'Impor Beras Keputusan Terbaik'

Senin, 21 September 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Impor beras dinilai sebagai keputusan terbaik guna mencegah krisis di situasi sulit. Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menyebut, pasokan ideal beras Bulog hingga akhir tahun setidaknya harus mengantongi 2,6 juta ton beras.
Jumlah tersebut setelah memperhitungkan pasokan beras saat ini, kebutuhan penyaluran raskin dan situasi paceklik akibat El Nino yang diprediksi berlangsung hingga 2015 usai.

"Jika pun dipaksakan penyerapan oleh Bulog dengan harga komersial, situasi akan makin parah untuk Bulog dan untuk kesehatan pasar," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (21/9).
Seperti diketahui, stok beras Bulog saat ini hanya 1,7 juta ton. Bulog gagal melakukan penyerapan beras petani karena HPP jauh di bawah harga komersil.
Yang perlu digarisbawahi, lanjut dia, tidak selalu linear antara stok beras yang diserap Bulog dari petani dengan produksi beras yang dikabarkan berlimpah. Meskipun, idealnya produksi beras harus bagus, namun penyerapan beras tidak dijamin ikut mulus. Bahkan hambatan penyerapan telah terjadi sejak dua tahun ke belakang.

Terlebih situasinya saat ini, harga beras tinggi karena situasi panen gadu. Di mana kualitas beras baik sementara panen terbatas. Bulog pun mau tidak mau harus membeli dengan harga komersil, bukan PSO. "Harga Rp 7300 sebagaimana inpers, tapi di lapangan beras medium di atas Rp 10 ribu," katanya.

Jika Bulog terus-menerus membeli dengan harga komersial, perusahaan yang notabene dituntut harus mencari laba pun akan merugi di akhir tahun.
Direksi Bulog, lanjut dia, pastinya akan menghindari jalur komersil. Jika diteruskan, jajaran direksi bahkan aka  dianggap tidak berkompeten mengurus perusahaan, bermasalah dalam audit dan perombakan direksi akan kembali terjadi.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/09/21/nv11t5254-impor-beras-keputusan-terbaik

Kasdim Pastikan 90 Ton Beras Dari Muntilan Dan Grabag Masuk Bulog

Senin, 21 September 2015

SECANG, KABARMAGELANG.com__ Kasdim 0705/Magelang Mayor Inf Bambang Wahyudi  bersama Pasiter Kodim Kapten Inf Puji Basuki pantau langsung 90 ton beras berasal dari wilayah Kecamatan Grabag dan Kecamatan Muntilan yang masuk ke Gudang Bulog di Secang, Kabupaten Magelang, baru-baru ini.

Kasdim menegaskan, pemantauan dilaksanakan denga tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bulog untuk menyerap hasil panen dari para petani yang ada di Magelang. “Kita akan terus memantau dan mengecek langsung kesiapan bulog untuk menampung hasil panen petani, “jelasnya.

"Kita akan maksimalkan peran Danramil dan Babinsa, untuk selalu koordinasi dengan Bulog dan memberikan laporan yang pasti tentang rencana panen dan luas panen" ujar Kasdim.

Kepala Gudang 501Magelang,  Surip menyebutkan, bahwa Gudang Bulog yang ada di Mertoyudan dan secang mampu menampung  10.000 ton beras.  Sedangkan sampai saat ini Gudang Bulog Mertoyudan sudah menyerap sebanyak 5800 ton beras, sedangkan untuk Gudang Secang baru 90 ton. Sedangkan target yang diberikan adalah 11.000 ton beras pada Desember 2015 ini.

“Dengan adanya kerja sama antara Bulog - Kodim 0705/Magelang, kami optimis target akan terpenuhi, “tegasnya.

http://www.kabarmagelang.com/2015/09/kasdim-pastikan-90-ton-beras-dari.html

Kepri Meminta Kepastian

Senin, 21 September 2015

Pemerintah Pusat Diminta Memberikan Kuota Impor Pangan

BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta kepastian pusat soal pasokan pangan dari dalam negeri. Kepastian itu harus ada jika pemerintah pusat tetap melarang impor pangan untuk provinsi perbatasan itu. Karena tidak ada kepastian pasokan pangan dari dalam negeri, impor pangan secara ilegal tak bisa dihindari.

"Saya akan meminta Kementerian Perdagangan meninjau kondisi provinsi ini. Saya tidak bisa membiarkan rakyat Kepri (Kepulauan Riau) kesulitan pangan karena pasokan tidak ada," kata Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana di Batam, Minggu (20/9).

Selama ini, tidak ada kepastian waktu kedatangan dan jumlah pasokan pangan dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan warga Kepri. Pengiriman pangan di provinsi itu juga tidak bisa dilakukan sepanjang tahun.

"Ini bukan Jawa yang antar- kecamatan bisa naik angkot. Kalau habis di kecamatan sini, bisa naik angkutan umum ke kecamatan lain dan beli pangan di sana. Kalau musim utara dan ombak bisa 5 meter lebih, kapal tidak bisa berlayar di Kepri. Rakyat Kepri mau makan apa?" ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Batam Rudi Satyakirti mengatakan, paling tidak 90 persen pangan Batam berasal dari impor secara ilegal atau penyelundupan. Seperti kabupaten/kota lain di Kepri, Batam tidak bisa menghasilkan bahan pangan sendiri.

"Masalahnya, hingga sekarang, belum pernah ada kuota impor bahan pangan untuk Batam. Sementara pengadaan dari dalam negeri lebih mahal," ujarnya.

Beras saja, kata Rudi, diimpor 14.000 ton per bulan dari sejumlah negara. "Kuota impor tidak pernah ada, tetapi impor masuk terus. Tidak hanya beras, aneka bahan pangan lain juga seperti itu," ujarnya.

Pintu penyelundupan

Provinsi Kepri menjadi salah satu pintu penyelundupan aneka komoditas ke Indonesia. Hampir setiap jengkal pesisir provinsi itu bisa dijadikan titik pendaratan ilegal. Komoditas yang diselundupkan beragam, mulai dari produk konsumsi hingga yang dilarang beredar. Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Kepri antara lain kerap menangkap kapal pembawa beras, bawang, pakaian bekas, minuman keras, dan narkotika.

"Di Batam saja beroperasi sedikitnya 43 pelabuhan tidak resmi," ujar Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam Noegroho.

Kementerian Keuangan pernah meminta Kementerian Perhubungan mengendalikan pelabuhan ilegal. Kementerian Keuangan salah satu lembaga yang berkepentingan mengatasi penyelundupan. Kementerian itu membawahkan DJBC yang salah satu tugasnya mengatasi penyelundupan.

Agung mengatakan, petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya pelaksana aturan. Jika pemerintah pusat memutuskan pangan impor boleh masuk, mereka tidak akan melarang. "Kalau dari pusat mengizinkan, tidak ada penangkapan di laut. Saya akan segera menemui Kementerian Perdagangan, minta tidak ada larangan impor pangan di Kepri," kata Agung.

Dia menyatakan siap adu argumentasi dengan Kementerian Perdagangan soal impor pangan di Kepri. Pegangannya antara peraturan soal kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas di Kepri. "Peraturan tidak melarang impor pangan. Kalau tidak dilarang undang-undang, kenapa harus dilarang?" ujarnya.

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian diminta memberikan kuota impor untuk Kepri. "Kalau khawatir bocor ke daerah lain, beri kuota dan awasi itu. Misalnya, kuota 2.000 ton untuk Batam. Kalau lebih, akan ditindak. Jadi, mengantisipasi beras dikirim keluar dari Kepri. Saya akan tempuh semua cara agar warga di sini tidak kelaparan," kata Agung.

Saat ini saja, kata Agung, sudah ada keluhan soal pangan di Kepri. Warga di Natuna dan Anambas sudah meminta tambahan cadangan menjelang musim utara yang akan melanda mulai Oktober hingga Februari. Selama musim utara, kapal-kapal kerap tidak diizinkan berlayar karena alasan keamanan. Saat itu, ombak bisa mencapai 6 meter dengan kecepatan angin lebih dari 25 kilometer per jam.

Sementara warga di Lingga protes karena pasokan pangan tersendat. Selama ini, pangan Lingga dipenuhi dari Batam dan Jambi. Pasokan dari Jambi terhambat karena kabut asap sehingga kapal tidak bisa berlayar. Sementara pasokan dari Batam dilarang.

Adapun warga di Tanjung Pinang, Bintan, Batam, dan Karimun mengeluhkan harga beras yang terus naik seiring penipisan cadangan beras impor di gudang-gudang distributor.

Dalam berbagai kesempatan, pejabat di Batam dan Kepri selalu meminta kuota impor. Namun, pemerintah pusat tidak kunjung memberikan. "Pengadaan dari dalam negeri sulit, harganya lebih mahal," ujar Rudi.

Di gudang distributor Batam, harga beras impor kualitas premium rata-rata Rp 6.000 per kilogram. Adapun harga beras dalam negeri dengan kualitas sama paling murah Rp 9.000 per kilogram.

"Kami cek di gudang, mereka mengaku tidak ada pasokan beras dalam negeri. Harganya mahal. Walaupun tidak mengaku, secara kasatmata kelihatan kalau di gudang bukan beras dalam negeri," ujar Rudi.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, pemerintah pusat tidak mengerti kebutuhan Kepri. Provinsi perbatasan itu tidak bisa menghasilkan pangan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh melarang impor pangan ke Kepri. (RAZ)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150921kompas/#/21/

Petani Diharapkan Ikut Membantu Penyediaan Ketahanan Pangan Nasional

Minggu, 20 September 2015

MENGUNING : Lahan pertanian di Kaubun yang tetap menguning meski di musim kemarau, ini tiada lain karena baiknya sarana irigasi yang dibangun pemerintah.

SANGATTA,Suara Kutim.com (20/9)
Keinginan mewujudkan swasembada beras di Kutim tampaknya perlu satu sikap antara pemerintah, Perum Bulog dan petani. Pasalnya selama ini petani lebih doyan menjual gabah kering gilingnya ke swasta ketimbang ke Bulog.
Dandim 0909 Sangatta Letkol Inf Ibnu Hudaya dan Kadis Pertanian dan Peternakan Syafruddin Ginting mengakui upaya mewujudkan swasembada beras perlu kerja keras terlebih di musim kemarau. “Rendahnya nilai beli Bulog terhadap gabah kering petani menjadi salah satu penyebab program swasembada beras di Kutim dan Kaltim pada umumnya tidak bisa terwujud, dari kajian yang ada petani lebih cendrung senang menjual ke swasta karena lebih tinggi ketimbang Bulog,” ujar dandim.
Berdasarkan data yang didapat Dandim Ibnu Hudaya, pihak swasta yang beroperasi di sentra pertanian berani membeli gabah kering antara Rp8 ribu hingga Rp10 ribu perkilogram, sementara Bulog hanya bisa membeli Rp7.300 perkilogram. “Kondisi ini harus dicari jalan keluarnya karena beras yang dijual swasta akhirnya tinggi, selain itu untuk cadangan pangan memerlukan dana besar,” beber Ibnu Hudaya.
Hal senada diakui Kadis Pertanian dan Peternakan Syafruddin Ginting, saat ditemui terpisah mengakui pemerintah terus berupaya membantu petani seperti penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan dan penyempurnaan sarana irigasi termasuk peralatan pertanian. “Selayaknya jika ada bantuan pemerintah, petani hendaknya menjual ke Bulog demi ketahanan pangan nasional serta membantu masyarakat dalam ketersediaan pangan termasuk penyediaan benih,” ujar Syafruddin.
Untuk mewujudkan swasembada beras di Kutim, Dandim Ibnu Hudaya dan Kadistanak Syafruddin menaruh harapan petani “bersedia” menyisihkan panennya untuk dijual kepada bulog agar program swasembada beras terwujud. Keduanya memberikan analias, setiap petani atau setiap gabungan kelompok tani (Gapoktan) bisa mengalokasikan 15 kg hingga 25 kg beras di setiap kecamatan, maka Kutim bisa mengalokasikan 30 Ton beras untuk dapat diserap Bulog. “Konsep ini harus dipahami petani dan semua pihak, pasalnya tujuan pemerintah memberikan pupuks subsidi, menyediakan bibit berkualitas serta sarana pertanian yang memadai tiada lain agar nilai jual dari petani bisa menyelamatkan kepentingan bangsa secara umum,” ujar Syafrudddin.(SK-02/SK-011)

http://www.suarakutim.com/petani-diharapkan-ikut-membantu-penyediaan-ketahanan-pangan-nasional/

JK Minta Bulog Selalu Hadir Saat Ada Masalah Pangan

Jumat, 18 September 2015

JAKARTA – Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk selalu hadir di saat ada permasalahan yang menyangkut pangan di Indonesia. Permintaan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengaku, arahan tersebut, didapatkannya usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.

"Kami membicarakan tentang semua kegiatan Bulog, juga tentang beras dan daging," kata Djarot, Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Djarot menyatakan, permintaan tersebut sebagai bentuk realisasi bahwa pemerintah tanggap dengan adanya persoalan-persoalan yang menimpa masyarakat.

"Ya arahannya tetap kita harus sepenuhnya bisa hadir kalau ada problem-problem misalnya problem pangan," tambahnya.

Apalagi, kehadiran Bulog sangat diharapkan menjelang hari raya besar di Indonesia. "Beliau hanya pesan Bulog agar hadir mewakili pemerintah di setiap kondisi, kan ini kan menjelang Idul Adha, semua persiapan-persiapan," pungkasnya.

(rzk)

http://economy.okezone.com/read/2015/09/18/320/1216572/jk-minta-bulog-selalu-hadir-saat-ada-masalah-pangan

Bulog Waspadai Kemunduran Panen karena Musim Kering

Jumat, 18 September 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Usaha Logistik (Bulog) mewaspadai kemungkinan mundurnya waktu panen akhir tahun ini karena kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kemunduran waktu panen berdampak terhadap stok beras tahun ini.

"Karena kemunduran panen mengakibatkan kerepotan kita untuk penyerapan stok di akhir taun ini. Bicara hujan maka bicara tahun depan panen, bicara tahun depan panen yang mundur maka harus kita siapkan stok yang cukup besar di akhir tahun ini," kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Kendati demikian, Djarot memastikan bahwa stok beras hingga Desember mendatang masih aman. Persediaan beras di gudang Bulog kurang lebih 1,7 juta ton. "Kita terus bergerak, harapan kita cuma satu, yaitu moga-moga datang hujan supaya panen ini enggak mundur," ucap Djarot.

Ia pun berharap musim hujan segera datang sehingga para petani bisa mulai menanami sawah pada September atau Oktober tahun ini. Dengan demikian, pada Januari atau Februari tahun depan, para petani sudah bisa memanen. "Tetapi kalau sampai hujan mundur tentu agak berat ya, artinya bukan terakhir, tapi yang harus kita siapkan Desember kan sangat berhubungan engan datangnya hujan saat ini," sambung dia.

Hari ini, Djarot menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Djarot, pertemuannya dengan Kalla membahas persoalan daging dan beras. Djarot menyampaikan bahwa Wapres mengarahkan agar Bulog bisa selalu hadir menyelesaikan masalah pangan, terutama menjelang Idul Adha.

"Beliau hanya pesen Bulog agar hadir mewakili pemerintah di setiap kondisi. Kan ini kan menjelang Idul Adha, semua persiapan-persiapan," ucap dia.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/18/133836726/Bulog.Waspadai.Kemunduran.Panen.karena.Musim.Kering

Pengelolaan Pangan Mencemaskan

Jumat,18 September 2015

Menarik mencermati data harga komoditas pangan selama 20 bulan terakhir ini. Tahun 2014, harga pangan relatif stabil kecuali untuk cabai dan bawang merah. Selisih harga beras medium rata-rata nasional per kilogram antara yang terendah (Januari 2014) dan tertinggi (Desember 2014) hanya terpaut Rp 567.

Pada tahun tersebut, produksi padi Indonesia menurun 0,63 persen dan Indonesia mengimpor 1,225 juta ton beras. Harga daging sapi juga relatif stabil dengan perbedaan harga terendah (Maret 2014) dan tertinggi (Desember 2014) sebesar Rp 2.890. Hal yang sama juga terjadi pada daging ayam broiler (Kementerian Perdagangan, 2014 dan 2015).

Drama pangan dimulai pada Januari 2015. Hanya dalam tempo relatif singkat, harga beras medium melonjak menjadi Rp 10.375 pada bulan Maret 2015 dari Rp 9.645 pada bulan Januari. Bahkan, di Jakarta, harga beras mencapai Rp 11.217 per kg (Info Pangan DKI, 2015). Kenaikan harga sempat tidak terkendali hingga 30 persen baik untuk beras medium dan premium. Harga kemudian turun karena tertolong oleh panen raya. Mulai Mei, harga meningkat perlahan dan saat ini sudah mendekati puncak harga pada bulan Maret 2015. Diperkirakan harga beras pada bulan September akan melampaui bulan Maret dan terus meningkat hingga akhir tahun ini.

Gejolak harga beras ini sungguh ironis di tengah pernyataan berulang kali Menteri Pertanian bahwa Indonesia pada tahun 2015 ini akan menghentikan impor beras karena terjadi lonjakan produksi padi fantastis 6,64 persen dan surplus 4,7 juta ton gabah kering giling dibandingkan tahun sebelumnya.

Drama beras belum selesai, muncul gejolak harga bawang merah. Harga bawang merah yang turun sedikit pada bulan Februari tiba-tiba melonjak tajam dan mencapai puncaknya pada Juni 2015 sebesar Rp 32.996 per kg atau naik 52 persen. Tidak menunggu waktu lama, dalam tempo dua bulan, harga bawang merah menukik tajam ke bawah dan saat ini lebih rendah dibandingkan harga terendah bulan Februari 2015.

Petani-petani di sentra bawang merah sangat terpuruk karena harga tiba-tiba jatuh menjadi Rp 5.000, bahkan Rp 4.000 per kg, padahal ongkos produksi saat ini mencapai Rp 7.000 per kg. Selain bawang merah, petani tomat juga mengalami penderitaan akibat harga tomat yang jatuh menjadi hanya Rp 200-Rp 400 per kg di beberapa sentra produksi.

Belum selesai dengan beras dan hortikultura, harga daging sapi dan daging ayam ikut berulah. Untuk daging sapi, gejala kenaikan harga sudah tampak sejak Mei 2015, yang naik terus tiap bulan dan mencapai puncaknya pada Agustus 2015.

Di Jakarta, lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, yaitu 14,8 persen, dibandingkan bulan sebelumnya. Harga daging sapi rata-rata bulan Agustus 2015 sudah mencapai Rp 115.130 per kg, padahal dua bulan sebelumnya Rp 99.382. Drama daging sapi dilengkapi dengan mogok berjualan para penjual daging sapi di beberapa kota besar dan harga sempat menyentuh Rp 140.000 per kg.

Setali tiga uang dengan harga daging sapi adalah harga daging ayam broiler. Secara nasional, harga daging ayam broiler mulai menanjak naik dari harga terendahnya pada Maret 2015, yaitu Rp 26.817 per kg. Harga melonjak terus pada bulan-bulan berikutnya dan mencapai Rp 33.523 per kg pada Agustus. Di Jakarta, harganya bahkan mencapai Rp 35.400 dan sempat melonjak di atas Rp 40.000 per kg, yang diikuti mogok massal penjual daging ayam di sejumlah kota besar.

Spekulan dan kebijakan pemerintah

Pergerakan harga pangan yang mengkhawatirkan ini menyebabkan masyarakat umum dan petani kecil sama-sama menderita. Nilai tukar petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani justru turun tiga bulan berturut-turut pada puncak musim panen, yaitu Maret, April, dan Mei 2015. Ketika panen raya sudah berakhir dan gabah serta beras tidak lagi di tangan mereka, harga melonjak dan ikut mengerek NTP ke atas. Sebagaimana konsumen pada umumnya, petani merupakan net consumer pangan. Saat ini, harga hampir semua pangan pokok stabil tinggi dan cenderung terus menguat hingga akhir tahun, lampu merah bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Menyikapi hal ini, para pejabat selalu menyatakan bahwa gejolak harga pangan tersebut disebabkan ulah spekulan atau mafia pangan. Dalam wacana akademis, spekulan pangan tidak mengarah pada kartel dan upaya menahan stok, tetapi lebih pada spekulasi finansial (Bar-Yam and Lindsay, 2012). Sekitar 40 persen volatilitas harga pangan dalam lima tahun terakhir jika dirunut berakhir di institusi finansial.

Jika demikian, lalu apa penyebab gejolak harga pangan yang mengkhawatirkan ini? Krisis beras pada awal tahun disebabkan stok beras nasional berada dalam posisi terendah selama tiga tahun terakhir ini yang lupa diantisipasi pemerintah. Awal Januari 2015, stok beras nasional hanya 5,5 juta metrik ton, turun dari 7,4 juta metrik ton dua tahun sebelumnya dan 6,48 juta metrik ton setahun sebelumnya (DA Santosa, "Waspada Pangan 2015", Kompas, 10/3). Harga beras yang terus meningkat selama empat bulan terakhir ini lebih disebabkan gangguan produksi dan stok yang tidak memadai, bukan ulah spekulan. Kajian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di banyak tempat mengarah pada hal tersebut sehingga produksi tahun ini kemungkinan sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2014.

Bagaimana dengan daging sapi dan daging ayam? Kenaikan harga daging sapi dan ayam sebenarnya sudah dimulai sejak April 2015. Kenaikan harga daging sapi menyiratkan kelangkaan stok. Justru pada kondisi demikian pemerintah memutuskan memotong kuota impor dari 250.000 ekor menjadi hanya 50.000 ekor pada kuartal III (Juli-September 2015). Akhirnya, harga daging sapi melonjak tidak terkendali dan bertahan tinggi hingga saat ini.

Sejak April 2015, harga jagung terus meningkat, yang menyiratkan gangguan produksi jagung nasional. Ketika produksi jagung mengalami gangguan, pemerintah justru mengambil keputusan mendadak menghentikan kekurangan impor jagung (komponen terbesar pakan ayam) sebesar 1,35 juta ton dengan asumsi seolah-olah akan terjadi peningkatan produksi jagung nasional 1,66 juta ton pada 2015.

Dengan demikian, asumsi yang dibangun pemerintah bahwa penyebab gejolak harga daging sapi dan daging ayam adalah ulah spekulan sangat spekulatif, menyederhanakan persoalan sekaligus upaya melepas tanggung jawab dan menghindar dari kesalahan yang dibuat pemerintah sendiri.

Upaya mengatasi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan yang akan terjadi. Pertama, desain dan implementasi kebijakan harus betul-betul dilandaskan pada fakta dan data yang akurat. Akurasi juga meliputi peramalan produksi, informasi pasar, dan dampak setiap kebijakan terhadap banyak pihak dan kelompok di masyarakat. Penetapan kebijakan yang sangat mendadak, apalagi tidak disertai dengan data yang akurat, akan mendistorsi pasar dan merusak sistem yang ada.

Kedua, meningkatkan tata kelola stok pangan publik. Tata kelola yang buruk di lembaga yang mengelola stok pangan nasional berkontribusi terhadap volatilitas harga pangan. Negara harus mampu membuat lembaga pangan dengan pengelolaan yang independen dan bebas dari berbagai kepentingan. Lembaga tersebut harus mampu mengelola stok pangan nasional, meliputi waktu dan kuantitas pelepasan stok ataupun pembelian untuk meningkatkan stok.

Ketiga, kerja sama antara sektor publik/pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan. Perilaku yang menciptakan ketidakpercayaan dan konflik pemerintah versus swasta justru menyebabkan situasi semakin memburuk dan berkontribusi nyata terhadap gejolak harga pangan (Pinstrup-Andersen, 2015). Jika konflik tersebut terus-menerus terjadi sebagaimana dipertontonkan di masyarakat akhir-akhir ini, stabilisasi harga pangan hanyalah sebuah ilusi.

Keempat, peningkatan kesejahteraan petani kecil dan investasi infrastruktur di pedesaan harus menjadi sasaran besar pembangunan pertanian dan pangan. Kesejahteraan petani yang meningkat akan meningkatkan kegairahan dalam berusaha tani. Peningkatan produksi hanyalah reward dari upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Terakhir, semoga dalam situasi pelemahan rupiah dan perekonomian seperti saat ini, pejabat pemerintah lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan ataupun kebijakan dan jauh dari politik pencitraan yang dikemas dalam data dan angka bermasalah. Kita sama-sama berharap bahwa gambaran suram bencana pangan yang menghadang pada akhir tahun dan berlanjut pada tahun 2016 akan berakhir menjadi ilusi belaka.

DWI ANDREAS SANTOSAGURU BESAR IPB; KETUA UMUM AB2TI; MANTAN ANGGOTA POKJA TIM TRANSISI JOKO WIDODO-JUSUF KALLA

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150918kompas/#/8/