Selasa, 20 Januari 2015
PEMERINTAH kembali menurunkan harga bensin dan solar, Senin (19/1), menjadi Rp 6.700 dan Rp 6.400 di Jakarta. Harapannya, harga pangan ikut turun.
Ini merupakan penurunan kedua harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebelumnya, pada 1 Januari 2015, harga bensin turun menjadi Rp 7.600 per liter dan harga solar Rp 7.250.
Pemerintah menginginkan harga pangan dan harga kebutuhan pokok lain ikut turun seiring turunnya harga BBM, Kamis (15/1) lalu. Presiden memperingatkan agar tak ada yang menimbun barang dan mempermainkan harga karena akan mempersulit upaya pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok setelah turunnya harga BBM.
Dalam kenyataan, setelah harga BBM turun pada awal Januari lalu, harga pangan tidak turun. Harga pangan telanjur naik ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada 17 November 2014 dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 untuk premium dan dari Rp 5.500 menjadi 7.500 untuk solar. Begitu juga biaya angkutan umum.
Untuk menurunkan harga pangan, terutama beras, pemerintah sebetulnya memiliki mekanisme pengendalian harga melalui Bulog. Sebagai badan usaha milik negara yang ditugasi menjaga stabilitas harga beras, Bulog dapat melepas cadangan berasnya melalui operasi pasar atau beras untuk rakyat miskin (raskin).
Saat ini harga beras berada pada aras cukup tinggi. Harga rata-rata beras kualitas medium di Jakarta hari Senin Rp 9.961 per kilogram menurut informasi di situs Informasi Pangan Jakarta. Pada akhir Desember harga masih Rp 9.200. Menurut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional Winarno Tohir, harga gabah saat ini Rp 6.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Harga barang dan jasa, termasuk pangan, dibentuk melalui permintaan dan pasokan. BBM diperkirakan hanya menyumbang kurang dari 5 persen komponen harga. Karena itu, harga yang terbentuk saat ini harus dilihat sebagai akibat kurangnya pasokan di pasar.
Terutama untuk pangan, tingginya harga saat ini dipengaruhi mundurnya awal musim hujan. Harga cabai, misalnya, melonjak sampai di atas Rp 100.000 per kilogram di beberapa daerah bulan lalu karena musim kemarau yang panjang, selain aktivitas vulkanik beberapa gunung berapi di sekitar kawasan produksi cabai.
Jika pemerintah ingin segera menurunkan harga pangan, terutama beras yang merupakan kebutuhan vital rakyat dan memengaruhi inflasi, Bulog harus segera diperintah melakukan operasi pasar atau menyalurkan raskin. Bulog punya cukup cadangan beras karena telah mengantisipasi turunnya produksi tahun 2014.
Menurunkan biaya angkutan tidak serta-merta menurunkan harga kebutuhan pokok. Pemerintah perlu bekerja menyeluruh untuk menurunkan biaya logistik seraya memastikan keberhasilan panen raya padi pada Maret mendatang.
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150120kompas/#/6/
Selasa, 20 Januari 2015
Menteri BUMN Usulkan Penambahan Modal 48 T pada 35 BUMN Ini
Senin, 19 Januari 2015
Jakarta, GATRANews - Menteri BUMN Rini M Soemarno mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada RAPBN 2015 sebesar Rp 48,01 triliun kepada 35 perusahaan milik negara. "PMN yang akan dialokasikan terdiri atas Rp 46,08 triliun dalam bentuk tunai, dan PMN non tunai sebesar Rp1,21 triliun," kata Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin.
Raker perdana tersebut dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir yang dihadiri direksi perwakilan dari 38 BUMN.
Menurut Rini, PMN yang tertuang dalam Surat Nomor: S-22/MBU/01/2015 tanggal 12 Januari tersebut, di luar tambahan PMN kepada PT PAL Indonesa sebesar Rp 1,5 triliun yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2015.
Berikut 35 BUMN yang mendapat PMN pada tahun 2015, meliputi, PT Angkasa Pura II senilai Rp 3 triliun, PT ASDP Rp 1 triliun, PT Pelni sebesar Rp 500 miliar, PT Djakarta Lloyd Rp 350 miliar, PT Hutama Karya Rp 3,6 triliun, Perum Perumnas Rp 2 triliun, PT Waskita Karya Rp 3,5 triliun, PT Adhi Karya Rp 1,4 triliun.
Selanjutnya PTPN III Rp 3,15 triliun, PTPN VII Rp 17,5 miliar, PTPN IX Rp 100 miliar, PTPN X Rp 97,5 miliar, PTPN XI Rp 65 miliar, PTPN XII Rp 70 miliar, PT Permodalan Nasional Madani Rp 1 triliun, PT Garam Rp 300 miliar, PT RNI Rp 280 miliar, Perum Bulog Rp 3 triliun, PT Pertani Rp 470 miliar.
PT Sang Hyang Seri Rp 400 miliar, PT Perikanan Nusantara Rp 200 miliar, Perum Perikanan Indonesia Rp 300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Rp 400 miliar, PT Dok Perkapalan Surabaya Rp 200 miliar, PT Dok Kodja Bahari Rp 900 miliar.
PT Industri Kapal Indonesia Rp 200 miliar, PT Antam Rp 7 triliun, PT Pindad Rp 700 miliar, PT KAI Rp 2,75 triliun, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 2 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Rp 250 miliar, PT Bank Mandiri Rp 5,6 triliun, PT Pelindo IV Rp 2 triliun, PT Krakatau Steel Rp 956 miliar, PT Bahana PUI Rp 250 miliar.
Rini menjelaskan, usulan perubahan anggaran tambahan PMN pada 35 perusahaan tersebut didasari perubahan paradigma bahwa BUMN berperan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang semula difokuskan pada sisi penerimaan pendapatan negara (dividen dan pajak), juga dioptimalkan perannya sebagai agen pembangunan.
"Dengan belanja modal APBN terkait dengan usaha BUMN diharapkan perusahaan dapat melakukan leverage sehingga kegiatan investasi yang dilakukan BUMN dapat lebih besar daripada dana PMN tersebut," katanya seperti dilaporkan Antara.
Selain PMN, Kementerian BUMN juga mengusulkan pemberian kepada 10 perusahaan antara lain Perum Bulog sebesar Rp 18,94 triliun, KAI sebesar Rp 1,52 triliun, PT Pelni Rp 1,91 triliun, dan PT Sang Hyang Seri Rp 610 miliar.
http://www.gatra.com/ekonomi-1/industri/129368-menteri-bumn-usulkan-penambahan-modal-48-t-pada-35-bumn-ini.html
Jakarta, GATRANews - Menteri BUMN Rini M Soemarno mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada RAPBN 2015 sebesar Rp 48,01 triliun kepada 35 perusahaan milik negara. "PMN yang akan dialokasikan terdiri atas Rp 46,08 triliun dalam bentuk tunai, dan PMN non tunai sebesar Rp1,21 triliun," kata Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin.
Raker perdana tersebut dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir yang dihadiri direksi perwakilan dari 38 BUMN.
Menurut Rini, PMN yang tertuang dalam Surat Nomor: S-22/MBU/01/2015 tanggal 12 Januari tersebut, di luar tambahan PMN kepada PT PAL Indonesa sebesar Rp 1,5 triliun yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2015.
Berikut 35 BUMN yang mendapat PMN pada tahun 2015, meliputi, PT Angkasa Pura II senilai Rp 3 triliun, PT ASDP Rp 1 triliun, PT Pelni sebesar Rp 500 miliar, PT Djakarta Lloyd Rp 350 miliar, PT Hutama Karya Rp 3,6 triliun, Perum Perumnas Rp 2 triliun, PT Waskita Karya Rp 3,5 triliun, PT Adhi Karya Rp 1,4 triliun.
Selanjutnya PTPN III Rp 3,15 triliun, PTPN VII Rp 17,5 miliar, PTPN IX Rp 100 miliar, PTPN X Rp 97,5 miliar, PTPN XI Rp 65 miliar, PTPN XII Rp 70 miliar, PT Permodalan Nasional Madani Rp 1 triliun, PT Garam Rp 300 miliar, PT RNI Rp 280 miliar, Perum Bulog Rp 3 triliun, PT Pertani Rp 470 miliar.
PT Sang Hyang Seri Rp 400 miliar, PT Perikanan Nusantara Rp 200 miliar, Perum Perikanan Indonesia Rp 300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Rp 400 miliar, PT Dok Perkapalan Surabaya Rp 200 miliar, PT Dok Kodja Bahari Rp 900 miliar.
PT Industri Kapal Indonesia Rp 200 miliar, PT Antam Rp 7 triliun, PT Pindad Rp 700 miliar, PT KAI Rp 2,75 triliun, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 2 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Rp 250 miliar, PT Bank Mandiri Rp 5,6 triliun, PT Pelindo IV Rp 2 triliun, PT Krakatau Steel Rp 956 miliar, PT Bahana PUI Rp 250 miliar.
Rini menjelaskan, usulan perubahan anggaran tambahan PMN pada 35 perusahaan tersebut didasari perubahan paradigma bahwa BUMN berperan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang semula difokuskan pada sisi penerimaan pendapatan negara (dividen dan pajak), juga dioptimalkan perannya sebagai agen pembangunan.
"Dengan belanja modal APBN terkait dengan usaha BUMN diharapkan perusahaan dapat melakukan leverage sehingga kegiatan investasi yang dilakukan BUMN dapat lebih besar daripada dana PMN tersebut," katanya seperti dilaporkan Antara.
Selain PMN, Kementerian BUMN juga mengusulkan pemberian kepada 10 perusahaan antara lain Perum Bulog sebesar Rp 18,94 triliun, KAI sebesar Rp 1,52 triliun, PT Pelni Rp 1,91 triliun, dan PT Sang Hyang Seri Rp 610 miliar.
http://www.gatra.com/ekonomi-1/industri/129368-menteri-bumn-usulkan-penambahan-modal-48-t-pada-35-bumn-ini.html
Bulog Aceh Intensifkan Operasi Pasar Stabilkan Harga
Senin, 19 Januari 2015
Banda Aceh – Perum Bulog Divre Aceh mengintensifkan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras di pasaran.
“Operasi pasar ini telah dimulai sejak pertengahan Desember 2014 dan akan berakhir setelah harga di pasaran stabil,” kata Kadivre Bulog Aceh Ali Ardi di Banda Aceh, Senin.
Ali Ardi menjelaskan harga jual beras medium di pasaran saat ini berada pada kisaran Rp8.300/kilogram menyusul belum banyaknya pasokan komoditas itu dari sentra produksi.
“Kami terus melakukan operasi pasar hingga beras jenis medium stabil kembali,” katanya.
Ia mengatakan harga jual beras selama operasi pasar di kios-kios di pasaran Rp7.500 per kilogram.
Sedangkan harga jual yang dilakukan satuan tugas pada titik operasi pasar dengan harga Rp7.200-Rp7.300 per kilogram.
Ia menyebutkan realisasi operasi pasar di provinsi ujung paling sumatera itu saat ini sudah mencapai 3.000 ton.
Ali Ardi mengatakan harga jual beras medium di pasaran akan segera stabil sebab pasokan dari daerah akan bertambah seiring masuknya musim panen.
Selain musim panen yang akan tiba, pendistribusian beras masyarakat miskin juga akan berpengaruh terhadap harga beras di pasaran.
“Operasi pasar ini selain menstabilkan harga juga sebagai antisipasi agar harganya tidak naik lagi,” demikian Ali Ardi.(Antara Aceh)
http://www.acehpress.com/bulog-aceh-intensifkan-operasi-pasar-stabilkan-harga/
Banda Aceh – Perum Bulog Divre Aceh mengintensifkan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras di pasaran.
“Operasi pasar ini telah dimulai sejak pertengahan Desember 2014 dan akan berakhir setelah harga di pasaran stabil,” kata Kadivre Bulog Aceh Ali Ardi di Banda Aceh, Senin.
Ali Ardi menjelaskan harga jual beras medium di pasaran saat ini berada pada kisaran Rp8.300/kilogram menyusul belum banyaknya pasokan komoditas itu dari sentra produksi.
“Kami terus melakukan operasi pasar hingga beras jenis medium stabil kembali,” katanya.
Ia mengatakan harga jual beras selama operasi pasar di kios-kios di pasaran Rp7.500 per kilogram.
Sedangkan harga jual yang dilakukan satuan tugas pada titik operasi pasar dengan harga Rp7.200-Rp7.300 per kilogram.
Ia menyebutkan realisasi operasi pasar di provinsi ujung paling sumatera itu saat ini sudah mencapai 3.000 ton.
Ali Ardi mengatakan harga jual beras medium di pasaran akan segera stabil sebab pasokan dari daerah akan bertambah seiring masuknya musim panen.
Selain musim panen yang akan tiba, pendistribusian beras masyarakat miskin juga akan berpengaruh terhadap harga beras di pasaran.
“Operasi pasar ini selain menstabilkan harga juga sebagai antisipasi agar harganya tidak naik lagi,” demikian Ali Ardi.(Antara Aceh)
http://www.acehpress.com/bulog-aceh-intensifkan-operasi-pasar-stabilkan-harga/
Tiga Wilayah Disiapkan Sebagai Gudang Beras
Senin, 19 Januari 2015
Kepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat, Arif Mandu - Jubi/Indrayadi THKepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat, Arif Mandu – Jubi/Indrayadi TH
Jayapura, Jubi/Antara – Perum Bulog Divisi Regional Papua menyiapkan gudang pengadaan beras di tiga wilayah, yakni Merauke, Nabire, dan Manokwari untuk menampung beras yang akan didatangkan pada 2015.
Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua Arif Madu di Kota Jayapura, Senin (19/1), mengatakan kapasitas gudang beras di tiga wilayah tersebut berbeda sesuai pengadaan di daerah itu.
Ia menjelaskan gudang Merauke mampu memuat 12 ribu ton beras, kemudian gudang beras Nabire berkapasitas sekitar 4 ribu ton.
“Kapasitas gudang beras Nabire memang agak kecil, pengadaannya juga kecil,” ujarnya.
Sementara kapasitas gudang beras di Manokwari kurang lebih sekitar 4.000 ton sesuai pengadaan di daerah itu.
Header advertisement
Meski demikian, katanya, pengadaan beras bisa melebihi daya tampung gudang karena beras itu masuk kemudian disalurkan lagi keluar yakni ke masyarakat.
“Jadi, kalau misalnya pengadaan 30 ribu ton ke satu gudang tidak masalah karena pengadaan kemudian keluar lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya berharap masing-masing kabupaten di Papua dapat memperluas areal persawahan guna menanam padi.
“Kami berharap di setiap kabupaten di Papua, bisa memperluas areal persawahan dan lahan produksi beras, kalau Bulog siap membeli,” ujarnya. (*)
http://tabloidjubi.com/2015/01/19/tiga-wilayah-disiapkan-sebagai-gudang-beras/
Kepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat, Arif Mandu - Jubi/Indrayadi THKepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat, Arif Mandu – Jubi/Indrayadi TH
Jayapura, Jubi/Antara – Perum Bulog Divisi Regional Papua menyiapkan gudang pengadaan beras di tiga wilayah, yakni Merauke, Nabire, dan Manokwari untuk menampung beras yang akan didatangkan pada 2015.
Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua Arif Madu di Kota Jayapura, Senin (19/1), mengatakan kapasitas gudang beras di tiga wilayah tersebut berbeda sesuai pengadaan di daerah itu.
Ia menjelaskan gudang Merauke mampu memuat 12 ribu ton beras, kemudian gudang beras Nabire berkapasitas sekitar 4 ribu ton.
“Kapasitas gudang beras Nabire memang agak kecil, pengadaannya juga kecil,” ujarnya.
Sementara kapasitas gudang beras di Manokwari kurang lebih sekitar 4.000 ton sesuai pengadaan di daerah itu.
Header advertisement
Meski demikian, katanya, pengadaan beras bisa melebihi daya tampung gudang karena beras itu masuk kemudian disalurkan lagi keluar yakni ke masyarakat.
“Jadi, kalau misalnya pengadaan 30 ribu ton ke satu gudang tidak masalah karena pengadaan kemudian keluar lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya berharap masing-masing kabupaten di Papua dapat memperluas areal persawahan guna menanam padi.
“Kami berharap di setiap kabupaten di Papua, bisa memperluas areal persawahan dan lahan produksi beras, kalau Bulog siap membeli,” ujarnya. (*)
http://tabloidjubi.com/2015/01/19/tiga-wilayah-disiapkan-sebagai-gudang-beras/
Senin, 19 Januari 2015
Harga pokok penjualan beras naik 10,7%
Minggu, 18 Januari 2015
JAKARTA. Bulog memutuskan Harga Pokok Penjualan (HPP) beras naik 10,7% di tahun ini. Ini merupakan kenaikan HPP pertama dalam dua tahun terakhir.
Saat ini harga jual gabah petani sebesar Rp 6.100 per kilogram (kg) sampai Rp 6.200 per kg. Dengan HPP baru, diperkirakan harga jual sekitar Rp 6.700 per kg sampai Rp 6.800 per kg. Sementara harga beras menjadi RP 7.500 sampai Rp 8.300 per kg.
Sejatinya, kenaikan HPP ini lebih rendah dari usulan para petani, yaitu 15%. Winarno Tohir, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengatakan, asumsi kenaikannya adalah 5% untuk melawan inflasi dan sisanya 10% agar bisa dinikmati oleh petani.
Meski lebih rendah dari usulan, Winarno mengatakan, petani menerima.
Dia menjelaskan, HPP beras perlu dinaikkan. Pertama, menjaga semangat petani untuk tetap menanam padi sehingga swasembada pangan bisa terwujud. Kedua, menjaga harga tidak anjlok ketika panen terjadi.
"Januari sampai Februari memang harga beras akan mahal sebab produksi beras juga sedikit. Namun, pada Maret sampai April harga akan jatuh. Nah, HPP ini akan melindungi saat harga jatuh," tandas Winarno pada Jumat (16/1).
Diprediksi, Januari akan akan terjadi defisit beras. Luas area panen pada Januari diperkirakan sebesar 600.000 hektare (ha).
Lahan panen baru meningkat ketika Februari menjadi 1,2 juta ha dan Maret 3 juta ha. Sisanya pada April sekitar 2,2 juta ha.
Jika dihitung selama empat bulan, akan ada panen sekitar 21,2 juta ton beras. Rinciannya, pada Januari 1,8 juta. Lalu Februari sebesar 3,6 juta ton dan Maret sebesar 9,1 juta ton. Terakhir April sebesar 6,7 juta ton.
Jika setiap bulan, kebutuhan nasional beras mencapai 3 juta ton. Artinya hanya pada Januari saja terjadi defisit beras. Itulah yang membuat harga beras pada Januari ini masih merangkak naik.
http://industri.kontan.co.id/news/harga-pokok-penjualan-beras-naik-107
JAKARTA. Bulog memutuskan Harga Pokok Penjualan (HPP) beras naik 10,7% di tahun ini. Ini merupakan kenaikan HPP pertama dalam dua tahun terakhir.
Saat ini harga jual gabah petani sebesar Rp 6.100 per kilogram (kg) sampai Rp 6.200 per kg. Dengan HPP baru, diperkirakan harga jual sekitar Rp 6.700 per kg sampai Rp 6.800 per kg. Sementara harga beras menjadi RP 7.500 sampai Rp 8.300 per kg.
Sejatinya, kenaikan HPP ini lebih rendah dari usulan para petani, yaitu 15%. Winarno Tohir, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengatakan, asumsi kenaikannya adalah 5% untuk melawan inflasi dan sisanya 10% agar bisa dinikmati oleh petani.
Meski lebih rendah dari usulan, Winarno mengatakan, petani menerima.
Dia menjelaskan, HPP beras perlu dinaikkan. Pertama, menjaga semangat petani untuk tetap menanam padi sehingga swasembada pangan bisa terwujud. Kedua, menjaga harga tidak anjlok ketika panen terjadi.
"Januari sampai Februari memang harga beras akan mahal sebab produksi beras juga sedikit. Namun, pada Maret sampai April harga akan jatuh. Nah, HPP ini akan melindungi saat harga jatuh," tandas Winarno pada Jumat (16/1).
Diprediksi, Januari akan akan terjadi defisit beras. Luas area panen pada Januari diperkirakan sebesar 600.000 hektare (ha).
Lahan panen baru meningkat ketika Februari menjadi 1,2 juta ha dan Maret 3 juta ha. Sisanya pada April sekitar 2,2 juta ha.
Jika dihitung selama empat bulan, akan ada panen sekitar 21,2 juta ton beras. Rinciannya, pada Januari 1,8 juta. Lalu Februari sebesar 3,6 juta ton dan Maret sebesar 9,1 juta ton. Terakhir April sebesar 6,7 juta ton.
Jika setiap bulan, kebutuhan nasional beras mencapai 3 juta ton. Artinya hanya pada Januari saja terjadi defisit beras. Itulah yang membuat harga beras pada Januari ini masih merangkak naik.
http://industri.kontan.co.id/news/harga-pokok-penjualan-beras-naik-107
Langganan:
Postingan (Atom)