BELOPA -- Program pembagian beras untuk warga kurang mampu (Raskin) di daerah nampaknya tak pernah berhenti dari keluh kesah penerima. Hal ini mendorong sejumlah elemen di Kabupaten Luwu mendesak agar Pemkab Luwu menolak program Raskin untuk masyarakat.
Informasi yang dihimpun Palopo Pos menyebutkan, di Kecamatan Ponrang, masalah yang dihadapi warga setempat terkait pembagian Raskin menyangkut soal harga jual yang tinggi dan tidak sesuai aturan pemerintah, dimana seharusnya sebesar Rp24 Ribu per sak (berat 15 Kg) tetapi ternyata dijual lebih mahal hingga mencapai Rp30 Ribu.
"Di Padang Sappa Pak kami beli Raskin seharga Rp30 Ribu per sak. Sementara setahu kami harganya hanya Rp24 Ribu, " ungkap salah seorang warga, Amir (47), Rabu 16 Maret 2016.
Tidak hanya masalah harga yang dikeluhkan masyarakat terkait Raskin. Di Kecamatan Basse Sangtempe bahkan lebih tragis. Dimana mereka mendapat suplai Raskin yang sangat tidak layak dikonsumsi, karena kondisi beras yang diterima berwarna kuning, berbau dan bahkan bulirnya pecah-pecah dan ada yang menggumpal.
"Raskin yang diterima warga Basse Sangtempe ini sangat tidak layak pak, berwarna kuning, dan baunya luar biasa, kami tidak tahu apakah Raskin ini sudah lama di gudang atau bagaimana. Yang ada warga yang mengangkutnya dengan motor dan saat jatuh karungnya langsung terbelah dua," ungkap Yunus kepada salah seorang pejabat eselon II Pemkab Luwu.
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setdakab Luwu, Rakhmat Arifuddin, menjelaskan bahwa harga per kilogram beras raskin sesuai harga yang di keluarkan pihak bulog, sebesar Rp1.600. Dan untuk satu sak dengan berat 15 Kg dihargai Rp24 Ribu saja.
"Tak ada kenaikan harga raskin, harganya masih normal dari Bulog yaitu sebesar Rp24 Ribu per saknya, " kata Rakhmat.
Terpisah, Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Kabupaten Luwu, Ismail Ishak, mengatakan, sejak program Raskin bergulir, hampir setiap saat keluhan datang dari masyarakat penerima Raskin, baik dari sisi kuantitas dan kualitas Raskin maupun persoalan harganya yang dimainkan sehingga tidak sesuai aturan.
"Kami jenuh mendengar disana sini keluhan Raskin tidak pernah berhenti, padahal sudah ada LSM pendamping Raskin. Tetapi ternyata proses pembagian Raskin ini tidak pernah berhenti dari keluhan yang memilukan hati," jelas Ismail Ishak.
Ismail Ishak mengatakan program Raskin sesungguhnya telah menjatuhkan wibawa Pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Luwu yang notabene daerah ini adalah salah satu lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan.
"Masyarakat Kabupaten Luwu ini mayoritas adalah petani sawah dan menghasilkan beras yang berkualitas untuk di konsumsi. Bahkan karena produksi beras yang melimpah, kabupaten Luwu mengekspor berasnya ke daerah lain, tetapi sungguh miris, tidak sedikit dari petani kita malah mengkonsumsi Raskin," ungkap Ismail Ishak.
Ismail Ishak mengatakan, terkait program Raskin ini, seharusnya pemerintah dan wakil rakyat Kabupaten Luwu dapat mencermati visi misi daerah Kabupaten Luwu, yaitu maju mandiri, berdaya saing dan bernuansa religi. Dari visi misi ini tergambar pula bahwa Kabupaten Luwu ini memiliki kemandirian dari sisi pengelolaaan dan hasil pangan (gabah,red).
"Kita mampu mandiri dalam pengelolaan pangan, sawah-sawah di Luwu sangat subur, ini dibuktikan dengan penghasilan beras petani di kabupaten Luwu sangat melimpah, tetapi yang memprihatinkan, tidak sedikit dari petani kita justru mengkonsumsi Raskin," sebut Ismail Ishak.
Terkait hal itu, kata Ismail Ishak, pihaknya mendesak agar Pemkab Luwu bersama wakil rakyat di DPRD kabupaten Luwu kiranya dapat menolak program Raskin di Kabupaten Luwu.
"Ada daerah di Indonesia mereka bukan penghasil beras, tetapi Bupatinya berani menolak Raskin, yaitu Kabupaten Muko-muko di Bengkulu. Kabupaten Luwu ini adalah daerah penghasil beras, masa kita tetap menerima program Raskin. Harusnya pemerintah pusat juga bisa memilah dan memilih mana saja daerah yang layak menerima Raskin mana yang tidak," tandas Ismail Ishak.(and/rhm)
