Senin, 01 Agustus 2016

Bulog Diminta Tidak Monopoli Kedelai

Senin, 1 Agustus 2016

Wartaagro.com – Kewenangan yang diberikan pemerintah terhadap Perum Bulog untuk menstabilkan harga kedelai dikhawatirkan timbul monopoli harga.
Direktur Eksekutif Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), Yusan mengaku tidak khawatir adanya penugasan impor kedelai kepada Bulog sepanjang itu bertujuan menstabilkan harga kedelai.
Menurutnya, dalam Perpres 48/2016 hanya menunjuk Bulog untuk stabilisasi harga dan menjaga stok kedelai nasional. "Jadi Bulog tidak memonopoli impor kedelai," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (31/7).
Ia mengatakan,selama pemerintah membuka kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk impor kedelai, maka selama itu juga para importir tidak khawatir akan kehadiran Bulog. Ia menilai tugas Bulog untuk menjaga stabilisasi harga kedelai penting agar konsumen dalam negeri merasa aman ketika gejolak harga terjadi.
Kebutuhan terhadap kedelai dalam negeri sebesar 180.000 ton hingga 200.000 ton per bulan. Sedangkan harganya di gudang importir sebesar Rp 6.500 per kg, atau lebih murah dibanding harga kedelai lokal sebesar Rp 7.700 per kg. (ktn)

Perum Bulog tawarkan opsi impor kedelai

Senin, 1 Agustus 2016


JAKARTA. Mulai tahun ini, Perum Bulog mendapatkan tugas baru menstabilkan harga pangan pokok khususnya padi, jagung dan kedelai (pajale). Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Untuk impor kedelai, Bulog termasuk pendatang baru dan belum miliki infrastruktur dan jaringan yang kuat. Agar bisa menjalankan fungsinya ini, Bulog membutuhkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur masalah teknisnya. Namun, sampai saat ini, Permendag belum juga terbit, sehingga Bulog belum bisa bergerak untuk mengimpor ataupun melakukan pengadaan kedelai.

Sebagaimana diketahui, 90% kebutuhan kedelai masih didatangkan dari impor dan sisanya lokal. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, penting bagi pemerintah memiliki stok kedelai untuk menstabilkan harga. Sebab jika suatu saat terjadi kelangkaan kedelai dan harga meningkat, maka pemerintah yang disalahkan. Padahal pada waktu bersamaan, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memegang stok kedelai.

"Memang saat ini, harga kedelai stabil, tapi jangan lupa, kita pernah mengalami harga kedelai melonjak tinggi dan ada demo dari pengrajin tahu dan tempe, dan pemerintah disalahkan," ujar Djarot kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Supaya peristiwa serupa tidak terulang kembali, Djarot mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengendalikan harga kedelai. Karena Bulog telah mendapat tanggungjawab untuk menstabilkan harga, maka untuk teknisnya, Bulog menawarkan sejumlah usulan terkait mekanisme impor kedelai.

Ada beberapa opsi yang ditawarkan BUMN pangan ini. Pertama, Bulog akan melakukan impor sendiri. Kedua, Bulog melakukan impor kedelai bekerjasama dengan swasta.

Ketiga swasta melakukan impor kedelai berdasarkan bukti serap kedelai lokal, besarannya tergantung permendag yang akan terbit. Djarot mengatakan hal ini penting dicantumkan dalam aturan teknis impor agar semua pihak tahu aturan mainnya.

Dua Terdakwa Korupsi Bulog Divonis Ringan, JPU Ajukan Banding

Senin, 1 Agustus 2016

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pamekasan, Agita Trimurcahyanto, akan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, yang memvonis ringan dua pejabat Bulog Sub Divre IX Madura dalam kasus korupsi pengadaan beras 1.504 ton.

Dua terdawa, mantan Kepala Bulog Sub Divre XI, Madura, Suharyono dan mantan Wakil Kepala Sub Divre XII, Madura, Prayitno, dijatuhi hukuman penjara masing-masing dua tahun penjara. Selain itu, dua mantan pejabat tersebut dikenai denda Rp 50 juta susider tiga bulan penjara.

JPU sendiri dalam tuntutannya, agar kedua terdakwa dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 600 juta serta subsider 1 tahun penjara.

Menurut Agita, vonis tersebut dinilai terlalu ringan. Pihaknya akan mempelajari materi putusan pengadilan tipikor tersebut. Kedua terdakwa divonis pada hari Jumat (29/7/2016) kemarin di Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Ini di luar perediksi saya,vonis itu sangat ringan dan tidak mencapai separuh dari tuntutan yang kami ajukan,” terang Agita, Senin (1/8/2016).

Dalam kasus korupsi di Bulog Sub Divre XI Madura, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 12 milyar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara beras yang raib akibat pengadaan fiktif selama kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2014, mencapai 1.504 ton. (*)


Khofifah: Warung Elektronik Pangkas Praktek Pemotongan Bansos

MINGGU, 31 JULI 2016

TEMPO.CO, Makassar - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa optimistis kehadiran warung elektronik dapat memangkas praktek pemotongan dana bantuan sosial (bansos). Dengan begitu, masyarakat kurang mampu akan menerima dana yang seharusnya. "Potensi untuk manipulasi dana bantuan sangat sulit terjadi," kata Khofifah di Makassar, Ahad, 31 Juli 2016.

Khofifah memberi pembekalan kepada peserta dan pendamping program keluarga harapan di Makassar. Selain itu, dia juga meluncurkan operasional satu warung elektronik.

Menurut Khofifah, jumlah peserta keluarga harapan di Makassar mencapai 9.800 orang dengan anggaran dana bantuan mencapai Rp 18 miliar. Bila ditambah dengan beras sejahtera, total anggaran khusus di Makassar sebesar Rp 78 miliar.

Sulawesi Selatan merupakan provinsi kedua peluncuran warung elektronik setelah Jawa Timur. Khofifah mengimbuhkan, kehadiran warung elektronik akan banyak membantu warga kurang mampu untuk mengirit pengeluaran.

Dia mengklaim harga barang-barang pokok di warung elektronik terpaut jauh dengan harga di pasaran. "Sangat murah, karena jalur distribusi kebutuhan pokok telah dipangkas," ujar Khofifah.

Warung elektronik saat ini baru menyediakan empat kebutuhan pokok, yakni beras, minyak goreng, gula, dan tepung. Distribusi kebutuhan itu langsung disuplai oleh Badan Usaha Logistik (Bulog) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Menurut Khofifah, hasil pantauan di warung elektronik di Jawa Timur, harga gula, misalnya, miliki selisih Rp 3.000 dari warung biasa. "Selisih itu sangat signifikan bagi keluarga kurang mampu," ujarnya.

Khofifah berujar akan terus mengevaluasi operasional uji coba warung elektronik. Khofifah juga akan mengantisipasi adanya lonjakan permintaan kebutuhan dari warga kurang mampu. "Bulog dan RNI mempelajari suplai untuk setiap warung elektronik," imbuh Khofifah.

Dia menargetkan hingga 2017 keberadaan warung elektronik sudah mencapai 3.000 unit. Hingga akhir tahun ini Khofifah optimistis warung elektronik sudah mencapai 63 persen.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto mengingatkan pengelola dana bantuan sosial agar tidak segan-segan memberi sanksi maupun menindak secara hukum pihak-pihak yang mencoba memangkas hak warga kurang mampu.

Menurut Danny, pihaknya intens melakukan pengawasan kepada proses pendampingan keluarga harapan. "Warga juga jangan segan-segan melapor bila jatah dana bantuan yang diterima tidak sesuai yang seharusnya," ujarnya.

ABDUL RAHMAN

https://m.tempo.co/read/news/2016/07/31/173792088/khofifah-warung-elektronik-pangkas-praktek-pemotongan-bansos

Mensos targetkan 3.000 unit e-warung pada 2017

Minggu, 31 Juli 2016

 "Tahun depan kita berharap kita punya tiga ribu e-warung se Indonesia. Jadi sampai sekarang kita siapkan dulu..."

Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menargetkan ada 3.000 Elektronik Warung (e-warung) di seluruh Indonesia yang tersedia bagi masyarakat kurang mampu dan ekonomi lemah pada tahun 2017.

"Tahun depan kita berharap kita punya tiga ribu e-warung se Indonesia. Jadi sampai sekarang kita siapkan dulu dan menghitung kemampuan pasokan distribusi beras dari Bulog, distribusi gula minyak goreng dan tepung dari RNI," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Selain itu, kata dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah telah dirapatkan dan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dengan harapan makin banyaknya disiapkan e-warung bagi warga kurang mampu, maka makin mempercepat kesejahteraan masyarakatnya.

"Ini provinsi kedua setelah Jawa Timur. Jadi pemetaan ini dilakukan oleh Kementerian BUMN. Kementerian BUMN memetakan untuk Bank BNI di Jawa Timur. Bank BRI di Kawasan Indonesia Timur. Hari ini kita baru memulai e-warung pertama di Kota Makassar," paparnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan ada ribuan penerima Program Keluarga Harapan, kata Khofifah, program ini baru uji coba. Sebab, baru melihat sistemnya apakah akan berjalan sesuai dengan harapan ataukah nanti dilakukan evaluasi kembali.

"Jadi yang menyiapkan sistemnya dari BRI, tetapi sistem ini sudah terkoneksi dengan empat bank BUMN lainnya. Kemudian kita akan menghitung kemampuan mulai distribusi dari Bulog dan kemampuan distribusi dari RNI. Karena bagi Indonesia beras adalah komoditas yang punya sensitifitas tinggi," beber dia.

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya akan menghitung distribusi Beras Sejahtera (Rasra) dari Bulog sehingga berapa banyak, e-warung yang akan disiapkan bisa didukung untuk disuplai, sehingga jangan sampai dibikin banyak akhirnya kewalahan distribusinya.

Mengenai kemampuannya, kata dia, maksimal 63 persen se Indonesia. Mantan anggota Komisi VII DPR itu menyatakan masih butuh waktu, sehingga sampai Desember pihaknya berharap 10 provinsi bisa memberikan suplai.

Untuk penyediaan e-warung sendiri, ujar mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini menegaskan e-warung syaratnya harus terkoneksi dengan internet, sehingga akan dilihat bila distribusi tersebut lancar dan kalau terhambat akan dievaluasi.

"Harapan kita bawah masyarakat kurang mampu yang menerima berbagai bantuan sosial. Kalau nanti e-warung ini ada tidak ada lagi ditemukan beras berkutu, mereka akan memilih beras, minyak goreng, gula dan tepung, mana mereka akan beli. Empat dari sembako itu disiapkan di e-warung," katanya.

Menurutnya, ini adalah upaya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, nanti bisa dicek harga di e-warung dengan warung di sebalah kanan dan kirinya berapa bedanya. Dari uji coba yang dilakukan di Malang, Sidoarjo, dan Mojokerto ternyata harga gulanya jauh berbeda.

"Dari murahnya harga bisa disuplai di masing-masing e-warung, bisa ditekan harganya. Memang mata rantai distribusi terpotong dari agen. Seperti dari Bulog maupun RNI langsung di e-warung. Nah, mata rantai distribusi bahan pokok tentu akan menjadi murah. Kalau ini bisa kita suplai kepada keluarga kurang mampu maka tentu tambahan gizi akan bisa disupport," tambahnya.

Khofifah juga meresmikan e-warung pertama di Makassar tepatnya di kantor Kecamatan Tallo. Dirinya didampingi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Camat Tallo Zainal Takko serta Pimpinan Wilayah BRI Makassar Kuswiyoto sebagai leading sektor pengadaan kartu elektronik.

E-warung tersebut merupakan program Presiden Joko Widodo tentang pergantian Beras Rakyat Miskin (Raskin) ke e-Warung atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kantor Camat Tallo, Makassar sebagai percontohan pertama di Sulsel.

E-warung Kube diperuntukkan bagi PKH dan dikelola secara digital yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi anggota keluarga miskin. Bahkan layanan tersebut juga dijadikan tempat pemasaran produk Kube dan hasil usaha ekonomi produktif dari peserta PKH.

Editor: Daniel

http://www.antarasulsel.com/berita/76289/mensos-targetkan-3000-unit-e-warung-pada-2017

Izin Impor Gula Kristal Putih Diperpanjang

Minggu, 31 Juli 2016  

IMPORTASI gula kristal putih (GKP) yang sedianya dilakukan hanya sampai akhir Juli, bakal diperpanjang hingga pertengahan Agustus 2016. Perpanjangan izin impor tersebut diberikan Kementerian Koordinator Perekonomian kepada Perum Bulog.

"Jadi diperintahkannya sampai Juli. Cuma karena ada pembatalan dari sana (importir), jadi diperpanjang sampai pertengahan Agustus," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Minggu (31/7).

Padahal, tujuan pemerintah memberi izin impor GKP hingga akhir Juli karena melihat masa giling tebu yang juga berakhir Juli. Hasil masa giling tersebut bakal digelontorkan mulai Agustus, sehingga impor GKP diharapkan tidak membuat stok gula berlebihan yang justru bisa membuat harga terjembab terlalu rendah.

Namun, Djarot memastikan perpanjangan impor GKP tidak akan mengganggu stok gula hasil giling tebu. Dia menilai jumlah impor GKP yang diberikan pemerintah sebesar 100 ribu ton sudah memperhitungkan jumlah hasil giling tebu dan kebutuhan masyarakat.

"Tidak mengganggu gula yang digiling petani karena sudah dihitung berapa hasil penggilingan dan kebutuhannya. Impor ini hanya menutup kekurangan yang ada," kata Djarot.

Hingga saat ini, tandasnya, sudah 86 ribu ton GKP yang masuk ke Bulog. Sisanya, 14 ribu ton bakal ditunggu Bulog masuk ke Indonesia hingga pertengahan Agustus.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan perpanjangan izin impor GKP diberikan lantaran masih tingginya harga gula pasir di masyarakat. Impor tersebut dilakukan untuk menurunkan harga gula pasir menjadi Rp13 ribu per kilogram (kg).

Dia pun menilai petani tebu tidak akan terpukul meski izin impor diperpanjang. Perum Bulog bisa menyimpan stok impor GKP bila stok gula pasir di masyarakat berlebihan.

"Harga hasil lelang juga masih bagus jadi diperpajang. Kelebihan BUMN juga kan bisa mengatur keluar-masuknya stok gula. Jadi kalau harga masih tinggi, dilepas dan kalau harga rendah karena kelebihan stok, bisa disimpan," ucap Musdhalifah melalui pesan singkat. (OL-2)

Sabtu, 30 Juli 2016

210 Kg Raskin Berkutu, Distribusi Distop, Bulog Lakukan Fumigasi

Jum'at,  29 Juli 2016

TEGAL - Pasca ditemukannya beras yang mengandung kutu di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre VI Pekalongan segera mengambil tindakan. Selain mengganti beras tadi, Jumat (29/7), Bulog akan melakukan fumigasi beras-beras di Gudang Larangan.

Kepala Sub Divre VI Sumarna Suharip mengatakan untuk mengatasi keberadaan kutu tersebut pihaknya telah menyiapkan langkah pembasmian hama atau fumigasi. Langkah tersebut sebenarnya dilakukan secara rutin sehingga kualitas beras yang ada.

"Namun memang dari sejumlah gudang bulog yang tersebar di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, ada dua gudang yang belum difumigasi. Salah satunya gudang di Larangan Kabupaten Tegal," ungkapnya.

Sumarna mengatakan fumigasi dilakukan tiap tiga bulan sekali secara rutin. Itu dilakukan untuk membasmi hama termasuk kutu yang ada dalam beras.

"Kita stop dulu untuk penyaluran raskinnya. Setelah kita bersihkan baru nanti akan kita lanjutkan kembali," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Gudang Bulog Munjungagung, Kramat, Setiabudi mengganti ratusan kilogram raskin yang banyak mengandung kutu dengan yang lebih baik. Beras tersebut merupakan alokasi untuk warga di Desa Sidaharja Suradadi Kabupaten Tegal. (muj/zul)

http://radartegal.com/berita-lokal/210-kg-raskin-berkutu-distribusi-distop-bulog.8084.html