Jumat, 8 Agustus 2014
Jakarta -Perum Bulog mendapatkan jatah impor beras dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Impor beras dilakukan untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah yang terus berkurang karena terganggunya produksi padi di dalam negeri.
Menurut data Kemendag, Bulog mendapatkan alokasi impor beras 500.000 ton yang terdiri dari beras medium dan beras premium. Impor beras medium atau beras dengan tingkat pecah (broken) 25% sebanyak 300.000 ton, sisanya 200.000 ton adalah beras dengan tingkat pecah 5% atau premium.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan sampai sekarang, Bulog baru merealisasikan 50.000 ton.
"Bahkan 50.000 ton itu sudah sampai di Indonesia, sudah di gudang Bulog untuk mengantisipasi daripada kekurangan atau tingginya permintaan, jadi sudah siap untuk masalah itu," kata Lutfi saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (8/08/2014).
Lutfi punya alasan kuat mengapa Bulog juga mendapatkan alokasi impor beras premium. Menurut Lutfi, permintaan dan kebutuhan beras premium masyarakat Indonesia cukup besar.
"Tapi diingatkan lagi bahwa masyarakat Indonesia ini, taksiran Kemendag menuju 30% itu adalah beras premium. Artinya apa? jadi beras orang Indonesia ini sekarang berasnya sudah lebih baik, artinya apa? Ketika kekurangan beras premium, itu akan ada full factor, jadi faktor untuk menarik harga beras medium itu untuk naik. Jadi saya juga mesti bisa mempunyai mekanisme untuk mengintervensi pasar beras premium," jelasnya.
(wij/zul)
http://finance.detik.com/read/2014/08/08/165333/2657155/4/bulog-boleh-impor-beras-500-ribu-ton
Jumat, 08 Agustus 2014
Kamis, 07 Agustus 2014
Bulog Tuding Merembesnya Gula Rafinasi ke Pasaran Jadi Penyebab Lambannya Penyerapan
Kamis, 7 Agustus 2014
Bisnis.com, BALIKPAPAN - Merembesnya gula rafinasi ke pasaran dituding menjadi penyebab lambannya penyerapan gula yang dimiliki oleh Bulog Kalimantan Timur karena harga jual yang lebih rendah.
Apabila harga gula di pasaran berkisar antara Rp11.500 hingga Rp12.000 per kg, gula rafinasi memiliki harga jual Rp9.000 per kg. Bentuk fisiknya yang bersih, juga menjadi salah satu alasan konsumen selain harga yang lebih murah dalam memilih gula rafinasi.
“Padahal, peruntukan gula rafinasi itu kan untuk industri makanan dan minuman. Tidak boleh itu beredar di pasaran,” ujar Kepala Bulog Divre Kaltim Abdul Nadjid kepada Bisnis, Rabu (6/8/2014).
Saat ini, Bulog Kaltim masih memiliki jatah gula baik hasil produksi dalam negeri maupun impor sebanyak 500 ton. Masing-masing produk, baik produksi dalam negeri maupun impor, tercatat sebanyak 250 kg. Gula ini sebenarnya dijual melalui Bulog Mart, tetapi hasilnya masih belum optimal.
“Hanya beberapa ton saja yang terjual. Kalau dilihat tidak signifikan," katanya.
Nadjid menyebutkan harga gula yang dimiliki Bulog sebelum dikemas senilai Rp10.000 per kg. Apabila sudah dikemas, harga jual gula tersebut menjadi Rp11.500 per kg karena ada ongkos untuk pengepakan.
Penyebaran gula rafinasi mudah ditemukan di pasar tradisional. Nadjid mengatakan gula yang diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman itu secara teknis lebih boros penggunaannya dibandingkan dengan gula biasa. “Standarnya, kalau gula putih biasa satu sendok, gula rafinasi bisa dua sendok,” tuturnya.
Bulog mengaku tidak berbuat banyak karena fungsi penindakan merupakan wewenang pemerintah dan aparat terkait.
http://makassar.bisnis.com/read/20140807/21/179738/bulog-tuding-merembesnya-gula-rafinasi-ke-pasaran-jadi-penyebab-lambannya-penyerapan
Bisnis.com, BALIKPAPAN - Merembesnya gula rafinasi ke pasaran dituding menjadi penyebab lambannya penyerapan gula yang dimiliki oleh Bulog Kalimantan Timur karena harga jual yang lebih rendah.
Apabila harga gula di pasaran berkisar antara Rp11.500 hingga Rp12.000 per kg, gula rafinasi memiliki harga jual Rp9.000 per kg. Bentuk fisiknya yang bersih, juga menjadi salah satu alasan konsumen selain harga yang lebih murah dalam memilih gula rafinasi.
“Padahal, peruntukan gula rafinasi itu kan untuk industri makanan dan minuman. Tidak boleh itu beredar di pasaran,” ujar Kepala Bulog Divre Kaltim Abdul Nadjid kepada Bisnis, Rabu (6/8/2014).
Saat ini, Bulog Kaltim masih memiliki jatah gula baik hasil produksi dalam negeri maupun impor sebanyak 500 ton. Masing-masing produk, baik produksi dalam negeri maupun impor, tercatat sebanyak 250 kg. Gula ini sebenarnya dijual melalui Bulog Mart, tetapi hasilnya masih belum optimal.
“Hanya beberapa ton saja yang terjual. Kalau dilihat tidak signifikan," katanya.
Nadjid menyebutkan harga gula yang dimiliki Bulog sebelum dikemas senilai Rp10.000 per kg. Apabila sudah dikemas, harga jual gula tersebut menjadi Rp11.500 per kg karena ada ongkos untuk pengepakan.
Penyebaran gula rafinasi mudah ditemukan di pasar tradisional. Nadjid mengatakan gula yang diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman itu secara teknis lebih boros penggunaannya dibandingkan dengan gula biasa. “Standarnya, kalau gula putih biasa satu sendok, gula rafinasi bisa dua sendok,” tuturnya.
Bulog mengaku tidak berbuat banyak karena fungsi penindakan merupakan wewenang pemerintah dan aparat terkait.
http://makassar.bisnis.com/read/20140807/21/179738/bulog-tuding-merembesnya-gula-rafinasi-ke-pasaran-jadi-penyebab-lambannya-penyerapan
Harga Kedelai Anjlok, Petani Mengeluh
Rabu, 6 Agustus 2014
TEMPO.CO, Maros - Petani mengeluhkan harga kedelai yang semakin anjlok. Sebelum panen, harga pembelian di tingkat petani mencapai Rp 7.400 per kilogram. Namun, setelah panen, harga turun menjadi Rp 6.800 per kilogram.
Harga kedelai di Makassar anjlok lantaran pasokan kedelai asal Bima, Nusa Tenggara Barat, memenuhi kebutuhan pasar di Makassar. Seorang pedagang di Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Ansar, mengatakan saat ini ada sekitar 20 ton kedelai petani Maros yang belum bisa dijual karena stok kedelai di Makassar penuh.
"Sebenarnya harga pasar kedelai di Makassar sekitar Rp 7.000 per kilogram, sementara pembelian petani telah dijanjikan Rp 7.400 per kilogram," kata Ansar, Rabu, 6 Agustus 2014. Saat ini, pedagang hanya mampu membeli kedelai di tingkat petani dengan harga Rp 6.800-6.900 per kilogram.
Panen kedelai pertama di Kecamatan Simbang telah selesai. Kini petani melakukan penanaman kedua. "Harga turun karena panen perdana tahun ini bersamaan dengan panen di Nusa Tenggara Barat, sehingga produksi kedelai banyak membuat harga anjlok," kata Ketua Kelompok Tani Andalan Kecamatan Simbang, Mustari. "Tetapi diprediksi harga kedelai pada panen kedua, akhir November mendatang, akan stabil."
Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Maros Sainuddin akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan untuk menstabilkan harga pembelian kedelai. "Kami akan berkoordinasi agar dapat mengakomodasi pembelian kedelai ke petani dengan harga standar," kata Sainuddin.
Ia mengakui harga kedelai anjlok karena Bulog belum turun tangan melakukan pembelian. "Permintaan masih terbatas, maka akses pasar kedelai asal Maros dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan hanya mengandalkan kebutuhan pasar lokal yang sangat terbatas, " katanya.
JUMADI
http://www.tempo.co/read/news/2014/08/06/092597761/Harga-Kedelai-Anjlok-Petani-Mengeluh
TEMPO.CO, Maros - Petani mengeluhkan harga kedelai yang semakin anjlok. Sebelum panen, harga pembelian di tingkat petani mencapai Rp 7.400 per kilogram. Namun, setelah panen, harga turun menjadi Rp 6.800 per kilogram.
Harga kedelai di Makassar anjlok lantaran pasokan kedelai asal Bima, Nusa Tenggara Barat, memenuhi kebutuhan pasar di Makassar. Seorang pedagang di Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Ansar, mengatakan saat ini ada sekitar 20 ton kedelai petani Maros yang belum bisa dijual karena stok kedelai di Makassar penuh.
"Sebenarnya harga pasar kedelai di Makassar sekitar Rp 7.000 per kilogram, sementara pembelian petani telah dijanjikan Rp 7.400 per kilogram," kata Ansar, Rabu, 6 Agustus 2014. Saat ini, pedagang hanya mampu membeli kedelai di tingkat petani dengan harga Rp 6.800-6.900 per kilogram.
Panen kedelai pertama di Kecamatan Simbang telah selesai. Kini petani melakukan penanaman kedua. "Harga turun karena panen perdana tahun ini bersamaan dengan panen di Nusa Tenggara Barat, sehingga produksi kedelai banyak membuat harga anjlok," kata Ketua Kelompok Tani Andalan Kecamatan Simbang, Mustari. "Tetapi diprediksi harga kedelai pada panen kedua, akhir November mendatang, akan stabil."
Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Maros Sainuddin akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan untuk menstabilkan harga pembelian kedelai. "Kami akan berkoordinasi agar dapat mengakomodasi pembelian kedelai ke petani dengan harga standar," kata Sainuddin.
Ia mengakui harga kedelai anjlok karena Bulog belum turun tangan melakukan pembelian. "Permintaan masih terbatas, maka akses pasar kedelai asal Maros dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan hanya mengandalkan kebutuhan pasar lokal yang sangat terbatas, " katanya.
JUMADI
http://www.tempo.co/read/news/2014/08/06/092597761/Harga-Kedelai-Anjlok-Petani-Mengeluh
Stok Beras Surakarta Aman Sampai Juni 2015
Rabu, 6 Agustus 2014
Solo – Stok beras Perum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional (Bulog Subdivre) III Surakarta bisa dibilang sangat aman. Pasalnya, jumlahnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Juni 2015 mendatang.
Sebagaimana diungkapkan kepala Bulog setempat, Yudi Prakasa Yudha, stok beras sejauh ini relatif aman. Bahkan ketersediaannya cenderung berlebih hingga mampu memenuhi kebutuhan sepuluh bulan ke depan, yakni 76 ribu ton.
“Stok relatif aman sampai sepuluh setengah bulan ke depan. Kami pun saat ini masih terus melakukan pengadaan dari mitra,” katanya, saat ditemui wartawan di sela halal-bihalal pegawai Bulog Subdivre III Surakarta di kantor setempat, Rabu (6/8).
Terkait pengadaan beras sendiri, tak bisa dipungkiri saat ini cenderung menurun. Hal itu tentu saja tak lepas dari momentum libur panjang Lebaran di mana jumlah tenaga teknis pengadaan relatif berkurang.
“Terakhir pengadaan dari mitra sebesar 200 ton. Memang cenderung menurun dari capaian biasanya karena ada libur. Tenaga belum full, jadi menurun,” ujar Yudi Prakasa Yudha.
Stok beras 2014 berdasarkan kalkulasi Bulog Subdivre III Surakarta lebih dari cukup, sehingga sisanya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan nasional. Rencananya, pihak institusi akan mengalokasikan sebagian di antaranya (move) untuk pemenuhan wilayah lain seperti Bandung.
http://www.timlo.net/baca/68719563059/stok-beras-surakarta-aman-sampai-juni-2015/
Solo – Stok beras Perum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional (Bulog Subdivre) III Surakarta bisa dibilang sangat aman. Pasalnya, jumlahnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Juni 2015 mendatang.
Sebagaimana diungkapkan kepala Bulog setempat, Yudi Prakasa Yudha, stok beras sejauh ini relatif aman. Bahkan ketersediaannya cenderung berlebih hingga mampu memenuhi kebutuhan sepuluh bulan ke depan, yakni 76 ribu ton.
“Stok relatif aman sampai sepuluh setengah bulan ke depan. Kami pun saat ini masih terus melakukan pengadaan dari mitra,” katanya, saat ditemui wartawan di sela halal-bihalal pegawai Bulog Subdivre III Surakarta di kantor setempat, Rabu (6/8).
Terkait pengadaan beras sendiri, tak bisa dipungkiri saat ini cenderung menurun. Hal itu tentu saja tak lepas dari momentum libur panjang Lebaran di mana jumlah tenaga teknis pengadaan relatif berkurang.
“Terakhir pengadaan dari mitra sebesar 200 ton. Memang cenderung menurun dari capaian biasanya karena ada libur. Tenaga belum full, jadi menurun,” ujar Yudi Prakasa Yudha.
Stok beras 2014 berdasarkan kalkulasi Bulog Subdivre III Surakarta lebih dari cukup, sehingga sisanya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan nasional. Rencananya, pihak institusi akan mengalokasikan sebagian di antaranya (move) untuk pemenuhan wilayah lain seperti Bandung.
http://www.timlo.net/baca/68719563059/stok-beras-surakarta-aman-sampai-juni-2015/
Rabu, 06 Agustus 2014
Bulog Kalteng Kalah Bersaing Serap Beras Petani
Selasa, 5 Agustus 2014
Palangka Raya (Antara Kalteng) - Kepala Divre BULOG Kalimantan Tengah Sujono mengaku kalah bersaing dengan pengumpul untuk menyerap beras dari para petani di provinsi setempat.
Kalah bersaing tersebut karena Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012 terkait kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras, kata Kepala Divren Bulog Kalteng di Palangka Raya.
"Harga tertinggi Bulog Kalteng itukan hanya Rp4.200 per kilogram, sedangkan pengumpul bisa mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Itu yang membuat sulit menyerap beras petani di Kalteng," tambah dia.
Walau kalah bersaing menyerap beras petani, namun Bulog Kalteng tetap melakukan pendampingan terhadap ratusan petani di kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas dengan jumlah lahan berkisar 1.000 hektar.
Kepala Divren Bulog Kalteng mengatakan pendampingan tersebut mulai dari memfasilitasi peminjaman dana atau kredit ke Bank Republik Indonesia (BRI), melatih cara menanam padi secara optimal hingga memproses menjadi beras.
"Kadang-kadang memang petani yang didampingi itu tidak menjual ke Bulog tapi pengumpul. Sebenarnya tidak masalah, terpenting itu petani bisa menghasilkan padi yang relative besar," kata Sujono.
Kepala Divren Bulog Kalteng mengatakan mengenai masih banyaknya petani di provinsi berjuluk 'Bumi Tambun Bungai' itu tidak menjual dan lebih menikmati padi hasil dipanennya, disebabkan rendahnya harga jual maupun hasil panen.
Meski begitu, lanjut dia, pada dasarnya Bulog Kalteng selalu siap membeli beras milik petani dengan harga tertinggi Rp4.200 sampai di gudang.
"Kalau mengenai peningkatan hasil panen, ketersediaan bibit padi maupun pupuknya bukan wewenang Bulog. Itukan ada di Dinas pertanian setempat. Kami hanya membeli hasil padinya saja," tambah Sudjono.
(T.KR-JWM/B/A029/A029)
http://www.antarakalteng.com/berita/232329/bulog-kalteng-kalah-bersaing-serap-beras-petani
Palangka Raya (Antara Kalteng) - Kepala Divre BULOG Kalimantan Tengah Sujono mengaku kalah bersaing dengan pengumpul untuk menyerap beras dari para petani di provinsi setempat.
Kalah bersaing tersebut karena Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2012 terkait kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras, kata Kepala Divren Bulog Kalteng di Palangka Raya.
"Harga tertinggi Bulog Kalteng itukan hanya Rp4.200 per kilogram, sedangkan pengumpul bisa mencapai Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Itu yang membuat sulit menyerap beras petani di Kalteng," tambah dia.
Walau kalah bersaing menyerap beras petani, namun Bulog Kalteng tetap melakukan pendampingan terhadap ratusan petani di kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas dengan jumlah lahan berkisar 1.000 hektar.
Kepala Divren Bulog Kalteng mengatakan pendampingan tersebut mulai dari memfasilitasi peminjaman dana atau kredit ke Bank Republik Indonesia (BRI), melatih cara menanam padi secara optimal hingga memproses menjadi beras.
"Kadang-kadang memang petani yang didampingi itu tidak menjual ke Bulog tapi pengumpul. Sebenarnya tidak masalah, terpenting itu petani bisa menghasilkan padi yang relative besar," kata Sujono.
Kepala Divren Bulog Kalteng mengatakan mengenai masih banyaknya petani di provinsi berjuluk 'Bumi Tambun Bungai' itu tidak menjual dan lebih menikmati padi hasil dipanennya, disebabkan rendahnya harga jual maupun hasil panen.
Meski begitu, lanjut dia, pada dasarnya Bulog Kalteng selalu siap membeli beras milik petani dengan harga tertinggi Rp4.200 sampai di gudang.
"Kalau mengenai peningkatan hasil panen, ketersediaan bibit padi maupun pupuknya bukan wewenang Bulog. Itukan ada di Dinas pertanian setempat. Kami hanya membeli hasil padinya saja," tambah Sudjono.
(T.KR-JWM/B/A029/A029)
http://www.antarakalteng.com/berita/232329/bulog-kalteng-kalah-bersaing-serap-beras-petani
Selasa, 05 Agustus 2014
Analisis: Tantangan Besar di Bidang Pertanian dan Pangan
Senin, 4 Agustus 2014
SATUHARAPAN.COM – Impor bahan pangan menjadi solusi instan pemerintah ketika terjadi inflasi yang disebabkan oleh harga pangan. Impor juga seringkali menjadi langkah pertama dan utama untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen.
Sebaliknya impor pangan selalu berdampak buruk bagi petani kecil yang semakin banyak meninggalkan lahannya karena usaha tani tidak lagi menguntungkan dan tak lagi mampu bersaing dengan produk impor yang murah artifisial (artificially low agricultural prices).
Proses lingkaran setan ini menyebabkan Indonesia terjebak ke jurang impor pangan yang semakin dalam dan akhirnya tidak berkemampuan untuk bangkit kembali. Setiap upaya untuk menerobos kebuntuan tersebut akan berhadapan dengan tembok-tembok kepentingan para pemburu rente yang justru mendapat justifikasi dari para fabrikan data dan penguasa.
Singkatnya, bahaya ancaman bencana pangan yang melanda Indonesia karena semakin terintegrasinya sistem pangan kita dengan sistem pangan global, sehingga fluktuasi dan volatilisasi harga pangan internasional langsung berefek hingga di tingkat produsen dan konsumen pangan di Indonesia.
Dalam 10 tahun terakhir, impor hampir semua komoditi pangan meningkat tajam dan akibatnya petani kecil semakin termarjinalkan, tidak berdaya menghadapi produk impor dan nyaris tidak ada pembelaan dari pemerintah terkait itu.
Pertumbuhan impor pangan selama hampir 10 tahun terakhir ini sekaligus juga menyiratkan kinerja sektor pertanian yang buruk. Akibatnya indeks ketahanan pangan Indonesia jauh dibawah negara-negara tetangga. Di antara 105 negara yang dinilai, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di urutan 64 dengan skor 46,8 yang jauh di bawah Malaysia yang berada di peringkat ke-33 (dengan skor 63,9), Tiongkok 38 (62,5), Thailand 45 (57,9), Vietnam 55 (50,4) dan bahkan Filipina yang berada di urutan 63 (47,1) (Global Food Security Index, 2012).
Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I (2005-2009) rata-rata impor beras meningkat tajam sebesar 117 persen, daging sapi 234 persen, bawang merah 76,2 persen, gula 61,7 persen, cabe 56 persen, gandum 13,1 persen dan kedelai 10,9 persen. Hanya jagung yang menunjukkan angka turun yaitu sebesar -39,8 persen bila dibandingkan 2004.
Dari data Bappenas, 2014, 2014, maka kinerja sektor tersebut bahkan lebih buruk pada periode KIB II (2010-2013), rata-rata impor beras pada periode tersebut meningkat 482,6 persen, daging sapi 349,6 persen, cabe 141 persen, gula 114,6 persen, bawang merah 99,8 persen, jagung 89 persen, kedelai 56,8 persen, dan gandum 45,2 persen. Berkaitan dengan gandum, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua importir gandum terbesar di dunia. Pertumbuhan impor yang sedemikian tinggi tersebut bahkan jauh melampaui pertumbuhan penduduk selama periode 2004-2013 sebesar 12,0 persen.
Struktur piramida pertanian kita yg bias pengusaha besar, pertanian industrial, produsen input dan industri pangan yg menghuni puncak piramida struktur pertanian nasional. Selama 24 tahun terakhir ini lahan pertanian pangan (sawah) yg menghidupi puluhan juta petani hanya bertambah 2.96% sedangkan perkebunan yg dimiliki sangat sedikit orang bertambah 144%. Piramida ini semakin tertekan ke bawah sehingga setiap tahun 500.000 keluarga petani terpaksa harus keluar dari lahannya. Sumber utama hal ini adalah pada kebijakan pertanian kita selama ini.
Sebuah fakta kelompok petani di Karanganyar yang bisa menghasilkan 13,76 ton Gabah Kering Panen (GKP) menguak sebuah kesalahan besar pembangunan pertanian yang menempatkan pangan hanya komoditas perdagangan dan petani kecil sebagai obyek dan berada dilapisan terbawah piramida struktur pertanian di Indonesia.
Pada lapisan piramida teratas dihuni hanya oleh 0,2 persen penduduk yang tersusun dari konglomerasi agribisnis, pertanian kapitalis, pengusaha benih dan pupuk serta jaringan industri pangan. Jumlah yang sangat sedikit tersebut mendapatkan kue pembangunan terbesar, memperoleh akses dan penguasaan terhadap sumberdaya produktif terbanyak, mendapatkan subsidi terbesar baik langsung maupun tidak langsung dan didukung kebijakan pemerintah yang sangat berpihak kepada mereka.
Namun, di sisi lain, petani ditempatkan hanya sebagai pemakai teknologi dan input pertanian yang semuanya berasal dari luar mereka, akses terhadap perbankan dan asuransi praktis tertutup, tidak ada jaminan ketika terjadi kegagalan panen dan tidak terlindungi ketika harga meluncur ke dasar. Kreativitas mereka terkait benih dipasung atas nama undang-undang yang menyebabkan belasan petani di Jawa Timur dari tahun 2005 hingga 2010 ditangkap dan masuk penjara.
Dengan luasan lahan pangan yang hanya 8,0 juta hektar (BPS, 2012) petani kecil justru menorehkan karya luar biasa sehingga mampu menyumbang Produk Domestik Brutto sebesar Rp 408,0 trilyun pada tahun 2013 yang jauh lebih besar dari kelapa sawit sebesar Rp 223,7 trilyun yang luasan lahannya justru lebih besar (8,7 juta hektar).
Solusi dari tantangan di bidang pertanian ini perlu pembenahan mendasar dengan strategi sebagai berikut:
1. Perlunya pengendalian impor dan peningkatan kesejahteraan petani melalui kebijakan kuota maupun tarif biaya masuk impor pangan, pengalihan subsidi input pertanian ke output pertanian, dan di bidang distribusi perlu mengembalikan bulog ke fungsi sebelumnya sebagai pengendali harga.
2. Melaksanakan kedaulatan pangan dan reformasi agraria dengan melakukan pembagian lahan di masa yang akan datang kepada kelomplok petani kecil. Kebijakan reformasi agraria perlu disertai dengan moratorium perluasan areal kebun sawit. Pada waktu yang sama pelu adanya perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana irigasi dan peningkatan kedaulatan petani atas benih, pengendalian Oragnisme Pengganggu Tanaman (OPT), input dan teknologi pertanian lainnya.
3. Di bidang kebijakan lahan pertanian perlu berbaikan yang mendasar karena lahan perkapita kita untuk tanaman pangan sangat sempit, hanya 326 m2/kapita (2013), dan ini diperparah dengan konversi lahan pertanian ke non-pertanian, degradasi lahan, rusaknya 52% irigasi nasional. Hal inilah yang membuat ketahanan pangan kita semakin lama semakin terjerembab.
Solusi terpenting adalah mengubah paradigma pembangunan pertanian selama ini yang berorientasi produksi dan pasar ke subyeknya yaitu petani kecil serta peningkatan kesejahteraan petani. Bila petani mulia dan sejahtera maka solusi lainnya akan mengikuti.
Dwi Andreas Santosa
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB; Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) dan Associate Scholar Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/analisis-tantangan-besar-di-bidang-pertanian-dan-pangan
SATUHARAPAN.COM – Impor bahan pangan menjadi solusi instan pemerintah ketika terjadi inflasi yang disebabkan oleh harga pangan. Impor juga seringkali menjadi langkah pertama dan utama untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen.
Sebaliknya impor pangan selalu berdampak buruk bagi petani kecil yang semakin banyak meninggalkan lahannya karena usaha tani tidak lagi menguntungkan dan tak lagi mampu bersaing dengan produk impor yang murah artifisial (artificially low agricultural prices).
Proses lingkaran setan ini menyebabkan Indonesia terjebak ke jurang impor pangan yang semakin dalam dan akhirnya tidak berkemampuan untuk bangkit kembali. Setiap upaya untuk menerobos kebuntuan tersebut akan berhadapan dengan tembok-tembok kepentingan para pemburu rente yang justru mendapat justifikasi dari para fabrikan data dan penguasa.
Singkatnya, bahaya ancaman bencana pangan yang melanda Indonesia karena semakin terintegrasinya sistem pangan kita dengan sistem pangan global, sehingga fluktuasi dan volatilisasi harga pangan internasional langsung berefek hingga di tingkat produsen dan konsumen pangan di Indonesia.
Dalam 10 tahun terakhir, impor hampir semua komoditi pangan meningkat tajam dan akibatnya petani kecil semakin termarjinalkan, tidak berdaya menghadapi produk impor dan nyaris tidak ada pembelaan dari pemerintah terkait itu.
Pertumbuhan impor pangan selama hampir 10 tahun terakhir ini sekaligus juga menyiratkan kinerja sektor pertanian yang buruk. Akibatnya indeks ketahanan pangan Indonesia jauh dibawah negara-negara tetangga. Di antara 105 negara yang dinilai, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di urutan 64 dengan skor 46,8 yang jauh di bawah Malaysia yang berada di peringkat ke-33 (dengan skor 63,9), Tiongkok 38 (62,5), Thailand 45 (57,9), Vietnam 55 (50,4) dan bahkan Filipina yang berada di urutan 63 (47,1) (Global Food Security Index, 2012).
Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I (2005-2009) rata-rata impor beras meningkat tajam sebesar 117 persen, daging sapi 234 persen, bawang merah 76,2 persen, gula 61,7 persen, cabe 56 persen, gandum 13,1 persen dan kedelai 10,9 persen. Hanya jagung yang menunjukkan angka turun yaitu sebesar -39,8 persen bila dibandingkan 2004.
Dari data Bappenas, 2014, 2014, maka kinerja sektor tersebut bahkan lebih buruk pada periode KIB II (2010-2013), rata-rata impor beras pada periode tersebut meningkat 482,6 persen, daging sapi 349,6 persen, cabe 141 persen, gula 114,6 persen, bawang merah 99,8 persen, jagung 89 persen, kedelai 56,8 persen, dan gandum 45,2 persen. Berkaitan dengan gandum, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua importir gandum terbesar di dunia. Pertumbuhan impor yang sedemikian tinggi tersebut bahkan jauh melampaui pertumbuhan penduduk selama periode 2004-2013 sebesar 12,0 persen.
Struktur piramida pertanian kita yg bias pengusaha besar, pertanian industrial, produsen input dan industri pangan yg menghuni puncak piramida struktur pertanian nasional. Selama 24 tahun terakhir ini lahan pertanian pangan (sawah) yg menghidupi puluhan juta petani hanya bertambah 2.96% sedangkan perkebunan yg dimiliki sangat sedikit orang bertambah 144%. Piramida ini semakin tertekan ke bawah sehingga setiap tahun 500.000 keluarga petani terpaksa harus keluar dari lahannya. Sumber utama hal ini adalah pada kebijakan pertanian kita selama ini.
Sebuah fakta kelompok petani di Karanganyar yang bisa menghasilkan 13,76 ton Gabah Kering Panen (GKP) menguak sebuah kesalahan besar pembangunan pertanian yang menempatkan pangan hanya komoditas perdagangan dan petani kecil sebagai obyek dan berada dilapisan terbawah piramida struktur pertanian di Indonesia.
Pada lapisan piramida teratas dihuni hanya oleh 0,2 persen penduduk yang tersusun dari konglomerasi agribisnis, pertanian kapitalis, pengusaha benih dan pupuk serta jaringan industri pangan. Jumlah yang sangat sedikit tersebut mendapatkan kue pembangunan terbesar, memperoleh akses dan penguasaan terhadap sumberdaya produktif terbanyak, mendapatkan subsidi terbesar baik langsung maupun tidak langsung dan didukung kebijakan pemerintah yang sangat berpihak kepada mereka.
Namun, di sisi lain, petani ditempatkan hanya sebagai pemakai teknologi dan input pertanian yang semuanya berasal dari luar mereka, akses terhadap perbankan dan asuransi praktis tertutup, tidak ada jaminan ketika terjadi kegagalan panen dan tidak terlindungi ketika harga meluncur ke dasar. Kreativitas mereka terkait benih dipasung atas nama undang-undang yang menyebabkan belasan petani di Jawa Timur dari tahun 2005 hingga 2010 ditangkap dan masuk penjara.
Dengan luasan lahan pangan yang hanya 8,0 juta hektar (BPS, 2012) petani kecil justru menorehkan karya luar biasa sehingga mampu menyumbang Produk Domestik Brutto sebesar Rp 408,0 trilyun pada tahun 2013 yang jauh lebih besar dari kelapa sawit sebesar Rp 223,7 trilyun yang luasan lahannya justru lebih besar (8,7 juta hektar).
Solusi dari tantangan di bidang pertanian ini perlu pembenahan mendasar dengan strategi sebagai berikut:
1. Perlunya pengendalian impor dan peningkatan kesejahteraan petani melalui kebijakan kuota maupun tarif biaya masuk impor pangan, pengalihan subsidi input pertanian ke output pertanian, dan di bidang distribusi perlu mengembalikan bulog ke fungsi sebelumnya sebagai pengendali harga.
2. Melaksanakan kedaulatan pangan dan reformasi agraria dengan melakukan pembagian lahan di masa yang akan datang kepada kelomplok petani kecil. Kebijakan reformasi agraria perlu disertai dengan moratorium perluasan areal kebun sawit. Pada waktu yang sama pelu adanya perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana irigasi dan peningkatan kedaulatan petani atas benih, pengendalian Oragnisme Pengganggu Tanaman (OPT), input dan teknologi pertanian lainnya.
3. Di bidang kebijakan lahan pertanian perlu berbaikan yang mendasar karena lahan perkapita kita untuk tanaman pangan sangat sempit, hanya 326 m2/kapita (2013), dan ini diperparah dengan konversi lahan pertanian ke non-pertanian, degradasi lahan, rusaknya 52% irigasi nasional. Hal inilah yang membuat ketahanan pangan kita semakin lama semakin terjerembab.
Solusi terpenting adalah mengubah paradigma pembangunan pertanian selama ini yang berorientasi produksi dan pasar ke subyeknya yaitu petani kecil serta peningkatan kesejahteraan petani. Bila petani mulia dan sejahtera maka solusi lainnya akan mengikuti.
Dwi Andreas Santosa
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB; Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) dan Associate Scholar Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/analisis-tantangan-besar-di-bidang-pertanian-dan-pangan
Penyaluran Dipercepat, Alokasi Raskin Jateng Hampir Terpenuhi
Senin, 4 Agustus 2014
Semarang, Antara Jateng - Alokasi beras miskin (raskin) untuk 2014 hampir terpenuhi di seluruh daerah di Jawa Tengah karena penyaluran untuk beberapa bulan ke depan sudah dipercepat.
"Percepatan ini tergantung dari surat permintaan masing-masing kepala daerah, kalau mereka menghendaki dipercepat maka kami langsung menindak lanjuti," ujar Kepala Bulog Divisi Regional Jateng Damin Hartono di Semarang, Senin.
Menurutnya percepatan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga yang terjadi jelang Lebaran lalu karena sejumlah daerah sudah melewati masa panen raya.
"Ada beberapa daerah yang masih panen tetapi ada beberapa yang sudah melewati masa panen, salah satunya Kabupaten Demak," katanya.
Beberapa penyaluran bulan depan yang sudah dipercepat sejak beberapa bulan lalu di antaranya raskin alokasi November dan Desember dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2014.
"Bahkan di beberapa kabupaten/kota raskin untuk bulan Agustus yang mestinya disalurkan pada minggu ketiga dan keempat juga dipercepat dan disalurkan pada minggu pertama dan kedua.
Untuk realisasi penyaluran per Juli lalu, sub divre wilayah I Semarang sudah menyalurkan sebanyak 50.230.620 kg atau 74,89 persen dari total yang akan disalurkan sepanjang tahun ini, sedangkan sub divre wilayah II Pati mencapai 52.013.250 kg atau sudah memenuhi target 77,95 persen, untuk sub divre wilayah III Surakarta mencapai 60.786.255 kg atau 75,97 persen.
Wilayah lain yaitu sub divre wilayah IV Banyumas mencapai 59.141.940 kg atau 79,11 persen, Sub divre wilayah V Kedu 50.472.450 kg atau 75 persen, dan sub divre wilayah IV Pekalongan mencapai 71.551.290 kg atau 78,71 persen.***2***
Semarang, Antara Jateng - Alokasi beras miskin (raskin) untuk 2014 hampir terpenuhi di seluruh daerah di Jawa Tengah karena penyaluran untuk beberapa bulan ke depan sudah dipercepat.
"Percepatan ini tergantung dari surat permintaan masing-masing kepala daerah, kalau mereka menghendaki dipercepat maka kami langsung menindak lanjuti," ujar Kepala Bulog Divisi Regional Jateng Damin Hartono di Semarang, Senin.
Menurutnya percepatan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga yang terjadi jelang Lebaran lalu karena sejumlah daerah sudah melewati masa panen raya.
"Ada beberapa daerah yang masih panen tetapi ada beberapa yang sudah melewati masa panen, salah satunya Kabupaten Demak," katanya.
Beberapa penyaluran bulan depan yang sudah dipercepat sejak beberapa bulan lalu di antaranya raskin alokasi November dan Desember dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2014.
"Bahkan di beberapa kabupaten/kota raskin untuk bulan Agustus yang mestinya disalurkan pada minggu ketiga dan keempat juga dipercepat dan disalurkan pada minggu pertama dan kedua.
Untuk realisasi penyaluran per Juli lalu, sub divre wilayah I Semarang sudah menyalurkan sebanyak 50.230.620 kg atau 74,89 persen dari total yang akan disalurkan sepanjang tahun ini, sedangkan sub divre wilayah II Pati mencapai 52.013.250 kg atau sudah memenuhi target 77,95 persen, untuk sub divre wilayah III Surakarta mencapai 60.786.255 kg atau 75,97 persen.
Wilayah lain yaitu sub divre wilayah IV Banyumas mencapai 59.141.940 kg atau 79,11 persen, Sub divre wilayah V Kedu 50.472.450 kg atau 75 persen, dan sub divre wilayah IV Pekalongan mencapai 71.551.290 kg atau 78,71 persen.***2***
Langganan:
Postingan (Atom)