Jum'at, 17 Juni 2016
JAKARTA – Badan Urusan Logistik (Bulog) akan segera menyelesaikan persoalan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang selama ini berkualitas buruk. Bulog berencana memperkuat infrastrukturnya dengan bantuan penyertaan modal negara (PMN) sebesar 2 triliun rupiah yang baru-baru ini diusulkan ke DPR.
Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti menyampaikan hal itu seiring dengan kritikan sejumlah Anggota Komisi IV DPR yang menilai Bulog tidak kunjung memperbaiki kualitas raskin. Padahal, itu telah terjadi selama puluhan tahun tetapi tidak ada perbaikan di internal Bulog.
Hal itu tentunya sangat merugikan masyarakat. Padahal, sudah banyak anggaran dan fasilitas yang diberikan ke Bulog dari pemerintah. “Kami mengakui bahwa kualitas raskin masih buruk. Apabila PMN itu disetujui Bulog akan membenahi infrastrukturnya termasuk membangun penyimpanan dalam silo untuk beras,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (16/6).
Menurut Djarot, selama ini, Bulog terus memperbaiki kualitas raskin tetapi masih tetap terkendala. Kerusakan raskin, di samping di gudang juga ketika dalam penyaluran, membuat Bulog terus mengevaluasi pola penyaluran dan memperkuat infrastruktur Bulog. Sebab, kunci utama kualitas raskin pada kondisi infrastrukturnya. ers/E-10
http://www.koran-jakarta.com/bulog-perbaiki-kualitas-raskin/
Jumat, 17 Juni 2016
Bulog Klaim Lakukan Banyak Terobosan Tingkatkan Kualitas Raskin
Jum'at, 17 Juni 2016
Bisnis.com, JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku terus melakukan banyak terobosan guna meningkatkan kualitas beras sejahtera (rastra), atau yang sebelumnya disebut beras miskin (raskin).
Hal itu menanggapi kritikan wakil rakyat atas kualitas rastra yang kerap berkutu, berbau dan rusak.
"Masalah beras rusak itu bisa dimulai sejak datangnya beras. Bisa karena saat datang sudah rusak, bisa juga rusak di dalam gudang kami, atau mungkin rusak di titik-titik penyimpanan dalam alur distribusi," kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (16/6/2016).
Kendati demikian, lanjut Djarot, pihaknya telah melakukan berbagai upaya seperti membangun laboratorium mini di gudang utama Bulog hingga melibatkan pemeriksa kualitas independen untuk memeriksa kualitas beras.
"Selain ada pemeriksa independen, kami juga membentuk tim pengelola kualitas awal di mana mereka bertanggungjawab jika beras yang keluar gudang tidak memenuhi syarat kualitas," katanya.
Djarot menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengimplementasikan sistem pengemasan ulang sebelum rastra disalurkan ke penerima sehingga bisa memastikan kualitas beras masih baik atau tidak.
"Jadi semua beras yang masuk itu ukuran 50 kg. Dalam satu-dua bulan rencana penyaluran akan ada 'repacking' (pengemasan ulang) ke kemasan 15 kg sesuai standar rastra. Ini memperkecil kemungkinan beras yang tidak memenuhi syarat keluar dari gudang kami," katanya.
Lebih lanjut, Djarot mengatakan pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan beras berkualitas kurang baik yang diterima masyarakat. Namun, Bulog memberi waktu pelaporan 1x24 jam agar beras tersebut bisa diganti.
"Kami juga sudah melakukan uji coba di beberapa titik, untuk mencantumkan tanggal keluar gudang dan tanggal distribusi untuk menjaga kualitas beras," ujarnya.
Bisnis.com, JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku terus melakukan banyak terobosan guna meningkatkan kualitas beras sejahtera (rastra), atau yang sebelumnya disebut beras miskin (raskin).
Hal itu menanggapi kritikan wakil rakyat atas kualitas rastra yang kerap berkutu, berbau dan rusak.
"Masalah beras rusak itu bisa dimulai sejak datangnya beras. Bisa karena saat datang sudah rusak, bisa juga rusak di dalam gudang kami, atau mungkin rusak di titik-titik penyimpanan dalam alur distribusi," kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (16/6/2016).
Kendati demikian, lanjut Djarot, pihaknya telah melakukan berbagai upaya seperti membangun laboratorium mini di gudang utama Bulog hingga melibatkan pemeriksa kualitas independen untuk memeriksa kualitas beras.
"Selain ada pemeriksa independen, kami juga membentuk tim pengelola kualitas awal di mana mereka bertanggungjawab jika beras yang keluar gudang tidak memenuhi syarat kualitas," katanya.
Djarot menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengimplementasikan sistem pengemasan ulang sebelum rastra disalurkan ke penerima sehingga bisa memastikan kualitas beras masih baik atau tidak.
"Jadi semua beras yang masuk itu ukuran 50 kg. Dalam satu-dua bulan rencana penyaluran akan ada 'repacking' (pengemasan ulang) ke kemasan 15 kg sesuai standar rastra. Ini memperkecil kemungkinan beras yang tidak memenuhi syarat keluar dari gudang kami," katanya.
Lebih lanjut, Djarot mengatakan pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan beras berkualitas kurang baik yang diterima masyarakat. Namun, Bulog memberi waktu pelaporan 1x24 jam agar beras tersebut bisa diganti.
"Kami juga sudah melakukan uji coba di beberapa titik, untuk mencantumkan tanggal keluar gudang dan tanggal distribusi untuk menjaga kualitas beras," ujarnya.
DPR Minta Bulog Pakai Silo untuk Menyimpan Beras
Kamis, 16 Juni 2016
Karena mampu mengatur suhu lebih baik.
VIVA.co.id – Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta Bulog melakukan inovasi penyimpanan beras serta bahan pangan lain. Bulog harus mencontoh negara maju yang menyimpan beras menggunakan silo karena mampu mengatur suhu lebih baik.
"Belum ada rencana besar dari Bulog untuk melakukan inovasi dalam hal penyimpanan. Misalnya saja, kenapa harus menyimpan beras masih tetap menggunakan karung? Tidak sperti negara yang pertaniannya sudah maju, nyimpanya pakai silo, pake tangki minyak. Itu justru menjaga suhu, kelembaban dan sebagainya," ujar Edhy saat Raker dengan Bulog di DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juni 2016.
Tak hanya itu, Bulog juga harus memperbaiki transportasi pengiriman karena selama ini menggunakan karung.
"Untuk transportasinya (menggunakan silo) pun lebih mudah. Dia hanya dipindahkan ke karung pada saat diberikan kepada masyarakat. Saya yakin kalau ini diterapkan, beras akan lebih murah dan tahan. Ini mohon jadi catatan, menjadi masukan bagi Bulog," kata politisi Gerindra itu. (Webtorial)
http://politik.news.viva.co.id/news/read/786156-dpr-minta-bulog-pakai-silo-untuk-menyimpan-beras
Karena mampu mengatur suhu lebih baik.
VIVA.co.id – Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta Bulog melakukan inovasi penyimpanan beras serta bahan pangan lain. Bulog harus mencontoh negara maju yang menyimpan beras menggunakan silo karena mampu mengatur suhu lebih baik.
"Belum ada rencana besar dari Bulog untuk melakukan inovasi dalam hal penyimpanan. Misalnya saja, kenapa harus menyimpan beras masih tetap menggunakan karung? Tidak sperti negara yang pertaniannya sudah maju, nyimpanya pakai silo, pake tangki minyak. Itu justru menjaga suhu, kelembaban dan sebagainya," ujar Edhy saat Raker dengan Bulog di DPR RI, Jakarta, Kamis 16 Juni 2016.
Tak hanya itu, Bulog juga harus memperbaiki transportasi pengiriman karena selama ini menggunakan karung.
"Untuk transportasinya (menggunakan silo) pun lebih mudah. Dia hanya dipindahkan ke karung pada saat diberikan kepada masyarakat. Saya yakin kalau ini diterapkan, beras akan lebih murah dan tahan. Ini mohon jadi catatan, menjadi masukan bagi Bulog," kata politisi Gerindra itu. (Webtorial)
http://politik.news.viva.co.id/news/read/786156-dpr-minta-bulog-pakai-silo-untuk-menyimpan-beras
Bulog Usulkan Anggaran Raskin Rp 24,5 Triliun ke DPR
Kamis, 16 Juni 2016
Jakarta -Komisi IV DPR RI menyetujui usulan pagu subsidi untuk beras sejahtera (rastra) atau beras miskin (raskin) yang diajukan Perum Bulog sebesar Rp 24,5 triliun. Usulan subsidi beras yang sebelumnya bernama raskin ini diajukan pada RAPBN-P 2016.
Ketua Komisi IV, Edy Prabowo, mengatakan pagu yang diusulkan tersebut mencakup subsidi rastra sebesar Rp 20,3 triliun, margin fee Rp 139,78 miliar, cadangan beras pemerintah (CBP) Rp 2 triliun, kurang bayar subsidi rastra masing-masing tahun 2013 Rp 543,81 miliar dan tahun 2014 Rp 1,51 triliun.
"Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini kepada Badan Anggaran sebagai bagian dalam pembahasan RUU tentang perubahan APBN 2016," tutur Edy di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2016).
Selain usulan pagu raskin 2016, pada RDP tersebut juga menerima penjelasan Bulog atas usulan pagu subsidi rastra pada tahun 2017 sebesar Rp 22,62 triliun.
Pagu tersebut meliputi subsidi rastra Rp 19,91 triliun, serta margin fee untuk Bulog yang ditetapkan sebesar Rp 698,89 miliar.
Edy menjelaskan, anggaran sebesar itu untuk mensubsidi beras rastra kepada 15,53 juta rumah tangga sasaran, dengan alokasi 15 kg per bulan.
"Dengan subsidi tersebut ditetapkan Harga Penjualan Bulog (HPB) sebesar Rp 8.725/kg, harga tebus Rp 1.600/kg, dan subsidi harga Rp 7.125/kg," terang Edy.
(hns/hns)
Jakarta -Komisi IV DPR RI menyetujui usulan pagu subsidi untuk beras sejahtera (rastra) atau beras miskin (raskin) yang diajukan Perum Bulog sebesar Rp 24,5 triliun. Usulan subsidi beras yang sebelumnya bernama raskin ini diajukan pada RAPBN-P 2016.
Ketua Komisi IV, Edy Prabowo, mengatakan pagu yang diusulkan tersebut mencakup subsidi rastra sebesar Rp 20,3 triliun, margin fee Rp 139,78 miliar, cadangan beras pemerintah (CBP) Rp 2 triliun, kurang bayar subsidi rastra masing-masing tahun 2013 Rp 543,81 miliar dan tahun 2014 Rp 1,51 triliun.
"Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini kepada Badan Anggaran sebagai bagian dalam pembahasan RUU tentang perubahan APBN 2016," tutur Edy di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2016).
Selain usulan pagu raskin 2016, pada RDP tersebut juga menerima penjelasan Bulog atas usulan pagu subsidi rastra pada tahun 2017 sebesar Rp 22,62 triliun.
Pagu tersebut meliputi subsidi rastra Rp 19,91 triliun, serta margin fee untuk Bulog yang ditetapkan sebesar Rp 698,89 miliar.
Edy menjelaskan, anggaran sebesar itu untuk mensubsidi beras rastra kepada 15,53 juta rumah tangga sasaran, dengan alokasi 15 kg per bulan.
"Dengan subsidi tersebut ditetapkan Harga Penjualan Bulog (HPB) sebesar Rp 8.725/kg, harga tebus Rp 1.600/kg, dan subsidi harga Rp 7.125/kg," terang Edy.
(hns/hns)
DPR Sebut Banyak Hal Ganggu Penguatan Bulog
Kamis, 16 Juni 2016
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi IV DPR RI menyayangkan agenda penguatan Perum Bulog dalam menyetabilkan harga pangan terus dibiarkan menjadi wacana. Padahal permasalahan pangan terus-menerus menjadi fokus pemerintah karena menginginkan harga murah terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu.
"Bulog di-oyo-oyo kalau ada lonjakan harga, langsung disuruh kerja, segera impor, harus memenuhi kebutuhan pasar, tapi tugas stabilitas harga dan penguatan lembaga diganggu terus," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum Bulog dengan Komisi IV pada Kamis (16/6).
Ia melihat, gangguan terhadap Bulog datang dari oknum di lingkaran pemerintah maupun dari oknum pengusaha.
Herman mencontohkan gangguan terbaru terhadap kerja Bulog yakni rencana penghapusan raskin atau rastra dengan vocher pangan. Padahal ketika raskin terlambat, harga beras dipastikan bergejolak. Situasi akan lebih parah ketika raskin dihapuskan. "Ketimbang menghapus raskin, seharusnya prosedur penyalurannya yang terus dibenahi," lanjut Herman.
Ia lantas mengusulkan diberlakukan paradigma baru dalam pelaksanaan penugasan Bulog dengan memanfaatkan anggaran cadangan pangan di Banggar. Ia menyebut, nilai anggaran cadangan yakni sekitar Rp 3 triliun dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika ada masalah pangan. Ia pun meminta Bulog melakukan hitung-hitungan prediksi kebutuhan anggaran ketika ditugaskan menyetabilkan harga komoditas tertentu.
Bulog, lanjut dia, juga seharusnya tidak melaksanakan agenda pengendalian harga pangan dengan dorongan komersial. Namun mekanisme yang terbentuk mengharuskan Bulog melakukan hal tersebut. "Saya yakin, daging Rp 80 ribu itu tidak untung, tapi operasional Bulog masih ter-cover dari raskin," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/06/16/o8v4g6-dpr-sebut-banyak-hal-ganggu-penguatan-bulog
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi IV DPR RI menyayangkan agenda penguatan Perum Bulog dalam menyetabilkan harga pangan terus dibiarkan menjadi wacana. Padahal permasalahan pangan terus-menerus menjadi fokus pemerintah karena menginginkan harga murah terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu.
"Bulog di-oyo-oyo kalau ada lonjakan harga, langsung disuruh kerja, segera impor, harus memenuhi kebutuhan pasar, tapi tugas stabilitas harga dan penguatan lembaga diganggu terus," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum Bulog dengan Komisi IV pada Kamis (16/6).
Ia melihat, gangguan terhadap Bulog datang dari oknum di lingkaran pemerintah maupun dari oknum pengusaha.
Herman mencontohkan gangguan terbaru terhadap kerja Bulog yakni rencana penghapusan raskin atau rastra dengan vocher pangan. Padahal ketika raskin terlambat, harga beras dipastikan bergejolak. Situasi akan lebih parah ketika raskin dihapuskan. "Ketimbang menghapus raskin, seharusnya prosedur penyalurannya yang terus dibenahi," lanjut Herman.
Ia lantas mengusulkan diberlakukan paradigma baru dalam pelaksanaan penugasan Bulog dengan memanfaatkan anggaran cadangan pangan di Banggar. Ia menyebut, nilai anggaran cadangan yakni sekitar Rp 3 triliun dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika ada masalah pangan. Ia pun meminta Bulog melakukan hitung-hitungan prediksi kebutuhan anggaran ketika ditugaskan menyetabilkan harga komoditas tertentu.
Bulog, lanjut dia, juga seharusnya tidak melaksanakan agenda pengendalian harga pangan dengan dorongan komersial. Namun mekanisme yang terbentuk mengharuskan Bulog melakukan hal tersebut. "Saya yakin, daging Rp 80 ribu itu tidak untung, tapi operasional Bulog masih ter-cover dari raskin," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/06/16/o8v4g6-dpr-sebut-banyak-hal-ganggu-penguatan-bulog
Komisi IV Setujui Penyertaan Modal Negara Rp2 Triliun ke Bulog
Kamis, 16 Juni 2016
Suara.com - Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) yang diusulkan Perum Bulog sebesar Rp2 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2016.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan Bulog di Jakarta, Kamis (16/6/2016) mengatakan PMN akan digunakan untuk peningkatan dan penambahan infrastruktur BUMN tersebut. "Komisi IV menyetujui usulan Perum Bulog untuk PMN sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan dan penambahan infrastruktur, termasuk di dalamnya pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP) atau penggilingan beras modern," kata Edhy.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menjelaskan PMN sebesar Rp2 triliun itu dibutuhkan perusahaan untuk melakukan sejumlah perbaikan dan peningkatan kapasitas.
Bulog Jamin Pasokan Beras Selama Bulan Ramadan Aman
Perusahaan pelat merah itu juga berencana untuk membangun MRMP dengan kapasitas 1 juta ton per tahun setara gabah kering panen (GKP) di sentra-sentra produksi di seluruh Indonesia.
"PMN ini juga akan digunakan untuk pembangunan 16 mesin 'rice to rice', pembangunan 11 'drying center' dan 64 'silo' jagung di sentra produksi jagung serta pembangunan 13 unit gudang penyimpanan kedelai di sentra produksi kedelai," katanya. Djarot meyakini PMN itu akan memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi pemerintah. Selain melaksanakan amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan dan Perpres 48/2016 tentang Penugasan Perum Bulog, kucuran dana PMN dinilai dapat menambah infrastruktur pengelolaan komoditas pangan strategis serta meningkatkan pangsa pasar perusahaan.
Sedangkan bagi pemerintah, PMN yang digunakan untuk menambah fasilitas pascapanen dinilai dapat meningkatkan ketersediaan cadangan pangan, menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan kualitas dan efektivitas program raskin, meningkatkan pendapatan negara dan mendorong kepercayaan masyarakat atas perbaikan kualitas raskin.
Sebelumnya, Bulog berencana untuk menggunakan PMN untuk dijadikan modal kerja. Namun, kemudian perusahaan itu mengubah rencana dan akan menggunakannya untuk membangun fasilitas pascapanen.
Perusahaan itu menghitung dibutuhkan dana hingga Rp2,3 triliun untuk membangun seluruh fasilitas tersebut. Ada pun tambahan dana akan diupayakan dari kas internal perusahaan. (Antara)
Suara.com - Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) yang diusulkan Perum Bulog sebesar Rp2 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2016.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan Bulog di Jakarta, Kamis (16/6/2016) mengatakan PMN akan digunakan untuk peningkatan dan penambahan infrastruktur BUMN tersebut. "Komisi IV menyetujui usulan Perum Bulog untuk PMN sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan dan penambahan infrastruktur, termasuk di dalamnya pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP) atau penggilingan beras modern," kata Edhy.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menjelaskan PMN sebesar Rp2 triliun itu dibutuhkan perusahaan untuk melakukan sejumlah perbaikan dan peningkatan kapasitas.
Bulog Jamin Pasokan Beras Selama Bulan Ramadan Aman
Perusahaan pelat merah itu juga berencana untuk membangun MRMP dengan kapasitas 1 juta ton per tahun setara gabah kering panen (GKP) di sentra-sentra produksi di seluruh Indonesia.
"PMN ini juga akan digunakan untuk pembangunan 16 mesin 'rice to rice', pembangunan 11 'drying center' dan 64 'silo' jagung di sentra produksi jagung serta pembangunan 13 unit gudang penyimpanan kedelai di sentra produksi kedelai," katanya. Djarot meyakini PMN itu akan memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi pemerintah. Selain melaksanakan amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan dan Perpres 48/2016 tentang Penugasan Perum Bulog, kucuran dana PMN dinilai dapat menambah infrastruktur pengelolaan komoditas pangan strategis serta meningkatkan pangsa pasar perusahaan.
Sedangkan bagi pemerintah, PMN yang digunakan untuk menambah fasilitas pascapanen dinilai dapat meningkatkan ketersediaan cadangan pangan, menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan kualitas dan efektivitas program raskin, meningkatkan pendapatan negara dan mendorong kepercayaan masyarakat atas perbaikan kualitas raskin.
Sebelumnya, Bulog berencana untuk menggunakan PMN untuk dijadikan modal kerja. Namun, kemudian perusahaan itu mengubah rencana dan akan menggunakannya untuk membangun fasilitas pascapanen.
Perusahaan itu menghitung dibutuhkan dana hingga Rp2,3 triliun untuk membangun seluruh fasilitas tersebut. Ada pun tambahan dana akan diupayakan dari kas internal perusahaan. (Antara)
Kamis, 16 Juni 2016
Bulog Serap Bawang Merah Asal Temanggung
Rabu, 15 Juni 2016
TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Perum Badan urusan Logistis (Bulog) menyerap bawang merah asal daerah Temanggung untuk operasi pasar (OP) guna mengendalikan harga bawang yang sempat membumbung di pasaran umum di sejumlah daerah, bebeberapa waktu lalu.
"Penyerapan bawang merah asal Temanggung oleh Bulog ini baru kali pertama dilakukan. Biasanya Bulog hahya menyerap beras dari petani (pedagang), namun tahun 2016 ini juga menyerap komoditas bawang. Penyerapan bawang merah ini digunakan operasi pasar (OP) guna menstabilkan harga komoditas tersebut di daerah-daerah lain," jelas Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Temanggung, Harnani Imtichani, di kantornya, Rabu (15/06/2016).
Dia menyebutkan, serapan Bulog terhadap komoditas bawang merah ini sebanyak 32,5 ton pada bulan Mei, sedangkan untuk bulan Juni 2016 belum melakukan penyerapan. "Penyerapan bawang merah untuk Juni ini kemungkinan bergiliran dengan daerah lain, sebab selain Temanggung ada daerah lain yang merupakan bawang di jawa tengah," paparnya.
Ia memaparkan, sejumlah bawang merah yang digunakan untuk OP tersebut, yakni dari Kelompok Tani Karya Puspa Wonotirto, Kecamatan Bulu sebanyak 2,2 ton, Kelompok Tani Gamblokrejo, Tanggulanom Kecamatan Selopampang sebanyak empat ton, dan Kelompok Tani Rahayu di Pagergunung, Kecamatan Bulu sebanyak 1,5 ton. (Mud)
http://krjogja.com/web/news/read/302137/Bulog_Serap_Bawang_Merah_Asal_Temanggung
TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Perum Badan urusan Logistis (Bulog) menyerap bawang merah asal daerah Temanggung untuk operasi pasar (OP) guna mengendalikan harga bawang yang sempat membumbung di pasaran umum di sejumlah daerah, bebeberapa waktu lalu.
"Penyerapan bawang merah asal Temanggung oleh Bulog ini baru kali pertama dilakukan. Biasanya Bulog hahya menyerap beras dari petani (pedagang), namun tahun 2016 ini juga menyerap komoditas bawang. Penyerapan bawang merah ini digunakan operasi pasar (OP) guna menstabilkan harga komoditas tersebut di daerah-daerah lain," jelas Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Temanggung, Harnani Imtichani, di kantornya, Rabu (15/06/2016).
Dia menyebutkan, serapan Bulog terhadap komoditas bawang merah ini sebanyak 32,5 ton pada bulan Mei, sedangkan untuk bulan Juni 2016 belum melakukan penyerapan. "Penyerapan bawang merah untuk Juni ini kemungkinan bergiliran dengan daerah lain, sebab selain Temanggung ada daerah lain yang merupakan bawang di jawa tengah," paparnya.
Ia memaparkan, sejumlah bawang merah yang digunakan untuk OP tersebut, yakni dari Kelompok Tani Karya Puspa Wonotirto, Kecamatan Bulu sebanyak 2,2 ton, Kelompok Tani Gamblokrejo, Tanggulanom Kecamatan Selopampang sebanyak empat ton, dan Kelompok Tani Rahayu di Pagergunung, Kecamatan Bulu sebanyak 1,5 ton. (Mud)
http://krjogja.com/web/news/read/302137/Bulog_Serap_Bawang_Merah_Asal_Temanggung
Langganan:
Postingan (Atom)