Selasa, 23 Juni 2015
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar program penyaluran beras untuk rakyat miskin atau raskin tahun 2016 diperbaiki dan disempurnakan. Harus dipastikan penyaluran raskin sampai kepada rakyat yang berhak.
"Yang paling penting, dalam kondisi yang layak untuk dikonsumsi," kata Presiden saat membuka rapat, Senin (22/6), di Kantor Presiden, Jakarta.
Menurut Presiden, raskin yang pada masa lalu tampak hitam, berkutu, berjamur, dan tidak layak dikonsumsi, mudah-mudahan sudah habis dan berganti dengan stok yang baru dibeli. "Kita harapkan kualitasnya ke depan jauh lebih baik," kata Presiden.
Rapat dihadiri antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Presiden menyebutkan, penyaluran raskin merupakan bagian dari program perlindungan sosial bagi masyarakat. Sejumlah permasalahan masih dijumpai dalam penyaluran raskin, antara lain pagu alokasi beras yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sasaran. Selain itu, data penerima raskin tidak sinkron, keterlambatan penyaluran raskin, rumah tangga sasaran yang sudah beranjak mampu masih menerima pembagian raskin, dan kualitas beras yang tidak layak dikonsumsi.
Seusai rapat, Mensos menyatakan, pemerintah telah merancang sejumlah perbaikan penyaluran raskin yang mulai diterapkan tahun depan. Terkait ketepatan waktu penyaluran, terutama di daerah yang mengalami kendala geografis, pemerintah memutuskan agar pemerintah daerah ikut berkontribusi membiayai distribusi raskin ke rumah tangga sasaran.
Dari Surabaya dilaporkan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan, stok pangan di daerah itu aman hingga 12 bulan ke depan. Berbagai cara diterapkan untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok selama Ramadhan hingga Lebaran, antara ain melalui operasi pasar.
Menurut Soekarwo di sela-sela evaluasi operasi pasar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, selama puasa hingga Lebaran pemprov terus berusaha mengendalikan kenaikan harga agar lebih rasional. Saat ini ketersediaan stok raskin dan beras medium yang dikelola Bulog aman hingga 8 bulan. (WHY/ETA)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150623kompas/#/21/
Selasa, 23 Juni 2015
Jokowi Minta Bulog Perbaiki Manajemen Penyimpanan Beras
SELASA, 23 JUNI 2015
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta batas penyimpanan beras di gudang Bulog maksimal selama satu tahun guna menghindari penurunan kualitas beras menjadi hitam, berkutu, dan berjamur.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan saat ini pemerintah ingin memperbaiki kualitas, data, dan distribusi beras miskin (Raskin). Selain perbaikan dari sisi serapan, manajemen gudang Bulog juga akan dibenahi.
"First in dan first out Bulog itu yang harus diperbaiki. Pak Presiden minta kalau bisa batas penyimpanan maksimal satu tahun," tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 22 Juni 2015.
Menurutnya, selama ini raskin yang menghitam dan berjamur merupakan akibat masa penyimpanan di gudang Bulog yang mencapai 2-3 tahun.
Sementara itu, dari sisi produksi Amran memastikan panen cukup untuk menyuplai kebutuhan raskin yang mencapai 2,78 juta ton per tahun.
"Juni ada panen lagi 1,3 juta hektare, itu setara dengan 5-7 juta ton gabah, jadi 3 juta ton lebih beras," tuturnya.
Saat ini 92% bisnis Bulog adalah penyaluran raskin ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Bulog harus melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan menjamin raskin yang disalurkannya tepat waktu, kualitas, dan sasaran.
Untuk menjalankan fungsi itu, pemerintah meminta Bulog memperketat manajemen keluar masuk beras di gudangnya. Pasalnya, lamanya penyimpanan di gudang milik Bulog dianggap menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas raskin yang sampai ke masyarakat.
Pada 2015, kebutuhan raskin mencapai 2,78 juta ton yang setara dengan Rp18,9 triliun. Hingga 19 Juni 2015 lalu, realisasi penyaluran raskin mencapai 44,88% dari total alokasi raskin tahun itu.
Dalam rapat terbatas, Jokowi menegaskan soal kualitas beras raskin yang harus diperbaiki. "Jangan sampai karena namanya raskin, berasnya hitam, ada kutu, tapi ini memang stok lama, stok 2-3 tahun, berjamur, sehingga tidak layak dikonsumsi," tegasnya.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta batas penyimpanan beras di gudang Bulog maksimal selama satu tahun guna menghindari penurunan kualitas beras menjadi hitam, berkutu, dan berjamur.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan saat ini pemerintah ingin memperbaiki kualitas, data, dan distribusi beras miskin (Raskin). Selain perbaikan dari sisi serapan, manajemen gudang Bulog juga akan dibenahi.
"First in dan first out Bulog itu yang harus diperbaiki. Pak Presiden minta kalau bisa batas penyimpanan maksimal satu tahun," tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 22 Juni 2015.
Menurutnya, selama ini raskin yang menghitam dan berjamur merupakan akibat masa penyimpanan di gudang Bulog yang mencapai 2-3 tahun.
Sementara itu, dari sisi produksi Amran memastikan panen cukup untuk menyuplai kebutuhan raskin yang mencapai 2,78 juta ton per tahun.
"Juni ada panen lagi 1,3 juta hektare, itu setara dengan 5-7 juta ton gabah, jadi 3 juta ton lebih beras," tuturnya.
Saat ini 92% bisnis Bulog adalah penyaluran raskin ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Bulog harus melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan menjamin raskin yang disalurkannya tepat waktu, kualitas, dan sasaran.
Untuk menjalankan fungsi itu, pemerintah meminta Bulog memperketat manajemen keluar masuk beras di gudangnya. Pasalnya, lamanya penyimpanan di gudang milik Bulog dianggap menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas raskin yang sampai ke masyarakat.
Pada 2015, kebutuhan raskin mencapai 2,78 juta ton yang setara dengan Rp18,9 triliun. Hingga 19 Juni 2015 lalu, realisasi penyaluran raskin mencapai 44,88% dari total alokasi raskin tahun itu.
Dalam rapat terbatas, Jokowi menegaskan soal kualitas beras raskin yang harus diperbaiki. "Jangan sampai karena namanya raskin, berasnya hitam, ada kutu, tapi ini memang stok lama, stok 2-3 tahun, berjamur, sehingga tidak layak dikonsumsi," tegasnya.
Awas..., 400 ribu Ton Raskin Tak Layak Konsumsi Beredar di Masyarakat
SELASA, 23 JUNI 2015
JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa ada kemungkinan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang tak layak dikonsumsi telah beredar di masyarakat. Jumlahnya pun tergolong besar, yakni 400 ribu ton.
“Itu yang disampaikan oleh Dirut Perum Bulog, bahwa kemungkinan sekarang ada beras yang kurang layak konsumsi itu sekitar 400 ribu ton," ujar Khofifah di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).
Menurut Khofifah, ia sudah meminta Bulog dan pihak terkait lainnya untuk menelusuri keberadaan raskin yang tak layak dikonsumsi itu. "Ini yang sekarang harus disisir supaya beras yang didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat memang beras yang layak konsumsi,” imbuhnya.
http://www.jpnn.com/read/2015/06/23/311138/Awas...,-400-ribu-Ton-Raskin-Tak-Layak-Konsumsi-Beredar-di-Masyarakat
JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa ada kemungkinan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang tak layak dikonsumsi telah beredar di masyarakat. Jumlahnya pun tergolong besar, yakni 400 ribu ton.
“Itu yang disampaikan oleh Dirut Perum Bulog, bahwa kemungkinan sekarang ada beras yang kurang layak konsumsi itu sekitar 400 ribu ton," ujar Khofifah di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).
Menurut Khofifah, ia sudah meminta Bulog dan pihak terkait lainnya untuk menelusuri keberadaan raskin yang tak layak dikonsumsi itu. "Ini yang sekarang harus disisir supaya beras yang didistribusikan ke rumah tangga sasaran penerima manfaat memang beras yang layak konsumsi,” imbuhnya.
http://www.jpnn.com/read/2015/06/23/311138/Awas...,-400-ribu-Ton-Raskin-Tak-Layak-Konsumsi-Beredar-di-Masyarakat
Bulog akan hapus beras raskin
Senin, 22 Juni 2015
JAKARTA. Bulog akan menghapus beras raskin. Sebagai gantinya, Bulog akan mengedarkan beras medium. Langkah ini dilakukan untuk menghapus citra beras raskin dengan kualitas rendah menjadi beras bagus standard beras kemasan.
Wahyu, Direktur Pengadaan Bulog, mengatakan, tahun depan beras raskin sudah tidak ada lagi. Nantinya, beras medium dengan kualitas bagus akan menjadi penggantinya.
Bulog membagi tiga jenis beras yang akan diproduksi. Pertama, beras medium. Kedua, beras premium dan terakhir, beras super. Sebelumnya, beras yang diproduksi Bulog adalah beras raskin, beras medium dan beras premium.
Penghapusan beras raskin dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian gabah petani yang kualitasnya bagus. Apalagi, saat ini harga pembelian pemerintah (HPP) juga terbilang tinggi sejalan dengan gabah berkualitas bagus yang dihasilkan petani.
Beras raskin tidak lagi diberikan dalam bentuk eceran, tapi kemasan. "Dalam proses pengarungan beras, Bulog akan melakukan pemeriksaan saat beras dikemas. Jika sebelumnya untuk beras raskin sebanyak 15 kg per bulan akan dikemas," tandas Wahyu pada Senin (22/6).
Jadi ke depan tidak ada perbedaan antara beras raskin dengan beras cadangan pemerintah ataupun beras untuk operasi pasar. Semua beras Bulog berkualitas bagus dan sama. Pembedanya adalah bobot atau berat beras per kemasan. Bulog akan mengeluarkan tiga jenis beras dengan tiga kemasan, yakni berat 15 kg, 50 kg dan 100 kg.
http://industri.kontan.co.id/news/bulog-akan-hapus-beras-raskin
JAKARTA. Bulog akan menghapus beras raskin. Sebagai gantinya, Bulog akan mengedarkan beras medium. Langkah ini dilakukan untuk menghapus citra beras raskin dengan kualitas rendah menjadi beras bagus standard beras kemasan.
Wahyu, Direktur Pengadaan Bulog, mengatakan, tahun depan beras raskin sudah tidak ada lagi. Nantinya, beras medium dengan kualitas bagus akan menjadi penggantinya.
Bulog membagi tiga jenis beras yang akan diproduksi. Pertama, beras medium. Kedua, beras premium dan terakhir, beras super. Sebelumnya, beras yang diproduksi Bulog adalah beras raskin, beras medium dan beras premium.
Penghapusan beras raskin dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian gabah petani yang kualitasnya bagus. Apalagi, saat ini harga pembelian pemerintah (HPP) juga terbilang tinggi sejalan dengan gabah berkualitas bagus yang dihasilkan petani.
Beras raskin tidak lagi diberikan dalam bentuk eceran, tapi kemasan. "Dalam proses pengarungan beras, Bulog akan melakukan pemeriksaan saat beras dikemas. Jika sebelumnya untuk beras raskin sebanyak 15 kg per bulan akan dikemas," tandas Wahyu pada Senin (22/6).
Jadi ke depan tidak ada perbedaan antara beras raskin dengan beras cadangan pemerintah ataupun beras untuk operasi pasar. Semua beras Bulog berkualitas bagus dan sama. Pembedanya adalah bobot atau berat beras per kemasan. Bulog akan mengeluarkan tiga jenis beras dengan tiga kemasan, yakni berat 15 kg, 50 kg dan 100 kg.
http://industri.kontan.co.id/news/bulog-akan-hapus-beras-raskin
Senin, 22 Juni 2015
Bulog Serap 1,5 Juta Ton Beras Petani, Naik 100% Sejak Awal Mei
Senin, 22 Juni 2015
Jakarta -Perum Bulog mengklaim sudah mampu menyerap 1,5 juta ton beras petani hingga Juni 2015. Angka ini sudah naik 100% dibandingkan posisi awal Mei 2015. Bulog ditargetkan menyerap beras petani hingga 2,5 juta ton di 2015, bahkan Presiden Jokowi meminta hingga 4 juta ton.
"Beras data terakhir penyerapan Bulog sudah 1,4 juta, mendekati 1,5 juta ton. Selama Lebaran Bulog tidak ada libur, tetap beli gabah dari petani," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu usai rapat di Kementan, Senin (22/6/2015).
Ia mengatakan Selain beras, ke depan Bulog akan serap gula dan daging. Hal ini untuk memperluas jangkauan Bulog dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok.
"Tapi belum ada penugasan. Asalkan sudah keluar penugasan, Bulog siap," kata Wahyu.
Wahyu mengatakan, selain target serapan beras yang maksimal, Bulog juga harus tetap menjaga kualitas berasnya. Sehingga tak ada lagi cerita beras yang disalurkan untuk masyarakat miskin (raskin) yang kualitasnya buruk.
"Salah satunya beras yang dikemas 15 kg hanya akan disimpan 1-2 bulan. Sisanya kami terima dan simpan kemasan 50 kg atau 100 kg. Bisa dilihat di gudang-gudang Bulog sekarang yang ada karung-karung besar. Kalau diperlukan lepas beras, baru bisa repacking ke 15 kg," katanya.
(hen/rrd)
Jakarta -Perum Bulog mengklaim sudah mampu menyerap 1,5 juta ton beras petani hingga Juni 2015. Angka ini sudah naik 100% dibandingkan posisi awal Mei 2015. Bulog ditargetkan menyerap beras petani hingga 2,5 juta ton di 2015, bahkan Presiden Jokowi meminta hingga 4 juta ton.
"Beras data terakhir penyerapan Bulog sudah 1,4 juta, mendekati 1,5 juta ton. Selama Lebaran Bulog tidak ada libur, tetap beli gabah dari petani," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu usai rapat di Kementan, Senin (22/6/2015).
Ia mengatakan Selain beras, ke depan Bulog akan serap gula dan daging. Hal ini untuk memperluas jangkauan Bulog dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok.
"Tapi belum ada penugasan. Asalkan sudah keluar penugasan, Bulog siap," kata Wahyu.
Wahyu mengatakan, selain target serapan beras yang maksimal, Bulog juga harus tetap menjaga kualitas berasnya. Sehingga tak ada lagi cerita beras yang disalurkan untuk masyarakat miskin (raskin) yang kualitasnya buruk.
"Salah satunya beras yang dikemas 15 kg hanya akan disimpan 1-2 bulan. Sisanya kami terima dan simpan kemasan 50 kg atau 100 kg. Bisa dilihat di gudang-gudang Bulog sekarang yang ada karung-karung besar. Kalau diperlukan lepas beras, baru bisa repacking ke 15 kg," katanya.
(hen/rrd)
Atas Rekomendasi KPK, Program Raskin Dikaji
Senin, 22 Juni 2015
Pemerintah akan melakukan kajian terhadap program penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebab, selama 17 tahun program tersebut berjalan, hingga kini setumpuk masalah tidak kunjung selesai. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, kajian itu merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Besok (Senin) akan rapat (kabinet) terbatas, agendanya membahas redesain raskin,” ujarnya, Minggu (21/6), di Batam, Kepulauan Riau. Meski menyatakan ada banyak masalah, Khofifah menolak jika disebut ada penyimpangan yang ditemukan KPK. Menurut Khofifah, masalah dalam penyaluran raskin antara lain pada kualitas, sasaran penerima, harga, dan waktu penyaluran. Di beberapa daerah, raskin disalurkan beberapa bulan sekali karena butuh biaya angkut besar untuk mengantarkan beras ke tempat sasaran. ”Di daerah kepulauan, raskin diantar beberapa bulan sekali, seharusnya sebulan sekali,” ujarnya. Harga di setiap daerah juga berbeda karena tidak setiap daerah menyiapkan anggaran distribusi. ”Seharusnya daerah ikut menanggung anggaran dari depo ke titik serah,” ujarnya. Pemerintah juga mendapat masukan soal kualitas karena kerap muncul laporan soal beras berkutu dan berkualitas rendah. (RAZ)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150622kompas/#/2/
Pemerintah akan melakukan kajian terhadap program penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). Sebab, selama 17 tahun program tersebut berjalan, hingga kini setumpuk masalah tidak kunjung selesai. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, kajian itu merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Besok (Senin) akan rapat (kabinet) terbatas, agendanya membahas redesain raskin,” ujarnya, Minggu (21/6), di Batam, Kepulauan Riau. Meski menyatakan ada banyak masalah, Khofifah menolak jika disebut ada penyimpangan yang ditemukan KPK. Menurut Khofifah, masalah dalam penyaluran raskin antara lain pada kualitas, sasaran penerima, harga, dan waktu penyaluran. Di beberapa daerah, raskin disalurkan beberapa bulan sekali karena butuh biaya angkut besar untuk mengantarkan beras ke tempat sasaran. ”Di daerah kepulauan, raskin diantar beberapa bulan sekali, seharusnya sebulan sekali,” ujarnya. Harga di setiap daerah juga berbeda karena tidak setiap daerah menyiapkan anggaran distribusi. ”Seharusnya daerah ikut menanggung anggaran dari depo ke titik serah,” ujarnya. Pemerintah juga mendapat masukan soal kualitas karena kerap muncul laporan soal beras berkutu dan berkualitas rendah. (RAZ)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150622kompas/#/2/
Bulog Diminta Terlibat Pengelolaan Bawang Merah
Minggu, 21 Juni 2015
Kediri - Pengamat ekonomi asal Kediri Djoko Raharto menilai badan urusan logistik (Bulog) harus dilibatkan untuk mengelola komoditas bawang merah, sehingga bisa memotong mata rantai penjualan bawang merah ini, yang berakibat pada harga jual yang lebih stabil.
"Bulog harusnya jadi pelaku pasar untuk memotong mata rantai. Ini sudah tugas pemerintah memotong rantai yang panjang itu," katanya di Kediri, Jatim, Minggu (21/6).
Ia mengatakan, harga komoditas bawang merah harusnya juga diperhatikan pemerintah, sebab komoditas ini sangat dibutuhkan. Dari berbagai pantauan, selalu terjadi selisih harga yang cukup besar antara petani dan pengecer.
Harga komoditas ini juga sempat naik drastis, bahkan sampai lebih dari Rp30 ribu per kilogram. Namun, harga itu berada di tingkat pedagang dan bukan petani, dengan selisih harga yang cukup tinggi.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya juga tidak ada salahnya mengimpor bawang merah dari luar negeri, namun pemerintah harus menekankan porsi, sehingga tidak merugikan petani dalam negeri.
"Impor bawang tidak apa-apa, tapi harus terukur dan jangan matikan petani," ucapnya.
Harga bawang merah saat ini di sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri masih relatif mahal, sekitar Rp23 ribu per kilogram. Harga itu memang turun jika dibandingkan harga bawang merah pekan lalu yang mencapai harga Rp25 ribu per kilogram.
Harga bawang merah sebelum puasa, bahkan sempat menyentuh harga sampai hampir Rp30 ribu per kilogram. Hal itu membuat sejumlah bawang merah impor juga beredar di pasar.
Namun, pemerintah membantah sudah melakukan impor bawang merah. Pemerintah mengatakan, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk impor bawang merah dan jika ada bawang merah di pasar, itu adalah ilegal. Sejumlah bawang merah impor yang sering masuk ke Indonesia di antaranya berasal dari Filipina serta Vietnam.
Pemerintah mengatakan, masyarakat lebih menyukai bawang lokal jika dibandingkan yang impor, sebab rasanya berbeda. Bawang lokal rasanya lebih tajam, sehingga jika digunakan sebagai bumbu masakan langsung terasa.
Sementara itu, sejumlah petani bawang merah mengaku tidak bisa menolak jika pemerintah berniat melakukan impor bawang merah. Namun, mereka berharap, pemerintah juga memerhatikan para petani bawang merah, sehingga tidak mengalami kerugian besar.
"Yang penting pengelolaan ada transparansi dan benar-benar berdayakan petani. Jangan sampai, dengan impor, justru petani jatuh," kata Akat, salah seorang petani bawang merah asal Nganjuk.
/YUD
http://www.beritasatu.com/ekonomi/284462-bulog-diminta-terlibat-pengelolaan-bawang-merah.html
Kediri - Pengamat ekonomi asal Kediri Djoko Raharto menilai badan urusan logistik (Bulog) harus dilibatkan untuk mengelola komoditas bawang merah, sehingga bisa memotong mata rantai penjualan bawang merah ini, yang berakibat pada harga jual yang lebih stabil.
"Bulog harusnya jadi pelaku pasar untuk memotong mata rantai. Ini sudah tugas pemerintah memotong rantai yang panjang itu," katanya di Kediri, Jatim, Minggu (21/6).
Ia mengatakan, harga komoditas bawang merah harusnya juga diperhatikan pemerintah, sebab komoditas ini sangat dibutuhkan. Dari berbagai pantauan, selalu terjadi selisih harga yang cukup besar antara petani dan pengecer.
Harga komoditas ini juga sempat naik drastis, bahkan sampai lebih dari Rp30 ribu per kilogram. Namun, harga itu berada di tingkat pedagang dan bukan petani, dengan selisih harga yang cukup tinggi.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya juga tidak ada salahnya mengimpor bawang merah dari luar negeri, namun pemerintah harus menekankan porsi, sehingga tidak merugikan petani dalam negeri.
"Impor bawang tidak apa-apa, tapi harus terukur dan jangan matikan petani," ucapnya.
Harga bawang merah saat ini di sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri masih relatif mahal, sekitar Rp23 ribu per kilogram. Harga itu memang turun jika dibandingkan harga bawang merah pekan lalu yang mencapai harga Rp25 ribu per kilogram.
Harga bawang merah sebelum puasa, bahkan sempat menyentuh harga sampai hampir Rp30 ribu per kilogram. Hal itu membuat sejumlah bawang merah impor juga beredar di pasar.
Namun, pemerintah membantah sudah melakukan impor bawang merah. Pemerintah mengatakan, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk impor bawang merah dan jika ada bawang merah di pasar, itu adalah ilegal. Sejumlah bawang merah impor yang sering masuk ke Indonesia di antaranya berasal dari Filipina serta Vietnam.
Pemerintah mengatakan, masyarakat lebih menyukai bawang lokal jika dibandingkan yang impor, sebab rasanya berbeda. Bawang lokal rasanya lebih tajam, sehingga jika digunakan sebagai bumbu masakan langsung terasa.
Sementara itu, sejumlah petani bawang merah mengaku tidak bisa menolak jika pemerintah berniat melakukan impor bawang merah. Namun, mereka berharap, pemerintah juga memerhatikan para petani bawang merah, sehingga tidak mengalami kerugian besar.
"Yang penting pengelolaan ada transparansi dan benar-benar berdayakan petani. Jangan sampai, dengan impor, justru petani jatuh," kata Akat, salah seorang petani bawang merah asal Nganjuk.
/YUD
http://www.beritasatu.com/ekonomi/284462-bulog-diminta-terlibat-pengelolaan-bawang-merah.html
Langganan:
Postingan (Atom)