Selasa, 17 Juni 2014
Jakarta -Perum Bulog belum berencana mengimpor beras pada tahun 2014. Alasannya stok beras di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia masih cukup untuk 6 bulan ke depan atau sampai akhir tahun.
"Tahun ini belum ada rencana untuk impor beras," kata Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso dalam raker dengan Komisi IV di Gedung DPR. Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Sutarto mengatakan stok beras yang dimiliki Bulog masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 6 bulan mendatang. Selain itu, produksi dari dalam negeri masih dapat memenuhi permintaan pengadaan (penyerapan/pembelian) beras Bulog.
"Sampai saat ini pasokan beras yang dimiliki Bulog mencapai 1,7 juta ton. Itu cukup untuk enam bulan ke depan," ujarnya.
Sutarto mengakui dalam penyerapan beras petani terdapat kendala, seperti musim tanam yang mundur, serta banjir. Walaupun terdapat kendala musim tanam yang mundur, ia yakin penyerapan beras bisa maksimal.
"Biasanya terjadi kendala serapan itu di akhir tahun atau awal tahun berikutnya karena ada yang namanya memasuki musim paceklik, tapi pengalaman dari tahun ke tahun, penyerapan tetap maksimal. Jadi kami yakin tahun ini tetap memenuhi," katanya.
Setiap bulan, Bulog mendistribusikan beras untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain untuk penyaluran raskin, stok beras di Bulog juga juga untuk ketahanan pangan.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/06/17/174959/2610867/4/bos-bulog-tahun-ini-belum-ada-rencana-impor-beras
Selasa, 17 Juni 2014
Bulog Jamin Kualitas Daging Beku yang Diimpor 2013
Selasa, 17 Juni 2014
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Perum Bulog, Taufan Akib, menjamin keamanan daging beku yang rencananya digelontorkan pada operasi pasar menjelang Ramadan dan Lebaran 2014. "Insya Allah, kami jamin keamanannya, kesehatannya, kehalalannya, dan harga yang juga terjangkau," kata Taufan ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 Juni 2014.
Taufan melanjutkan, daging eks impor Bulog tersebut masih bagus dan layak untuk dikonsumsi karena disimpan di ruang pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celsius. "Tanggal kedaluwarsanya masih lama, yaitu bulan Juli 2015," kata Taufan.
Sebelumnya Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa lembaga itu akan menggelontorkan 280 ton daging sapi beku yang merupakan sisa 3.000 ton daging sapi asal Australia yang dimpor tahun 2013. Daging akan dilepaskan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar menjelang Ramadan-Lebaran 2014 di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Pernyataan Sutarto tersebut menimbulkan kekhawatiran, apakah daging beku sejak 2013 itu masih aman untuk dikonsumsi, serta apakah Bulog menjamin jika terjadi sesuatu dengan masyarakat setelah mengkonsumsi daging tersebut. (Baca: Impor Lancar, Pasokan Daging Aman hingga Lebaran)
Taufan juga menyampaikan bahwa 280 ton daging sapi beku tersebut telah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI dan Health Certificate dari Department of Agriculture Fisheries and Forestry, pemerintah Australia. "Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir mengenai kehalalan daging tersebut", kata Taufan.
RIDHO JUN PRASETYO
http://www.tempo.co/read/news/2014/06/17/090585753/Bulog-Jamin-Kualitas-Daging-Beku-yang-Diimpor-2013
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Perum Bulog, Taufan Akib, menjamin keamanan daging beku yang rencananya digelontorkan pada operasi pasar menjelang Ramadan dan Lebaran 2014. "Insya Allah, kami jamin keamanannya, kesehatannya, kehalalannya, dan harga yang juga terjangkau," kata Taufan ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 Juni 2014.
Taufan melanjutkan, daging eks impor Bulog tersebut masih bagus dan layak untuk dikonsumsi karena disimpan di ruang pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celsius. "Tanggal kedaluwarsanya masih lama, yaitu bulan Juli 2015," kata Taufan.
Sebelumnya Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa lembaga itu akan menggelontorkan 280 ton daging sapi beku yang merupakan sisa 3.000 ton daging sapi asal Australia yang dimpor tahun 2013. Daging akan dilepaskan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar menjelang Ramadan-Lebaran 2014 di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Pernyataan Sutarto tersebut menimbulkan kekhawatiran, apakah daging beku sejak 2013 itu masih aman untuk dikonsumsi, serta apakah Bulog menjamin jika terjadi sesuatu dengan masyarakat setelah mengkonsumsi daging tersebut. (Baca: Impor Lancar, Pasokan Daging Aman hingga Lebaran)
Taufan juga menyampaikan bahwa 280 ton daging sapi beku tersebut telah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI dan Health Certificate dari Department of Agriculture Fisheries and Forestry, pemerintah Australia. "Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir mengenai kehalalan daging tersebut", kata Taufan.
RIDHO JUN PRASETYO
http://www.tempo.co/read/news/2014/06/17/090585753/Bulog-Jamin-Kualitas-Daging-Beku-yang-Diimpor-2013
Bos Bulog Curhat Dana Raskin Rp 11 Triliun Belum Cair
Selasa, 17 Juni 2014
Jakarta -Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengeluhkan soal kesigapan kementerian keuangan terkait pencairan dana progam beras untuk keluarga miskin (Raskin).
Sutarto mengaku Bulog tak bisa bekerja optimal karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait mekanisme pencairan dana untuk raskin baru ditandatangani tanggal 28 Mei 2014, sehingga pencairan dana Public Service Obligation (PSO) belum cair hingga hari ini.
"Per 31 Mei, bahkan hingga hari ini kami (Perum Bulog) belum terima 1 rupiah pun dari APBN. Padahal kami sudah rencanakan di kuartal I harapakan kita bisa mencairkan Rp 11,5 triliun. Tapi, subsidi raskin baru bisa kami tagihkan karena PMK soal tatac ara pencairan beras miskin baru keluar 28 mei 2014," ujar Sutarto dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Dampaknya, Bulog harus menanggung utang hingga Rp 22 triliun sepanjang tahun anggaran 2014 untuk raskin dan pengadaan beras, sebab program Raskin harus tetap berjalan meskipun dana dari pemerintah belum cair.
"Bayangkan saja, program Raskin ini kan tetap haru jalan. Kita sudah menyalurkan 1,6 juta ton, untuk cadangan juga kita sudah melakukan pembelian beras 1,5 juta ton, artinya kita sudah beli sekitar 3,1-3,2 juta ton. Sebanyak 3,2 juta ton dikali Rp 7.000 sudah Rp 22,5 triliun. Karena itu semua kan kredit jadi itu semua utang," katanya.
Saat ini, PMK terkait pencairan dan Raskin memang sudah diterbitkan, namun Sutarto berharap penerbitan PMK dapat segera dilakukan agar bebas Bulog bisa berkurang.
Ia khawatir jika proses pencairan dana PSO untuk Bulog berlarut-larut, maka Bulog akan semakin terbebani utang dan bunga utang yang semakin membesar.
"Total utang Bulog Rp 22,5 triliun, bunga per hari Rp 6,35 miliar. Ini yang menjadi beban pemerintah pada akhirnya. Itu akan menjadi beban HPP (Harga Pembelian Pemerintah), komponen HPP, maka dari itu kita minta untuk segera dibayarkan," serunya.
Pada tahun ini, anggaran raskin Rp 18,8 triliun. Dengan tujuan 15,5 juta RTS dan volume penyaluran beras 15 kg/RTS/bulan selama 12 kali.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/06/17/170347/2610798/4/bos-bulog-curhat-dana-raskin-rp-11-triliun-belum-cair
Jakarta -Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengeluhkan soal kesigapan kementerian keuangan terkait pencairan dana progam beras untuk keluarga miskin (Raskin).
Sutarto mengaku Bulog tak bisa bekerja optimal karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait mekanisme pencairan dana untuk raskin baru ditandatangani tanggal 28 Mei 2014, sehingga pencairan dana Public Service Obligation (PSO) belum cair hingga hari ini.
"Per 31 Mei, bahkan hingga hari ini kami (Perum Bulog) belum terima 1 rupiah pun dari APBN. Padahal kami sudah rencanakan di kuartal I harapakan kita bisa mencairkan Rp 11,5 triliun. Tapi, subsidi raskin baru bisa kami tagihkan karena PMK soal tatac ara pencairan beras miskin baru keluar 28 mei 2014," ujar Sutarto dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Dampaknya, Bulog harus menanggung utang hingga Rp 22 triliun sepanjang tahun anggaran 2014 untuk raskin dan pengadaan beras, sebab program Raskin harus tetap berjalan meskipun dana dari pemerintah belum cair.
"Bayangkan saja, program Raskin ini kan tetap haru jalan. Kita sudah menyalurkan 1,6 juta ton, untuk cadangan juga kita sudah melakukan pembelian beras 1,5 juta ton, artinya kita sudah beli sekitar 3,1-3,2 juta ton. Sebanyak 3,2 juta ton dikali Rp 7.000 sudah Rp 22,5 triliun. Karena itu semua kan kredit jadi itu semua utang," katanya.
Saat ini, PMK terkait pencairan dan Raskin memang sudah diterbitkan, namun Sutarto berharap penerbitan PMK dapat segera dilakukan agar bebas Bulog bisa berkurang.
Ia khawatir jika proses pencairan dana PSO untuk Bulog berlarut-larut, maka Bulog akan semakin terbebani utang dan bunga utang yang semakin membesar.
"Total utang Bulog Rp 22,5 triliun, bunga per hari Rp 6,35 miliar. Ini yang menjadi beban pemerintah pada akhirnya. Itu akan menjadi beban HPP (Harga Pembelian Pemerintah), komponen HPP, maka dari itu kita minta untuk segera dibayarkan," serunya.
Pada tahun ini, anggaran raskin Rp 18,8 triliun. Dengan tujuan 15,5 juta RTS dan volume penyaluran beras 15 kg/RTS/bulan selama 12 kali.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/06/17/170347/2610798/4/bos-bulog-curhat-dana-raskin-rp-11-triliun-belum-cair
Bulog Jangan Hanya Urus Raskin Saja
Selasa, 17 Juni 2014
JAKARTA - Perum Bulog diminta tidak hanya mengurus beras masyarakat miskin (Raskin). Bulog juga disarankan melakukan stabilisasi harga bahan pokok lainnya, seperti bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur, dan lainnya.
"Terlalu kecil kalau Bulog hanya mengurus raskin dan mendapatkan anggaran dari Kementerian Sosial. Urusan beras raskin itu sepele, Bulog harus mengerjakan lebih dari itu," kata Jazilul Fawaid, anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Perum Bulog Soetaro Alimoeso, Selasa (17/6).
Dia mempertanyakan koordinasi antara Bulog dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Harga bahan pokok sangat fluaktif, sehingga Bulog perlu dilibatkan dalam menstabilkan harga.
"Apa Bulog tidak pernah membahas masalah fluktuatif harga sembako di pasaran? Mentan sangat tahu jelas pergerakan harga sembako, dan harusnya Kementan memberikan anggaran kepada Bulog untuk stabilisasi harga," bebernya.
Menanggapi itu, Dirut Perum Bulog mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan kerja sama dengan pihak lain (Kementan). Sebab, kuasa pengguna anggaran (KPA) ada di Kementerian Sosial.
"Bulog bekerja profesional dan selalu diaudit BPK. Jadi kami tidak bisa melakukan hal-hal lain yang tidak diizinkan. Bulog hanya bisa sebatas koordinasi saja dengan Kementan," terangnya. (esy/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2014/06/17/240891/Bulog-Jangan-Hanya-Urus-Raskin-Saja-
JAKARTA - Perum Bulog diminta tidak hanya mengurus beras masyarakat miskin (Raskin). Bulog juga disarankan melakukan stabilisasi harga bahan pokok lainnya, seperti bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur, dan lainnya.
"Terlalu kecil kalau Bulog hanya mengurus raskin dan mendapatkan anggaran dari Kementerian Sosial. Urusan beras raskin itu sepele, Bulog harus mengerjakan lebih dari itu," kata Jazilul Fawaid, anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut Perum Bulog Soetaro Alimoeso, Selasa (17/6).
Dia mempertanyakan koordinasi antara Bulog dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Harga bahan pokok sangat fluaktif, sehingga Bulog perlu dilibatkan dalam menstabilkan harga.
"Apa Bulog tidak pernah membahas masalah fluktuatif harga sembako di pasaran? Mentan sangat tahu jelas pergerakan harga sembako, dan harusnya Kementan memberikan anggaran kepada Bulog untuk stabilisasi harga," bebernya.
Menanggapi itu, Dirut Perum Bulog mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan kerja sama dengan pihak lain (Kementan). Sebab, kuasa pengguna anggaran (KPA) ada di Kementerian Sosial.
"Bulog bekerja profesional dan selalu diaudit BPK. Jadi kami tidak bisa melakukan hal-hal lain yang tidak diizinkan. Bulog hanya bisa sebatas koordinasi saja dengan Kementan," terangnya. (esy/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2014/06/17/240891/Bulog-Jangan-Hanya-Urus-Raskin-Saja-
Pasar Murah Bulog Denpasar, Diserbu Warga
Senin, 17 Juni 2014
TRIBUNNEWS.COM,DENPASAR - Mendekati bulan suci ramadan, Bulog menggelar pasar murah, di beberapa lokasi.
Satu diantaranya di depan Kantor Bulog Divisi Regional Bali, Jalan Raya Renon No 35, Denpasar.
Acara yang berlangsung sejak 13 Juni 2014 ini, mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Staff TU Bulog, Made Supancana mengatakan, sejak stand baru dibuka, masyarakat sudah 'menyerbu' stan yang menyediakan kebutuhan pokok, seperti beras, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng ini.
"Menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok cenderung naik. Pasar murah ini membantu masyarakat dalam mendapatkan produk dengan harga terjangkau," ungkapnya.
Di stand ini terlihat telur ayam ukuran sedang dijual Rp 1.150 per butir, sedangkan di pasaran sudah dijual Rp 1.300 sampai Rp 1.500 per butir.
Beras C4 Tabanan, dijual Rp 7.950 per kg, sedangkan di pasaran sudah Rp 9 ribu per kg.
"Kualitas berasnya bagus. Di sini minimal kita jual 5 kg. Namun biasanya pembeli pasti beli lebih dari 5 kg karena harganya murah," urainya.
http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/17/pasar-murah-bulog-denpasar-diserbu-warga
TRIBUNNEWS.COM,DENPASAR - Mendekati bulan suci ramadan, Bulog menggelar pasar murah, di beberapa lokasi.
Satu diantaranya di depan Kantor Bulog Divisi Regional Bali, Jalan Raya Renon No 35, Denpasar.
Acara yang berlangsung sejak 13 Juni 2014 ini, mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Staff TU Bulog, Made Supancana mengatakan, sejak stand baru dibuka, masyarakat sudah 'menyerbu' stan yang menyediakan kebutuhan pokok, seperti beras, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng ini.
"Menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok cenderung naik. Pasar murah ini membantu masyarakat dalam mendapatkan produk dengan harga terjangkau," ungkapnya.
Di stand ini terlihat telur ayam ukuran sedang dijual Rp 1.150 per butir, sedangkan di pasaran sudah dijual Rp 1.300 sampai Rp 1.500 per butir.
Beras C4 Tabanan, dijual Rp 7.950 per kg, sedangkan di pasaran sudah Rp 9 ribu per kg.
"Kualitas berasnya bagus. Di sini minimal kita jual 5 kg. Namun biasanya pembeli pasti beli lebih dari 5 kg karena harganya murah," urainya.
http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/17/pasar-murah-bulog-denpasar-diserbu-warga
Ketahanan Berbasis Impor
Senin, 17 Juni 2014
DI tengah produksi gabah kering giling (GKG) yang terancam menurun tahun 2014, pemerintah kembali merencanakan mengimpor beras.
Penurunan produksi terjadi karena gangguan hama wereng batang cokelat yang meluas di 22 provinsi. Serangan wereng mengakibatkan turunnya produktivitas tanaman padi dari 6,5 ton menjadi 4,5 ton GKG per hektar Penurunan produksi akan mendongkrak kenaikan harga beras menjelang pilpres. Apalagi selama ini pemerintah lebih mengedepankan opsi impor beras dibandingkan berusaha keras meningkatkan stok beras di dalam negeri dengan memberdayakan petani lokal.
Alasan klasik seperti serangan wereng, musim kemarau dan banjir menjadi justifikasi untuk membuka keran impor. Seakan serangan wereng tidak bisa diatasi dan banjir tak bisa ditangani. Masalah ini terus dikloning dan cara cerdik pun tidak ditemukan untuk solusi. Pasar pangan di Indonesia kian dibanjiri pangan impor. Pemerintah nyaris tidak punya kekuatan untuk menghempangnya. Indonesia menjadi negara yang membangun ketahanan pangan berbasis impor.
Kita menghuni negeri yang makmur, namun tidak mampu memproduksi pangan untuk rakyatnya. Krisis pangan datang silih berganti. Mulai krisis beras, krisis kedelai, daging sapi, gula, jagung, bawah putih hingga bawang merah. Sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya pertanian dan pangan yang melimpah, Indonesia seharusnya bisa menjadi lumbung pangan dunia.
Namun ironisnya, berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan pada kuartal I/2014 hanya sebesar 0,94% atau melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang sebesar 2,18%. Implikasinya, impor pangan makin tidak terbendung. Hampir 75 % dari kebutuhan pangan di dalam negeri dipenuhi dari impor.
Ruang impor pangan akan semakin terbuka lebar guna mengawal stabilitas politik Pemilu Presiden 2014. Agar gejolak harga pangan—memicu inflasi tinggi—terkendali, maka pangan harus tersedia. Sayangnya pangan yang tersedia kerap harganya tidak terjangkau rakyat miskin. Kian mahalnya harga pangan diduga akibat ulah para pemain kartel pangan yang dikuasai segelintir pemodal besar.
Praktik kartel pangan dengan power (kekuasaan) uang yang dimiliki semakin terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan korupsi impor daging sapi dan ketidakefisienan penyaluran raskin. Temuan ini menunjukkan bahwa suap impor pangan adalah jenis corruption by design. Fenomena ini menunjukkan pangan impor sudah dikendalikan oleh mafia pangan yang melibatkan pejabat tertentu dan politisi untuk meraup keuntungan.
Sepanjang 2013, Indonesia mengimpor bahan pangan utama dengan menghabiskan devisa sekitar Rp125 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar dan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur sektor pertanian. Masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kian miskinnya petani ditengarai penyebab kian derasnya pangan impor mengalir ke Indonesia.
Meski usia kemerdekaan republik ini sudah memasuki 69 tahun, alih-alih pemerintah dapat menyejahterakan petani justru petani gurem kian meningkat jumlahnya. Petani kecil termarginalisasi digilas roda pembangunan hedonis yang kapitalistik. Keterpurukan ini membawa konsekuensi logis, yakni Indonesia semakin tak berdaulat atas pangan. Dalam satu dekade terakhir, petani di negara yang dikenal sebagai bangsa agraris ini mengalami proses pemiskinan.
Hasil sensus pertanian tahun 2013 menunjukkan keluarga petani berkurang sebanyak 5,04 juta keluarga. Pada 2003, BPS mencatat jumlah keluarga petani 31,17 juta keluarga, sepuluh tahun kemudian menurun menjadi 26,13 juta keluarga. Jumlah keluarga petani yang berhenti menggantungkan hidup dari usaha pertanian ratarata 500.000 rumah tangga pertahunataulajupenurunannya mencapai 1,75% per tahun.
Namun, jumlahperusahaan di bidang pertanian justru naik36,77%. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. Di negara maju, susutnya jumlah keluarga petani dan meningkatnya jumlah perusahaan pertanian merupakan pertanda kemajuan sektor pertanian.
Penurunan jumlah keluarga petani gurem karena ada penyerapan tenaga kerja secara signifikan di sektor industri dan jasa. Sayangnya, yang terjadi di Indonesia adalah guremisasi akibat tingginya alih fungsi lahan pertanian pangan.
Jalan di Tempat
Setuju atau tidak setuju, selama 10 tahun terakhir pembangunan pertanian jalan di tempat atau bahkan ”mundur” ke belakang. Mayoritas warga Indonesia yang bekerja sebagai ”petani”, hidupnya mengalami proses pemiskinan. Fenomena ini harus dapat menyadarkan pemerintahan hasil Pemilu 2014 bahwa pekerjaan rumah memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat belum selesai.
Rapuhnya (decay kedaulatan pangan tak bisa dilepaskan dari kurangnya perhatian pada pembangunan sektor pertanian. Alokasi anggaran yang masih terbatas di kementerian pertanian hanya satu indikator ketidakberdayaan bangsa ini untuk keluar dari perangkap pangan impor. Untuk melepaskan Indonesia dari jebakan pangan impor maka perlu didorong penggunaan produk pangan lokal dengan segala konsekuensinya dan mengurangi ketergantungan dan ketagihan produk pangan berbasis beras dan gandum.
Kita perlu belajar dari negara kaya yang teknologinya maju, seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka tetap bangga menggunakan produk lokalnya seperti telepon seluler dan mobil buatan sendiri tanpa terpengaruh produk bangsa lain yang lebih canggih. Harga diri bangsa menjadi harga mati dalam melepaskan diri dari jebakan pangan.
Sebagai bangsa agraris, Indonesia harus keluar dari jebakan dan perangkap pangan negara maju dengan segera melakukan pengurangan praktik liberalisasi pangan. Praktik ini telah menyebabkan munculnya beragam kartel pangan baru yang pola kerjanya mirip mafia yang menguasai distribusi dan perdagangan pangan. Untuk menghentikannya, pemerintah harus melakukan pembatasan penguasaan distribusi pangan melalui korporasi.
Satu hal yang tak kalah penting adalah kecenderungan selama ini yang memilih langkah gampang dengan mengimpor tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang harus diakhiri. Kebergantungan pada impor ini hendaknya menyadarkan pemerintah untuk terus membangun ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat seperti perintah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
POSMAN SIBUEA
Guru Besar Tetap di Unika Santo Thomas Sumatera Utara. Pendiri dan Direktur Center for National Food Security Research (Tenfoser)
 |
Penurunan produksi terjadi karena gangguan hama wereng batang cokelat yang meluas di 22 provinsi. Serangan wereng mengakibatkan turunnya produktivitas tanaman padi dari 6,5 ton menjadi 4,5 ton GKG per hektar Penurunan produksi akan mendongkrak kenaikan harga beras menjelang pilpres. Apalagi selama ini pemerintah lebih mengedepankan opsi impor beras dibandingkan berusaha keras meningkatkan stok beras di dalam negeri dengan memberdayakan petani lokal.
Alasan klasik seperti serangan wereng, musim kemarau dan banjir menjadi justifikasi untuk membuka keran impor. Seakan serangan wereng tidak bisa diatasi dan banjir tak bisa ditangani. Masalah ini terus dikloning dan cara cerdik pun tidak ditemukan untuk solusi. Pasar pangan di Indonesia kian dibanjiri pangan impor. Pemerintah nyaris tidak punya kekuatan untuk menghempangnya. Indonesia menjadi negara yang membangun ketahanan pangan berbasis impor.
Kita menghuni negeri yang makmur, namun tidak mampu memproduksi pangan untuk rakyatnya. Krisis pangan datang silih berganti. Mulai krisis beras, krisis kedelai, daging sapi, gula, jagung, bawah putih hingga bawang merah. Sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya pertanian dan pangan yang melimpah, Indonesia seharusnya bisa menjadi lumbung pangan dunia.
Namun ironisnya, berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan pada kuartal I/2014 hanya sebesar 0,94% atau melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang sebesar 2,18%. Implikasinya, impor pangan makin tidak terbendung. Hampir 75 % dari kebutuhan pangan di dalam negeri dipenuhi dari impor.
Ruang impor pangan akan semakin terbuka lebar guna mengawal stabilitas politik Pemilu Presiden 2014. Agar gejolak harga pangan—memicu inflasi tinggi—terkendali, maka pangan harus tersedia. Sayangnya pangan yang tersedia kerap harganya tidak terjangkau rakyat miskin. Kian mahalnya harga pangan diduga akibat ulah para pemain kartel pangan yang dikuasai segelintir pemodal besar.
Praktik kartel pangan dengan power (kekuasaan) uang yang dimiliki semakin terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan korupsi impor daging sapi dan ketidakefisienan penyaluran raskin. Temuan ini menunjukkan bahwa suap impor pangan adalah jenis corruption by design. Fenomena ini menunjukkan pangan impor sudah dikendalikan oleh mafia pangan yang melibatkan pejabat tertentu dan politisi untuk meraup keuntungan.
Sepanjang 2013, Indonesia mengimpor bahan pangan utama dengan menghabiskan devisa sekitar Rp125 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar dan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur sektor pertanian. Masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kian miskinnya petani ditengarai penyebab kian derasnya pangan impor mengalir ke Indonesia.
Meski usia kemerdekaan republik ini sudah memasuki 69 tahun, alih-alih pemerintah dapat menyejahterakan petani justru petani gurem kian meningkat jumlahnya. Petani kecil termarginalisasi digilas roda pembangunan hedonis yang kapitalistik. Keterpurukan ini membawa konsekuensi logis, yakni Indonesia semakin tak berdaulat atas pangan. Dalam satu dekade terakhir, petani di negara yang dikenal sebagai bangsa agraris ini mengalami proses pemiskinan.
Hasil sensus pertanian tahun 2013 menunjukkan keluarga petani berkurang sebanyak 5,04 juta keluarga. Pada 2003, BPS mencatat jumlah keluarga petani 31,17 juta keluarga, sepuluh tahun kemudian menurun menjadi 26,13 juta keluarga. Jumlah keluarga petani yang berhenti menggantungkan hidup dari usaha pertanian ratarata 500.000 rumah tangga pertahunataulajupenurunannya mencapai 1,75% per tahun.
Namun, jumlahperusahaan di bidang pertanian justru naik36,77%. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013. Di negara maju, susutnya jumlah keluarga petani dan meningkatnya jumlah perusahaan pertanian merupakan pertanda kemajuan sektor pertanian.
Penurunan jumlah keluarga petani gurem karena ada penyerapan tenaga kerja secara signifikan di sektor industri dan jasa. Sayangnya, yang terjadi di Indonesia adalah guremisasi akibat tingginya alih fungsi lahan pertanian pangan.
Jalan di Tempat
Setuju atau tidak setuju, selama 10 tahun terakhir pembangunan pertanian jalan di tempat atau bahkan ”mundur” ke belakang. Mayoritas warga Indonesia yang bekerja sebagai ”petani”, hidupnya mengalami proses pemiskinan. Fenomena ini harus dapat menyadarkan pemerintahan hasil Pemilu 2014 bahwa pekerjaan rumah memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat belum selesai.
Rapuhnya (decay kedaulatan pangan tak bisa dilepaskan dari kurangnya perhatian pada pembangunan sektor pertanian. Alokasi anggaran yang masih terbatas di kementerian pertanian hanya satu indikator ketidakberdayaan bangsa ini untuk keluar dari perangkap pangan impor. Untuk melepaskan Indonesia dari jebakan pangan impor maka perlu didorong penggunaan produk pangan lokal dengan segala konsekuensinya dan mengurangi ketergantungan dan ketagihan produk pangan berbasis beras dan gandum.
Kita perlu belajar dari negara kaya yang teknologinya maju, seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka tetap bangga menggunakan produk lokalnya seperti telepon seluler dan mobil buatan sendiri tanpa terpengaruh produk bangsa lain yang lebih canggih. Harga diri bangsa menjadi harga mati dalam melepaskan diri dari jebakan pangan.
Sebagai bangsa agraris, Indonesia harus keluar dari jebakan dan perangkap pangan negara maju dengan segera melakukan pengurangan praktik liberalisasi pangan. Praktik ini telah menyebabkan munculnya beragam kartel pangan baru yang pola kerjanya mirip mafia yang menguasai distribusi dan perdagangan pangan. Untuk menghentikannya, pemerintah harus melakukan pembatasan penguasaan distribusi pangan melalui korporasi.
Satu hal yang tak kalah penting adalah kecenderungan selama ini yang memilih langkah gampang dengan mengimpor tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang harus diakhiri. Kebergantungan pada impor ini hendaknya menyadarkan pemerintah untuk terus membangun ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat seperti perintah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
POSMAN SIBUEA
Guru Besar Tetap di Unika Santo Thomas Sumatera Utara. Pendiri dan Direktur Center for National Food Security Research (Tenfoser)
CT Endus Pengusaha Yang Goyang Pangan Jelang Puasa
Senin, 16 Juni 2014
Harga kebutuhan pokok sejauh ini diklaim relatif stabil. Namun, pemerintah khawatir terjadi lonjakan harga menjelang puasa. Karena, ada sejumlah bahan pangan yang masih dikendalikan segelintir pengusaha. MENTERI Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung meminta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan bahan kebutuhan pokok menjelang puasa. “Apabila ada yang melakukan praktik kartel, saya minta KPPU segera menindak tegas, karena masalah pangan itu berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata CT-panggilan akrab Chairul di Jakarta, pada akhir pekan lalu. CT mengatakan, dari data dimilikinya, stok pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran masyarakat. Selain itu, sampai saat ini harga pun relatif stabil. Namun demikian, dia khawatir akan terjadi lonjakan harga pada beberapa komoditas, menjelang puasa. Karena, ada komoditas dikuasai segelintir pengusaha.
“Ada salah satu pangan, jika dilihat izin atau perusahaan yang terdaftar itu jumlahnya banyak. Tapi kalau diamati lebihjauh, semua perusahaan itu hanya dikuasai empat orang," paparnya. CT mengungkapkan, pihaknya kini terus berupaya bagaimana caranya harga pangan tidak naik secara luar biasa menjelang puasa. Ketua KPPU Nawir Messi membenarkan, ada beberapa komoditas pangan dikuasai sedikit pengusaha. Namun demikian, dia belum mau membeberkan siapa pemainnya, karena sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. “Kalau baru diselidiki terus kita ungkap ke publik, nanti yang bersangkutan bisa menghilangkan barang bukti,” imbuhnya.
Seperti diketahui, KPPU pernah menyelidiki kartel bawang, kedelai dan daging. Nawir berjanji akan terus mengawasi praktik kartel. Dia berharap, harga pangan tidak mengalami kenaikan menjelang puasa. Cadangan Beras Aman 8 Bulan Perum Bulog memiliki cadangan (buffer stock) beras nasional mencapai 1,95 juta ton yang tersebar di 600 gudang di berbagai daerah. Cadangan beras ini diklaim lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan melakukan peran Bulog melakukan operasi pasar.
“Itu cukup untuk 7 sampai 8 bulan ke depan. Untuk cadangan nasional, untuk salurkan raskin, dan operasi pasar,” ungkap Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso. Sutarto mengimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap pasokan beras. Jika panik, justru akan memicu harga meroket. Dia menuturkan, untuk memenuhi kuota beras nasional, Bulog tidak mengandalkan impor. Hal itu akan dilakukan jika ketersediaan minimal terganggu. Diungkapkan, tahun lalu Bulog memperoleh kuota impor 300 ribu ton untuk memenuhi cadangan beras nasional. Namun, kuota tersebut tidak dipakai, karena petani lokal mampu memenuhi pasokan beras. ■ DIT
http://www.starbrainindonesia.com/berita/media/35053/3/ct-endus-pengusaha-yang-goyang-pangan-jelang-puasa
Harga kebutuhan pokok sejauh ini diklaim relatif stabil. Namun, pemerintah khawatir terjadi lonjakan harga menjelang puasa. Karena, ada sejumlah bahan pangan yang masih dikendalikan segelintir pengusaha. MENTERI Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung meminta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan bahan kebutuhan pokok menjelang puasa. “Apabila ada yang melakukan praktik kartel, saya minta KPPU segera menindak tegas, karena masalah pangan itu berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata CT-panggilan akrab Chairul di Jakarta, pada akhir pekan lalu. CT mengatakan, dari data dimilikinya, stok pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran masyarakat. Selain itu, sampai saat ini harga pun relatif stabil. Namun demikian, dia khawatir akan terjadi lonjakan harga pada beberapa komoditas, menjelang puasa. Karena, ada komoditas dikuasai segelintir pengusaha.
“Ada salah satu pangan, jika dilihat izin atau perusahaan yang terdaftar itu jumlahnya banyak. Tapi kalau diamati lebihjauh, semua perusahaan itu hanya dikuasai empat orang," paparnya. CT mengungkapkan, pihaknya kini terus berupaya bagaimana caranya harga pangan tidak naik secara luar biasa menjelang puasa. Ketua KPPU Nawir Messi membenarkan, ada beberapa komoditas pangan dikuasai sedikit pengusaha. Namun demikian, dia belum mau membeberkan siapa pemainnya, karena sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. “Kalau baru diselidiki terus kita ungkap ke publik, nanti yang bersangkutan bisa menghilangkan barang bukti,” imbuhnya.
Seperti diketahui, KPPU pernah menyelidiki kartel bawang, kedelai dan daging. Nawir berjanji akan terus mengawasi praktik kartel. Dia berharap, harga pangan tidak mengalami kenaikan menjelang puasa. Cadangan Beras Aman 8 Bulan Perum Bulog memiliki cadangan (buffer stock) beras nasional mencapai 1,95 juta ton yang tersebar di 600 gudang di berbagai daerah. Cadangan beras ini diklaim lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan melakukan peran Bulog melakukan operasi pasar.
“Itu cukup untuk 7 sampai 8 bulan ke depan. Untuk cadangan nasional, untuk salurkan raskin, dan operasi pasar,” ungkap Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso. Sutarto mengimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap pasokan beras. Jika panik, justru akan memicu harga meroket. Dia menuturkan, untuk memenuhi kuota beras nasional, Bulog tidak mengandalkan impor. Hal itu akan dilakukan jika ketersediaan minimal terganggu. Diungkapkan, tahun lalu Bulog memperoleh kuota impor 300 ribu ton untuk memenuhi cadangan beras nasional. Namun, kuota tersebut tidak dipakai, karena petani lokal mampu memenuhi pasokan beras. ■ DIT
http://www.starbrainindonesia.com/berita/media/35053/3/ct-endus-pengusaha-yang-goyang-pangan-jelang-puasa
Langganan:
Postingan (Atom)