MATARAM – Provinsi NTB dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional. Namun kenyataannya harga beras masih mahal. Parahnya lagi, kenaikan harga beras tersebut menyebabkan terjadinya inflasi, dan bertambahnya angka kemiskinan di NTB.
“Menurut saya, beras menjadi penyumbang inflasi ini sangat tidak biasa di NTB,” tegas Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda NTB H Manggaukang Raba beberapa waktu lalu.
Menurut Manggaukang, Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB bersama Pemprov NTB, harus melakukan evaluasi lebih mendalam mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pasalnya, sangat tidak lazim beras menjadi komoditas yang berperan besar terhadap inflasi di NTB. Sementara dari data nasional justru terjadi deflasi pada bulan September 2015 lalu.
Sebagai daerah keenam penghasil beras terbesar untuk kebutuhan nasional, dia menilai sangat tidak masuk akal NTB mengalami kekurangan beras. Sementara produksinya mengalami surplus, dan mampu menyuplai kebutuhan sejumlah provinsi yang ada di Indonesia.
“Masalah beras ini menjadi perhatian TPID NTB dan Bulog untuk mencarikan solusinya,” ujarnya.
Terkait serapan pembelian gabah petani oleh Bulog, kata dia, juga harus menjadi perhatian. Seperti halnya, banyak sekali beras asal NTB yang keluar daerah. Di mana Bulog dari Jawa dan Bali justru membeli beras asal NTB, untuk memenuhi target pembelian Bulog di daerah tersebut. Sementara Bulog NTB menjadikan dalih kualitas yang tidak sesuai standar, sebagai alasan tidak bisa membeli gabah dari petani di NTB.
“Bagaimana bisa itu terjadi, kok Bulog di luar daerah yang menyerap beras kita,” katanya.
Manggaukang menyebut, data TPID NTB di empat pelabuhan jalan keluar di NTB seperti Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima, Pelabuhan Badas di Sumbawa, Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, dan Pelabuhan Tanjung di Lombok Utara, pada bulan Agustus 2015 beras asal NTB yang keluar mencapai 32 ribu ton. Sementara pada bulan September 2015 beras NTB yang dijual keluar itu mencapai 41 ribu ton lebih.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) NTB H Husnul Fauzi mengatakan, produksi beras mengalami surplus, tapi yang diserap oleh Bulog masih rendah. Ia menilai, hal itu disebabkan kualitas kemitraan antara pengusaha, petani, dengan Bulog masih rendah. Sehingga diperlukan tindakan di lapangan.
“Kemitraan mereka harus dibenahi, diperbaiki di lapangan,” ucap Husnul.
Bila melihat data produksi gabah kering giling (GKG) di NTB pada tahun 2014, kata dia, ada sebanyak 2,2 juta ton GKG. Sementara pada tahun 2015 ini mencapai 2,3 juta ton lebih GKG. Artinya produksi gabah terjadi peningkatan mencapai 9, 25 persen.
Kebutuhan di dalam NTB, untuk beras hanya 35 persen, sementara sebanyak 65 persen surplus. Namun harga beras melambung hingga Rp 11 ribu per kilogram (kg) di pasaran.
“Kami mengoreksi kenapa Bulog serapan rendah. Jika alasan karena kualitas menjadi penyebabnya, tapi kenapa Bulog di Jawa dan Bali justru membeli beras yang dikatakan kulitasnya rendah dari NTB,” pungkasnya. (ewi/r4)
http://www.lombokpost.net/2015/10/12/kemitraan-bulog-harus-dikoreksi/
Rabu, 14 Oktober 2015
Selasa, 13 Oktober 2015
Darmin Akui RI Sudah Jajaki Impor Beras dari Vietnam dan Thailand
Selasa, 13 Oktober 2015
Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan penjajakan impor beras dari Vietnam dan Thailand.
Hal ini terungkap saat Darmin menjawab pertanyaan dari anggota DPR terkait kabar bahwa pemerintah telah menyepakati kontrak pembelian beras dari Vietnam, saat rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR, Selasa (13/10/2015)
Darmin mengungkapkan bahwa pemerintah memang sudah ada pembicaraan terkait impor beras dengan Vietnam. Pembicaraan juga sudah dilakukan dengan Thailand.
Darmin menambahkan, pembicaraan kontrak untuk pembelian beras yang dilakukan Indonesia saat ini sudah agak terlambat. Surplus beras dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah diborong oleh Filipina yang juga importir beras.
Hasil dari pembicaraan dengan kedua negara, Vietnam dan Thailand siap memasok beras ke Indonesia. Namun, Indonesia harus segera memberikan kepastian soal impor, karena Vietnam dan Thailand perlu waktu 1 bulan untuk mempersiapkan pengiriman beras ke Indonesia.
"Kita memang sudah bicara dengan Vietnam dan Thailand. Tapi (stok yang tersedia) jauh di bawah harapan. Kita sudah agak terlambat, sudah didahului Filipina. Dengan perjanjian kita mintanya kapan, dia perlu waktu sebulan," kata Darmin dalam rapat di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Impor beras ini perlu dipersiapkan sekarang karena adanya ancaman El Nino kuat yang melanda Indonesia saat ini. Dengan intensitas kekeringan yang amat tinggi, akan berlangsung sampai Desember. Kondisi ini membuat produksi tanam padi terganggu sehingga bisa terjadi kekurangan pasokan beras di awal 2016.
Di sisi lain, stok beras Perum Bulog juga tidak aman. Darmin mengungkapkan, Perum Bulog memang masih memiliki stok sebanyak 1,25 juta ton. Namun, sebanyak 900.000 ton diantaranya adalah beras premium untuk komersial, hanya 350.000 ton yang beras medium. Dengan adanya tambahan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebanyak 2 bulan, stok beras medium ini akan habis di akhir tahun ini.
"Stok beras Bulog untuk yang medium sedikit sekali, hanya 350.000 ton. Padahal kita masih ada tambahan 2 bulan rastra (raskin). Kalau ini dikeluarkan, bisa-bisa habis (stok beras medium Bulog)," kata Darmin.
Pihaknya tak mau berjudi mempertaruhkan stabilitas harga beras dan nasib rakyat. Jika harga beras melonjak, inflasi akan sangat terpengaruh, daya beli masyarakat tergerus, kesejahteraan masyarakat pasti turun.
"Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa kita mau bertaruh nasib rakyat yang 250 juta ini? Harga beras naik, itu pertanda stok berkurang," katanya.
Meski demikian, Darmin belum berani memastikan apakah beras dari Vietnam dan Thailand akan segera masuk ke Indonesia. Bila ternyata dampak El Nino tidak sebesar yang dikhawatirkan dan stok beras di dalam negeri masih aman, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain.
Rencananya soal keputusan final soal impor beras akan dibuat pada November mendatang.
"Kalau ternyata tidak perlu, tidak perlu kita datangkan, kita jual lagi saja. Kita yakin bisa laku dan tidak akan rugi. Kita tunggu November-Desember," katanya.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/10/13/182609/3043591/4/darmin-akui-ri-sudah-jajaki-impor-beras-dari-vietnam-dan-thailand
Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan penjajakan impor beras dari Vietnam dan Thailand.
Hal ini terungkap saat Darmin menjawab pertanyaan dari anggota DPR terkait kabar bahwa pemerintah telah menyepakati kontrak pembelian beras dari Vietnam, saat rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR, Selasa (13/10/2015)
Darmin mengungkapkan bahwa pemerintah memang sudah ada pembicaraan terkait impor beras dengan Vietnam. Pembicaraan juga sudah dilakukan dengan Thailand.
Darmin menambahkan, pembicaraan kontrak untuk pembelian beras yang dilakukan Indonesia saat ini sudah agak terlambat. Surplus beras dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah diborong oleh Filipina yang juga importir beras.
Hasil dari pembicaraan dengan kedua negara, Vietnam dan Thailand siap memasok beras ke Indonesia. Namun, Indonesia harus segera memberikan kepastian soal impor, karena Vietnam dan Thailand perlu waktu 1 bulan untuk mempersiapkan pengiriman beras ke Indonesia.
"Kita memang sudah bicara dengan Vietnam dan Thailand. Tapi (stok yang tersedia) jauh di bawah harapan. Kita sudah agak terlambat, sudah didahului Filipina. Dengan perjanjian kita mintanya kapan, dia perlu waktu sebulan," kata Darmin dalam rapat di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Impor beras ini perlu dipersiapkan sekarang karena adanya ancaman El Nino kuat yang melanda Indonesia saat ini. Dengan intensitas kekeringan yang amat tinggi, akan berlangsung sampai Desember. Kondisi ini membuat produksi tanam padi terganggu sehingga bisa terjadi kekurangan pasokan beras di awal 2016.
Di sisi lain, stok beras Perum Bulog juga tidak aman. Darmin mengungkapkan, Perum Bulog memang masih memiliki stok sebanyak 1,25 juta ton. Namun, sebanyak 900.000 ton diantaranya adalah beras premium untuk komersial, hanya 350.000 ton yang beras medium. Dengan adanya tambahan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebanyak 2 bulan, stok beras medium ini akan habis di akhir tahun ini.
"Stok beras Bulog untuk yang medium sedikit sekali, hanya 350.000 ton. Padahal kita masih ada tambahan 2 bulan rastra (raskin). Kalau ini dikeluarkan, bisa-bisa habis (stok beras medium Bulog)," kata Darmin.
Pihaknya tak mau berjudi mempertaruhkan stabilitas harga beras dan nasib rakyat. Jika harga beras melonjak, inflasi akan sangat terpengaruh, daya beli masyarakat tergerus, kesejahteraan masyarakat pasti turun.
"Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa kita mau bertaruh nasib rakyat yang 250 juta ini? Harga beras naik, itu pertanda stok berkurang," katanya.
Meski demikian, Darmin belum berani memastikan apakah beras dari Vietnam dan Thailand akan segera masuk ke Indonesia. Bila ternyata dampak El Nino tidak sebesar yang dikhawatirkan dan stok beras di dalam negeri masih aman, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain.
Rencananya soal keputusan final soal impor beras akan dibuat pada November mendatang.
"Kalau ternyata tidak perlu, tidak perlu kita datangkan, kita jual lagi saja. Kita yakin bisa laku dan tidak akan rugi. Kita tunggu November-Desember," katanya.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/10/13/182609/3043591/4/darmin-akui-ri-sudah-jajaki-impor-beras-dari-vietnam-dan-thailand
Darmin: Impor Beras Tak Sampai 1 Juta Ton
Selasa, 13 Oktober 2015
Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui pemerintah telah melakukan pembicaraan dengan Thailand dan Vietnam untuk persiapan impor beras. Jumlah beras impor yang dipesan Indonesia dari kedua negara tersebut kurang dari 1 juta ton.
"Jumlahnya (beras) tentu saja ada perjanjiannya. Ada kesepakatan kalau diorder angkanya sekian. Nggak sampai 1 juta ton," kata Darmin usai rapat kerja di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Darmin mengungkapkan, pemerintah ingin memesan lebih banyak beras untuk berjaga-jaga akibat ancaman El Nino 2015. Namun, surplus produksi beras dari kedua negara itu sudah diborong oleh Filipina yang juga importir beras, sehingga Indonesia tidak bisa mendapatkan beras lebih dari 1 juta ton.
"Bukan karena nggak sampai (1 juta ton), tapi nggak ada lagi stoknya, sudah nggak dapat," ujarnya.
Berdasarkan kontrak awal yang telah dibuat Indonesia dengan Vietnam dan Thailand, beras akan dikirim sebulan setelah order. Kedua negara telah siap memasok beras ke Indonesia.
"Kalau kita order, kita bayar, dia kirim. Sebulan setelah order selesai, beras dikirim," ucap Darmin.
Darmin juga memberikan catatan, beras asal Vietnam dan Thailand tersebut belum pasti masuk ke Indonesia meski telah ada pembicaraan dan perjanjian awal.
Bila ternyata dampak El Nino tidak sebesar yang dikhawatirkan dan produksi dan stok beras di dalam negeri masih mencukupi, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain, tidak masuk ke Indonesia. Keputusan final soal impor beras akan dibuat pada November mendatang.
"Kalau ternyata tidak perlu (beras impor), tidak perlu kita datangkan (ke Indonesia), kita jual lagi saja. Kita yakin bisa laku dan tidak akan rugi. Kita tunggu November-Desember," tutupnya.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/10/13/184521/3043609/4/darmin-impor-beras-tak-sampai-1-juta-ton
Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui pemerintah telah melakukan pembicaraan dengan Thailand dan Vietnam untuk persiapan impor beras. Jumlah beras impor yang dipesan Indonesia dari kedua negara tersebut kurang dari 1 juta ton.
"Jumlahnya (beras) tentu saja ada perjanjiannya. Ada kesepakatan kalau diorder angkanya sekian. Nggak sampai 1 juta ton," kata Darmin usai rapat kerja di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Darmin mengungkapkan, pemerintah ingin memesan lebih banyak beras untuk berjaga-jaga akibat ancaman El Nino 2015. Namun, surplus produksi beras dari kedua negara itu sudah diborong oleh Filipina yang juga importir beras, sehingga Indonesia tidak bisa mendapatkan beras lebih dari 1 juta ton.
"Bukan karena nggak sampai (1 juta ton), tapi nggak ada lagi stoknya, sudah nggak dapat," ujarnya.
Berdasarkan kontrak awal yang telah dibuat Indonesia dengan Vietnam dan Thailand, beras akan dikirim sebulan setelah order. Kedua negara telah siap memasok beras ke Indonesia.
"Kalau kita order, kita bayar, dia kirim. Sebulan setelah order selesai, beras dikirim," ucap Darmin.
Darmin juga memberikan catatan, beras asal Vietnam dan Thailand tersebut belum pasti masuk ke Indonesia meski telah ada pembicaraan dan perjanjian awal.
Bila ternyata dampak El Nino tidak sebesar yang dikhawatirkan dan produksi dan stok beras di dalam negeri masih mencukupi, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain, tidak masuk ke Indonesia. Keputusan final soal impor beras akan dibuat pada November mendatang.
"Kalau ternyata tidak perlu (beras impor), tidak perlu kita datangkan (ke Indonesia), kita jual lagi saja. Kita yakin bisa laku dan tidak akan rugi. Kita tunggu November-Desember," tutupnya.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2015/10/13/184521/3043609/4/darmin-impor-beras-tak-sampai-1-juta-ton
Keseimbangan Produksi Beras
Selasa, 13 Oktober 2015
Bulog menyatakan, Indonesia belum akan mengapalkan beras dari luar negeri ke Indonesia seraya tetap memantau pengaruh fenomena El Nino.
Impor beras menimbulkan perbedaan pendapat belakangan ini. Akhir bulan lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia akan mengimpor beras 1,5 juta ton, tetapi kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan belum perlu impor sebab stok beras mencukupi hingga akhir tahun. Presiden berjanji mempertimbangkan sungguh dampak El Nino yang menyebabkan musim kemarau panjang dan kering terhadap produksi beras nasional.
Isu impor beras kembali mencuat karena pernyataan Pemerintah Vietnam pekan lalu bahwa Bulog sudah mengikat kontrak membeli beras dari Vietnam sebanyak 1 juta ton. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti pekan lalu merespons pernyataan tersebut. Ia mengatakan, kesepakatan dengan Vietnam hanya untuk berjaga-jaga apabila benar terjadi kekurangan beras di dalam negeri. Perintah pengapalan ke Indonesia hingga saat ini belum diberikan.
Tekad Presiden untuk konsisten berswasembada beras selain bertujuan mengurangi devisa untuk pembiayaan impor, juga demi menjaga harga padi/beras di tingkat petani sebagai produsen.
Saat ini target swasembada tersebut berhadapan dengan tantangan alam, yaitu kemungkinan musim tanam padi yang biasanya dimulai pada Oktober-November akan mundur karena terjadinya El Nino yang tergolong kuat dan menyebabkan musim kemarau kering dan berkepanjangan. Ada prediksi, El Nino akan berlangsung hingga akhir tahun 2015. Dengan demikian, musim tanam padi akan mundur, hal yang juga terjadi awal tahun ini.
Melalui kebijakan pemerintah, masyarakat pengonsumsi nonberas diubah menjadi konsumen beras. Pertambahan jumlah penduduk dan naiknya kemakmuran mendorong ke atas konsumsi nasional dan keberagaman jenis beras sesuai selera lokal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan produksi beras.
Beberapa waktu terakhir harga beras stabil tinggi. Dalam upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sebagai penggerak roda ekonomi, harga beras perlu dijaga tetap terjangkau kelas pekerja karena beras masih menjadi salah satu sumber pengeluaran utama rumah tangga mereka.
Sebagian besar petani padi saat ini adalah konsumen neto. Jangan sampai pendapatan mereka dari harga gabah yang tinggi terhapus karena harus membeli beras yang harganya juga tinggi.
Peran pemerintah adalah menyeimbangkan antara produksi, keinginan berswasembada, dan kepentingan konsumen. Langkah tidak terburu-buru mengimpor beras, sementara cadangan impor apabila diperlukan sudah disiapkan, adalah bagian dari menjaga keseimbangan tersebut serta mencegah ulah spekulan di dalam dan luar negeri. Keseimbangan tersebut haruslah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/151013kompas/#/6/
Bulog menyatakan, Indonesia belum akan mengapalkan beras dari luar negeri ke Indonesia seraya tetap memantau pengaruh fenomena El Nino.
Impor beras menimbulkan perbedaan pendapat belakangan ini. Akhir bulan lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia akan mengimpor beras 1,5 juta ton, tetapi kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan belum perlu impor sebab stok beras mencukupi hingga akhir tahun. Presiden berjanji mempertimbangkan sungguh dampak El Nino yang menyebabkan musim kemarau panjang dan kering terhadap produksi beras nasional.
Isu impor beras kembali mencuat karena pernyataan Pemerintah Vietnam pekan lalu bahwa Bulog sudah mengikat kontrak membeli beras dari Vietnam sebanyak 1 juta ton. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti pekan lalu merespons pernyataan tersebut. Ia mengatakan, kesepakatan dengan Vietnam hanya untuk berjaga-jaga apabila benar terjadi kekurangan beras di dalam negeri. Perintah pengapalan ke Indonesia hingga saat ini belum diberikan.
Tekad Presiden untuk konsisten berswasembada beras selain bertujuan mengurangi devisa untuk pembiayaan impor, juga demi menjaga harga padi/beras di tingkat petani sebagai produsen.
Saat ini target swasembada tersebut berhadapan dengan tantangan alam, yaitu kemungkinan musim tanam padi yang biasanya dimulai pada Oktober-November akan mundur karena terjadinya El Nino yang tergolong kuat dan menyebabkan musim kemarau kering dan berkepanjangan. Ada prediksi, El Nino akan berlangsung hingga akhir tahun 2015. Dengan demikian, musim tanam padi akan mundur, hal yang juga terjadi awal tahun ini.
Melalui kebijakan pemerintah, masyarakat pengonsumsi nonberas diubah menjadi konsumen beras. Pertambahan jumlah penduduk dan naiknya kemakmuran mendorong ke atas konsumsi nasional dan keberagaman jenis beras sesuai selera lokal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan produksi beras.
Beberapa waktu terakhir harga beras stabil tinggi. Dalam upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sebagai penggerak roda ekonomi, harga beras perlu dijaga tetap terjangkau kelas pekerja karena beras masih menjadi salah satu sumber pengeluaran utama rumah tangga mereka.
Sebagian besar petani padi saat ini adalah konsumen neto. Jangan sampai pendapatan mereka dari harga gabah yang tinggi terhapus karena harus membeli beras yang harganya juga tinggi.
Peran pemerintah adalah menyeimbangkan antara produksi, keinginan berswasembada, dan kepentingan konsumen. Langkah tidak terburu-buru mengimpor beras, sementara cadangan impor apabila diperlukan sudah disiapkan, adalah bagian dari menjaga keseimbangan tersebut serta mencegah ulah spekulan di dalam dan luar negeri. Keseimbangan tersebut haruslah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/151013kompas/#/6/
KASAD TNI: Indonesia Tak Perlu Impor Beras
Senin, 12 Oktober 2015
Blora, Harian Jateng – Menurut KASAD, Jendral TNI, Mulyono, Indonesia tidak perlu impor beras. Hal itu diungkapkannya dalam melaksanakan panen raya di Blora, seusai membuka TMMD Reguler ke-95 Kodim Blora, Kamis (8/10/2015) kemarin.
Jendral TNI Mulyono, menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu lagi impor beras. Dijelaskan, selama 8 bulan ini TNI sudah bekerjasama engan kementrian Pertanian dalam hal swasembada pangan. Mulai dari pengelolaan sawa, tanam hingga pengawalan sampai ke Bulog.
Sampai bulan Oktober 2015 ini, menurutnya, stok beras sudah mencapai 2 juta Ton.
”Ini mengacu pada program Presiden yang harus sukses swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun,” beber KASAD TNI.
KASAD TNI juga menambahkan, saat ini kita masih mempunyai 1 Ha lahan sawah dan jika dipanen bisa mencapai 5 juta ton.
”Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa saat ini kita tidak perlu lagi impor beras dari luar,” tandas Jendral TNI Mulyono. (Red-HJ33/Sejono/Pendim Blora).
Blora, Harian Jateng – Menurut KASAD, Jendral TNI, Mulyono, Indonesia tidak perlu impor beras. Hal itu diungkapkannya dalam melaksanakan panen raya di Blora, seusai membuka TMMD Reguler ke-95 Kodim Blora, Kamis (8/10/2015) kemarin.
Jendral TNI Mulyono, menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu lagi impor beras. Dijelaskan, selama 8 bulan ini TNI sudah bekerjasama engan kementrian Pertanian dalam hal swasembada pangan. Mulai dari pengelolaan sawa, tanam hingga pengawalan sampai ke Bulog.
Sampai bulan Oktober 2015 ini, menurutnya, stok beras sudah mencapai 2 juta Ton.
”Ini mengacu pada program Presiden yang harus sukses swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun,” beber KASAD TNI.
KASAD TNI juga menambahkan, saat ini kita masih mempunyai 1 Ha lahan sawah dan jika dipanen bisa mencapai 5 juta ton.
”Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa saat ini kita tidak perlu lagi impor beras dari luar,” tandas Jendral TNI Mulyono. (Red-HJ33/Sejono/Pendim Blora).
Sudah Lama Disepakati, JK: Impor Beras untuk Kehati-hatian
Senin, 12 Oktober 2015
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara tidak langsung membenarkan pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam. Impor beras itu penting dilakukan untuk menjaga stok atau cadangan beras nasional sebagai antisipasi gejala El Nino.
"Ini (impor) kan unsur kehati-hatian kita dalam menghadapi El Nino. Unsur kehati-hatian mesti ada cadangannya. Itu untuk menjaga kehati-hatian supaya masyarakat nanti tidak kesulitan dalam bulan November sampai Desember ini. Kehati-hatian," ujar JK ketika ditanya kepastian impor beras dari Vietnam, Senin (12/10).
Lebih lanjut, JK mengatakan proses impor sudah lama dibicarakan dan sesuai dengan hasil rapat dengan presiden serta sejumlah menteri. Ironisnya, rencana impor beras tersebut menjadi "polemik" antara Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Bahkan, sehari sebelum pemberitaan Vietnam menang tender (Rabu, 7/10), Menteri Pertanian Amran Sulaiman masih yakin bahwa tidak akan impor beras.
Kabar mengenai impor beras diketahui dari pemberitaan media di Vietnam, Reuters.com dan The Saigon Times yang menyebutkan telah tercapai kesepakatan impor beras antara Kementerian Perindustrian Indonesia dengan Kementerian Perdagangan Vietnam.
Dalam media tersebut, ditulis Vietnam memenangkan kontrak untuk memasok beras 1 juta ton ke Indonesia yang akan dikirim selama enam bulan, mulai Oktober tahun ini hingga Maret 2016.
Bahkan, Direktur Thinh Phat Co Ltd Lam Anh Tuan memaparkan beras untuk Indonesia terdiri dari 750.000 ton dengan kualitas patahan 15 persen dan 250.000 ton beras dengan patahan 5 persen atau beras premium.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/313873-sudah-lama-disepakati-jk-impor-beras-untuk-kehatihatian.html
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara tidak langsung membenarkan pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam. Impor beras itu penting dilakukan untuk menjaga stok atau cadangan beras nasional sebagai antisipasi gejala El Nino.
"Ini (impor) kan unsur kehati-hatian kita dalam menghadapi El Nino. Unsur kehati-hatian mesti ada cadangannya. Itu untuk menjaga kehati-hatian supaya masyarakat nanti tidak kesulitan dalam bulan November sampai Desember ini. Kehati-hatian," ujar JK ketika ditanya kepastian impor beras dari Vietnam, Senin (12/10).
Lebih lanjut, JK mengatakan proses impor sudah lama dibicarakan dan sesuai dengan hasil rapat dengan presiden serta sejumlah menteri. Ironisnya, rencana impor beras tersebut menjadi "polemik" antara Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Bahkan, sehari sebelum pemberitaan Vietnam menang tender (Rabu, 7/10), Menteri Pertanian Amran Sulaiman masih yakin bahwa tidak akan impor beras.
Kabar mengenai impor beras diketahui dari pemberitaan media di Vietnam, Reuters.com dan The Saigon Times yang menyebutkan telah tercapai kesepakatan impor beras antara Kementerian Perindustrian Indonesia dengan Kementerian Perdagangan Vietnam.
Dalam media tersebut, ditulis Vietnam memenangkan kontrak untuk memasok beras 1 juta ton ke Indonesia yang akan dikirim selama enam bulan, mulai Oktober tahun ini hingga Maret 2016.
Bahkan, Direktur Thinh Phat Co Ltd Lam Anh Tuan memaparkan beras untuk Indonesia terdiri dari 750.000 ton dengan kualitas patahan 15 persen dan 250.000 ton beras dengan patahan 5 persen atau beras premium.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/313873-sudah-lama-disepakati-jk-impor-beras-untuk-kehatihatian.html
Wapres Angkat Bicara, Impor Beras dari Vietnam untuk Langkah Antisipasi
Senin, 12 Oktober 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan adanya rencana pemerintah mengimpor beras dari Vietnam. Kalla menyebutkan bahwa kesepakatan impor beras Vietnam sudah diputuskan dalam rapat antara Presiden Joko Widodo dengan para menteri.
"Ada prosesnya kan, sudha lama, itu sudah sesuai dalam rapat dengan presiden dan menteri," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (12/10/2015).
Menurut Kalla, impor beras Vietnam diperlukan sebagai langkah antisipasi. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menghadapi El Nino sehingga perlu berkonsentrasi dalam menjaga cadangan beras.
"Itu untuk menjaga kehati-hatian supaya nanti tidak kesulitan dalam bulan November-Desember ini, kehati-hatian," tutur Kalla.
Sebelumnya, sejumlah menteri terkait memilih bungkam dan menyangkal tidak membicarakan mengenai tender beras dengan Vietnam dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian, di Jakarta, pada Jumat (9/10) malam.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, rapat koordinasi pangan kali ini untuk mengetahui kondisi kekeringan. Kekeringan pada tahun ini lebih tinggi indeksnya dibandingkan dengan kekeringan pada saat terjadi El Nino pada 1997. Di sisi lain, stok Perum Bulog juga semakin menipis.
Stok beras dari pengadaan komersial sekitar 900.000 ton, sedangkan stok beras pengadaan PSO atau pembelian beras menggunakan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) sekitar 500.000 ton.
Pemerintah Indonesia sebelumnya diberitakan telah memesan beras sebanyak 1 juta ton kepada Pemerintah Vietnam melalui Perum Bulog. Meskipun begitu, hingga kemarin pemerintah belum berencana mendatangkan beras tersebut ke Indonesia.
Seperti diberitakan The Saigon Times, sebuah media di Vietnam, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyatakan menang kontrak untuk memasok beras 1 juta ton ke Indonesia.
Direktur Thinh Phat Co Ltd Lam Anh Tuan menyebutkan, beras untuk Indonesia terdiri dari 750.000 ton dengan kualitas patahan 15 persen dan 250.000 ton beras dengan patahan 5 persen atau beras premium. Beras tersebut akan dikirim selama enam bulan, yaitu mulai Oktober ini hingga Maret tahun depan.
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan adanya rencana pemerintah mengimpor beras dari Vietnam. Kalla menyebutkan bahwa kesepakatan impor beras Vietnam sudah diputuskan dalam rapat antara Presiden Joko Widodo dengan para menteri.
"Ada prosesnya kan, sudha lama, itu sudah sesuai dalam rapat dengan presiden dan menteri," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (12/10/2015).
Menurut Kalla, impor beras Vietnam diperlukan sebagai langkah antisipasi. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menghadapi El Nino sehingga perlu berkonsentrasi dalam menjaga cadangan beras.
"Itu untuk menjaga kehati-hatian supaya nanti tidak kesulitan dalam bulan November-Desember ini, kehati-hatian," tutur Kalla.
Sebelumnya, sejumlah menteri terkait memilih bungkam dan menyangkal tidak membicarakan mengenai tender beras dengan Vietnam dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian, di Jakarta, pada Jumat (9/10) malam.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, rapat koordinasi pangan kali ini untuk mengetahui kondisi kekeringan. Kekeringan pada tahun ini lebih tinggi indeksnya dibandingkan dengan kekeringan pada saat terjadi El Nino pada 1997. Di sisi lain, stok Perum Bulog juga semakin menipis.
Stok beras dari pengadaan komersial sekitar 900.000 ton, sedangkan stok beras pengadaan PSO atau pembelian beras menggunakan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) sekitar 500.000 ton.
Pemerintah Indonesia sebelumnya diberitakan telah memesan beras sebanyak 1 juta ton kepada Pemerintah Vietnam melalui Perum Bulog. Meskipun begitu, hingga kemarin pemerintah belum berencana mendatangkan beras tersebut ke Indonesia.
Seperti diberitakan The Saigon Times, sebuah media di Vietnam, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyatakan menang kontrak untuk memasok beras 1 juta ton ke Indonesia.
Direktur Thinh Phat Co Ltd Lam Anh Tuan menyebutkan, beras untuk Indonesia terdiri dari 750.000 ton dengan kualitas patahan 15 persen dan 250.000 ton beras dengan patahan 5 persen atau beras premium. Beras tersebut akan dikirim selama enam bulan, yaitu mulai Oktober ini hingga Maret tahun depan.
Langganan:
Postingan (Atom)