Minggu, 4 Oktober 2015
Pemerintah Diingatkan untuk Tetap Hati-hati Hadapi El Nino
SUKOHARJO, KOMPAS —Di tengah ancaman El Nino yang masih berlangsung, pemerintah terus mengontrol situasi lapangan dan berupaya melakukan berbagai cara agar stok pangan nasional, terutama beras, tetap tersedia. Kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan stok beras aman.
”Kalau sampai Desember (stok beras), sampai, kok. Kemarin, ke Bulog ada 1,7 juta ton beras. Namun, kan, setiap bulan kita tarik 220.000 ton untuk raskin. Ditarik itu pun, kan, kalau dihitung masih cukup. Masih ada, kok,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan soal ketersediaan beras saat mendatangi sentra produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (3/10).
Guna memastikan peningkatan produksi padi, Presiden Joko Widodo turun langsung ke sentra-sentra pertanian padi di sejumlah daerah. Pekan lalu, Presiden mengunjungi sentra padi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Menurut Presiden, salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produksi adalah mendorong penggunaan sejumlah varietas padi unggulan di daerah-daerah yang menjadi lumbung beras nasional. Presiden optimistis bisa menjamin ketersediaan beras di Tanah Air.
Kemarin, Presiden juga melihat langsung kondisi padi yang siap dipanen, hasil dekomposer (Beka dan Pomi), di Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo. Kenaikan produksinya signifikan. Hasil panennya 10 ton gabah per hektar. Sebelumnya, di Karawang juga dipanen varietas IPB3S dengan hasil 13 ton gabah per hektar.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman diminta melanjutkan program pemanfaatan varietas unggul, seperti jenis IPB3S, Ivari 10, Ivari 30, sembada, dan sejumlah varietas unggul di 17 provinsi yang menjadi sentra produksi pangan. ”Tidak usah jutaan (ton) dululah, 100.000 (ton), tetapi benar-benar kelihatan. Kita enggak ingin tergesa-gesa, tetapi pastikan produksi meningkat,” kata Presiden.
Siapkan antisipasi
Presiden juga menyatakan, pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan siap dengan berbagai antisipasi untuk menghadapi perkembangan yang terjadi di lapangan. Presiden bahkan memerintahkan Menteri Pertanian untuk mengambil berbagai langkah melalui sejumlah program konkret di lapangan.
Presiden mengakui konsentrasi peningkatan produksi memang di wilayah Jawa. Namun, daerah-daerah lain di luar Jawa juga terus dipacu, seperti di Aceh dan daerah di wilayah Indonesia timur, agar bisa menjadi daerah produksi padi yang baru. Caranya dengan membangun infrastruktur, seperti saluran irigasi dan waduk.
Mengenai stok beras untuk masyarakat, senada dengan Presiden, Amran menjamin hingga Desember mendatang beras untuk masyarakat cukup.
Dia mengakui, kondisi saat ini yang belum hujan membuat banyak pihak cemas. Sebab, jika dua hingga tiga pekan ke depan tidak hujan, dikhawatirkan tanaman yang siap panen tidak akan selamat.
Meski demikian, Arman meyakini, apabila kondisi itu terjadi, stok beras tetap aman.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini, posisi tanaman padi yang siap dipanen di sejumlah sentra pertanian padi ada sekitar 4 juta hektar dengan umur yang bervariasi. ”Kalau itu selamat, berarti kita punya tambahan stok sekitar 20 juta ton gabah hingga tiga bulan ke depan,” ujarnya.
Untuk menghadapi kekeringan, sejumlah upaya telah dilakukan, seperti hujan buatan yang dimulai sejak sebulan lalu di wilayah Jatim, Jateng, dan Jabar.
Selain program peningkatan produksi, sejumlah program juga digulirkan Kementerian Pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan di Tanah Air. Sebelumnya, lanjut Amran, pemerintah sudah membuat kebijakan baru yang memungkinkan adanya penunjukan langsung pengadaan benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan e-katalog untuk mempercepat sarana produksi sampai ke petani. ”Tanaman pangan adalah tanaman semusim yang tidak bisa menunggu proses tender. Selama ini, bisa tiga sampai empat bulan,” katanya.
Sukarni, petani warga Sonorejo, mengakui, hasil panen padi saat ini menggembirakan. Dari lahan seluas 12.000 meter persegi yang ditanami padi bisa dihasilkan 14 ton gabah kering panen setelah menggunakan pupuk mikrobia dekomposer Beka dan Pomi. Sebelumnya, selama ini, dari lahan seluas 12.000 meter persegi biasanya hanya dihasilkan 8-10 ton gabah kering panen. ”Jadi, ada peningkatan produksi hingga 4 ton. Baru kali ini mencoba pupuk itu,” ujarnya.
Menurut Sukarni, Desa Sonorejo merupakan sentra pertanian padi di Sukoharjo. Dalam satu tahun bisa panen hingga tiga kali. ”Nanti tanam lagi bulan Desember,” katanya.
Hati-hati
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa dalam perbincangan dengan Kompas tetap mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati.
Menurut dia, stok beras Perum Bulog mengkhawatirkan. Saat ini, Bulog hanya memiliki stok beras sejahtera (rastra) 1,1 juta ton dan beras premium 600.000 ton.
Pada akhir tahun, stok rastra diperkirakan akan habis karena ada pembagian rastra setiap bulan ditambah rastra ke-13 dan ke-14. Stok pada akhir tahun nanti tinggal beras premium.
”Kalaupun memang masih tersisa, stok beras premium tersebut tidak akan cukup untuk mengatasi kebutuhan beras pada awal tahun 2016. Pasalnya, rata-rata kebutuhan beras per bulan 2,44 juta ton,” ujarnya.
Dwi mengingatkan, El Nino diperkirakan akan terjadi hingga Januari atau Februari 2016. Apabila perkiraan itu terjadi, masa panen pada musim tanam pertama akan mundur dari Maret ke April 2016.
Hal tersebut berbahaya terhadap stabilitas stok dan harga beras. Saat ini saja harga beras medium sudah di atas Rp 10.300 per kilogram atau di atas harga normal, yakni Rp 8.500 per kilogram.
”Ini sebenarnya menjadi peringatan bagi pemerintah agar segera mengisi stok. Apabila stok susah didapat dari serapan dari dalam negeri, mau tidak mau, ya, keran impor harus dibuka. Ini demi kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.
Dwi menilai pemerintah terlalu bersikeras dengan data beras yang saat ini ada, padahal data itu kurang akurat.
Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi juga menilai stok beras yang dimiliki Perum Bulog saat ini kurang aman. Pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan, tidak boleh menganggap ringan dan perlu hati-hati karena harga beras sudah naik. (SON/RWN/HEN)
http://print.kompas.com/baca/2015/10/04/Presiden-Stok-Beras-Aman
Minggu, 04 Oktober 2015
Pengurus Pasar Cipinang Sebut Operasi Pasar Bulog Tidak Efektif
Sabtu, 3 Oktober 2015
KBRN, Jakarta : Pengurus Operasi Pasar Induk Cipinang, H. Cecep, menyatakan operasi pasar yang dilakukan di wilayahnya beberapa waktu lalu tidak efektif.
Menurutnya, standar beras saat operasi pasar Bulog di bawah standar beras Pasar Induk Cipinang.
"Medium net, 95 (harganya)," jelas H. Cecep kepada RRI, Sabtu (3/10/2015), saat menjelaskan jenis beras yang dibawa oleh Bulog untuk operasi pasar.
"Kalau 95 masih banyak. Apa yang di-OP (operasi pasar) ama Bulog kemaren itu masih kalah ama yang punya kita yang di lapangan," tambahnya lagi.
Ia menegaskan masyarakat menghendaki beras dengan harga 8.500 per kilogram dan layak untuk dimakan. (NGH/DS)
http://www.rri.co.id/post/berita/205883/nasional/pengurus_pasar_cipinang_sebut_operasi_pasar_bulog_tidak_efektif.html
KBRN, Jakarta : Pengurus Operasi Pasar Induk Cipinang, H. Cecep, menyatakan operasi pasar yang dilakukan di wilayahnya beberapa waktu lalu tidak efektif.
Menurutnya, standar beras saat operasi pasar Bulog di bawah standar beras Pasar Induk Cipinang.
"Medium net, 95 (harganya)," jelas H. Cecep kepada RRI, Sabtu (3/10/2015), saat menjelaskan jenis beras yang dibawa oleh Bulog untuk operasi pasar.
"Kalau 95 masih banyak. Apa yang di-OP (operasi pasar) ama Bulog kemaren itu masih kalah ama yang punya kita yang di lapangan," tambahnya lagi.
Ia menegaskan masyarakat menghendaki beras dengan harga 8.500 per kilogram dan layak untuk dimakan. (NGH/DS)
http://www.rri.co.id/post/berita/205883/nasional/pengurus_pasar_cipinang_sebut_operasi_pasar_bulog_tidak_efektif.html
Sabtu, 03 Oktober 2015
Pro-Kontra Impor Beras
Sabtu, 03 Oktober 2015
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah media menyodorkan pertanyaan seragam kepada saya: Perlukah Indonesia impor beras? Pertanyaan ini muncul bukan saja didasari atas kekhawatiran stok atau cadangan beras tidak aman pada akhir tahun karena dampak El Nino.
Lebih dari itu, ada kondisi logis yang membuat media--sebagai wakil dari khalayak umum-- mempertanyakan perlu-tidaknya impor beras; sikap berbeda dua pucuk pimpinan Republik, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK membuka peluang impor beras tahun ini. Besarnya, sekitar 1,5 juta ton. Sebaliknya, Jokowi menegaskan, Indonesia tidak gegabah memutuskan impor beras. Dampak El Nino terhadap produksi beras masih dihitung. Jokowi bahkan memastikan stok pangan aman.
Bagaimana menjelaskan dua sikap yang bertolak belakang itu? Sikap Wapres JK mesti dimaknai sebagai sikap objektif atas realitas penyerapan gabah/beras oleh Bulog sekaligus cerminan kondisi mutakhir cadangan beras pemerintah. Menurut Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu, stok beras Bulog saat ini 1,8 juta ton, terdiri atas beras sejahtera (du lu raskin) 1,1 juta ton dan 0,7 juta ton beras premium. Menurut Wahyu, stok itu cukup hingga enam bulan mendatang (Kompas, 29/9). Stok itu tidak aman. Karena itu, setiap saat rentan digoyang oleh aksi spekulasi.
Sebaliknya, sikap Presiden Jokowi harus dibaca dalam konteks keberpihakan terhadap petani dalam negeri. Sebagai pucuk pimpinan negeri ini, tentu Presiden harus berpihak kepada petani domestik. Sikap sebaliknya hanya akan berbuah kecaman. Nawacita yang menjadi fondasi filosofis program pembangun an Jokowi-JK akan mudah menuai cibiran. Sikap tidak gegabah membuka impor, dalam konteks politik, harus dimaknai sebagai bentuk "menjaga perasaan" publik pemilih Jokowi-JK agar tidak merasa diteli - kung dan dikhianati. Kendati, sikap itu tidak menjejak kukuh pada kondisi riil.
Realitas objektif menunjukkan, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog saat ini jauh dari aman. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, dalam setahun, Bulog memerlukan beras sekitar tiga juta ton untuk memenuhi pagu beras sejahtera (rasta), operasi pasar dan bantuan bencana. Karena tahun ini ada rasta 13 dan 14, berarti perlu tambahan 0,464 ton beras.
Agar kondisinya aman, di akhir tahun, cadangan Bulog minimal harus dua juta ton. Cadangan ini akan di-carry over ke stok pada awal tahun berikutnya. Jadi, dalam setahun stok awal ditambah pengadaan Bulog paling tidak harus mencapai 5,464 juta ton beras. Sampai akhir Agustus lalu, penyerapan beras oleh Bulog mencapai 2,1 juta ton. Karena, stok awal Januari 2015 lalu 1,4 juta ton, artinya hingga akhir tahun Bulog harus menambah pengadaan (dari manapun sumbernya) sebesar 1,964 juta ton.
Apakah penambahan pengadaan beras sebesar itu bisa dilakukan hingga akhir tahun nanti? Menurut Wahyu, Bulog kesulitan menyerap gabah/beras petani domestik lewat skema public service obligation(PSO), seperti diatur dalam Inpres Perberasan No 15/2015.
Harga gabah/beras petani saat ini selalu di atas harga pembelian pemerintah (HPP), seperti diatur dalam Inpres Perberasan. Harga gabah kering panen di Inpres Rp 3.700 per kg, sementara di pasar mencapai Rp 4.200 ? Rp 4.700 per kg. Di Inpres yang sama, harga beras medium di gudang Bulog ditetapkan Rp 7.300 per kg, sementara harga di pasar Rp 9.000 ? Rp 9.500 per kg. Bulog, kata Wahyu, masih mungkin menambah serapan beras melalui jalur komersial.
Namun, hingga akhir tahun tambahannya maksimal hanya 50 ribu ton beras. Karena, September ini merupakan akhir panen gadu. Oktober mulai musim paceklik.
Dengan kondisi seperti itu, satu-satunya jalan keluar yang tersedia adalah menambah pengadaan beras dari sumber luar negeri alias impor. Masalahnya, impor akan selalu memantik kontroversi. Impor juga selalu menimbulkan resistensi. Apalagi, Kementerian Pertanian--dengan mengacu pada Angka Ramalan I BPS--yakin, produksi padi tahun ini mencapai lebih 75,55 juta ton gabah kering panen atau naik 6,6 persen dari produksi tahun lalu.
Produksi sebesar itu bukan hanya cukup memenuhi kebutuhan domestik, Indonesia juga akan surplus beras. Angka surplusnya juga besar. Jika benar surplus, mengapa impor beras? Jika benar surplus, di manakah surplus beras itu saat ini?
Tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena ujung-ujungnya mempertanyakan kesahihan data beras. Kalaupun data pro duksi beras benar adanya, antara produksi beras dan penyerapan oleh Bulog merupakan dua hal berbeda. Produksi beras yang baik tidak selalu linier atau diikuti penyerapan beras yang baik pula oleh Bulog. Demikian pula sebaliknya.
Di luar produksi, ada variabel lain yang menentukan besar kecilnya penyerapan beras oleh Bulog, yaitu situasi pasar. Jika harga gabah/beras di pasar di atas HPP, Bulog akan kesulitan mendapatkan gabah/beras. Situasi ini sudah berlangsung beberapa tahun. Masalahnya, pemerintah belum menyedia kan jalan keluar dari situasi sulit ini.
Jalan keluar, sepenuhnya diserahkan ke Bulog. Salah satunya membeli lewat skema komersial. Padahal, skema ini bukan hanya tidak menyediakan jalan keluar, direksi Bulog juga bisa terkena getahnya. Pembelian lewat jalur komersial potensial membuat Bulog merugi. Jika merugi, direksi Bulog akan dinilai tidak perform. Setiap saat, direksi bisa diganti karena dianggap tidak becus.
Salah satu jalan yang tersedia agar bisa keluar dari situasi sulit ini adalah memastikan Bulog hanya mengurus penugasan PSO. Direksi sepenuhnya dibebaskan dari keharusan menyetorkan keuntungan kepada negara yang didapat dari kegiatan komersial. Posisi seperti itu akan membuat direksi bekerja sepenuh hati mengurus penugasan PSO.
Mereka tidak akan memikul beban ganda yang saling menegasikan seperti saat ini, harus untung dan penugasan PSO berjalan baik. Hampir bisa dipastikan, dengan membebaskan direksi dari keharusan untung dan bisa menyetorkan keuntungan pada negara penyerapan beras oleh Bulog akan membaik. Impor benar-benar menjadi jalan terakhir, seperti diatur dalam UU Pangan No 18/2012. Agar tidak terjadi moral hazard, pemerintah harus memastikan Bulog dalam pengawasan ketat. Pemerintah bisa mengganti direksi bila mereka korupsi dan tidak mampu melakukan tugas PSO dengan baik.
Kembali ke pertanyaan awal: Perlukah impor beras saat ini? Jika memang pemerin tah tidak menyediakan instrumen tambahan yang memungkinkan, Bulog bisa menambah pengadaan beras dari dalam negeri, satu-satunya solusi adalah impor.
Kepastian sikap peme rintah ini penting untuk mengirimkan sinyal yang jelas ke pasar; pemerintah memastikan cadangan beras aman. Cadangan ini setiap saat bisa digerakkan bila terjadi kegagalan pasar dalam bentuk harga yang melejit.
Keputusan ini penting untuk memberikan sinyal yang jelas kepada pedagang agar mereka tidak main-main mempermainkan harga beras di pasar dengan cara melakukan spekulasi. Beda lagi bila pemerintah sendiri bingung bersikap dan bahkan tidak satu suara. Ini akan menjadi makanan empuk para spekulan mempermainkan pasar.
Jika itu terjadi, harga dan inflasi akan melejit tinggi. Ujung-ujungnya, warga miskin terganggu akses daya belinya. Bukan tidak mungkin, angka kemiskinan yang sudah naik akan kembali naik jika sinyal pemerintah tak kunjung pasti.
KHUDORI
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat
http://www.rol.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/10/03/nvmx7w1-prokontra-impor-beras
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah media menyodorkan pertanyaan seragam kepada saya: Perlukah Indonesia impor beras? Pertanyaan ini muncul bukan saja didasari atas kekhawatiran stok atau cadangan beras tidak aman pada akhir tahun karena dampak El Nino.
Lebih dari itu, ada kondisi logis yang membuat media--sebagai wakil dari khalayak umum-- mempertanyakan perlu-tidaknya impor beras; sikap berbeda dua pucuk pimpinan Republik, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK membuka peluang impor beras tahun ini. Besarnya, sekitar 1,5 juta ton. Sebaliknya, Jokowi menegaskan, Indonesia tidak gegabah memutuskan impor beras. Dampak El Nino terhadap produksi beras masih dihitung. Jokowi bahkan memastikan stok pangan aman.
Bagaimana menjelaskan dua sikap yang bertolak belakang itu? Sikap Wapres JK mesti dimaknai sebagai sikap objektif atas realitas penyerapan gabah/beras oleh Bulog sekaligus cerminan kondisi mutakhir cadangan beras pemerintah. Menurut Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu, stok beras Bulog saat ini 1,8 juta ton, terdiri atas beras sejahtera (du lu raskin) 1,1 juta ton dan 0,7 juta ton beras premium. Menurut Wahyu, stok itu cukup hingga enam bulan mendatang (Kompas, 29/9). Stok itu tidak aman. Karena itu, setiap saat rentan digoyang oleh aksi spekulasi.
Sebaliknya, sikap Presiden Jokowi harus dibaca dalam konteks keberpihakan terhadap petani dalam negeri. Sebagai pucuk pimpinan negeri ini, tentu Presiden harus berpihak kepada petani domestik. Sikap sebaliknya hanya akan berbuah kecaman. Nawacita yang menjadi fondasi filosofis program pembangun an Jokowi-JK akan mudah menuai cibiran. Sikap tidak gegabah membuka impor, dalam konteks politik, harus dimaknai sebagai bentuk "menjaga perasaan" publik pemilih Jokowi-JK agar tidak merasa diteli - kung dan dikhianati. Kendati, sikap itu tidak menjejak kukuh pada kondisi riil.
Realitas objektif menunjukkan, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog saat ini jauh dari aman. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, dalam setahun, Bulog memerlukan beras sekitar tiga juta ton untuk memenuhi pagu beras sejahtera (rasta), operasi pasar dan bantuan bencana. Karena tahun ini ada rasta 13 dan 14, berarti perlu tambahan 0,464 ton beras.
Agar kondisinya aman, di akhir tahun, cadangan Bulog minimal harus dua juta ton. Cadangan ini akan di-carry over ke stok pada awal tahun berikutnya. Jadi, dalam setahun stok awal ditambah pengadaan Bulog paling tidak harus mencapai 5,464 juta ton beras. Sampai akhir Agustus lalu, penyerapan beras oleh Bulog mencapai 2,1 juta ton. Karena, stok awal Januari 2015 lalu 1,4 juta ton, artinya hingga akhir tahun Bulog harus menambah pengadaan (dari manapun sumbernya) sebesar 1,964 juta ton.
Apakah penambahan pengadaan beras sebesar itu bisa dilakukan hingga akhir tahun nanti? Menurut Wahyu, Bulog kesulitan menyerap gabah/beras petani domestik lewat skema public service obligation(PSO), seperti diatur dalam Inpres Perberasan No 15/2015.
Harga gabah/beras petani saat ini selalu di atas harga pembelian pemerintah (HPP), seperti diatur dalam Inpres Perberasan. Harga gabah kering panen di Inpres Rp 3.700 per kg, sementara di pasar mencapai Rp 4.200 ? Rp 4.700 per kg. Di Inpres yang sama, harga beras medium di gudang Bulog ditetapkan Rp 7.300 per kg, sementara harga di pasar Rp 9.000 ? Rp 9.500 per kg. Bulog, kata Wahyu, masih mungkin menambah serapan beras melalui jalur komersial.
Namun, hingga akhir tahun tambahannya maksimal hanya 50 ribu ton beras. Karena, September ini merupakan akhir panen gadu. Oktober mulai musim paceklik.
Dengan kondisi seperti itu, satu-satunya jalan keluar yang tersedia adalah menambah pengadaan beras dari sumber luar negeri alias impor. Masalahnya, impor akan selalu memantik kontroversi. Impor juga selalu menimbulkan resistensi. Apalagi, Kementerian Pertanian--dengan mengacu pada Angka Ramalan I BPS--yakin, produksi padi tahun ini mencapai lebih 75,55 juta ton gabah kering panen atau naik 6,6 persen dari produksi tahun lalu.
Produksi sebesar itu bukan hanya cukup memenuhi kebutuhan domestik, Indonesia juga akan surplus beras. Angka surplusnya juga besar. Jika benar surplus, mengapa impor beras? Jika benar surplus, di manakah surplus beras itu saat ini?
Tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena ujung-ujungnya mempertanyakan kesahihan data beras. Kalaupun data pro duksi beras benar adanya, antara produksi beras dan penyerapan oleh Bulog merupakan dua hal berbeda. Produksi beras yang baik tidak selalu linier atau diikuti penyerapan beras yang baik pula oleh Bulog. Demikian pula sebaliknya.
Di luar produksi, ada variabel lain yang menentukan besar kecilnya penyerapan beras oleh Bulog, yaitu situasi pasar. Jika harga gabah/beras di pasar di atas HPP, Bulog akan kesulitan mendapatkan gabah/beras. Situasi ini sudah berlangsung beberapa tahun. Masalahnya, pemerintah belum menyedia kan jalan keluar dari situasi sulit ini.
Jalan keluar, sepenuhnya diserahkan ke Bulog. Salah satunya membeli lewat skema komersial. Padahal, skema ini bukan hanya tidak menyediakan jalan keluar, direksi Bulog juga bisa terkena getahnya. Pembelian lewat jalur komersial potensial membuat Bulog merugi. Jika merugi, direksi Bulog akan dinilai tidak perform. Setiap saat, direksi bisa diganti karena dianggap tidak becus.
Salah satu jalan yang tersedia agar bisa keluar dari situasi sulit ini adalah memastikan Bulog hanya mengurus penugasan PSO. Direksi sepenuhnya dibebaskan dari keharusan menyetorkan keuntungan kepada negara yang didapat dari kegiatan komersial. Posisi seperti itu akan membuat direksi bekerja sepenuh hati mengurus penugasan PSO.
Mereka tidak akan memikul beban ganda yang saling menegasikan seperti saat ini, harus untung dan penugasan PSO berjalan baik. Hampir bisa dipastikan, dengan membebaskan direksi dari keharusan untung dan bisa menyetorkan keuntungan pada negara penyerapan beras oleh Bulog akan membaik. Impor benar-benar menjadi jalan terakhir, seperti diatur dalam UU Pangan No 18/2012. Agar tidak terjadi moral hazard, pemerintah harus memastikan Bulog dalam pengawasan ketat. Pemerintah bisa mengganti direksi bila mereka korupsi dan tidak mampu melakukan tugas PSO dengan baik.
Kembali ke pertanyaan awal: Perlukah impor beras saat ini? Jika memang pemerin tah tidak menyediakan instrumen tambahan yang memungkinkan, Bulog bisa menambah pengadaan beras dari dalam negeri, satu-satunya solusi adalah impor.
Kepastian sikap peme rintah ini penting untuk mengirimkan sinyal yang jelas ke pasar; pemerintah memastikan cadangan beras aman. Cadangan ini setiap saat bisa digerakkan bila terjadi kegagalan pasar dalam bentuk harga yang melejit.
Keputusan ini penting untuk memberikan sinyal yang jelas kepada pedagang agar mereka tidak main-main mempermainkan harga beras di pasar dengan cara melakukan spekulasi. Beda lagi bila pemerintah sendiri bingung bersikap dan bahkan tidak satu suara. Ini akan menjadi makanan empuk para spekulan mempermainkan pasar.
Jika itu terjadi, harga dan inflasi akan melejit tinggi. Ujung-ujungnya, warga miskin terganggu akses daya belinya. Bukan tidak mungkin, angka kemiskinan yang sudah naik akan kembali naik jika sinyal pemerintah tak kunjung pasti.
KHUDORI
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat
http://www.rol.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/10/03/nvmx7w1-prokontra-impor-beras
Digelar Operasi Pasar Beras
Sabtu, 3 Oktober 2015
Pemerintah Akan Terus Serap Beras dari Petani
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menggelontorkan beras premium ke lima kota sebanyak 300.000 ton secara bertahap melalui operasi pasar. Langkah operasi pasar beras oleh Perum Bulog mulai Jumat (2/10) itu dilakukan untuk mengendalikan gejolak harga di pasar.
Diharapkan, masyarakat dapat membeli dengan harga lebih murah dan daya beli masyarakat meningkat. Peluncuran operasi pasar (OP) beras oleh Bulog itu dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Beras yang digelontorkan itu dijual pada kisaran harga Rp 8.700 per kilogram (kg) sampai Rp 9.700 per kg. Adapun, lokasi operasi pasar (OP) beras dilakukan di Medan (110 ton), DKI Jakarta (480 ton), Bandung (144 ton), Semarang? (130 ton), dan Surabaya (170 ton). Pada penyaluran hari pertama di lima kota Jumat, Bulog mendistribusikan 1.034 ton beras.
Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti meminta agar beras yang disalurkan itu beras berkualitas.
"Untuk meringankan beban rakyat menghadapi musim paceklik, pemerintah menginstruksikan operasi pasar. Tujuannya, mengendalikan gejolak harga sehingga rakyat dapat membeli beras dengan harga terjangkau," kata Djarot, Jumat, di kawasan Pergudangan Sunter, Bulog Divisi Regional Jakarta.
Melalui sambungan komunikasi jarak jauh, Djarot melarang perwakilan Bulog di Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya menyalurkan beras yang tidak layak. Dalam pembicaraan itu, ia berharap penggelontoran beras itu dapat menurunkan harga beras Rp 300-Rp 500 per kg.
Di Jakarta, selain 60 truk beras, Bulog juga menyalurkan 3 truk daging berisi 6 ton dan 1 truk memuat 8 ton gula pasir. Semua bahan kebutuhan pokok itu disalurkan ke 21 pasar tradisional yang tersebar di seluruh Ibu Kota.
Presiden Joko Widodo ?menyampaikan kegembiraannya bahwa sesuai survei Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani naik mendekati 2 persen. Pada sumber data yang sama, terjadi kenaikan harga beras 2 persen. Berangkat dari kenyataan itu, pemerintah perlu melakukan OP untuk stabilisasi harga.
"Supaya kenaikan itu tidak terus (terjadi) dan bisa dikendalikan pada harga yang wajar, yang terjangkau masyarakat," kata Presiden Joko Widodo.
Peluncuran distribusi beras dalam OP sekaligus dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik bahwa stok beras pemerintah masih ada. Pada kesempatan itu, Presiden melihat stok yang tersimpan di gudang yang dipakai Bulog.
Menurut Presiden, stok beras juga tersimpan di gudang lain di Indonesia. Saat ini, stok beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog masih 1,7 juta ton. Stok ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 6 bulan ke depan.
Meskipun demikian, Presiden mengatakan, pemerintah akan terus menyerap beras petani dan pedagang di daerah yang saat ini masih panen, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada situasi seperti ini, peluang Bulog menambah cadangan stok masih sangat terbuka.
Walaupun El Nino masih melanda sebagian wilayah Indonesia, pemerintah tetap ingin memperkuat cadangan beras. Presiden juga sampaikan pemerintah tetap akan memantau kondisi di lapangan. Hal ini menyangkut langkah kebijakan yang diambil pemerintah agar tepat sasaran.
"Hujannya turun kapan? Jika Oktober sudah turun hujan atau tidak, kita akan memutuskan. Agar petani senang, pedagang senang, dan masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau," kata Jokowi.
Kondisi riil
Secara terpisah, dalam Forum Diskusi Kelompok yang diselenggarakan The Habibie Center, Cides, dan Program Bincang Bincang Agribisnis, di Jakarta, Jumat terungkap bahwa Badan Pusat Statistik perlu independen. Data produksi pangan BPS harus bisa mencerminkan kondisi riil di lapangan dan jangan sampai dipolitisasi. Pemerintah diminta agar berhati-hati mendasarkan kebijakan pangan pada data perkiraan produksi padi oleh BPS.
Dalam diskusi bertema "El-Nino 2015 dan Masa Depan Ketahanan Pangan Indonesia", tampil sebagai pembicara, antara lain, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa, Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati, Dewan Pakar The Habibie Center Indria Samogo, dan Rudi Wahyono dari Cides.
Dwi Andreas mengatakan, gejolak pangan, terutama beras, sedang dan akan terjadi pada 2015. Gejolak pangan terjadi akibat kesalahan pengambilan kebijakan yang didasarkan kesalahan data dan perkiraan produksi padi. Kebijakan pangan nasional tidak didasari kondisi riil di lapangan, di tengah ancaman produksi karena dampak perubahan iklim El-Nino.
Menurut Enny, jika sampai BPS salah menghitung produksi padi, bangsa Indonesia akan menanggung akibatnya. "BPS harus bisa independen, jangan sampai dipolitisasi," katanya. Bisa saja dalam menghitung produksi padi, BPS salah menghitung. Namun, yang utama, BPS harus terbuka.
(NDY/B07/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/151003kompas/#/19/
Pemerintah Akan Terus Serap Beras dari Petani
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menggelontorkan beras premium ke lima kota sebanyak 300.000 ton secara bertahap melalui operasi pasar. Langkah operasi pasar beras oleh Perum Bulog mulai Jumat (2/10) itu dilakukan untuk mengendalikan gejolak harga di pasar.
 |
Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Rini M Soemarno, dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti meninjau persediaan beras premium di salah satu gudang Bulog Divre DKI Jakarta, seusai peluncuran Operasi Pasar Bulog di Pergudangan Bulog Divre DKI Jakarta, Jumat (2/10). Presiden meluncurkan 1.034 ton dari total 300.000 ton beras premium untuk operasi pasar bertahap seharga Rp 8.700-Rp. 9.700 per kilogram di lima kota besar di Indonesia. Operasi pasar itu untuk mengendalikan harga beras.
Beras yang digelontorkan itu dijual pada kisaran harga Rp 8.700 per kilogram (kg) sampai Rp 9.700 per kg. Adapun, lokasi operasi pasar (OP) beras dilakukan di Medan (110 ton), DKI Jakarta (480 ton), Bandung (144 ton), Semarang? (130 ton), dan Surabaya (170 ton). Pada penyaluran hari pertama di lima kota Jumat, Bulog mendistribusikan 1.034 ton beras.
Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti meminta agar beras yang disalurkan itu beras berkualitas.
"Untuk meringankan beban rakyat menghadapi musim paceklik, pemerintah menginstruksikan operasi pasar. Tujuannya, mengendalikan gejolak harga sehingga rakyat dapat membeli beras dengan harga terjangkau," kata Djarot, Jumat, di kawasan Pergudangan Sunter, Bulog Divisi Regional Jakarta.
Melalui sambungan komunikasi jarak jauh, Djarot melarang perwakilan Bulog di Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya menyalurkan beras yang tidak layak. Dalam pembicaraan itu, ia berharap penggelontoran beras itu dapat menurunkan harga beras Rp 300-Rp 500 per kg.
Di Jakarta, selain 60 truk beras, Bulog juga menyalurkan 3 truk daging berisi 6 ton dan 1 truk memuat 8 ton gula pasir. Semua bahan kebutuhan pokok itu disalurkan ke 21 pasar tradisional yang tersebar di seluruh Ibu Kota.
Presiden Joko Widodo ?menyampaikan kegembiraannya bahwa sesuai survei Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani naik mendekati 2 persen. Pada sumber data yang sama, terjadi kenaikan harga beras 2 persen. Berangkat dari kenyataan itu, pemerintah perlu melakukan OP untuk stabilisasi harga.
"Supaya kenaikan itu tidak terus (terjadi) dan bisa dikendalikan pada harga yang wajar, yang terjangkau masyarakat," kata Presiden Joko Widodo.
Peluncuran distribusi beras dalam OP sekaligus dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik bahwa stok beras pemerintah masih ada. Pada kesempatan itu, Presiden melihat stok yang tersimpan di gudang yang dipakai Bulog.
Menurut Presiden, stok beras juga tersimpan di gudang lain di Indonesia. Saat ini, stok beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog masih 1,7 juta ton. Stok ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 6 bulan ke depan.
Meskipun demikian, Presiden mengatakan, pemerintah akan terus menyerap beras petani dan pedagang di daerah yang saat ini masih panen, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada situasi seperti ini, peluang Bulog menambah cadangan stok masih sangat terbuka.
Walaupun El Nino masih melanda sebagian wilayah Indonesia, pemerintah tetap ingin memperkuat cadangan beras. Presiden juga sampaikan pemerintah tetap akan memantau kondisi di lapangan. Hal ini menyangkut langkah kebijakan yang diambil pemerintah agar tepat sasaran.
"Hujannya turun kapan? Jika Oktober sudah turun hujan atau tidak, kita akan memutuskan. Agar petani senang, pedagang senang, dan masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau," kata Jokowi.
Kondisi riil
Secara terpisah, dalam Forum Diskusi Kelompok yang diselenggarakan The Habibie Center, Cides, dan Program Bincang Bincang Agribisnis, di Jakarta, Jumat terungkap bahwa Badan Pusat Statistik perlu independen. Data produksi pangan BPS harus bisa mencerminkan kondisi riil di lapangan dan jangan sampai dipolitisasi. Pemerintah diminta agar berhati-hati mendasarkan kebijakan pangan pada data perkiraan produksi padi oleh BPS.
Dalam diskusi bertema "El-Nino 2015 dan Masa Depan Ketahanan Pangan Indonesia", tampil sebagai pembicara, antara lain, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa, Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati, Dewan Pakar The Habibie Center Indria Samogo, dan Rudi Wahyono dari Cides.
Dwi Andreas mengatakan, gejolak pangan, terutama beras, sedang dan akan terjadi pada 2015. Gejolak pangan terjadi akibat kesalahan pengambilan kebijakan yang didasarkan kesalahan data dan perkiraan produksi padi. Kebijakan pangan nasional tidak didasari kondisi riil di lapangan, di tengah ancaman produksi karena dampak perubahan iklim El-Nino.
Menurut Enny, jika sampai BPS salah menghitung produksi padi, bangsa Indonesia akan menanggung akibatnya. "BPS harus bisa independen, jangan sampai dipolitisasi," katanya. Bisa saja dalam menghitung produksi padi, BPS salah menghitung. Namun, yang utama, BPS harus terbuka.
(NDY/B07/MAS)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/151003kompas/#/19/
Ketika Data Meragukan
Sabtu, 3 Oktober 2015
Isu beras masuk titik krusial: impor atau tidak impor. Cukup atau tidak cukup. Pro dan kontra soal impor dan tidak impor beras kini bukan lagi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog, melainkan juga antara Presiden dan Wakil Presiden.
Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah memimpin rapat terbatas di kediamannya pada 21 September 2015 menyatakan perlunya pemerintah mengambil opsi mengimpor beras. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan.
Opsi impor perlu karena pemerintah tak mau mengorbankan masyarakat, dengan membuat kebijakan berdasarkan prediksi produksi yang bisa salah. Stok beras Bulog yang hanya 1,7 juta ton dinilai tidak cukup untuk stabilisasi harga dan raskin.
Pandangan perlunya impor berkaca dari data riil harga beras yang cenderung tinggi dibandingkan tingkat harga tahun lalu. Juga dari disparitas harga beras kualitas medium di pasar dengan harga pembelian pemerintah yang cukup tinggi, serta pertimbangan ancaman El Nino dan pertambahan jumlah orang miskin 860.000 orang pada September 2014-Maret 2015.
Presiden Joko Widodo, seusai panen padi varietas IPB-3S di Karawang, Jawa Barat, menyatakan, pemerintah saat ini belum memutuskan impor beras. Perlu dilakukan kalkulasi cermat terkait ketersediaan beras dan dampak El Nino.
Presiden menekankan stok beras 1,7 juta ton di Bulog akan bertambah 200.000-300.000 ton pada panen Oktober-November 2015. Jadi, ketersediaan beras dinilai akan cukup.
Polemik impor atau tidak impor beras seharusnya tidak perlu terjadi jika data neraca kebutuhan dan ketersediaan beras nasional akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya tidak demikian. Lihat saja data neraca beras dalam sepuluh tahun terakhir.
Dari data produksi padi, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2004 produksi padi nasional 54,09 juta ton gabah kering giling (GKG) setara 30,41 juta ton beras. Dengan konsumsi beras per kapita 139,15 kilogram per tahun, total konsumsi beras nasional 30,32 juta ton. Dengan begitu, pada akhir 2004 ada surplus beras 90.652 ton.
Tahun 2010, produksi padi nasional naik menjadi 66,47 juta ton, setara 37,37 juta ton beras. Dengan konsumsi beras per kapita yang hanya 130,85 kilogram per tahun (mengacu perencanaan), total kebutuhan beras nasional 31,21 juta ton.
Pada periode 2004-2010 produksi beras terus naik, sementara konsumsi ditargetkan menurun. Akumulasi surplus produksi terhadap konsumsi selama 2004-2010 menghasilkan total surplus beras di akhir 2010 sebesar 15,76 juta ton.
Perhitungan sama berlaku untuk tahun 2014. Dengan produksi padi 70,83 juta ton GKG setara 39,82 juta ton beras, dengan konsumsi beras per kapita yang hanya 125,6 kilogram per tahun (mengacu perencanaan), akumulasi surplus produksi beras 2014 mencapai 45,41 juta ton. Surplus terus naik, tetapi ke mana surplus beras tadi berada?
Melihat realitas tersebut, sudah saatnya pencatatan data di negeri ini perlu dibenahi. BPS bisa mengatakan bahwa pihaknya hanya kebagian menghitung produktivitas tanaman padi per hektar, sementara data luas areal panen didapat dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian.
Data luas areal panen dari Kementerian Pertanian itu pun bukan data hasil pengukuran sendiri, melainkan merupakan laporan dari sejumlah daerah. Kendati hanya menghitung produktivitas, BPS mempunyai tanggung jawab moral sebagai lembaga yang menyediakan data atau statistik.
Meski data luas areal panen dari kementerian teknis, data produksi padi/beras nasional dipublikasikan atas nama BPS. BPS perlu mempertanggungjawabkan data itu kepada publik.
Polemik beras, yang merupakan sumber pangan utama bangsa Indonesia, sekaligus mencerminkan buruknya kualitas pengelolaan data di negeri ini.
(HERMAS E PRABOWO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/151003kompas/#/17/
Isu beras masuk titik krusial: impor atau tidak impor. Cukup atau tidak cukup. Pro dan kontra soal impor dan tidak impor beras kini bukan lagi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog, melainkan juga antara Presiden dan Wakil Presiden.
Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah memimpin rapat terbatas di kediamannya pada 21 September 2015 menyatakan perlunya pemerintah mengambil opsi mengimpor beras. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan.
Opsi impor perlu karena pemerintah tak mau mengorbankan masyarakat, dengan membuat kebijakan berdasarkan prediksi produksi yang bisa salah. Stok beras Bulog yang hanya 1,7 juta ton dinilai tidak cukup untuk stabilisasi harga dan raskin.
Pandangan perlunya impor berkaca dari data riil harga beras yang cenderung tinggi dibandingkan tingkat harga tahun lalu. Juga dari disparitas harga beras kualitas medium di pasar dengan harga pembelian pemerintah yang cukup tinggi, serta pertimbangan ancaman El Nino dan pertambahan jumlah orang miskin 860.000 orang pada September 2014-Maret 2015.
Presiden Joko Widodo, seusai panen padi varietas IPB-3S di Karawang, Jawa Barat, menyatakan, pemerintah saat ini belum memutuskan impor beras. Perlu dilakukan kalkulasi cermat terkait ketersediaan beras dan dampak El Nino.
Presiden menekankan stok beras 1,7 juta ton di Bulog akan bertambah 200.000-300.000 ton pada panen Oktober-November 2015. Jadi, ketersediaan beras dinilai akan cukup.
Polemik impor atau tidak impor beras seharusnya tidak perlu terjadi jika data neraca kebutuhan dan ketersediaan beras nasional akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya tidak demikian. Lihat saja data neraca beras dalam sepuluh tahun terakhir.
Dari data produksi padi, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2004 produksi padi nasional 54,09 juta ton gabah kering giling (GKG) setara 30,41 juta ton beras. Dengan konsumsi beras per kapita 139,15 kilogram per tahun, total konsumsi beras nasional 30,32 juta ton. Dengan begitu, pada akhir 2004 ada surplus beras 90.652 ton.
Tahun 2010, produksi padi nasional naik menjadi 66,47 juta ton, setara 37,37 juta ton beras. Dengan konsumsi beras per kapita yang hanya 130,85 kilogram per tahun (mengacu perencanaan), total kebutuhan beras nasional 31,21 juta ton.
Pada periode 2004-2010 produksi beras terus naik, sementara konsumsi ditargetkan menurun. Akumulasi surplus produksi terhadap konsumsi selama 2004-2010 menghasilkan total surplus beras di akhir 2010 sebesar 15,76 juta ton.
Perhitungan sama berlaku untuk tahun 2014. Dengan produksi padi 70,83 juta ton GKG setara 39,82 juta ton beras, dengan konsumsi beras per kapita yang hanya 125,6 kilogram per tahun (mengacu perencanaan), akumulasi surplus produksi beras 2014 mencapai 45,41 juta ton. Surplus terus naik, tetapi ke mana surplus beras tadi berada?
Melihat realitas tersebut, sudah saatnya pencatatan data di negeri ini perlu dibenahi. BPS bisa mengatakan bahwa pihaknya hanya kebagian menghitung produktivitas tanaman padi per hektar, sementara data luas areal panen didapat dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian.
Data luas areal panen dari Kementerian Pertanian itu pun bukan data hasil pengukuran sendiri, melainkan merupakan laporan dari sejumlah daerah. Kendati hanya menghitung produktivitas, BPS mempunyai tanggung jawab moral sebagai lembaga yang menyediakan data atau statistik.
Meski data luas areal panen dari kementerian teknis, data produksi padi/beras nasional dipublikasikan atas nama BPS. BPS perlu mempertanggungjawabkan data itu kepada publik.
Polemik beras, yang merupakan sumber pangan utama bangsa Indonesia, sekaligus mencerminkan buruknya kualitas pengelolaan data di negeri ini.
(HERMAS E PRABOWO)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/151003kompas/#/17/
Soal Impor Beras 1,5 Juta Ton
Sabtu, 3 Oktober 2015
Rencana impor beras 1,5 juta ton yang disampaikan Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Dubai, saat transit dalam perjalanan ke Amerika Serikat (Kompas, 25 September 2015), sebenarnya tidak terlalu mengejutkan.
Para analis dan ekonom pertanian telah memperkirakannya jauh-jauh hari, terutama setelah kualitas data produksi semakin sulit diverifikasi. Dampak dari buruknya akurasi data tentu tidak hanya pada kredibilitas kebijakan, tetapi jauh sampai pada kesejahteraan petani dan masyarakat umum. Tulisan ini menjelaskan tafsir kebijakan rencana impor beras tersebut, setidaknya meliputi akurasi data estimasi produksi, asimetri informasi harga dan struktur pasar beras dalam negeri, serta inkonsistensi kebijakan perberasan secara umum.
Akurasi data
Pertama, data produksi memerlukan kalibrasi dan rekalibrasi, setidaknya dengan data konsumsi. Pada awal Juli 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan secara resmi bahwa angka ramalan pertama produksi padi 2015 mencapai 75,55 juta juta ton gabah kering giling atau mengalami peningkatan 6,65 persen dibandingkan produksi pada 2014 yang mencapai 70,8 juta ton. Angka tersebut setara dengan 41 juta ton beras. Jika angka konsumsi beras 114,12 kilogram (kg) per kapita per tahun, total konsumsi beras untuk 253 juta penduduk sekitar 30 juta ton. Artinya, Indonesia seharusnya telah mencapai target surplus beras lebih dari 10 juta ton, overestimasi yang sulit diverifikasi.
Dengan metodologi estimasi yang sama-sama fragile, tahun 2014 pun Indonesia mengalami surplus 8,8 juta ton, tahun 2013 surplus 9,5 juta ton, dan seterusnya ke belakang. Seandainya surplus beras itu benar adanya, stok beras yang dikuasai Perum Bulog, yang beredar di tengah masyarakat, dan yang dijadikan stok tahun berjalan (carry-over stock) seharusnya amat besar.
Fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah bahwa estimasi data produksi padi, jagung, dan kedelai dilakukan bersama oleh BPS dan Kementerian Pertanian. Angka produksi adalah perkalian data produktivitas (ton/hektar) dengan luas panen (hektar). Data produktivitas adalah aproksimasi sampel lahan petani 2,5 meter x 2,5 meter (ubinan) yang dilakukan petugas lapangan BPS bekerja sama dengan kantor cabang dinas pertanian tanaman pangan atau dengan penyuluh pertanian lapang.
Data luas panen diperoleh bukan dari pengukuran, melainkan dengan metode kira-kira sejauh mata memandang (eye estimate) menggunakan sistem blok pengairan dan lain-lain. Bias data dapat terjadi pada metode ubinan yang tidak bebas dari sampling error dan non-sampling error ataupun pada metode eye estimate yang tidak lepas dari kepentingan politik dan birokrasi. Apalagi sistem pelaporan data dari lapangan akhir-akhir ini telah melibatkan petugas yang tidak memiliki kompetensi khusus melakukan pengukuran variabel produksi pangan.
Solusi yang dapat ditempuh adalah bahwa data produksi perlu dikalibrasi dengan data konsumsi beras yang menunjukkan penurunan secara perlahan, tetapi pasti. Hasil survei sosial ekonomi nasional menunjukkan, konsumsi beras langsung tahun 2014 menurun menjadi 85,04 kg/kapita dari 90,10 kg/kapita pada 2011. Konsumsi beras oleh rumah makan dan industri makanan-minuman menurun menjadi 19,32 kg/kapita pada 2014 dari 20,51 kg/kapita pada 2011.
Ditambah konsumsi beras di hotel, restoran, dan lain-lain, tingkat konsumsi beras pada 2014 tercatat 114,13 kg/kapita, angka yang cukup realistis dibandingkan dengan angka 139,15 kg/kapita yang selama ini digunakan. Langkah rekalibrasi boleh juga dilakukan dengan data hasil audit lahan sawah dan hasil pendataan industri penggilingan padi walau survei tidak dilakukan setiap tahun.
Asimetri informasi harga dan struktur pasar
Kedua, pasar beras di dalam negeri masih diliputi asimetri informasi harga dan struktur pasar yang jauh dari prinsip-prinsip persaingan sempurna. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa harga eceran beras premium di pasar dalam negeri per 25 September masih cukup mahal, Rp 10.280 per kg. Harga itu hampir dua kali lipat dari harga beras internasional untuk kualitas sejenis (Thailand 25 persen broken) yang tercatat 362 dollar AS/ton atau Rp 5.430 per kg atau bahkan kualitas lebih baik (Vietnam 5 persen broken) yang tercatat 340.1 dollar AS per ton atau Rp 5.100 per kg.
Sementara itu, harga jual gabah petani masih cukup "murah", Rp 4.100 per kg, walau lebih mahal dibandingkan harga referensi pembelian pemerintah Rp 3.700 per kg gabah kering panen dengan kadar air 25 persen dan kadar hampa/kotoran 25 persen maksimum. Perbedaan harga yang begitu besar antara harga internasional dan harga dalam negeri serta antara harga tingkat konsumen dan harga tingkat produsen adalah persoalan asimetri informasi yang perlu mendapat perhatian memadai.
Pada saat musim paceklik atau pada saat petani sedang menjadi konsumen beras, harga eceran beras di dalam negeri terlalu mahal sehingga sulit dijangkau oleh petani, terutama mereka yang berada pada kelompok miskin. Pemerintah merasa perlu untuk membantu kelompok prasejahtera melalui paket kebijakan ekonomi tanggal 9 September 2015 untuk menambah penyaluran beras untuk keluarga prasejahtera (sekarang bernama rastra, perubahan dari raskin) sampai bulan ke-13 dan ke-14. Jumlah stok beras yang dikuasai Bulog saat ini 1,5 juta ton-1,7 juta ton, jumlah yang tidak terlalu aman jika untuk mengantisipasi lonjakan harga eceran beras pada November, Desember dan Januari 2016 karena dampak kekeringan El Nino. Indeks El Nino yang saat ini telah mencapai 1,8 derajat celsius (kategori moderat) masih mungkin naik jika sampai akhir Oktober belum turun hujan secara normal.
Solusi yang dapat ditempuh adalah mempertegas penugasan negara kepada Perum Bulog untuk melakukan pengadaan gabah dan beras dalam negeri, tidak secara ad hoc, tetapi lebih permanen. Kewajiban pelayanan publik (PSO) bagi Bulog tidak hanya sebatas penambahan anggaran untuk rastra, tetapi juga pada fleksibilitas pembelian gabah petani.
Bulog tidak boleh kalah gesit dari para tengkulak yang telah menjalankan fungsi door to door mencari gabah petani sampai ke pelosok, terkadang menunggu di pinggir pematang sawah. Pemerintah juga perlu lebih tegas untuk segera mendirikan kelembagaan Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat Pasal 126-129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Inkonsistensi kebijakan
Ketiga, rencana impor beras 1,5 juta ton dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar pada akhir tahun ini adalah satu lagi bukti inkonsistensi kebijakan perberasan nasional. Apa pun alasannya, kredibilitas kebijakan pemerintah telah dipertaruhkan walaupun anggaran Kementerian Pertanian pada 2015 telah ditambah dua kali lipat menjadi Rp 32,7 triliun.
Tambahan anggaran sebanyak itu untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier 1,1 juta hektar lahan (Rp 1,32 triliun), pengadaan benih untuk 12.000 hektar lahan tebu (Rp 1,18 triliun), bantuan pupuk untuk 3,6 juta hektar padi dan jagung (Rp 2,33 triliun), dan lain-lain. Rehabilitasi jaringan irigasi serta pencetakan sawah baru dan ekspansi areal panen di luar Jawa seharusnya mendapat prioritas apabila aspek resiliensi, mitigasi risiko, dan pemerataan pembangunan dijadikan pertimbangan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada keadaan normal, tambahan anggaran untuk investasi di infrastruktur dan proyek fisik lain baru akan memperlihatkan hasil pada tahun ketiga.
Rencana impor beras perlu dilihat sebagai alternatif terakhir dan bukan sebagai rutinitas kebijakan, apalagi sampai terjadi adiksi. Fenomena ketergantungan impor kedelai seharusnya dijadikan pelajaran amat berharga bahwa suatu sistem produksi yang mapan pun dapat roboh dan rusak hanya karena godaan harga murah kedelai impor dari Amerika Serikat. Kesejahteraan petani Indonesia dan masyarakat umum tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pasar pangan global, apalagi pasar yang terdistorsi.
BUSTANUL ARIFIN
Guru Besar Universitas Lampung; Ekonom Senior Indef; Ketua Forum Masyarakat Statistik
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/151003kompas/#/7/
Rencana impor beras 1,5 juta ton yang disampaikan Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Dubai, saat transit dalam perjalanan ke Amerika Serikat (Kompas, 25 September 2015), sebenarnya tidak terlalu mengejutkan.
Para analis dan ekonom pertanian telah memperkirakannya jauh-jauh hari, terutama setelah kualitas data produksi semakin sulit diverifikasi. Dampak dari buruknya akurasi data tentu tidak hanya pada kredibilitas kebijakan, tetapi jauh sampai pada kesejahteraan petani dan masyarakat umum. Tulisan ini menjelaskan tafsir kebijakan rencana impor beras tersebut, setidaknya meliputi akurasi data estimasi produksi, asimetri informasi harga dan struktur pasar beras dalam negeri, serta inkonsistensi kebijakan perberasan secara umum.
Akurasi data
Pertama, data produksi memerlukan kalibrasi dan rekalibrasi, setidaknya dengan data konsumsi. Pada awal Juli 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan secara resmi bahwa angka ramalan pertama produksi padi 2015 mencapai 75,55 juta juta ton gabah kering giling atau mengalami peningkatan 6,65 persen dibandingkan produksi pada 2014 yang mencapai 70,8 juta ton. Angka tersebut setara dengan 41 juta ton beras. Jika angka konsumsi beras 114,12 kilogram (kg) per kapita per tahun, total konsumsi beras untuk 253 juta penduduk sekitar 30 juta ton. Artinya, Indonesia seharusnya telah mencapai target surplus beras lebih dari 10 juta ton, overestimasi yang sulit diverifikasi.
Dengan metodologi estimasi yang sama-sama fragile, tahun 2014 pun Indonesia mengalami surplus 8,8 juta ton, tahun 2013 surplus 9,5 juta ton, dan seterusnya ke belakang. Seandainya surplus beras itu benar adanya, stok beras yang dikuasai Perum Bulog, yang beredar di tengah masyarakat, dan yang dijadikan stok tahun berjalan (carry-over stock) seharusnya amat besar.
Fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah bahwa estimasi data produksi padi, jagung, dan kedelai dilakukan bersama oleh BPS dan Kementerian Pertanian. Angka produksi adalah perkalian data produktivitas (ton/hektar) dengan luas panen (hektar). Data produktivitas adalah aproksimasi sampel lahan petani 2,5 meter x 2,5 meter (ubinan) yang dilakukan petugas lapangan BPS bekerja sama dengan kantor cabang dinas pertanian tanaman pangan atau dengan penyuluh pertanian lapang.
Data luas panen diperoleh bukan dari pengukuran, melainkan dengan metode kira-kira sejauh mata memandang (eye estimate) menggunakan sistem blok pengairan dan lain-lain. Bias data dapat terjadi pada metode ubinan yang tidak bebas dari sampling error dan non-sampling error ataupun pada metode eye estimate yang tidak lepas dari kepentingan politik dan birokrasi. Apalagi sistem pelaporan data dari lapangan akhir-akhir ini telah melibatkan petugas yang tidak memiliki kompetensi khusus melakukan pengukuran variabel produksi pangan.
Solusi yang dapat ditempuh adalah bahwa data produksi perlu dikalibrasi dengan data konsumsi beras yang menunjukkan penurunan secara perlahan, tetapi pasti. Hasil survei sosial ekonomi nasional menunjukkan, konsumsi beras langsung tahun 2014 menurun menjadi 85,04 kg/kapita dari 90,10 kg/kapita pada 2011. Konsumsi beras oleh rumah makan dan industri makanan-minuman menurun menjadi 19,32 kg/kapita pada 2014 dari 20,51 kg/kapita pada 2011.
Ditambah konsumsi beras di hotel, restoran, dan lain-lain, tingkat konsumsi beras pada 2014 tercatat 114,13 kg/kapita, angka yang cukup realistis dibandingkan dengan angka 139,15 kg/kapita yang selama ini digunakan. Langkah rekalibrasi boleh juga dilakukan dengan data hasil audit lahan sawah dan hasil pendataan industri penggilingan padi walau survei tidak dilakukan setiap tahun.
Asimetri informasi harga dan struktur pasar
Kedua, pasar beras di dalam negeri masih diliputi asimetri informasi harga dan struktur pasar yang jauh dari prinsip-prinsip persaingan sempurna. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa harga eceran beras premium di pasar dalam negeri per 25 September masih cukup mahal, Rp 10.280 per kg. Harga itu hampir dua kali lipat dari harga beras internasional untuk kualitas sejenis (Thailand 25 persen broken) yang tercatat 362 dollar AS/ton atau Rp 5.430 per kg atau bahkan kualitas lebih baik (Vietnam 5 persen broken) yang tercatat 340.1 dollar AS per ton atau Rp 5.100 per kg.
Sementara itu, harga jual gabah petani masih cukup "murah", Rp 4.100 per kg, walau lebih mahal dibandingkan harga referensi pembelian pemerintah Rp 3.700 per kg gabah kering panen dengan kadar air 25 persen dan kadar hampa/kotoran 25 persen maksimum. Perbedaan harga yang begitu besar antara harga internasional dan harga dalam negeri serta antara harga tingkat konsumen dan harga tingkat produsen adalah persoalan asimetri informasi yang perlu mendapat perhatian memadai.
Pada saat musim paceklik atau pada saat petani sedang menjadi konsumen beras, harga eceran beras di dalam negeri terlalu mahal sehingga sulit dijangkau oleh petani, terutama mereka yang berada pada kelompok miskin. Pemerintah merasa perlu untuk membantu kelompok prasejahtera melalui paket kebijakan ekonomi tanggal 9 September 2015 untuk menambah penyaluran beras untuk keluarga prasejahtera (sekarang bernama rastra, perubahan dari raskin) sampai bulan ke-13 dan ke-14. Jumlah stok beras yang dikuasai Bulog saat ini 1,5 juta ton-1,7 juta ton, jumlah yang tidak terlalu aman jika untuk mengantisipasi lonjakan harga eceran beras pada November, Desember dan Januari 2016 karena dampak kekeringan El Nino. Indeks El Nino yang saat ini telah mencapai 1,8 derajat celsius (kategori moderat) masih mungkin naik jika sampai akhir Oktober belum turun hujan secara normal.
Solusi yang dapat ditempuh adalah mempertegas penugasan negara kepada Perum Bulog untuk melakukan pengadaan gabah dan beras dalam negeri, tidak secara ad hoc, tetapi lebih permanen. Kewajiban pelayanan publik (PSO) bagi Bulog tidak hanya sebatas penambahan anggaran untuk rastra, tetapi juga pada fleksibilitas pembelian gabah petani.
Bulog tidak boleh kalah gesit dari para tengkulak yang telah menjalankan fungsi door to door mencari gabah petani sampai ke pelosok, terkadang menunggu di pinggir pematang sawah. Pemerintah juga perlu lebih tegas untuk segera mendirikan kelembagaan Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat Pasal 126-129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Inkonsistensi kebijakan
Ketiga, rencana impor beras 1,5 juta ton dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar pada akhir tahun ini adalah satu lagi bukti inkonsistensi kebijakan perberasan nasional. Apa pun alasannya, kredibilitas kebijakan pemerintah telah dipertaruhkan walaupun anggaran Kementerian Pertanian pada 2015 telah ditambah dua kali lipat menjadi Rp 32,7 triliun.
Tambahan anggaran sebanyak itu untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier 1,1 juta hektar lahan (Rp 1,32 triliun), pengadaan benih untuk 12.000 hektar lahan tebu (Rp 1,18 triliun), bantuan pupuk untuk 3,6 juta hektar padi dan jagung (Rp 2,33 triliun), dan lain-lain. Rehabilitasi jaringan irigasi serta pencetakan sawah baru dan ekspansi areal panen di luar Jawa seharusnya mendapat prioritas apabila aspek resiliensi, mitigasi risiko, dan pemerataan pembangunan dijadikan pertimbangan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada keadaan normal, tambahan anggaran untuk investasi di infrastruktur dan proyek fisik lain baru akan memperlihatkan hasil pada tahun ketiga.
Rencana impor beras perlu dilihat sebagai alternatif terakhir dan bukan sebagai rutinitas kebijakan, apalagi sampai terjadi adiksi. Fenomena ketergantungan impor kedelai seharusnya dijadikan pelajaran amat berharga bahwa suatu sistem produksi yang mapan pun dapat roboh dan rusak hanya karena godaan harga murah kedelai impor dari Amerika Serikat. Kesejahteraan petani Indonesia dan masyarakat umum tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pasar pangan global, apalagi pasar yang terdistorsi.
BUSTANUL ARIFIN
Guru Besar Universitas Lampung; Ekonom Senior Indef; Ketua Forum Masyarakat Statistik
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/151003kompas/#/7/
Jumat, 02 Oktober 2015
Para Kepala Bulog Daerah Lapor ke Jokowi Soal Harga Beras Hingga Rasta
Jumat, 2 Oktober 2015
Jakarta -Perum Bulog hari ini menggelar operasi pasar beras secara serentak di beberapa daerah. Selain itu Bulog juga akan menyalurkan beras untuk keluarga sejahtera (rasta atau raskin) ke-13 dan ke-14 ke masyarakat.
Acara seremoni operasi pasar dipusatkan di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Sebelum meresmikan dimulainya operasi pasar, Jokowi melakukan video conference dengan kepala divisi regional (divre) Bulog di Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menjadi moderator dalam video conference tersebut. Djarot menanyakan satu persatu kondisi terkini harga beras hingga stok beras Bulog di daerah.
"Untuk Medan, bisa kami laporkan kalau September kemarin harga beras deflasi, sekarang kita akan memastikan harga beras tetap stabil. Apalagi sekarang dengan ada Rasta ke-13 dan ke-14 kita bisa menahan harga supaya tidak terlalu tinggi jelang akhir tahun," kata Kepala Divre Sumut, Fasika Khaerul Zaman.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jawa Tengah, Usep Karyana melaporkan, pihaknya akan berusaha keras untuk menurunkan harga beras dengan operasi pasar yang mulai hari ini dilakukan.
"Kami juga akan menyalurkan Rasta ke-13 dan ke-14, target kami, dapat menurunkan harga beras sampai Rp 500/kg," kata Usep.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko yang hadir dalam video conference menambahkan, terkait pembagian Rasta ke-13 dan ke-14 masyarakat miskin harus membayar Rp 24.000 untuk 15 kg beras rasta untuk sebuan, bila dibagikan double untuk bulan 13 dan 14, artinya masyarakat miskin harus mengeluarkan Rp 48.000 rasta untuk tambahan 2 bulan.
"Bagi orang mampu uang segitu nggak masalah, tapi kalau keluarga miskin nggak punya duit, makanya kami meminta bisa ditombokin dulu dengan dana desa, nanti masyarakat miskin ganti bayar utangnya dengan bekerja membangun infrastruktur desa," ucap Heru.
Sedangkan untuk Wilayah Surabaya dan sekitarnya, Kepala Divre Jatim Witono mengatakan, pihaknya siap untuk menurunkan harga beras Rp 250-350/kg melalui operasi pasar beras.
"Kami kirim 17 truk beras di operasi pasar," kata Witono.
Sedangkan wilayah Jawa Barat, Kepala Bulog Divre Jawa Barat Alip Affandi mengatakan, dalam operasi pasar ini pihaknya menargetkan dapat menurunkan harga beras Rp 200-300/kg.
Di acara tersebut, Dirut Bulog Djarot menegaskan kepada perwakilan Bulog di daerah, jangan ada satu kantong beras Rasta yang diberikan ke masyrakat dalam kondisi tidak layak.
"Ingat, jangan ada satu kantong pun beras Rasta termasuk dalam operasi beras kondisinya jelek. Dalam 1 x 24 jam kalau ada beras yang rusak harus diganti dengan beras yang layak. Jangan sampai ada kelepasan satu kantong pun. Pembicaraan ini kita didengar Presiden Jokowi, jangan sampai ada masalah yang tiba-tiba muncul di daerah. Jangan sampai ada dusta di antara kita," tutup Djarot.
Usai video conference, Jokowi, Rini dan rombongan meninjau gudang beras Bulog di Kelapa Gading. Usai meninjau sekitar 5-7 menit, Jokowi meresmikan dimulainya operasi pasar dengan memecahkan kendi ke truk operasi beras.
(rrd/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/10/02/105854/3033859/4/para-kepala-bulog-daerah-lapor-ke-jokowi-soal-harga-beras-hingga-rasta
Jakarta -Perum Bulog hari ini menggelar operasi pasar beras secara serentak di beberapa daerah. Selain itu Bulog juga akan menyalurkan beras untuk keluarga sejahtera (rasta atau raskin) ke-13 dan ke-14 ke masyarakat.
Acara seremoni operasi pasar dipusatkan di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Sebelum meresmikan dimulainya operasi pasar, Jokowi melakukan video conference dengan kepala divisi regional (divre) Bulog di Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menjadi moderator dalam video conference tersebut. Djarot menanyakan satu persatu kondisi terkini harga beras hingga stok beras Bulog di daerah.
"Untuk Medan, bisa kami laporkan kalau September kemarin harga beras deflasi, sekarang kita akan memastikan harga beras tetap stabil. Apalagi sekarang dengan ada Rasta ke-13 dan ke-14 kita bisa menahan harga supaya tidak terlalu tinggi jelang akhir tahun," kata Kepala Divre Sumut, Fasika Khaerul Zaman.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jawa Tengah, Usep Karyana melaporkan, pihaknya akan berusaha keras untuk menurunkan harga beras dengan operasi pasar yang mulai hari ini dilakukan.
"Kami juga akan menyalurkan Rasta ke-13 dan ke-14, target kami, dapat menurunkan harga beras sampai Rp 500/kg," kata Usep.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko yang hadir dalam video conference menambahkan, terkait pembagian Rasta ke-13 dan ke-14 masyarakat miskin harus membayar Rp 24.000 untuk 15 kg beras rasta untuk sebuan, bila dibagikan double untuk bulan 13 dan 14, artinya masyarakat miskin harus mengeluarkan Rp 48.000 rasta untuk tambahan 2 bulan.
"Bagi orang mampu uang segitu nggak masalah, tapi kalau keluarga miskin nggak punya duit, makanya kami meminta bisa ditombokin dulu dengan dana desa, nanti masyarakat miskin ganti bayar utangnya dengan bekerja membangun infrastruktur desa," ucap Heru.
Sedangkan untuk Wilayah Surabaya dan sekitarnya, Kepala Divre Jatim Witono mengatakan, pihaknya siap untuk menurunkan harga beras Rp 250-350/kg melalui operasi pasar beras.
"Kami kirim 17 truk beras di operasi pasar," kata Witono.
Sedangkan wilayah Jawa Barat, Kepala Bulog Divre Jawa Barat Alip Affandi mengatakan, dalam operasi pasar ini pihaknya menargetkan dapat menurunkan harga beras Rp 200-300/kg.
Di acara tersebut, Dirut Bulog Djarot menegaskan kepada perwakilan Bulog di daerah, jangan ada satu kantong beras Rasta yang diberikan ke masyrakat dalam kondisi tidak layak.
"Ingat, jangan ada satu kantong pun beras Rasta termasuk dalam operasi beras kondisinya jelek. Dalam 1 x 24 jam kalau ada beras yang rusak harus diganti dengan beras yang layak. Jangan sampai ada kelepasan satu kantong pun. Pembicaraan ini kita didengar Presiden Jokowi, jangan sampai ada masalah yang tiba-tiba muncul di daerah. Jangan sampai ada dusta di antara kita," tutup Djarot.
Usai video conference, Jokowi, Rini dan rombongan meninjau gudang beras Bulog di Kelapa Gading. Usai meninjau sekitar 5-7 menit, Jokowi meresmikan dimulainya operasi pasar dengan memecahkan kendi ke truk operasi beras.
(rrd/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/10/02/105854/3033859/4/para-kepala-bulog-daerah-lapor-ke-jokowi-soal-harga-beras-hingga-rasta
Langganan:
Postingan (Atom)