Senin, 15 Desember 2014
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam visi misinya akan mengganti beras untuk masyarakat miskin dengan e-Money. Tujuannya e-Money diberlakukan sebagai pengaman sosial untuk masyarakat kurang mampu.
Pakar pangan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Suyanto menilai e-Money belum tentu untuk membeli beras dan kebutuhan pangan. Pasalnya tidak ada pengawasan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk e-Money.
"Apa yakin uangnya untuk beli beras, kan belum tentu," ujar Suyanto di diskusi publik stop liberalisasi beras, Senin (15/12/2014).
Selain itu Suyanto memaparkan bahwa masyarakat lansia belum tentu mengerti cara pemakaian e-Money tersebut. Hal itu menurut Suyanto memerlukan edukasi khusus untuk e-Money khususnya masyarakat pendidikan rendah dan lansia.
"Bagaimana mau beli yang embah-embah? Masih sulit untuk menerapkan e-money," papar Suyanto.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menambahkan bahwa beras raskin bisa berpotensi menimbulkan pasar bebas, sehingga harga pangan tergantung dari sistem permintaan di pasar yang berlaku. "Raskin untuk menghindari pangan pokok rakyat dari resiko pasar bebas," ujar Bayu.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/15/e-money-ala-jokowi-belum-tentu-untuk-beli-raskin
Senin, 15 Desember 2014
Wacana E-Money Raskin, Ini Kata Bulog
Senin, 15 Desember 2014
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Menanggapi rencana pemerintah yang ingin memasukkan sistem elektronik money dalam penyaluran beras miskin (raskin), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) mengaku akan menjalankan apapun yang ditugaskan pemerintah.
Namun jika dilihat dari konteks kebijakan, Kepala Divisi Penyaluran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Lely Pelitasari Soebekty menerangkan, kebijakan raskin melibatkan sekitar 10 lembaga atau kementerian yang berposisi menjadi stakeholder. Sehingga, jika kebijakan raskin mengalami perubahan, yang harus dipikirkan adalah implikasinya terhadap kebijakan yang lain.
“Bagi bulog, kerugian secara korporasi ada, karena beras yang ada sekarang tidak akan tersalur, sementara kita membeli beras petani dengan kredit komersial, bukan dengan subsidi pemerintah,” katanya kepada //Republika// pada Senin (15/12) ditemui seusai acara diskusi publik yang diselenggarakan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) bertajuk “Stop Liberalisasi Beras”.
Pemerintah, lanjut dia, hanya membayar subsidi untuk raskin yang telah disalurkan ke masyarakat. makanya, jika kebijakan diubah, konsekuensinya pemerintah tidak lagi memberikan kewajiban kepada Bulog untuk menyerap sebanyak-banyaknya beras petani.
Diterangkannya, keberadaan raskin otomatis membutuhkan outlet yang inlet-nya adalah beras petani. Jika e-money diterapkan, maka hanya ada inlet saja tanpa outlet. “Nanti kejadiannya bisa-bisa seperti di Thailand, beras oversupply karena tidak bisa tersalur.” tuturnya.
Berkaca dari pengalaman, ketika terjadi pembelian beras petani sebanyak-banyaknya tanpa outlet, akan terjadi kesulitan distribusi, bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga kepada petani. Maka ia berharap pemerintah bukan sekadar menggulirkan liberalisasi, tapi juga memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dan petani.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/15/ngm78k-wacana-emoney-raskin-ini-kata-bulog
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Menanggapi rencana pemerintah yang ingin memasukkan sistem elektronik money dalam penyaluran beras miskin (raskin), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) mengaku akan menjalankan apapun yang ditugaskan pemerintah.
Namun jika dilihat dari konteks kebijakan, Kepala Divisi Penyaluran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Lely Pelitasari Soebekty menerangkan, kebijakan raskin melibatkan sekitar 10 lembaga atau kementerian yang berposisi menjadi stakeholder. Sehingga, jika kebijakan raskin mengalami perubahan, yang harus dipikirkan adalah implikasinya terhadap kebijakan yang lain.
“Bagi bulog, kerugian secara korporasi ada, karena beras yang ada sekarang tidak akan tersalur, sementara kita membeli beras petani dengan kredit komersial, bukan dengan subsidi pemerintah,” katanya kepada //Republika// pada Senin (15/12) ditemui seusai acara diskusi publik yang diselenggarakan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) bertajuk “Stop Liberalisasi Beras”.
Pemerintah, lanjut dia, hanya membayar subsidi untuk raskin yang telah disalurkan ke masyarakat. makanya, jika kebijakan diubah, konsekuensinya pemerintah tidak lagi memberikan kewajiban kepada Bulog untuk menyerap sebanyak-banyaknya beras petani.
Diterangkannya, keberadaan raskin otomatis membutuhkan outlet yang inlet-nya adalah beras petani. Jika e-money diterapkan, maka hanya ada inlet saja tanpa outlet. “Nanti kejadiannya bisa-bisa seperti di Thailand, beras oversupply karena tidak bisa tersalur.” tuturnya.
Berkaca dari pengalaman, ketika terjadi pembelian beras petani sebanyak-banyaknya tanpa outlet, akan terjadi kesulitan distribusi, bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga kepada petani. Maka ia berharap pemerintah bukan sekadar menggulirkan liberalisasi, tapi juga memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dan petani.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/15/ngm78k-wacana-emoney-raskin-ini-kata-bulog
Setelah 1,5 Tahun, Akhirnya Daging Beku Impor Milik Bulog Laku Terjual
Senin, 15 Desember 2014
Jakarta -Plt Dirut Perum Bulog Budi Purwanto mengungkapkan daging sapi beku impor milik Perum Bulog habis terjual setelah 1,5 tahun lamanya. Daging sapi beku ini didatangkan Bulog dari Australia pada akhir Juli 2013, setelah mendapat tugas pemerintah.
Pada waktu itu, Perum Bulog dapat jatah 3.000 ton daging sapi beku impor. Kuota impor ini untuk menstabilkan harga daging sapi, khususnya menjelang Puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
"Sudah habis daging, kemarin kita rapat terakhir 2 minggu lalu sudah habis," kata Budi saat ditemui di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (15/12/2014).
Budi mengungkapkan pihaknya menjual daging sapi beku di bawah harga pasar. Harga jualnya juga cukup miring hanya Rp 68.000 per kg. Padahal harga jual daging sapi di pasar tradisional di Jakarta sudah mencapai Rp 90.000-96.000/kg. Bahkan secara rata-rata nasional bisa mencapai Rp 100.000/Kg.
"Macam-macam kita jual, tetapi kita jual di bawah harga pasar," imbuhnya.
Ia mengakui butuh waktu lama menjual daging sapi beku meski harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Bulog ke depan belum mengetahui apakah bisnis menjual daging sapi beku bakal dilanjutkan atau tidak. Salah satunya karena pedagang pasar tak mudah menerima daging beku.
"Pengalaman kemarin kita tahu persis ke depan harus bagaimana," katanya.Sementara itu, Bulog juga masih menjual Gula Kristal Putih (GKP) impor asal Thailand. Saat ini persediaan masih ada dan Bulog tetap menawarkan harga GKP impor Rp 8.500/kg.
Dari total 350.000 ton alokasi yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog hanya merealisasikan 22.000 ton saja.
"(Stok GKP impor) Masih ada, tetapi sebagian kita sudah jual. Persis datanya saya belum tahu. Kita jual Rp 8.500/kg," jelas Budi.
Seperti diketahui dari 3.000 ton daging impor yang didatangkan Perum Bulog di tahun 2013, masih ada sisa 280 ton. Sisa stok daging ini digunakan untuk operasi pasar (OP) di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat saat Puasa dan Lebaran 2014.
Sutarto mengakui Bulog kesulitan menjual sisa daging tersebut karena kalah jaringan dari penjual daging lain. Sisa daging impor itu didatangkan Bulog sudah hampir setahun lalu atau pada akhir Juli 2013.
http://finance.detik.com/read/2014/12/15/154142/2777763/4/1/setelah-15-tahun-akhirnya-daging-beku-impor-milik-bulog-laku-terjual
Jakarta -Plt Dirut Perum Bulog Budi Purwanto mengungkapkan daging sapi beku impor milik Perum Bulog habis terjual setelah 1,5 tahun lamanya. Daging sapi beku ini didatangkan Bulog dari Australia pada akhir Juli 2013, setelah mendapat tugas pemerintah.
Pada waktu itu, Perum Bulog dapat jatah 3.000 ton daging sapi beku impor. Kuota impor ini untuk menstabilkan harga daging sapi, khususnya menjelang Puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
"Sudah habis daging, kemarin kita rapat terakhir 2 minggu lalu sudah habis," kata Budi saat ditemui di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (15/12/2014).
Budi mengungkapkan pihaknya menjual daging sapi beku di bawah harga pasar. Harga jualnya juga cukup miring hanya Rp 68.000 per kg. Padahal harga jual daging sapi di pasar tradisional di Jakarta sudah mencapai Rp 90.000-96.000/kg. Bahkan secara rata-rata nasional bisa mencapai Rp 100.000/Kg.
"Macam-macam kita jual, tetapi kita jual di bawah harga pasar," imbuhnya.
Ia mengakui butuh waktu lama menjual daging sapi beku meski harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Bulog ke depan belum mengetahui apakah bisnis menjual daging sapi beku bakal dilanjutkan atau tidak. Salah satunya karena pedagang pasar tak mudah menerima daging beku.
"Pengalaman kemarin kita tahu persis ke depan harus bagaimana," katanya.Sementara itu, Bulog juga masih menjual Gula Kristal Putih (GKP) impor asal Thailand. Saat ini persediaan masih ada dan Bulog tetap menawarkan harga GKP impor Rp 8.500/kg.
Dari total 350.000 ton alokasi yang diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog hanya merealisasikan 22.000 ton saja.
"(Stok GKP impor) Masih ada, tetapi sebagian kita sudah jual. Persis datanya saya belum tahu. Kita jual Rp 8.500/kg," jelas Budi.
Seperti diketahui dari 3.000 ton daging impor yang didatangkan Perum Bulog di tahun 2013, masih ada sisa 280 ton. Sisa stok daging ini digunakan untuk operasi pasar (OP) di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat saat Puasa dan Lebaran 2014.
Sutarto mengakui Bulog kesulitan menjual sisa daging tersebut karena kalah jaringan dari penjual daging lain. Sisa daging impor itu didatangkan Bulog sudah hampir setahun lalu atau pada akhir Juli 2013.
http://finance.detik.com/read/2014/12/15/154142/2777763/4/1/setelah-15-tahun-akhirnya-daging-beku-impor-milik-bulog-laku-terjual
JK Ingin Percepat Target Swasembada Pangan, Kedelai Paling Berat
Senin, 15 Desember 2014
Jakarta -Pemerintah menargetkan swasembada padi, jagung dan kedelai bisa tercapai pada 2017. Namun target yang paling berat adalah swasembada kedelai
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru ingin program itu dipercepat lebih cepat dari target. Saat ini pemerintah melakukan terobosan dengan mempercepat pengadaan bibit untuk petani tanpa melalui tender, yang selama ini cenderung lama dan kerap telat.
"Salah satu yang kita bicarakan ialah (swasembada padi, jagung) dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang. Mungkin 1 tahun malah maka kita harus swasembada padi, gula, jagung dan kedelai juga nanti," kata JK di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (15/12/2014).
Ia menjelaskan bila swasembada ini bisa dilakukan tahun depan, perbaikan ekonomi negara dapat dilakukan. "Karena itu bisa menjaga, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Kedua menjaga stabilitas harga, kemudian juga menjaga inflasi agar jangan terlalu tinggi," katanya.
Selain itu, swasembada ini bisa tercapai maka akan membuka lapangan kerja bagi petani dan nelayan yang selama ini belum sejahtera. JK menungkapkan ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk mencapai swasembada pangan yakni bibit yang benar dan tepat waktu, pupuk yang distribusikan tepat waktu, pengairan yang direhabilitasi, hasil tani yang berkualitas dan penyuluhan pada petani.
Hari ini dilakukan penandatangan Surat Edaran Bersama antara Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Wakil Kapolri Komjen Pol Badrodi Haiti. Surat Edaran ini dilakukan karena pengadaan bibit dilakukan melalui penunjukkan langsung.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan setidaknya akan ada 73 ton gabah kering giling (GKP) yang diproduksi tahun depan dalam rangka swasembada. Swasembada jagung, ditargetkan 20 juta ton di tahun 2016. Swasembada kedelai baru bisa dilakukan tahun 2017, karena persoalan ketersedian lahan.
"Kedelai yang memang ini agak berat. Insya Allah 3 tahun baru kita mencapai swasembada," ucap Amran.
Kementerian Pertanian menargetkan perbaikan irigasi 1 juta hektar per tahun dan akan dimulai bulan Januari 2014. "Kami programkan menyelesaikan 1 juta hektar per tahun. Insya Allah tahun 2015 ini kamu akan mulai pada bulan Januari," katanya.
(bil/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/12/15/165940/2777873/4/jk-ingin-percepat-target-swasembada-pangan-kedelai-paling-berat?f9911023
Jakarta -Pemerintah menargetkan swasembada padi, jagung dan kedelai bisa tercapai pada 2017. Namun target yang paling berat adalah swasembada kedelai
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru ingin program itu dipercepat lebih cepat dari target. Saat ini pemerintah melakukan terobosan dengan mempercepat pengadaan bibit untuk petani tanpa melalui tender, yang selama ini cenderung lama dan kerap telat.
"Salah satu yang kita bicarakan ialah (swasembada padi, jagung) dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang. Mungkin 1 tahun malah maka kita harus swasembada padi, gula, jagung dan kedelai juga nanti," kata JK di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (15/12/2014).
Ia menjelaskan bila swasembada ini bisa dilakukan tahun depan, perbaikan ekonomi negara dapat dilakukan. "Karena itu bisa menjaga, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Kedua menjaga stabilitas harga, kemudian juga menjaga inflasi agar jangan terlalu tinggi," katanya.
Selain itu, swasembada ini bisa tercapai maka akan membuka lapangan kerja bagi petani dan nelayan yang selama ini belum sejahtera. JK menungkapkan ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk mencapai swasembada pangan yakni bibit yang benar dan tepat waktu, pupuk yang distribusikan tepat waktu, pengairan yang direhabilitasi, hasil tani yang berkualitas dan penyuluhan pada petani.
Hari ini dilakukan penandatangan Surat Edaran Bersama antara Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Wakil Kapolri Komjen Pol Badrodi Haiti. Surat Edaran ini dilakukan karena pengadaan bibit dilakukan melalui penunjukkan langsung.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan setidaknya akan ada 73 ton gabah kering giling (GKP) yang diproduksi tahun depan dalam rangka swasembada. Swasembada jagung, ditargetkan 20 juta ton di tahun 2016. Swasembada kedelai baru bisa dilakukan tahun 2017, karena persoalan ketersedian lahan.
"Kedelai yang memang ini agak berat. Insya Allah 3 tahun baru kita mencapai swasembada," ucap Amran.
Kementerian Pertanian menargetkan perbaikan irigasi 1 juta hektar per tahun dan akan dimulai bulan Januari 2014. "Kami programkan menyelesaikan 1 juta hektar per tahun. Insya Allah tahun 2015 ini kamu akan mulai pada bulan Januari," katanya.
(bil/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/12/15/165940/2777873/4/jk-ingin-percepat-target-swasembada-pangan-kedelai-paling-berat?f9911023
Blusukan ke Gudang Bulog, Mendag Pastikan Stok Beras Aman
Senin, 15 Desember 2014
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melakukan kunjungan ke Gudang Perum Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara hari ini. Aksi ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Menteri guna memastikan pasokan beras menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
Tepat pukul 11.00 WIB Rachmat memulai kerjanya. Mengenakan batik cokelat, dia berjalan memasuki gudang-gudang penyimpanan beras. "Berapa ton ini?," kata dia sambil menunjuk tumpukan beras kepada penjaga gudang, Jakarta, Senin (15/12/2014).
Rachmat menuturkan, kegiatan hari ini merupakan operasi khusus untuk mengamankan pasokan beras. Pihaknya menuturkan pasokan beras untuk Hari Raya Natal dan Tahun Baru cukup, sehingga tidak akan ada lonjakan yang berarti.
"Jadi ini untuk mengamankan harga pasar. Ini OK ya? Stok cukup,"ujarnya.
Kunjungan kerja ke lapangan langsung atau biasa dikenal dengan 'blusukan' ini bukan yang pertama bagi Rachmat. Sebelumnya, dia pernah blusukan ke Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Santa, Pasar Induk Tanah Tinggi, dan Pasar Klender. (Amd/Ndw)
http://bisnis.liputan6.com/read/2147485/blusukan-ke-gudang-bulog-mendag-pastikan-stok-beras-aman
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melakukan kunjungan ke Gudang Perum Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara hari ini. Aksi ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Menteri guna memastikan pasokan beras menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
Tepat pukul 11.00 WIB Rachmat memulai kerjanya. Mengenakan batik cokelat, dia berjalan memasuki gudang-gudang penyimpanan beras. "Berapa ton ini?," kata dia sambil menunjuk tumpukan beras kepada penjaga gudang, Jakarta, Senin (15/12/2014).
Rachmat menuturkan, kegiatan hari ini merupakan operasi khusus untuk mengamankan pasokan beras. Pihaknya menuturkan pasokan beras untuk Hari Raya Natal dan Tahun Baru cukup, sehingga tidak akan ada lonjakan yang berarti.
"Jadi ini untuk mengamankan harga pasar. Ini OK ya? Stok cukup,"ujarnya.
Kunjungan kerja ke lapangan langsung atau biasa dikenal dengan 'blusukan' ini bukan yang pertama bagi Rachmat. Sebelumnya, dia pernah blusukan ke Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Santa, Pasar Induk Tanah Tinggi, dan Pasar Klender. (Amd/Ndw)
http://bisnis.liputan6.com/read/2147485/blusukan-ke-gudang-bulog-mendag-pastikan-stok-beras-aman
Bulog Kefamenanu Tepati Janji Ganti Beras Warga Yang Rusak
Minggu, 14 Desember 2014
Kefamenanu – Kepala Bulog Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Simon Petrus Manu, akhirnya menepati janjinya dengan menggantikan jatah beras PKP warga desa Luniup, yang rusak pada saat diantar petugas (4/12) lalu, akibat terkena air hujan.
Ditemui wartawan di kediamannya (13/12), Simon Petrus Manu mengatakan beras itu sudah diganti pihaknya dengan beras yang baru pada tanggal 9 Desember lalu.
“Berasnya kami sudah ganti. Begitu terima laporan dari warga desa Luniup, saya langsung suruh petugas antar,”katanya singkat kepada wartawan.
Ditanya jumlah beras yang diganti, ia menuturkan sesuai laporan yang diterima pihaknya yakni sebanyak 100 karung lebih (1,5 ton).
“Kami ganti sesuai laporan yang kami terima dari warga desa setempat, yakni 100 lebih karung (1,5) ton,”tandasnya.
Secara tegas ia menampik informasi yang menyebutkan bahwa jumlah beras yang rusak mencapai puluhan ton seperti yang diberitakan sebelumnya. “Informasi itu tidak benar. Karena petugas dolog juga cek lansung di lapangan. Dan jumlah kerusakannya tidak seperti informasi yang diperoleh teman-teman wartawan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang memberi ruang klarifikasi kepada kami,” ujarnya.
Ia mengaku saat ini, pihaknya tengah menanti laporan dari warga desa Oepuah karena mengalami hal yang seperti warga desa Luniup. “Saat ini kami juga sedang menunggu laporan dari warga desa Oepuah Utara, karena sesuai informasi mereka juga mengalami hal yang sama seperti warga desa Luniup.
“Jika ada laporan, kami siap ganti sesuai dengan jumlah banyaknya beras yang rusak. Karena bagaimanapun itu masih merupakan tanggungjawab kami,”pungkasnya.
Diakhir wawancara, ia mengatakan saat diantar, truk pengangkut beras itu ditutup pake terpal. Namun mungkin karena merembes terkena air hujan sehingga rusak. Karena pada saat diantar sedang turun hujan deras pada dua desa tersebut. Walaupun demikian, secara tegas ia mengatakan pihaknya siap mengganti beras yang rusak.
(lius salu)
http://www.deliknews.com/2014/12/14/bulog-kefamenanu-tepati-janji-ganti-beras-warga-yang-rusak/
Kefamenanu – Kepala Bulog Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Simon Petrus Manu, akhirnya menepati janjinya dengan menggantikan jatah beras PKP warga desa Luniup, yang rusak pada saat diantar petugas (4/12) lalu, akibat terkena air hujan.
Ditemui wartawan di kediamannya (13/12), Simon Petrus Manu mengatakan beras itu sudah diganti pihaknya dengan beras yang baru pada tanggal 9 Desember lalu.
“Berasnya kami sudah ganti. Begitu terima laporan dari warga desa Luniup, saya langsung suruh petugas antar,”katanya singkat kepada wartawan.
Ditanya jumlah beras yang diganti, ia menuturkan sesuai laporan yang diterima pihaknya yakni sebanyak 100 karung lebih (1,5 ton).
“Kami ganti sesuai laporan yang kami terima dari warga desa setempat, yakni 100 lebih karung (1,5) ton,”tandasnya.
Secara tegas ia menampik informasi yang menyebutkan bahwa jumlah beras yang rusak mencapai puluhan ton seperti yang diberitakan sebelumnya. “Informasi itu tidak benar. Karena petugas dolog juga cek lansung di lapangan. Dan jumlah kerusakannya tidak seperti informasi yang diperoleh teman-teman wartawan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang memberi ruang klarifikasi kepada kami,” ujarnya.
Ia mengaku saat ini, pihaknya tengah menanti laporan dari warga desa Oepuah karena mengalami hal yang seperti warga desa Luniup. “Saat ini kami juga sedang menunggu laporan dari warga desa Oepuah Utara, karena sesuai informasi mereka juga mengalami hal yang sama seperti warga desa Luniup.
“Jika ada laporan, kami siap ganti sesuai dengan jumlah banyaknya beras yang rusak. Karena bagaimanapun itu masih merupakan tanggungjawab kami,”pungkasnya.
Diakhir wawancara, ia mengatakan saat diantar, truk pengangkut beras itu ditutup pake terpal. Namun mungkin karena merembes terkena air hujan sehingga rusak. Karena pada saat diantar sedang turun hujan deras pada dua desa tersebut. Walaupun demikian, secara tegas ia mengatakan pihaknya siap mengganti beras yang rusak.
(lius salu)
http://www.deliknews.com/2014/12/14/bulog-kefamenanu-tepati-janji-ganti-beras-warga-yang-rusak/
Minggu, 14 Desember 2014
Jokowi Bubarkan Dewan Gula Indonesia
Sabtu, 13 Desember 2014
Jakarta -Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural pada 4 Desember 2014 lalu, salah satunya keberadaan Dewan Gula Indonesia (DGI).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur sebelumnya pernah mengatakan selama ini peranan Dewan Gula Indonesia yang diketuai oleh Menteri Pertanian tak berjalan.
Natsir mengaku salah satu anggota Dewan Gula bagian distribusi, namun tak pernah diajak untuk rapat atau pertemuan.
"Dewan Gula dibubarkan saja, tak berfungsi dengan baik. Padahal Dewan Gula tempat bagaimana mengatur manajemen produksi, perdagangan, dan distribusi gula," kata Natsir kemarin.
Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Sabtu (13/12/2014), pertimbangan pembubaran lembaga non struktural tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Kesepuluh lembaga nonstruktural yang dibubarkan itu yakni Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/12/13/112957/2776380/4/jokowi-bubarkan-dewan-gula-indonesia
Jakarta -Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural pada 4 Desember 2014 lalu, salah satunya keberadaan Dewan Gula Indonesia (DGI).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur sebelumnya pernah mengatakan selama ini peranan Dewan Gula Indonesia yang diketuai oleh Menteri Pertanian tak berjalan.
Natsir mengaku salah satu anggota Dewan Gula bagian distribusi, namun tak pernah diajak untuk rapat atau pertemuan.
"Dewan Gula dibubarkan saja, tak berfungsi dengan baik. Padahal Dewan Gula tempat bagaimana mengatur manajemen produksi, perdagangan, dan distribusi gula," kata Natsir kemarin.
Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Sabtu (13/12/2014), pertimbangan pembubaran lembaga non struktural tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Kesepuluh lembaga nonstruktural yang dibubarkan itu yakni Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.
(hen/hen)
http://finance.detik.com/read/2014/12/13/112957/2776380/4/jokowi-bubarkan-dewan-gula-indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)