Kamis, 22 Januari 2015
MASYARAKAT sekarang sedang menunggu keluarnya Instruksi Presiden tentang Perberasan. Inpres terakhir, Inpres No 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dikeluarkan 27 Februari 2012 dengan keterangan sebagai kelanjutan kebijakan perberasan sebelumnya.
Inpres Perberasan merupakan kebijakan Presiden yang ditujukan kepada menteri terkait dan para gubernur/wali kota untuk mengatur koordinasi dan pelaksanaan di setiap kementerian dalam rangka kebijakan perberasan nasional. Inpres No 3/2012 mengatur harga pembelian, menunjuk pelaksananya, mengatur hasil pembelian untuk keperluan apa, serta menunjuk siapa yang melakukan koordinasi dan evaluasi. Yang tak diatur dalam Inpres tersebut pola pembiayaan dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian.
Saling menunggu
Siapa masyarakat yang menunggu keluarnya Inpres tersebut? Pertama, yang jelas petani. Sebenarnya Inpres tersebut apabila dikeluarkan pada Januari-Februari manfaatnya bagi petani terasa kurang. Inpres tersebut hanya berfungsi sebagai patokan harga yang akan terjadi di pasar saja sehingga petani dapat memperkirakan untung-ruginya. Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres umumnya sekitar Oktober untuk mendorong petani meningkatkan produksi padi. Setelah reformasi tidak ada pola yang tetap, tetapi umumnya keluar pada akhir Desember, bahkan kadang-kadang dikeluarkan pada April.
Kedua, pihak pedagang pengumpul dan penggilingan yang berkepentingan. Mereka akan bergairah kalau dalam Inpres tersebut dicantumkan beras untuk keluarga miskin (raskin). Para pedagang dan penggilingan akan berlomba memburu gabah sehingga akan mengangkat harga secara signifikan. Kalau hanya untuk cadangan beras pemerintah (CBP), mereka akan bertanya: berapa jumlah yang akan dibeli dan bagaimana kualitasnya. Mereka akan berhitung kalau CBP sebesar 1 juta ton dan mengetahui posisi stok beras Bulog saat ini 1,6 juta ton, para pedagang dan penggilingan akan mengurangi pembelian dan diperkirakan harga akan jatuh.
Ketiga, pihak Perum Bulog. Dengan adanya rencana pemerintah yang mengganti raskin dengan e-money, diperkirakan Bulog akan mengubah strategi pembeliannya. Bulog akan selektif dalam pembelian gabah/beras disesuaikan dengan kemampuan penjualan. Dengan demikian, pencabutan raskin akan kontraproduktif dengan rencana pemerintah yang akan mencapai target swasembada dalam tiga tahun. Bulog juga tidak dapat mengandalkan penjualan melalui operasi pasar karena dari pengalaman yang lalu, apabila keadaan produksi bagus atau dalam keadaan swasembada, ternyata tidak ada operasi pasar.
Keempat, pihak perbankan yang membiayai Bulog. Sejak kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dicabut tahun 1999, mulai tahun 2000 Bulog menggunakan kredit komersial perbankan yang dijamin oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan bersedia menjamin kredit Bulog karena adanya jaminan penyaluran beras raskin. Apabila raskin dicabut, masih bersediakah Menteri Keuangan menjamin kredit Bulog? Akhirnya, mungkin Bulog diminta menggunakan APBN untuk pembiyaannya, tetapi yang menjadi pertanyaan, anggaran tersebut untuk program apa? Yang jelas, untuk menyantuni keluarga miskin sudah dicabut dan untuk CBP diperkirakan stoknya masih cukup besar. Akhirnya, akan terjadi kemelut yang tidak berujung karena setiap pihak berpikir secara sektoral, bukan secara komprehensif.
Sekarang ini informasi dari lapangan situasinya memberikan sinyal saling menunggu. Pihak perbankan menunggu kejelasan dari Bulog apakah kreditnya tidak macet. Pihak pedagang dan penggilingan juga menunggu kejelasan tugas yang diberikan kepada Bulog seperti apa. Pihak Bulog pun diperkirakan mengalami kebingungan. Pihak pemerintah juga harus berpikir setelah gabah/beras dibeli oleh Bulog, barangnya untuk apa?
Pengelola CBP harus berpikir ulang cara perputaran stoknya karena beras kalau disimpan selama tiga bulan sudah berubah kualitasnya. Pengalaman tahun 1984-1993, ketika dalam posisi swasembada beras, apabila Bulog melepas berasnya di dalam negeri, akan membuat harga turun. Apabila beras diekspor, harga beras dunia juga akan turun, kerugian bertambah.
Untuk apa?
Memang banyak yang skeptis atas pengaruh kebijakan harga beras terhadap kenaikan produksi padi. Namun, ilustrasi pentingnya, tingkat harga untuk mendorong kenaikan produksi dapat diikuti seperti uraian berikut ini.
Pada saat kebijakan impor beras dapat dilakukan secara bebas, harga beras di Pasar Induk Cipinang berkisar Rp 2.300-Rp 2.500 per kilogram untuk beras jenis IR III, stabil sepanjang tahun selama kurun waktu 2000-2004. Sejak impor beras dibatasi tahun 2004, baru tahun 2005 harga bergerak naik pada masa panen, sekitar Rp 2.400 per kg menjadi sekitar Rp 3.500 per kg pada Desember 2005 kemudian naik lagi menjadi sekitar Rp 4.000 per kg pada Februari 2006. Ternyata harga masih bergerak naik pada bulan paceklik, Desember 2006, menjadi sekitar Rp 4.500 per kg dan naik lagi menjadi sekitar Rp 5.000 per kg pada Februari 2007.
Pemerintah tampaknya terkaget-kaget akan adanya kenaikan harga yang demikian tinggi (naik dua kali lipat dalam tiga tahun). Oleh karena itu, pemerintah merespons dengan mengeluarkan Inpres No 2/2005 dengan menaikkan harga pembelian beras pemerintah sebesar 27 persen (dari Rp 2.790 menjadi Rp 3.550 per kg). Tahun berikutnya melalui Inpres No 3/2005 menaikkan harga pembelian gabah kering giling sebesar 27 persen (dari Rp 1.765 menjadi Rp 2.250 per kg) yang berlaku untuk tahun 2006. Tahun 2007 pemerintah masih menaikkan lagi harga beras sebesar 13 persen.
Apa dampak pembatasan impor beras dan kenaikan harga pembelian pemerintah tersebut? Diduga kenaikan produksi beras selama tiga tahun berturut-turut (2007, 2008, dan 2009) antara lain karena pembatasan impor beras dan kenaikan harga pembelian pemerintah. Faktor lain iklim yang mendukung (kemarau basah) dan tentunya kerja keras Kementerian Pertanian. Sayang belum ada yang tertarik meneliti penyebab kenaikan produksi yang spektakuler tahun 2007 sebesar 4,9 persen, tahun 2008 sekitar 5,5 persen, dan 2009 sebesar 5,8 persen. Akibat kenaikan produksi beras tersebut, Indonesia selamat menghadapi krisis pangan dunia tahun 2008. Indonesia tidak perlu berebut terjun ke pasar beras dunia.
Akhirnya, dari analisis situasi perberasan dan dalam rangka mengurai keadaan pasar yang tidak menentu saat ini, sebaiknya Inpres Perberasan segera dikeluarkan. Pengalaman menunjukkan, apabila harga turun akan lebih sulit mengangkatnya dan akan berdampak pada kepercayaan petani.
Selanjutnya, disarankan pencabutan raskin diundur menunggu 1-2 tahun lagi atau keluarga miskin yang di perkotaan saja yang dilepas terlebih dahulu seperti usulan Bank Dunia pada 2012. Tingkat harga pembelian pemerintah perlu dipertimbangkan karena sudah tiga tahun tidak mengalami perubahan. Namun, yang mengganjal dari masalah tersebut, harga beras dalam negeri sekarang sudah dua kali lipat dari harga beras dunia.
Sapuan Gafar
Mantan Sekretaris Menteri Negara Urusan Pangan dan Wakil Kepala Bulog
http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150122kompas/#/7/
Kamis, 22 Januari 2015
Bulog Didesak Beli Beras Petani
Kamis, 22 Januari 2015
TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Petani mendesak pada Perum Bulog Sub Divre Wilayah V Kedu melakukan pengadaan beras di wilayah Kabupaten Temanggung untuk menyerap beras di tingkat petani yang telah memasuki awal masa panen raya dan meningkatnya kualitas gabah dan beras.
Petani di Desa Tembarak Kecamatan Tembarak, Marsiah (39) Rabu (21/01/2015) mengemukakan gabah kualitas panen di tingkat petani telah mulai bagus meski ada yang belum memenuhi persyaratan bulog, sebab kadar air masih terlalu tinggi sebagai dampak besarnya curah hujan. "Padi kualitas panen mulai baik, tetapi adapula yang kadar airnya tinggi sehingga dibutuhkan penjemuran yang lebih lama untuk mengurangi kadar air," katanya.
Secara terpisah, Kepala Bulog Sub Divre Wilayah V Kedu Fansuri Perbatasari mengatakan penghentian pembelian beras sudah dihentikan sejak dua bulan terakhir. Penghentian itu terpaksa ditempuh sebab harga beras yang masih tinggi, dan persediaan juga masih minim. "Kami terpaksa hentikan pengadaan gabah dan beras, karena persediaan ditingkat petani minim. Ini membuat harga masih tinggi," katanya.
Tingginya harga di petani ini, terangnya, diatas pagu harga pembelian dari yang ditetapkan pemerintah, sehingga pihaknya tidak berani membeli daripada menyalahi aturan. Harga beras petani terendah Rp 7.400 perkilogram sedangkan harga pembelian yang ditetapkan Rp 6.600 perkilogram. Harga gabah kering mencapai Rp 4.500 perkilogram sedangkan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah Rp 4.200 perkilogram. (Osy)
http://krjogja.com/read/245400/bulog-didesak-beli-beras-petani.kr
TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Petani mendesak pada Perum Bulog Sub Divre Wilayah V Kedu melakukan pengadaan beras di wilayah Kabupaten Temanggung untuk menyerap beras di tingkat petani yang telah memasuki awal masa panen raya dan meningkatnya kualitas gabah dan beras.
Petani di Desa Tembarak Kecamatan Tembarak, Marsiah (39) Rabu (21/01/2015) mengemukakan gabah kualitas panen di tingkat petani telah mulai bagus meski ada yang belum memenuhi persyaratan bulog, sebab kadar air masih terlalu tinggi sebagai dampak besarnya curah hujan. "Padi kualitas panen mulai baik, tetapi adapula yang kadar airnya tinggi sehingga dibutuhkan penjemuran yang lebih lama untuk mengurangi kadar air," katanya.
Secara terpisah, Kepala Bulog Sub Divre Wilayah V Kedu Fansuri Perbatasari mengatakan penghentian pembelian beras sudah dihentikan sejak dua bulan terakhir. Penghentian itu terpaksa ditempuh sebab harga beras yang masih tinggi, dan persediaan juga masih minim. "Kami terpaksa hentikan pengadaan gabah dan beras, karena persediaan ditingkat petani minim. Ini membuat harga masih tinggi," katanya.
Tingginya harga di petani ini, terangnya, diatas pagu harga pembelian dari yang ditetapkan pemerintah, sehingga pihaknya tidak berani membeli daripada menyalahi aturan. Harga beras petani terendah Rp 7.400 perkilogram sedangkan harga pembelian yang ditetapkan Rp 6.600 perkilogram. Harga gabah kering mencapai Rp 4.500 perkilogram sedangkan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah Rp 4.200 perkilogram. (Osy)
http://krjogja.com/read/245400/bulog-didesak-beli-beras-petani.kr
Bulog Jawa Timur Kirim Beras untuk 6 Provinsi
Kamis, 22 Januari 2015
TEMPO.CO , Jakarta:Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Jawa Timur mengirimkan beras sebanyak 447 ribu ton ke enam provinsi untuk tahun 2015. Sebagai daerah lumbung padi, Jawa Timur menjadi penghasil beras nomor satu di Tanah Air.
Menurut Wakil Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Timur Dindin S, pengiriman beras ke sejumlah provinsi ini sebagai agenda tahunan. Terutama, daerah-daerah yang masuk kategori daerah minus areal pertanian. "Permintaan beras dari luar provinsi, tetap kita layani," ujarnya pada Tempo saat acara Panen Raya di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Rabu 21 Januari 2015.
Enam provinsi yang meminta pengiriman beras, yaitu Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Jumlah yang dikirim untuk tahun 2015 ini sebanyak 447 ribu ton. Jumlah ini hampir sama dengan pengiriman tahun 2014 dan 2013. Sedangkan untuk pengiriman tahun 2012, cenderung turun akibat kegagalan panen di pelbagai tempat.
Menurut Dindin, pengiriman beras sebesar 447 ribu ton, tidak mengurangi stok beras di Jawa Timur. Sebab, untuk stok beras tahun 2015 di Jawa Timur masih aman hingga sembilan bulan mendatang. Apalagi, ada beberapa daerah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan tren positif untuk produksi beras. Contohnya, seperti di Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. "Enggak perlu khawatir dengan stok beras," tandasnya.
Dindin mengatakan target pembelian beras Bulog Divisi Regional Jawa Timur untuk tahun 2015 sebesar 1,1 juta ton atau naik 30 persen dari target sebelumnya 700 ribu ton. Beras tersebut berasal dari 13 Divisi Regional Sub-Bulog yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Sedangkan kemampuan menyimpan gudangnya, mencapai 1,2 juta ton.
Dia mencontohkan misalnya di Sub-Bulog Divisi Regional Bojonegoro menjadi salah satu andalan produksi beras di Jawa Timur. Bahkan untuk tahun 2013 hingga 2015 ini, termasuk daerah penyuplai beras tertinggi di Indonesia. Bahkan, sekarang ini, target untuk pengadaan beras di Bulog Bojonegoro mencapai 200 ribu ton pertahun. "Itu angka yang cukup tinggi," imbuh Dindin.
Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Ahmad Djupari mengatakan Bojonegoro masuk kategori daerah lumbung padi di Jawa Timur. Target produksi beras tahun 2015 ini sebesar 1 juta ton dan realisasi tahun 2014 sebanyak 800 ton. Bojonegoro yang mencanangkan Kabupaten Lumbung Pangan dan Energi akan mampu menjadi andalan beras regional bahkan Nasional. "Ya, target ini realistis," ujarnya pada Tempo di acara Panen Raya di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Rabu 21 Januari 2015.
Untuk mendukung program Swasembada Pangan, Pemerintah Bojonegoro juga telah mengeluarkan pelbagai kebijakan. Di antaranya membangun 1.000 embung (bendungan kecil) dan sudah terealisasi sekitar 200 embung. Kemudian, membangun tiga bendungan besar. Yang sudah terealisasi, yaitu Bendungan Gerak di aliran Bengawan Solo, dan yang sedang dibangun yaitu Bendungan Gongseng di Kecamatan Temayang. Terakhir tengah dirancang membangun Bendungan Karang Nongko di aliran Bengawan Solo.
Dia menyebut luas lahan pertanian sebanyak 87 ribu hektare yang 40 persen masuk daerah tanah produktif dan bisa panen dua kali. Kemudian 45 persen tanah satu kali panen dan sisanya 15 persen sawah tadah hujan. Tetapi, jika bendungan itu terealisasi, Bojonegoro akan mampu berproduksi sebanyak 1,5 juta ton pertahunnya.
SUJATMIKO
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/22/058636648/Bulog-Jawa-Timur-Kirim-Beras-untuk-6-Provinsi
TEMPO.CO , Jakarta:Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Jawa Timur mengirimkan beras sebanyak 447 ribu ton ke enam provinsi untuk tahun 2015. Sebagai daerah lumbung padi, Jawa Timur menjadi penghasil beras nomor satu di Tanah Air.
Menurut Wakil Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Timur Dindin S, pengiriman beras ke sejumlah provinsi ini sebagai agenda tahunan. Terutama, daerah-daerah yang masuk kategori daerah minus areal pertanian. "Permintaan beras dari luar provinsi, tetap kita layani," ujarnya pada Tempo saat acara Panen Raya di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Rabu 21 Januari 2015.
Enam provinsi yang meminta pengiriman beras, yaitu Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Jumlah yang dikirim untuk tahun 2015 ini sebanyak 447 ribu ton. Jumlah ini hampir sama dengan pengiriman tahun 2014 dan 2013. Sedangkan untuk pengiriman tahun 2012, cenderung turun akibat kegagalan panen di pelbagai tempat.
Menurut Dindin, pengiriman beras sebesar 447 ribu ton, tidak mengurangi stok beras di Jawa Timur. Sebab, untuk stok beras tahun 2015 di Jawa Timur masih aman hingga sembilan bulan mendatang. Apalagi, ada beberapa daerah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan tren positif untuk produksi beras. Contohnya, seperti di Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. "Enggak perlu khawatir dengan stok beras," tandasnya.
Dindin mengatakan target pembelian beras Bulog Divisi Regional Jawa Timur untuk tahun 2015 sebesar 1,1 juta ton atau naik 30 persen dari target sebelumnya 700 ribu ton. Beras tersebut berasal dari 13 Divisi Regional Sub-Bulog yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Sedangkan kemampuan menyimpan gudangnya, mencapai 1,2 juta ton.
Dia mencontohkan misalnya di Sub-Bulog Divisi Regional Bojonegoro menjadi salah satu andalan produksi beras di Jawa Timur. Bahkan untuk tahun 2013 hingga 2015 ini, termasuk daerah penyuplai beras tertinggi di Indonesia. Bahkan, sekarang ini, target untuk pengadaan beras di Bulog Bojonegoro mencapai 200 ribu ton pertahun. "Itu angka yang cukup tinggi," imbuh Dindin.
Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Ahmad Djupari mengatakan Bojonegoro masuk kategori daerah lumbung padi di Jawa Timur. Target produksi beras tahun 2015 ini sebesar 1 juta ton dan realisasi tahun 2014 sebanyak 800 ton. Bojonegoro yang mencanangkan Kabupaten Lumbung Pangan dan Energi akan mampu menjadi andalan beras regional bahkan Nasional. "Ya, target ini realistis," ujarnya pada Tempo di acara Panen Raya di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Rabu 21 Januari 2015.
Untuk mendukung program Swasembada Pangan, Pemerintah Bojonegoro juga telah mengeluarkan pelbagai kebijakan. Di antaranya membangun 1.000 embung (bendungan kecil) dan sudah terealisasi sekitar 200 embung. Kemudian, membangun tiga bendungan besar. Yang sudah terealisasi, yaitu Bendungan Gerak di aliran Bengawan Solo, dan yang sedang dibangun yaitu Bendungan Gongseng di Kecamatan Temayang. Terakhir tengah dirancang membangun Bendungan Karang Nongko di aliran Bengawan Solo.
Dia menyebut luas lahan pertanian sebanyak 87 ribu hektare yang 40 persen masuk daerah tanah produktif dan bisa panen dua kali. Kemudian 45 persen tanah satu kali panen dan sisanya 15 persen sawah tadah hujan. Tetapi, jika bendungan itu terealisasi, Bojonegoro akan mampu berproduksi sebanyak 1,5 juta ton pertahunnya.
SUJATMIKO
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/22/058636648/Bulog-Jawa-Timur-Kirim-Beras-untuk-6-Provinsi
Rabu, 21 Januari 2015
Bulog Bakal Ekspansi Bulog Mart Hingga Kabupaten
Selasa, 20 Januari 2015
Metrotvnews.com, Manado: Perum Bulog Divre Sulawesi Utara berencana melakukan ekspansi Bulog Mart hingga tingkat kabupaten di daerah tersebut. "Pada 2015 ini, Bulog mart akan dibuka lagi di Kabupaten Bolaang Mongondouw, Kepulauan Sangihe, Kota Manado dan Provinsi Gorontalo yang menjadi wilayah kerja Bulog Sulut," kata Kepala Perum Bulog Sulut, Yayan Suparyan, di Manado, Selasa (20/1/2015).
Yayan mengatakan, ekspansi Bulog Mart ini dilakukan, agar kebutuhan pokok yang dijual Bulog seperti beras, gula pasir yang jauh lebih murah dapat dijangkau masyarakat luas. "Selain itu, dengan hadirnya Bulog Mart di setiap kabupaten dan Kota mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok terutama beras dan gula pasir," ujarnya.
Bulog Mart, katanya, selain menjual beras dan gula pasir juga kebutuhan pokok lainnya hingga gas elpiji. "Ekspansi akan terus dilakukan, namun tetap memperbaiki pelayanan yang sudah ada selama ini, agar lebih bermutu," ucapnya.
Konsep stabilisasi harga pangan diusung Bulog dalam mengembankan ritel tersebut, beras premium dan beras medium serta gula dan minyak goreng disediakan dalam porsi lebih banyak. "Dalam operasi pasar, tak hanya beras medium saja karena beras premium juga sering menggerek harga beras. Harga beras premium naik, medium juga naik, begitu sebaliknya, dengan ada OP beras premium dan medium di Bulog Mart diharapkan akan tercipta keseimbangan harga," tutur dia.
Program yang merupakan pengembangan dari Perusahaan Gabah dan Beras (PGB) Bulog itu, ke depan akan maksimalkan peran jaringan gudang di daerah untuk lebih berdaya dan memberikan nilai lebih dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menyediakan kebutuhan pangan.
WID
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/20/347309/bulog-bakal-ekspansi-bulog-mart-hingga-kabupaten
Metrotvnews.com, Manado: Perum Bulog Divre Sulawesi Utara berencana melakukan ekspansi Bulog Mart hingga tingkat kabupaten di daerah tersebut. "Pada 2015 ini, Bulog mart akan dibuka lagi di Kabupaten Bolaang Mongondouw, Kepulauan Sangihe, Kota Manado dan Provinsi Gorontalo yang menjadi wilayah kerja Bulog Sulut," kata Kepala Perum Bulog Sulut, Yayan Suparyan, di Manado, Selasa (20/1/2015).
Yayan mengatakan, ekspansi Bulog Mart ini dilakukan, agar kebutuhan pokok yang dijual Bulog seperti beras, gula pasir yang jauh lebih murah dapat dijangkau masyarakat luas. "Selain itu, dengan hadirnya Bulog Mart di setiap kabupaten dan Kota mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok terutama beras dan gula pasir," ujarnya.
Bulog Mart, katanya, selain menjual beras dan gula pasir juga kebutuhan pokok lainnya hingga gas elpiji. "Ekspansi akan terus dilakukan, namun tetap memperbaiki pelayanan yang sudah ada selama ini, agar lebih bermutu," ucapnya.
Konsep stabilisasi harga pangan diusung Bulog dalam mengembankan ritel tersebut, beras premium dan beras medium serta gula dan minyak goreng disediakan dalam porsi lebih banyak. "Dalam operasi pasar, tak hanya beras medium saja karena beras premium juga sering menggerek harga beras. Harga beras premium naik, medium juga naik, begitu sebaliknya, dengan ada OP beras premium dan medium di Bulog Mart diharapkan akan tercipta keseimbangan harga," tutur dia.
Program yang merupakan pengembangan dari Perusahaan Gabah dan Beras (PGB) Bulog itu, ke depan akan maksimalkan peran jaringan gudang di daerah untuk lebih berdaya dan memberikan nilai lebih dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menyediakan kebutuhan pangan.
WID
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/20/347309/bulog-bakal-ekspansi-bulog-mart-hingga-kabupaten
Selasa, 20 Januari 2015
Puan Maharani: Program Raskin Batal Dihapus
Selasa, 20 Januari 2015
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan menjaga stabilitas harga terutama harga beras dengan menggelar bazar dengan harga yang bisa dijangkau oleh rakyat miskin (Raskin).
Demikian disampaikan Puan saat memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kantornya, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
"Rakor kali ini membahas terkait pelaksanaan raskin. Pemerintah tetap melanjutkan raskin hingga akhir tahun ini. Tadinya, pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan," ujar Puan.
Selain pelaksanaan raskin, kata Puan, rapat koordinasi juga membahas penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rapat, lanjut Puan, dibahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi memotong 20 persen kuota haji nasional kepada setiap negara.
"Dibahas pula tentang pemondokan calon haji dan kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua," kata Puan.
Puan menegaskan, pemerintah akan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan haji. Dengan demikian, lanjut Puan, setiap warga negara Indonesia yang hendak menjalankan ibadah mendapatkan pelayanan maksimal.
Rapat koordinasi kali ini, kata Puan, membahas juga penyelenggaraan Asian Games 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games,” ujar Puan.
Terkait hal itu, kata Puan, pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Selain itu, lanjut Puan, pemerintah pusat juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat.
"Saya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/Lembaga di bawah kementerian PMK agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018," tandas Puan Maharani. (Taufiqurrohman/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2163664/puan-maharani-program-raskin-batal-dihapus
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan menjaga stabilitas harga terutama harga beras dengan menggelar bazar dengan harga yang bisa dijangkau oleh rakyat miskin (Raskin).
Demikian disampaikan Puan saat memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kantornya, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
"Rakor kali ini membahas terkait pelaksanaan raskin. Pemerintah tetap melanjutkan raskin hingga akhir tahun ini. Tadinya, pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan," ujar Puan.
Selain pelaksanaan raskin, kata Puan, rapat koordinasi juga membahas penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rapat, lanjut Puan, dibahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi memotong 20 persen kuota haji nasional kepada setiap negara.
"Dibahas pula tentang pemondokan calon haji dan kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua," kata Puan.
Puan menegaskan, pemerintah akan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan haji. Dengan demikian, lanjut Puan, setiap warga negara Indonesia yang hendak menjalankan ibadah mendapatkan pelayanan maksimal.
Rapat koordinasi kali ini, kata Puan, membahas juga penyelenggaraan Asian Games 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games,” ujar Puan.
Terkait hal itu, kata Puan, pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Selain itu, lanjut Puan, pemerintah pusat juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat.
"Saya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/Lembaga di bawah kementerian PMK agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018," tandas Puan Maharani. (Taufiqurrohman/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2163664/puan-maharani-program-raskin-batal-dihapus
Bulog Tak Lagi Hanya Tangani Beras
Selasa, 20 Januari 2014
Juga Akan Tangani 7 Komoditi.
SEMARANG – Perum Bulog tahun ini akan menangani komoditas bahan pokok selain beras. Hal ini guna menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan-bahan pokok di pasaran.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng, Damin Hartono mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pihak Kementerian BUMN meminta Bulog untuk menangani bahan pokok lainnya. Tercatat ada tujuh komoditas yang akan ditangani oleh lembaga tersebut. Yaitu beras, gula, jagung, kedelai, daging, bawang dan cabai. “Sebelumnya, kita hanya melayani beras, gula, jagung, kedelai dan daging. Sekarang ditambah dua lagi, cabai dan bawang,”ujarnya, kemarin.
Bahan-bahan pokok ini ditangani lembaga tersebut, dengan tujuan menjaga kestabilan harga dan ketersediaannya di pasaran dalam kondisi apapun. Cabai dan bawang diikutkan, mengingat belakangan harga keduanya fluktuatif. Padahal, komoditi ini banyak dibutuhkan masyarakat. “Beberapa waktu terakhir ini cabai harganya tidak terkendali dan mendorong inflasi, maka itu kebijakan ini diambil. Dengan adanya tambahan komoditas yang akan ditangani itu, mulai sekarang kami akan melakukan survei ke daerah-daerah penghasil bawang-bawangan dan cabai,” jelasnya
Untuk bawang, Bulog akan melakukan survei ke Kabupaten Brebes. Lalu untuk melihat potensi cabai, Bulog akan survei di wilayah Kedu. “Kami akan survei bagaimana stok dan potensi komoditas tersebut di daerah-daerah tersebut,” tambah Damin.
Selain itu juga memantau perdagangan antar daerah dan distribusinya. Termasuk juga menyiapkan tempat penyimpanan yang menjamin stok komoditas tersebut selalu ada. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan inflasi dapat lebih terkendali, harga stabil, sekaligus mengantisipasi impor. (dna/smu)
http://radarsemarang.com/ekonomi-bisnis/bulog-tak-lagi-hanya-tangani-beras/
Juga Akan Tangani 7 Komoditi.
SEMARANG – Perum Bulog tahun ini akan menangani komoditas bahan pokok selain beras. Hal ini guna menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan-bahan pokok di pasaran.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng, Damin Hartono mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pihak Kementerian BUMN meminta Bulog untuk menangani bahan pokok lainnya. Tercatat ada tujuh komoditas yang akan ditangani oleh lembaga tersebut. Yaitu beras, gula, jagung, kedelai, daging, bawang dan cabai. “Sebelumnya, kita hanya melayani beras, gula, jagung, kedelai dan daging. Sekarang ditambah dua lagi, cabai dan bawang,”ujarnya, kemarin.
Bahan-bahan pokok ini ditangani lembaga tersebut, dengan tujuan menjaga kestabilan harga dan ketersediaannya di pasaran dalam kondisi apapun. Cabai dan bawang diikutkan, mengingat belakangan harga keduanya fluktuatif. Padahal, komoditi ini banyak dibutuhkan masyarakat. “Beberapa waktu terakhir ini cabai harganya tidak terkendali dan mendorong inflasi, maka itu kebijakan ini diambil. Dengan adanya tambahan komoditas yang akan ditangani itu, mulai sekarang kami akan melakukan survei ke daerah-daerah penghasil bawang-bawangan dan cabai,” jelasnya
Untuk bawang, Bulog akan melakukan survei ke Kabupaten Brebes. Lalu untuk melihat potensi cabai, Bulog akan survei di wilayah Kedu. “Kami akan survei bagaimana stok dan potensi komoditas tersebut di daerah-daerah tersebut,” tambah Damin.
Selain itu juga memantau perdagangan antar daerah dan distribusinya. Termasuk juga menyiapkan tempat penyimpanan yang menjamin stok komoditas tersebut selalu ada. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan inflasi dapat lebih terkendali, harga stabil, sekaligus mengantisipasi impor. (dna/smu)
http://radarsemarang.com/ekonomi-bisnis/bulog-tak-lagi-hanya-tangani-beras/
Mayoritas RTS Di Jatim Tolak Raskin Diganti KKS
Senin, 19 Januari 2015
Bisnis.com, SURABAYA — Rencana pemerintah mengonversi program raskin menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 2016 ditanggapi dingin oleh sebagian RTS-PM di Jawa Timur. Mereka berpendapat bantuan pangan secara fisik masih lebih dibutuhkan untuk proteksi sosial.
Pakar pangan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Suyanto melaporkan kebanyakan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) beras untuk warga miskin (raskin) di Jatim berpandangan negatif terhadap wacana penggantian raskin mennjadi e-money.
“Raskin harus tetap ada karena bukan hanya meningkatkan ketahanan pangan bagi rumah tangga miskin, tapi juga berdampak pada peningkatan jumlah petani gurem di Jatim,” jelasnya dalam paparan penelitian, Senin (19/1/2015).
Berdasarkan survei acak UMM terhadap 308 RTS-PM di Jatim, didapatkan hasil 97,08% responden masih berprespsi positif terhadap program raskin, 0,32% netral, dan hanya 2,60% yang memandang negatif program yang sudah ada selama 16 tahun itu.
Sebaliknya, terhadap responden yang sama, didapati hasil 58,77% presepsi negatif terhadap program uang elektronik. Sementara itu, 32,47% responden menyambut positif bantuan voucher KKS, dan 8,76% sisanya memilih bersikap netral.
Adapun, sampel responden RTS-PM raskin di Jawa Timur didapat dari Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Tuban, Sampang, Kota Madiun, Situbondo, Lamongan, Nganjuk, Blitar, Lumajang, dan Malang.
“Raskin ini masih dipandang sebagai program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, yang dapat meningkatkan daya akses pangan mereka, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional terutama di tengah krisis ekonomi,” imbuh Suyanto.
Dia menjelaskan presepsi RTS-PM Jatim terhadap setiap aspek program raskin juga masih positif. Aspek yang dimaksud mencakup administrasi pengurusan, sosialisasi, proses penerimaan bantuan, dan kemanfaatan.
Di sisi lain, presespsi RTS-PM terhadap wacana program e-money cenderung negatif, khususnya terhadap aspek sosialisasi dan kemanfaatan. Bagaimanapun, e-money dipandang positif dari sisi administrasi pengurusan dan proses penerimaan bantuan.
Ditinjau dari segi pelaksana program, lanjut Suyanto, mayoritas responden berpandangan positif kepada pelaksana program raskin. Mereka justru pesimistis dengan pelaksana program uang elektronik, demikian juga terhadap risiko dan keberlanjutan program tersebut.
"Ini menunjukkan RTS-PM masih mengharap program raskin terus dijalankan pemerintah dan tidak setuju jika diganti dengan e-money. Pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru mengganti hanya gara-gara raskin dinilai tidak tepat sasaran dan jumlah.”
Dia berpendapat masalah tidak tepat sasaran bukan disebabkan oleh pelaksana program, tapi akibat basis data terpadu (BDT) RTS yang tidak akurat. Untuk itu, yang perlu dibenahi adalah BDT yang dilansir oleh TNP2K hasil PPLS 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
http://kabar24.bisnis.com/read/20150119/78/392562/mayoritas-rts-di-jatim-tolak-raskin-diganti-kks
Bisnis.com, SURABAYA — Rencana pemerintah mengonversi program raskin menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 2016 ditanggapi dingin oleh sebagian RTS-PM di Jawa Timur. Mereka berpendapat bantuan pangan secara fisik masih lebih dibutuhkan untuk proteksi sosial.
Pakar pangan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Suyanto melaporkan kebanyakan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) beras untuk warga miskin (raskin) di Jatim berpandangan negatif terhadap wacana penggantian raskin mennjadi e-money.
“Raskin harus tetap ada karena bukan hanya meningkatkan ketahanan pangan bagi rumah tangga miskin, tapi juga berdampak pada peningkatan jumlah petani gurem di Jatim,” jelasnya dalam paparan penelitian, Senin (19/1/2015).
Berdasarkan survei acak UMM terhadap 308 RTS-PM di Jatim, didapatkan hasil 97,08% responden masih berprespsi positif terhadap program raskin, 0,32% netral, dan hanya 2,60% yang memandang negatif program yang sudah ada selama 16 tahun itu.
Sebaliknya, terhadap responden yang sama, didapati hasil 58,77% presepsi negatif terhadap program uang elektronik. Sementara itu, 32,47% responden menyambut positif bantuan voucher KKS, dan 8,76% sisanya memilih bersikap netral.
Adapun, sampel responden RTS-PM raskin di Jawa Timur didapat dari Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Tuban, Sampang, Kota Madiun, Situbondo, Lamongan, Nganjuk, Blitar, Lumajang, dan Malang.
“Raskin ini masih dipandang sebagai program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, yang dapat meningkatkan daya akses pangan mereka, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional terutama di tengah krisis ekonomi,” imbuh Suyanto.
Dia menjelaskan presepsi RTS-PM Jatim terhadap setiap aspek program raskin juga masih positif. Aspek yang dimaksud mencakup administrasi pengurusan, sosialisasi, proses penerimaan bantuan, dan kemanfaatan.
Di sisi lain, presespsi RTS-PM terhadap wacana program e-money cenderung negatif, khususnya terhadap aspek sosialisasi dan kemanfaatan. Bagaimanapun, e-money dipandang positif dari sisi administrasi pengurusan dan proses penerimaan bantuan.
Ditinjau dari segi pelaksana program, lanjut Suyanto, mayoritas responden berpandangan positif kepada pelaksana program raskin. Mereka justru pesimistis dengan pelaksana program uang elektronik, demikian juga terhadap risiko dan keberlanjutan program tersebut.
"Ini menunjukkan RTS-PM masih mengharap program raskin terus dijalankan pemerintah dan tidak setuju jika diganti dengan e-money. Pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru mengganti hanya gara-gara raskin dinilai tidak tepat sasaran dan jumlah.”
Dia berpendapat masalah tidak tepat sasaran bukan disebabkan oleh pelaksana program, tapi akibat basis data terpadu (BDT) RTS yang tidak akurat. Untuk itu, yang perlu dibenahi adalah BDT yang dilansir oleh TNP2K hasil PPLS 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
http://kabar24.bisnis.com/read/20150119/78/392562/mayoritas-rts-di-jatim-tolak-raskin-diganti-kks
Langganan:
Postingan (Atom)