Selasa, 2 Desember 2014
JAKARTA-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah melakukan penilaian (assessment) terhadap beberapa perusahaan pelat merah. Di antaranya PT Telkom, PT Pindad, Perum Bulog, PT Semen Indonesia, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura II, dan Perum Navigasi. Assessment dilakukan secara menyeluruh terhadap kinerja perusahaan dan manajemennya. Ada yang memang karena posisi direktur utama di perusahaan itu kosong direksinya sudah memasuki masa pensiun, atau kinerjanya kurang bagus,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno ketika berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, kemarin (1/12). Beberapa BUMN yang disorot karena kinerjanya buruk adalah PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura II, dan Perum Navigasi. Seperti diketahui, saat ini kinerja keuangan Garuda tidak menggembirakan. Maskapai penerbangan pelat merah itu menderita rugi sebesar USD 219, 54 juta sepanjang Januari-September 2014.
'Garuda sebentar lagi akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB),' ujar Rini. Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu sudah dijadwalkan RUPSLB atas usulan pemegang saham minoritas karena performa perusahaan ini kurang baik. Kementerian BUMN pun melakukan assessment terhadap manajemen Garuda. Diperkirakan dalam RUPSLB itu akan dilakukan pergantian direksi. Rini juga menilai kinerja Angkasa Pura II kurang memuaskan. Menurutnya, banvak masalah yang tak terselesaikan di bandara yang dikelola perusahaan ini. Misalnya kesemrawutan yang terjadi di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, panjangnya antrean pesawat yang hendak take-off dan landing, serta banyaknya taksi gelap. Begitu pula dengan kinerja Penim Navigasi yang bertanggung jawab mengurus navigasi penerbangan di seluruh bandara di Tanah Air.
"Kami sedang assess manajemennya, apakah sudah tepat atau perlu perbaikan,” imbuh Rini. Sedangkan assessment terhadap Telkom dan Pindad dilakukan karena direktur utamanya diangkat jadi menteri. Rini mengungkapkan, assessment calon dirut Pindad sudah hampir selesai Artinya, dalam waktu dekat posisi itu akan segera diisi orang baru. Sedangkan posisi dirut Telkom belum diketahui kapan akan diisi. Begitu juga dengan pergantian calon dirut PLN yang penilaian calonnya harus melalui Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh presiden. 'Kita juga masih melakukan assessment terhadap calon dirut PT Semen Indonesia pengganti Pak Dwi yang diangkat jadi dirut Pertamina,” terangnya.
Soal Bulog, lanjut Rini, memang dirut lama sudah memasuki masa pensiun. Pada saat yang sama, Kementerian BUMN sedang melakukan assessment terhadap operasional Bulog secara menyeluruh. 'Pemerintah yang sekarang ingin melihat Bulog itu betul-betul mendukung para petani," jelasnya. Bagaimana keberadaan perusahaan pelat merah sektor pangan ini bisa dioptimalkan untuk menyejahterakan petani. Pemerintah ingin Bulog jadi pembeli akhir dari produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani dalam negeri. Tidak hanya beras. kalau bisa juga jagung, cabai, bawang merah, dan lainnya. "Ini secara menyeluruh programnya sedang dianalisa. Tentunya dengan melakukan analisa itu, kami juga inelihat tipe manajemen seperti apa yang bisa operasikan Bulog,” ucap mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu. (dri)
http://www.starbrainindonesia.com/berita/media/39416/3/sorot-bumn-kinerja-buruk
Rabu, 03 Desember 2014
Bulog Merugi, Sutarto Beberkan Alasannya
Selasa, 2 Desember 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sutarto Alimoeso, mantan Direktur Utama Perum Bulog menjelaskan alasan mengapa beberapa BUMN seperti Bulog merugi. Sehingga membuat setoran deviden BUMN tidak mencapai target.
Salah satunya, adalah karena pemerintah tidak memberikan keuntungan kepada Bulog. Sutarto mencontohkan, PLN mendapatkan keuntungan berupa tarif yang didapat per-kWh listrik yang dikonsumsi. "Bulog tidak mendapat keuntungan semacam itu," jelasnya kepada Republika, Selasa (2/12).
Padahal menurut Sutarto, fungsi Bulog sesungguhnya adalah sebgai penjaga stabilitas harga pangan. Dalam Undang-undang pun, lanjut Sutarto, jelas tertuang bahwa pemerintah harus memberikan keuntungan kepada BUMN. "Namun sampai saya lengser minggu lalu, Bulog pernah diuntungkan," ujarnya.
Selain karena tidak diuntungkan, Sutarto menyebut alasan lain yang membuat BUMN ini merugi. Dia beranggapan bahwa pemerintah tak mau menanggung beberapa biaya operasional yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah.
"Salah satunya adalah biaya penyusutan gudang. Gudang Bulog ada banyak, dan pemerintah tidka mau menanggungnya," lanjutnya. Akibatnya, Sutarto mengaku Bulog harus menanggung biaya penyusutan sebesar Rp. 150 miliar pertahunnya. "Itu belum biaya lainnya lagi. Padahal bila pemerintah mau menanggung, Bulog sangat diuntungkan," ujarnya.
Sutarto juga menambahkan, bahwa PSO (public service obligation) seharusnya dibayarkan pemerintah, bukan oleh BUMN. "Bulog harusnya diberikan margin fee. Kaitannya dengan PSO, karena tidak mendapat margin fee dan terdapat kegiatan yang tidak diperhitungkan sehingga hal tersebut mengurangi pendapatan secara komersial BULOG. BUMN Tidak boleh merugi," lanjutnya.
Sebelumnya, diberitakan penerimaan setoran deviden dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini ternyata tidak mencapai target. Penerimaan deviden tahun 2014 yang tadinya ditargetkan sebesar Rp 40 triliun, ternyata hanya mampu menyetor Rp 36,2 triliun.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/02/nfyaau-bulog-merugi-sutarto-beberkan-alasannya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sutarto Alimoeso, mantan Direktur Utama Perum Bulog menjelaskan alasan mengapa beberapa BUMN seperti Bulog merugi. Sehingga membuat setoran deviden BUMN tidak mencapai target.
Salah satunya, adalah karena pemerintah tidak memberikan keuntungan kepada Bulog. Sutarto mencontohkan, PLN mendapatkan keuntungan berupa tarif yang didapat per-kWh listrik yang dikonsumsi. "Bulog tidak mendapat keuntungan semacam itu," jelasnya kepada Republika, Selasa (2/12).
Padahal menurut Sutarto, fungsi Bulog sesungguhnya adalah sebgai penjaga stabilitas harga pangan. Dalam Undang-undang pun, lanjut Sutarto, jelas tertuang bahwa pemerintah harus memberikan keuntungan kepada BUMN. "Namun sampai saya lengser minggu lalu, Bulog pernah diuntungkan," ujarnya.
Selain karena tidak diuntungkan, Sutarto menyebut alasan lain yang membuat BUMN ini merugi. Dia beranggapan bahwa pemerintah tak mau menanggung beberapa biaya operasional yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah.
"Salah satunya adalah biaya penyusutan gudang. Gudang Bulog ada banyak, dan pemerintah tidka mau menanggungnya," lanjutnya. Akibatnya, Sutarto mengaku Bulog harus menanggung biaya penyusutan sebesar Rp. 150 miliar pertahunnya. "Itu belum biaya lainnya lagi. Padahal bila pemerintah mau menanggung, Bulog sangat diuntungkan," ujarnya.
Sutarto juga menambahkan, bahwa PSO (public service obligation) seharusnya dibayarkan pemerintah, bukan oleh BUMN. "Bulog harusnya diberikan margin fee. Kaitannya dengan PSO, karena tidak mendapat margin fee dan terdapat kegiatan yang tidak diperhitungkan sehingga hal tersebut mengurangi pendapatan secara komersial BULOG. BUMN Tidak boleh merugi," lanjutnya.
Sebelumnya, diberitakan penerimaan setoran deviden dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini ternyata tidak mencapai target. Penerimaan deviden tahun 2014 yang tadinya ditargetkan sebesar Rp 40 triliun, ternyata hanya mampu menyetor Rp 36,2 triliun.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/02/nfyaau-bulog-merugi-sutarto-beberkan-alasannya
Selasa, 02 Desember 2014
Harga Pembelian Pemerintah Kalah Bersaing
Selasa, 2 Desember 2014
BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Sampai akhir November 2014, Bulog Kalteng belum mampu memenuhi target pengadaan beras petani. Dari 14 ribu ton yang dipatok, realisasi hanya 5 ribu ton.
Kondisi ini diakui Kepala Bulog Kalteng Sujono. Penyebabnya, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan masih berada di bawah harga pasar.
"Kami tidak bisa berbuat banyak, karena memang selalu kalah bersaing dengan pembelian di masyarakat petani," kata Sujono, Selasa (2/12/2014).
Berdasarkan Inpres yang mengatur HPP, harga gabah kering giling (GKG) Rp 4.200 di gudang Bulog, gabah kering panen (GKP) Rp 3.300 di petani, dan harga beras Rp 6.600 di gudang Bulog.
Sedangkan di pasaran, GKG ada yang berani membeli Rp 4.500 per kilogram. "Itu pun pembeli langsung yang datang. Tapi ini bagus buat petani karena mereka mendapat harga lebih tinggi," tompal Sujono.
http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/12/02/harga-pembelian-pemerintah-kalah-bersaing
BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Sampai akhir November 2014, Bulog Kalteng belum mampu memenuhi target pengadaan beras petani. Dari 14 ribu ton yang dipatok, realisasi hanya 5 ribu ton.
Kondisi ini diakui Kepala Bulog Kalteng Sujono. Penyebabnya, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan masih berada di bawah harga pasar.
"Kami tidak bisa berbuat banyak, karena memang selalu kalah bersaing dengan pembelian di masyarakat petani," kata Sujono, Selasa (2/12/2014).
Berdasarkan Inpres yang mengatur HPP, harga gabah kering giling (GKG) Rp 4.200 di gudang Bulog, gabah kering panen (GKP) Rp 3.300 di petani, dan harga beras Rp 6.600 di gudang Bulog.
Sedangkan di pasaran, GKG ada yang berani membeli Rp 4.500 per kilogram. "Itu pun pembeli langsung yang datang. Tapi ini bagus buat petani karena mereka mendapat harga lebih tinggi," tompal Sujono.
http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/12/02/harga-pembelian-pemerintah-kalah-bersaing
Pertanian korporasi bisa picu krisis pangan
Senin, 1 Desember 2014
JAKARTA - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis Suroto minta pemerintah segera menyusun paket kebijakan yang komprehensif untuk petani sebagai garda terdepan program kedaulatan dan ketahanan pangan di Tanah Air.
"Pemerintah harus memberikan motivasi kepada petani dengan kebijakan yang komprehensif. Reforma agraria, penciptaan lembaga keuangan pendukung, asuransi pertanian, dan subsidi langsung untuk petani dan nelayan," kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta.
Menurut dia, Indonesia harus mengembalikan kedaulatan dan keadilan pangan sehingga petani dan nelayan sebagai penghasil pangan tidak boleh teralieniasi dari makanan.
Oleh karena itu reformasi besar harus dilakukan dalam kebijakan pangan di Tanah Air. "Reformasi agraria harus jadi kuncinya karena kepemilikan lahan petani kita sudah semakin menyusut. Petani kita hanya mempunyai lahan 0,23 hektare per keluarga. Petani gurem atau mereka yang sudah tidak punya lahan juga mendominasi hingga 73 persen dari seluruh jumlah petani," katanya.
Di sisi lain ada seorang pengusaha bisa menguasai lahan hingga 5 juta hektare atau bahkan melebihi luas negara Korea Selatan.
"Hentikan mitos besar bahwa pertanian skala korporasi atau industri itu akan mampu memberikan makanan pada kita. Faktanya justru pertanian skala rumah tanggalah yang mampu mencegah terjadinya krisis pangan," katanya.
Ia menambahkan penelitian di berbagai negara membuktikan, petani-petani rumah tangga yang berusaha secara kolektiflah yang mampu menanggulangi krisis pangan.
Pihaknya juga memantau dalam beberapa waktu terakhir terjadi alih profesi petani secara perlahan namun pasti di mana dalam satu dekade ini mencapai 5 juta petani yang sebagian besar beralih menjadi buruh serabutan dan tukang ojek.
"Kita harus membuat kebijakan yang memihak pada petani. Kita harus merombak semuanya dan mengembalikan kedaulatanserta keadilan pangan kita," katanya.
Pihaknya mendukung niat pemerintah untuk membentuk bank pertanian yang harus mulai terefleksikan dalam RUU Perbankan yang mengarah pada visi fungsi bank sebagai agen pembangunan, bukan sebagai lembaga intermediasi saja.
"Kita selama ini berada dalam ketergantungan pangan yang akut dan bahkan di berbagai daerah dalam kondisi rawan pangan. Pemerintah baru harus berdiri di depan untuk memberantas mafia impor pangan ini," katanya.
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=342800:pertanina-korporasi-bisa-picu-krisis-pangan&catid=18:bisnis&Itemid=95
JAKARTA - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis Suroto minta pemerintah segera menyusun paket kebijakan yang komprehensif untuk petani sebagai garda terdepan program kedaulatan dan ketahanan pangan di Tanah Air.
"Pemerintah harus memberikan motivasi kepada petani dengan kebijakan yang komprehensif. Reforma agraria, penciptaan lembaga keuangan pendukung, asuransi pertanian, dan subsidi langsung untuk petani dan nelayan," kata Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta.
Menurut dia, Indonesia harus mengembalikan kedaulatan dan keadilan pangan sehingga petani dan nelayan sebagai penghasil pangan tidak boleh teralieniasi dari makanan.
Oleh karena itu reformasi besar harus dilakukan dalam kebijakan pangan di Tanah Air. "Reformasi agraria harus jadi kuncinya karena kepemilikan lahan petani kita sudah semakin menyusut. Petani kita hanya mempunyai lahan 0,23 hektare per keluarga. Petani gurem atau mereka yang sudah tidak punya lahan juga mendominasi hingga 73 persen dari seluruh jumlah petani," katanya.
Di sisi lain ada seorang pengusaha bisa menguasai lahan hingga 5 juta hektare atau bahkan melebihi luas negara Korea Selatan.
"Hentikan mitos besar bahwa pertanian skala korporasi atau industri itu akan mampu memberikan makanan pada kita. Faktanya justru pertanian skala rumah tanggalah yang mampu mencegah terjadinya krisis pangan," katanya.
Ia menambahkan penelitian di berbagai negara membuktikan, petani-petani rumah tangga yang berusaha secara kolektiflah yang mampu menanggulangi krisis pangan.
Pihaknya juga memantau dalam beberapa waktu terakhir terjadi alih profesi petani secara perlahan namun pasti di mana dalam satu dekade ini mencapai 5 juta petani yang sebagian besar beralih menjadi buruh serabutan dan tukang ojek.
"Kita harus membuat kebijakan yang memihak pada petani. Kita harus merombak semuanya dan mengembalikan kedaulatanserta keadilan pangan kita," katanya.
Pihaknya mendukung niat pemerintah untuk membentuk bank pertanian yang harus mulai terefleksikan dalam RUU Perbankan yang mengarah pada visi fungsi bank sebagai agen pembangunan, bukan sebagai lembaga intermediasi saja.
"Kita selama ini berada dalam ketergantungan pangan yang akut dan bahkan di berbagai daerah dalam kondisi rawan pangan. Pemerintah baru harus berdiri di depan untuk memberantas mafia impor pangan ini," katanya.
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=342800:pertanina-korporasi-bisa-picu-krisis-pangan&catid=18:bisnis&Itemid=95
Senin, 01 Desember 2014
Ini Dia Daftar BUMN yang Direksinya Bakal Dirombak
Senin, 1 Desember 2014
Jakarta -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal merombak jajaran direksi di perusahaan pelat merah. Berikut ini daftarnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penilaian terhadap BUMN-BUMN ini. Salah satu alasan perombakan adalah masa jabatan direksi yang sudah mau habis.
Perusahaan negara yang direksinya mau dirombak antara lain PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Angkasa Pura (AP) II, Perum Navigasi, PT Pindad, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT PLN, Perum Bulog, dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR).
"Ada yang memang sudah saatnya di-assess, kalau Garuda memang waktu itu sudah dijadwalkan RUPSLB karena performance-nya waktu itu kurang baik, beberapa pemegang saham minoritas mengusulkan adanya RUPS luar biasa," kata Rini di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (1/12/2014).
Rini mengatakan, direksi Telkom sedang dalam kajian menyeluruh, sedangkan direksi Perum Bulog ada yang sudah masuk jadwal pensiun.
"Tapi untuk operasional ini Bulog akan di-assess menyeluruh. Kami ingin melihat Bulog mendukung dan mensejahterakan petani dengan optimisalisasikan keberadaan Bulog. Jadi Bulog bisa jadi pembeli akhir untuk produk petani, enggak cuma beras, tapi jagung, cabai dan bawang," ujarnya.
Menurut Rini, perombakan ini juga bisa dilakukan terhadap komisaris BUMN. "Nantinya bisa juga demikian," kata Rini.
(ang/ang)
http://finance.detik.com/read/2014/12/01/175634/2764473/4/ini-dia-daftar-bumn-yang-direksinya-bakal-dirombak?f9911033
Jakarta -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal merombak jajaran direksi di perusahaan pelat merah. Berikut ini daftarnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penilaian terhadap BUMN-BUMN ini. Salah satu alasan perombakan adalah masa jabatan direksi yang sudah mau habis.
Perusahaan negara yang direksinya mau dirombak antara lain PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Angkasa Pura (AP) II, Perum Navigasi, PT Pindad, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT PLN, Perum Bulog, dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR).
"Ada yang memang sudah saatnya di-assess, kalau Garuda memang waktu itu sudah dijadwalkan RUPSLB karena performance-nya waktu itu kurang baik, beberapa pemegang saham minoritas mengusulkan adanya RUPS luar biasa," kata Rini di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (1/12/2014).
Rini mengatakan, direksi Telkom sedang dalam kajian menyeluruh, sedangkan direksi Perum Bulog ada yang sudah masuk jadwal pensiun.
"Tapi untuk operasional ini Bulog akan di-assess menyeluruh. Kami ingin melihat Bulog mendukung dan mensejahterakan petani dengan optimisalisasikan keberadaan Bulog. Jadi Bulog bisa jadi pembeli akhir untuk produk petani, enggak cuma beras, tapi jagung, cabai dan bawang," ujarnya.
Menurut Rini, perombakan ini juga bisa dilakukan terhadap komisaris BUMN. "Nantinya bisa juga demikian," kata Rini.
(ang/ang)
http://finance.detik.com/read/2014/12/01/175634/2764473/4/ini-dia-daftar-bumn-yang-direksinya-bakal-dirombak?f9911033
Murah Meriah, Beras Premium Bulog Makin Diminati
Senin, 1 November 2014
BANDARLAMPUNG, SATUHARAPAN.COM - Beras kualitas premium yang dijual Perum Bulog melalui "operasi pasar" di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandarlampung, ternyata makin diminati warga karena harganya lebih murah dibandingkan harga beras setempat.
Sejumlah pedagang beras di Bandarlampung, Minggu, menyebutkan harga beras premium OP Bulog mencapai Rp 9.500/kg, dan beras asalan Rp 8.500/kg.
Mereka menyebutkan beras premium OP Bulog itu berasal dari Lampung yang dibeli Bulog, kemudian dijual kepada masyarakat untuk menekan lonjakan harga beras sehubungan panen raya padi diperkirakan berlangsung baru pada akhir Maret 2015.
"Beras premium OP Bulog tetap diminati, karena mutunya baik juga," kata Rodjie, salah satu pedagang beras di Pasar Tugu Bandarlampung.
Perum Bulog Lampung menggelar OP beras sejak pekan pertama November 2014.
Lampung saat ini tengah memasuki musim tanam padi karena musim hujan tengah terjadi di hampir seluruh wilayah provinsi itu.
Pedagang menyebutkan faktor itu, selain kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, menjadi salah pendorong kenaikan harga beras di Lampung dalam sebulan terakhir.
"Harga beras naik, dan salah satu faktornya adalah kenaikan harga solar dan premium pekan lalu," kata Edi Susanto, salah satu pedagang beras lainnya di Pasar Tugu Bandarlampung.
Harga beras kualitas asalan kini mencapai Rp 8.500-Rp 9.000/kg, beras kualitas sedang Rp 10.000-Rp 11.000/kg, sedang beras kualitas premium di atas Rp 12.000/kg.
Harga beras yang dibeli secara eceran lebih mahal sekitar Rp 500 untuk setiap kilogramnya dibandingkan pembelian beras dalam karungan.
Harga beras dijual dalam kemasan karung berisi 5 kg, 10 kg, 20 kg dan 25 kg.
Provinsi Lampung termasuk salah satu penghasil beras utama di Sumatera, dan mutu beras daerah itu termasuk bagus sehingga banyak dikirimkan ke provinsi tetangga di Sumatera atau ke Jawa.(Ant)
Editor : Eben Ezer Siadari
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/murah-meriah-beras-premium-bulog-makin-diminati
BANDARLAMPUNG, SATUHARAPAN.COM - Beras kualitas premium yang dijual Perum Bulog melalui "operasi pasar" di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandarlampung, ternyata makin diminati warga karena harganya lebih murah dibandingkan harga beras setempat.
Sejumlah pedagang beras di Bandarlampung, Minggu, menyebutkan harga beras premium OP Bulog mencapai Rp 9.500/kg, dan beras asalan Rp 8.500/kg.
Mereka menyebutkan beras premium OP Bulog itu berasal dari Lampung yang dibeli Bulog, kemudian dijual kepada masyarakat untuk menekan lonjakan harga beras sehubungan panen raya padi diperkirakan berlangsung baru pada akhir Maret 2015.
"Beras premium OP Bulog tetap diminati, karena mutunya baik juga," kata Rodjie, salah satu pedagang beras di Pasar Tugu Bandarlampung.
Perum Bulog Lampung menggelar OP beras sejak pekan pertama November 2014.
Lampung saat ini tengah memasuki musim tanam padi karena musim hujan tengah terjadi di hampir seluruh wilayah provinsi itu.
Pedagang menyebutkan faktor itu, selain kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, menjadi salah pendorong kenaikan harga beras di Lampung dalam sebulan terakhir.
"Harga beras naik, dan salah satu faktornya adalah kenaikan harga solar dan premium pekan lalu," kata Edi Susanto, salah satu pedagang beras lainnya di Pasar Tugu Bandarlampung.
Harga beras kualitas asalan kini mencapai Rp 8.500-Rp 9.000/kg, beras kualitas sedang Rp 10.000-Rp 11.000/kg, sedang beras kualitas premium di atas Rp 12.000/kg.
Harga beras yang dibeli secara eceran lebih mahal sekitar Rp 500 untuk setiap kilogramnya dibandingkan pembelian beras dalam karungan.
Harga beras dijual dalam kemasan karung berisi 5 kg, 10 kg, 20 kg dan 25 kg.
Provinsi Lampung termasuk salah satu penghasil beras utama di Sumatera, dan mutu beras daerah itu termasuk bagus sehingga banyak dikirimkan ke provinsi tetangga di Sumatera atau ke Jawa.(Ant)
Editor : Eben Ezer Siadari
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/murah-meriah-beras-premium-bulog-makin-diminati
Ma’mur, "Pimpinan Bulog Jangan Politisi"
Senin, 1 Desember 2014
BANDUNG, (PRLM).- Kekosongan pimpinan Bulog yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt) mendapat perhatian dari anggota komisi IV DPR, Ma’mur Hasanuddin. Politisi Fraksi PKS ini meminta kepada Meneg BUMN dan Presiden Jokowi agar pemilihan Kabulog bukan politisi seperti yang dilakukan di Kejaksaan Agung.
"Bulog memiliki peran strategis selain memainkan peran logistik, juga menjadi alat negara untuk menstabilkan pangan," kata Ma'mur dalam pernyataannya ke "PRLM", Senin (1/12/2014).
Menstabilkan pangan berarti menstabilkan negara. "Selain itu, Bulog selalu bertugas untuk menyalurkan Raskin yang selama ini sangat membantu masyarakat, meski banyak penyimpangan di lapangan," ujarnya.
Untuk saat ini, peran Bulog yang seharusnya dilakukan tapi belum juga dilaksanakan adalah menjadi jembatan penting dari kementerian teknis sebagai produsen dan kementerian perdagangan sebagai penjamin harga hingga ke konsumen akhir yaitu rakyat indonesia yang 30 persen lebih dibawah garis kemiskinan.
“Peran Bulog sebagai stabilator pangan hingga saat ini tidak maksimal. Dengan kenaikan BBM, akan semakin berat pekerjaan Bulog. Sebaiknya Kabulog jangan politisi, melainkan profesional, sehingga ia akan fokus pada perkerjaan untuk kesejahteraan rakyat,” pinta Ma’mur.(Sarnapi/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/306709
BANDUNG, (PRLM).- Kekosongan pimpinan Bulog yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Plt) mendapat perhatian dari anggota komisi IV DPR, Ma’mur Hasanuddin. Politisi Fraksi PKS ini meminta kepada Meneg BUMN dan Presiden Jokowi agar pemilihan Kabulog bukan politisi seperti yang dilakukan di Kejaksaan Agung.
"Bulog memiliki peran strategis selain memainkan peran logistik, juga menjadi alat negara untuk menstabilkan pangan," kata Ma'mur dalam pernyataannya ke "PRLM", Senin (1/12/2014).
Menstabilkan pangan berarti menstabilkan negara. "Selain itu, Bulog selalu bertugas untuk menyalurkan Raskin yang selama ini sangat membantu masyarakat, meski banyak penyimpangan di lapangan," ujarnya.
Untuk saat ini, peran Bulog yang seharusnya dilakukan tapi belum juga dilaksanakan adalah menjadi jembatan penting dari kementerian teknis sebagai produsen dan kementerian perdagangan sebagai penjamin harga hingga ke konsumen akhir yaitu rakyat indonesia yang 30 persen lebih dibawah garis kemiskinan.
“Peran Bulog sebagai stabilator pangan hingga saat ini tidak maksimal. Dengan kenaikan BBM, akan semakin berat pekerjaan Bulog. Sebaiknya Kabulog jangan politisi, melainkan profesional, sehingga ia akan fokus pada perkerjaan untuk kesejahteraan rakyat,” pinta Ma’mur.(Sarnapi/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/306709
Langganan:
Postingan (Atom)