Senin, 4 Agustus 2014
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Dalam perjalanan pemerintahan lima tahun ke depan, pasangan ini akan mengemban beragam agenda pembangunan, termasuk kedaulatan pangan. Terkait dengan penguatan kedaulatan pangan di masa datang, karut marut praktik pangan impor harus diurai secara baik sebab kebijakan beras impor telah memiskinkan petani lokal sebagai lokomotif kedaulatan pangan.
Dalam visi-misinya tentang kedaulatan pangan, pasangan Jokowi-JK akan mengerem beras impor yang masih besar jumlahnya, sekitar 2,7 juta ton pada 2012. Beras impor selalu menuai pro dan kontra. Di satu sisi, impor dilakukan untuk memperkuat kemandirian pangan agar seluruh rakyat dapat mengakses beras. Namun, di sisi lain, Indonesia yang memiliki sawah seluas delapan juta hektare, impor beras menjadi kontraproduktif. Ini membuktikan lemahnya bangsa dalam soal kemandirian pangan.
Masih tingginya kebergantungan bangsa pada impor salah satunya disebabkan kelambanan mempercepat diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di tengah masyarakat. Selain itu, Indonesia mengalami tekanan karena konsumsi domestik meningkat lantaran pertumbuhan kelas menengah dan kenaikan daya beli masyarakat. Sebab lain, tidak ada tambahan kapasitas produksi. Tekanan-tekanan itu mendorong impor pangan melambung dalam sepuluh tahun belakangan.
Bahkan, kecenderungannya bakal kian meroket ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai berlaku 2015. Tanpa terobosan, bisa berarti pertumbuhan ekonomi gagal dimanfaatkan dan kultur pertanian bakal tergusur.
Diklona
Setiap tahun, pemerintah selalu mengimpor beras dalam jumlah besar. Untuk tahun ini, Bulog sudah diminta mendatangkan beras untuk mengamankan pasokan produk olahan padi ini di tengah ancaman El Nino. Alasan klasik serangan wereng, musim kemarau, dan banjir menjadi justifikasi impor. Seakan-akan hama wereng tidak bisa diatasi, banjir, dan kekeringan tak bisa ditangani. Masalah ini terus diklona yang menggambarkan seakan-akan tidak pernah ditemukan solusi.
Pasar pangan di Indonesia kian dibanjiri pangan impor. Pemerintah nyaris tidak punya kekuatan untuk menghadapi. Indonesia menjadi negara yang membangun kemandirian pangan di atas fondasi lemah karena berbasis impor yang mudah runtuh. Negeri makmur namun tidak mampu memproduksi pangan untuk rakyat. Krisis pangan silih berganti mulai dari krisis beras, kedelai, daging sapi, gula, jagung, bawang putih, hingga bawang merah.
Sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya pertanian dan pangan melimpah, Indonesia seharusnya bisa menjadi lumbung pangan dunia. Namun, ironisnya, pembangunan kedaulatan pangan sangat lamban.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan pada kuartal I-2014 hanya 0,94 persen, padahal tahun lalu 2,18 persen. Implikasinya, impor pangan sulit dihindari. Ruang impor pangan akan semakin terbuka demi mengantisipasi dampak perubahan iklim dan penyusutan keluarga petani (BPS, 2013). Kenaikan harga bukan lagi hanya digerakkan mekanisme pasar, tetapi juga instabilitas politik di sejumlah negara penghasil beras.
Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, komoditas ini harus tersedia setiap saat yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan terjangkau rakyat. Sayang, pangan sering langka, otomatis harganya tidak terjangkau rakyat miskin.
Harga pangan semakin mahal diduga karena kebergantungan kuat pada impor dan dikendalikan para pemain kartel oleh segelintir pemodal besar. Praktik kartel pangan dengan semakin mencengkeram perdangangan pangan dalam negeri. Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membongkar kasus dugaan korupsi impor daging sapi dan ketidakefisienan penyaluran beras miskin membuktikan praktik mafia pangan sangat nyata. Suap dalam impor pangan sudah dirancang (corruption by designed).
Praktik impor beras yang kini seakan-akan menjadi candu pemerintah akan merugikan petani lokal sebagai pukulan berat. Apalagi ketika didatangkan dengan bea masuk lebih kecil, membuat beras lokal tak dapat bersaing. Tragedi ini akan semakin memiskinkan para petani. Sektor pertanian bagi mereka semakin tidak menarik.
Negara agraris dengan 8 juta hektare sawah masih harus mengimpor beras sungguh keterlaluan kerena hanya menghabiskan devisa. Padahal komoditas itu bisa diproduksi dalam jumlah cukup di dalam negeri. Secara tidak langsung, Indonesia menyubsidi petani Vietnam yang memproduksi beras kualitas medium. Pemerintah harus segera mengambil langkah solusi atas masalah impor beras yang kerap ilegal dan merugikan petani lokal.
Sektor pertanian menyerap hampir 40 juta tenaga kerja. Jika satu pekerja menanggung kehidupan tiga anggota keluarga, jumlah yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut sekitar 160 juta jiwa. Jumlah ini sekitar 64 persen dari total penduduk Indonesia yang sudah mendekati 250 juta jiwa.
Jumlah petani sebegitu banyak seharusnya menjadi potensi besar untuk membangun persawahan berdaya saing tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Kenyataannya, justru kebalikan. Sensus pertanian BPS tahun 2013 menunjukkan jumlah rumah tangga petani gurem susut 4,77 juta selama 10 tahun terakhir. Alih-alih akibat konsolidasi lahan yang mengandaikan terjadinya proses pembangunan inklusif, penyusutan tersebut ditengarai merupakan dampak kemunduran sektor pertanian.
Petani gurem cenderung menjual lahan yang sempit. Mereka lalu pindah ke kota mencari pangan di sektor industri atau informal.
Maka, langkah mendesak adalah penuntasan reformasi agraria untuk mendukung kedaulatan pangan. Ketimpangan penguasaan lahan diyakini sebagai akar pemiskinan petani dan krisis pangan. Reforma agraria sebagai kontrak politik Presiden SBY dalam kampanye tahun 2009 masih sebatas wacana, belum masuk program kerja, padahal rezim sudah memasuki “masa pensiun”.
Oleh Prof Posman Sibuea
Penulis adalah Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas, Sumatra Utara
http://koran-jakarta.com/?17321-agenda%20kedaulatan%20pangan
Senin, 04 Agustus 2014
Stok Gula Bulog Mulai Menipis
Senin, 4 Agustus 2014
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA -Stok gula yang dimiliki Bulog mulai menipis. Hingga akhir bulan Juli lalu, stok gula Bulog tercatat sebanyak 24.000 ton, atau sudah terpakai sekitar 72,7% dari pengadaan gula yang berhasil dilakukan oleh perusahaan plat merah tersebut pada tahun ini sebanyak 33.000 ton.
Sutarto Alimoeso Direktur Utama Bulog mengatakan, gula yang dimiliki Bulog tersebut terjual melalui beberapa kegiatan usaha termasuk di gerai-gerai Bulog Mart. "Sudah tersalur melalui operasi pasar, pasar murah dan sebagainya," kata Sutarto belum lama ini.
Meski enggan menyebutkan harga jualnya, namun Sutarto bilang dibandingkan dengan harga gula dipasaran jauh lebih murah. Gula yang dimiliki Bulog dijual dengan berbagai ukuran yakni ukuran 1 kilogram (kg) ada juga yang berukuran 50 kg.
Pengadaan gula yang dilakukan oleh Bulog berasal dari impor dan pembelian dari pabrik gula (PG) lokal. Sekedar informasi, dari surat persetujuan impor (SPI) gula kristal putih (GKP) yang diberikan sebanyak 328.000 ton, Bulog hanya merealisasikan impor 22.000 ton.
SPI yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Bulog tersebut berlaku hanya untuk jangka waktu 1 April-15 Mei 2014. Sebelumnya, Bulog juga melakukan pembelian dari Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebanyak 12.000 ton dengan harga Rp 8.600 per kg.
Untuk menjaga stabilitas harga gula dalam negeri, Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan mengatakan tidak akan mengeluarkan izin impor GKP lagi hingga akhir tahun, termasuk tidak akan memberikan perpanjangan impor kepada Bulog.
Soemitro Samadikoen Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengatakan, pihaknya menuntut agar impor gula tidak dilanjutkan. Hal ini dikarenakan stok gula dari musim giling tahun lalu dan musim panen tahun ini masih banyak. Hingga paruh tahun saja, stok gula diproyeksikan masih sekitar 300.000 ton-400.000 ton.
Masih banyaknya stok gula tersebut mengakibatkan harga lelang di PG tidak dapat tinggi. Di awal-awal masa giling saat ini harga lelang tebu rakyat hanya dihargai sekitar Rp 8.300 per kg-Rp 8.500 per kg. Tak jarang, lelang gula dibatalkan lantaran harga yang terbentuk tidak memuaskan.
Hingga akhir musim giling tebu, Soemitro memproyeksikan harga lelang tebu tidak akan melebihi Rp 10.000 per kg. Padahal, menurut catatan Soemitro dua tahun terakhir harga lelang sempat menyentuh Rp 11.800 per kg, dengan harga terendah Rp 9.500 per kg.(KONTAN/Handoyo )
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/08/04/stok-gula-bulog-mulai-menipis
TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA -Stok gula yang dimiliki Bulog mulai menipis. Hingga akhir bulan Juli lalu, stok gula Bulog tercatat sebanyak 24.000 ton, atau sudah terpakai sekitar 72,7% dari pengadaan gula yang berhasil dilakukan oleh perusahaan plat merah tersebut pada tahun ini sebanyak 33.000 ton.
Sutarto Alimoeso Direktur Utama Bulog mengatakan, gula yang dimiliki Bulog tersebut terjual melalui beberapa kegiatan usaha termasuk di gerai-gerai Bulog Mart. "Sudah tersalur melalui operasi pasar, pasar murah dan sebagainya," kata Sutarto belum lama ini.
Meski enggan menyebutkan harga jualnya, namun Sutarto bilang dibandingkan dengan harga gula dipasaran jauh lebih murah. Gula yang dimiliki Bulog dijual dengan berbagai ukuran yakni ukuran 1 kilogram (kg) ada juga yang berukuran 50 kg.
Pengadaan gula yang dilakukan oleh Bulog berasal dari impor dan pembelian dari pabrik gula (PG) lokal. Sekedar informasi, dari surat persetujuan impor (SPI) gula kristal putih (GKP) yang diberikan sebanyak 328.000 ton, Bulog hanya merealisasikan impor 22.000 ton.
SPI yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Bulog tersebut berlaku hanya untuk jangka waktu 1 April-15 Mei 2014. Sebelumnya, Bulog juga melakukan pembelian dari Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebanyak 12.000 ton dengan harga Rp 8.600 per kg.
Untuk menjaga stabilitas harga gula dalam negeri, Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan mengatakan tidak akan mengeluarkan izin impor GKP lagi hingga akhir tahun, termasuk tidak akan memberikan perpanjangan impor kepada Bulog.
Soemitro Samadikoen Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengatakan, pihaknya menuntut agar impor gula tidak dilanjutkan. Hal ini dikarenakan stok gula dari musim giling tahun lalu dan musim panen tahun ini masih banyak. Hingga paruh tahun saja, stok gula diproyeksikan masih sekitar 300.000 ton-400.000 ton.
Masih banyaknya stok gula tersebut mengakibatkan harga lelang di PG tidak dapat tinggi. Di awal-awal masa giling saat ini harga lelang tebu rakyat hanya dihargai sekitar Rp 8.300 per kg-Rp 8.500 per kg. Tak jarang, lelang gula dibatalkan lantaran harga yang terbentuk tidak memuaskan.
Hingga akhir musim giling tebu, Soemitro memproyeksikan harga lelang tebu tidak akan melebihi Rp 10.000 per kg. Padahal, menurut catatan Soemitro dua tahun terakhir harga lelang sempat menyentuh Rp 11.800 per kg, dengan harga terendah Rp 9.500 per kg.(KONTAN/Handoyo )
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/08/04/stok-gula-bulog-mulai-menipis
Bulog Siapkan 12 Ribu Ton Raskin
Senin, 4 Agustus 2014
PEKANBARU, Suluhriau- Bulog menyiapkan 12 ribu ton beras miskin (raskin) sejak lebaran lalu hingga akhir tahun ini.
Humas Bulog Divre Riau-Kepulauan Riau, Usman mengatakan, saat ini pasokan beras di kedua provinsi tersebut cukup untuk penyaluran normal
sekitar tiga bulan ke depan. Sebab setiap bulan kedua wilayah membutuhkan 4.300 ton beras.
Selama ini bulog harus mendatangkan beras dari luar provinsi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya Riau dan Kepulauan Riau
hanya mampu memproduksi 1.000 ton beras setiap bulan dan seluruhnya telah diserap bulog untuk disalurkan kepada masyarakat.
Banyaknya pasokan beras tahun ini juga disebabkan stabilnya harga komoditas itu di Riau dan Kepulauan Riau pemerintah daerah selama ini terus mengadakan operasi pasar dan pasar murah untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras.
Usman mengakui tahun 2014 ini tidak ada gejolak harga beras dan gula, sehingga masyarakat merasa tenang dan tidak perlu menumpuk beras di rumah.
Bulog Divre Riau-Kepulauan Riau telah pendistribusikan 33,2 juta kilogram raskin untuk 292.388 rumah tangga sasaran di kedua wilayah tersebut, dengan rincian di riau 25,49 juta kilogram dan 7,7 juta kilogram di kepulauan Riau. (slt)
http://www.suluhriau.com/read-194407-2014-08-03-bulog-siapkan-12-ribu-ton-raskin-.html
PEKANBARU, Suluhriau- Bulog menyiapkan 12 ribu ton beras miskin (raskin) sejak lebaran lalu hingga akhir tahun ini.
Humas Bulog Divre Riau-Kepulauan Riau, Usman mengatakan, saat ini pasokan beras di kedua provinsi tersebut cukup untuk penyaluran normal
sekitar tiga bulan ke depan. Sebab setiap bulan kedua wilayah membutuhkan 4.300 ton beras.
Selama ini bulog harus mendatangkan beras dari luar provinsi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya Riau dan Kepulauan Riau
hanya mampu memproduksi 1.000 ton beras setiap bulan dan seluruhnya telah diserap bulog untuk disalurkan kepada masyarakat.
Banyaknya pasokan beras tahun ini juga disebabkan stabilnya harga komoditas itu di Riau dan Kepulauan Riau pemerintah daerah selama ini terus mengadakan operasi pasar dan pasar murah untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras.
Usman mengakui tahun 2014 ini tidak ada gejolak harga beras dan gula, sehingga masyarakat merasa tenang dan tidak perlu menumpuk beras di rumah.
Bulog Divre Riau-Kepulauan Riau telah pendistribusikan 33,2 juta kilogram raskin untuk 292.388 rumah tangga sasaran di kedua wilayah tersebut, dengan rincian di riau 25,49 juta kilogram dan 7,7 juta kilogram di kepulauan Riau. (slt)
http://www.suluhriau.com/read-194407-2014-08-03-bulog-siapkan-12-ribu-ton-raskin-.html
Kantor Dolog Nabire Terbakar Minggu Pagi
Senin, 4 Agustus 2014
Kantor Dolog kabupaten Nabire, pada jam 04.00 Wib minggu pagi (03/08/2014). Kantor yang berada di jalan Frans Kaisepo tersebut dilalap bangunannya oleh si jago merah.
Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, namun diduga karena korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun beberapa dokumen penting serta sebuah mobil avanza dilalap si jago merah.
Menurut salah seorang staf Bulog, awalnya api dari atas plafon langsung masuk ke semua ruangan bawah. Api sangat cepat bergerak dan menghanguskan semua barang yang ada dalam ruangan. Sehingga semua dokumen berupa kertas dan dokumen yang ada di komputer maupun laptop juga ikut terbakar.
Untuk sementara indikasi kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Namun peristiwa kebakaran Kantor Bulog Nabire ini diserahkan kepada pihak aparat kepolisian Polres Nabire untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Pihak Bulog Nabire hanya bisa memberikan laporan tertulis dan bukti-bukti kebakaran berupa gambar foto kepada Bulog Provinsi Papua. Dan selanjutnya kita hanya bisa menunggu apa hasil keputusan dari Bulog Papua soal kebakaran kantor Bulog Nabire.
Sehingga untuk sementara dalam kegiatan atau aktifitas kantor guna memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya bisa digunakan kantor gudang sebagai kantor. Dan tetap akan diupayakan agar pelayanan dapat diberikan secara maksimal.
http://www.nabire.net/kantor-dolog-nabire-terbakar-minggu-pagi/
Kantor Dolog kabupaten Nabire, pada jam 04.00 Wib minggu pagi (03/08/2014). Kantor yang berada di jalan Frans Kaisepo tersebut dilalap bangunannya oleh si jago merah.
Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, namun diduga karena korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun beberapa dokumen penting serta sebuah mobil avanza dilalap si jago merah.
Menurut salah seorang staf Bulog, awalnya api dari atas plafon langsung masuk ke semua ruangan bawah. Api sangat cepat bergerak dan menghanguskan semua barang yang ada dalam ruangan. Sehingga semua dokumen berupa kertas dan dokumen yang ada di komputer maupun laptop juga ikut terbakar.
Untuk sementara indikasi kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Namun peristiwa kebakaran Kantor Bulog Nabire ini diserahkan kepada pihak aparat kepolisian Polres Nabire untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Pihak Bulog Nabire hanya bisa memberikan laporan tertulis dan bukti-bukti kebakaran berupa gambar foto kepada Bulog Provinsi Papua. Dan selanjutnya kita hanya bisa menunggu apa hasil keputusan dari Bulog Papua soal kebakaran kantor Bulog Nabire.
Sehingga untuk sementara dalam kegiatan atau aktifitas kantor guna memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya bisa digunakan kantor gudang sebagai kantor. Dan tetap akan diupayakan agar pelayanan dapat diberikan secara maksimal.
http://www.nabire.net/kantor-dolog-nabire-terbakar-minggu-pagi/
Sabtu, 02 Agustus 2014
Stok Beras di Jateng Tetap Surplus
Jumat, 1 Agustus 2014
SEMARANG - Masyarakat di Jawa Tengah tidak perlu khawatir bakal kekurangan pangan pasca momentum Lebaran ini. Pasalnya, persediaan atau stok beras di Jateng tetap dalam kondisi surplus.
"Saat ini realisasi pengadaan beras harian mencapai 2.000-2.500 ton/hari, jumlah tersebut berasal dari enam sub divisi regional yang ada di Jateng," ujar Kepala Bulog Divisi Regional Jateng Damin Hartono di Semarang, Jumat.
Enam sub divre tersebut meliputi Semarang, Pati, Surakarta, Banyumas, Kedu, dan Pekalongan, dari keseluruhan tersebut sudah tercapai 47,5% target penerimaan beras oleh Bulog Jateng hingga akhir tahun 2014.
"Saat ini sudah diperoleh 350.771,09 ton beras dari total target satu tahun yang mencapai 780 ribu ton, dengan jumlah tersebut kami bisa melakukan pengiriman beras ke daerah lain atau moving nasional," ujarnya.
Sebagai rinciannya untuk sub divre Semarang saat ini terdapat 50.647,50 ton beras, Pati 75.384,53 ton, Surakarta 75.858,68 ton, Banyumas 53.450,45 ton, Kedu 33.271,94 ton, dan Pekalongan dengan realisasi pengadaan mencapai 62.158 ton.
Untuk masing-masing sub divre pihaknya sudah menargetkan perolehan yang disesuaikan dengan jumlah lahan sawah dan petani di setiap daerah.
Untuk Semarang target hingga akhir tahun diharapkan bisa mencapai 123 ribu ton, Pati sebesar 146 ribu ton, Surakarta 130 ribu ton, Banyumas 12 ribu ton, Kedu 80 ribu ton, dan Pekalongan 180 ribu ton.
Sementara itu untuk pengiriman ke luar daerah dalam waktu dekat ini Bulog Divre Jateng akan segera mengirimkan beras sebanyak 5.000 ton ke Cianjur dan Bandung Jawa Barat.
"Melihat realisasi pengadaan setiap harinya saya memprediksi hingga akhir tahun ini potensi akan tetap bagus sehingga Jateng memperbantukan sebagian persediaan beras ke daerah lain untuk menstabilkan harga," jelasnya.
Menurutnya karena pengadaan beras yang terus mengalir dengan jumlah besar maka selama Lebaran kali ini tidak terjadi kenaikan harga beras. (ant/gor)
SEMARANG - Masyarakat di Jawa Tengah tidak perlu khawatir bakal kekurangan pangan pasca momentum Lebaran ini. Pasalnya, persediaan atau stok beras di Jateng tetap dalam kondisi surplus.
"Saat ini realisasi pengadaan beras harian mencapai 2.000-2.500 ton/hari, jumlah tersebut berasal dari enam sub divisi regional yang ada di Jateng," ujar Kepala Bulog Divisi Regional Jateng Damin Hartono di Semarang, Jumat.
Enam sub divre tersebut meliputi Semarang, Pati, Surakarta, Banyumas, Kedu, dan Pekalongan, dari keseluruhan tersebut sudah tercapai 47,5% target penerimaan beras oleh Bulog Jateng hingga akhir tahun 2014.
"Saat ini sudah diperoleh 350.771,09 ton beras dari total target satu tahun yang mencapai 780 ribu ton, dengan jumlah tersebut kami bisa melakukan pengiriman beras ke daerah lain atau moving nasional," ujarnya.
Sebagai rinciannya untuk sub divre Semarang saat ini terdapat 50.647,50 ton beras, Pati 75.384,53 ton, Surakarta 75.858,68 ton, Banyumas 53.450,45 ton, Kedu 33.271,94 ton, dan Pekalongan dengan realisasi pengadaan mencapai 62.158 ton.
Untuk masing-masing sub divre pihaknya sudah menargetkan perolehan yang disesuaikan dengan jumlah lahan sawah dan petani di setiap daerah.
Untuk Semarang target hingga akhir tahun diharapkan bisa mencapai 123 ribu ton, Pati sebesar 146 ribu ton, Surakarta 130 ribu ton, Banyumas 12 ribu ton, Kedu 80 ribu ton, dan Pekalongan 180 ribu ton.
Sementara itu untuk pengiriman ke luar daerah dalam waktu dekat ini Bulog Divre Jateng akan segera mengirimkan beras sebanyak 5.000 ton ke Cianjur dan Bandung Jawa Barat.
"Melihat realisasi pengadaan setiap harinya saya memprediksi hingga akhir tahun ini potensi akan tetap bagus sehingga Jateng memperbantukan sebagian persediaan beras ke daerah lain untuk menstabilkan harga," jelasnya.
Menurutnya karena pengadaan beras yang terus mengalir dengan jumlah besar maka selama Lebaran kali ini tidak terjadi kenaikan harga beras. (ant/gor)
Jumat, 01 Agustus 2014
Demak dan Grobogan Tetap Suplai Beras
Kamis, 31 Juli 2014
UNGARAN, suaramerdeka.com - Beras yang ada di Gudang Bulog di Bawen mayoritas berasal dari wilayah Demak dan Grobogan. Pasalnya jika mengambil dari petani dan mitra kerja Bulog di Kabupaten Semarang atau kabupaten lain, harganya terlalu tinggi menyusul harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah Rp 6.600/kilogram.
Dijelaskan Kepala Gudang Bulog Bawen, Dadang Irianto, stok beras yang tersimpan di gudang inti Bawen ada sekitar 2.100 ton. Artinya masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan. "Kapasitas gudang inti bisa menampung 3.500 ton. Adapun beras yang masih tersimpan ada sekitar 2.100 ton, masih aman tiga bulan mendatang meski harus dibagi ke Kabupaten Semarang serta Kota Salatiga," jelasnya, Kamis (31/7).
Menurutnya, meski harus mengambil dari Demak dan Grobogan pihaknya mengaku tidak mengalami kendala pengadaan beras. Menyusul, saat ini belum ada panen raya di berbagai wilayah penghasil beras. "Belum lama ini kami juga berpartisipasi menyuplai 8 ton beras permintaan Pemkab Semarang untuk pasar murah menjelang Idul Fitri," ujarnya.
( Ranin Agung / CN38 / SMNetwork )
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/31/211437/Demak-dan-Grobogan-Tetap-Suplai-Beras
UNGARAN, suaramerdeka.com - Beras yang ada di Gudang Bulog di Bawen mayoritas berasal dari wilayah Demak dan Grobogan. Pasalnya jika mengambil dari petani dan mitra kerja Bulog di Kabupaten Semarang atau kabupaten lain, harganya terlalu tinggi menyusul harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah Rp 6.600/kilogram.
Dijelaskan Kepala Gudang Bulog Bawen, Dadang Irianto, stok beras yang tersimpan di gudang inti Bawen ada sekitar 2.100 ton. Artinya masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan. "Kapasitas gudang inti bisa menampung 3.500 ton. Adapun beras yang masih tersimpan ada sekitar 2.100 ton, masih aman tiga bulan mendatang meski harus dibagi ke Kabupaten Semarang serta Kota Salatiga," jelasnya, Kamis (31/7).
Menurutnya, meski harus mengambil dari Demak dan Grobogan pihaknya mengaku tidak mengalami kendala pengadaan beras. Menyusul, saat ini belum ada panen raya di berbagai wilayah penghasil beras. "Belum lama ini kami juga berpartisipasi menyuplai 8 ton beras permintaan Pemkab Semarang untuk pasar murah menjelang Idul Fitri," ujarnya.
( Ranin Agung / CN38 / SMNetwork )
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/31/211437/Demak-dan-Grobogan-Tetap-Suplai-Beras
Mungkinkah Lebaran Tanpa Inflasi?
Kamis, 31 Juli 2014
INFLASI pada bulan Ramadan biasanya tinggi. Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada Juli 2014 atau Ramadan 1435 Hijriah berada di kisaran 0,8%-1,2%.
Dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata inflasi Juli secara month to month ada di angka 0,85 %. Sementara year on year setiap Juli di bawah 4,5%. Jika inflasi Juli 0,8%, diperkirakan inflasi year on year di angka 4,4%. Meskipun kecil, dipastikan inflasi Juli yang terbesar. Hampir bisa dipastikan, inflasi Juli 2014 tak bergeser dari karakteristik inflasi saat Ramadan di tahun-tahun sebelumnya.
Tahun lalu, inflasi saat Ramadan (Juli) meledak tinggi: 3,29%. Inflasi tahun kalender (Januari-Juli 2013) 6,75%, sedangkan inflasi tahunan 8,61%, melampaui target pemerintah (8,2%). Inflasi Juli 2013 merupakan yang tertinggi sejak inflasi Juli 1998 sebesar 8,56%. Bedanya, saat itu Indonesia dilanda krisis moneter. Inflasi tahunan 8,61% ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2008 (11,03%).
Menurut BPS, inflasi Juli 2013 merupakan hasil jalinan banyak faktor: kenaikan harga BBM bersubsidi, Ramadan, dan libur sekolah. Ada lima hal besar penyumbang inflasi Juli 2013: BBM, tarif angkutan dalam kota, bawang merah, daging ayam, dan ikan segar. Jika dipilah, harga yang diatur pemerintah menyumbang inflasi sebesar 1,41%, inflasi inti punya andil 0,59%, dan inflasi harga bergejolak menyumbang 1,29%.
Hampir bisa dipastikan, inflasi Juli 2014 akan disumbang Ramadan, libur sekolah, dan tarif listrik. Pertanyaannya, jika tidak ada kenaikan harga tarif listrik dan libur sekolah, akankah inflasi Juli rendah? Menarik untuk menelusuri jejak inflasi selama Ramadan. Pada 2005, Ramadan jatuh pada Oktober, kemudian 2008 (September), 2011 (Agustus), dan 2012 (Juli). Pada 2005, inflasi saat Ramadan mencapai rekor tinggi: 8,7%.
Ini terjadi karena saat itu pemerintah menaikkan harga BBM hanya empat hari menjelang Ramadan. Tahun 2013 kenaikan harga BBM dilakukan dua pekan menjelang Ramadan. Setelah itu, pada 2008 inflasi Ramadan 0,97%; 2011 (0,93%); dan 2012 (0,7%). Terlihat jelas bahwa inflasi Ramadan selalu tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir tak pernah di bawah 0,7%.
Seperti suatu kelaziman, kehadiran Ramadan dan kemeriahan perayaan Idul Fitri ditandai oleh kenaikan harga-harga (pangan). Pemerintah seperti mati kutu dan pasrah terhadap situasi ini. Tahun ini hampir semua komoditas pangan, seperti beras, daging (ayam dan sapi), telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan harganya melejit tinggi. Alasannya, saat Ramadan terjadi kenaikan permintaan sekitar 20%.
Sesuai hukum besi supply-demand, ketika ada tekanan di sisi permintaan dengan pasokan tetap, harga akan terpantik tinggi. Akhirnya, inflasi tinggi saat Ramadan dan Lebaran dianggap sebagai sebuah kelaziman. Mungkinkah Ramadan dan Lebaran tanpa (deraan) inflasi? Bukankah di negara-negara maju, Amerika Serikat (AS), misalnya, perayaan tahunan Thanksgiving dan Natal tidak disertai lonjakan inflasi?
Di AS, Thanksgiving yang jatuh pada November ditandai pula dengan kebiasaan mudik. Saat itu petani gandum merayakan panen raya sebelum memasuki musim dingin. Sama seperti Lebaran, semua moda transportasi mendadak sibuk. Jalan-jalan antarkota macet, stasiun kereta dan bandara penuh penumpang. Uniknya, inflasi di AS tidak melonjak. Kenapa? Karena struktur pasar sudah mapan alias mendekati koordinat persaingan sempurna.
Produsen tidak memiliki peluang untuk menaikkan harga secara semena-mena dan sepihak. Kemungkinan adanya praktik kartel harga juga dapat dieliminasi oleh Komite Antikartel Harga. Akibatnya, ritual tahunan Thanksgiving tidak identik dengan kenaikan harga (barang dan jasa). Ada lonjakan permintaan barang dan jasa, tetapi tidak inflationary (Prasetiantono, 2010).
Di Indonesia, inflasi selalu melejit saat Ramadan dan Lebaran karena struktur dan mekanisme pasar masih jauh dari pasar persaingan sempurna. Produsen, pengusaha, atau sekelompok kecil orang yang memiliki kekuatan mengendalikan pasokan, dan mengatur harga di pasar masih terbuka peluangnya untuk melakukan kartel dan persekongkolan untuk mengatur volume, harga dan wilayah distribusi.
Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum optimal bekerja untuk menutup peluang kartel dan persekongkolan itu. Usaha KPPU selalu kandas. Celakanya, pemerintah sering kali memberi toleransi menaikkan harga, terutama pada sektor transportasi. Kenaikan tiket pesawat, bus, dan kereta api diizinkan sampai batas tertentu. Batas itu sering dilanggar tanpa sanksi tegas.
Mungkinkah Ramadan dan Lebaran tanpa inflasi? Mungkin saja. Tetapi, untuk mewujudkan itu selain perlu berbagai upaya yang tidak mudah, juga memerlukan konsistensi dan keteguhan pelaksanaan di lapangan.
Pertama, mendorong terciptanya struktur dan mekanisme pasar persaingan sempurna agar tidak ada produsen atau penjual yang bisa mendikte harga secara sepihak. Jika produsen menaikkan harga, konsumen dengan mudah pindah ke produsen lain tanpa biaya apa pun. Caranya, memperbanyak pemain dengan jalan mengatur pembatasan penguasaan barang pada segelintir pelaku. Penyebaran pemain ini diperlukan agar kemampuan kontrol pasokan dan harga tidak ditentukan oleh segelintir pelaku sehingga pasar tidak gampang dipermainkan.
Kedua, meningkatkan penegakan hukum. Pemerintah harus tegas menindak pelaku yang menaikkan harga atau tarif di luar ketentuan. Dalam kaitan ini, pemerintah dan DPR juga perlu memberdayakan lembaga KPPU. Bila dipandang perlu, sudah saatnya dilakukan amandemen pasal-pasal tertentu dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk meningkatkan kewibawaan dan power KPPU. Ini penting agar KPPU mampu menutup setiap celah yang terbuka untuk melakukan kartel dan melakukan persekongkolan harga.
Ketiga, merevitalisasi Bulog dengan cara memperluas kapasitasnya. Bulog tidak hanya mengurus beras, tetapi juga menangani beberapa komoditas penting lain disertasi instrumen stabilisasi yang lengkap, seperti cadangan, harga, pengaturan impor (waktu dan kuota), dan anggaran yang memadai. Impor komoditas pangan pokok yang semula diserahkan swasta bisa dikembalikan sebagian atau seluruhnya pada Bulog. Ini akan mengeliminasi kuasa swasta dalam kontrol harga dan mereduksi praktik rente ekonomi.
Keempat, memperbaiki jalur distribusi barang. Selama ini harga barang mudah melejit tinggi ketika jalur distribusi terganggu. Ini terkait dengan kondisi infrastruktur yang buruk, sebuah pekerjaan rumah terbesar yang sedang dihadapi pemerintah.
Kelima, membenahi administrasi perdagangan dalam dan luar negeri. Paling penting adalah administrasi pergudangan. Ketika informasi gudang dikuasai, gerak arus barang dari satu titik ke titik lain akan mudah diestimasi, termasuk fluktuasi harga.
Lebih dari itu, administrasi yang baik dengan mudah mendeteksi dua adanya praktik moral hazard: aksi aji mumpung dalam bentuk penimbunan dan menciptakan kelangkaan pasar semu.
KHUDORI
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)
Penulis buku "Ironi Negeri Beras"
http://nasional.sindonews.com/read/887353/18/mungkinkah-lebaran-tanpa-inflasi
INFLASI pada bulan Ramadan biasanya tinggi. Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada Juli 2014 atau Ramadan 1435 Hijriah berada di kisaran 0,8%-1,2%.
Dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata inflasi Juli secara month to month ada di angka 0,85 %. Sementara year on year setiap Juli di bawah 4,5%. Jika inflasi Juli 0,8%, diperkirakan inflasi year on year di angka 4,4%. Meskipun kecil, dipastikan inflasi Juli yang terbesar. Hampir bisa dipastikan, inflasi Juli 2014 tak bergeser dari karakteristik inflasi saat Ramadan di tahun-tahun sebelumnya.
Tahun lalu, inflasi saat Ramadan (Juli) meledak tinggi: 3,29%. Inflasi tahun kalender (Januari-Juli 2013) 6,75%, sedangkan inflasi tahunan 8,61%, melampaui target pemerintah (8,2%). Inflasi Juli 2013 merupakan yang tertinggi sejak inflasi Juli 1998 sebesar 8,56%. Bedanya, saat itu Indonesia dilanda krisis moneter. Inflasi tahunan 8,61% ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2008 (11,03%).
Menurut BPS, inflasi Juli 2013 merupakan hasil jalinan banyak faktor: kenaikan harga BBM bersubsidi, Ramadan, dan libur sekolah. Ada lima hal besar penyumbang inflasi Juli 2013: BBM, tarif angkutan dalam kota, bawang merah, daging ayam, dan ikan segar. Jika dipilah, harga yang diatur pemerintah menyumbang inflasi sebesar 1,41%, inflasi inti punya andil 0,59%, dan inflasi harga bergejolak menyumbang 1,29%.
Hampir bisa dipastikan, inflasi Juli 2014 akan disumbang Ramadan, libur sekolah, dan tarif listrik. Pertanyaannya, jika tidak ada kenaikan harga tarif listrik dan libur sekolah, akankah inflasi Juli rendah? Menarik untuk menelusuri jejak inflasi selama Ramadan. Pada 2005, Ramadan jatuh pada Oktober, kemudian 2008 (September), 2011 (Agustus), dan 2012 (Juli). Pada 2005, inflasi saat Ramadan mencapai rekor tinggi: 8,7%.
Ini terjadi karena saat itu pemerintah menaikkan harga BBM hanya empat hari menjelang Ramadan. Tahun 2013 kenaikan harga BBM dilakukan dua pekan menjelang Ramadan. Setelah itu, pada 2008 inflasi Ramadan 0,97%; 2011 (0,93%); dan 2012 (0,7%). Terlihat jelas bahwa inflasi Ramadan selalu tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir tak pernah di bawah 0,7%.
Seperti suatu kelaziman, kehadiran Ramadan dan kemeriahan perayaan Idul Fitri ditandai oleh kenaikan harga-harga (pangan). Pemerintah seperti mati kutu dan pasrah terhadap situasi ini. Tahun ini hampir semua komoditas pangan, seperti beras, daging (ayam dan sapi), telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan harganya melejit tinggi. Alasannya, saat Ramadan terjadi kenaikan permintaan sekitar 20%.
Sesuai hukum besi supply-demand, ketika ada tekanan di sisi permintaan dengan pasokan tetap, harga akan terpantik tinggi. Akhirnya, inflasi tinggi saat Ramadan dan Lebaran dianggap sebagai sebuah kelaziman. Mungkinkah Ramadan dan Lebaran tanpa (deraan) inflasi? Bukankah di negara-negara maju, Amerika Serikat (AS), misalnya, perayaan tahunan Thanksgiving dan Natal tidak disertai lonjakan inflasi?
Di AS, Thanksgiving yang jatuh pada November ditandai pula dengan kebiasaan mudik. Saat itu petani gandum merayakan panen raya sebelum memasuki musim dingin. Sama seperti Lebaran, semua moda transportasi mendadak sibuk. Jalan-jalan antarkota macet, stasiun kereta dan bandara penuh penumpang. Uniknya, inflasi di AS tidak melonjak. Kenapa? Karena struktur pasar sudah mapan alias mendekati koordinat persaingan sempurna.
Produsen tidak memiliki peluang untuk menaikkan harga secara semena-mena dan sepihak. Kemungkinan adanya praktik kartel harga juga dapat dieliminasi oleh Komite Antikartel Harga. Akibatnya, ritual tahunan Thanksgiving tidak identik dengan kenaikan harga (barang dan jasa). Ada lonjakan permintaan barang dan jasa, tetapi tidak inflationary (Prasetiantono, 2010).
Di Indonesia, inflasi selalu melejit saat Ramadan dan Lebaran karena struktur dan mekanisme pasar masih jauh dari pasar persaingan sempurna. Produsen, pengusaha, atau sekelompok kecil orang yang memiliki kekuatan mengendalikan pasokan, dan mengatur harga di pasar masih terbuka peluangnya untuk melakukan kartel dan persekongkolan untuk mengatur volume, harga dan wilayah distribusi.
Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum optimal bekerja untuk menutup peluang kartel dan persekongkolan itu. Usaha KPPU selalu kandas. Celakanya, pemerintah sering kali memberi toleransi menaikkan harga, terutama pada sektor transportasi. Kenaikan tiket pesawat, bus, dan kereta api diizinkan sampai batas tertentu. Batas itu sering dilanggar tanpa sanksi tegas.
Mungkinkah Ramadan dan Lebaran tanpa inflasi? Mungkin saja. Tetapi, untuk mewujudkan itu selain perlu berbagai upaya yang tidak mudah, juga memerlukan konsistensi dan keteguhan pelaksanaan di lapangan.
Pertama, mendorong terciptanya struktur dan mekanisme pasar persaingan sempurna agar tidak ada produsen atau penjual yang bisa mendikte harga secara sepihak. Jika produsen menaikkan harga, konsumen dengan mudah pindah ke produsen lain tanpa biaya apa pun. Caranya, memperbanyak pemain dengan jalan mengatur pembatasan penguasaan barang pada segelintir pelaku. Penyebaran pemain ini diperlukan agar kemampuan kontrol pasokan dan harga tidak ditentukan oleh segelintir pelaku sehingga pasar tidak gampang dipermainkan.
Kedua, meningkatkan penegakan hukum. Pemerintah harus tegas menindak pelaku yang menaikkan harga atau tarif di luar ketentuan. Dalam kaitan ini, pemerintah dan DPR juga perlu memberdayakan lembaga KPPU. Bila dipandang perlu, sudah saatnya dilakukan amandemen pasal-pasal tertentu dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk meningkatkan kewibawaan dan power KPPU. Ini penting agar KPPU mampu menutup setiap celah yang terbuka untuk melakukan kartel dan melakukan persekongkolan harga.
Ketiga, merevitalisasi Bulog dengan cara memperluas kapasitasnya. Bulog tidak hanya mengurus beras, tetapi juga menangani beberapa komoditas penting lain disertasi instrumen stabilisasi yang lengkap, seperti cadangan, harga, pengaturan impor (waktu dan kuota), dan anggaran yang memadai. Impor komoditas pangan pokok yang semula diserahkan swasta bisa dikembalikan sebagian atau seluruhnya pada Bulog. Ini akan mengeliminasi kuasa swasta dalam kontrol harga dan mereduksi praktik rente ekonomi.
Keempat, memperbaiki jalur distribusi barang. Selama ini harga barang mudah melejit tinggi ketika jalur distribusi terganggu. Ini terkait dengan kondisi infrastruktur yang buruk, sebuah pekerjaan rumah terbesar yang sedang dihadapi pemerintah.
Kelima, membenahi administrasi perdagangan dalam dan luar negeri. Paling penting adalah administrasi pergudangan. Ketika informasi gudang dikuasai, gerak arus barang dari satu titik ke titik lain akan mudah diestimasi, termasuk fluktuasi harga.
Lebih dari itu, administrasi yang baik dengan mudah mendeteksi dua adanya praktik moral hazard: aksi aji mumpung dalam bentuk penimbunan dan menciptakan kelangkaan pasar semu.
KHUDORI
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)
Penulis buku "Ironi Negeri Beras"
http://nasional.sindonews.com/read/887353/18/mungkinkah-lebaran-tanpa-inflasi
Langganan:
Postingan (Atom)