Kamis, 17 September 2015
WE Online Jakarta- Komisi IV DPR menggelar rapat kerja dengan Perum Bulog. Rapat yang dihadiri langsung Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Djarot Kusumayakti ini berlangsung selama tiga jam. Salah satu hasil rapat adalah Komisi IV DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Bulog pada APBN 2015 sebesar Rp. 3, 38 triliun .
Berikut hasil kesimpulan rapat, yang dibacakan pimpinan rapat, Edhy Prabowo:
1. Komisi IV DPR menerima penjelasan Perum Bulog atas realisasi pelaksanaan subsidi raskin tahun 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp. 17, 404 triliun atau 89% dari pagu anggaran sebesar Rp. 18, 939 triliun.
2. Komisi IV DPR menerima penjelasan atas laba bersih konsolidasi Perum Bulog pada semester I 2015 sebesar Rp. 889,62 miliar atau meningkat 118,90% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 483,25 miliar .
3. Komisi IV DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Bulog pada APBN 2015 sebesar Rp. 3, 38 triliun yang dialokasikan untuk dua kali penyaluran beras bulan September dan November 2015 berdasarkan Surat Kementrian Koordinator Perekonomian No. S-81/D.II.M.EKON/09/2015 tanggal 14 September 2015.
4. Komisi IV DPR menerima penjelasan Perum Bulog atas usulan pagu subisidi raskin tahun 2016 sebesar Rp. 25,90 triliun . Dengan rinician sebagai berikut
a.Subsidi raskin sebesar Rp. 20,309 triliun yang meiliputi sasaran :
Jumlah RTS : 15.530.897
Alokasi per RTS/bulan (Kg) : 15
Durasi (bulan) : 12
HPB (Rp.) : 8.865
Harga Tebus Raskin (HTR) : 1.600
Subsidi harga : Rp.7. 265 /kg
b. Margin fee sebesar Rp. 726,845 triliun yang meliputi kuantum raskin Rp. 2.795.561 kg,
c. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 sebesar Rp. 2 triliun
d. Kekurangan pembayaran subsidi raskin tahun 2013 sebesar Rp. 543.813 triliun
e. Kurang Bayar subsidi raskin tahun 2014 sebesar Rp. 1, 150 triliun
Penulis: Boyke P. Siregar
http://wartaekonomi.co.id/berita72925/dpr-setujui-usulan-tambahan-anggaran-bulog-rp-338-triliun.html
Kamis, 17 September 2015
Bulog Minta Payung Hukum Sebagai Stabilisator Harga Pangan
Kamis, 17 September 2015
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Djarot Kusumayakti, mengatakan fungsi Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan bahan pangan memerlukan payung hukum supaya tidak ada kekeliruan interprestasi di kalangan banyak pihak.
“Kan sebagian sudah ada sebagai stabilisator stok maupun harga pada beras. Sekarang kan problemnya ada pengembangan-pengembangan ke komoditas lain. Di sini kan yang kita inginkan adanya dukungan payung hukum supaya tidak ada kekeliruan interpretasi,” kata Djarot Kusumayakti kepada satuharapan.com usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog, di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari Kamis (17/9).
Sebelumnya, pemerintah berencana memperluas peran Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga pangan, tidak hanya beras, tapi juga jagung dan kedelai. Bulog diberikan beban kerja baru oleh pemerintah untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan masyarakat terhadap tujuh komoditas unggulan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.
Fungsi Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan bahan pangan pokok dengan mengelola 10 persen persediaan pangan pokok membutuhkan dukungan kelembagaan pangan yang tetap.
“Membutuhkan payung hukum atau regulasi atas tambahan penugasan kepada perum Bulog dan memperoleh jaminan kredit pemerintah,” kata dia dalam penjelasannya pada RDP dengan Komisi IV DPR RI.
Selain itu Bulog membutuhkan anggaran penugasan stabilisasi harga komoditi lain (seperti kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai). “Penggantian biaya pelaksanaan kegiatan penugasan komiditi selain beras yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” katanya.
Komoditas unggulan yang harus dijaga stabilitas harga dan pasokannya adalah beras dan kedelai. Dua komoditas ini menjadi fokus utama Dirut Bulog ke depannya.
Sementara itu dalam kesimpulan RDP, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menerbitkan payung hukum atas penambahan penugasan kepada perum Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan harga pangan pokok sebesar 10 persen dari kebutuhan pangan pokok nasional.
“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menerbitkan payung hukum berkaitan dengan hasil keputusan Rapat kerja komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 agar pemerintah menguasai stok pangan pokok dan pangan strategis minimal 10 persen dari kebutuhan konsumsi pangan nasional pertahun dengan memperkuat perum Bulog menjadi stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategisnya,” demikian salah satu kesimpulan RDP itu.
Editor : Eben E. Siadari
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/bulog-minta-payung-hukum-sebagai-stabilisator-harga-pangan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Djarot Kusumayakti, mengatakan fungsi Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan bahan pangan memerlukan payung hukum supaya tidak ada kekeliruan interprestasi di kalangan banyak pihak.
“Kan sebagian sudah ada sebagai stabilisator stok maupun harga pada beras. Sekarang kan problemnya ada pengembangan-pengembangan ke komoditas lain. Di sini kan yang kita inginkan adanya dukungan payung hukum supaya tidak ada kekeliruan interpretasi,” kata Djarot Kusumayakti kepada satuharapan.com usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog, di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari Kamis (17/9).
Sebelumnya, pemerintah berencana memperluas peran Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga pangan, tidak hanya beras, tapi juga jagung dan kedelai. Bulog diberikan beban kerja baru oleh pemerintah untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan masyarakat terhadap tujuh komoditas unggulan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.
Fungsi Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan bahan pangan pokok dengan mengelola 10 persen persediaan pangan pokok membutuhkan dukungan kelembagaan pangan yang tetap.
“Membutuhkan payung hukum atau regulasi atas tambahan penugasan kepada perum Bulog dan memperoleh jaminan kredit pemerintah,” kata dia dalam penjelasannya pada RDP dengan Komisi IV DPR RI.
Selain itu Bulog membutuhkan anggaran penugasan stabilisasi harga komoditi lain (seperti kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai). “Penggantian biaya pelaksanaan kegiatan penugasan komiditi selain beras yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” katanya.
Komoditas unggulan yang harus dijaga stabilitas harga dan pasokannya adalah beras dan kedelai. Dua komoditas ini menjadi fokus utama Dirut Bulog ke depannya.
Sementara itu dalam kesimpulan RDP, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menerbitkan payung hukum atas penambahan penugasan kepada perum Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan harga pangan pokok sebesar 10 persen dari kebutuhan pangan pokok nasional.
“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menerbitkan payung hukum berkaitan dengan hasil keputusan Rapat kerja komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 agar pemerintah menguasai stok pangan pokok dan pangan strategis minimal 10 persen dari kebutuhan konsumsi pangan nasional pertahun dengan memperkuat perum Bulog menjadi stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategisnya,” demikian salah satu kesimpulan RDP itu.
Editor : Eben E. Siadari
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/bulog-minta-payung-hukum-sebagai-stabilisator-harga-pangan
Bulog Ingin Punya Sawah Sendiri
Kamis, 17 September 2015
Jakarta -Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku semakin kesulitan menyerap gabah hasil panen petani. Bulog mengusulkan akan mengubah proses bisnisnya tidak hanya menyerap gabah, namun bisa menghasilkan gabah hasil budidaya sendiri. Bulog akan merambah ranah bisnis on farm, artinya berbisnis mulai dari penanaman padi di sawah.
Kondisi proses bisnis Bulog sampai saat ini hanya mengandalkan serapan gabah dari Unit Pengadaan Gabah Pemerintah (UPGB), mitra Bulog, kelompok tani, dan koperasi.
Namun saat ini, Bulog sulit menyerap gabah petani karena harga pembelian pemerintah (HPP) berada di bawah harga pasar. Hal tersebut membuat petani tidak tertarik menjual gabahnya ke Bulog.
"Selisih antara HPP dengan harga di pasar atau pihak ketiga relatif semakin besar. Jarak itu semakin membesar selama 2010-2015. Sejak 2014 harga gabah petani selalu di atas HPP. Perum Bulog kesulitan lakukan penyerapan gabah petani," ungkap Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Perum Bulog, ditemui dalam rapat dengan Komisi IV DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Djarot menjelaskan, dari data BPS rata-rata harga gabah kering panen (GKP) Rp 4.558/kg. Lalu GKP di tingkat penggilingan 4.642/kg.
Djarot menjelaskan, lebih lanjut mengenai usulan bisnis on farm. Akan ada 3 pola di antaranya pola mandiri, kemitraan, dan sinergi. Usulan tersebut akan memungkinkan Bulog budidaya padi di lahan sawah milik sendiri atau menggandeng petani dengan memberi bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan).
"Kami usulkan akan masuk kegiatan bisnis on farm (budidaya). Pola mandiri, yaitu kegiatan usaha tani didanai dan dikelola oleh Perum Bulog di lahan milik sendiri atau lahan yang disewa," terang Djarot.
Selanjutnya, kata Djarot, pola mitra kerja yaitu mekanismenya akan menggandeng mitra kelompok tani. Kelompok tani akan mendapat pinjaman alsintan dan saprodi. Petani wajib menjual hasil panennya ke Bulog dan petani wajib mengembalikan pinjaman saprodi.
"Kemudian ketiga pola sinergi. Petani yang menyediakan saprodi dan alsintan, namun penjualan hasil panen ke Bulog. Bulog membantu pembiayaan usaha taninya," terang Djarot.
Bulog pun akan meniru langkah Kementan menggandeng unsur TNI Angkatan Darat. "Kalau diizinkan kami minta bantuan TNI AD dari tanam hingga panen. Di kesempatan yang baik ini, kami minta dukungan perubahan proses bisnis beras dengan melibatkan kelompok tani, Kementerian Pertanian, dan BUMD untuk meningkatkan penyerapan gabah Bulog dan menjamin kualitas beras," papar Djarot.
Beberapa anggota DPR menanggapi positif usulan Bulog tersebut.
"Saya setuju dengan usulan Bulog untuk bisnis on farm. Selama ini Bulog semakin bersaing dengan pihak ketiga. Kita dorong agar bisa dialokasikan PMN (penyertaan modal negara) supaya bisa segera siapkan infrastruktur on farm," kata Ichsan Firdaus, Anggota Komisi IV.
Ichsan menyoroti langkah ini sebagai terobosan baru namun perlu dilakukan sinergi agar tidak berbenturan dengan program Kementerian Pertanian.
"Permasalahannya adalah sinergitas. Sebab di Kementan ada program terkait peningkatan produksi beras yang juga menyediakan saprodi dan alsintan," tambahnya.
(dnl/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/09/17/123511/3021418/4/bulog-ingin-punya-sawah-sendiri
Jakarta -Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengaku semakin kesulitan menyerap gabah hasil panen petani. Bulog mengusulkan akan mengubah proses bisnisnya tidak hanya menyerap gabah, namun bisa menghasilkan gabah hasil budidaya sendiri. Bulog akan merambah ranah bisnis on farm, artinya berbisnis mulai dari penanaman padi di sawah.
Kondisi proses bisnis Bulog sampai saat ini hanya mengandalkan serapan gabah dari Unit Pengadaan Gabah Pemerintah (UPGB), mitra Bulog, kelompok tani, dan koperasi.
Namun saat ini, Bulog sulit menyerap gabah petani karena harga pembelian pemerintah (HPP) berada di bawah harga pasar. Hal tersebut membuat petani tidak tertarik menjual gabahnya ke Bulog.
"Selisih antara HPP dengan harga di pasar atau pihak ketiga relatif semakin besar. Jarak itu semakin membesar selama 2010-2015. Sejak 2014 harga gabah petani selalu di atas HPP. Perum Bulog kesulitan lakukan penyerapan gabah petani," ungkap Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Perum Bulog, ditemui dalam rapat dengan Komisi IV DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Djarot menjelaskan, dari data BPS rata-rata harga gabah kering panen (GKP) Rp 4.558/kg. Lalu GKP di tingkat penggilingan 4.642/kg.
Djarot menjelaskan, lebih lanjut mengenai usulan bisnis on farm. Akan ada 3 pola di antaranya pola mandiri, kemitraan, dan sinergi. Usulan tersebut akan memungkinkan Bulog budidaya padi di lahan sawah milik sendiri atau menggandeng petani dengan memberi bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan).
"Kami usulkan akan masuk kegiatan bisnis on farm (budidaya). Pola mandiri, yaitu kegiatan usaha tani didanai dan dikelola oleh Perum Bulog di lahan milik sendiri atau lahan yang disewa," terang Djarot.
Selanjutnya, kata Djarot, pola mitra kerja yaitu mekanismenya akan menggandeng mitra kelompok tani. Kelompok tani akan mendapat pinjaman alsintan dan saprodi. Petani wajib menjual hasil panennya ke Bulog dan petani wajib mengembalikan pinjaman saprodi.
"Kemudian ketiga pola sinergi. Petani yang menyediakan saprodi dan alsintan, namun penjualan hasil panen ke Bulog. Bulog membantu pembiayaan usaha taninya," terang Djarot.
Bulog pun akan meniru langkah Kementan menggandeng unsur TNI Angkatan Darat. "Kalau diizinkan kami minta bantuan TNI AD dari tanam hingga panen. Di kesempatan yang baik ini, kami minta dukungan perubahan proses bisnis beras dengan melibatkan kelompok tani, Kementerian Pertanian, dan BUMD untuk meningkatkan penyerapan gabah Bulog dan menjamin kualitas beras," papar Djarot.
Beberapa anggota DPR menanggapi positif usulan Bulog tersebut.
"Saya setuju dengan usulan Bulog untuk bisnis on farm. Selama ini Bulog semakin bersaing dengan pihak ketiga. Kita dorong agar bisa dialokasikan PMN (penyertaan modal negara) supaya bisa segera siapkan infrastruktur on farm," kata Ichsan Firdaus, Anggota Komisi IV.
Ichsan menyoroti langkah ini sebagai terobosan baru namun perlu dilakukan sinergi agar tidak berbenturan dengan program Kementerian Pertanian.
"Permasalahannya adalah sinergitas. Sebab di Kementan ada program terkait peningkatan produksi beras yang juga menyediakan saprodi dan alsintan," tambahnya.
(dnl/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/09/17/123511/3021418/4/bulog-ingin-punya-sawah-sendiri
Bos Bulog Ingin Kulkas Raksasa Mulai Dibangun Tahun Depan
Kamis, 17 September 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum (Perum) Bulog menginginkan pembangunan gudang pendingin (cold storage) bahan pangan bisa dilakukan tahun depan.
“Implementasinya saya berharap tahun depan sudah jalan,” kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti saat ditemui di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (17/9).
Menurut Djarot, fasilitas cold storage bahan pangan seperti daging dan produk hortikultura dibutuhkan untuk membuat pasokan di pasar lancar dan harga pangan stabil.
“(Produk) hortikultura ini kan biasanya kalau di pasar sangat ditentukan oleh pasokan petani, sangat ditentukan kapan dia masuk. Kalau masuk urutan masuk pasar terakhir kadang-kadang harganya jatuh. Paling tidak nanti bisa masuk cold storage dulu dalam satu minggu atau sepuluh hari. Itu kan bisa untuk stabilisator pasokan,” kata Djarot.
Kendati demikian, mantan Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ini menyadari pembangunan cold storage di Indonesia mungkin tidak akan bisa langsung sebesar fasilitas yang ada di Abu Dhabi.
Untuk tahap awal kemungkinan cold storage itu akan digunakan untuk menyimpan pasokan daging sapi, daging ayam, dan ikan. Nantinya, gudang itu dikembangkan untuk menyimpan produk hortikultura secara bertahap.
Djarot mengungkapkan, pada tahap pemerintah ingin membangun di lokasi yang dekat dengan masyarakat.
“Kemarin kajian kita sebaiknya kita membangun tiga cold storage baru di Jakarta. Kemudian di luar Jakarta kita juga akan bangun di beberapa titik, di Surabaya, terus, ada beberapa titik lagi,” ujarnya.
Selajutnya, Bulog akan berperan sebagai penyerap dan distributor produk yang disimpan di dalam fasilitas cold storage itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan kelompok tani atau koperasi bisa menyewa gudang itu untuk menyimpan produknya.
“Pada tahap awal, sementara dalam kendali Bulog semua tapi selanjutnya saya akan senang sekali kalau petani, kelompok tani atau koperasi mau memanfaatkan (cold storage) itu dengan menyewa tempat,” ujarnya. (gen)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum (Perum) Bulog menginginkan pembangunan gudang pendingin (cold storage) bahan pangan bisa dilakukan tahun depan.
“Implementasinya saya berharap tahun depan sudah jalan,” kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti saat ditemui di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (17/9).
Menurut Djarot, fasilitas cold storage bahan pangan seperti daging dan produk hortikultura dibutuhkan untuk membuat pasokan di pasar lancar dan harga pangan stabil.
“(Produk) hortikultura ini kan biasanya kalau di pasar sangat ditentukan oleh pasokan petani, sangat ditentukan kapan dia masuk. Kalau masuk urutan masuk pasar terakhir kadang-kadang harganya jatuh. Paling tidak nanti bisa masuk cold storage dulu dalam satu minggu atau sepuluh hari. Itu kan bisa untuk stabilisator pasokan,” kata Djarot.
Kendati demikian, mantan Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ini menyadari pembangunan cold storage di Indonesia mungkin tidak akan bisa langsung sebesar fasilitas yang ada di Abu Dhabi.
Untuk tahap awal kemungkinan cold storage itu akan digunakan untuk menyimpan pasokan daging sapi, daging ayam, dan ikan. Nantinya, gudang itu dikembangkan untuk menyimpan produk hortikultura secara bertahap.
Djarot mengungkapkan, pada tahap pemerintah ingin membangun di lokasi yang dekat dengan masyarakat.
“Kemarin kajian kita sebaiknya kita membangun tiga cold storage baru di Jakarta. Kemudian di luar Jakarta kita juga akan bangun di beberapa titik, di Surabaya, terus, ada beberapa titik lagi,” ujarnya.
Selajutnya, Bulog akan berperan sebagai penyerap dan distributor produk yang disimpan di dalam fasilitas cold storage itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan kelompok tani atau koperasi bisa menyewa gudang itu untuk menyimpan produknya.
“Pada tahap awal, sementara dalam kendali Bulog semua tapi selanjutnya saya akan senang sekali kalau petani, kelompok tani atau koperasi mau memanfaatkan (cold storage) itu dengan menyewa tempat,” ujarnya. (gen)
Mendag Akan Bangun Cold Storage Raksasa Sekelas Dubai
Rabu, 16 September 2015
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong berencana membangun fasilitas penyimpanan hasil pertanian (cold storage) raksasa seperti di Dubai, Uni Emirat Arab.
Keinginannya ini muncul setelah melihat cold storage raksasa milik Dubai, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di beberapa negara Timur Tengah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu.
Dia menceritakan, berdasarkan hasil pantauannya di Dubai, cold storage yang dimiliki Dubai memiliki luas sekitar tiga kali luas lapangan sepak bola. Gudang penyimpanan tersebut dikatakannya menjadi yang terbesar di Timur Tengah.
"Presiden kan memerintahkan saya dan Bulog untuk mengunjungi cold storage tersebut, dan memang sangat impresif sekali. Cold storage-nya tinggi sekali," katanya di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Menurut Lembong, dirinya dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti telah mendapat banyak inspirasi dari cold storage milik Dubai tersebut. Untuk itu, dia ingin membangun fasilitas serupa di Indonesia.
"Sehingga saat panen, hasil panen bisa masuk situ dulu. Ini bisa kurangi volatilitas. Biasanya kan begitu panen, harga produk anjlok karena over supply," imbuh dia.
Dengan adanya cold storage ini, sambung Lembong, visi pemerintah untuk memberdayakan Bulog tidak hanya di komoditas beras akan dapat terlaksana. Karena, Bulog bisa membangun cadangan pangan strategis di cold storage ini.
"Ini berpotensi sangat mengurangi over supply saat panen, dan kelangkaan saat distrupsi. Ini sangat diperlukan, kami sangat senang sekali melihat contoh kelas dunia. Sehingga kami bisa bangun dengan pola dan desain yang sangat baik," pungkasnya.
(izz)
http://ekbis.sindonews.com/read/1045482/34/mendag-akan-bangun-cold-storage-raksasa-sekelas-dubai-1442399731
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong berencana membangun fasilitas penyimpanan hasil pertanian (cold storage) raksasa seperti di Dubai, Uni Emirat Arab.
Keinginannya ini muncul setelah melihat cold storage raksasa milik Dubai, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di beberapa negara Timur Tengah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu.
Dia menceritakan, berdasarkan hasil pantauannya di Dubai, cold storage yang dimiliki Dubai memiliki luas sekitar tiga kali luas lapangan sepak bola. Gudang penyimpanan tersebut dikatakannya menjadi yang terbesar di Timur Tengah.
"Presiden kan memerintahkan saya dan Bulog untuk mengunjungi cold storage tersebut, dan memang sangat impresif sekali. Cold storage-nya tinggi sekali," katanya di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Menurut Lembong, dirinya dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti telah mendapat banyak inspirasi dari cold storage milik Dubai tersebut. Untuk itu, dia ingin membangun fasilitas serupa di Indonesia.
"Sehingga saat panen, hasil panen bisa masuk situ dulu. Ini bisa kurangi volatilitas. Biasanya kan begitu panen, harga produk anjlok karena over supply," imbuh dia.
Dengan adanya cold storage ini, sambung Lembong, visi pemerintah untuk memberdayakan Bulog tidak hanya di komoditas beras akan dapat terlaksana. Karena, Bulog bisa membangun cadangan pangan strategis di cold storage ini.
"Ini berpotensi sangat mengurangi over supply saat panen, dan kelangkaan saat distrupsi. Ini sangat diperlukan, kami sangat senang sekali melihat contoh kelas dunia. Sehingga kami bisa bangun dengan pola dan desain yang sangat baik," pungkasnya.
(izz)
http://ekbis.sindonews.com/read/1045482/34/mendag-akan-bangun-cold-storage-raksasa-sekelas-dubai-1442399731
Bidang Pertanian harus Terderegulasi
RABU, 16 SEPTEMBER 2015
Starberita - Padang - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman menegaskan Toko Tani Indonesia (TTI) yang mestabilkan harga pangan bebas kendala aturan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP), seperti yang Badan Urusan Logistik (Bulog) alami dalam pemenuhan stok beras miskin (Raskin). Intinya, aturan potensi menghalangi percepatan pembangunan, termasuk bidang pertanian harus terderegulasi.
Mentan di Padang, Selasa (15/09/2015) mengatakan TTI berfungsi menstabilkan harga pangan, bukan bertujuan memenuhi stok raskin, karena itu harga pembelian kepada masyarakat bisa sesuai dengan harga pasar, bukan HPP.
"Sebenarnya, sekarang Bulog sudah punya mekanisme komersil yang dipisahkan dari tugasnya untuk menjaga stok raskin. Melalui mekanisme komersil ini, Bulog diperbolehkan untuk membeli beras dengan harga pasar untuk dijual kembali agar mendapatkan untung. Pola ini yang dipakai dalam TTI," jelas dia.
Ia mengatakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan akan mendirikan 1000 unit TTI di seluruh daerah dindonesia mulai 2016. "Sebenarnya rencana dan desainnya sudah dimulai sekarang, hanya saja difungsikan pada tahun depan," papar dia.
"Konsep TTI ialah menstabilkan harga pangan dengan palaksana Bulog, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Polanya, TTI membeli pangan di tingkat petani dengan harga pasar, kemudian dijual kembali pada konsumen dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Ini akan mendorong kestabilan harga dan kesejahteraan petani juga bisa meningkat," imbuh dia.
Sejah ini, pihaknya telah melaksanakan rencana TTI tersebut dengan menganggarkan dalam APBN sebesar Rp200 miliar. (inc/YEZ)
http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177864:starberita-padang-menteri-pertanian-mentan-andi-amran-sulaeman-menegaskan-toko-tani-indonesia-tti-yang-mestabilkan-harga-pangan-bebas-kendala-aturan-terkait-harga-pembelian-pemerintah-hpp-seperti-yang-badan-urusan-logistik-bulog-alami-dalam-p&catid=170:umum&Itemid=774
Starberita - Padang - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman menegaskan Toko Tani Indonesia (TTI) yang mestabilkan harga pangan bebas kendala aturan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP), seperti yang Badan Urusan Logistik (Bulog) alami dalam pemenuhan stok beras miskin (Raskin). Intinya, aturan potensi menghalangi percepatan pembangunan, termasuk bidang pertanian harus terderegulasi.
Mentan di Padang, Selasa (15/09/2015) mengatakan TTI berfungsi menstabilkan harga pangan, bukan bertujuan memenuhi stok raskin, karena itu harga pembelian kepada masyarakat bisa sesuai dengan harga pasar, bukan HPP.
"Sebenarnya, sekarang Bulog sudah punya mekanisme komersil yang dipisahkan dari tugasnya untuk menjaga stok raskin. Melalui mekanisme komersil ini, Bulog diperbolehkan untuk membeli beras dengan harga pasar untuk dijual kembali agar mendapatkan untung. Pola ini yang dipakai dalam TTI," jelas dia.
Ia mengatakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan akan mendirikan 1000 unit TTI di seluruh daerah dindonesia mulai 2016. "Sebenarnya rencana dan desainnya sudah dimulai sekarang, hanya saja difungsikan pada tahun depan," papar dia.
"Konsep TTI ialah menstabilkan harga pangan dengan palaksana Bulog, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Polanya, TTI membeli pangan di tingkat petani dengan harga pasar, kemudian dijual kembali pada konsumen dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Ini akan mendorong kestabilan harga dan kesejahteraan petani juga bisa meningkat," imbuh dia.
Sejah ini, pihaknya telah melaksanakan rencana TTI tersebut dengan menganggarkan dalam APBN sebesar Rp200 miliar. (inc/YEZ)
http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177864:starberita-padang-menteri-pertanian-mentan-andi-amran-sulaeman-menegaskan-toko-tani-indonesia-tti-yang-mestabilkan-harga-pangan-bebas-kendala-aturan-terkait-harga-pembelian-pemerintah-hpp-seperti-yang-badan-urusan-logistik-bulog-alami-dalam-p&catid=170:umum&Itemid=774
Maaf, Beras di Gudang Berkutu, Tak Semua Salah Bulog
Rabu, 16 September 2015
JawaPos.com- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengakui ada segudang masalah yang terus dibenahi. Masalah paling mendesak adalah kondisi 1.500 gudang Bulog di Indonesia.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Wahyu Suparyono tidak berkelit ada sejumlah gudang yang kurang bagus menjaga kualitas beras. Dia mengaku akan menghilangkan image Bulog gudang beras rusak, beras berkutu dan sebagainya.
"Ini sangat tidak menyenangkan tapi saya akui itu. Walau baru tiga bulan di Bulog mudah-mudahan kami memperbaiki semua itu," janji Wahyu di acara talk show yang digelar Kahmi Selasa malam.
Wahyu mengaku kondisi Bulog, khususnya di bagian penyimpanan tidak semuanya disebabkan kondisi gudang. Ada hal lain yang ditemukan, sampai kenapa beras rusak atau berkutu. Faktor lain terletak pada kebersihan di tempat petani.
"Kalau proses penggilingan padi itu menghasilkan beras bagus, maka beras akan bagus disimpan. Meski berbulan-bulan di gudang tetap bagus," paparnya.
Untuk mengatasi kondisi di hulu, Bulog akan memantau langsung dari proses budidaya sampai pengggilingan."Jadi untuk mengatasi problem beras jelek di Bulog Kami akan mulai pengawalan dari budidaya, sampai di gudang Bulog," tandasnya.
Mantan direksi di Perusahaan Perdagangan Indonesia ini mengaku telah menginventarisasi beragam masalah yang pasti akan disampaikan ke Komisi IV DPR RI.
“Kami akan sampaikan di rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI,” katanya.(day/jpg)
http://www.jawapos.com/read/2015/09/16/3932/-maaf-beras-di-gudang-berkutu-tak-semua-salah-bulog/1
JawaPos.com- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengakui ada segudang masalah yang terus dibenahi. Masalah paling mendesak adalah kondisi 1.500 gudang Bulog di Indonesia.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Wahyu Suparyono tidak berkelit ada sejumlah gudang yang kurang bagus menjaga kualitas beras. Dia mengaku akan menghilangkan image Bulog gudang beras rusak, beras berkutu dan sebagainya.
"Ini sangat tidak menyenangkan tapi saya akui itu. Walau baru tiga bulan di Bulog mudah-mudahan kami memperbaiki semua itu," janji Wahyu di acara talk show yang digelar Kahmi Selasa malam.
Wahyu mengaku kondisi Bulog, khususnya di bagian penyimpanan tidak semuanya disebabkan kondisi gudang. Ada hal lain yang ditemukan, sampai kenapa beras rusak atau berkutu. Faktor lain terletak pada kebersihan di tempat petani.
"Kalau proses penggilingan padi itu menghasilkan beras bagus, maka beras akan bagus disimpan. Meski berbulan-bulan di gudang tetap bagus," paparnya.
Untuk mengatasi kondisi di hulu, Bulog akan memantau langsung dari proses budidaya sampai pengggilingan."Jadi untuk mengatasi problem beras jelek di Bulog Kami akan mulai pengawalan dari budidaya, sampai di gudang Bulog," tandasnya.
Mantan direksi di Perusahaan Perdagangan Indonesia ini mengaku telah menginventarisasi beragam masalah yang pasti akan disampaikan ke Komisi IV DPR RI.
“Kami akan sampaikan di rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI,” katanya.(day/jpg)
http://www.jawapos.com/read/2015/09/16/3932/-maaf-beras-di-gudang-berkutu-tak-semua-salah-bulog/1
Langganan:
Postingan (Atom)