Selasa, 19 Januari 2016

Pemerintah Siapkan Aturan untuk Bulog Jadi Importir Tunggal Jagung


Senin, 18 Januari 2016

Jakarta -Rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pertengahan Desember lalu memutuskan Perum Bulog menjadi importir tunggal untuk jagung pada tahun 2016 ini. Saat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menyiapkan aturan sebagai payung hukum bagi Bulog mengimpor jagung.

Aturan tersebut berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang saat ini sedang disusun.

"Kami sedang menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang tata niaga impor jagung. Sudah ada draftnya, tapi belum ada pengaturan secara formal. Kita sedang bicara dengan teman-teman Menko dan Kementan, tapi sudah diputuskan dalam rakor bahwa ‎impor jagung di Bulog," papar Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Karyanto Suprih, usai konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta (18/1/2016).

Draft Permendag tersebut akan didiskusikan dulu dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kemenko Perekonomian. Bila tak ada aral melintang, Permendag ini dapat segera disahkan dan berlaku.‎

"(Draft Permendag) sudah di Biro Hukum Kemendag, tinggal kita konfirmasi ke Kementan, Kemenko, maunya seperti apa," ucap Karyanto.

Dia menjelaskan, penunjukan Bulog sebagai importir tunggal ini bertujuan agar harga jagung tetap menguntungkan para petani, namun tidak membebani para peternak unggas yang membutuhkan jagung untuk pakan ternak. Agar impor tidak berlebihan dan terkontrol, maka Bulog sebagai representasi negara harus mengendalikannya.

"Prinsipnya jangan sampai mengganggu petani jagung tapi juga jangan mengganggu peternak. Kalau memang tidak ada stok ya impor," tandasnya.

Sebagai informasi, pemerintah sudah memutuskan kuota impor jagung pada 2016, dengan volume 2,4 juta ton. Berbeda dari yang sebelumnya, impor akan dilakukan seluruhnya oleh Bulog.

"Sudah diputuskan. Volumenya sekitar 30% dari kebutuhan, yaitu 200.000 ton per bulan atau 2,4 juta per tahun," ujar Panggah Susanto, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu.

Lewat keputusan ini, perusahaan yang ingin mendapatkan jagung, harus membeli ke Bulog. ‎Hal ini ditujukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap komoditas jagung.


(hns/hns)

http://finance.detik.com/read/2016/01/18/185202/3121310/4/pemerintah-siapkan-aturan-untuk-bulog-jadi-importir-tunggal-jagung

Senin, 18 Januari 2016

Bulog Impor Jagung 600.000 Ton

Senin, 18 Januari 2016

Peternak Beli Lebih Mahal

JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog, sebagai stabilisator harga kebutuhan pokok, akan menjual jagung impor dengan harga tebus Rp 3.700 per kilogram. Pada tahap awal hingga akhir Januari 2016, Bulog akan mendatangkan 20.000 ton sampai 30.000 ton jagung impor.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Minggu (17/1), di Jakarta, mengatakan, rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memutuskan Bulog sebagai lembaga yang ditugasi pemerintah untuk impor jagung sebanyak 600.000 ton untuk kuartal I-2016.

Dalam rakortas yang diadakan 16 Desember 2015 itu, hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Dalam perkembangannya, Bulog telah menempuh berbagai proses perizinan dan rekomendasi ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, surat penugasan dari Kemendag belum dikantongi Bulog.

Meskipun demikian, Bulog akan tetap melanjutkan penugasan impor, hasil rakortas. Pertimbangannya, rakortas merupakan forum resmi yang juga dihadiri Mentan, Mentan dan Menperin. Kalau Bulog tidak menjalankan penugasan, hal itu berarti Bulog melakukan pembangkangan hasil rakortas.

Oleh karena itu, meskipun tidak mengantongi penugasan dari Kemendag, Bulog akan tetap merealisasikan impor jagung. "Sampai akhir Januari 2016, diharapkan 20.000 ton sampai 30.000 ton jagung impor sudah masuk," kata Djarot. Sampai akhir Maret 2016, diharapkan impor jagung 600.000 ton terealisasi.

Djarot mengatakan, jagung yang diimpor Bulog akan langsung didistribusikan kepada peternak. Saat ini, peternak mandiri memproduksi pakan secara mandiri dan membeli jagung dengan harga tinggi berkisar Rp 5.500- Rp 6.000 per kilogram. Bulog akan menjual jagung dengan harga Rp 3.700-Rp 4.000 per kg.

Stok tak cukup

Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko menyambut baik rencana realisasi impor jagung oleh Bulog. Yang paling mendesak sekarang peternak ayam petelur (layer) karena mereka memproduksi pakan sendiri dalam skala kecil dengan harga jagung yang mahal.

Koordinator Forum Peternak Layer Nasional Musbar mengatakan, realisasi impor jagung 30.000 ton masih jauh dari mencukupi karena stok jagung triwulan I sudah defisit. Kebutuhan jagung pabrik pakan UMKM 300.000 per bulan. (MAS)

http://print.kompas.com/baca/2016/01/18/Bulog-Impor-Jagung-600-000-Ton

Bulog Targetkan Serap Beras Petani 3,9 Juta Ton

Minggu, 17 Januari 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menargetkan penyerapan beras dan gabah pada 2016 sebesar 3,9 juta ton, terdiri dari pengadaan lewat jalur PSO sebesar 3,2 juta ton dan jalur komersial sebesar 700 ribu ton.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan target penyerapan beras dan gabah Bulog tahun ini lebih tinggi dari realisasi 2015 yang hanya sekitar 2,7 juta ton. "Ini disebabkan meningkatkan permintaan terhadap kebutuhan beras di dalam negeri dan mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang tidak wajar," katanya di Jakarta, Ahad (17/1).

Menurut dia, untuk merealisasikan penyerapan itu, Bulog menganggarkan dana sekitar Rp 30 triliun selain itu juga mengandeng mitra kerja dan KTNA di daerah sebagai Satgas Pengadaan Gabah. Terkait target penyerapan secara komersial, Wahyu mengatakan ini baru pertama kali ditetakan Bulog, karena tahun sebelumnya hanya menggunakan jalur PSO saja.

Ini Cara Bulog Permulus Penyerapan Beras Petani

Minggu, 17 Januari 2016

Jakarta - Perum Bulog menyiapkan sejumlah strategi untuk mempermulus penyerapan beras dari dalam negeri untuk tahun ini, di antaranya mengusulkan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) fleksibilitas. Perusahaan pelat merah tersebut menargetkan penyerapan beras dari dalam negeri minimal sebesar 3,9 juta ton tahun ini. Penyerapan itu dari pengadaan melalui jalur subsidi (public service obligation/PSO) sebanyak 3,2 juta ton dan jalur komersial 700 ribu ton.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, untuk mengejar target penyerapan beras dari dalam negeri, Bulog sedikitnya melakukan empat hal yang berada dalam kendali BUMN tersebut. Pertama, melakukan pemetaan potensi panen di seluruh Indonesia. Kedua, melakukan pembinaan kepada mitra kerja yang saat ini mencapai 3.906 di seluruh Indonesia, mitra kerja tersebut memproduksi gabah menajdi beras. Ketiga, memperbanyak satuan kerja pengadaan gabah di daerah melalui kerja sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) maupun kelompok tani seluruh Indonesia. "Keempat, Bulog melakukan perbaikan infrastruktur yang ada serta memperkuat kerja sama sewa infrastruktur dengan pihak ketiga," kata dia ketika dikonfirmasi Investor Daily di Jakarta, Minggu (17/1) malam.

Upaya lain yang dilakukan Bulog namun untuk faktor yang berada di luar kendali BUMN itu, kata Wahyu, adalah mengusulkan penerapan fleksibilitas HPP sebesar 10-12% kepada pemerintah. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution dan kini masih dalam proses pembahasan. “Faktor di luar kendali lainnya adalah cuaca, kami berharap cuaca bisa bersahabat sehingga peningkatan produksi bisa optimal,” kata dia.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/342159-ini-cara-bulog-permulus-penyerapan-beras-petani.html

Jumat, 15 Januari 2016

Target Bulog Sering Gagal Karena Kakunya HPP

Kamis, 14 Januari 2016
   
INILAHCOM, Jakarta - Perum Bulog mengusulkan agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2016 ditetapkan fleksibel. Agar bisa menyesuaikan dengan harga gabah dan beras petani.

Direktur Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, saat ini, Bulog dihadapkan pada penetapan harga HPP yang selalu di bawah harga pasar. Sehingga mempengaruhi upaya pengadaan gabah/beras oleh BUMN tersebut.

"Sekarang yang dihadapkan, Bulog dengan satu harga HPP. Ini menyulitkan ketika terjadi gejolak harga. Kenapa? Beras itu keberadaannya fluktuatif. Harga ketika panen dan tidak panen, sangatlah berbeda," kata Djarot di Jakarta, Kamis (14/01/2016).

Menurut Djarot, saat ini, sistem pengadaan beras di tanah air, terbagi menjadi 2 macam, yakni pengadaan dalam negeri dan luar negeri. Dalam hal ini, Perum Bulog memprioritaskan pengadaan di dalam negeri saja.

"Jadi pengadaan ada dua. Apapapun pengadaan bisa dalam negeri dan luar negeri. Prioritas kita pengadaan dalam negeri. Artinya tentu Bulog akan laksanakan pengadaan luar negeri kalau pengadaan dalam negeri tidak memenuhi," papar Djarot.

Asal tahu saja, Perum Bulog acapkali kesulitan bersaing dengan swasta dalam menyerap beras dari petani. Para petani lebih memilih menjual gabah hasil panen kepada swasta karena harga lebih tinggi.

Harga yang dijadikan acuan Perum Bulog dalam membeli beras atau gabah dari petani alias HPP, dibatasi regulasi yang ketat. Karena serapan Perum Bulog minim maka berdampak kepada rendahnya cadangan beras nasional yang mengganggu ketahanan pangan nasional.

"Tentu supply beras dari sawah akan memengaruhi harga. Kalau panen raya, supply melimpah, harga turun. Sementara pas kering harganya naik," papar Djarot. [ipe]

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2266921/target-bulog-sering-gagal-karena-kakunya-hpp

Bulog Jajaki Impor Beras dari Pakistan

Kamis, 14 Januari 2016

Potensi beras yang bisa dipasok dari Pakistan sebanyak satu juta ton.

 
VIVA.co.id - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjajaki impor beras dari Pakistan. Hal ini bertujuan untuk menambah pasokan perusahaan pelat merah itu.

"(Impor beras dari) Pakistan masih dalam proses. MoU-nya dari Menteri Perdagangan (Thomas Trikasih Lembong). Jadi, nanti impor," kata Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayekti, di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016.

Djarot mengatakan, Bulog tengah berdiskusi dengan pemerintah tentang kemungkinan beras dari Pakistan. "Apakah siap membeli buat menambah beras kami bisa menggunakan dasar melakukan kontrak," kata dia.

Djarot mengatakan, bahwa potensi beras yang bisa dipasok dari negara tersebut sebanyak satu juta ton. Kata dia, pihaknya tak kesulitan tentang dana. Mereka mengklaim mendapatkan pinjaman dari beberapa bank, seperti BNI, BRI, dan Bank Bukopin.

Bahkan, Bank Mandiri pun disebut sudah siap mem-back up dana impor untuk beras dari sana.

Perpres perluasan wewenang Bulog kelar pekan depan

Kamis, 14 Januari 2016

JAKARTA. Pembahasaan untuk memperluas kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) selangkah lagi selesai.

Rencananya, rancangan peraturan presiden (perpres) akan diputuskan pekan depan di tingkat Menko Perekonomian.

Setelah itu rancangan perpres akan dibawa ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disahkan.

Direktur Utama (Dirut) Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, jika Jokowi menyetujui perpres tersebut maka Bulog tidak hanya akan bertanggung jawab atas komoditas beras saja.

Total, akan ada 11 komoditas yang menjadi kewenangan Bulog untuk dikelola.

Kesebelas komoditas itu diantaranya jagung, kedelai, minyak, daging, daging ayam, telur, bawang merah, cabai, terigu, dan termasuk beras.

Hari ini, pembahasan mengenai pengembangan kelembagaan Bulog juga dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian.

"Kita sudah menyiapkan organisasi Bulog akan siap melaksanakan tanggung jawab yang lebih luas," kata Djarot, Kamis (14/1) di Jakarta.

Selain menambah jumlah komoditas, perpres tersebut juga mengatur mengenai pendanaan atas pengadaan impor komoditas yang dilakukan Bulog.

Sebab, dengan bertambahnya jumlah komoditas yang diatur, maka kesiapan dana juga akan lebih besar dari sebelumnya.

Oleh karenanya, pemerintah akan menjamin atas pencarian kredit terkait pengadaan berbagai komdotas pangan yang ditugaskan pemerintah.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengakui, perpres untuk penambahan kewenangan Bulog sudah tidak ada masalah.

Sejumlah kementerian sudah menyetujui.

Ia berharap bertambahnya kewenangan Bulog akan memperbaiki sistem pengadaan komoditas pangan, jadi mekanisme impor akan lebih tertata.

http://nasional.kontan.co.id/news/perpres-perluasan-wewenang-bulog-kelar-pekan-depan