Jumat, 2 Oktober 2015
JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, peluncuran Operasi Pasar Bulog serentak ini dilakukan di lima daerah, yakni DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Bandung. Secara simbolis dilakukan di DKI Jakarta yang akan dilakukan peluncuran oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Djarot menjelaskan, peluncuran Operasi Pasar Bulog ini dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bertujuan untuk stabilisasi harga beras serta komoditi pangan lainnya. Lantaran, Operasi Pasar Bulog ini tidak hanya beras, melainkan daging, gula serta minyak goreng.
"Ini truk-truk beras yang sebentar lagi diluncurkan Presiden. Selain stabilisasi harga pangan dan ini juga untuk menunjukkan bahwa pemerintah senantiasa hadir guna ringankan beban rakyat di masa-masa yang tidak menggembirakan," kata Djarot di Gudang Beras Bulog, Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (2/10/2015)
Djarot menambahkan, Operasi Pasar Bulog juga bertujuan untuk mencegah ruang spekulasi yang dimanfaatkan di musim panen gaduh yang menurun.
Menurut Djarot, dalam Operasi Pasar Bulog disiapkan sebanyaknya 300 ribu ton beras jenis Premium di seluruh Indonesia.
"Stok beras kami 1,7 juta ton. Posisi ini masih cukup aman," kata Djarot.
Di sisi lain, Perum Bulog juga mengoptimalkan panen gaduh untuk menumpuk stok beras yang ada, sehingga masyarakat tidak khawatir mengenai stok dan harga beras.
"Bulog siap layani penyaluran beras untuk masyarakat," tukasnya.
(rzy)
http://economy.okezone.com/read/2015/10/02/320/1224728/operasi-pasar-bulog-berangus-ruang-spekulasi
Jumat, 02 Oktober 2015
Datangi Bulog, Jokowi Ingin Buktikan Stok Beras Aman
Jumat, 2 Oktober 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah informasi bahwa pemerintah akan segera mengimpor beras dari negara tetangga, Jokowi memutuskan hadir dalam acara peluncuran operasi pasar 300.000 ton beras di gudang Badan Urusan Logistik DKI Jakarta, Jumat (2/10/2015). Dia mengaku bahwa kedatangannya ke gudang Bulog itu untuk membuktikan bahwa ketersediaan beras nasional masih mencukupi.
"Kami ingin tunjukkan bahwa tidak di sini saja, tapi di gudang yang lain, bahwa stok kita ini ada. Jangan sampai ada isu bahwa stoknya nggak ada," ujar Jokowi usai acara.
Cadangan beras Bulog saat ini mencapai 1,7 juta ton. Menurut Jokowi, jumlah itu akan ditingkatkan lagi dengan penyerapan dari panen yang terjadi di Karawang, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
"Kami harapkan stok bulog masih ada tambahan sedikit lagi," kata Presiden.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan dampak El Nino terhadap kekeringan yang berkepanjangan. (baca: Jokowi Berharap Operasi Pasar Dapat Stabilkan Harga Pangan)
"Kita harus ngomong apa adanya, ada El Nino. Hujan turun kapan, kalau Oktober sudah turun, nah kita akan putuskan supaya petani senang, pedagang senang, dan masyarakat senang," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, dengan persediaan 1,7 juta ton beras saat ini akan cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2015. Namun, dia belum bisa menjamin persediaan itu akan cukup apabila El Nino berkepanjangan hingga tahun 2016.
"Pasti bertanya, tahun depan cukup nggak? Sangat tergantung dari El Nino, kalau petani kita bisa segera menabur benih dan tanam semua aman. Tapi kalau tidak, harus ada skenario lain," ucap Djarot.
Apabila masa panen bisa dipercepat, kata Djarot, kesulitan yang ditemui berikutnya adalah soal kualitas beras. Semakin lama beras disimpan di gudang, maka biasanya kualitas beras akan menurun.
"Ini yang kami coba hitung, saya selalu bicara ke teman-teman dari panen ke panen. Kalau panen 4 bulan kita kasih sedikit tambahan untuk pengamanan 2 bulan sehingga paling ideal itu 6 bulan," tutur Djarot.
http://nasional.kompas.com/read/2015/10/02/14150971/Datangi.Bulog.Jokowi.Ingin.Buktikan.Stok.Beras.Aman
JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah informasi bahwa pemerintah akan segera mengimpor beras dari negara tetangga, Jokowi memutuskan hadir dalam acara peluncuran operasi pasar 300.000 ton beras di gudang Badan Urusan Logistik DKI Jakarta, Jumat (2/10/2015). Dia mengaku bahwa kedatangannya ke gudang Bulog itu untuk membuktikan bahwa ketersediaan beras nasional masih mencukupi.
"Kami ingin tunjukkan bahwa tidak di sini saja, tapi di gudang yang lain, bahwa stok kita ini ada. Jangan sampai ada isu bahwa stoknya nggak ada," ujar Jokowi usai acara.
Cadangan beras Bulog saat ini mencapai 1,7 juta ton. Menurut Jokowi, jumlah itu akan ditingkatkan lagi dengan penyerapan dari panen yang terjadi di Karawang, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
"Kami harapkan stok bulog masih ada tambahan sedikit lagi," kata Presiden.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan dampak El Nino terhadap kekeringan yang berkepanjangan. (baca: Jokowi Berharap Operasi Pasar Dapat Stabilkan Harga Pangan)
"Kita harus ngomong apa adanya, ada El Nino. Hujan turun kapan, kalau Oktober sudah turun, nah kita akan putuskan supaya petani senang, pedagang senang, dan masyarakat senang," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, dengan persediaan 1,7 juta ton beras saat ini akan cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2015. Namun, dia belum bisa menjamin persediaan itu akan cukup apabila El Nino berkepanjangan hingga tahun 2016.
"Pasti bertanya, tahun depan cukup nggak? Sangat tergantung dari El Nino, kalau petani kita bisa segera menabur benih dan tanam semua aman. Tapi kalau tidak, harus ada skenario lain," ucap Djarot.
Apabila masa panen bisa dipercepat, kata Djarot, kesulitan yang ditemui berikutnya adalah soal kualitas beras. Semakin lama beras disimpan di gudang, maka biasanya kualitas beras akan menurun.
"Ini yang kami coba hitung, saya selalu bicara ke teman-teman dari panen ke panen. Kalau panen 4 bulan kita kasih sedikit tambahan untuk pengamanan 2 bulan sehingga paling ideal itu 6 bulan," tutur Djarot.
http://nasional.kompas.com/read/2015/10/02/14150971/Datangi.Bulog.Jokowi.Ingin.Buktikan.Stok.Beras.Aman
Harapan Pedagang Beras kepada Pemerintahan Jokowi
Kamis, 1 Oktober 2015
Liputan6.com, Jakarta - Harga beras yang cenderung fluktuatif membuat pedagang beras di pasar tradisional resah. Lantaran di musim kemarau berkepanjangan atau El Nino, pedagang memperkirakan harga beras berpotensi naik hingga Rp 1.000 per Kilogram (Kg) dan kondisi ini akan semakin memukul daya beli masyarakat.
"Selama Jokowi memimpin, kita belum bisa tenang. Ekonomi lagi tidak bagus, dan lamban penyelesaiannya. Janji-janji Jokowi saja belum direalisasikan. Inginnya sejahterakan rakyat, tapi ini justru kebalikannya," keluh Rahmat (35) salah satu pedagang beras saat berbincang dengan Liputan6.com di Pasar Kemiri, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (1/10/2015).
Rahmat sangat berharap, agar harga beras tetap stabil dalam kondisi apapun. Kecenderungannya, harga beras baru mengalami kenaikan jika bulan puasa tiba. Tapi kini, kenaikan harga beras tidak mudah diprediksi, bahkan sulit turun atau stabil.
"Dulu aman-aman saja, ekonomi maupun harga beras stabil. Paling cuma bulan puasa saja naik. Kalau sekarang harga beras saja naik Rp 500 per kg, itu bertahan sejak setelah Lebaran karena musim kemarau dan harga gabah mulai naik. Saat 6 bulan lalu juga naik tinggi sampai Rp 700 per kg, dan jika musim kemarau makin lama, mungkin saja harga beras loncat Rp 1.000 per kg," jelas dia.
Salah satu upaya saat harga beras melambung adalah membuka keran impor dalam rangka stabilisasi harga. Hanya saja semenjak isu beredarnya beras plastik, kata Rahmat, impor beras seakan ditutup.
"Lagipula kualitas beras impor jelek, khususnya beras medium asal Thailand, gampang berkutu, makanya saya tidak mau jualan beras impor walaupun harganya lebih murah," terangnya. (Fik/Ahm)
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2330036/harapan-pedagang-beras-kepada-pemerintahan-jokowi
Liputan6.com, Jakarta - Harga beras yang cenderung fluktuatif membuat pedagang beras di pasar tradisional resah. Lantaran di musim kemarau berkepanjangan atau El Nino, pedagang memperkirakan harga beras berpotensi naik hingga Rp 1.000 per Kilogram (Kg) dan kondisi ini akan semakin memukul daya beli masyarakat.
"Selama Jokowi memimpin, kita belum bisa tenang. Ekonomi lagi tidak bagus, dan lamban penyelesaiannya. Janji-janji Jokowi saja belum direalisasikan. Inginnya sejahterakan rakyat, tapi ini justru kebalikannya," keluh Rahmat (35) salah satu pedagang beras saat berbincang dengan Liputan6.com di Pasar Kemiri, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (1/10/2015).
Rahmat sangat berharap, agar harga beras tetap stabil dalam kondisi apapun. Kecenderungannya, harga beras baru mengalami kenaikan jika bulan puasa tiba. Tapi kini, kenaikan harga beras tidak mudah diprediksi, bahkan sulit turun atau stabil.
"Dulu aman-aman saja, ekonomi maupun harga beras stabil. Paling cuma bulan puasa saja naik. Kalau sekarang harga beras saja naik Rp 500 per kg, itu bertahan sejak setelah Lebaran karena musim kemarau dan harga gabah mulai naik. Saat 6 bulan lalu juga naik tinggi sampai Rp 700 per kg, dan jika musim kemarau makin lama, mungkin saja harga beras loncat Rp 1.000 per kg," jelas dia.
Salah satu upaya saat harga beras melambung adalah membuka keran impor dalam rangka stabilisasi harga. Hanya saja semenjak isu beredarnya beras plastik, kata Rahmat, impor beras seakan ditutup.
"Lagipula kualitas beras impor jelek, khususnya beras medium asal Thailand, gampang berkutu, makanya saya tidak mau jualan beras impor walaupun harganya lebih murah," terangnya. (Fik/Ahm)
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2330036/harapan-pedagang-beras-kepada-pemerintahan-jokowi
Kamis, 01 Oktober 2015
Bulog Jangan Takluk Pada Feedloter
Kamis, 01 Oktober 2015
Bulog yang ditugaskan pemerintah mengimpor daging akhirnya memilih mundur karena mendapat tekanan dari berbagai asosiasi impor daging dan perusahaan penggemukan (feedloter).
JAKARTA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai langkah Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menyerah pada tekanan pelaku usaha penggemukan sapi atau feedloter untuk menghentikan impor sapi siap potong dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan mereka menciptakan stabiliitas pasar.
Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf pada Koran Jakarta pada Rabu (30/9) menegaskan Bulog sebenarnya tidak boleh mengubah keputusannnya mengimpor 50 ribu ekor sapi tersebut hanya karena takut dengan protes feedloter.
“Mestinya pemerintah tidak boleh kalah. Ini menunjukan Bulog berubah-ubah dalam keputusannya,”paparnya.
Ketidakkonsistenan Bulog jelas Muhammad termasuk janggal, soalnya selama ini harga daging sapi di pasaran belum sesuai permintaan pemerintah di bawah 100 ribu rupiah per kilogram. Hingga kini harga daging bahkan masih 110 ribu rupiah per kilogram atau belum stabil.
“Janggal karena Bulog langsung menyerah, padahal pasar belum stabil. Alasan untuk mencegah kegaduhan pasar itu sama sekali tidak masuk akal. Sangat disayangkan Bulog menghentikan impor,”jelasnya.
Dia berpendapat langkah pemerintah mengimpor puluhan ribu sapi sebenarnya tidak salah, pasalnya masalah utama di dalam negeri ialah pada pasokan. Hal itu lantaran pelaku usaha menahan pasokan, sebagai reaksinya terhadap kebijakan pemerintah yang mengurangi impor sapi pada kuartal ke-III.
Ketika Bulog tidak lagi mengimpor sapi-sapi tersebut maka didalam negeri berpotensi mengalami distabilitas pasar lagi, karena kekurangan pasokan. Maksudnya, harga daging berpotensi kembali naik yang membuat pasar kembali bergejolak.
”Jadi, pemerintah yang ingin pasar stabil tetapi di sisi lain kebijakannya keliru,”ungkapnya.
Hentikan Impor
Seperti diberitakan sebelumnya, Bulog akhirnya menghentikan impor sapi siap potong yang rencananya sebanyak 50 ribu ekor. Hal tersebut dilakukan menyusul permintaan dari sejumlah asosiasi terkait yang meminta agar Bulog segera menghentikan impor sapi siap potong, karena mereka merugi.
Dengan demikian pro kontra boleh tidaknya pemerintah menngimpor sapi siap potong untuk menstabilkan harga daging sapi di pasar berakhir.
Dirut Bulog Djarot Kusumayakti pada Koran Jakarta, Minggu (27/9) menyebutkan bahwa langkah tersebut karena Bulog tidak menghendaki agar persoalan ini terus terjadi yang mana akan terjadi kegaduhan di pasar.
Menurutnya, Bulog tidak mau ambil pusing dengan desakan menghentikan impor sapi siap potong itu maka akan terjadi ketidakstabilan di pasar.
“Kalau Bulog mengikuti permintaan itu, agar tidak mempekeruh suasana,”ungkapnya.
Dijelaskannya bahwa perusahaan penggemukan sapi atau feedloter tidak ingin bisnisnya terganggu oleh langkah pemerintah mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong. ers/E-9
http://www.koran-jakarta.com/?36259-bulog-jangan-takluk-pada-feedloter
Bulog yang ditugaskan pemerintah mengimpor daging akhirnya memilih mundur karena mendapat tekanan dari berbagai asosiasi impor daging dan perusahaan penggemukan (feedloter).
JAKARTA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai langkah Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menyerah pada tekanan pelaku usaha penggemukan sapi atau feedloter untuk menghentikan impor sapi siap potong dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan mereka menciptakan stabiliitas pasar.
Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf pada Koran Jakarta pada Rabu (30/9) menegaskan Bulog sebenarnya tidak boleh mengubah keputusannnya mengimpor 50 ribu ekor sapi tersebut hanya karena takut dengan protes feedloter.
“Mestinya pemerintah tidak boleh kalah. Ini menunjukan Bulog berubah-ubah dalam keputusannya,”paparnya.
Ketidakkonsistenan Bulog jelas Muhammad termasuk janggal, soalnya selama ini harga daging sapi di pasaran belum sesuai permintaan pemerintah di bawah 100 ribu rupiah per kilogram. Hingga kini harga daging bahkan masih 110 ribu rupiah per kilogram atau belum stabil.
“Janggal karena Bulog langsung menyerah, padahal pasar belum stabil. Alasan untuk mencegah kegaduhan pasar itu sama sekali tidak masuk akal. Sangat disayangkan Bulog menghentikan impor,”jelasnya.
Dia berpendapat langkah pemerintah mengimpor puluhan ribu sapi sebenarnya tidak salah, pasalnya masalah utama di dalam negeri ialah pada pasokan. Hal itu lantaran pelaku usaha menahan pasokan, sebagai reaksinya terhadap kebijakan pemerintah yang mengurangi impor sapi pada kuartal ke-III.
Ketika Bulog tidak lagi mengimpor sapi-sapi tersebut maka didalam negeri berpotensi mengalami distabilitas pasar lagi, karena kekurangan pasokan. Maksudnya, harga daging berpotensi kembali naik yang membuat pasar kembali bergejolak.
”Jadi, pemerintah yang ingin pasar stabil tetapi di sisi lain kebijakannya keliru,”ungkapnya.
Hentikan Impor
Seperti diberitakan sebelumnya, Bulog akhirnya menghentikan impor sapi siap potong yang rencananya sebanyak 50 ribu ekor. Hal tersebut dilakukan menyusul permintaan dari sejumlah asosiasi terkait yang meminta agar Bulog segera menghentikan impor sapi siap potong, karena mereka merugi.
Dengan demikian pro kontra boleh tidaknya pemerintah menngimpor sapi siap potong untuk menstabilkan harga daging sapi di pasar berakhir.
Dirut Bulog Djarot Kusumayakti pada Koran Jakarta, Minggu (27/9) menyebutkan bahwa langkah tersebut karena Bulog tidak menghendaki agar persoalan ini terus terjadi yang mana akan terjadi kegaduhan di pasar.
Menurutnya, Bulog tidak mau ambil pusing dengan desakan menghentikan impor sapi siap potong itu maka akan terjadi ketidakstabilan di pasar.
“Kalau Bulog mengikuti permintaan itu, agar tidak mempekeruh suasana,”ungkapnya.
Dijelaskannya bahwa perusahaan penggemukan sapi atau feedloter tidak ingin bisnisnya terganggu oleh langkah pemerintah mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong. ers/E-9
http://www.koran-jakarta.com/?36259-bulog-jangan-takluk-pada-feedloter
Mentan Amran Sulaiman Blak-blakan Soal Wacana Impor Beras
Kamis, 01 Oktober 2015
Blitar -Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman termasuk yang ngotot agar Indonesia tak impor beras tahun ini. Tak impor beras merupakan simbol target swasembada beras yang diembannya, saat diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) Oktober 2014 lalu.
Ia berkeyakinan, produksi beras nasional cukup bahkan berlebih, meski ada ancaman El Nino. Wacana impor beras muncul saat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan soal kemungkinan impor beras. Amran dan Jokowi sempat panen padi di Karawang, seolah memberi pesan produksi padi masih berjalan meski bukan masuk periode panen raya.
Saat ditemui usai kunjungan kerja ke Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Selasa (29/9/2015), Amran Sulaiman bersedia diwawancarai detikFinance saat berada di sebuah rumah makan.
Ia menyampaikan sikapnya soal kemungkinan adanya impor beras, termasuk soal mulai adanya kenaikan harga beras di dalam negeri. Apa sikap Amran bila nanti ada impor beras? Apa yang akan dilakukannya? Apa kebijakannya soal impor sapi hingga jagung?
Berikut wawancara lengkap detikFinance dengan Amran.
Bisa diceritakan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pedagang beras di Istana hari Senin kemarin?
Pertama, kemarin pedagang mengatakan bahwa beras cukup, pedagang ya yang bilang. Ada juga yang mengeluhkan operasi pasar Bulog sehingga stok beras menumpuk di mereka. Dengan kenaikan (harga beras) 2-3 persen sederhana saja, Bapak Presiden minta Bulog lepas 300.000 ton untuk operasi pasar.
Kemarin kesepakatannya adalah, mereka (pedagang beras) membantu pemerintah menurunkan harga beras. Kemudian menjaga stabilitas harga. Mereka mengatakan stok cukup di gudang mereka masing-masing, dan sepakat menurunkan harga.
Operasi pasar sudah jalan?
Sudah mulai Jumat kemarin, kan dijalankan terus sampai harga stabil. Antara 100.000-300.000 ton yang dilepas. Tapi mungkin cukup 50.000 ton saja (harga beras) sudah turun. Arahan Bapak Presiden, kalau perlu lepas 300.000 ton.
Stok komersial Bulog banyak kok, tidak pernah terjadi sebelumnya ada stok komersial sampai 700.000 ton. Tahun-tahum sebelumnya hanya 100.000-200.000 ton, yang penting ada beras lah.
Menurut pedagang stok cukup, lalu apa yang membuat harga beras naik 3%?
Mungkin psikologis pasar saja karena ada El Nino, kekeringan. Suplai ke Pasar Induk Cipinang masih normal, itu kata mereka (pedagang beras). Aku turun langsung ke lapangan juga untuk cek apakah ada panen.
Bisa dijelaskan apa tujuan utama kunjungan Anda keliling ke sejumlah daerah pekan ini?
Tujuan besarnya adalah sekarang ini untuk menentukan Desember-Januari itu sekarang, harus pacu tanam padi sekarang, karena tanam sekarang nanti panennya di Desember-Januari, itu strateginya, jangan sekarang santai-santai saja.
Kedua, ingin melihat langsung seperti apa panen saat ini di lapangan. Kondisinya seperti yang kita lihat langsung, ada panen dan langsung tanam lagi. Jadi kalau kita menduga, melihat data, mengambil sampel dari Jakarta saja itu tidak cukup. Anda kan kemarin lihat juga di Karawang, sekarang di Blitar, besok di Tuban, masih banyak panen. Kemudian kita pacu Kalimantan Selatan, selesai panen langsung tanam, tidak boleh putus.
Pantauan Anda ke lapangan ini akan menentukan apakah kita perlu impor beras atau tidak?
Tidak usah diperdebatkan. Tahu tidak? Kita ini berupaya sekarang menekan dampak dari El Nino. Sekarang stok (Bulog) masih ada 1,7 juta ton. Perbandingannya tahun lalu juga sama posisinya di 1,7 juta ton. Persoalan impor tidak impor itu dua-duanya baik.
Kenapa menurut Anda dua-duanya baik?
Karena itu keduanya untuk menjaga Merah Putih. Kalau impor menjaga-jaga supaya jangan sampai El Nino ini kebablasan, menjaga stok. Sedangkan kalau tidak impor ingin menjaga petani. Jangan dilihat secara parsial, harus holistik.
Kalau posisi stok Bulog sama dengan tahun lalu, berarti stok tidak aman? Mungkin ini kekhawatiran Wapres JK?
Stok 1,7 juta ton tahun lalu itu kan sudah termasuk dari impor. Tahun lalu Bulog impor sekitar 400.000 ton, hampir 500.000 ton. Sekarang tanpa impor kita ada 1,7 juta ton juga. Justru Anda harus berpikir bahwa kekuatan sekarang lebih besar daripada tahun lalu.
Bandingkan juga dengan 1998. Kita impor 7,1 juta ton beras saat penduduk masih 200 juta orang. Sekarang penduduk sudah 250 juta tapi belum impor. Jadi angkat dari sisi positifnya bahwa ada hasil yang signifikan dari upaya khusus kita. Benar kan?
Bagaimana tindak lanjut dari permintaan Wapres JK untuk memperbaiki data produksi beras?
Itu bagus. Memang BPS (Badan Pusat Statistik) sekarang sudah menghitung ulang, mungkin setahun selesai.
Apakah memang ada kelemahan dalam perhitungan data produksi beras kita?
Kalau bercerita tentang data, makanya ada statistik, karena ada ketidaksempurnaan itu. Tingkat kepercayaan 95 persen, ada sisa 5 persen error-nya. Arahan Pak Wapres itu bagus supaya data betul-betul akurat.
Soal perbedaan data, kalau kita ambil sampel hari ini dan besok sudah bisa berbeda. Misalnya kita hitung berapa butir nasi yang dimakan setiap orang, 2 jam lagi saja sudah beda.
Data BPS tetap jadi acuan untuk pengambilan kebijakan soal beras?
Iya dong, harus dipercaya.
Kemarin di Istana, Presiden Jokowi juga menyatakan ingin Indonesia punya cadangan beras sampai 10 juta ton seperti China, bagaimana rencana untuk mencapai itu?
Itu bagus supaya stok kita aman, itu memotivasi kita. Kita bekerja keras. Yang jelas, kalau semua infrastuktur pertanian sudah baik pasti stok beras tercukupi. Target kita Bulog bisa punya stok 5-10 juta ton. Sekarang ini kan kita kecolongan di El Nino. Kalau tidak ada El Nino kita bisa ekspor beras.
Soal jagung, Anda ada rencana menyetop impor jagung tahun depan?
Bukan disetop, tapi dikendalikan, dibatasi sesuai kebutuhan.
Rencana pengendaliannya seperti apa?
Kita harus memperkuat produksi dalam negeri. Tapi bukan kita batasi lalu kita diam, itu keliru. Kami anggarkan kurang lebih Rp 2 triliun untuk perluasan lahan jagung 1 juta hektar.
Kemudian pengusaha pakan ternak kita suruh buka lahan jagung. Impornya misalnya 1 juta ton, sekarang butuh lahan berapa? Kita akan siapkan, kita sudah laporkan ke Bapak Presiden. Jadi nggak menekan tanpa memberi solusi.
Sudah ada pengusaha pakan yang mau buka lahan jagung?
Oh ada, sudah dong. Mereka buka sesuai kebutuhannya, kami siapkan lahan di Kalimantan. Ada juga kerjasama dengan Perhutani, pakai lahan Perhutani 80.000 hektar di Jawa Timur. Jadi bukan dikencangkan tapi tidak memberi ruang gerak, itu keliru, kita memberi solusi.
Penyediaan lahannya sudah dibicarakan dengan BPN?
Sudah, aku sudah bicara ke Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dahulu.
Bukankah di Kalimantan lahan yang tersedia kebanyakan adalah tanah ulayat atau sudah ada pemilik HGU-nya?
Ya kalau kita tidak mau menghadapi problem seperti itu, kita diam. Kalau mau maju, pasti tantangan-tantangan itu ada. Di situlah terlihat kepiawaian kita menyelesaikan suatu persoalan. Saya yakin saya bisa menyelesaikannya.
Sejauh ini, bagaimana dampak pengetatan impor jagung terhadap harga di petani?
Tahu sekarang berapa harga jagung di petani? Sudah Rp 3.500/kg di petani, senang tidak petani? Katakanlah sekarang produksi jagung nasional sudah 10 juta ton, berarti keuntungan yang dinikmati petani kita Rp 10 triliun. Itu dampak pengendalian impor jagung. Sekarang petani bersemangat, bergairah menanam jagung.
Awalnya harga jagung, misalnya di NTB itu cuma Rp 1.500/kg. Sekarang sudah naik, minimal Rp 2.700/kg di NTB sana. Malah sudah Rp 3.000/kg di sana.
Jadi pengendalian impor itu strategi kami untuk memacu produksi. Kami memperbaiki infrastruktur, faktor-faktor kunci seperti benih pupuk kami perbaiki, sekarang pengendalian impor. Setelah pengendalian impor, tata niaganya kita perbaiki. Pasti bergairah petani kami.
Mungkin pengusaha awalnya sakit hati kok ini menteri tiba-tiba menahan impor. Saya tahan kepentingan mereka. Tapi kalau tidak saya tahan, mereka berjaya hari ini, 20 tahun lagi runtuh, dijajah oleh begal. Jadi kita visioner.
Tadi petani di Blitar mengeluhkan HPP beras untuk Bulog terlalu rendah, Bulog pun kesulitan melakukan pengadaan dengan HPP sekarang. Apa ada rencana menaikkan HPP beras?
Ah itu kata mereka (petani). Kalau jual Rp 9.000/kg mereka diam-diam saja. HPP itu penyangga saja. Yang penting faktor produksi kita perbaiki sehingga biaya produksi turun.
Terkait impor sapi, mengapa dibuka lebar lagi di kuartal IV setelah Bapak memperketat di kuartal III?
Tahu tidak kamu kebutuhan kuartal IV mintanya berapa? 300.000 ekor, itu (200.000 ekor) sudah saya kurangi hampir separuh. Jadi dalam setahun ini sudah kami kurangi. Jatah impor di kuartal IV ini untuk kebutuhan awal tahun depan.
Kemarin kuartal III kami kendalikan, masih makan daging sapi kan sampai hari ini? Kemarin BPS mengatakan impor pangan baru separuh dari tahun lalu, jadi terkendali. Yang kita hemat adalah devisa kurang lebih Rp 50 triliun.
Bukan karena tekanan dari Australia dan feedloter lalu impor sapi dilonggarkan lagi?
Ah tidak ada, tidak boleh kita cerita tekanan-tekanan. Kalau cerita tekanan, tidak selesai ini persoalan. Kalau memang masih cukup pasti tidak dibuka, percaya sama saya.
Lalu bagaimana rencana pengendalian impor sapi tahun depan?
Itu nanti kita hitung baik-baik, tentu mengacu pada jatah di 2015.
Naik atau turun dibanding jatah impor sapi 2015?
Kami upayakan turun dibanding 2015. Mau (penetapan kuota) per tahun atau per kuartal sama saja.
Mengapa penetapan kuota impor sapi dibuah dari per kuartal menjadi per tahun?
Itu tidak soal, mau per kuartal atau per tahun yang penting kami mengendalikan.
Bagaimana perbaikan internal yang Bapak lakukan di internal Kementan?
Sekarang (Kementerian) Pertanian sudah berubah. Sudah dengar nggak? Ada yang berani mempersulit? Kalau ada yang mempersulit orang, kucopot! Ada yang melanggar, kucopot! Kalau saya ikut jadi pelaku (pelanggaran) susah saya melakukan itu. Ada yang main sembunyi-sembunyi, aku tahu kok. Kami bangun sistem, tidak pilih kasih. Sistem penerimaan internal eselon I, eselon II, kita bangun sistem.
Usai makan siang dan wawancara, hujan tiba-tiba turun. Amran segera keluar dari Restoran Dua-Dua untuk menyaksikan hujan.
"Ini berkah, saya datang ada hujan, padahal katanya El Nino," ujar Amran sambil tersenyum. Lalu tak lama kemudian Amran masuk ke mobilnya dan perjalanan pun berlanjut menuju Kediri.
(hen/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/10/01/073207/3032487/459/mentan-amran-sulaiman-blak-blakan-soal-wacana-impor-beras
Blitar -Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman termasuk yang ngotot agar Indonesia tak impor beras tahun ini. Tak impor beras merupakan simbol target swasembada beras yang diembannya, saat diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) Oktober 2014 lalu.
Ia berkeyakinan, produksi beras nasional cukup bahkan berlebih, meski ada ancaman El Nino. Wacana impor beras muncul saat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan soal kemungkinan impor beras. Amran dan Jokowi sempat panen padi di Karawang, seolah memberi pesan produksi padi masih berjalan meski bukan masuk periode panen raya.
Saat ditemui usai kunjungan kerja ke Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Selasa (29/9/2015), Amran Sulaiman bersedia diwawancarai detikFinance saat berada di sebuah rumah makan.
Ia menyampaikan sikapnya soal kemungkinan adanya impor beras, termasuk soal mulai adanya kenaikan harga beras di dalam negeri. Apa sikap Amran bila nanti ada impor beras? Apa yang akan dilakukannya? Apa kebijakannya soal impor sapi hingga jagung?
Berikut wawancara lengkap detikFinance dengan Amran.
Bisa diceritakan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pedagang beras di Istana hari Senin kemarin?
Pertama, kemarin pedagang mengatakan bahwa beras cukup, pedagang ya yang bilang. Ada juga yang mengeluhkan operasi pasar Bulog sehingga stok beras menumpuk di mereka. Dengan kenaikan (harga beras) 2-3 persen sederhana saja, Bapak Presiden minta Bulog lepas 300.000 ton untuk operasi pasar.
Kemarin kesepakatannya adalah, mereka (pedagang beras) membantu pemerintah menurunkan harga beras. Kemudian menjaga stabilitas harga. Mereka mengatakan stok cukup di gudang mereka masing-masing, dan sepakat menurunkan harga.
Operasi pasar sudah jalan?
Sudah mulai Jumat kemarin, kan dijalankan terus sampai harga stabil. Antara 100.000-300.000 ton yang dilepas. Tapi mungkin cukup 50.000 ton saja (harga beras) sudah turun. Arahan Bapak Presiden, kalau perlu lepas 300.000 ton.
Stok komersial Bulog banyak kok, tidak pernah terjadi sebelumnya ada stok komersial sampai 700.000 ton. Tahun-tahum sebelumnya hanya 100.000-200.000 ton, yang penting ada beras lah.
Menurut pedagang stok cukup, lalu apa yang membuat harga beras naik 3%?
Mungkin psikologis pasar saja karena ada El Nino, kekeringan. Suplai ke Pasar Induk Cipinang masih normal, itu kata mereka (pedagang beras). Aku turun langsung ke lapangan juga untuk cek apakah ada panen.
Bisa dijelaskan apa tujuan utama kunjungan Anda keliling ke sejumlah daerah pekan ini?
Tujuan besarnya adalah sekarang ini untuk menentukan Desember-Januari itu sekarang, harus pacu tanam padi sekarang, karena tanam sekarang nanti panennya di Desember-Januari, itu strateginya, jangan sekarang santai-santai saja.
Kedua, ingin melihat langsung seperti apa panen saat ini di lapangan. Kondisinya seperti yang kita lihat langsung, ada panen dan langsung tanam lagi. Jadi kalau kita menduga, melihat data, mengambil sampel dari Jakarta saja itu tidak cukup. Anda kan kemarin lihat juga di Karawang, sekarang di Blitar, besok di Tuban, masih banyak panen. Kemudian kita pacu Kalimantan Selatan, selesai panen langsung tanam, tidak boleh putus.
Pantauan Anda ke lapangan ini akan menentukan apakah kita perlu impor beras atau tidak?
Tidak usah diperdebatkan. Tahu tidak? Kita ini berupaya sekarang menekan dampak dari El Nino. Sekarang stok (Bulog) masih ada 1,7 juta ton. Perbandingannya tahun lalu juga sama posisinya di 1,7 juta ton. Persoalan impor tidak impor itu dua-duanya baik.
Kenapa menurut Anda dua-duanya baik?
Karena itu keduanya untuk menjaga Merah Putih. Kalau impor menjaga-jaga supaya jangan sampai El Nino ini kebablasan, menjaga stok. Sedangkan kalau tidak impor ingin menjaga petani. Jangan dilihat secara parsial, harus holistik.
Kalau posisi stok Bulog sama dengan tahun lalu, berarti stok tidak aman? Mungkin ini kekhawatiran Wapres JK?
Stok 1,7 juta ton tahun lalu itu kan sudah termasuk dari impor. Tahun lalu Bulog impor sekitar 400.000 ton, hampir 500.000 ton. Sekarang tanpa impor kita ada 1,7 juta ton juga. Justru Anda harus berpikir bahwa kekuatan sekarang lebih besar daripada tahun lalu.
Bandingkan juga dengan 1998. Kita impor 7,1 juta ton beras saat penduduk masih 200 juta orang. Sekarang penduduk sudah 250 juta tapi belum impor. Jadi angkat dari sisi positifnya bahwa ada hasil yang signifikan dari upaya khusus kita. Benar kan?
Bagaimana tindak lanjut dari permintaan Wapres JK untuk memperbaiki data produksi beras?
Itu bagus. Memang BPS (Badan Pusat Statistik) sekarang sudah menghitung ulang, mungkin setahun selesai.
Apakah memang ada kelemahan dalam perhitungan data produksi beras kita?
Kalau bercerita tentang data, makanya ada statistik, karena ada ketidaksempurnaan itu. Tingkat kepercayaan 95 persen, ada sisa 5 persen error-nya. Arahan Pak Wapres itu bagus supaya data betul-betul akurat.
Soal perbedaan data, kalau kita ambil sampel hari ini dan besok sudah bisa berbeda. Misalnya kita hitung berapa butir nasi yang dimakan setiap orang, 2 jam lagi saja sudah beda.
Data BPS tetap jadi acuan untuk pengambilan kebijakan soal beras?
Iya dong, harus dipercaya.
Kemarin di Istana, Presiden Jokowi juga menyatakan ingin Indonesia punya cadangan beras sampai 10 juta ton seperti China, bagaimana rencana untuk mencapai itu?
Itu bagus supaya stok kita aman, itu memotivasi kita. Kita bekerja keras. Yang jelas, kalau semua infrastuktur pertanian sudah baik pasti stok beras tercukupi. Target kita Bulog bisa punya stok 5-10 juta ton. Sekarang ini kan kita kecolongan di El Nino. Kalau tidak ada El Nino kita bisa ekspor beras.
Soal jagung, Anda ada rencana menyetop impor jagung tahun depan?
Bukan disetop, tapi dikendalikan, dibatasi sesuai kebutuhan.
Rencana pengendaliannya seperti apa?
Kita harus memperkuat produksi dalam negeri. Tapi bukan kita batasi lalu kita diam, itu keliru. Kami anggarkan kurang lebih Rp 2 triliun untuk perluasan lahan jagung 1 juta hektar.
Kemudian pengusaha pakan ternak kita suruh buka lahan jagung. Impornya misalnya 1 juta ton, sekarang butuh lahan berapa? Kita akan siapkan, kita sudah laporkan ke Bapak Presiden. Jadi nggak menekan tanpa memberi solusi.
Sudah ada pengusaha pakan yang mau buka lahan jagung?
Oh ada, sudah dong. Mereka buka sesuai kebutuhannya, kami siapkan lahan di Kalimantan. Ada juga kerjasama dengan Perhutani, pakai lahan Perhutani 80.000 hektar di Jawa Timur. Jadi bukan dikencangkan tapi tidak memberi ruang gerak, itu keliru, kita memberi solusi.
Penyediaan lahannya sudah dibicarakan dengan BPN?
Sudah, aku sudah bicara ke Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dahulu.
Bukankah di Kalimantan lahan yang tersedia kebanyakan adalah tanah ulayat atau sudah ada pemilik HGU-nya?
Ya kalau kita tidak mau menghadapi problem seperti itu, kita diam. Kalau mau maju, pasti tantangan-tantangan itu ada. Di situlah terlihat kepiawaian kita menyelesaikan suatu persoalan. Saya yakin saya bisa menyelesaikannya.
Sejauh ini, bagaimana dampak pengetatan impor jagung terhadap harga di petani?
Tahu sekarang berapa harga jagung di petani? Sudah Rp 3.500/kg di petani, senang tidak petani? Katakanlah sekarang produksi jagung nasional sudah 10 juta ton, berarti keuntungan yang dinikmati petani kita Rp 10 triliun. Itu dampak pengendalian impor jagung. Sekarang petani bersemangat, bergairah menanam jagung.
Awalnya harga jagung, misalnya di NTB itu cuma Rp 1.500/kg. Sekarang sudah naik, minimal Rp 2.700/kg di NTB sana. Malah sudah Rp 3.000/kg di sana.
Jadi pengendalian impor itu strategi kami untuk memacu produksi. Kami memperbaiki infrastruktur, faktor-faktor kunci seperti benih pupuk kami perbaiki, sekarang pengendalian impor. Setelah pengendalian impor, tata niaganya kita perbaiki. Pasti bergairah petani kami.
Mungkin pengusaha awalnya sakit hati kok ini menteri tiba-tiba menahan impor. Saya tahan kepentingan mereka. Tapi kalau tidak saya tahan, mereka berjaya hari ini, 20 tahun lagi runtuh, dijajah oleh begal. Jadi kita visioner.
Tadi petani di Blitar mengeluhkan HPP beras untuk Bulog terlalu rendah, Bulog pun kesulitan melakukan pengadaan dengan HPP sekarang. Apa ada rencana menaikkan HPP beras?
Ah itu kata mereka (petani). Kalau jual Rp 9.000/kg mereka diam-diam saja. HPP itu penyangga saja. Yang penting faktor produksi kita perbaiki sehingga biaya produksi turun.
Terkait impor sapi, mengapa dibuka lebar lagi di kuartal IV setelah Bapak memperketat di kuartal III?
Tahu tidak kamu kebutuhan kuartal IV mintanya berapa? 300.000 ekor, itu (200.000 ekor) sudah saya kurangi hampir separuh. Jadi dalam setahun ini sudah kami kurangi. Jatah impor di kuartal IV ini untuk kebutuhan awal tahun depan.
Kemarin kuartal III kami kendalikan, masih makan daging sapi kan sampai hari ini? Kemarin BPS mengatakan impor pangan baru separuh dari tahun lalu, jadi terkendali. Yang kita hemat adalah devisa kurang lebih Rp 50 triliun.
Bukan karena tekanan dari Australia dan feedloter lalu impor sapi dilonggarkan lagi?
Ah tidak ada, tidak boleh kita cerita tekanan-tekanan. Kalau cerita tekanan, tidak selesai ini persoalan. Kalau memang masih cukup pasti tidak dibuka, percaya sama saya.
Lalu bagaimana rencana pengendalian impor sapi tahun depan?
Itu nanti kita hitung baik-baik, tentu mengacu pada jatah di 2015.
Naik atau turun dibanding jatah impor sapi 2015?
Kami upayakan turun dibanding 2015. Mau (penetapan kuota) per tahun atau per kuartal sama saja.
Mengapa penetapan kuota impor sapi dibuah dari per kuartal menjadi per tahun?
Itu tidak soal, mau per kuartal atau per tahun yang penting kami mengendalikan.
Bagaimana perbaikan internal yang Bapak lakukan di internal Kementan?
Sekarang (Kementerian) Pertanian sudah berubah. Sudah dengar nggak? Ada yang berani mempersulit? Kalau ada yang mempersulit orang, kucopot! Ada yang melanggar, kucopot! Kalau saya ikut jadi pelaku (pelanggaran) susah saya melakukan itu. Ada yang main sembunyi-sembunyi, aku tahu kok. Kami bangun sistem, tidak pilih kasih. Sistem penerimaan internal eselon I, eselon II, kita bangun sistem.
Usai makan siang dan wawancara, hujan tiba-tiba turun. Amran segera keluar dari Restoran Dua-Dua untuk menyaksikan hujan.
"Ini berkah, saya datang ada hujan, padahal katanya El Nino," ujar Amran sambil tersenyum. Lalu tak lama kemudian Amran masuk ke mobilnya dan perjalanan pun berlanjut menuju Kediri.
(hen/dnl)
http://finance.detik.com/read/2015/10/01/073207/3032487/459/mentan-amran-sulaiman-blak-blakan-soal-wacana-impor-beras
Peneliti: BPN Terbentuk, Kedaulatan Pangan Bisa Terwujud
Rabu, 30 September 2015
Rimanews - Pemerintah harus segera membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) agar kedaulatan pangan segera terwujud. Apalagi BPN sudah diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Kelembagaan Pangan sebagai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya, atau berarti tanggal 16 November 2015.
Ketua LSM Protanikita, Sukmadji Indro Tjahyono, untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan, maka harus ada beberapa kementerian terkait yang disinerjikan dengan BPN. Selain itu, sambung Indro, Bulog juga tidak lagi dibawah Kementerian BUMN, tapi langsung dibawah koordinasi BPN.
"Kementerian terkait harus disinerjikan dengan BPN, hal ini menuntut perubahan status kelembagaan Bulog tidak lagi sebagai BUMN. Bulog juga harus kembali menjadi badan yang langsung di bawah BPN yang didukung kementerian dan BUMN terkait pangan," ujar Indro, dalam keterangan pers, Rabu (30/09/2015).
Menurut Indro, dengan banyaknya kementerian yang terlibat dalam BPN, beberapa program yang mendukung kedaulatan pangan bisa dijalankan serempak. Hal itu antara lain pembukaan 1 juta lahan sawah baru dan reformasi agraria seluas 9 juta ha, perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarana prasarana transportasi, penghentian konversi lahan produktif, serta pemulihan kualitas kesuburan lahan.
"BPN juga diharapkan mampu membangun 1000 desa mandiri benih, gudang fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi, pendirian bank pertanian dan UMKM, peningkatan kemampuan petani, pembangunan agribisnis kerakyatan, serta pengendalian impor pangan," tutur Koordinator relawan Jokowi ini.
Indro kemudian menguraikan berbagai tugas kementerian sebagai stakeholder BPN sebagai berikut:
Kementerian Pertanian: Memproduksi benih unggul, teknologi budidaya, dan pasca panen.
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat: Menyelenggarakan infrastruktur irigasi dan jalan akses produk pertanian.
Kementerian Perindustrian: Mengembangkan teknologi industri hilir dan mesin tepat guna.
Kementerian Perdagangan: Memperkuat akses pasar untuk para petani dan proteksi produk pertanian lokal.
Kementerian Dikdasmen: Menyelenggarakan pendidikan kejuruan pertanian pangan dan kewirausahaan untuk keluarga petani.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang: Melindungi lahan pertanian dan pengaturan pembatasan kepemilikan lahan.
Kementerian Keuangan: Mengembangkan bank petani, asuransi pertanian, insentif bunga pinjaman, dan aturan pajak bumi yang berkeadilan.
Kementerian Tenaga Kerja: Menyediakan lapangan kerja bagi keluarga petani.
http://ekonomi.rimanews.com/read/20150930/237138/Peneliti-BPN-Terbentuk-Kedaulatan-Pangan-Bisa-Terwujud
 |
| Dok: Ketua LSM Protanikita, Sukmadji Indro Tjahyono |
Ketua LSM Protanikita, Sukmadji Indro Tjahyono, untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan, maka harus ada beberapa kementerian terkait yang disinerjikan dengan BPN. Selain itu, sambung Indro, Bulog juga tidak lagi dibawah Kementerian BUMN, tapi langsung dibawah koordinasi BPN.
"Kementerian terkait harus disinerjikan dengan BPN, hal ini menuntut perubahan status kelembagaan Bulog tidak lagi sebagai BUMN. Bulog juga harus kembali menjadi badan yang langsung di bawah BPN yang didukung kementerian dan BUMN terkait pangan," ujar Indro, dalam keterangan pers, Rabu (30/09/2015).
Menurut Indro, dengan banyaknya kementerian yang terlibat dalam BPN, beberapa program yang mendukung kedaulatan pangan bisa dijalankan serempak. Hal itu antara lain pembukaan 1 juta lahan sawah baru dan reformasi agraria seluas 9 juta ha, perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarana prasarana transportasi, penghentian konversi lahan produktif, serta pemulihan kualitas kesuburan lahan.
"BPN juga diharapkan mampu membangun 1000 desa mandiri benih, gudang fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi, pendirian bank pertanian dan UMKM, peningkatan kemampuan petani, pembangunan agribisnis kerakyatan, serta pengendalian impor pangan," tutur Koordinator relawan Jokowi ini.
Indro kemudian menguraikan berbagai tugas kementerian sebagai stakeholder BPN sebagai berikut:
Kementerian Pertanian: Memproduksi benih unggul, teknologi budidaya, dan pasca panen.
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat: Menyelenggarakan infrastruktur irigasi dan jalan akses produk pertanian.
Kementerian Perindustrian: Mengembangkan teknologi industri hilir dan mesin tepat guna.
Kementerian Perdagangan: Memperkuat akses pasar untuk para petani dan proteksi produk pertanian lokal.
Kementerian Dikdasmen: Menyelenggarakan pendidikan kejuruan pertanian pangan dan kewirausahaan untuk keluarga petani.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang: Melindungi lahan pertanian dan pengaturan pembatasan kepemilikan lahan.
Kementerian Keuangan: Mengembangkan bank petani, asuransi pertanian, insentif bunga pinjaman, dan aturan pajak bumi yang berkeadilan.
Kementerian Tenaga Kerja: Menyediakan lapangan kerja bagi keluarga petani.
http://ekonomi.rimanews.com/read/20150930/237138/Peneliti-BPN-Terbentuk-Kedaulatan-Pangan-Bisa-Terwujud
Impor Pangan Sama dengan Bunuh Diri Massal Petani
Rabu, 30 September 2015
Beberapa waktu yang lalu diadakan pertemuan antara wakil Presiden, Menteri Negara BUMN, Menteri Pertanian, dan Direktur Utama BULOG yang diperkirakan membahas persediaan beras dan dampak iklim ekstrim El Nino. Seusai pertemuan, Wapres Jusuf Kalla memberi isyarat bahwa impor beras dapat dilakukan jika pasokan dan stok beras tidak mencukupi. Namun selang sehari, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk impor beras. Terakhir Ketua MPR menimpali, kalau kurang beras sebenarnya memang lakukan saja impor beras.
Sikap banci pemerintah di bidang pangan dan pertanian untuk impor atau tidak impor beras di atas hendaknya segera diubah. Hal ini mengingat bahwa pertanian pangan melibatkan banyak faktor dan pada prakteknya membutuhkan kepastian. Selain itu sebagai komoditas yang sensitif dari segi harga dan stok, bidang pangan mengharuskan kesiapan, kecermatan, dan keandalan dalam mengendalikan berbagai variabel makro politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
MENGALAMI MALAPETAKA
Akan tetapi setelah Bung Karno menyatakan bahwa pangan adalah soal hidup-matinya bangsa, rezim-rezim berikutnya tidak secara konsisten dan konsekuen melaksanakan amanat tersebut. Rezim Suharto menaruh minat terhadap swasembada pangan, tetapi di lain pihak membiarkan potensi pertanian tergerus oleh pembangunan sektor lainnya. Setelah reformasi sejak era Gus Dur sampai rezim sekarang, dalam urusan pangan, pemerintah masih terbatas meneriakkan slogan dan bertindak plin-plan.
Pada tahun 1952 saat peletakan batu pertama Institut Pertanian Bogor (IPB) Bung Karno berpidato: “Rakyat Indonesia akan mengalami celaka, bencana, malapetaka dalam waktu dekat, kalau soal makanan rakyat tidak segera dipecahkan. Sedangkan soal persediaan makanan rakyat ini bagi kita adalah soal hidup atau mati. Camkan, sekali lagi camkan, kalau kita tidak camkan soal makanan rakyat ini secara besar-besaran, secara radikal, dan revolusioner; kita akan mengalami malapetaka”.
Mengatasi pangan dengan cara menerjemahkan pidato Bung Karno tersebut, itulah tantangan kita saat ini. Namun celaka, bencana, dan malapetaka yang disebut-sebut Bung Karno itu sayangnya sudah terjadi saat ini. Antara tahun 2000 – 2010 laju impor komoditas tanaman pangan utama mengalami laju perkembangan nilai yang fantastis; beras (25,35%), jagung (34,13%), kedelai (3,81%), kacang tanah (15,33%), ubi jalar (27,57%), dan ubi kayu (29,19%). Padahal semua komoditas ini sebenarnya merupakan tanaman pangan tradisional yang sudah sejak dahulu kita tanam sendiri di negeri ini.
Indonesia akhirnya sekarang telah menjadi negara importir pangan terbesar dengan nilai impor mencapai 12 miliar dolar AS setahun. Impor pangan Indonesia dengan jumlah penduduk peringkat keempat ini bahkan mengungguli India dan Cina. Di Indonesia anehnya nilai impor komoditas pangan selalu meningkat menjelang diselenggarakannya Pemilu/Pilpres di tanah air.
MENTALITAS CALO HAMBAT PERTANIAN PANGAN
Ketergantungan terhadap impor pangan tampaknya sulit diretas mengingat keuntungan dari impor pangan sangat menggiurkan. Alpanya pemerintah dalam pengendalian harga pangan telah menciptakan disparitas harga yang cukup besar antara di luar dan dalam negeri yang menyisakan profit margin yang luar biasa bagi perusahaan yang memegang ijin impor. Arus deras impor produk pangan luar negeri inilah yang membuat collaps pertanian dalam negeri
Apalagi jika ada kaitan erat antara kebijakan impor pangan dengan kekuasaan politik, maka impor pangan akan menjadi perilaku elit yang edicted (nagih). Belum hilang ingatan kita bagaimana Bulog berpuluh tahun menjadi ATM dari partai-partai berkuasa. Selain itu muncul pula skandal perijinan daging dan sapi impor oleh oknum petinggi partai tertentu. Semua ini membuktikan masih suburnya mentalitas calo di kalangan pejabat dan para kroninya.
Jika saat ini pemerintah mencanangkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), maka program ini tentu akan kandas. Apa artinya petani Indonesia berdaulat di bidang pangan dengan menguasai seluruh rantai produksi pangan, jika keran impor pangan terus dibiarkan mengocor. Ibaratnya pembukaan keran impor pangan tanpa kendali tersebut akan menggembosi UU Nomor 41 Tahun 2009 yang sebenarnya sudah pula ditindak-lanjuti dengan macam-macam peraturan pemerintah (PP) yang dikeluarkan antara tahun 2011 – 2012.
Apalagi UU Nomor 41 Tahun 2009 tersebut tidak memiliki insentif yang handal dalam mempengaruhi petani untuk mempertahankan tanahnya agar tetap digunakan bagi pertanian pangan. Pasalnya, nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan sangat rendah, sedangkan peraturan perundangan bidang pangan tidak pernah lebih jauh menyentuh faktor-faktor produksi mendasar dan indek harga (IT/IB) petani tanaman pangan. Pada bulan Agustus 2015, NTP di beberapa provinsi menurun. Hal ini tentu akan menurunkan ekspektasi bagi mereka yang hidup dari pertanian pangan.
DAMPAK RENTE YANG BRUTAL
Semua ini kalau dirunut akan sampai pada pertanyaan, sejauh mana pemerintah benar-benar memiliki keberpihakan atas pertanian pangan? Negara-negara maju, seperti Jepang, Korea, Amerika, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Eropa; berhasil karena mendahulukan pangan sebagai modalitas untuk mendongkrak kemajuan di sektor-sektor lain. Beberapa negara maju lain yang kaya akan sumber daya alam, walau tidak mengawali dengan pembangunan pertanian pangan, tetapi mereka sadar membutuhkan modal yang bisa diakumulasikan untuk pembangunan ekonominya.
Tetapi Indonesia yang berada di katulistiwa, yang memiliki potensi pertanian sangat besar, ternyata menyia-nyiakannya sampai saat ini. Sedangkan sumber daya alam pun menjadi korban perburuan rente yang brutal, tanpa mampu mengakumulasikan nilai tambah apapun. Sangat menyedihkan jika saat ini kita malahan menjadi negara yang terus bergantung pada negara pemberi hutang pada peringkat 8 di dunia dengan jumlah hutang 30 triliun rupiah.
Penghargaan yang rendah terhadap potensi pertanian dan sumber daya alam bersamaan dengan mental korup yang melanda elit kekuasaan dan birokrasi menyebabkan hasil pembangunan tidak terakumulasi sebagai devisa yang solid untuk membiayai pembangunan. Tingkat kebocoran akibat korupsi dalam pembelanjaan serta pemasukan devisa dan pajak, menurut ICW adalah sebesar 10% dari APBN. Kalau nilai APBN 1.800 triliun rupiah, maka kebocoran dalam 1 tahun adalah 180 triliun rupiah.
POSISI INDONESIA DI BAWAH TITIK NADIR
Setelah tujuh puluh tahun, Indonesia juga masih dikategorikan sebagai negara gagal (peringkat ke 63 dari 178 negara gagal). Dalam hal ini Indonesia masih kalah dari Thailand (84), Vietnam (96), Malaysia (110), Brunei Darussalam (123), dan Singapura (157). Dalam hal korupsi, walau skor indeks korupsi Indonesia naik dari 32 menjadi 34, tetapi Indonesia masih jauh di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan di antara negara-negara ASEAN, peringkat daya saing sumber daya manusia masih berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.***
Ir. S. Indro Tjahyono, Koordinator Relawan Jokowi – JK
http://www.kompasiana.com/sindrotj/impor-pangan-sama-dengan-bunuh-diri-massal-petani_560b4825d593733f048b4567
Beberapa waktu yang lalu diadakan pertemuan antara wakil Presiden, Menteri Negara BUMN, Menteri Pertanian, dan Direktur Utama BULOG yang diperkirakan membahas persediaan beras dan dampak iklim ekstrim El Nino. Seusai pertemuan, Wapres Jusuf Kalla memberi isyarat bahwa impor beras dapat dilakukan jika pasokan dan stok beras tidak mencukupi. Namun selang sehari, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk impor beras. Terakhir Ketua MPR menimpali, kalau kurang beras sebenarnya memang lakukan saja impor beras.
Sikap banci pemerintah di bidang pangan dan pertanian untuk impor atau tidak impor beras di atas hendaknya segera diubah. Hal ini mengingat bahwa pertanian pangan melibatkan banyak faktor dan pada prakteknya membutuhkan kepastian. Selain itu sebagai komoditas yang sensitif dari segi harga dan stok, bidang pangan mengharuskan kesiapan, kecermatan, dan keandalan dalam mengendalikan berbagai variabel makro politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
MENGALAMI MALAPETAKA
Akan tetapi setelah Bung Karno menyatakan bahwa pangan adalah soal hidup-matinya bangsa, rezim-rezim berikutnya tidak secara konsisten dan konsekuen melaksanakan amanat tersebut. Rezim Suharto menaruh minat terhadap swasembada pangan, tetapi di lain pihak membiarkan potensi pertanian tergerus oleh pembangunan sektor lainnya. Setelah reformasi sejak era Gus Dur sampai rezim sekarang, dalam urusan pangan, pemerintah masih terbatas meneriakkan slogan dan bertindak plin-plan.
Pada tahun 1952 saat peletakan batu pertama Institut Pertanian Bogor (IPB) Bung Karno berpidato: “Rakyat Indonesia akan mengalami celaka, bencana, malapetaka dalam waktu dekat, kalau soal makanan rakyat tidak segera dipecahkan. Sedangkan soal persediaan makanan rakyat ini bagi kita adalah soal hidup atau mati. Camkan, sekali lagi camkan, kalau kita tidak camkan soal makanan rakyat ini secara besar-besaran, secara radikal, dan revolusioner; kita akan mengalami malapetaka”.
Mengatasi pangan dengan cara menerjemahkan pidato Bung Karno tersebut, itulah tantangan kita saat ini. Namun celaka, bencana, dan malapetaka yang disebut-sebut Bung Karno itu sayangnya sudah terjadi saat ini. Antara tahun 2000 – 2010 laju impor komoditas tanaman pangan utama mengalami laju perkembangan nilai yang fantastis; beras (25,35%), jagung (34,13%), kedelai (3,81%), kacang tanah (15,33%), ubi jalar (27,57%), dan ubi kayu (29,19%). Padahal semua komoditas ini sebenarnya merupakan tanaman pangan tradisional yang sudah sejak dahulu kita tanam sendiri di negeri ini.
Indonesia akhirnya sekarang telah menjadi negara importir pangan terbesar dengan nilai impor mencapai 12 miliar dolar AS setahun. Impor pangan Indonesia dengan jumlah penduduk peringkat keempat ini bahkan mengungguli India dan Cina. Di Indonesia anehnya nilai impor komoditas pangan selalu meningkat menjelang diselenggarakannya Pemilu/Pilpres di tanah air.
MENTALITAS CALO HAMBAT PERTANIAN PANGAN
Ketergantungan terhadap impor pangan tampaknya sulit diretas mengingat keuntungan dari impor pangan sangat menggiurkan. Alpanya pemerintah dalam pengendalian harga pangan telah menciptakan disparitas harga yang cukup besar antara di luar dan dalam negeri yang menyisakan profit margin yang luar biasa bagi perusahaan yang memegang ijin impor. Arus deras impor produk pangan luar negeri inilah yang membuat collaps pertanian dalam negeri
Apalagi jika ada kaitan erat antara kebijakan impor pangan dengan kekuasaan politik, maka impor pangan akan menjadi perilaku elit yang edicted (nagih). Belum hilang ingatan kita bagaimana Bulog berpuluh tahun menjadi ATM dari partai-partai berkuasa. Selain itu muncul pula skandal perijinan daging dan sapi impor oleh oknum petinggi partai tertentu. Semua ini membuktikan masih suburnya mentalitas calo di kalangan pejabat dan para kroninya.
Jika saat ini pemerintah mencanangkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), maka program ini tentu akan kandas. Apa artinya petani Indonesia berdaulat di bidang pangan dengan menguasai seluruh rantai produksi pangan, jika keran impor pangan terus dibiarkan mengocor. Ibaratnya pembukaan keran impor pangan tanpa kendali tersebut akan menggembosi UU Nomor 41 Tahun 2009 yang sebenarnya sudah pula ditindak-lanjuti dengan macam-macam peraturan pemerintah (PP) yang dikeluarkan antara tahun 2011 – 2012.
Apalagi UU Nomor 41 Tahun 2009 tersebut tidak memiliki insentif yang handal dalam mempengaruhi petani untuk mempertahankan tanahnya agar tetap digunakan bagi pertanian pangan. Pasalnya, nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan sangat rendah, sedangkan peraturan perundangan bidang pangan tidak pernah lebih jauh menyentuh faktor-faktor produksi mendasar dan indek harga (IT/IB) petani tanaman pangan. Pada bulan Agustus 2015, NTP di beberapa provinsi menurun. Hal ini tentu akan menurunkan ekspektasi bagi mereka yang hidup dari pertanian pangan.
DAMPAK RENTE YANG BRUTAL
Semua ini kalau dirunut akan sampai pada pertanyaan, sejauh mana pemerintah benar-benar memiliki keberpihakan atas pertanian pangan? Negara-negara maju, seperti Jepang, Korea, Amerika, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Eropa; berhasil karena mendahulukan pangan sebagai modalitas untuk mendongkrak kemajuan di sektor-sektor lain. Beberapa negara maju lain yang kaya akan sumber daya alam, walau tidak mengawali dengan pembangunan pertanian pangan, tetapi mereka sadar membutuhkan modal yang bisa diakumulasikan untuk pembangunan ekonominya.
Tetapi Indonesia yang berada di katulistiwa, yang memiliki potensi pertanian sangat besar, ternyata menyia-nyiakannya sampai saat ini. Sedangkan sumber daya alam pun menjadi korban perburuan rente yang brutal, tanpa mampu mengakumulasikan nilai tambah apapun. Sangat menyedihkan jika saat ini kita malahan menjadi negara yang terus bergantung pada negara pemberi hutang pada peringkat 8 di dunia dengan jumlah hutang 30 triliun rupiah.
Penghargaan yang rendah terhadap potensi pertanian dan sumber daya alam bersamaan dengan mental korup yang melanda elit kekuasaan dan birokrasi menyebabkan hasil pembangunan tidak terakumulasi sebagai devisa yang solid untuk membiayai pembangunan. Tingkat kebocoran akibat korupsi dalam pembelanjaan serta pemasukan devisa dan pajak, menurut ICW adalah sebesar 10% dari APBN. Kalau nilai APBN 1.800 triliun rupiah, maka kebocoran dalam 1 tahun adalah 180 triliun rupiah.
POSISI INDONESIA DI BAWAH TITIK NADIR
Setelah tujuh puluh tahun, Indonesia juga masih dikategorikan sebagai negara gagal (peringkat ke 63 dari 178 negara gagal). Dalam hal ini Indonesia masih kalah dari Thailand (84), Vietnam (96), Malaysia (110), Brunei Darussalam (123), dan Singapura (157). Dalam hal korupsi, walau skor indeks korupsi Indonesia naik dari 32 menjadi 34, tetapi Indonesia masih jauh di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan di antara negara-negara ASEAN, peringkat daya saing sumber daya manusia masih berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.***
Ir. S. Indro Tjahyono, Koordinator Relawan Jokowi – JK
http://www.kompasiana.com/sindrotj/impor-pangan-sama-dengan-bunuh-diri-massal-petani_560b4825d593733f048b4567
Langganan:
Postingan (Atom)