Jumat, 02 Januari 2015

Bulog Dapat Tugas Baru Amankan 7 Komoditas

Jumat, 02 Januari 2015

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, atas persetujuan dan keputusan dari Presiden Jokowi menetapkan direktur utama baru Bulog. Jokowi memantapkan hatinya untuk memilih mantan pejabat Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat.

Dia dinilai sebagai salah satu putra terbaik Indonesia yang mampu memimpin perusahaan Bulog menjadi perusahaan yang sehat. Selain itu, dia dianggap mampu mengayomi masyarakat, khususnya untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok.

Saat ini Bulog diberikan beban kerja baru oleh pemerintah untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan masyarakat terhadap 7 komoditas unggulan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Rini memerintahkan kepada direktur Bulog tersebut untuk dapat menjamin ketersediaannya di masyarakat.

Namun, yang menjadi komoditas unggalan yang harus dijaga stabilitas harga dan pasokannya adalah beras dan kedelai. Dua komoditas ini menjadi fokus utama dan pertama oleh dirut Bulog ke depannya. Rini menyatakan bahwa untuk membantu kinerja dirut Bulog baru tersebut, pihaknya telah mengusulkan kepada presiden untuk segera menambah direksi minimal 5 dan maksimal 7 orang.

“Direksi Bulog tantangannya banyak sekali, jadi perlu ada penambahan personel. Sebab, ke depan Bulog bukan hanya sebagai penyangga harga gabah petani tetapi juga sebagai stabilisator harga pangan di masyarakat. Program ke depannya adalah bagaimana untuk dapat membeli apa-apa dari petani dengan harga yang wajar sehingga petani dapat lebih sejahtera. Ada 7 komoditas yang menjadi perhatian khusus. Namun ada dua yang paling utama, yaitu beras dan kedelai,” ujar Rini saat ditemui di kantornya, Kamis (1/1).

Rini meminta kepada dirut baru Bulog untuk bertanggung jawab terhadap harga 7 komoditas tersebut. Sementara untuk memenuhi kebutuhan domestik, apabila memang produksi di dalam negeri tidak mencukupi diperbolehkan melakukan impor. Namun Rini menegaskan untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri terlebih dahulu untuk menuju swasembada pangan. Untuk komoditas yang mudah busuk dari 7 jenis tersebut, lanjut Rini, diharapkan dapat diproduksi dengan bentuk turunannya agar petani dan konsumen tidak merasa dirugikan.

”Pesan saya agar dirut Bulog mengecek di gudang-gudang yang dimiliki untuk melihat kondisi sebenarnya, agar dapat memperkirakan dari gudang tersebut bisa menampung hasil dari petani atau tidak. Kalau nanti ternyata tidak bisa menampung, kita harapkan dapat menggunakan gudang-gudang milik lembaga lainnya untuk menampung produk produk pertanian,” tambah Rini.

Dalam menjalankan unit usaha dan pelayanannya, Bulog dilarang menargetkan profit. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan Bulog ini, lanjut Rini, hanya boleh digunakan untuk program pengembangan ke depan dan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan Bulog.

Untuk menjadi pelayan bagi masyarakat sekaligus stabilisator harga pangan di pasaran, manajemen Bulog dituntut untuk melakukan langkah revolusioner. Tujuannya agar kesalahan-kesalahan manajerial Bulog pada periode sebelumnya dapat ditangani dengan baik.

“Bulog nggak ada target profit tertentu. Maka di situlah kepandaian dari manajemen untuk menjaga stabilitas perusahaan dan juga keuntungan yang wajar untuk keberlangsungan program Bulog. Keuntungan hanya untuk membayar gaji karyawan dan untuk program pengembangan ke depan. Tidak boleh lebih dari itu,” ujar Rini.

Terkait dengan permasalahan pembagian beras miskin (raskin) yang selama ini dilakukan pemerintah, pada era Jokowi, sistem pembagian raskin diubah. Caranya dengan memberikan subsidi langsung dalam bentuk cash money kepada penerima manfaat. Data penerima subsidi ini didasarkan pada data KKS yang ditangani langsung oleh Kementerian Sosial.

Sementara itu, Dirut Bulog Lenny Sugihat menyatakan, sementara ini dirinya akan mempelajari secara bertahap terhadap permasalahan-permasalahan di tubuh perusahaan agar dapat dipikirkan jalan keluar yang terbaik. Dia mengaku masih perlu koordinasi dengan Menteri BUMN terkait prioritas kerjanya. Hal ini sekaligus untuk menunggu pengumuman akhir jumlah direksi Bulog yang disetujui oleh presiden berapa. Namun Lenny menyatakan bahwa mengamankan dua komoditas unggulan berupa beras dan kedelai menjadi prioritas yang dia pikirkan sebelumnya.

“Nanti kita akan lihat dulu tentunya akan ada skala prioritas untuk merombak sistem di Bulog agar dapat sesuai dengan harapan pemerintah. Kita akan lakukan efisiensi operasional dan tata niaga supaya betul-betul menjamin ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat. Target pemerintah 7 komoditi tadi yang utama adalah beras dan kedelai yang konsumsinya lebih dari 80%. Komoditi berikutnya akan kita pikirkan untuk menstabilkan harga,” ujar Lenny.

Lenny tidak menampik bahwa program swasembada yang dicanangkan pemerintah adalah hal yang pokok yang harus diupayakan untuk tercapai. Namun, lanjut Lenny, apabila produksi domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, nantinya dia akan melakukan impor. Lenny menyatakan, sementara ini dirinya akan melihat dan melakukan penghitungan terhadap kemampuan produksi dan tingkat kebutuhan di dalam negeri.

Soal impor beras tadi itu tidak akan kita lakukan kalau memang produksi dalam negeri mampu mencukupi. Kita optimalkan produksi dalam negeri terlebih dulu. Kalau memang nanti ternyata memang kurang, kita tidak bisa saklek untuk tidak impor, khususnya beras dan kedelai. Tapi kalau nanti ternyata memang cukup, buat apa impor,” tambahnya.

Menanggapi soal usulan jumlah direksi yang akan mendampinginya bekerja, Lenny menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN. Menurutnya apapun keputusan pemerintah baik jumlah maupun siapa yang nanti ditunjuk untuk mendampinginya adalah pasti orang yang tepat. “Kalau soal siapa dan berapa nanti direksi yang mendampingi, saya ngikut saja dari arahan pemerintah.  Kita yakin saja bahwa keputusan itulah pasti yang terbaik,” pungkas Lenny.


Program Raskin 2015 Masih Belum Jelas

Jumat, 02 Januari 2015

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Kelanjutan program beras keluarga miskin (raskin) untuk tahun 2015, masih belum jelas. Humas Bulog Sub Divre IV Banyumas, Priyono menyatakan, sejauh ini pihaknya masih belum mendapatkan informasi apakah program raskin pada 2015 ini masih akan terus berlanjut atau tidak.

Meski demikian, dia menyatakan, bila memang nantinya program raskin tetap akan dilaksanakan, maka pihaknya masih menyimpan beras untuk kebutuhan raskin selama tujuh bulan ke depan. ''Kita masih menungu lebih lanjut kebijakan pemerintah soal kelanjutan program raskin ini. Bila nanti berlanjut, prinsipnya kita siap,'' jelasnya, Jumat (2/1).

Namun bila program raskin ternyata benar-benar berhenti, Priyono menyebutkan, Bulog akan melaksaakan praktek bisnis murni terhadap komoditas beras. Artinya, penyerapan beras petani akan dilakukan lebih selektif terhadap beras dengan kualitas premium. Hal ini karena Bulog tidak lagi mendapatkan subsidi PSO (Publik Service Obligation) dari pemerintah, untuk menyerap beras petani dengan kualitas medium.

''Karena tidak lagi mendapat subsidi, maka penyerapan beras yang kita lakukan kemungkinan akan lebih berorientasi pada praktik bisnis murni. Dengan demikian, kita harus benar-benar selektif untuk melakukan pembelian beras, akan penjualannya kembali juga tidak sampai menimbulkan kerugian bagi Bulog,'' katanya.

Priyono mengakui, selama program raskin dilaksanakan, Bulog memang menerapkan standar kualitas tertentu terhadap beras yang dibeli dari petani. Antara lain dengan mempertimbangan kadar sosoh dan kadar air pada standar tertentu. Namun untuk varietas beras atau padi, Bulog masih menerapkan standar verietas medium yang memang banyak ditanam petani.  ''Namun bila Bulog tak lagi menjalankan program raskin, maka verietas beras yang akan dibeli kemungkinan akan lebih ditekankan pada yang varietas premium,'' katanya.


Petani Minta Raskin tak Dihapuskan

Kamis, 1 Januari 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penghapusan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) diganti dengan pembelian beras dengan elektronik money (e-money) ditentang kalangan petani. Sebab jika dihilangkan, harga gabah akan jatuh bebas karena raskin merupakan instrument penjaga stabilitas harga gabah. Pada akhirnya, jika benar dihapuskan, petani akan merugi.
“Raskin itu menjaga harga gabah  agar tidak jatuh bebas,” kata Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir kepada //Republika// beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, Bulog hanya menyerap kurang lebih delapan persen dari seluruh Produksi Nasional sebanyak 70 juta ton gabah kering giling (GKG). Namun peranannya vital karena pengadaan raskin berasal dari hasil pembelian gabah petani sehingga ia menjaga stabilitas harga gabah.
Dikatakannya, raskin merupakan instrumen harga di petani. Untuk penyelenggaraan program raskin, pemerintah akan membeli beras petani 3 hingga 3,7 juta ton atau senilai kurang lebih 18 Trilyun pada waktu panen raya. Jadilah kemudian, Bulog setiap akhir tahun harus mempunyai stok beras minimal dua juta Ton.
“Bila pemerintah mempunyai stok beras, para spekulan tidak berani mempermainkan harga beras, harga jadi stabil, inflasi tetap terjaga,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, penghapusan raskin akan mengurangi minat petani dalam meningkatkan produksi sehingga akan berdampak tidak baik pada program kedaulatan pangan. Lebih jauh, Indonesia bisa jadi pada akhirnya akan ketergantungan import beras sehingga sudah tidak ada lagi istilah swasembada, kedaulatan maupun ketahanan pangan.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/01/01/nhhdju-petani-minta-raskin-tak-dihapuskan

Ini Tiga Syarat Agar 2015 tak Impor Beras

Kamis, 1 Januari 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menyoal optimisme Badan Urusan Logistik (Bulog) tentang tidak melakukan impor beras di 2015, Plt Direktur Utama Perum Bulog Budi Purwanto menuturkan alasannya. Impor atau tidaknya suatu Negara terhadap komoditas tertentu bergantung pada bagaimana produksi dalam negeri, bagaimana harga dan bagaimana stok yang tersedia.

“Produksi bagus, stok banyak, harga juga tidak terlalu tinggi, jadi kita masih bisa aman,” kata dia kepada ROL pada Selasa (30/12). Produksi padi 2015, kata dia, direncanakan mencapai 73,4 juta ton gabah kering giling atau GKG naik 2,79 juta ton dibandingkan pencapaian tahun 2014 sebesar 70,61 juta ton GKG.

Pada dasarnya, lanjut dia, Bulog mendukung program pemerintah untuk tidak impor sepanjang prediksi yang ada sekarang terpenuhi. Adapun soal hambatan cuaca, diharapkan dapat teratasi agar produksinya tetap bagus. Harga beras pun diharapkan tidak akan naik lagi setelah melakukan operasi pasar khusus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Industri Derivatif Pertanian Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suharyo Husen memprediksi, Indonesia masih akan impor beras di 2015. "Pada dasarnya kita mendukung program pak Presiden, tapi untuk 2015 cuaca masih tidak mendukung untuk swasembada, makanya kita masih akan impor," tuturnya.

Lagi pula, lanjut dia, sebelum memastikan untuk impor atau tidak, terleebih dahulu mesti dibenahi data statistik perberasan agar akurat. Makanya, ia bersama pemerintah tengah merencanakan penyelenggarakan singkronisasi data perberasan Indonesia, agar ke depan program yang dicanangkan sesuai dengan realita. Pemerintah diprediksi masih akan melakukan impor beras di 2015.


http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/30/nhe26q-ini-tiga-syarat-agar-2015-tak-impor-beras

Rini Ingin Fungsi Perum Bulog Kembali seperti Zaman Soeharto

Kamis, 1 Januari 2015

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepemimpinan Presiden Soeharto memang masih melekat dalam diri pejabat pemerintah saat ini. Pasalnya, dengan kepemimpinan presiden kedua RI tersebut, para petani Indonesia dapat hidup lebih sejahtera dibanding sekarang ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengakui hal tersebut. Bahkan ia menginginkan agar fungsi dan peranan Perum Bulog dapat kembali seperti zaman Soeharto tersebut. Hal ini dilakukan agar petani Indonesia mendapat harga yang pantas, sehingga para petani dapat kembali hidup sejahtera dan dapat menambah produksi pertanian Indonesia.

"Ya, fungsinya kita kembalikan seperti zaman Soeharto. Yakni dengan program yang mengarah pada kesejahteraan para petani," ucap Rini, saat ditemui di Gedung BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2014).

Ia menjelaaskan, ke depannya Perum Bulog harus memberikan harga yang pantas dan wajar bagi terhadap produk-produk pertanian. "Kalau menanam dengan cost yang wajar, harus pula mendapatkan pendapatan yang wajar. Kita juga tak menginginkan nantinya harga produk pertanian tidak stabil," ungkap dia.

Rini juga mengatakan, dalam lima tahun ke depan program Perum Bulog harus sejalan dengan program swasembada pangan yang telah dicanangkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Yakni harus ada keseimbangan antarlembaga dan kementerian dalam menyukseskan swasembada pangan dengan memastikan ketersediaan benih, pupuk, irigasi dan waduk.

"Saat bersamaan petani juga mendapatkan pendapatan yang cukup dengan kepercayaan bahwa produksinya bisa dibeli oleh Bulog, sehingga keuntungan itu bisa dinikmati untuk kehidupannya. Harga yang memadai dan Bulog mampu membeli dengan wajar," kata Rini.
AHL

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/12/31/339201/rini-ingin-fungsi-perum-bulog-kembali-seperti-zaman-soeharto


Direksi BUMN Lain Dirampingkan Menteri Rini Kecuali Bulog

Kamis, 1 Januari 2015

FASTNEWS, Jakarta (1/1) - Pasca menunjuk Lenny Sugihat, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengendalian Resiko Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Dirut Bulog baru, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana menambah jajaran direksi Bulog.

Namun hal berbeda terjadi di BUMN lain. Beberapa direksi perusahaan pelat merah telah dipangkas dan dirampingkan jumlahnya oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Seperti PT Pertamina, KAI dan PLN. Tujuannya yakni agar perusahaan BUMN bisa lebih ramping dan efisien. Direksi Pertamina dirampingkan dari semula 9 menjadi 7 orang. Begitu juga Direksi PLN dari 9 direksi menjadi 8 direksi.

Rini akan mengajukan usulan tambahan direksi Bulog kepada Presiden Joko Widodo, dari yang sebelumnya lima menjadi tujuh direksi. Menurut Menteri Rini, penambahan jumlah direksi tersebut mengingat tugas Perum Bulog ke depan yang dirasa semakin besar. Ini terkait program swasembada pangan seperti yang digaungkan Presiden Jokowi. FN-06


Bulog Akan Kembangkan Industri Turunan

Kamis, 1 januari 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Urusan Logistik (Bulog) optimistis mampu mendukung program swasembada pangan serta stabilisasi harga pangan di Tanah Air. Lebih dari itu, kata Dirut Perum Bulog, Budi Purwanto, pihaknya juga akan mengembangkan industri turunan pangan.

Budi menyebut salah satu pengembangan industri dimaksud yakni pengelolaan bahan setengah jadi. Semisal pengeringan kedelai, jagung, cabe kering dan bawang.

Pengembangan industri lainnya yakni industri pemipilan jagung dan industri tahu tempe instan. Di samping itu, lanjut dia, akan pula dikembangkan industri olahan seperti tepung beras, bihun-bihun instan, industri pakan ternak, industri cabe bubuk dan cabe pasta.

Makanya, sejumlah investasi dan inovasi menjadi syarat terwujudnya rencana tersebut. “Bulog terlebih dahulu harus memiliki penyimpanan dengan teknologi modern (clod strage) untuk produk holtikultura,” tuturnya baru-baru ini.

Budi menambahkan, pihaknya juga melakukan pengadaan gabah beras dalam negeri, menjaga harga di tingkat petani dan menjaga kecukupan stok. Bulog, katanya, harus mampu mendukung pilar ketersediaan dengan melaksanakan kebijakan pembelian gabah atau beras dalog dalam negeri dengan ketentuan HPP. Posisi Bulog yakni melaksanakan stabilisasi harga beberapa komoditas di antaranya beras, gula, kedelai, jagung, cabe merah, dan bawang merah.Termasuk menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan oleh pasar.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/01/01/nhi82x-bulog-akan-kembangkan-industri-turunan