Rabu, 4 November 2015
Setiap harinya rata-rata Bulog bisa mendapatkan pasokan beras dari petani sebesar 5.000 hingga 6.000 ton.
JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sepanjang Januari-Oktober 2015 mengklaim telah menyerap sebanyak 2,6 juta ton beras petani. Angka tersebut terbilang fantastis mengingat dalam beberapa bulan terakhir Indonesia sedang mengalami kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan.
"Penyerapan beras dari petani tahun 2015 ini tetap menggembirakan, meski Indonesia sedang dilanda kemarau dan kekeringan di sejumlah daerah Indonesia," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu kepada SH, di Jakarta, Selasa (3/11).
Diakui Wahyu, setiap harinya rata-rata Bulog bisa mendapatkan pasokan beras dari petani sebesar 5.000 hingga 6.000 ton.
Meski demikian, kata Wahyu, stok beras di Bulog per November 2015 sudah berkurang menjadi 1,4 juta ton. Stok beras, lanjut Wahyu, telah digunakan untuk sejumlah program pemerintah di antaranya beras masyarakat miskin (raskin) dan dijual secara komersial.
"Kami menggenjot (penyerapan) dari Juli hingga Oktober sudah dapat 1,2 juta ton pada saat luas areal panen tidak begitu banyak karena mengalami kekeringan dan kemarau," ujar Wahyu.
Namun, Wahyu mengakui, penyerapan beras pada tahun 2015 jauh dari target minimal sebesar 3,2-4 juta ton per tahun atau idealnya 4,2 juta ton. "Walau demikian, stok sampai akhir tahun masih cukup," ujar Wahyu.
Secara terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih dan Direktur Studi Pertanian Universitas Padjajaran Ronnie Susman Natawidjaja meminta pemerintah berhenti untuk mengumumkan data pangan terutama beras sebelum diyakini akurasinya.
Menurut Ronnie, kesimpangsiuran data akan mendorong timbulnya gejolak dan spekulasi. "Akan banyak pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Ronnie, pemerintah harus memastikan stok beras di Bulog cukup sehingga dapat menutup celah bagi para spekulan memainkan harga dan distribusi.
Hal senada disampaikan Henry. Menurutnya, kesimpangsiuran data menyebabkan situasi menjadi rentan digunakan untuk menjadi alat politik.
Henry mengatakan, pemerintah harus mulai nenggalakkan diversifikasi pangan. Dengan demikian, lanjut Henry, masyarakat tidak hanya akan bergantung mengkonsumsi beras.
Di sisi lain, Henry menambahkan, pemerintah juga harus berani mengurangi ketergantungan impor beras. Produksi nasional, lanjut Henry, harus didorong jika impian swasembada pangan ingin terwujud.
Sumber : Sinar Harapan
http://www.sinarharapan.co/news/read/151104011/bulog-klaim-serap-2-6-juta-ton-beras-petani
Kamis, 05 November 2015
IMPOR SAPI: Bulog Jajaki Kerjasama Dengan Swasta
Rabu, 4 November 2015
Bisnis.com, JAKARTA Perum Bulog tengah menjajaki kerjasama dengan pihak swasta untuk dapat mengimpor sapi bakalan alias sapi untuk digemukkan sesuai mandat pemerintah.
Dengan terlibat mengimpor sapi, Bulog diharapkan dapat lebih berperan dalam menjaga harga daging di dalam negeri.
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang isinya akan secara eksplisit menegaskan Perum Bulog untuk dapat menjaga stok tujuh komoditas pangan, termasuk sapi atau daging.
Dalam waktu dekat, kami akan mencari pihak ketiga untuk dapat bekerjasama agar Bulog dapat mengimpor sapi bakalan. Ini merupakan alternatif yang kami tempuh dalam jangka pendek yaitu membangun kemitraan dengan swasta, jelas Wahyu saat dihubungi Bisnis, Rabu (4/11/2015).
Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya menyampaikan bahwa Perum Bulog dalam jangka panjang akan dilibatkan untuk mengimpor sapi bakalan demi menjaga laju kenaikan harga. Selama ini, harga daging di dalam negeri dinilai masih cukup tinggi.
Keputusan tersebut ditempuh pemerintah setelah harga daging sempat melonjak saat bulan Ramadan ke level Rp42.000 per kilogram berat hidup, dari harga rata-rata saat keadaan normal yaitu Rp38.000.
Selain itu, pemerintah pun tengah menyiapkan Bulog untuk menjadi penyangga stok 7 komoditas pangan yaitu padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, gula, dan daging.
Dengan memperkuat peran Bulog, harga komoditas pangan di dalam negeri diharapkan bisa terjaga.
http://industri.bisnis.com/read/20151104/99/489051/impor-sapi-bulog-jajaki-kerjasama-dengan-swasta
Bisnis.com, JAKARTA Perum Bulog tengah menjajaki kerjasama dengan pihak swasta untuk dapat mengimpor sapi bakalan alias sapi untuk digemukkan sesuai mandat pemerintah.
Dengan terlibat mengimpor sapi, Bulog diharapkan dapat lebih berperan dalam menjaga harga daging di dalam negeri.
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang isinya akan secara eksplisit menegaskan Perum Bulog untuk dapat menjaga stok tujuh komoditas pangan, termasuk sapi atau daging.
Dalam waktu dekat, kami akan mencari pihak ketiga untuk dapat bekerjasama agar Bulog dapat mengimpor sapi bakalan. Ini merupakan alternatif yang kami tempuh dalam jangka pendek yaitu membangun kemitraan dengan swasta, jelas Wahyu saat dihubungi Bisnis, Rabu (4/11/2015).
Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya menyampaikan bahwa Perum Bulog dalam jangka panjang akan dilibatkan untuk mengimpor sapi bakalan demi menjaga laju kenaikan harga. Selama ini, harga daging di dalam negeri dinilai masih cukup tinggi.
Keputusan tersebut ditempuh pemerintah setelah harga daging sempat melonjak saat bulan Ramadan ke level Rp42.000 per kilogram berat hidup, dari harga rata-rata saat keadaan normal yaitu Rp38.000.
Selain itu, pemerintah pun tengah menyiapkan Bulog untuk menjadi penyangga stok 7 komoditas pangan yaitu padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, gula, dan daging.
Dengan memperkuat peran Bulog, harga komoditas pangan di dalam negeri diharapkan bisa terjaga.
http://industri.bisnis.com/read/20151104/99/489051/impor-sapi-bulog-jajaki-kerjasama-dengan-swasta
Rabu, 04 November 2015
Komisi VI DPR RI Sebut Beras Bulog NTB Layak Disalurkan dan Dikonsumsi
Rabu, 4 November 2015
MATARAM, MATARAMNEWS.CO.ID -- Anggota Komisi VI DPR RI melakukan sidak di gudang milik Bulog Divre NTB. Gudang yang menjadi sasaran sidak yakni gudang Cakranegara 2, di Sweta, Kota Mataram.
Guna memastikan kualitas beras yang tersimpan atau tersedia di dalam gudang Bulog yang berkapasitas 8.000 ton tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI melakukan pemeriksaan secara acak dan seksama.
Karung beras Bulog tersebut dipilih acak, kemudian diturunkan dari tumpukannya dengan melihat dan mencium beras. Perlakuan sama juga dilakukan terhadap persedian beras premium maupun beras medium yang di khususkan untuk penyaluran beras miskin (raskin).
"dari hasil sidak tidak ada ditemukan kutu maupun bau. Kualitasnya bagus semua dan layak untuk dikonsumsi", kata salah satu anggota Komisi VI, Ir Bambang Haryo, saat ditemui usai sidak, Selasa (3/11/2015).
Menurut Bambang, dari hasil sidak tersebut, beras yang disediakan oleh Bulog Divre NTB itu layak untuk dikonsumsi dan disalurkan kepada masyarakat. "sekarang bagaimana Bulog NTB tetap menjaga kualitas dan kuantitasnya saja", ujarnya.
Karena itu, dia berharap agar pihak Bulog tetap menjaga kebersihan gudang, termasuk juga dari hama atau perusak lainnya, agar kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga.
Politisi Gerindra ini juga berpesan kepada pihak Bulog Divre NTB agar kedepannya sebisa mungkin mendata kondisi jumlah pertumbuhan masyarakat. "Bulog harus meng-update data, jangan menggunakan data raskin lama, sehingga sisi kuantitatip bisa siap", tandasnya.
Tidak itu saja, politisi dari dapil Jawa Timur ini juga mendorong pihak Bulog agar tidak berhenti menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi perumahan dan indistri.
"banyak pembangunan infrastruktur tidak diganti dengan lahan pertanian yang baru", pungkasnya.
http://mataramnews.co.id/nusa-tenggara-barat/item/5252-komisi-vi-dpr-ri-sebut-beras-bulog-ntb-layak-disalurkan-dan-dikonsumsi
MATARAM, MATARAMNEWS.CO.ID -- Anggota Komisi VI DPR RI melakukan sidak di gudang milik Bulog Divre NTB. Gudang yang menjadi sasaran sidak yakni gudang Cakranegara 2, di Sweta, Kota Mataram.
Guna memastikan kualitas beras yang tersimpan atau tersedia di dalam gudang Bulog yang berkapasitas 8.000 ton tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI melakukan pemeriksaan secara acak dan seksama.
Karung beras Bulog tersebut dipilih acak, kemudian diturunkan dari tumpukannya dengan melihat dan mencium beras. Perlakuan sama juga dilakukan terhadap persedian beras premium maupun beras medium yang di khususkan untuk penyaluran beras miskin (raskin).
"dari hasil sidak tidak ada ditemukan kutu maupun bau. Kualitasnya bagus semua dan layak untuk dikonsumsi", kata salah satu anggota Komisi VI, Ir Bambang Haryo, saat ditemui usai sidak, Selasa (3/11/2015).
Menurut Bambang, dari hasil sidak tersebut, beras yang disediakan oleh Bulog Divre NTB itu layak untuk dikonsumsi dan disalurkan kepada masyarakat. "sekarang bagaimana Bulog NTB tetap menjaga kualitas dan kuantitasnya saja", ujarnya.
Karena itu, dia berharap agar pihak Bulog tetap menjaga kebersihan gudang, termasuk juga dari hama atau perusak lainnya, agar kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga.
Politisi Gerindra ini juga berpesan kepada pihak Bulog Divre NTB agar kedepannya sebisa mungkin mendata kondisi jumlah pertumbuhan masyarakat. "Bulog harus meng-update data, jangan menggunakan data raskin lama, sehingga sisi kuantitatip bisa siap", tandasnya.
Tidak itu saja, politisi dari dapil Jawa Timur ini juga mendorong pihak Bulog agar tidak berhenti menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi perumahan dan indistri.
"banyak pembangunan infrastruktur tidak diganti dengan lahan pertanian yang baru", pungkasnya.
http://mataramnews.co.id/nusa-tenggara-barat/item/5252-komisi-vi-dpr-ri-sebut-beras-bulog-ntb-layak-disalurkan-dan-dikonsumsi
Gubernur Jatim Dukung Konsep Toko Tani
Selasa, 3 November 2015
Jatim Newsroom-Rencana pemerintah pusat merealisasikan Toko Tani guna menjaga stabilitas harga di pasar mendapatkan dukungan dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Ia menilai Tako Tani bisa mengakomodasi fungsi pemasaran dan stabilisasi harga dan bisa meningkatkan gairah petani dalam meningkatkan produksi pangan pokok.
“Informasinya Jatim ada 36 Toko Tani yang dikelola Perum Bulog. Dengan toko tani ini harga lebih murah dan stabiliasi harga bisa tetap berjalan seiring program pemprov seperti bantuan ongkos angkut yang sudah berjalan,” kata Soekarwo.
Menurutnya, pemerintah tetap berupaya memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional. Hal itu dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional.
Di samping itu, lanjutnya, dengan Toko Tani juga memberikan jaminan harga pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan petani yang wajar dan harga eceran di masyarakat yang terjangkau. “Tadi ada Toko Tani yang dibangun. Yang terpenting pembelinya terlindungi, produsennya juga terlindungi,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah menugasi Perum Bulog menjadi pemasok kebutuhan pokok untuk program Toko Tani sebagai upaya mengendalikan gejolak harga di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat menjelaskan, pemerintah meluncurkan program Toko Tani Indonesia yang akan ditempatkan di kota-kota strategis yang rentan mengalami gejolak harga.
Secara nasional, Toko tani tahun 2016 ditagetkan sebanyak 1.000 toko bisa dibuka. Tujuannya memang untuk memutus rantai pasokan, sehingga harga lebih terkendali. Amran menilai kehadiran Toko Tani yang menjual kebutuhan pokok penyebab inflasi bisa menekan gejolak harga di pasaran. Sekaligus, meningkatkan daya tawar produk pertanian yang berujung kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program itu berkisar Rp 200 miliar melalui APBN 2016. Adapun, dalam praktiknya Perum Bulog ditunjuk sebagai pemasok untuk membeli komoditas petani, serta menjualnya melalui Toko Tani.
Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Sri Sulihanti menyebut pengelolaan Toko tani dilakukan pemerintah dan Bulog. Peran monitoring dan fasilitasi ada di pemerintah. Bulog diprioritaskan sebagai pemasok kebutuhan strategis yang rentan bergejolak.
Selain dari Bulog, menurutnya, masyarakat petani juga diberi ruang untuk mengisi Toko Tani dengan menjual hasil produksi pertaniannya melalui mekanisme yang diatur Badan Ketahanan Pangan Daerah. Meski belum matang dalam skema pengelolaan, ia mengaku pemerintah tetap menjalankan program itu. Bahkan, saat ini sejumlah Toko Tani sudah beroperasi di beberapa daerah. (afr)
http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-dukung-konsep-toko-tani
Jatim Newsroom-Rencana pemerintah pusat merealisasikan Toko Tani guna menjaga stabilitas harga di pasar mendapatkan dukungan dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Ia menilai Tako Tani bisa mengakomodasi fungsi pemasaran dan stabilisasi harga dan bisa meningkatkan gairah petani dalam meningkatkan produksi pangan pokok.
“Informasinya Jatim ada 36 Toko Tani yang dikelola Perum Bulog. Dengan toko tani ini harga lebih murah dan stabiliasi harga bisa tetap berjalan seiring program pemprov seperti bantuan ongkos angkut yang sudah berjalan,” kata Soekarwo.
Menurutnya, pemerintah tetap berupaya memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional. Hal itu dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan nasional.
Di samping itu, lanjutnya, dengan Toko Tani juga memberikan jaminan harga pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan petani yang wajar dan harga eceran di masyarakat yang terjangkau. “Tadi ada Toko Tani yang dibangun. Yang terpenting pembelinya terlindungi, produsennya juga terlindungi,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah menugasi Perum Bulog menjadi pemasok kebutuhan pokok untuk program Toko Tani sebagai upaya mengendalikan gejolak harga di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat menjelaskan, pemerintah meluncurkan program Toko Tani Indonesia yang akan ditempatkan di kota-kota strategis yang rentan mengalami gejolak harga.
Secara nasional, Toko tani tahun 2016 ditagetkan sebanyak 1.000 toko bisa dibuka. Tujuannya memang untuk memutus rantai pasokan, sehingga harga lebih terkendali. Amran menilai kehadiran Toko Tani yang menjual kebutuhan pokok penyebab inflasi bisa menekan gejolak harga di pasaran. Sekaligus, meningkatkan daya tawar produk pertanian yang berujung kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program itu berkisar Rp 200 miliar melalui APBN 2016. Adapun, dalam praktiknya Perum Bulog ditunjuk sebagai pemasok untuk membeli komoditas petani, serta menjualnya melalui Toko Tani.
Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Sri Sulihanti menyebut pengelolaan Toko tani dilakukan pemerintah dan Bulog. Peran monitoring dan fasilitasi ada di pemerintah. Bulog diprioritaskan sebagai pemasok kebutuhan strategis yang rentan bergejolak.
Selain dari Bulog, menurutnya, masyarakat petani juga diberi ruang untuk mengisi Toko Tani dengan menjual hasil produksi pertaniannya melalui mekanisme yang diatur Badan Ketahanan Pangan Daerah. Meski belum matang dalam skema pengelolaan, ia mengaku pemerintah tetap menjalankan program itu. Bahkan, saat ini sejumlah Toko Tani sudah beroperasi di beberapa daerah. (afr)
http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-dukung-konsep-toko-tani
Selasa, 03 November 2015
Bulog Tetap Lakukan Pembelian Gabah Petani
Selasa, 3 November 2015
BULOG tidak pernah melakukan penghentian pembelian gabah dan beras dari petani. Setiap harinya Bulog terus membeli sekitar 6000 ton.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu mengatakan mekanisme pembelian gabah dan beras oleh Bulog ada dua, antara lain pembelian dengan berdasarkan pada HPP (Harga Pokok Pembelian) dan pembelian dengan harga non HPP.
"Bulog memang melakukan penurunan harga beli non HPP sesuai dengan kualitas dan daerah asal gabah dan beras. Tapi bukan berarti kita berhenti membeli dan tidak mau beli," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (3/11).
Menurutnya, apabila Bulog tidak melakukan pembatasan dan penyesuaian terhadap harga beli non HPP, maka akan berdampak pada tergereknya harga beras di tingkat konsumen. "Justru itu yang bahaya dan bertentangan dengan fungsi kami sebagai stabilitator harga beras. Namun yang pasti, harga beli beras komersial masih di atas HPP dan tidak pernah ada penurunan HPP."
Hingga saat ini, total penyerapan beras oleh Bulog sekitat 2,6 juta ton. 700 ribu ton di antaranya adalah beras komersil. Terkait kondisi saat ini ketika harga gabah kering panen jauh di atas harga HPP, menurutnya merupakan faktor penghambat penyerapan karena Bulog diharuskan membeli dengan menggunakan harga HPP. "Oleh karena itu kita mengeluarkan kebinakan untuk membeli menggunakan harga komersial."
Namun, Wahyu mengatakan bahwa Bulog tidak bisa terus menerus melakukan pembelian beras komersial dengan menggunakan harga pasar. "Yang pasti, kami tetap lakukan penyerapan dan juga lakukan penyesuaian terhadap harga beras komersial."
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan sangat tidak mungkin untuk Bulog melakukan pembelian dengan menggunakan HPP pada saat ini. "Karena saat ini bukan musim panen raya. Tapi panen di penghujung musim gadu (kemarau) sehingga jelas menghambat penyerapan Bulog. Kalau pas panen di musim rendengan (hujan), sangat mungkin Bulog beli dengan HPP," jelasnya.
Akibatnya, ada sekitar 1,5 juta ha area panen dengan produktivitas gabah rata-rata 5 ton atau 7,5 juta ton yang tidak bisa diserap. "Untuk jumlah berasnya sekitar 62,7% dari jumlah tersebut."
Lebih lanjut, Winarno mengatakan sebenarnya sangat mungkin Bulog meningkatkan serapan melalui pembelian beras dengan harga non HPP. Ia juga mengatakan bahwa HPP saat ini terlalu rendah. "Setelah tidak ada kenaikan HPP dalam 3 tahun, kenaikan kali ini hanya 10,2% hingga 12%. Harusnya 12%-14%," lanjutnya.
Menurutnya, HPP harus naik tiap tahun sebesar 10% dengan memperhitungkan inflasi sekitar 5% setiap tahun.(Q-1)
http://www.mediaindonesia.com/misore/read/4253/Bulog-Tetap-Lakukan-Pembelian-Gabah-Petani/2015/11/03
BULOG tidak pernah melakukan penghentian pembelian gabah dan beras dari petani. Setiap harinya Bulog terus membeli sekitar 6000 ton.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu mengatakan mekanisme pembelian gabah dan beras oleh Bulog ada dua, antara lain pembelian dengan berdasarkan pada HPP (Harga Pokok Pembelian) dan pembelian dengan harga non HPP.
"Bulog memang melakukan penurunan harga beli non HPP sesuai dengan kualitas dan daerah asal gabah dan beras. Tapi bukan berarti kita berhenti membeli dan tidak mau beli," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (3/11).
Menurutnya, apabila Bulog tidak melakukan pembatasan dan penyesuaian terhadap harga beli non HPP, maka akan berdampak pada tergereknya harga beras di tingkat konsumen. "Justru itu yang bahaya dan bertentangan dengan fungsi kami sebagai stabilitator harga beras. Namun yang pasti, harga beli beras komersial masih di atas HPP dan tidak pernah ada penurunan HPP."
Hingga saat ini, total penyerapan beras oleh Bulog sekitat 2,6 juta ton. 700 ribu ton di antaranya adalah beras komersil. Terkait kondisi saat ini ketika harga gabah kering panen jauh di atas harga HPP, menurutnya merupakan faktor penghambat penyerapan karena Bulog diharuskan membeli dengan menggunakan harga HPP. "Oleh karena itu kita mengeluarkan kebinakan untuk membeli menggunakan harga komersial."
Namun, Wahyu mengatakan bahwa Bulog tidak bisa terus menerus melakukan pembelian beras komersial dengan menggunakan harga pasar. "Yang pasti, kami tetap lakukan penyerapan dan juga lakukan penyesuaian terhadap harga beras komersial."
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan sangat tidak mungkin untuk Bulog melakukan pembelian dengan menggunakan HPP pada saat ini. "Karena saat ini bukan musim panen raya. Tapi panen di penghujung musim gadu (kemarau) sehingga jelas menghambat penyerapan Bulog. Kalau pas panen di musim rendengan (hujan), sangat mungkin Bulog beli dengan HPP," jelasnya.
Akibatnya, ada sekitar 1,5 juta ha area panen dengan produktivitas gabah rata-rata 5 ton atau 7,5 juta ton yang tidak bisa diserap. "Untuk jumlah berasnya sekitar 62,7% dari jumlah tersebut."
Lebih lanjut, Winarno mengatakan sebenarnya sangat mungkin Bulog meningkatkan serapan melalui pembelian beras dengan harga non HPP. Ia juga mengatakan bahwa HPP saat ini terlalu rendah. "Setelah tidak ada kenaikan HPP dalam 3 tahun, kenaikan kali ini hanya 10,2% hingga 12%. Harusnya 12%-14%," lanjutnya.
Menurutnya, HPP harus naik tiap tahun sebesar 10% dengan memperhitungkan inflasi sekitar 5% setiap tahun.(Q-1)
http://www.mediaindonesia.com/misore/read/4253/Bulog-Tetap-Lakukan-Pembelian-Gabah-Petani/2015/11/03
Harga Gabah di Atas HPP, Bulog Didorong Bersaing
Selasa, 3 November 2015
JAKARTA, KOMPAS.com – Guna mengamankan cadangan beras pemerintah dan menjalankan fungsi public service obligation (PSO), Perum Bulog diimbau untuk bisa bersaing dengan swasta dalam melakukan penyerapan, meskipun saat ini harga gabah sudah jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP).
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Senin malam (2/11/2015).
Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menuturkan, hal itu sesuai dengan hasil rapat kabinet terbatas Juli 2015, yang memutuskan bahwa Perum Bulog diperbolehkan menyerap gabah dengan harga komersial.
“Memang ratasnya membolehkan Bulog beli yang komersial pilihannya, daripada menaikkan HPP-nya,” ujar Darmin.
Lebih lanjut Darmin mengatakan, memang sejak awal tahun terlihat tren harga gabah lebih tinggi dari HPP. Namun kendati demikian, pemerintah tidak melakukan revisi terhadap HPP.
Alasannya, sambung Darmin, kenaikan HPP akan mendorong harga gabah lebih tinggi lagi.
“Ya sudah lebih baik Bulog beli yang komersial saja. Boleh beli yang itu, bukan hanya yang untuk PSO,” kata Darmin.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, harga gabah kering panen (GKP) di level petani dan penggilingan pada bulan Oktober 2015 sudah di atas HPP.
Di level petani, harga rata-rata GKP sebesar Rp 4.904,51 per kilogram (kg). Sedangkan di tingkat penggilingan, harga rata-rata GKP sebesar Rp 4.984,06 per kg.
Kepala BPS Suryamin mengatakan, realitas harga gabah di lapangan ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan oleh Perum Bulog. Sebabnya, Perum Bulog terbiasa menyerap gabah dari petani dan penggilingan sesuai HPP.
“Kalau HPP itu dikaitkan penyerapan Bulog, di lapangan (harga gabah) jauh di atas HPP. Berarti penyerapan ini (bisa) dilakukan oleh selain Bulog,” kata Suryamin.
Penetapan HPP awal tahun lalu diteken oleh Presiden Joko Widodo, melalui Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
Di dalamnya disebutkan, untuk harga pembelian GKP dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp 3.700 per kg di petani, atau Rp 3.750 kg di penggilingan.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/03/080306326/Harga.Gabah.di.Atas.HPP.Bulog.Didorong.Bersaing
JAKARTA, KOMPAS.com – Guna mengamankan cadangan beras pemerintah dan menjalankan fungsi public service obligation (PSO), Perum Bulog diimbau untuk bisa bersaing dengan swasta dalam melakukan penyerapan, meskipun saat ini harga gabah sudah jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP).
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Senin malam (2/11/2015).
Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menuturkan, hal itu sesuai dengan hasil rapat kabinet terbatas Juli 2015, yang memutuskan bahwa Perum Bulog diperbolehkan menyerap gabah dengan harga komersial.
“Memang ratasnya membolehkan Bulog beli yang komersial pilihannya, daripada menaikkan HPP-nya,” ujar Darmin.
Lebih lanjut Darmin mengatakan, memang sejak awal tahun terlihat tren harga gabah lebih tinggi dari HPP. Namun kendati demikian, pemerintah tidak melakukan revisi terhadap HPP.
Alasannya, sambung Darmin, kenaikan HPP akan mendorong harga gabah lebih tinggi lagi.
“Ya sudah lebih baik Bulog beli yang komersial saja. Boleh beli yang itu, bukan hanya yang untuk PSO,” kata Darmin.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, harga gabah kering panen (GKP) di level petani dan penggilingan pada bulan Oktober 2015 sudah di atas HPP.
Di level petani, harga rata-rata GKP sebesar Rp 4.904,51 per kilogram (kg). Sedangkan di tingkat penggilingan, harga rata-rata GKP sebesar Rp 4.984,06 per kg.
Kepala BPS Suryamin mengatakan, realitas harga gabah di lapangan ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan oleh Perum Bulog. Sebabnya, Perum Bulog terbiasa menyerap gabah dari petani dan penggilingan sesuai HPP.
“Kalau HPP itu dikaitkan penyerapan Bulog, di lapangan (harga gabah) jauh di atas HPP. Berarti penyerapan ini (bisa) dilakukan oleh selain Bulog,” kata Suryamin.
Penetapan HPP awal tahun lalu diteken oleh Presiden Joko Widodo, melalui Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
Di dalamnya disebutkan, untuk harga pembelian GKP dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp 3.700 per kg di petani, atau Rp 3.750 kg di penggilingan.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/03/080306326/Harga.Gabah.di.Atas.HPP.Bulog.Didorong.Bersaing
Langganan:
Postingan (Atom)