Senin.,23 Maret 2015
SEMARANG, suaramerdeka.com – Bulog perlu melakukan inovasi dalam mengelola beras. Jadi jangan sampai ada beras disimpan terlalu lama di gudang bulog yang berakibat tidak layak konsumsi. Demikian penjelasan Dr. Messy Widiastuti Komisi B DPRD Jateng, Senin (23/3).
“Selain itu, bulog juga perlu melakukan manajemen yang baik dalam distribusi beras. Sehingga masyarakat tidak sampai menghakimi bulog, lantaran beredar beras tidak layak konsumsi. Terutama beras miskin (raskin),” tambah Messy.
Messy menambahkan, bahwa selama ini Bulog belum mengelola secara rapi. Terutama terkait pendataan bagi masyarakat miskin yang menerima raskin. Sehingga distribusi raskin kerap salah sasaran.
(Nugroho Wahyu Utomo/CN41/SMNetwork)
http://berita.suaramerdeka.com/bulog-perlu-inovasi-kelola-beras/
Selasa, 24 Maret 2015
Senin, 23 Maret 2015
Implementasi Distribusi Raskin Perlu Dibenahi
Senin, 23 Maret 2015
TUJUANprogram subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) sebagai pengurang beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan beras ternyata belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Di lapangan berbagai permasalahan terutama distribusi soal program raskin masih sering terjadi hingga sekarang, tak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Temuan anggota DPRD Banyumas beberapa waktu lalu yang melihat bahwa raskin telah terdistribusi menjadi ”rasta” atau beras yang dibagi rata kepada masyarakat tak sepenuhnya salah. Hal itu hanya salah satu permasalahan yang terlihat di lapangan.
Masalah-masalah lain membuktikan bahwa prinsip dan target penyaluran raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi belum sepenuhnya terimplementasi. Di Banyumas sendiri, pengawasan dan pemantauan penyaluran raskin oleh pemerintah desa dan satgas raskin desa tak dapat langsung terpantau sampai ke tingkat RT secara menyeluruh.
Kenyataan di lapangan khususnya di tingkat masyarakat, penyaluran raskin sebagai barang bersubsidi kerap menimbulkan pro-kontra. Tak jarang keberadaan program raskin juga berdampak pada ketidakharmonisan sosial masyarakat. Sosialisasi Maksimal ”Pemerintah desa sudah memberikan sosialisasi semaksimal mungkin terkait program raskin, tentang berapa jumlah, siapa sasaran, berapa harga dan sebagainya. Namun memang kenyataan di lapangan tak seideal sebagaimana yang dituliskan dalam prosedur yang ada,” kata Agus Srinarno, Pj Kepala Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen.
Dijelaskan Agus, tak semua masyarakat memiliki kesadaran dan pemahamanan yang sama dalam program raskin. Padahal sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait program bagi rakyat miskin terus dilakukan. Hal ini diyakininya dirasakan oleh pemerintah desa lainnya. ”Raskin sebagai program subsidi, memang seperti program BLT (bantuan langsung tunai). Meski sering dianggap miring, namun masyarakat tetap membutuhkan. Pemerintah desa di level paling bawh sering mengalami dilema, namun kami semaksimal mungkin menjalankan sesuai prosedur yang ada,” jelasnya.
Satgas Raskin Desa Cibangkong, Panut Ahmadi, men- gatakan pihaknya telah berupaya menyalurkan raskin sebagaimana prosedur yang diamanatkan. Dari mulai pengambilan raskin dari Bulog hingga tingkat desa, ia terus memantau dengan jelas. Ia pun telah memberikan keterangan tentang prosedur penyaluran dan administrasi kepada masyarakat. Pemahaman tentang pedoman umum raskin 2015 kepada satgas ataupun tokoh masyarakat, kata Panut, memang sangat penting untuk meminimalisasi kesalahpahaman atau keluhan terhadap program raskin di masyarakat. ”Contohnya saja, selama ini pemahaman kualitas raskin masih berbeda-beda. Tak bisa dipungkiri kalau masyarakat menginginkan kalau beras raskin dapat sepadan dengan beras kualitas premium,” jelasnya.
Berbedanya harga dan kualitas beras raskin juga menjadikan perbedaan perlakuan terhadap para penerimanya. Sebagian RTS penerima raskin memang benarbenar memanfaatkan raskin untuk konsumsi sehari-hari, namun ada pula yang memanfaatkannya untuk kebutuhan lain. Lebih Putih Warga penerima raskin asal Cibangkong, Pekuncen, Sutinah, mengaku harus menyosoh (menggiling kembali) raskin ke penggilingan padi sebelum dikonsumsi sebagai nasi. Maksud dari penyosohan adalah untuk membersihkan dan memutihkan kembali raskin, meski sebenarnya mengalami penyusutan. ”Kalau disosoh akan lebih putih dan bersih dan bisa langsung dimasak. Itupun terkadang harus dicampur dengan beras lain, sehingga dapat lebih enak dimakan,” katanya.
Selain dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari, beras raskin juga umumnya digunakan masyarakat untuk kebutuhan lain seperti untuk memberikan sumbangan kepada saudara atau tetangga yang mempunyai hajat tertentu seperti nikahan, sunatan dan sebagainya. Tak heran jika hasil sumbangan orang hajatan itu sebagian besar merupakan beras raskin. ”Karena merupakan beras raskin, maka beras sumbangan juga harganya cukup rendah dibanding beras biasa.
Makanya kalau ada orang hajatan yang bertepatan dengan pembagian raskin, nahas sekali karena sebagian besar beras hasil sumbangan itu dipastiakn beras raskin. Selain untuk beras sumbang, raskin juga sering menjadi bahan pembuat tepung beras,” jelas Triyah, warga Pekuncen.
Meski dijual dengan harga subsidi Rp 1600 per kilogram, namun seringkali ada RTS yang tak sanggup menebus langsung jumlah 15 kilogram paket raskin tersebut. Akibatnya hal ini juga kerap membuat kesulitan penyaluran raskin secara tepat jumlah, sasaran, dan tepat waktu. (Susanto-17)
TUJUANprogram subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) sebagai pengurang beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan beras ternyata belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Di lapangan berbagai permasalahan terutama distribusi soal program raskin masih sering terjadi hingga sekarang, tak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Temuan anggota DPRD Banyumas beberapa waktu lalu yang melihat bahwa raskin telah terdistribusi menjadi ”rasta” atau beras yang dibagi rata kepada masyarakat tak sepenuhnya salah. Hal itu hanya salah satu permasalahan yang terlihat di lapangan.
Masalah-masalah lain membuktikan bahwa prinsip dan target penyaluran raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi belum sepenuhnya terimplementasi. Di Banyumas sendiri, pengawasan dan pemantauan penyaluran raskin oleh pemerintah desa dan satgas raskin desa tak dapat langsung terpantau sampai ke tingkat RT secara menyeluruh.
Kenyataan di lapangan khususnya di tingkat masyarakat, penyaluran raskin sebagai barang bersubsidi kerap menimbulkan pro-kontra. Tak jarang keberadaan program raskin juga berdampak pada ketidakharmonisan sosial masyarakat. Sosialisasi Maksimal ”Pemerintah desa sudah memberikan sosialisasi semaksimal mungkin terkait program raskin, tentang berapa jumlah, siapa sasaran, berapa harga dan sebagainya. Namun memang kenyataan di lapangan tak seideal sebagaimana yang dituliskan dalam prosedur yang ada,” kata Agus Srinarno, Pj Kepala Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen.
Dijelaskan Agus, tak semua masyarakat memiliki kesadaran dan pemahamanan yang sama dalam program raskin. Padahal sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait program bagi rakyat miskin terus dilakukan. Hal ini diyakininya dirasakan oleh pemerintah desa lainnya. ”Raskin sebagai program subsidi, memang seperti program BLT (bantuan langsung tunai). Meski sering dianggap miring, namun masyarakat tetap membutuhkan. Pemerintah desa di level paling bawh sering mengalami dilema, namun kami semaksimal mungkin menjalankan sesuai prosedur yang ada,” jelasnya.
Satgas Raskin Desa Cibangkong, Panut Ahmadi, men- gatakan pihaknya telah berupaya menyalurkan raskin sebagaimana prosedur yang diamanatkan. Dari mulai pengambilan raskin dari Bulog hingga tingkat desa, ia terus memantau dengan jelas. Ia pun telah memberikan keterangan tentang prosedur penyaluran dan administrasi kepada masyarakat. Pemahaman tentang pedoman umum raskin 2015 kepada satgas ataupun tokoh masyarakat, kata Panut, memang sangat penting untuk meminimalisasi kesalahpahaman atau keluhan terhadap program raskin di masyarakat. ”Contohnya saja, selama ini pemahaman kualitas raskin masih berbeda-beda. Tak bisa dipungkiri kalau masyarakat menginginkan kalau beras raskin dapat sepadan dengan beras kualitas premium,” jelasnya.
Berbedanya harga dan kualitas beras raskin juga menjadikan perbedaan perlakuan terhadap para penerimanya. Sebagian RTS penerima raskin memang benarbenar memanfaatkan raskin untuk konsumsi sehari-hari, namun ada pula yang memanfaatkannya untuk kebutuhan lain. Lebih Putih Warga penerima raskin asal Cibangkong, Pekuncen, Sutinah, mengaku harus menyosoh (menggiling kembali) raskin ke penggilingan padi sebelum dikonsumsi sebagai nasi. Maksud dari penyosohan adalah untuk membersihkan dan memutihkan kembali raskin, meski sebenarnya mengalami penyusutan. ”Kalau disosoh akan lebih putih dan bersih dan bisa langsung dimasak. Itupun terkadang harus dicampur dengan beras lain, sehingga dapat lebih enak dimakan,” katanya.
Selain dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari, beras raskin juga umumnya digunakan masyarakat untuk kebutuhan lain seperti untuk memberikan sumbangan kepada saudara atau tetangga yang mempunyai hajat tertentu seperti nikahan, sunatan dan sebagainya. Tak heran jika hasil sumbangan orang hajatan itu sebagian besar merupakan beras raskin. ”Karena merupakan beras raskin, maka beras sumbangan juga harganya cukup rendah dibanding beras biasa.
Makanya kalau ada orang hajatan yang bertepatan dengan pembagian raskin, nahas sekali karena sebagian besar beras hasil sumbangan itu dipastiakn beras raskin. Selain untuk beras sumbang, raskin juga sering menjadi bahan pembuat tepung beras,” jelas Triyah, warga Pekuncen.
Meski dijual dengan harga subsidi Rp 1600 per kilogram, namun seringkali ada RTS yang tak sanggup menebus langsung jumlah 15 kilogram paket raskin tersebut. Akibatnya hal ini juga kerap membuat kesulitan penyaluran raskin secara tepat jumlah, sasaran, dan tepat waktu. (Susanto-17)
Gudang di Bengkong Dalam Disinyalir Timbun Beras Ilegal
Minggu, 22 Maret 2015
Diduga Milik Oknum Anggota DPRD Batam
BATAMTODAY.COM, Batam - Beras impor tak berizin yang marak beredar di Batam disinyalir ditimbun terlebih dahulu di gudang-gudang khusus tempat penyimpanan yang tersebar di berbagai tempat sebelum dipasarkan. Salah satunya yang terpantau oleh pewarta berada di kawasan Bengkong Dalam.
Pantauan di lokasi, gudang tersebut berada di sebelah kiri saat memasuki gerbang Bengkong Kolam. Di depannya, merupakan sebuah bengkel, sehingga jika melewati lokasi mata akan lebih terfokus ke bengkel.
Gudang tersebut diduga menjadi tempat penimbunan beras yang diimpor dari Thailand sebelum dipasarkan. "Itu gudang beras. Di depannya memang bengkel mobil," kata salah satu warga sekitar saat ditanya pewarta, Jumat (20/3/2015).
Informasi yang didapat, gudang tersebut milik oknum anggota DPRD Kota Batam berinisial UT. Namun, soal kepelikan UT pewarta belum mendapatkan keterangan lebih lanjut.
Maraknya beras ilegal asal Thailand beredar di Batam, sebelumnya diakui pihak Bea dan Cukai Tipe B Batam menjadi hal yang dilematis. Meskipun ketentuan impor beras selama ini belum ada, namun beras tersebut marak beredar. (Baca juga: Bea Cukai Mesti Perketat Pegawasan Beras Impor ke Kawasan FTZ)
"Batam bukanlah daerah pertanian. Karena itu memang membutuhkan suplai beras, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun yang menjadi permasalahan, sampai sekarang ketentuan izin impor beras di daerah FTZ ini belum ada. Itu yang menjadi dilematis," kata Kabid Penindakan dan Penyelidikan (P2) Bea dan Cukai Batam, Kunto Prasti, Rabu (28/1/2015) lalu.
Dikatakan Kunto, ada atau tidaknya izin, membuat banyaknya pihak-pihak yang berusaha memasukkan beras dari pelabuhan-pelabuhan tikus, karena beras memang menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi. "Kalau peredaran beras Thailand memang ilegal," katanya.
Untuk upaya yang dilakukan, lanjutnya, Bea dan Cukai sudah beberapa kali melakukan tindakan dan menangkap kapal yang membawa sembako. Namun ia meyakini bahwa aktivitas ilegal masih banyak hingga kini. Terbukti masih banyak beras-beras ilegal yang beredar di masyarakat.
"Kalau untuk pengawasan barang ekspor atau impor pastinya akan terus ditingkatkan. Siapa yang bersalah pasti akan ditindak," tegasnya. (*)
http://batamtoday.com/berita55126-Gudang-di-Bengkong-Dalam-Disinyalir-Timbun-Beras-Ilegal.html
Diduga Milik Oknum Anggota DPRD Batam
BATAMTODAY.COM, Batam - Beras impor tak berizin yang marak beredar di Batam disinyalir ditimbun terlebih dahulu di gudang-gudang khusus tempat penyimpanan yang tersebar di berbagai tempat sebelum dipasarkan. Salah satunya yang terpantau oleh pewarta berada di kawasan Bengkong Dalam.
Pantauan di lokasi, gudang tersebut berada di sebelah kiri saat memasuki gerbang Bengkong Kolam. Di depannya, merupakan sebuah bengkel, sehingga jika melewati lokasi mata akan lebih terfokus ke bengkel.
Gudang tersebut diduga menjadi tempat penimbunan beras yang diimpor dari Thailand sebelum dipasarkan. "Itu gudang beras. Di depannya memang bengkel mobil," kata salah satu warga sekitar saat ditanya pewarta, Jumat (20/3/2015).
Informasi yang didapat, gudang tersebut milik oknum anggota DPRD Kota Batam berinisial UT. Namun, soal kepelikan UT pewarta belum mendapatkan keterangan lebih lanjut.
Maraknya beras ilegal asal Thailand beredar di Batam, sebelumnya diakui pihak Bea dan Cukai Tipe B Batam menjadi hal yang dilematis. Meskipun ketentuan impor beras selama ini belum ada, namun beras tersebut marak beredar. (Baca juga: Bea Cukai Mesti Perketat Pegawasan Beras Impor ke Kawasan FTZ)
"Batam bukanlah daerah pertanian. Karena itu memang membutuhkan suplai beras, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun yang menjadi permasalahan, sampai sekarang ketentuan izin impor beras di daerah FTZ ini belum ada. Itu yang menjadi dilematis," kata Kabid Penindakan dan Penyelidikan (P2) Bea dan Cukai Batam, Kunto Prasti, Rabu (28/1/2015) lalu.
Dikatakan Kunto, ada atau tidaknya izin, membuat banyaknya pihak-pihak yang berusaha memasukkan beras dari pelabuhan-pelabuhan tikus, karena beras memang menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi. "Kalau peredaran beras Thailand memang ilegal," katanya.
Untuk upaya yang dilakukan, lanjutnya, Bea dan Cukai sudah beberapa kali melakukan tindakan dan menangkap kapal yang membawa sembako. Namun ia meyakini bahwa aktivitas ilegal masih banyak hingga kini. Terbukti masih banyak beras-beras ilegal yang beredar di masyarakat.
"Kalau untuk pengawasan barang ekspor atau impor pastinya akan terus ditingkatkan. Siapa yang bersalah pasti akan ditindak," tegasnya. (*)
http://batamtoday.com/berita55126-Gudang-di-Bengkong-Dalam-Disinyalir-Timbun-Beras-Ilegal.html
Sabtu, 21 Maret 2015
Petani Keluhkan Kebijakan Bulog
Jumat, 20 Maret 2015
KBR, Jakarta – Petani beras Indonesia mengeluh karena Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya berencana menyerap sekitar 10% dari total hasil panen beras nasional.
Pendiri Asosiasi Petani Beras Indonesia Nuril Arifin mengatakan, dalam setahun petani bisa menghasilkan 25 juta ton beras. Jika Bulog hanya menyerap 2,5 juta ton saja, petani terpaksa menjual berasnya ke tengkulak. Padahal, kata Nuril, tengkulak pasti membeli gabah petani di bawah harga yang ditentukan pemerintah.
“Itu akan dimakan oleh para tengkulak. Kalau tengkulak belinya pasti tidak sesuai harga dasar gabah. Alasannya butir kuningnya begini, alasannya kadar airnya begini, alasannya bentuknya begini. Walah macam-macam,” kata Nuril kepada KBR, Jumat (20/3).
“Akhirnya petani jadi kalahan terus selamanya. Harusnya berapa pun jumlah petani yang panen, dibeli dulu oleh pemerintah. Itu namanya tanggung jawab. Karena ini kebutuhan hidup,” tambahnya.
Kata Nuril, seharusnya pemerintah bisa menyerap semua produksi beras petani Indonesia sehingga tak ada lagi alasan impor beras. Menurut Nuril, di negara lain seperti Thailand, Vietnam, India dan Pakistan beras yang diproduksi rakyat semuanya dibeli pemerintah.
“Karena kebutuhan untuk negara saja tidak cukup. Harusnya dibeli dulu kemudian dijual kepada rakyat dengan harga yang wajar. Kalau toh bisa mengambil keuntungan, keuntungannya wajar dan bisa dikembalikan ke rakyat.”
Sebelumnya Bulog menurunkan target penyerapan beras petani tahun ini dari 3,2 juta ton menjadi 2,5-2,7 juta ton. Alasannya, karena pemerintah sudah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah.
Asosiasi Petani Beras Indonesia pun tak menyambut keputusan Presiden Joko Widodo yang baru saja menaikkan HPP gabah dan beras. Kata Nuril, meski harga gabah bisa mencapai Rp 3.750 namun harga jual beras di pasaran bisa mencapai Rp 10 ribu.
“Yang untung siapa? Tengkulaknya,” tuding Nuril. Ia pun mensinyalir Bulog sebagai badan plat merah yang gencar mencari selisih keuntungan dari beras petani.
KBR, Jakarta – Petani beras Indonesia mengeluh karena Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya berencana menyerap sekitar 10% dari total hasil panen beras nasional.
Pendiri Asosiasi Petani Beras Indonesia Nuril Arifin mengatakan, dalam setahun petani bisa menghasilkan 25 juta ton beras. Jika Bulog hanya menyerap 2,5 juta ton saja, petani terpaksa menjual berasnya ke tengkulak. Padahal, kata Nuril, tengkulak pasti membeli gabah petani di bawah harga yang ditentukan pemerintah.
“Itu akan dimakan oleh para tengkulak. Kalau tengkulak belinya pasti tidak sesuai harga dasar gabah. Alasannya butir kuningnya begini, alasannya kadar airnya begini, alasannya bentuknya begini. Walah macam-macam,” kata Nuril kepada KBR, Jumat (20/3).
“Akhirnya petani jadi kalahan terus selamanya. Harusnya berapa pun jumlah petani yang panen, dibeli dulu oleh pemerintah. Itu namanya tanggung jawab. Karena ini kebutuhan hidup,” tambahnya.
Kata Nuril, seharusnya pemerintah bisa menyerap semua produksi beras petani Indonesia sehingga tak ada lagi alasan impor beras. Menurut Nuril, di negara lain seperti Thailand, Vietnam, India dan Pakistan beras yang diproduksi rakyat semuanya dibeli pemerintah.
“Karena kebutuhan untuk negara saja tidak cukup. Harusnya dibeli dulu kemudian dijual kepada rakyat dengan harga yang wajar. Kalau toh bisa mengambil keuntungan, keuntungannya wajar dan bisa dikembalikan ke rakyat.”
Sebelumnya Bulog menurunkan target penyerapan beras petani tahun ini dari 3,2 juta ton menjadi 2,5-2,7 juta ton. Alasannya, karena pemerintah sudah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah.
Asosiasi Petani Beras Indonesia pun tak menyambut keputusan Presiden Joko Widodo yang baru saja menaikkan HPP gabah dan beras. Kata Nuril, meski harga gabah bisa mencapai Rp 3.750 namun harga jual beras di pasaran bisa mencapai Rp 10 ribu.
“Yang untung siapa? Tengkulaknya,” tuding Nuril. Ia pun mensinyalir Bulog sebagai badan plat merah yang gencar mencari selisih keuntungan dari beras petani.
Jual Gabah ke Bulog Belum Untungkan Petani
Jumat, 20 Maret 2015
Harianjogja.com, SLEMAN—Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah 2015 dari Rp3.300 menjadi Rp3.700 diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
Hanya saja, prosedur penjualan gabah dari petani kepada Bulog, dinilai ribet dan masih merepotkan petani.
Terkait dengan besaran kenaikan yang hanya Rp400, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Azis Hidayat mengatakan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menentukan HPP gabah.
Aziz mengungkapkan, di samping swasembada pangan, sasaran pemerintah lainnya adalah menyejahterakan petani. Namun, HPP gabah tidak bisa dinaikkan begitu saja.
“Kalau terlalu tinggi, nanti petani sejahtera tapi konsumen keberatan karena harga beras naik. Jadi bagaimana caranya supaya petani sejahtera, tapi harga jual ke konsumen juga tidak terlalu tinggi,” ucap Aziz, seusai panen raya di Dusun Karongan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Kamis (19/3/2015).
Serapan gabah oleh Bulog juga diklaim terus meningkat. “Kami berharap tidak ada tengkulak atau perantara. Petani juga jangan mudah tergoda jika diminta segera menjual karena nanti harganya jatuh. Inilah perlunya pendampingan penyuluh lapangan,” papar Aziz.
Kendati demikian, menjual gabah ke Bulog ternyata dianggap ribet oleh sebagian petani. “Dulu Bulog pernah ke sini tapi banyak ketentuannya. Kami tentukan harga sekian tapi dia tidak mau. Padahal petani tahunya itu asal yang beli mau dan yang punya boleh, ya sudah,” ungkap Siswanto, Ketua Kelompok Tani Sedyo Maju di Dusun Karongan.
Siswanto mengaku kelompoknya belum tergabung dalam koperasi. Dia juga memilih menjual gabah langsung kepada tengkulak.
“Harga gabahnya tergantung yang beli. Biasanya disesuaikan harga beras. Kalau sekarang harga beras Rp8.000 sampai Rp10.000, harga gabahnya seharusnya setengah dari itu,” katanya.
Bupati Sleman Sri Purnomo juga berpendapat, menjual gabah langsung ke Bulog itu belum tentu menguntungkan petani. Sebab sering kali, harga yang dipatok lebih rendah dibanding harga di pasaran.
“Yang penting, masyarakat menjual lewat koperasi agar tidak dipermainkan. Kelompok tani juga berperan penting agar orang-orang tidak saling menjatuhkan harga,” ujar Sri Purnomo.
Sri Purnomo menambahkan, pada dasarnya petani diberi kebebasan untuk menjual hasil panennya secara umum. Namun, petani juga disarankan memaksimalkan keberdaan lumbung pangan. “Jangan langsung dijual semua saat panen raya. Disimpan dulu dan dikeluarkan saat tidak musim panen. Itu juga bagian dari langkah pengendalian secara mikro,” ucapnya.
Harianjogja.com, SLEMAN—Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah 2015 dari Rp3.300 menjadi Rp3.700 diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
Hanya saja, prosedur penjualan gabah dari petani kepada Bulog, dinilai ribet dan masih merepotkan petani.
Terkait dengan besaran kenaikan yang hanya Rp400, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Azis Hidayat mengatakan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menentukan HPP gabah.
Aziz mengungkapkan, di samping swasembada pangan, sasaran pemerintah lainnya adalah menyejahterakan petani. Namun, HPP gabah tidak bisa dinaikkan begitu saja.
“Kalau terlalu tinggi, nanti petani sejahtera tapi konsumen keberatan karena harga beras naik. Jadi bagaimana caranya supaya petani sejahtera, tapi harga jual ke konsumen juga tidak terlalu tinggi,” ucap Aziz, seusai panen raya di Dusun Karongan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Kamis (19/3/2015).
Serapan gabah oleh Bulog juga diklaim terus meningkat. “Kami berharap tidak ada tengkulak atau perantara. Petani juga jangan mudah tergoda jika diminta segera menjual karena nanti harganya jatuh. Inilah perlunya pendampingan penyuluh lapangan,” papar Aziz.
Kendati demikian, menjual gabah ke Bulog ternyata dianggap ribet oleh sebagian petani. “Dulu Bulog pernah ke sini tapi banyak ketentuannya. Kami tentukan harga sekian tapi dia tidak mau. Padahal petani tahunya itu asal yang beli mau dan yang punya boleh, ya sudah,” ungkap Siswanto, Ketua Kelompok Tani Sedyo Maju di Dusun Karongan.
Siswanto mengaku kelompoknya belum tergabung dalam koperasi. Dia juga memilih menjual gabah langsung kepada tengkulak.
“Harga gabahnya tergantung yang beli. Biasanya disesuaikan harga beras. Kalau sekarang harga beras Rp8.000 sampai Rp10.000, harga gabahnya seharusnya setengah dari itu,” katanya.
Bupati Sleman Sri Purnomo juga berpendapat, menjual gabah langsung ke Bulog itu belum tentu menguntungkan petani. Sebab sering kali, harga yang dipatok lebih rendah dibanding harga di pasaran.
“Yang penting, masyarakat menjual lewat koperasi agar tidak dipermainkan. Kelompok tani juga berperan penting agar orang-orang tidak saling menjatuhkan harga,” ujar Sri Purnomo.
Sri Purnomo menambahkan, pada dasarnya petani diberi kebebasan untuk menjual hasil panennya secara umum. Namun, petani juga disarankan memaksimalkan keberdaan lumbung pangan. “Jangan langsung dijual semua saat panen raya. Disimpan dulu dan dikeluarkan saat tidak musim panen. Itu juga bagian dari langkah pengendalian secara mikro,” ucapnya.
Jumat, 20 Maret 2015
Perum Bulog Siap Serap Beras 2,75 Juta Ton
Jumat, 20 Maret 2015
Harga di Tingkat Petani di Sejumlah Daerah Anjlok
JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog siap menyerap gabah atau beras dari petani 2,75 juta ton pada 2015. Penyerapan itu akan dilakukan secara bertahap. Harga gabah atau beras akan diserap Bulog sesuai dengan harga pembelian pemerintah yang baru ditetapkan.
"Dana untuk membeli beras berasal dari pinjaman bank. Kami belum bisa menggunakan dana penyertaan modal negara senilai Rp 3 triliun karena dana itu belum cair," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekti di Jakarta, Kamis (19/3).
Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada 17 Maret lalu. Inpres itu mengatur pula HPP beras.
Harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) ditentukan Rp 3.700 per kg di tingkat petani dan Rp 3.750 per kg di penggilingan. HPP gabah kering giling (GKG) Rp 4.600 per kg di penggilingan dan Rp 4.650 per kg di gudang Bulog. HPP beras Rp 7.300 per kg di gudang Bulog.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, dilaporkan, harga GKP anjlok menjadi Rp 3.500 pada puncak panen raya dari sebelumnya Rp 4.600 per kg GKP. Jatuhnya harga gabah itu membuat petani tak menikmati panen raya yang saat ini tengah berlangsung.
Harga GKP di Kecamatan Muara Telang anjlok menjadi Rp 3.400-Rp 3.500 per kg selama sebulan terakhir. Pada awal panen Februari lalu, harga gabah di kecamatan penghasil beras itu masih berkisar Rp 4.500-Rp 4.900 per kg.
Ketua Kelompok Tani Harapan Sejahtera Desa Telang Karya Tashadi mengatakan, para petani merasa dirugikan dengan rendahnya harga gabah. Harga itu dinilai tak setara dengan besarnya biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
"Harga selalu jatuh saat panen raya. Petani dituntut dengan produksi tinggi, tetapi tak ada jaminan harga dari pemerintah saat panen raya. Padahal, harga Rp 4.000 per kg saja kami sudah lega," kata Tashadi, Kamis.
Menurut Tashadi, mayoritas petani menjual hasil panen ke para pedagang perantara atau tengkulak meski di Desa Telang Karya ada gudang Bulog. Mereka enggan menjual hasil panen ke Bulog karena Bulog hanya menerima GKG. Di sisi lain, petani hanya mampu mengolah menjadi GKP.
Kemerosotan harga GKP juga terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain karena areal panen makin meluas, penurunan harga juga terjadi karena banyaknya pasokan gabah dan beras dari daerah lain. Ginwarno, salah seorang pengelola penggilingan padi di Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, mengatakan, gabah dan beras dari Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, banyak ditawarkan pedagang.
Waspadai inflasi
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, langkah yang harus segara dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi dampak kenaikan HPP terhadap inflasi. Inflasi naik akan membuat pekerja menuntut kenaikan upah minimum.
Mantan Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan, dengan HPP gabah atau beras seperti sekarang, belum tentu Bulog bisa membeli gabah atau beras. "Dalam lima tahun terakhir, harga transaksi gabah/beras yang terjadi selalu di atas HPP," katanya.
Sementara itu, Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan serapan gabah. "Kami berupaya menyerap gabah di tingkat petani. Target minimal serapan 27.000 ton," kata Kepala Bulog Divisi Regional Kalsel Insan Taufik di Banjarmasin,
(HEN/MAS/JUM/WIE/ACI/SIR/
WHO/IRE/WER/EGI)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150320kompas/#/22/
Harga di Tingkat Petani di Sejumlah Daerah Anjlok
JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog siap menyerap gabah atau beras dari petani 2,75 juta ton pada 2015. Penyerapan itu akan dilakukan secara bertahap. Harga gabah atau beras akan diserap Bulog sesuai dengan harga pembelian pemerintah yang baru ditetapkan.
"Dana untuk membeli beras berasal dari pinjaman bank. Kami belum bisa menggunakan dana penyertaan modal negara senilai Rp 3 triliun karena dana itu belum cair," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekti di Jakarta, Kamis (19/3).
Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada 17 Maret lalu. Inpres itu mengatur pula HPP beras.
Harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) ditentukan Rp 3.700 per kg di tingkat petani dan Rp 3.750 per kg di penggilingan. HPP gabah kering giling (GKG) Rp 4.600 per kg di penggilingan dan Rp 4.650 per kg di gudang Bulog. HPP beras Rp 7.300 per kg di gudang Bulog.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, dilaporkan, harga GKP anjlok menjadi Rp 3.500 pada puncak panen raya dari sebelumnya Rp 4.600 per kg GKP. Jatuhnya harga gabah itu membuat petani tak menikmati panen raya yang saat ini tengah berlangsung.
Harga GKP di Kecamatan Muara Telang anjlok menjadi Rp 3.400-Rp 3.500 per kg selama sebulan terakhir. Pada awal panen Februari lalu, harga gabah di kecamatan penghasil beras itu masih berkisar Rp 4.500-Rp 4.900 per kg.
Ketua Kelompok Tani Harapan Sejahtera Desa Telang Karya Tashadi mengatakan, para petani merasa dirugikan dengan rendahnya harga gabah. Harga itu dinilai tak setara dengan besarnya biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
"Harga selalu jatuh saat panen raya. Petani dituntut dengan produksi tinggi, tetapi tak ada jaminan harga dari pemerintah saat panen raya. Padahal, harga Rp 4.000 per kg saja kami sudah lega," kata Tashadi, Kamis.
Menurut Tashadi, mayoritas petani menjual hasil panen ke para pedagang perantara atau tengkulak meski di Desa Telang Karya ada gudang Bulog. Mereka enggan menjual hasil panen ke Bulog karena Bulog hanya menerima GKG. Di sisi lain, petani hanya mampu mengolah menjadi GKP.
Kemerosotan harga GKP juga terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain karena areal panen makin meluas, penurunan harga juga terjadi karena banyaknya pasokan gabah dan beras dari daerah lain. Ginwarno, salah seorang pengelola penggilingan padi di Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, mengatakan, gabah dan beras dari Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, banyak ditawarkan pedagang.
Waspadai inflasi
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, langkah yang harus segara dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi dampak kenaikan HPP terhadap inflasi. Inflasi naik akan membuat pekerja menuntut kenaikan upah minimum.
Mantan Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan, dengan HPP gabah atau beras seperti sekarang, belum tentu Bulog bisa membeli gabah atau beras. "Dalam lima tahun terakhir, harga transaksi gabah/beras yang terjadi selalu di atas HPP," katanya.
Sementara itu, Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan serapan gabah. "Kami berupaya menyerap gabah di tingkat petani. Target minimal serapan 27.000 ton," kata Kepala Bulog Divisi Regional Kalsel Insan Taufik di Banjarmasin,
(HEN/MAS/JUM/WIE/ACI/SIR/
WHO/IRE/WER/EGI)
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150320kompas/#/22/
Langganan:
Postingan (Atom)