Jumat, 20 Mei 2016

Kualitas Jelek, Warga Barru Tolak Raskin

Kamis 19 Mei 2016  

FAJARONLINE.COM, BARRU

Beras yang dikembalikan warga Kelurahan Sumpang Binangae dengan alasan kualitasnya kurang bagus terlihat tidak bersih dan terkesan beras lama. (Foto: Rusman/FAJAR) 53 pembaca 0 FAJARONLINE.COM, BARRU - Beras raskin triwulan kedua yang mulai dibagikan ditolak warga. Penyebabnya beras tersebut kualitasnya tidak bagus. Berasnya terlihat seperti sudah lama. Pendamping tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Barru, Muh Nur Abduh menyatakan, kualitas beras raskin kali ini berbeda dengan distrubusi Januari lalu. "Beras raskin yang dikembalikan ini kami koordinasikan dengan bulog," ujarnya, Kamis 19 Mei. Dia menyebutkan, jumlah warga penerima beras raskin di Kecamatan Barru mencapai 1.932 rumah tangga. Sementara di Kelurahan Sumpang Binangae, jumlahnya mencapai 221 rumah tangga. Rata-rata rumah tangga menerima jatah raskin 15 kilogram. Laporan warga yang mengembalikan raskin dengan alasan kualitasnya tidak bagus berada di Kampung Ujunge, Kelurahan Sumpang Binangae. Beberapa waktu lalu juga beras raskin dikeluhkan warga Desa Tompo, Kecamatan Barru dengan alasan berasnya bercampur krikil. Beras raskin belum seluruhnya terbagi. Sementara Humas Bulog Parepare, Abd Rahman menyatakan, beras raskin itu harus kualitasnya bagus. Jika ditemukan beras raskin berkualitas rendah , maka itu akan langsung dikembalikan ke bulog untuk diganti dengan beras yang lebih baik. "Bulog akan ganti beras raskin yang lebih bagus," katanya. (rus/jai)

Kamis, 19 Mei 2016

Kantor Presiden Berencana Hapus Raskin di 2017

Rabu, 18 Mei 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Presiden berencana menghapus beras untuk masyarakat miskin (Raskin) alias Beras Sejahtera pada 2017. Rencana penghapusan khususnya berlaku untuk masyarakat miskin di kalangan perkotaan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memunculkan Voucher Pangan.

"Voucher Pangan ini nantinya bukan hanya digunakan untuk membeli beras, tapi juga untuk membeli telur," kata Deputi III Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari dalam acara Diskusi Bincang-Bincang Agribisnis (BBA), Rabu (18/5). Voucer, lanjut Denni, berisi uang dalam nominal tertentu yang disalurkan per bulan. Ini akan ditujukan pada 15,5 juta rumah tangga sasaran.

Ketika memiliki voucher, masyarakat miskin akan mampu membeli beras dan telur sesuai harga pasar yang dijual di pasar-pasar tradisional dan warung eceran. Syaratnya, warung-warung tersebut telah terintegrasi dengan voucher. "Kita harap nantinya banyak warung dan pedagang yang berpartisipasi," kata Denni.

Saat ini, payung hukum terkait Voucher Pangan tengah disusun berupa Keputusan Presiden (Keppres) bernama Percepatan Penyelenggaraan Program Bantuan Pangan. Keppres nantinya diterjemahkan dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Anggotanya yakni kementerian koordinator dan teknis terkait pangan.

Keppres ditargetkan rampung pada Mei 2016. Selanjutnya akan dilakukan beragam persiapan agar pelaksanaan voucher dan penghapusan raskin diberlakukan di 2017 untuk di kawasan perkotaan. Selanjutnya, pada 2018 akan diberlakukan pemberian Voucher Pangan di wilayah kabupaten.

Tujuan utama Voucher Pangan yakni memberikan akses nutrisi yang seimbang. Masyarakat, lanjut Denni, jangan sampai hanya mengonsumsi karbohidrat saja, tapi juga bisa mengakses protein melalui telur. Masyarakat akan memiliki kendali atas pangan apa yang dia beli berdasarkan waktu dan lokasinya.

Asupan protein sangat penting untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Ia menyebut, sebanyak 80 persen pembentukan otak bayi tergantung dari kualitas asupan pangan di rahim ibunya. Indonesia seharusnya semakin sehat dan cerdas rakyatnya dalam jangka waktu yang panjang.

Voucher nantinya akan membuat negara tidak melulu mengandalkan BUMN dalam melaksanakan ketersediaan dan ketahanan pangan. Sebaliknya, keberadaan pedagang eceran dan warungan akan semakin terbantu dan berkembang. Saat ini, besaran uang yang akan dimasukkan ke dalam voucher masih dirumuskan oleh Kantor Staf Presiden.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/05/18/o7d78s361-kantor-presiden-berencana-hapus-raskin-di-2017

Ratusan Ton Raskin Menumpuk di Gudang Bulog

Rabu,18 Mei 2016

BLANGKEJEREN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues belum menyalurkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dari Januari hingga Mei 2016. Akibatnya, raskin menumpuk di gudang Badan Usaha Logistik (Bulog) Blangkejeren.

Kepala Gudang Bulog wilayah Lima Aceh (Blangkejeren), Junaidi Abdullah, Rabu, 18 Mei 2016 mengatakan, jumlah beras Raskin di gudang Bulog Gayo Lues saat ini mencapai 666 ton 780 Kg. “Dalam satu bulan, jatah Raskin masuk ke Gayo Lues mencapai 112.710 Kg, dengan jumlah 15 Kg per kepala keluarga,” katanya.

Berdasarkan data di kantor Bulog Blangkejeren, jumlah penerima beras Raskin untuk masyarakat di Sebelas Kecamatan Negeri Seribu Bukit itu mencapai 7.514 Rumah Tangga Tepat Sasaran Penerima Mampaat (RTSPM).

Menurut Junaidi, kendala penyaluran beras Raskin adalah jumlah penerima yang didata ulang oleh Pemkab Gayo Lues belum ditandatangani oleh Bupati, sehingga jatah Raskin Gayo Lues masih menumpuk di gudang.

“Pemda sedang membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang penyaluran Raskin secara gratis, tapi Perbup itu belum siap kata orang Pemda, kami juga kebingungan sekarang, dan berasnya semakin hari semakin menumpuk,” ujarnya.

Jumlah penerima Raskin di Gayo Lues tidak boleh sembarangan dikurangi oleh Pemda, sebab, berdasarkan pengajuan ke pusat sebelumnya, maka turunlah beras raskin dengan jumlah yang sudah dihitung, terkecuali, pergeseran penerima dari A pindah ke B.

“Kalau mau ditambah atau dikurangi harus terlebih dahulu melapor kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Pemda tidak boleh sembarangan merubah jumlah penerimanya,” jelasnya.

Beras yang disimpan di Gudang Bulog Blangkejeren masih terlihat bagus dan aman dikonsumsi tanpa ada yang membusuk, tetapi Kepala Gudang Bulog mengaku khawatir karena beras Bulog tersebut diprediksi hanya bertahan selama satu tahun. “Kalau lebih dari satu tahun kita simpan, bisa jadi terancam membusuk, kalau sekarang dibilang orang sudah mulai membusuk, itu tidak benar,” tegasnya.

Sementara Sekdakab Gayo Lues, Thalib mengatakan, yang menjadi permasalahan selama ini adalah data yang diberikan dari masing-masing kepala desa tidak akurat, sehingga penerima Raskin bukan saja yang miskin, melainkan yang kaya ikut menerima beras miskin.

“Sekarang itu yang kita tegakan, penerima Raskin harus tepat sasaran, jadi dibuat regulasinya dengan Peraturan Bupati tentang Rakintis (Raskin Gratis), hari ini saya rasa sudah ditandatangani oleh Bupati, dan awal bulan Juni sudah bisa dimulai penyaluranya,” katanya.

Menyangkut pengurangan penerima Raskin harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Tim TNP2K, Sekda mengaku sudah melaporkannya, namun persetujuan itu belum dikeluarkan oleh TNP2K tersebut.

Sekda berharap, masyarakat Gayo Lues agar bersabar menunggu penyaluran beras raskin gratis tersebut, sehingga yang menerima beras raskin benar-benar orang yang membutuhkanya, dan tidak seperti selama ini yang kebanyakan desa membagi Raskin secara merata kepada seluruh warganya. [Win Porang]

http://teropongaceh.com/2016/05/ratusan-ton-raskin-menumpuk-di-gudang-bulog/

Bupati Prihatin Bulog Tak Bisa Jaga Kestabilan

Rabu,18 Mei 2016

PURWOREJO, suaramerdeka.com – Bupati Purworejo Agus Bastian mengungkapkan keprihatinannya lantaran Bulog tidak bisa menjaga kestabilan harga. Setiap musim panen, harga gabah di pasaran sering anjlok. Padahal Bulog seharusnya dapat memaklumi apabila harga gabah anjlok karena kadar air mencapai 30 persen.

Keprihatinan tersebut disampaikan Bupati Bastian saat menerima audiensi perwakilan dari Kementerian Pertanian RI di ruang Pringgitan rumah dinas bupati, baru ini. Bupati didampingi Sekda Tri Handoyo beserta jajaran pimpinan SKPD terkait.

“Saya sangat prihatin sekali, pada saat panen raya harga gabah anjlok. Dalam waktu dekat saya juga akan menemui Bulog, dan menanyakan sebenarnya apa yang menjadi sebab harga menjadi anjlok,” katanya.

“Apa karena kadar airnya. Kalau karena kadar air kan bisa diberi penyuluhan tentang kadar air, mana yang bisa masuk mana yang tidak. Saya kira kalau di daerah-daerah lain tidak seperti itu, kalau kadar air sampai 30 persen, ya Bulog mau memaklumi itu,” imbuhnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Pending Dadih Permana dalam kesempatan itu menjelaskan, untuk mendorong petani agar lebih akseletatif lagi dalam mengelola kegiatan usahanya, BPPSDMP akan menfasilitasi pelatihan kapasitas untuk para penyuluh pertanian di Purworejo.

Hal ini sebagai salah satu langkah dalam upaya khusus (upsus) swasembada padi, jagung dan kedelai (pajale) dari Kementerian Pertanian RI.

Pending menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin sebagai pembina atau penanggungjawab upaya khusus (upsus) swasembada pajale dari Kementerian pertanian.

“Purworejo merupakan yang potensial dan merupakan salah satu penyangga dari 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jawa tengah merupakan penyangga stok pangan nasional, baik beras dan beberapa komoditas pertanian lainnya,” jelasnya.

Pending menambahkan, pihaknya telah menfasilitasi pelatihan bagi penyuluh, untuk bisa mendampingi petani agar lebih akseleratif lagi dalam mengelola kegiatan usahanya. Pelatihan yang dilakukan sekarang tidak lagi mengundang ke Balai Besar, tetapi dilakukan dengan cara mendekatkan pelatihan ke tempat mereka bekerja.

“Ada 120 penyuluh yang kita latih. Sudah tujuh pelatihan kami lakukan. Pelatihan sekarang tidak dilakukan dengan mengundang untuk berlatih ke balai-balai besar, tetapi sekarang kita dekatkan pelatihan dengan tempat mereka bekerja yang dikenal dengan on job training. Substansi pelatihan yang diberikan juga tematik, jadi apa yang dibutuhkan di Purworejo itulah yang kita latihkan,” katanya.

Lebih lanjut Pending menambahkan, tugas BPPSDMP adalah mencarikan peluang produktif bagi petani kita, sehingga petani menjadi sejahtera secara bertahap. Yakni, dengan meningkatkan produksi, memastikan pasar dengan harga yang baik.

Menurutnya, pembangunan pertanian tidak bisa selesai dengan Kementerian Pertanian saja, tetapi seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama.

“Kawal komoditas pangan, baik dari nabati maupun hewani. Artinya padi, jagung, kedelai termasuk ternaknya. Ternak tidak hanya sapi, termasuk sumber protein hewani yang lainnya juga kita coba dorong,” tandasnya.

(Nur Kholiq/CN19/SMNetwork)
http://berita.suaramerdeka.com/bupati-prihatin-bulog-tak-bisa-jaga-kestabilan/

Raskin Akan Diganti Voucher Pangan, Apakah Peran Bulog Dihapuskan?

Rabu, 18 Mei 2016

Jakarta -Pemerintah berencana meluncurkan voucher pangan yang akan menggantikan program beras miskin (Raskin). Namun, kebijakan ini dikhawatirkan akan menghilangkan peran Bulog dalam penyediaan raskin.

"Dengan adanya voucher ini peran Bulog sebagai institusi yang menjaga stablilisasi harga bisa hilang," jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Herman menyarankan, peran Bulog tetap dipertahankan dengan cara voucher pangan itu bisa dipakai untuk membeli beras di Bulog.

"Kalau sekarang kan Bulog jadi outlet. Tapi bisa kalau dengan voucher tetapi membelinya ke Bulog," kata Herman.

Diharapkan nantinya Bulog dapat berperan sebagai penyedia komoditas pangan. Sehingga nantinya masyarakat dengan mudah mendapatkan pangan dengan harga yang relatif stabil.

"Artinya peran voucher ini jangan sampai menggeser peran Bulog untuk menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan di masyarakat. Itu boleh vouchernya di masyarakat subsidinya di masyarakat tapi barangnya ada dari Bulog," pungkas Herman.

Dengan adanya peran Bulog dalam menyediakan raskin, maka diharapkan belanja masyarakat dengan voucher pangan dapat lebih efisien.

"Kalau ke pasar kan tergantung harga pasar, kalau yang nentuin harga pedagang, maka 15,5 juta orang yang biasa terima Raskin dengan harga Rp 1600/kg mereka harus beli dengan hrga Rp 8000/kg sampai Rp 8500/kg untuk beras KW 3," tutup Herman.
(hns/hns)

http://finance.detik.com/read/2016/05/18/182142/3213576/4/raskin-akan-diganti-voucher-pangan-apakah-peran-bulog-dihapuskan

Rabu, 18 Mei 2016

Realisasi Serapan Beras Bulog Alami Peningkatan

Rabu, 18 Mei 2016

LAMPUNG - Dalam RKAP tahun 2016, Perum Bulog menargetkan serapan beras mencapai 3,9 juta ton. Target tersebut dibebankan kepada 26 Divisi Regional (Divre) yang tersebar di Indonesia. Dari 26 Divre, terdapat 7 Divre yang menjadi sentral produksi, salah satunya Divre Lampung.

Kepala Divre Bulog Lampung Dindin Syamsudin menuturkan, pihaknya akan menyerap minimal 150 ribu ton beras. Dia menuturkan, hingga 17 Mei 2016, Divre Lampung sudah menyerap hingga 67.141 ton beras.

"Dari 3,9 juta ton, Lampung targetnya 150 ribu ton beras, realisasi kita sampai Mei 2016 sudah 44,26 persen," kata Dindin di kantornya, Rabu (18/5/2016).

Dibandingkan 2014 dan 2015, Dindin merincikan, realisasi penyerapan beras mengalami peningkatan. Di periode yang sama, realisasi penyerapan beras tahun 2014 mencapai 52.516 ton sedangkan tahun 2015 hanya 46.543 ton.

Dengan capaian ini, pihaknya mengaku optimis Divre Lampung bisa mencapai target penyerapan beras yang sebesar 150 ribu ton. Pasalnya, peningkatan realisasi diyakini akan konsisten hingga akhir tahun mengingat saat ini di wilayah Lampung sudah memasuki musim tanam kembali.

"Kami optimis bisa dicapai, panen di wilayah Lampung karena cuacanya mendukung jadi setelah musim panen langsung masuk musim tanam lagi," cetusnya.

Asal tahu saja, target penyerapan beras di Lampung dibagi kepada lima unit kerja. Antara lain, Divre Lampung, Kansilog Kalianda, Kansilog Menggala, Subdivre Lampung Tengah dan Subdivre Lampung Utara.

(mrt)

http://economy.okezone.com/read/2016/05/18/320/1391487/realisasi-serapan-beras-bulog-alami-peningkatan

Bulog Janji Siapkan 23 Ribu Ton Bawang Merah

Rabu, 18 Mei 2016

JAKARTA- Perusahaan umum Badan Urusan Logistik Bulog siap menyediakan bawang merah hingga 23 ribu ton hingga lebaran nanti. Sedangkan bawang erah yang dibutuhkan sekitar 12.600 ton.

Suplai ke pasar induk dilakukan agar pedagang besar tak bisa memonopoli pasokan dan harga saat Puasa dan Lebaran. Direktur utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, Bulog akan melakukan operasi pasar bawang sebanyak 300 ton per hari.

Hal itu untuk menstabilkan harga bawang yang saat ini sudah menyentuh Rp 48 ribu per kg di Pasar Mampang Prapatan. Sementara itu, rata-rata harga bawang di Jakarta saat ini sebesar Rp 42 ribu per kg.

 Tiap hari Pasar Induk Kramat Jati ada 20 truk, Pasar Induk Cibitung (10), Pasar Induk Tanah Tinggi (15 truk), serta pasar lain di Jawa Barat dan Banten. Nantinya harag diharapkan di bawag Rp 25 ribu per kilogram.

”Jadi pemain bawang merah diyakini tidak akan menjadi kesulitan khusus bagi Bulog. Karena bawang merah ini sebenarnya tidak butuh infrastruktur kompleks. Yang sudah Bulog punya, atau Bulog bisa sewa infrastruktur dari BUMN lain, itu sudah cukup. Persoalan bawang merah adalah manajemen stoknya karena dia bukan barang yang tahan lama,” ungkap Djarot,S enin (16/5) kemarin. (ers/jos/jpnn)