Rabu, 20 Juli 2016
Jakarta - Pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Terkini, Presiden Joko Widodo akan mereformasi program raskin menjadi sistem voucher yang dapat ditukarkan dengan bahan-bahan pangan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai Perubahan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.
"Program raskin akan kita ganti dengan voucher yang akan disampaikan langsung pada rumah tangga yang jadi sasaran. Voucher ini dapat digunakan untuk menebus beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, dan toko pada harga yang berlaku," terang Presiden.
Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, Presiden berharap agar rakyat yang kurang mampu dapat memiliki lebih banyak pilihan dan memperoleh nutrisi yang jauh lebih seimbang. "Dengan mereformasi ini, rakyat yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan. Bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Tidak hanya karbohidrat, namun juga protein misalnya," tambahnya.
Presiden memaparkan bahwa data BPS mengenai angka kemiskinan yang turun dari bulan Maret tahun sebelumnya sebesar 11,22% menjadi 10,86%. Menurutnya, hal tersebut dapat dijadikan momentum bagi semua pihak agar dapat semaksimal mungkin menjalankan program-program yang mampu menurunkan angka tersebut. "Apabila voucher ini bisa kita kerjakan dengan baik dan secepatnya kita lakukan, saya meyakini angka-angka yang tadi saya sampaikan akan bisa turun lebih banyak lagi," tutupnya.
BULOG Kembali Menjadi Stabilisator Harga Beras
Tak kalah pentingnya, reformasi kebijakan pangan tersebut juga bertujuan agar Badan Urusan Logistik (BULOG) dapat kembali kepada fungsinya seperti semula, yakni sebagai stabilitasor harga beras dan bahan pangan lainnya.
"Melalui reformasi ini, BULOG akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan lainnya dan juga menyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh," jelas Presiden.
Terkait dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, seperti di Papua atau daerah lain misalnya, Presiden menginstruksikan kepada menteri terkait agar dibuat suatu kebijakan khusus yang mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah-daerah tersebut.
http://infopublik.id/read/164267/raskin-menjadi-bantuan-pangan-presiden-jokowi-rakyat-miliki-banyak-pilihan.html
Kamis, 21 Juli 2016
Bulog Diprotes, Isi Gula Pasir OP di Bawah Takaran
Rabu, 20 Juli 2016
Purwokerto, Antara Jateng - Sejumlah warga protes kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, karena takaran gula pasir yang dijual melalui operasi pasar (OP) di Pasar Manis, Purwokerto, tidak sesuai ukuran.
Oleh karena itu, beberapa warga yang telah membeli gula pasir pada Rabu pagi, kembali mendatangi petugas di lokasi operasi pasar untuk meminta uangnya dikembalikan.
"Katanya 1 kilogram tetapi setelah ditimbang ulang ternyata cuma 9,5 ons, ada yang 9,7 ons. Bahkan ada yang cuma 9 ons," kata salah seorang warga Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas, Rini (40).
Ia mengaku terkejut saat mengetahui jika berat gula pasir yang dibelinya ternyata kurang dari 1 kilogram.
Oleh karena itu, dia kembali mendatangi petugas di lokasi operasi pasar untuk menyampaikan keluhan atas tidak sesuainya takaran gula pasir tersebut.
"Kebetulan ada beberapa pembeli lainnya yang protes dan meminta uangnya kembali," katanya.
Warga lainnya, Candra (38) mengatakan kualitas gula pasir yang dijual Bulog dengan harga Rp13.000 per kilogram itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gula pasir yang dijual koperasi di Pasar Manis dengan harga berkisar Rp13.000-Rp16.000 per kilogram.
"Gula pasir yang dijual Bulog agak kemerahan, sedangkan yang dijual koperasi warnanya putih, tapi itu juga tergantung pada selera saja," katanya.
Ketua Paguyuban Pasar Manis Sami'un mengatakan masalah perbedaan takaran bisa saja terjadi karena yang ditakar dalam jumlah banyak dan yang menakar tidak hanya satu orang sehingga hal itu dapat dimaklumi.
"Saya dengar banyak warga yang protes karena takarannya tidak sesuai sehingga mereka mendatangi petugas Bulog untuk mengembalikan gula pasir itu," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono mengakui jika ada beberapa pembeli yang mengembalikan gula pasir.
Akan tetapi ketika gula pasir yang dikembalikan pembeli itu ditimbang ulang, kata dia, beratnya tidak mengalami penyusutan seperti yang dikeluhkan pembeli.
"Setelah kami periksa dan ditimbang ulang, beratnya tetap 1 kilogram," jelasnya.
Ia menduga kejadian tersebut terjadi atas provokasi pedagang yang tidak menginginkan adanya operasi pasar di Pasar Manis.
http://www.antarajateng.com/detail/bulog-diprotes-isi-gula-pasir-op-di-bawah-takaran.html
Purwokerto, Antara Jateng - Sejumlah warga protes kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, karena takaran gula pasir yang dijual melalui operasi pasar (OP) di Pasar Manis, Purwokerto, tidak sesuai ukuran.
Oleh karena itu, beberapa warga yang telah membeli gula pasir pada Rabu pagi, kembali mendatangi petugas di lokasi operasi pasar untuk meminta uangnya dikembalikan.
"Katanya 1 kilogram tetapi setelah ditimbang ulang ternyata cuma 9,5 ons, ada yang 9,7 ons. Bahkan ada yang cuma 9 ons," kata salah seorang warga Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas, Rini (40).
Ia mengaku terkejut saat mengetahui jika berat gula pasir yang dibelinya ternyata kurang dari 1 kilogram.
Oleh karena itu, dia kembali mendatangi petugas di lokasi operasi pasar untuk menyampaikan keluhan atas tidak sesuainya takaran gula pasir tersebut.
"Kebetulan ada beberapa pembeli lainnya yang protes dan meminta uangnya kembali," katanya.
Warga lainnya, Candra (38) mengatakan kualitas gula pasir yang dijual Bulog dengan harga Rp13.000 per kilogram itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gula pasir yang dijual koperasi di Pasar Manis dengan harga berkisar Rp13.000-Rp16.000 per kilogram.
"Gula pasir yang dijual Bulog agak kemerahan, sedangkan yang dijual koperasi warnanya putih, tapi itu juga tergantung pada selera saja," katanya.
Ketua Paguyuban Pasar Manis Sami'un mengatakan masalah perbedaan takaran bisa saja terjadi karena yang ditakar dalam jumlah banyak dan yang menakar tidak hanya satu orang sehingga hal itu dapat dimaklumi.
"Saya dengar banyak warga yang protes karena takarannya tidak sesuai sehingga mereka mendatangi petugas Bulog untuk mengembalikan gula pasir itu," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono mengakui jika ada beberapa pembeli yang mengembalikan gula pasir.
Akan tetapi ketika gula pasir yang dikembalikan pembeli itu ditimbang ulang, kata dia, beratnya tidak mengalami penyusutan seperti yang dikeluhkan pembeli.
"Setelah kami periksa dan ditimbang ulang, beratnya tetap 1 kilogram," jelasnya.
Ia menduga kejadian tersebut terjadi atas provokasi pedagang yang tidak menginginkan adanya operasi pasar di Pasar Manis.
http://www.antarajateng.com/detail/bulog-diprotes-isi-gula-pasir-op-di-bawah-takaran.html
Pedagang Minta Bulog Transparan Soal Bawang Merah
Rabu, 20 Juli 2016
Bisnis.com, JAKARTA—Masuknya Perum Bulog ke perdagangan bawang merah dinilai belum berhasil mengerek turun harga komoditas tersebut. Kalangan pedagang malah meminta Bulog transparan soal pergerakannya di salah satu bahan pokok itu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan pihaknya telah mulai melihat pergerakan Bulog dalam perdagangan komoditas bawang merah. Kendati begitu, hingga kini belum ada dampak penurunan harga bawang merah.
Bahkan, lanjutnya, usai Lebaran, harga bawang merah malah terus menanjak. Catatan Abdullah, harga bawang merah, merangkak naik paling tinggi sebesar 23% dari Rp38.000/kg sebelum Lebaran, menjadi Rp47.000/kg per Rabu (20/7).
“Kami berharap Bulog lebih transparan, beli bawang merah dari mana dan jual ke mana dengan harga berapa. Bulog ini kan lembaga usaha negara, jangan ambil untung terlalu besar lah,” ujar Abdullah kepada Bisnis.com, Rabu (20/7/2016).
Abdullah juga mengungkapkan Bulog seharusnya bisa mendistribusikan bawang merah ke konsumen yang tepat. “Jangan malah dijual ke pihak ketiga yang memperpanjang rantai produksi. Mestinya jual ke pasar, karena konsumen datang ke pasar.”
Dalam catatan Bisnis, Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengungkapkan pihaknya memasukan Bulog sebagai pemain bawang merah agar komoditas ini kian efisien.
Menurutnya, Bulog bakal menyerap pasokan dari daerah-daerah yang tidak efisien karena mahal dan wilayah yang sulit terjangkau rantai distribusi.
http://industri.bisnis.com/read/20160720/12/567799/pedagang-minta-bulog-transparan-soal-bawang-merah
Bisnis.com, JAKARTA—Masuknya Perum Bulog ke perdagangan bawang merah dinilai belum berhasil mengerek turun harga komoditas tersebut. Kalangan pedagang malah meminta Bulog transparan soal pergerakannya di salah satu bahan pokok itu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan pihaknya telah mulai melihat pergerakan Bulog dalam perdagangan komoditas bawang merah. Kendati begitu, hingga kini belum ada dampak penurunan harga bawang merah.
Bahkan, lanjutnya, usai Lebaran, harga bawang merah malah terus menanjak. Catatan Abdullah, harga bawang merah, merangkak naik paling tinggi sebesar 23% dari Rp38.000/kg sebelum Lebaran, menjadi Rp47.000/kg per Rabu (20/7).
“Kami berharap Bulog lebih transparan, beli bawang merah dari mana dan jual ke mana dengan harga berapa. Bulog ini kan lembaga usaha negara, jangan ambil untung terlalu besar lah,” ujar Abdullah kepada Bisnis.com, Rabu (20/7/2016).
Abdullah juga mengungkapkan Bulog seharusnya bisa mendistribusikan bawang merah ke konsumen yang tepat. “Jangan malah dijual ke pihak ketiga yang memperpanjang rantai produksi. Mestinya jual ke pasar, karena konsumen datang ke pasar.”
Dalam catatan Bisnis, Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengungkapkan pihaknya memasukan Bulog sebagai pemain bawang merah agar komoditas ini kian efisien.
Menurutnya, Bulog bakal menyerap pasokan dari daerah-daerah yang tidak efisien karena mahal dan wilayah yang sulit terjangkau rantai distribusi.
http://industri.bisnis.com/read/20160720/12/567799/pedagang-minta-bulog-transparan-soal-bawang-merah
Korupsi Raskin, Pejabat Bulog Madura Ditahan
Rabu, 20 Juli 2016
Pamekasan - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur, kembali menahan Hardiyanto, Kasi Pelayanan Publik Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura dan Suharso, Koordinator Kualitas PT PAN Asia, selaku penentu kualitas beras di Bulog Sub Divre XII Madura.
Keduanya dijebloskan ke sel tahanan Lapas Kelas II-A Pamekasan setelah dinyatakan berstatus tersangka kasus dugaan korupsi 1.504 ton beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang ada di gudang Bulog Sub Divre XII, Madura, di Pamekasan.
Tersangka Hardiyanto, warga Tulungagung dan Harsono, warga Banyuwangi itu ditahan setelah keduanya menjalani pemeriksaan selama lima jam di ruang penyidik Kejari Pamekasan. “Kami antar ke Lapas bersama sejumlah staf Kejari Pamekasan, Selasa sore,” ujar Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Agita Tri Moertjahjanto yang dikonfirmasi, Rabu (20/7) tadi pagi.
Lebih lanjut Agita Tri Moertjahjanto mengatakan dalam kasus korupsi ini kedua tersangka memiliki peran yang berbeda. Tersangka Hardiyanto sebagai ferifikasi pengadaan beras dan untuk tersangka Suharso penentu kualitas pada pangadaan beras, pada Agustus, September dan Oktober 2014.
“Kecerobohan dari keduanya cukup fatal,” ujar Agita Tri sambil menambahkan, bahwa selain melakukan kesalahan dalam pengadaan kualitas beras fiktif, keduanya juga sama sekali tidak melihat kondisi kualitas berasnya. Mereka langsung tanda tangan saja, karena memang disengaja untuk dikorupsi, tambah Agita Tri.
Perbuatan kedua tersangka dijerat pelanggaran Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta jo Pasal 55 10 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Pamekasan - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur, kembali menahan Hardiyanto, Kasi Pelayanan Publik Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura dan Suharso, Koordinator Kualitas PT PAN Asia, selaku penentu kualitas beras di Bulog Sub Divre XII Madura.
Keduanya dijebloskan ke sel tahanan Lapas Kelas II-A Pamekasan setelah dinyatakan berstatus tersangka kasus dugaan korupsi 1.504 ton beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang ada di gudang Bulog Sub Divre XII, Madura, di Pamekasan.
Tersangka Hardiyanto, warga Tulungagung dan Harsono, warga Banyuwangi itu ditahan setelah keduanya menjalani pemeriksaan selama lima jam di ruang penyidik Kejari Pamekasan. “Kami antar ke Lapas bersama sejumlah staf Kejari Pamekasan, Selasa sore,” ujar Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Agita Tri Moertjahjanto yang dikonfirmasi, Rabu (20/7) tadi pagi.
Lebih lanjut Agita Tri Moertjahjanto mengatakan dalam kasus korupsi ini kedua tersangka memiliki peran yang berbeda. Tersangka Hardiyanto sebagai ferifikasi pengadaan beras dan untuk tersangka Suharso penentu kualitas pada pangadaan beras, pada Agustus, September dan Oktober 2014.
“Kecerobohan dari keduanya cukup fatal,” ujar Agita Tri sambil menambahkan, bahwa selain melakukan kesalahan dalam pengadaan kualitas beras fiktif, keduanya juga sama sekali tidak melihat kondisi kualitas berasnya. Mereka langsung tanda tangan saja, karena memang disengaja untuk dikorupsi, tambah Agita Tri.
Perbuatan kedua tersangka dijerat pelanggaran Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, serta jo Pasal 55 10 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Rabu, 20 Juli 2016
Jokowi Ganti Program Raskin dengan Voucer Belanja
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengganti program pemberian beras untuk masyarakat miskin atau raskin dengan voucer belanja.
Jokowi mengatakan, voucer belanja bisa digunakan untuk membeli beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar dan toko.
"Harapan saya, dengan reformasi ini rakyat yang belum sejahtera bisa memiliki banyak pilihan. Bisa beli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan bisa dapat nutrisi yang lebih seimbang," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Dengan voucer belanja ini, lanjut Jokowi, masyarakat tak mampu tidak hanya akan mendapat karbohidrat dari beras.
Masyarakat juga bisa mendapatkan protein dari telur, atau nutrisi lain dari bahan pokok lainnya sesuai kebutuhan mereka masing-masing.
"Pedagang sembako di pasar bisa dapat tambahan peluang usaha," tambah Jokowi.
Tak kalah penting, lanjut Jokowi, melalui reformasi ini, fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali sebagai stabilitator harga beras dan penyangga gabah petani ketika harga gabah jatuh.
"Saya minta perubahan ini secara bertahap bisa dimulai awal tahun 2017 dan saya minta ada peta jalan perubahan yang direncanakan dengan matang sehingga transisi ini bisa berjalan dengan baik," ujar Jokowi.
Dikutip dari Bulog.go.id, penyaluran raskin sudah dimulai sejak 1998.
Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin.
Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002.
Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net), tetapi sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/19/18045351/jokowi.ganti.program.raskin.dengan.voucher.belanja
Jokowi mengatakan, voucer belanja bisa digunakan untuk membeli beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar dan toko.
"Harapan saya, dengan reformasi ini rakyat yang belum sejahtera bisa memiliki banyak pilihan. Bisa beli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan bisa dapat nutrisi yang lebih seimbang," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Dengan voucer belanja ini, lanjut Jokowi, masyarakat tak mampu tidak hanya akan mendapat karbohidrat dari beras.
Masyarakat juga bisa mendapatkan protein dari telur, atau nutrisi lain dari bahan pokok lainnya sesuai kebutuhan mereka masing-masing.
"Pedagang sembako di pasar bisa dapat tambahan peluang usaha," tambah Jokowi.
Tak kalah penting, lanjut Jokowi, melalui reformasi ini, fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali sebagai stabilitator harga beras dan penyangga gabah petani ketika harga gabah jatuh.
"Saya minta perubahan ini secara bertahap bisa dimulai awal tahun 2017 dan saya minta ada peta jalan perubahan yang direncanakan dengan matang sehingga transisi ini bisa berjalan dengan baik," ujar Jokowi.
Dikutip dari Bulog.go.id, penyaluran raskin sudah dimulai sejak 1998.
Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin.
Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002.
Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net), tetapi sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/19/18045351/jokowi.ganti.program.raskin.dengan.voucher.belanja
Pengusaha Tempe Berharap Bulog Jaga Kualitas Kedelai Impor
Rabu, 20 Juli 2016
Bisnis.com, BALIKPAPAN - Produsen tahu tempet yang tergabung dalam Primer Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Primkopti) Sentra Industri Kecil Somber (SIKS) berharap agar Perum Bulog dapat menjaga kualitas kedelai impor.
Sesuai dengan Perpres No. 48/2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, impor kedelai oleh swasta akan dibatasi dan Bulog akan menjadi pengimpor utama.
"Kalau harga kami yakin Bulog memberi banyak pilihan tapi kalau kualitas belum tahu. Karena impor yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta memang terjaga kualitasnya, apakah barangnya nanti akan sama dengan yang impor Bulog kami akan lihat nanti," jelas Ketua Primkopti SIKS Heriansyah, Selasa (19/7/2016).
Pembatasan impor kedelai ini juga dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di tingkat produsen yang bisa berujung pada kenaikan harga produk. Sebab selama ini pasokan kedelai impor merupakan andalan utama penunjang produksi tahu tempe di Balikpapan.
Heriansyah berpendapat apabila impor kedelai dibatasi, pemerintah harus menutupi kekurangan pasokan dengan mencukupi pasokan kedelai dari petani lokal yang kualitasnya juga harus sama baik dan dengan harga jual yang seharusnya bisa lebih murah.
Sayangnya, selama ini harga jual kedelai yang dipatok oleh petani lokal malah lebih mahal dibanding dengan harga jual kedelai impor. Dua bulan silam, Primkopti mendapati harga jual kedelai lokal ternyata lebih mahal Rp500/kg dibanding dengan kedelai impor.
"Harusnya kedelai lokal lebih murah tapi faktanya malah kedelai impor yang lebih murah. Dua bulan lalu, harga kedelai lokal lebih mahal Rp500/Kg, bahkan pernah kami ditawari petani di Berau tapi harga belinya saja sudah Rp7.500/kg, lalu kami mau jual berapa ke masyarakat?" tukasnya.
http://industri.bisnis.com/read/20160720/87/567454/pengusaha-tempe-berharap-bulog-jaga-kualitas-kedelai-impor
Bisnis.com, BALIKPAPAN - Produsen tahu tempet yang tergabung dalam Primer Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Primkopti) Sentra Industri Kecil Somber (SIKS) berharap agar Perum Bulog dapat menjaga kualitas kedelai impor.
Sesuai dengan Perpres No. 48/2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, impor kedelai oleh swasta akan dibatasi dan Bulog akan menjadi pengimpor utama.
"Kalau harga kami yakin Bulog memberi banyak pilihan tapi kalau kualitas belum tahu. Karena impor yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta memang terjaga kualitasnya, apakah barangnya nanti akan sama dengan yang impor Bulog kami akan lihat nanti," jelas Ketua Primkopti SIKS Heriansyah, Selasa (19/7/2016).
Pembatasan impor kedelai ini juga dinilai berpotensi menimbulkan gejolak di tingkat produsen yang bisa berujung pada kenaikan harga produk. Sebab selama ini pasokan kedelai impor merupakan andalan utama penunjang produksi tahu tempe di Balikpapan.
Heriansyah berpendapat apabila impor kedelai dibatasi, pemerintah harus menutupi kekurangan pasokan dengan mencukupi pasokan kedelai dari petani lokal yang kualitasnya juga harus sama baik dan dengan harga jual yang seharusnya bisa lebih murah.
Sayangnya, selama ini harga jual kedelai yang dipatok oleh petani lokal malah lebih mahal dibanding dengan harga jual kedelai impor. Dua bulan silam, Primkopti mendapati harga jual kedelai lokal ternyata lebih mahal Rp500/kg dibanding dengan kedelai impor.
"Harusnya kedelai lokal lebih murah tapi faktanya malah kedelai impor yang lebih murah. Dua bulan lalu, harga kedelai lokal lebih mahal Rp500/Kg, bahkan pernah kami ditawari petani di Berau tapi harga belinya saja sudah Rp7.500/kg, lalu kami mau jual berapa ke masyarakat?" tukasnya.
http://industri.bisnis.com/read/20160720/87/567454/pengusaha-tempe-berharap-bulog-jaga-kualitas-kedelai-impor
Bulog Kurangi Pembelian Bawang Merah dari Petani
Rabu, 20 Juli 2016
MATARAM – Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat untuk sementara mengurangi pembelian bawang merah produksi petani di Bima. Sebab, belum ada daerah yang meminta suplai bawang merah asal Bima.
“Untuk saat ini Bulog NTB membeli bawang merah petani di Bima jika ada permintaan dari daerah lain,” kata Kepala Perum Bulog Divre Provinsi NTB, Arif Mandu, Senin kemarin (18/7).
Arif mengatakan, pasokan bawang merah untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta saat ini sudah tidak ada lagi. Akibatnya, harga beli bawang merah sesuai penugasan dari Perum Bulog Pusat terjadi penurunan.
Dari sebelumnya senilai Rp 25 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp 15 ribu. Meski harga pembelian turun, lanjut Arif, tidak serta merta Bulog membeli bawang merah petani, tanpa ada permintaan luar daerah untuk dipasok.
Karena bawang merah masa bertahannya sangat singkat dan tidak bisa disimpan lebih lama, karena bisa cepat rusak dan membusuk. “Bawang merah tidak seperti padi bisa disimpan. Kalau bawang merah tidak bisa lama disimpan karena cepat membusuk dan rusak,” terang Arif. (luk/jos/jpnn)
MATARAM – Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat untuk sementara mengurangi pembelian bawang merah produksi petani di Bima. Sebab, belum ada daerah yang meminta suplai bawang merah asal Bima.
“Untuk saat ini Bulog NTB membeli bawang merah petani di Bima jika ada permintaan dari daerah lain,” kata Kepala Perum Bulog Divre Provinsi NTB, Arif Mandu, Senin kemarin (18/7).
Arif mengatakan, pasokan bawang merah untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta saat ini sudah tidak ada lagi. Akibatnya, harga beli bawang merah sesuai penugasan dari Perum Bulog Pusat terjadi penurunan.
Dari sebelumnya senilai Rp 25 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp 15 ribu. Meski harga pembelian turun, lanjut Arif, tidak serta merta Bulog membeli bawang merah petani, tanpa ada permintaan luar daerah untuk dipasok.
Karena bawang merah masa bertahannya sangat singkat dan tidak bisa disimpan lebih lama, karena bisa cepat rusak dan membusuk. “Bawang merah tidak seperti padi bisa disimpan. Kalau bawang merah tidak bisa lama disimpan karena cepat membusuk dan rusak,” terang Arif. (luk/jos/jpnn)
Langganan:
Postingan (Atom)