Bulog itu punya kriteria yang harus dipenuhi dan itu tidak bisa dipenuhi petani. Sistem petani tidak mempunyai mesin pengeringan. Pembayarannya lewat bank, itu bagi petani ribet,” paparnya.

Dirinya lebih setuju, apabila Bulog menjalankan mekanisme jemput bola ke lapangan langsung. Selain langsung menyerap gabah petani, perputaran uang langsung dilakukan di muka tidak menunggu proses administrasi yang berbelit-belit. “Jadi barang dilihat, harganya berapa ditimbang langsung dibayar. Bagi petani ini lebih cepat,”kata dia.

Suratno mengungkapkan keuntungan yang didapatkan petani saat ini tidaklah banyak. Bahkan dari sekitar 3.000 meter persegi lahan pertaniannya hanya menghasilkan keuntungan sekali panen Rp 2 juta – Rp 4 juta. Daripada menjual ke Bulog dengan persyaratan tertentu, kata dia, ia tentu lebih memilih menjualnya ke pasar. “Kalau dari Bulog, sekarang harganya paling Rp 7.300/kg, kalau di pasar harga IR itu bisa mencapai Rp 7.800-8.900/kg,” kata dia.

Sementara itu, seorang petani Nglorog Sragen, Sugeng Riyanto (40) mengaku pesimistis Bulog mau membeli gabah dari petani saat musim panen kali ini. Pasalnya Bulog diketahui hanya mau membeli dengan gabah kualitas bagus. Dirinya memilih menjual gabahnya ke pasar lantaran lebih mudah dan harganya relatif lebih mahal.

Sesuai Mekanisme

Sementara itu, Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivisi Regional (Kasubdivre) III Surakarta, Rizal menegaskan pembelian gabah dari petani dilakukan sesuai dengan mekanisme. “Silakan kalau mau setor. Harga di kita sesuai ketentuan Rp 7.300/kg. Tidak ada yang susah, sesuai mekanisme saja,” katanya.

Sebagaiamana diberitakan, penyerapan gabah dari petani yang dilakukan oleh Bulog Subdivisi Regional (Subdivre) III Surakarta di Bumi Sukowati diketahui masih rendah. Dari target penyerapan 65.- 970 ton gabah kering giling (GKG) yang harus dipasok, baru 36 persen atau sekitar 23.749 ton yang sudah terpenuhi. (shd-68)

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/petani-keluhkan-harga-gabah-bulog/

Kendalikan harga, Bulog dapat izin impor gula

Jumat, 17 Juni 2016


Jakarta. Pemerintah benar-benar memaksimalkan peranan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk stabilisasi harga saat ramadhan hingga akhir tahun nanti. Setelah memberikan izin impor untuk daging dan bawang merah, awal Juni Bulog juga telah mendapat persetujuan impor gula kristal putih (GKP) sebanyak 100.000 ton.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag), Karyanto Suprih mengatakan, izin impor tersebut berlaku sampai September-Oktober 2016. "Surat tugas (untuk impor) dari Kementerian BUMN," kata Karyanto, Jumat (17/6).

Menurut Karyanto, izin impor GKP diberikan karena beberapa alasan. Pertama, di dalam negeri stok gula sudah tidak ada lagi. Kedua, bila izin impor diberikan dalam bentuk raw sugar atau gula mentah perlu waktu yang lama untuk dibuat menjadi gula putih siap konsumsi.

Apalagi, saat ini harga gula di pasaran sudah tinggi. Sehingga perlu waktu yang cepat untuk dilakukan stabilisasi harga gula. "Kalau menurut Menteri BUMN, di lapangan harga masih tinggi. Raw sugar perlu waktu, gula putih lebih cepat," ujar Karyanto.

Walau izin impor sudah diberikan, namun realisasi impor masih belum dilakukan oleh Bulog. Walau mepet, Karyanto bilang impor GKP dapat dengan cepat didatangkan ke dalam negeri. Salah satu negara potensial untuk impor adalah Thailand.

Sekadar catatan, saat ini harga gula dalam negeri rata-rata berada dikisaran Rp 15.000 per kilogram (kg). Padahal idealnya, harga gula konsumsi ditingkat retail berada pada level Rp 12.000 per kg.

Sekretaris Jenderal DPN Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), M Nur Khabsyin mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang jor-joran dalam membuka kran impor gula.

Menurut APTRI, saat ini musim giling tebu sudah mulai dilakukan. Selain itu, gula PPI juga sudah disalurkan. "Stok cukup. Kalau Bulog diizinkan impor dan digelontorkan ke pasar pada saat ramadan ini maka akan terjadi kelebihan," kata Nur.

Pihaknya berharap pemerintah untuk membatalkan impor GKP oleh Bulog tersebut dalam waktu dekat ini. Menurutnya, kalau diberikan izin impor seharusnya dilakukan pada akhir tahun untuk memenuhi kekurangan diawal tahun 2017.

Jumat, 17 Juni 2016

Belajar dari Harga Pangan

Jum'at, 17 Juni 2016

Harga bahan makanan yang tak kunjung turun, meskipun pemerintah melakukan sejumlah upaya, mendorong kita mencari akar masalah.

Pemerintah sebelumnya menginginkan harga gula, bawang merah, minyak goreng, daging ayam dan telur, serta daging sapi harus turun dari harga sebelum bulan puasa, bukan sekadar stabil.

Harga-harga bahan makanan tersebut tak banyak bergerak turun meskipun dilakukan berbagai upaya. Daging beku diimpor dengan penunjukan langsung importir selain Bulog. Operasi pasar terus dilakukan di berbagai tempat.

Sejumlah peternak dan pengusaha daging sapi rakyat mengatakan, apabila dipaksa menurunkan harga sesuai keinginan pemerintah, mereka akan rugi karena di bawah biaya produksi.

Dari perkembangan tersebut, kita dapat belajar satu hal, yaitu mengenali struktur biaya dan harga setiap komoditas menjadi penting untuk pengambilan kebijakan.

Harga terbentuk karena biaya produksi yang melekat pada komoditas, misalnya biaya bibit, pupuk dan pestisida pada tanaman pangan, atau harga pakan serta anakan sapi dan ayam. Harga juga dibentuk oleh biaya di luar komoditas, seperti biaya gudang, penyusutan, musim tanam, nilai tukar rupiah, dan kebijakan pemerintah.

Setiap komoditas memiliki struktur biaya khas. Bawang merah, misalnya, susut bobotnya cukup tinggi, sekitar 30 persen, dan tidak tahan lama tanpa penyimpanan suhu rendah. Jika ditambah ongkos transportasi, selisih menjadi cukup tinggi antara harga di konsumen dan di petani.

Nilai tukar rupiah sangat menentukan harga daging dan telur ayam karena 70 persen biaya produksi ditentukan harga pakan yang separuhnya adalah jagung dan sebagian besar masih impor. Sementara induk untuk anak ayam (DOC) seluruhnya diimpor.

Begitu pula daging sapi. Pemerintah ingin segera berswasembada, tetapi peternakan dalam negeri yang sebagian besar diusahakan rakyat belum mampu memenuhi kebutuhan. Pemerintah menetapkan kuota impor sapi bakalan setiap tiga bulanan, menyebabkan Indonesia harus membeli mahal dari Australia sebagai sumber utama sapi impor kita. Negara itu memilih menjual sapinya ke negara lain yang membuat kontrak jangka panjang karena lebih memberikan kepastian pasar.

Agar tahun depan kita tidak kembali menghadapi kerepotan yang sama bila bulan puasa dan Lebaran tiba, perencanaan jangka panjang menjadi penting.

Kita mengharap pemerintah dapat arif dan bijaksana berdialog dengan para pemangku kepentingan, dari petani, peternak, pengusaha, hingga pedagang, agar bersama menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang dapat diterima masyarakat dan pemangku kepentingan.