Kualitas Raskin Buruk, Warga: Kalau Tidak Mampu Kasub Mundur

Rabu, 1 Juni 2016

LEBAK, BantenHeadline – Puluhan warga yang mengatasnamakan Rakyat Peduli Negera Kesatuan Republik Indonesia  (RP-NKRI), Rabu (1/6) siang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Perum Bulog Sub Divisi Regional Lebak-Pandeglang. Dalam aksinya warga menuntut Kepala Sub Divre untuk transparan dan meningkatkan kuatitas dan kualitas beras raskin.

“Kalau memang Kepala Sub Divre tidak becus mengurus ini (kuantitas dan kualitas raskin) maka turun saja,” kata, Mamik Selamet salah seorang perwakilan masyarakat di tengah-tengah aksi.

Mamik mengatakan, warga sering banyak mengeluh, disebabkan sering menerima beras buruk atau kualitas rendah, juga sering terjadi penyusutan karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Kami meminta kepada kepala bulog untuk serius menangani persoalan ini dengan mengevaluasi mitra kerja dan kami meminta pengelolaan Bulog ini dilakukan transparan. Ini sebagai pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kasub Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang, Renato Horison mengatakan, untuk mencari solusi tersebut perlu langkah-langkah atau proses, dan tidak akan bisa dilakukan dalam sekejap.

“Solusinya kan tidak bisa dilakukan dalam sekejap, harus ada langkah-langkah atau proses,” pungkasnya. (Red-03)

http://bantenheadline.com/kualitas-raskin-buruk-warga-kalau-tidak-mampu-kasub-mundur/

Raskin Tak Layak Konsumsi Masih Diterima Masyarakat di Lebak

Rabu, 1 Juni 2016

Belasan massa berunjuk rasa di depan kantor Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang. Unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan lantaran masih saja ditemukan raskin berkualitas buruk yang diterima masyarakat di Kabupaten Lebak. (FOTO: Banten Hits / Fariz)

Banten Hits - Kantor Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang, kembali didemo, Rabu (1/6/2016). Belasan massa dari LSM RP-NKRI ini meminta pertanggung jawaban Bulog terkait masih ditemukannya raskin yang tak layak konsumsi.

"Sudah dua kali kami ke sini, dan sekarang kami meminta tanggung jawab Bulog karena sampai sekarang masih ada masyarakat yang menerima raskin dengan kondisi yang tidak layak untuk dikonsumsi," kata Korlap aksi, Mamik Slamet, dalam orasinya.

Kata Mamik, masih ditemukannya raskin berkualitas buruk menjadi cerminan kinerja Bulog yang tidak optimal. Padahal, sudah beberapa kali pihak Bulog berjanji akan memperbaiki kinerja, terutama terkait dengan kualitas dan takaran raskin yang menyusut.

"Janji cuma janji tapi mana buktinya, katanya kualitas mau diperbaiki? Tapi, sampai saat ini masih saja ditemukan raskin berkualitas buruk,": tudingnya.

Mamik mencontohkan, raskin tak layak konsumsi tersebut diterima oleh warga Desa Parungsari, Kecamatan Kalanganyar.

"Kami juga minta ketegasan Pemkab Lebak untuk menindak lanjuti persoalan ini agar tidak ada lagi raskin buruk yang diterima penerima," pintanya.(Nda)

http://www.tangeranghits.com/mega-metropolitan/berita/45126/raskin-tak-layak-konsumsi-masih-diterima-masyarakat-di-lebak

Pemkab Lampung Barat Gelar Rakor Sosialisasi Program Raskin

SELASA, 31 MEI 2016


Duajurai.com, Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat koordinasi sosialisasi pemantauan program raskin/rastra tahun 2016 kepada camat, lurah dan peratin yang ada di kabupaten setempat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kagungan, Selasa, 31/5/2016.

Berdasar rilis yang diterima duajurai.com, Selasa, 31/5/2016, hadir pada rakor tersebut Tim Koordinasi Raskin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviardi Kuswan, Kepala Bulog Divrelu Guntur Muayat Bustomi, Kepala Bappeda, Kepala BPS, Kepala BP2KP, Polre Lambar, Kejari Liwa, dan Kodim 0422.

Noviardi Kuswan selaku moderator mengatakan, pagu rumah tangga sasaran (RTS) Raskin tahun 2016 untuk provinsi lampung ditetapkan menggunakan data rumah tangga sasaran hasil pendataan program perlindungan sosial 2011 (PPLS 2011) dengan jumlah 18.901 (RTS-PM). “Untuk pemutakhiran data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan bisa melakukan musyawarah pekon, sehingga raskin akan sampai pada masyarakat dengan tepat sasaran,” ungkapnya.

Untuk diketahui target raskin/rastra Lambar dari 15 kecamatan tahun 2016 sebesar 3.402.180 kg, dengan realisasi penyaluran raskin tahun 2016 periode sampai dengan 26 mei 2016 sebesar 1.056.855 kg atau 62%, sedangkan sisa yang belum tersalurkan sebesar 644.235 kg atau 37.87%.

Sementara Ronggur, Kabag Perekonomian dan Pembangunan mengatakan, untuk penyaluran raskin 2016 alokasi bulan Januari-April disalurkan sesuai bulannya, untuk Mei dan Juni disalurkan bulan Mei, Juli dan Agustus disalurkan Juni, November dimajukan pada September dibayarkan pada oktober dan kemungkinan akan ada raskin ke-13 dan 14 yang akan disalurkan pada bulan November dan Desember.

Menurutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari solusi agar penyerapan raskin tahun 2016 bisa mencapai target, sehingga raskin akan diterima masyarakat dalam keadaan baru dan layak dikonsumsi, pihaknya menghimbau kepada kecamatan yang belum melakukan penebusan untuk meningkatkan kepeduliannya.

Guntur mengatakan bahwa pihak bulog akan memberi reward kepada kecamatan yang penyerapannya mencapai 100%. “Gapoktanpun bisa menjadi mitra bulog, mari kita percepat penyaluran raskin untuk kualitas bulog yang baik, dan jika ditemukan beras yang tidak layak dikonsumsi maka bisa mengembalikan ke perum bulog dengan gratis ongkos angkutan,” katanya. (*)

http://www.duajurai.com/2016/05/pemkab-lampung-barat-gelar-rakor-sosialisasi-program-raskin/

MENGGENAPI JANJI JOKOWI BERANTAS KARTEL IMPOR PANGAN

SELASA, 31 MEI 2016


SEMUA pihak tentu kecewa dengan publikasi Biro Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2015 hanya 4,92%. Nilai ini turun dari kuartal IV 2015 sebesar 5,02 % dan juga di bawah eskpetasi pemerintah yang menyebut pertumbuhan ekonomi 2016 akan di atas 5%. Karena terjadi penurunan di dua kuartal yang berurutan, secara teknis dapat dikatakan kita saat ini sedang berada dalam tahap awal economic slowdown.

Presiden Jokowi memandang bahwa solusi untuk memperbaiki kondisi ini terutama melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pandangan yang tentu dapat dimaklumi karena Presiden memang belasan tahun menjabat selaku pemegang kuasa anggaran sebagai Walikota maupun Gubernur. Kebijakan penggunaan anggaran yang hemat dan tepat guna memang dapat membantu, tapi perlu diketahui sebenarnya belanja negara hanya menyumbang kurang dari 20% output perekonomian Indonesia.

Artinya sebanyak 80% output perekonomian kita disumbangkan sektor bisnis. Lalu apa kabar sektor bisnis Indonesia? Di dunia bisnis, berbagai rencana investasi asing ke dalam negeri yang bernilai besar ternyata belum terealisasi komitmennya. Hal ini menandakan, bahwa sebenarnya investor asing masih dalam posisi wait and see melihat kondisi perekonomian Indonesia. Bagi investor, tentu pertumbuhan ekonomi India dan Filipina yang di atas 7% jauh lebih menarik daripada Indonesia yang masih dikisaran 4-5%. Bila pertumbuhan ekonomi tak kunjung membaik dalam kuartal ke II 2016 nanti, trend ini dapat membalikkan persepsi dunia internasional terhadap Indonesia yang sudah sempat positif menjadi negatif. Perlu diketahui, trend positif ini terjadi terutama semenjak dilakukan reshuffle Kabinet sekitar delapan bulan lalu, saat Presiden memasukkan figur yang kemudian sukses membawa optimisme baru bagi investor asing (terutama di sektor pariwisata dan maritim), seperti Rizal Ramli.

Paket Kebijakan Deregulasi Tidak Nendang
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, berulang kali menyatakan resep yang manjur untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah dengan melakukan deregulasi, deregulasi, dan deregulasi. Rumus yang -mau tidak mau- dipercaya juga oleh Presiden karena Darmin terus menerus merapal resep tersebut. Padahal menurut kami, fokus perhatian pemerintah pada deregulasi tidak akan terlalu berguna untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat. Hal ini karena situasi Indonesia sekarang jauh berbeda dari tahun 1970-an, yang ketika saat itu dilakukan deregulasi dampaknya mampu menurunkan tarif dari 70% ke 15%. Signifikannya dampak deregulasi pada tahun 1970-an, pada turunnya tarif secara drastis, berhasil menyebabkan dunia bisnis menjadi bergairah. Sedangkan Indonesia saat ini situasinya tarif sudah berada di kisaran 0-3%, sangat semipt ruang yang tersedia untuk penurunan tarif, maka deregulasi menjadi kurang signifikansinya.

Komponen lain dalam deregulasi, yaitu pembenahan perizinan juga dampaknya baru akan terasa pada periode menengah (3-5 tahun). Itupun dampak kemudahannya hanya terbatas bagi para pelaku bisnis skala kecil dan skala menengah saja. Sedangkan dampaknya bagi para pebisnis besar tidak akan terlalu besar (memang mereka seolah selalu memprotes masalah perizinan ini), karena dalam prakteknya para pebisnis besar ini sudah dapat dengan mudah membayar jasa biro hukum profesional untuk mengurus masalah perizinan mereka (hal yang sulit dilakukan oleh pelaku bisnis skala yang lebih kecil).

Usulan dari Rizal Ramli agar seluruh BUMN (kecuali sektor energi) melakukan revaluasi aset, yang seharusmya dapat menyelamatkan pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Ekonomi Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perekonomian dan jajarannya seperti Kementerian BUMN. Karena tidak jelasnya arahan dari Tim Ekonomi, akhirnya hanya sebagian saja BUMN yang melakukan revaluasi asetnya, itupun ternyata sudah berhasil menciptakan tambahan modal sebesar Rp 800 triliun. Menurut perhitungan Rizal Ramli, bila seluruh BUMN melakukan revaluasi asetnya, akan terjadi peningkatan modal hingga sebesar Rp 2500 triliun. Dengan peningkatan modal tersebut, BUMN-BUMN kita dapat melakukan pinjaman setidaknya sebesar Rp 1300 triliun (US$ 10 miliar) yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur di luar Jawa yang terancam mangkrak karena kurangnya dana (seperti proyek kereta Sumatera dan Sulawesi). Aktivitas revaluasi ini juga akan memberikan banyak pekerjaan bagi perusahaan-perusahaan evaluator, notaris, hingga bank-bank investasi asing, yang mereka semua akan mengabarkan situasi ekonomi Indonesia yang sedang bergeliat membaik kepada investor asing. Sayang sekali, bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya hasil dari revaluasi asset ini sudah dapat kita saksikan di kuartal ke II 2016.  

Pembangunan insfrastruktur yang tampak menjadi program andalan Pemerintah, yang secara jor-joran sedang dilakukan di mana-mana menggunakan anggaran negara (yang terbatas), baru akan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat sekitar 3 tahunan lagi. Tidak mungkin kita biarkan rakyat Indonesia menunggu hingga selama itu tanpa ada sedikitpun perbaikan-perbaikan dalam kehidupan mereka di jangka pendek. Jika dibiarkan dapat saja terjadi backfire. Karena sangat mungkin situasi ekonomi rakyat yang terus memburuk ini dimanfaatkan oleh para oposan dan petualang politik untuk semakin menajamkan konflik, sehingga krisis ekonomi bukan tidak mungkin dapat berkembang menjadi krisis sosial. Untuk mencegahnya skenario terburuk tersebut terjadi haruslah  dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama yang berada di level 80% berpendapatan menengah ke bawah.  Jadi harus ada terobosan di jangka pendek, karena ternyata 12 paket yang diluncurkan Tim Ekonomi Pemerintah tidak nendang! Alias gagal memperbaiki perekonomian sesuai target. Maka wajar bila akhirnya Presiden Jokowi dikabarkan kesal, dan berencana melakukan evaluasi untuk ke -12 paket kebijakan ini. Ya, logika sederhana saja, bila terdapat seorang pesakitan yang tak kunjung sembuh setelah 12 kali diberikan resep obat berbeda, apa gerangan artinya??

Kebijakan Nendang: Berantas Kartel Impor Pangan
Lalu, apakah kebijakan yang nendang? Yang mampu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat secepatntya? Jawabannya adalah dengan memberantas kartel impor pangan yang selama ini bergelayut dan menghisap daya beli rakyat Indonesia. Dengan mengubah sistem kuota ke sistem tarif, kartel impor pangan dapat diberantas. Pendapatan besar yang selama ini diterima oleh 8 taipan besar yang menguasai seluruh impor komoditi pangan akan berkurang, namun di sisi lain pendapatan rakyat banyak akan meningkat karena harga-harga pangan jatuh. Rakyat Indonesia akan memiliki uang lebih, sehingga daya beli meningkat yang akan akibatkan konsumsi rakyat pun meningkat. Meningkatnya konsumsi pada akhirnya akan menggerakkan kembali perekonomian secara keseluruhan.

Sebagai gambaran betapa besarnya pendapatan yang diperoleh kartel ini: Menteri Perdagangan Tom Lembong, dalam kesempatan tertutup, pernah bersaksi bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para kartel impor suatu komoditi seperti bawang putih saja, dapat mencapai US$ 500 juta (Rp 6 triliun)! Sulit dibayangkan besar keuntungaqn para kartel di komoditi impor lainnya seperti misalnya daging sapi yang selisih harganya dengan harga di luar negeri mencapai 100%! Dengan melihat besarnya keuntungan, nilai sebesar Rp 1 triliun yang disisihkan oleh para kartel ini untuk menyuap birokrasi pemerintahan terkait, dari level terendah hingga pejabat eselon 1, untuk mengamankan system kuota impor ini terlihat kecil saja. Perlu diketahui, system ini sudah berlangsung bertahun-tahun sejak era Pemerintahan SBY, dan tak pernah luput dikritisi oleh Rizal Ramli.

Namun hambatan terbesar kita untuk memberantas kartel impor ternyata malah datang dari Menko Perekonomian Darmin- orang yang seharusnya kita harapkan untuk dapat memimpin pemberantasannya. Maklum saja, Menko Perekonomian kita ini berasal dari kalangan birokrat yang tidak mengerti bisnis, walaupun agak mengerti soal makro, tapi jelas bahwa sebenarnya ia tidak mengerti permasalahan. Seharusnya seorang Menteri Perekonomian mengerti cara untuk menciptakan keuntungan (create profit), menciptakan nilai (create value) yang dapat menggairahkan perekonomian rakyat. Namun yang paling penting, ternyata dia juga tidak memiliki keberanian untuk melakukan terobosan. Ya, seperti layaknya birokrat umumnya yang cenderung bermain aman demi menjaga posisi jabatannya. Jelas, Darmin adalah tipe orang yang menjabat untuk berkuasa saja, bukan untuk mengubah sesuatu system. Jadi seandainya pun Darmin mengerti permasalahan, belum tentu ia berani membongkar permasalahan tersebut ��"seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya di Univ. Muhamaddiyah Jogjakarta (23/5/2016) mengenai keinginan Presiden agar para menterinya dapat menurunkan harga daging sapi hingga di bawah Rp 80 ribu sebelum lebaran 2016.  

Seharusnya, bila Pemerintahan berani melakukan kebijakan berantas kartel impor pangan, ini akan menjadi kebijakan yang nendang. Kebijakan yang dapat menggairahkan perekonomian rakyat, bahkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6% di tahun 2016. Dan yang paling penting, sedikit kilas balik, ini akan menjadi penggenapan dari berbagai pidato Jokowi sejak 2014 hingga 2015 yang menjanjikan kepada rakyat untuk memberantas mafia (kartel) impor pangan.

OLEH: FAISAL MAHRAWA
*Penulis adalah Kaba Litbang RMOL

http://politik.rmol.co/read/2016/05/31/248350/Menggenapi-Janji-Jokowi-Berantas-Kartel-Impor-Pangan-

Ganti Rugi Pemkot Surabaya ke Bulog Gelap

Selasa, 31 Mei 2016

Pembebasan Lahan Frontage Road Sisi Barat

DIKEPRAS: Lahan Bulog Jatim diserahkan ke pemkot untuk dipakai sebagai lahan FR barat. FR di kawasan Dolog akan cepat tembus.

JawaPos.com – Pengembangan proyek frontage road (FR) barat Jalan A. Yani, Surabaya menemui titik terang. Setelah mengajukan banding dengan proses administrasi berbelit-belit, pihak Bulog akhirnya mau menyerahkan lahannya.

Namun, Pemkot Surabaya harus membayar ganti rugi sebesar lahan yang digunakan untuk proyek FR itu. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, pengerjaan proyek FR memang membutuhkan waktu lama karena melibatkan banyak pihak.

Termasuk lahan warga dan pemerintah pusat. Sebelumnya, pembebasan cukup lama juga terjadi di lahan Pusat Veterania Farma.

Pemkot harus bolak-balik mengajukan pembebasan tanah yang berkaitan dengan lahan milik Kementerian Pertanian tersebut.

”Butuh waktu setidaknya dua tahun. Harus buat rekening sendiri dan izin pemerintah pusat,” kata Risma.

Hal itu kini terjadi lagi di lahan Bulog Jatim. ”Sudah, mereka (Bulog Jatim, Red) mau melepaskan lahannya untuk frontage,” terangnya. Hanya, lanjut dia, pemkot harus memberikan ganti rugi.
”Sudah terjadi kesepakatan,” tuturnya. Namun, sampai saat ini Bulog Jatim belum menentukan besaran rupiah per persil yang harus ditanggung pemkot.

Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut berharap Bulog Jatim segera menentukan besaran rupiahnya.

Dengan begitu, pembebasan lahan di sekitar bundaran Dolog bisa segera dilaksanakan. Risma menargetkan, FR barat selesai tahun ini.

Dengan adanya frontage tersebut, kata Risma, kemacetan di Surabaya bisa dikurangi. Selain itu, perekonomian warga secara beriringan meningkat sejalan dengan perkembangan fasilitas di Surabaya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati menambahkan, pembebasan lahan di sekitar bundaran Dolog memang membutuhkan waktu lama.

”Kami harus bolak-balik menghadap ke pihak Bulog,” jelas Erna. Karena lahan Bulog Jatim merupakan aset pemerintah pusat, pemkot juga harus mengajukan izin ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia melanjutkan, sambil menunggu keputusan tersebut, pemkot tidak tinggal diam. Renovasi jembatan penyeberangan orang (JPO) Dolog terus dilakukan sejak awal Mei lalu.
Rumah warga di sekitar Dolog juga terkena imbas FR. Bedanya, lanjut Erna, warga sudah mau melepaskan tanahnya. Menurut Erna, pembayaran tanah penduduk dilakukan secara bertahap.

Namun, Erna belum bisa memastikan kapan pembayaran ganti rugi itu rampung. ”Targetnya, ya pokoknya tahun ini sesuai dengan anggaran tahun ini,” katanya.

Masing-masing pemilik mendapatkan anggaran Rp 13–14 juta per meter persegi untuk bangunan tepi jalan raya.

Uang pengganti Rp 8 juta per meter persegi juga didapatkan pemilik bangunan yang berlokasi menjorok ke dalam. Dari 15 persil di daerah Dolog, pemkot saat ini sudah merampungkan pembayaran sebesar 50 persen.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jatim Witono mengatakan, Bulog Jatim mendukung sepenuhnya proyek pengembangan Kota Surabaya. Termasuk FR.

Namun, pihaknya memang tidak mau melepaskan aset tanah sembarangan. ”Ini lahan aset milik pemerintah pusat. Ada prosedur yang harus kami lalui,” jelasnya.

Misalnya, surat pengajuan yang dikirimkan pemkot melalui dinas PUBMP langsung diteruskan Bulog Jatim ke Kementerian BUMN. ”Itu harus dilakukan bertahap dan bekali-kali. Kami surat-suratan terus,” jelas Witono.
Akhirnya ada keputusan bahwa lahan Bulog Jatim digunakan untuk proyek FR. Saat ini, lanjut dia, lahan yang digunakan sudah diberi tanda pembatas dengan cat. ”Sudah diukur,” katanya.

Proyek FR nanti memakan lahan Bulog Jatim mulai pintu gerbang masuk sampai lobi depan. Selain itu, lahan ATM dan Alfamart Bulog Jatim ikut tergusur. ”Nanti kami pindah lebih ke belakang,” katanya.

Sesuai dengan prosedur dari pemerintah pusat, Witono menjelaskan bahwa pemkot harus memberikan ganti rugi terkait dengan pemakaian lahan Bulog Jatim.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan harganya. ”Nanti harganya ditentukan Bulog pusat dan negosiasi dengan pemkot. Kami hanya menjalankan,” ungkapnya.

Selain itu, pemkot harus menanggung seluruh biaya pembangunan sarana yang tergerus akibat proyek FR. ”Pintu, teras depan, Alfamart, dan lainnya yang terpakai,” lanjutnya. (bri/c7/end/sep/JPG)

http://www.jawapos.com/read/2016/05/31/31552/ganti-rugi-pemkot-surabaya-ke-bulog-gelap/4

Warga Gubeng Jaya Kembalikan Puluhan Sak Beras Raskin Kualitas Jelek

Selasa, 31 Mei 2016

Surabaya pojokpitu.com, Sebanyak 255 kilogram beras raskin yang didapatkan langsung dari Bulog melalui Pemerintah Kota Surabaya untuk warga miskin, Selasa siang tadi (31/5) langsung dikembalikan lagi oleh warga miskin ke pengurus rukun tetangga atau RT di daerah Jalan Gubeng Jaya Langgar Surabaya. Pengembalian beras untuk warga miskin ini dilakukan lantaran kondisi beras sudah tidak layak konsumsi. Kotor, banyak terdapat kutu beras serta banyak gabah di dalam karung beras seberat 15 kilogram tersebut.

Warga Gubeng Jaya Langgar meminta kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya untuk memperhatikan beras raskin yang akan diberikan kepada warga Kota Surabaya. Pasalnya, beras yang dibagikan kepada warga miskin di daerah tersebut sudah tak layak konsumsi. Selain kotor, berbau, banyak terdapat kutu beras dan gabah.

Karena itulah, sejumlah warga miskin yang tinggal di daerah Jalan Gubeng Jaya Langgar Surabaya, Selasa siang tadi (31/5), beramai - ramai mengembalikan beras raskin yang mereka dapatkan ke rumah ketua rukun tetangga (RT).

Anik Handayani, salah satu warga penerima beras raskin jelek sangat kecewa dengan adanya beras raskin yang tak layak dimakan tersebut. Ketika berada di rumah ketua RT, para  warga miskin tersebut yang menerima beras miskin ini langsung mengembalikan satu sak beras seberat 15 kilogram.

Ketua RT Gubeng Jaya Langgar, Budi Sejati mengatakan, telah menerima karung beras dari pihak kelurahan dan ketika dibagikan kepada warga, ternyata kualitas berasnya sangat jelek.  Selanjutnya, beras tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak Kelurahan Gubeng.(end)

http://www.pojokpitu.com/baca.php?idurut=28081&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Metropolis&&keyjdl=raskin

Ratusan karung raskin di Kota Bekasi berkutu dan kotor

Selasa, 31 Mei 2016

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, kecewa kualitas beras miskin (raskin) buruk. Mereka mengembalikan sebanyak 781 karung raskin ukuran 15 kilogram kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) Karawang.

Kepala Ekonomi, dan Pembangunan (Ekbang) Kota Bekasi, Asep Gunawan mengatakan, beras miskin yang diterima di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara diketahui banyak terdapat kutu dan kotor.

"Raskin kualitas buruk hanya terdapat di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara. Sementara di wilayah lain tidak ada masalah," kata Asep di Bekasi, Selasa (31/5).

Asep mengatakan, pihaknya akan menukarkan beras dengan kualitas buruk tersebut ke Bulog distribusi Karawang, Jawa Barat, pada bulan depan. Dengan begitu, beras akan ditahan dan tidak akan didistribusikan dulu.

Menurut Asep, beras miskin dengan kualitas buruk itu tak bisa dikembalikan begitu tiba, karena sudah dibayar secara tunai lebih dulu. Karena itu, pihaknya akan mengembalikannya bulan berikutnya.

Asep mencatat jumlah penerima beras miskin setiap bulan di wilayahnya mencapai 62 ribu kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Mereka akan membeli beras tersebut dengan harga Rp 1.600 per kilogram dengan jatah masing-masing keluarga mencapai 15 kilogram.

[ang]
http://www.merdeka.com/peristiwa/ratusan-karung-raskin-di-kota-bekasi-berkutu-dan-kotor.html