Kamis, 2 April 2015
Sebenarnya pasar menduga kenaikan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen sekitar Rp 1.000 per kilogram, tetapi tampaknya pemerintah hanya "berani" menaikkan dari Rp 3.300 per kg menjadi Rp 3.700 per kg atau naik sekitar 12 persen. Mengapa?
Pertama, pemerintah sadar kebijakan harga beras punya dampak kepada produsen dan konsumen. Di satu sisi akan menentukan kegairahan petani meningkatkan produksi beras, di sisi lain harga yang tinggi dapat membebani konsumen. Namun, pemerintah lupa, harga pasar sekarang sudah tinggi dan mudah-mudahan saja pembentukan harga yang terjadi nanti akan di sekitar harga pembelian pemerintah (HPP) sehingga maksud pemerintah dapat dicapai.
Kedua, pemerintah juga sadar harga beras di dalam negeri sudah dua kali harga beras di Bangkok. Hal ini akan menyulitkan pemerintah menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menghendaki bebasnya lalu lintas barang, jasa, uang, dan tenaga kerja antarnegara ASEAN. Akhirnya, peningkatan produktivitas dan daya saing merupakan kunci keberhasilan program swasembada beras pemerintahan Jokowi.
Ketiga, pemerintah tak mengubah secara fundamental substansi inpres, padahal sebelumnya sudah timbul wacana untuk mengganti beras untuk masyarakat miskin (raskin) dengan e-money. Belajar dari kisruh harga beras akhir Februari lalu, pemerintah tampaknya mengambil jalan tengah dengan tidak mengubah diktum-diktum yang ada dalam Inpres Kebijakan Perberasan. Jalan tengah itu hanya obat sementara, sewaktu-waktu bisa kumat lagi.
Dampak ke swasembada
Dampak kenaikan HPP ini terhadap peningkatan produksi padi "musim ini" mungkin tidak ada karena dikeluarkan pada saat menjelang panen. Sementara dampak terhadap pendapatan petani akan tergantung pada kesigapan Bulog dalam penyerapan gabah/beras bulan-bulan yang akan datang. Mungkin pengalaman pada 2006, 2007, dan 2012 yang juga mengalami kekisruhan harga saat menjelang panen dapat menjadi pelajaran.
Sejak masa panen Mei 2005, harga beras jenis IR III di Pasar Induk Cipinang terus bergerak naik dari Rp 2.400/kg menjadi Rp 3.400/kg pada Desember 2005, dan terus melejit menjadi Rp 4.000/kg pada Februari 2006. Menanggapi kekisruhan harga tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu mengeluarkan Inpres No 13/2005 pada Desember 2005 dengan menaikkan harga gabah kering panen (GKP) sebesar 30 persen dan beras 27 persen. Prestasi peningkatan produksi padi pada 2006 hanya naik 0,7 persen dan pengadaan Bulog mencapai 1,4 juta ton. Memang harga bukan satu-satunya penentu kenaikan produksi, banyak faktor yang memengaruhi.
Pada awal 2007 harga beras terus bergejolak dan mencapai hampir Rp 5.000/kg pada Februari. Presiden SBY pun merespon dengan mengeluarkan Inpres No 3/2007 pada Maret 2007 dengan menaikkan GKP sebesar 16 persen, beras 13 persen. Kenaikan produksi padi pada 2007 sebesar 5 persen dan pengadaan Bulog mencapai 1,7 juta ton.
Tampaknya keadaan harga yang bagus tahun 2005, 2006, dan 2007 direspons petani pada 2008 dengan sangat bergairah menanam padi yang didukung cuaca/iklim yang baik, hujan sepanjang tahun, maka produksi padi meningkat 5,8 persen dan pengadaan Bulog mencapai 2,9 juta ton. Ini prestasi gemilang SBY yang dapat terhindar dari dampak krisis pangan dunia tahun 2008. Indonesia tidak ikut berebut di pasar beras dunia yang harganya naik drastis di atas 600 dollar AS/ton, yang biasanya hanya sekitar 300 dollar AS/ton.
Pelajaran berharga dari kejadian tersebut adalah bahwa agar dampak pembatasan impor beras tidak serta-merta membuat harga beras naik pada tahun itu, perlu waktu dan perlu pengelolaan kebijakan yang konsisten. Hal ini pun perlu didukung unsur "beja" atau keberuntungan, seperti keadaan cuaca/iklim yang mendukung serta amannya padi dari serangan hama/penyakit. Investasi infrastruktur pertanian, menurut pengalaman di zaman Presiden Soeharto, dampaknya baru terlihat 5-10 tahun ke depan. Investasi di bidang teknologi budi daya juga perlu waktu.
Untuk Pemerintahan SBY Jilid II, tampaknya sulit jadi contoh yang baik di bidang pengelolaan stok beras. Angka statistik produksi dan penyediaan beras per kapita menunjukkan angka yang cukup baik, di atas rata-rata tahun 2005-2009, tetapi sayangnya tetap saja masih memerlukan impor beras.
Pengadaan beras oleh Bulog pun dalam keadaan tidak normal, bahkan aneh. Meskipun harga di atas HPP, tetapi Bulog dapat mengumpulkan beras di atas 3 juta ton pada 2012, 2013, 2014. Misteri ini mungkin yang bisa menjelaskan mengapa terjadi keluhan masalah kualitas beras alokasi raskin yang bertubi-tubi.
Selanjutnya, bagaimana peluang Presiden Jokowi untuk mengelola kebijakan harga beras dan produksi yang akan datang? Tampaknya Jokowi tidak seberuntung Pemerintahan SBY Jilid 1. Harga beras dalam negeri sekarang sudah sedemikian tinggi, kemudian subsidi untuk sektor pertanian/pangan juga sudah dianggap terlalu besar, tetapi ironisnya tidak dirasakan oleh petani itu sendiri.
Langkah Presiden Jokowi untuk investasi di bidang infrastruktur sudah tepat, tetapi dampaknya tidak dapat sesaat. Kegiatan lain yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan produktivitas dan daya saing, sehingga produk kita bisa bersaing di pasar dunia.
Di Thailand, pada 1970-an, yang dibangun dulu adalah golongan menengahnya, yaitu para pedagang dan industriawannya, sehingga agrobisnis dan agroindustri di sana maju. Alasannya sederhana, golongan menengah inilah yang akan membina petani untuk bertani yang dikehendaki pasar. Sebab merekalah yang perlu barang untuk diperdagangkan ataupun diolah untuk industrinya. "Merupakan pekerjaan yang melelahkan bagi pemerintah apabila membina langsung petani," kata Sekjen Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand kala itu. Di Indonesia hal ini yang kurang mendapat perhatian.
Menyimpan masalah
Inpres No 5/2015 merupakan jalan tengah, memang aman dalam jangka pendek tetapi tetap menyimpan masalah yang sewaktu-waktu dapat muncul. Mungkin tidak kita sadari sebenarnya pasar beras itu mirip pasar uang, mudah bergejolak. Kedua pasar ini sarat dengan pengaturan-pengaturan pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Setiap kebijakan, isu, berita, dan sebagainya akan ditangkap oleh pelaku pasar dengan kepentingan masing-masing.
Setiap wacana yang dapat mengganggu keseimbangan pasar, misalnya alokasi raskin akan diganti dengan e-money, maka akan ditangkap oleh pelaku pasar sebagai peluang untuk bisnis mereka, mereka akan memborong beras di pasar yang mungkin dapat menyebabkan harga naik atau Bulog tidak mendapatkan barang. Pernyataan terlalu pagi bahwa tidak ada impor beras, hal ini pun akan ditangkap oleh pelaku pasar bahwa harga beras akan mahal, dan mereka memborong beras. Akibatnya Bulog sulit mendapatkan barang.
Oleh karena itu, sebaiknya untuk soal beras tidak perlu terlalu banyak berwacana kalau pemerintah sendiri belum merasa kuat menghadapi spekulasi pasar. Setiap kebijakan yang diambil sebaiknya sudah melalui kajian mendalam, dipikirkan dampak buruknya, dan diumumkan pada waktu yang tepat oleh pejabat yang berwenang. Pasar beras itu mirip pasar uang, kalau dua-duanya bergejolak dan bertemu seperti 1997/1998, dampaknya mengerikan. Semoga tidak terjadi.
SAPUAN GAFAR MANTAN WAKIL KEPALA BULOG
http://print.kompas.com/baca/KOMPAS_ART0000000000000000012867464.aspx
Kamis, 02 April 2015
Harga Beras di Indonesia 70% Lebih Mahal dari Internasional
Rabu, 01 April 2015
JurnalJakarta.com - Pengamat ekonomi Didik J Rachbini mengatakan, Harga beras di Indonesia lebih mahal 70% dari harga internasional, sehingga selalu menggoda para mafia beras untuk mengimpor. Disparitas yang besar ini perlu segera diperkecil dengan memperbaiki pengelolaan prapanen dan pascapanen agar harga beras dalam negeri tidak membebani rakyat. Selain itu, disparitas yang rendah mengurangi daya tarik para mafia beras yang selama ini menangguk untung dari impor beras hingga puluhan triliun rupiah setahun.
Ia berharap Pemerintah harus menaikkan produksi beras dengan membenahi masalah on farm (budidaya) yang menyebabkan rendahnya produktivitas, baik karena buruknya bibit, rusaknya saluran irigasi, mahalnya pupuk, hingga rendahnya teknologi. Pembenahan of f farm (pascapanen) juga harus dilakukan, mulai dari menurunkan tingkat kehilangan hasil yang sekitar 15% akibat mesin penggilingan tua hingga memberantas mafia yang telah 'menguasai' sejumlah oknum Perum Bulog.
Distorsi harga beras bisa terlihat pada Februari 2015, yang secara umum terjadi deflasi sebesar 0,36%, namun harga beras di Indonesia naik. Kemendag mencatat, harga pada Februari mencapai Rp 9.767 per kg, meningkat 3% dibanding pada Januari yang sekitarRp 9.494 per kg. Padahal, berdasarkan data Index Mundi, harga beras internasional turun 0,04% dari US$ 409,68 per ton menjadi US$ 409,50 per ton.
Menurut dia harga beras di Indonesia sangat mahal dan produktivitas tanaman padi rendah akibat berbagai masalah dari hulu hingga hilir. Akibatnya, harga beras di dalam negeri jauh lebih mahal dari negara sekitar.
"Harga beras premium (broken 5%) internasional pada Februari 2015 hanya US$ 400 per ton atau setara Rp 6.300 per kg di pedagang besar di Indonesia, dengan asumsi margin 20%. Namun, harga beras di dalam negeri tinggi, 70% di atas harga dunia. Ekonomi politik beras sudah mengalami distorsi atau menyimpang jauh, yakni harga beras sudah hampir dua kali lipat dibandingkan harga internasional di negara sekitar kita," katanya di Jakarta, Selasa (31/3).
Rendahnya produktivitas di Indonesia karena masalah dasar yang terletak pada sistem produksi yang rapuh. Ini karena hancurnya sistem irigasi, sistem penyuluhan desa, pascapanen, hingga degradasi kesuburan tanah dan alih fungsi lahan. Proteksi yang dilakukan tidak berhasil menjadi insentif produksi dan pendorong petani berproduksi maksimal untuk mencapai swasembada beras.
Kebijakan harga tinggi di dalam negeri tidak menjadi dorongan bagi petani untuk berproduksi maksimal. Dia menilai, kebijakan pangan baru hanya jargon yang ternyata tidak bergigi dan menjadi macan ompong berhadapan dengan kekuatan pedagang beras. Pedagang mempunyai peluang mendongkrak harga saat pasokan turun seperti kasus yang terjadi pada Februari lalu.
"Pasokan beras kurang, tetapi pemerintah deklarasi tidak impor. Padahal sebenarnya pasokan sudah kurang sejak akhir tahun 2014. Stok Bulog itu batas amannya 2 juta ton (+/- 10%), namun pada akhir 2014 hanya 1,8 juta ton dan Februari 2015 turun menjadi 1,4 juta ton," ujar Didik.
Kondisi di lapangan pasokan beras juga berkurang drastis, lanjut dia, namun tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Bulog, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Hal ini bisa dilihat pada stok di Pasar Induk Cipinang Jakarta pada Februari lalu yang hanya 23-24 ribu ton dan pemasukan harian 1.700 ton. Padahal, batas aman stok 30-35 ribu ton dan pemasukan harian 2.500-3.000 ton.(id/jj)
http://jurnaljakarta.com/berita-4242-harga-beras-di-indonesia-70-lebih-mahal-dari-internasional.html
JurnalJakarta.com - Pengamat ekonomi Didik J Rachbini mengatakan, Harga beras di Indonesia lebih mahal 70% dari harga internasional, sehingga selalu menggoda para mafia beras untuk mengimpor. Disparitas yang besar ini perlu segera diperkecil dengan memperbaiki pengelolaan prapanen dan pascapanen agar harga beras dalam negeri tidak membebani rakyat. Selain itu, disparitas yang rendah mengurangi daya tarik para mafia beras yang selama ini menangguk untung dari impor beras hingga puluhan triliun rupiah setahun.
Ia berharap Pemerintah harus menaikkan produksi beras dengan membenahi masalah on farm (budidaya) yang menyebabkan rendahnya produktivitas, baik karena buruknya bibit, rusaknya saluran irigasi, mahalnya pupuk, hingga rendahnya teknologi. Pembenahan of f farm (pascapanen) juga harus dilakukan, mulai dari menurunkan tingkat kehilangan hasil yang sekitar 15% akibat mesin penggilingan tua hingga memberantas mafia yang telah 'menguasai' sejumlah oknum Perum Bulog.
Distorsi harga beras bisa terlihat pada Februari 2015, yang secara umum terjadi deflasi sebesar 0,36%, namun harga beras di Indonesia naik. Kemendag mencatat, harga pada Februari mencapai Rp 9.767 per kg, meningkat 3% dibanding pada Januari yang sekitarRp 9.494 per kg. Padahal, berdasarkan data Index Mundi, harga beras internasional turun 0,04% dari US$ 409,68 per ton menjadi US$ 409,50 per ton.
Menurut dia harga beras di Indonesia sangat mahal dan produktivitas tanaman padi rendah akibat berbagai masalah dari hulu hingga hilir. Akibatnya, harga beras di dalam negeri jauh lebih mahal dari negara sekitar.
"Harga beras premium (broken 5%) internasional pada Februari 2015 hanya US$ 400 per ton atau setara Rp 6.300 per kg di pedagang besar di Indonesia, dengan asumsi margin 20%. Namun, harga beras di dalam negeri tinggi, 70% di atas harga dunia. Ekonomi politik beras sudah mengalami distorsi atau menyimpang jauh, yakni harga beras sudah hampir dua kali lipat dibandingkan harga internasional di negara sekitar kita," katanya di Jakarta, Selasa (31/3).
Rendahnya produktivitas di Indonesia karena masalah dasar yang terletak pada sistem produksi yang rapuh. Ini karena hancurnya sistem irigasi, sistem penyuluhan desa, pascapanen, hingga degradasi kesuburan tanah dan alih fungsi lahan. Proteksi yang dilakukan tidak berhasil menjadi insentif produksi dan pendorong petani berproduksi maksimal untuk mencapai swasembada beras.
Kebijakan harga tinggi di dalam negeri tidak menjadi dorongan bagi petani untuk berproduksi maksimal. Dia menilai, kebijakan pangan baru hanya jargon yang ternyata tidak bergigi dan menjadi macan ompong berhadapan dengan kekuatan pedagang beras. Pedagang mempunyai peluang mendongkrak harga saat pasokan turun seperti kasus yang terjadi pada Februari lalu.
"Pasokan beras kurang, tetapi pemerintah deklarasi tidak impor. Padahal sebenarnya pasokan sudah kurang sejak akhir tahun 2014. Stok Bulog itu batas amannya 2 juta ton (+/- 10%), namun pada akhir 2014 hanya 1,8 juta ton dan Februari 2015 turun menjadi 1,4 juta ton," ujar Didik.
Kondisi di lapangan pasokan beras juga berkurang drastis, lanjut dia, namun tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Bulog, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Hal ini bisa dilihat pada stok di Pasar Induk Cipinang Jakarta pada Februari lalu yang hanya 23-24 ribu ton dan pemasukan harian 1.700 ton. Padahal, batas aman stok 30-35 ribu ton dan pemasukan harian 2.500-3.000 ton.(id/jj)
http://jurnaljakarta.com/berita-4242-harga-beras-di-indonesia-70-lebih-mahal-dari-internasional.html
Untuk Mengatasi Kenaikan Harga Beras Maka “Cabut PERPU No 7 Tahun 2003 Tentang Perum Bulog”
Rabu, 01 April 2015
JAKARTA - Pengamat Pertanian Khudori menilai, peran Perum Bulog sebagai pengelola persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras dinilai tidak optimal. Tugas Bulog untuk mengendalikan harga beras justru tidak terlihat, dan harga beras terus naik.
Dia mengungkapkan, peran bulog saat ini seperti berkelamin ganda. Perannya untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan beras, juga ditambah dengan perannya dalam hal bisnis. Ini yang membuat fungsi Bulog tidak berjalan secara optimal.
“Bulog harus jelas fungsinya. Selain itu, Bulog juga harus diperkuat. Saya menilai saat ini Bulog itu ibarat disuruh bertempur, tapi pasukannya kurang,” ujarnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Waroeng Daun, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
“CABUT PERPU NO. 7 THN 2003 DAN KEMBALIKAN BULOG DI BAWAH PRESIDEN”
Mengacu pada UU No.18/2012 tentang Pangan diamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Dan Inpres No. 3 tahun 2012 Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.
Serta pernyataan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDOYONO tahun 2012 bahwa:
“Saya berpikir dan dapat dukungan Bulog itu harus kita revitalisasi dan fungsikan kembali dalam sejarah didirikan Bulog dulu untuk stabilisasi harga,”
Bulog direvitalisasi kembali fungsinya sebagai stabilisasi harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat, tidak hanya untuk beras.mengembalikan peran Bulog tersebut dan mengkaji komoditas-komoditas pangan yang akan menjadi tanggung jawab Bulog
Juga pernyataan MENKO EKONOMI HATTA RADJASA tahun 2012
Hatta mengharapkan proses revitalisasi peran Bulog itu tidak menganggu mekanisme pasar, tetap mengacu kepada peran penting stabilisasi harga dan secara berkelanjutan mampu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pedagang.
“Mekanisme pasar tetap harus berjalan tanpa distorsi. Kemudian, harus tetap mengacu pada tugas stabilisasi. Kalau stabil tentu Bulog bekerja normal, hanya apabila dia harus melakukan stabilisasi. Dan, secara kontinu Bulog bisa bekerjasama dengan para pedagang,” katanya.
3 TUGAS PUBLIK BULOG
I (Pertama) :
Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG.
Perum BULOG selama ini rata-rata membeli sekitar 5%-9% dari total produksi beras nasional setiap tahunnya atau sekitar 1,5-3 juta ton setara beras per tahun. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dapat menjadi patokan bagi pembelian gabah dan beras di pasar umum.
3 Kegiatan On-Farm dilaksanakan dengan Pola sebagai berikut:
1. On-Farm Mandiri, yaitu kegiatan usaha tani yang terdiri dari :
On-Farm Mandiri BULOG, yaitu kegiatan usaha tani yang didanai dan dikelola oleh Perum BULOG di lahan milik sendiri dan/atau lahan sewa milik pihak lain On-Farm Mandiri Petani, yaitu kegiatan usaha tani yang didanai dan dikelola oleh Mitra Kerja On-Farm di lahan milik sendiri dan/atau lahan sewa milik pihak lain, dan Perum BULOG dapat melakukan pendampingan serta membeli hasil panennya
2. On-Farm Kemitraan, yaitu kegiatan kerjasama usaha tani antara Perum BULOG dan Mitra Kerja On-Farm, dengan kewajiban Perum BULOG memberikan paket pinjaman Saprodi, dan kewajiban Mitra Kerja On-Farm membayar kembali setelah panen
3. On-Farm Sinergi, yaitu kegiatan kerjasama usaha tani antara Perum BULOG, Mitra Kerja On-Farm, dan pihak Perbankan atau Distributor Saprodi, dengan kewajiban Perbankan menyediakan pembiayaan usaha tani atau Distributor Saprodi menyediakan Saprodi, dengan jaminan dari Mitra Kerja On-Farm, dan Perum BULOG dapat membeli hasil panennya
II (Kedua) :
Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN.
III (Ketiga) :
Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dan bencana yang dibuat oleh manusia (konflik sosial) serta kondisi rawan daya beli akibat gejolak harga.
OP/ OPK
Operasi pasar (OP) merupakan upaya stabilisasi harga dengan sasaran masyarakat umum. Dilakukan melalui Satgas utk langsung dijual ke masyarakat umum; melalui pedagang eceran dan pedagang grosir. Pedagang2 tsb wajib menjual beras OP CBP pada harga eceran tertinggi yg telah ditetapkan.
OPK CBP dengan sasaran Rumah Tangga Sasaran dari program Raskin sebanyak 15,5 juta RT dg alokasi 15 kg. Utk OPK CBP ini, BULOG bekerjasama dengan Pemerintah setempat utk langsung menyalurkan kepada sasaran.
Membaca cuplikan tulisan di atas bagaimana sesungguhnya Pemerintahan SBY berharap banyak terhadap fungsi dan keberadaan Bulog. Ditambah lagi dengan keinginan Pemerintahan baru Jokowi yang menginginkan swasembada Pangan tahun 2015 dan berharap agar Bulog mampu menjadi stabilitator kebutuhan pangan masyarakai Indonesia.
Untuk itu kami dari Serikat Pedagang Pasar Indonesia (SPPI) memberikan masukan sbb :
A. kepada Pemerintah
1. Bulog harus dikembalikan lagi kepada fungsi awal didirikannya,
1.1. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari Petani, untuk membantu kesejahteraan petani dengan harga yang layak, dan tidak jatuh kepada tengkulak.
1.2. Penyediaan beras Bersubsidi, atau program beras Raskin
1.3. Sebagai Stabilisator Harga
2. Perum Bulog harus dihapuskan dan dikembalikan lagi sebagai Lembaga di bawah Presiden sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No.114/U/Kep/5/1967 kemudian Keppres No. 103 tahun 1993 dan mencabut Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 tentang BULOG beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
3. Sumber Pendanaan Bulog harus didapat dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Tidak seperti saat ini didapat dari pendanaan komersil. Yang otomasi sangat memberatkan dan bertolak belakang dari fungsi dan tugasnya.
4. Memaximalkan kembali kinerja karyawan ,jaringan, pergudangan dan seluruh aset aset Bulog yang selama ini terabaikan.
5. Selain Komoditi Beras, Gula Pasir, Kedelai, Minyak Goreng. Agar membuka komoditi lain untuk dikelola, yang dibutuhkan masyarakat dan yang mampu dihasilkan oleh petani/peternak.
B. Kepada KaBulog sbb:
1. 1. Segera membuka jaringan tidak hanya kepada Lembaga Resmi Pemerintah Pertanian/Peternakan. Tetapi juga membuka hubungan dengan Lembaga swadaya masyarakat Petani, Organisasi Tani, Serikat Tani dll. Demi mendapatkan informasi dan mengambil solusi terbaik, baik untuk Petani maupun kepada masyarakat selaku komsumsi.
2. 2. Segera menghidupkan kembali hubungan kepada Lembaga Pemerintah/ TNI/ Polri atau Lembaga lainnya yang memiliki Komunitas ( Yayasan Sosial, Panti jompo, Yatim Piatu dll) . Dalam rangka menyediakan kebutuhan Pokok masyarakat dengan komoditas yang bersubsidi.
3. 3. Untuk Stabilisator harga, selain bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah/TNI. Bulog harus membuka hubungan dengan LSM Pedagang, Koppas, Serikat Pedagang, Asosiasi Pedagang atau Organisasi yang mengatas namakan pedagang. Agar pendistribusian komoditi yang pada saat harga meningkat, hal tersebut bisa di atasi dengan cepat.Dan juga untuk mencari infromasi terkait berbagai perkembangan dilapangan.
4. Bulog harus meninjau ulang beras Raskin dan Beras OP/OPK yang menurut kami tidak layak untuk dikosumsi oleh masyarakat.
Melihat kondisi Perum Bulog yang saat ini harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya (Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Pangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dll) tentu sangatlah sulit dan ironis bila kita berharap banyak terhadap fungsi dan tugas Bulog untuk mampu menjadi Stabilisator dan mampu mencapai terciptanya swasembada pangan dan kesejahteraan petani.
Harapan kita lainnya, agar tidak terjadi lagi lonjakan harga yang signifikan berbagai kebutuhan bahan pokok disaat saat seperti hari hari besar, gagal panen, dan musibah alam di daerah tertentu. Yang sebenarnya ini hanya bagian dari permainan para spekulan dan oknum yang lebih mementingkan keuntungan semata.
Demikian rekomendasi ini kami sampaikan sebagai pertimbangan kepada Pemerintah dan masukan kepada Bulog.Dengan harapan agar ke depan Bulog bisa bekerja lebih maximal dan benar benar sebagai Lembaga yang mampu menjadi solusi terbaik bagi Kesejahteraan Petani dan pelayanan terhadap kebutuhan komoditi bahan pokok masyarakat Indonesia.
Hormat kami,
Burhan Saidi HSB
Ketua Umum Serikat Pedagang Pasar Indonesia (SPPI)
http://birokrasi.kompasiana.com/2015/04/01/untuk-mengatasi-kenaikan-harga-beras-maka-cabut-perpu-no-7-tahun-2003-tentang-perum-bulog-715825.html
JAKARTA - Pengamat Pertanian Khudori menilai, peran Perum Bulog sebagai pengelola persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras dinilai tidak optimal. Tugas Bulog untuk mengendalikan harga beras justru tidak terlihat, dan harga beras terus naik.
Dia mengungkapkan, peran bulog saat ini seperti berkelamin ganda. Perannya untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan beras, juga ditambah dengan perannya dalam hal bisnis. Ini yang membuat fungsi Bulog tidak berjalan secara optimal.
“Bulog harus jelas fungsinya. Selain itu, Bulog juga harus diperkuat. Saya menilai saat ini Bulog itu ibarat disuruh bertempur, tapi pasukannya kurang,” ujarnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Waroeng Daun, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
“CABUT PERPU NO. 7 THN 2003 DAN KEMBALIKAN BULOG DI BAWAH PRESIDEN”
Mengacu pada UU No.18/2012 tentang Pangan diamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Dan Inpres No. 3 tahun 2012 Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.
Serta pernyataan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDOYONO tahun 2012 bahwa:
“Saya berpikir dan dapat dukungan Bulog itu harus kita revitalisasi dan fungsikan kembali dalam sejarah didirikan Bulog dulu untuk stabilisasi harga,”
Bulog direvitalisasi kembali fungsinya sebagai stabilisasi harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat, tidak hanya untuk beras.mengembalikan peran Bulog tersebut dan mengkaji komoditas-komoditas pangan yang akan menjadi tanggung jawab Bulog
Juga pernyataan MENKO EKONOMI HATTA RADJASA tahun 2012
Hatta mengharapkan proses revitalisasi peran Bulog itu tidak menganggu mekanisme pasar, tetap mengacu kepada peran penting stabilisasi harga dan secara berkelanjutan mampu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pedagang.
“Mekanisme pasar tetap harus berjalan tanpa distorsi. Kemudian, harus tetap mengacu pada tugas stabilisasi. Kalau stabil tentu Bulog bekerja normal, hanya apabila dia harus melakukan stabilisasi. Dan, secara kontinu Bulog bisa bekerjasama dengan para pedagang,” katanya.
3 TUGAS PUBLIK BULOG
I (Pertama) :
Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG.
Perum BULOG selama ini rata-rata membeli sekitar 5%-9% dari total produksi beras nasional setiap tahunnya atau sekitar 1,5-3 juta ton setara beras per tahun. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dapat menjadi patokan bagi pembelian gabah dan beras di pasar umum.
3 Kegiatan On-Farm dilaksanakan dengan Pola sebagai berikut:
1. On-Farm Mandiri, yaitu kegiatan usaha tani yang terdiri dari :
On-Farm Mandiri BULOG, yaitu kegiatan usaha tani yang didanai dan dikelola oleh Perum BULOG di lahan milik sendiri dan/atau lahan sewa milik pihak lain On-Farm Mandiri Petani, yaitu kegiatan usaha tani yang didanai dan dikelola oleh Mitra Kerja On-Farm di lahan milik sendiri dan/atau lahan sewa milik pihak lain, dan Perum BULOG dapat melakukan pendampingan serta membeli hasil panennya
2. On-Farm Kemitraan, yaitu kegiatan kerjasama usaha tani antara Perum BULOG dan Mitra Kerja On-Farm, dengan kewajiban Perum BULOG memberikan paket pinjaman Saprodi, dan kewajiban Mitra Kerja On-Farm membayar kembali setelah panen
3. On-Farm Sinergi, yaitu kegiatan kerjasama usaha tani antara Perum BULOG, Mitra Kerja On-Farm, dan pihak Perbankan atau Distributor Saprodi, dengan kewajiban Perbankan menyediakan pembiayaan usaha tani atau Distributor Saprodi menyediakan Saprodi, dengan jaminan dari Mitra Kerja On-Farm, dan Perum BULOG dapat membeli hasil panennya
II (Kedua) :
Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN.
III (Ketiga) :
Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dan bencana yang dibuat oleh manusia (konflik sosial) serta kondisi rawan daya beli akibat gejolak harga.
OP/ OPK
Operasi pasar (OP) merupakan upaya stabilisasi harga dengan sasaran masyarakat umum. Dilakukan melalui Satgas utk langsung dijual ke masyarakat umum; melalui pedagang eceran dan pedagang grosir. Pedagang2 tsb wajib menjual beras OP CBP pada harga eceran tertinggi yg telah ditetapkan.
OPK CBP dengan sasaran Rumah Tangga Sasaran dari program Raskin sebanyak 15,5 juta RT dg alokasi 15 kg. Utk OPK CBP ini, BULOG bekerjasama dengan Pemerintah setempat utk langsung menyalurkan kepada sasaran.
Membaca cuplikan tulisan di atas bagaimana sesungguhnya Pemerintahan SBY berharap banyak terhadap fungsi dan keberadaan Bulog. Ditambah lagi dengan keinginan Pemerintahan baru Jokowi yang menginginkan swasembada Pangan tahun 2015 dan berharap agar Bulog mampu menjadi stabilitator kebutuhan pangan masyarakai Indonesia.
Untuk itu kami dari Serikat Pedagang Pasar Indonesia (SPPI) memberikan masukan sbb :
A. kepada Pemerintah
1. Bulog harus dikembalikan lagi kepada fungsi awal didirikannya,
1.1. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari Petani, untuk membantu kesejahteraan petani dengan harga yang layak, dan tidak jatuh kepada tengkulak.
1.2. Penyediaan beras Bersubsidi, atau program beras Raskin
1.3. Sebagai Stabilisator Harga
2. Perum Bulog harus dihapuskan dan dikembalikan lagi sebagai Lembaga di bawah Presiden sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No.114/U/Kep/5/1967 kemudian Keppres No. 103 tahun 1993 dan mencabut Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 tentang BULOG beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
3. Sumber Pendanaan Bulog harus didapat dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Tidak seperti saat ini didapat dari pendanaan komersil. Yang otomasi sangat memberatkan dan bertolak belakang dari fungsi dan tugasnya.
4. Memaximalkan kembali kinerja karyawan ,jaringan, pergudangan dan seluruh aset aset Bulog yang selama ini terabaikan.
5. Selain Komoditi Beras, Gula Pasir, Kedelai, Minyak Goreng. Agar membuka komoditi lain untuk dikelola, yang dibutuhkan masyarakat dan yang mampu dihasilkan oleh petani/peternak.
B. Kepada KaBulog sbb:
1. 1. Segera membuka jaringan tidak hanya kepada Lembaga Resmi Pemerintah Pertanian/Peternakan. Tetapi juga membuka hubungan dengan Lembaga swadaya masyarakat Petani, Organisasi Tani, Serikat Tani dll. Demi mendapatkan informasi dan mengambil solusi terbaik, baik untuk Petani maupun kepada masyarakat selaku komsumsi.
2. 2. Segera menghidupkan kembali hubungan kepada Lembaga Pemerintah/ TNI/ Polri atau Lembaga lainnya yang memiliki Komunitas ( Yayasan Sosial, Panti jompo, Yatim Piatu dll) . Dalam rangka menyediakan kebutuhan Pokok masyarakat dengan komoditas yang bersubsidi.
3. 3. Untuk Stabilisator harga, selain bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah/TNI. Bulog harus membuka hubungan dengan LSM Pedagang, Koppas, Serikat Pedagang, Asosiasi Pedagang atau Organisasi yang mengatas namakan pedagang. Agar pendistribusian komoditi yang pada saat harga meningkat, hal tersebut bisa di atasi dengan cepat.Dan juga untuk mencari infromasi terkait berbagai perkembangan dilapangan.
4. Bulog harus meninjau ulang beras Raskin dan Beras OP/OPK yang menurut kami tidak layak untuk dikosumsi oleh masyarakat.
Melihat kondisi Perum Bulog yang saat ini harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya (Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Pangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dll) tentu sangatlah sulit dan ironis bila kita berharap banyak terhadap fungsi dan tugas Bulog untuk mampu menjadi Stabilisator dan mampu mencapai terciptanya swasembada pangan dan kesejahteraan petani.
Harapan kita lainnya, agar tidak terjadi lagi lonjakan harga yang signifikan berbagai kebutuhan bahan pokok disaat saat seperti hari hari besar, gagal panen, dan musibah alam di daerah tertentu. Yang sebenarnya ini hanya bagian dari permainan para spekulan dan oknum yang lebih mementingkan keuntungan semata.
Demikian rekomendasi ini kami sampaikan sebagai pertimbangan kepada Pemerintah dan masukan kepada Bulog.Dengan harapan agar ke depan Bulog bisa bekerja lebih maximal dan benar benar sebagai Lembaga yang mampu menjadi solusi terbaik bagi Kesejahteraan Petani dan pelayanan terhadap kebutuhan komoditi bahan pokok masyarakat Indonesia.
Hormat kami,
Burhan Saidi HSB
Ketua Umum Serikat Pedagang Pasar Indonesia (SPPI)
http://birokrasi.kompasiana.com/2015/04/01/untuk-mengatasi-kenaikan-harga-beras-maka-cabut-perpu-no-7-tahun-2003-tentang-perum-bulog-715825.html
Rini Minta Bulog Maksimalkan PMN untuk Stabilkan Harga
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Perum Bulog untuk memaksimalkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun yang telah disetujui oleh DPR untuk menstabilkan harga pasar.
"Terima kasih kepada DPR yang telah menunjuk penyertaan PMN ke Perum Bulog sebesar Rp 3 triliun, sehingga itu berikan kuota sangat besar untuk Bulog agar dapat melakukan operasi pasar dan menstabilkan harga," kata Rini, usai pelepasan 2.200 ton beras untuk operasi pasar di Jakarta, Senin (16/2).
Menurut Rini, harga beras saat ini sudah tidak realistis karena dari gudang Bulog harga beras Rp 6.600 per kilogram, dan seharusnya harga di pasaran Rp 7.400 per kilogram, tetapi pada kenyataanya harga beras di pasaran saat ini Rp 8.200-8.300 per kilogram.
"Sehingga, paling tidak kita harus langsung ke titik langsung ke pasar-pasar yang memang membutuhkan beras, sehingga ini bisa menstabilkan harga kembali," ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan memaksimalkan penyerapan melalui operasi pasar, hingga harga beras di pasaran kembali stabil.
Rini menjelaskan, sesuai fungsinya, Bulog merupakan fasilitator harga untuk menstabilkan harga dari gudang dengan harga di pasaran. "Jadi, janganlah harga ini dipermianakan oleh beberapa pihak yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Kita menyadari bahwa memang pengusaha perlu mendapatakan keuntungan tapi keuntungan yang wajar," ujarnya.
Karena itu, lanjut dia, di sinilah peran Bulog diuji, yakni untuk menstabilkan harga bahan pokok ketika masa panen masih jauh, sementara pihak pengusaha sudah mengambil kesempatan dengan memainkan harga.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/16/njuqn9-rini-minta-bulog-maksimalkan-pmn-untuk-stabilkan-harga
Rabu, 01 April 2015
Siap-Siap Menghadapi Beras Thailand
Rabu, 1 April 2015
JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengingatkan semua pihak yang berkaitan dengan pertanian agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku akhir 2015. Di era itu, akan masuk berbagai komoditas pangan dari negara-negara ASEAN dan berpotensi memikat rakyat Indonesia.
‘’Salah satunya beras Thailand. Beras itu wangi, enak, dan harganya murah. Saya hitung harganya bisa Rp 5.000 sampai Rp 6.000 (per kilogram) jika sampai di sini, sedangkan harga beras bagus kita sudah Rp 10.000 (per kilogram),’’ tutur Amran pada pembukaan Rakernas Upaya Khusus Peningkatan Swasembada Pangan dan Produksi Komoditas Strategis APBNP 2015 di Kementerian Pertanian, Senin lalu.
Menurut dia, kita tidak boleh menyerah dan tak memperjuangkan beras produksi petani. Dibutuhkan peningkatan produktivitas pertanian agar bisa menghadapi beras Thailand. Semua pihak mesti terlibat, bukan hanya kementeriannya; mulai Menteri Keuangan, Bulog, sampai Polri dan TNI.
Mempercepat
Dalam kerangka menghadapi MEA tersebut, pihaknya sedang berusaha keras agar mencapai swasembada pangan pada tahun ini. Untuk mempercepat, ada pembagian traktor kepada kelompok tani, menggandeng TNI, Polri, serta kampus perguruan tinggi, baik untuk memberikan penyuluhan, sebagai tenaga ahli, maupun pengawasan bantuan agar berhasil guna.
Amran juga telah meminta Direktur Utama Perum Bulog supaya menyetok beras empat juta ton untuk cadangan menjelang MEA; serta meminta petani menanam pada masa musim tanam sekarang.
‘’Oktober nanti musim paceklik dan menjelang diberlakukan MEA. Jadi, kita perlu kerja keras sungguh-sungguh dari sekarang untuk menanam pada musim tanam ini. Lebih baik pahit sekarang daripada tidak bisa apa-apa menghadapi MEA. Kita ingin petani tetap bersemangat menanam tanaman pangan agar mampu bertahan,” tegas dia.(F4-29)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/siap-siap-menghadapi-beras-thailand/
JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengingatkan semua pihak yang berkaitan dengan pertanian agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku akhir 2015. Di era itu, akan masuk berbagai komoditas pangan dari negara-negara ASEAN dan berpotensi memikat rakyat Indonesia.
‘’Salah satunya beras Thailand. Beras itu wangi, enak, dan harganya murah. Saya hitung harganya bisa Rp 5.000 sampai Rp 6.000 (per kilogram) jika sampai di sini, sedangkan harga beras bagus kita sudah Rp 10.000 (per kilogram),’’ tutur Amran pada pembukaan Rakernas Upaya Khusus Peningkatan Swasembada Pangan dan Produksi Komoditas Strategis APBNP 2015 di Kementerian Pertanian, Senin lalu.
Menurut dia, kita tidak boleh menyerah dan tak memperjuangkan beras produksi petani. Dibutuhkan peningkatan produktivitas pertanian agar bisa menghadapi beras Thailand. Semua pihak mesti terlibat, bukan hanya kementeriannya; mulai Menteri Keuangan, Bulog, sampai Polri dan TNI.
Mempercepat
Dalam kerangka menghadapi MEA tersebut, pihaknya sedang berusaha keras agar mencapai swasembada pangan pada tahun ini. Untuk mempercepat, ada pembagian traktor kepada kelompok tani, menggandeng TNI, Polri, serta kampus perguruan tinggi, baik untuk memberikan penyuluhan, sebagai tenaga ahli, maupun pengawasan bantuan agar berhasil guna.
Amran juga telah meminta Direktur Utama Perum Bulog supaya menyetok beras empat juta ton untuk cadangan menjelang MEA; serta meminta petani menanam pada masa musim tanam sekarang.
‘’Oktober nanti musim paceklik dan menjelang diberlakukan MEA. Jadi, kita perlu kerja keras sungguh-sungguh dari sekarang untuk menanam pada musim tanam ini. Lebih baik pahit sekarang daripada tidak bisa apa-apa menghadapi MEA. Kita ingin petani tetap bersemangat menanam tanaman pangan agar mampu bertahan,” tegas dia.(F4-29)
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/siap-siap-menghadapi-beras-thailand/
Warga Tetap Meminta Raskin Dipertahankan
Rabu, 1 April 2015
PONTIANAK, KOMPAS — Sekalipun masih diwarnai berbagai persoalan, warga penerima beras untuk keluarga miskin berharap program itu dilanjutkan. Raskin jangan diganti dengan uang tunai karena jumlahnya tak memadai jika mengacu pada harga beras di pasaran. Selain itu, pembagian uang tunai juga rawan penyimpangan serta penggunaannya bisa konsumtif di luar kebutuhan untuk pangan.
Setiap bulan, sejak 17 tahun lalu, semestinya warga tak mampu bisa menebus beras untuk warga miskin (raskin) sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp 1.600 per kg. Artinya, sebulan senilai Rp 24.000 per keluarga. Namun, pembagian raskin itu acap kali tidak berjalan lancar.
Warga Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, hingga Selasa (31/3), misalnya, belum mendapatkan raskin. Ice Darakay, warga Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, menyebutkan, sebagai warga kurang mampu, keluarganya sangat terbantu dengan adanya raskin. Namun, keterlambatan distribusi raskin di kabupaten itu terjadi hampir setiap tahun.
"Kami juga tak tahu berapa jatah beras untuk kami. Tahun lalu, kami hanya diberi 10 kg. Itu pun masih ada warga miskin yang tak kebagian. Kami mendengar beras itu dijual kepada pedagang besar," kata Ice, yang keluarganya hanya makan nasi sekali sehari.
Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) Maluku dan Maluku Utara Faisal Assagaff mengatakan, belum disalurkannya raskin bagi warga Kepulauan Aru karena belum ada gudang penyimpanan di kabupaten itu. Pemerintah kabupaten juga belum mengajukan usulan kepada Bulog.
Ringankan beban
Ardian, warga Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, juga meminta raskin jangan dihapuskan dan diganti dengan pembagian uang tunai. Raskin yang dibagikan setiap bulan meringankan bebannya untuk menyediakan pangan bagi keluarga meski terkadang kualitas berasnya kurang baik.
Markus, warga Kota Pontianak, Kalbar, pun mengakui, pembagian raskin meringankan beban ekonomi keluarganya. "Raskin jangan dibentukkan uang tunai. Belum tentu uang itu dipakai untuk membeli beras. Contohnya bantuan langsung tunai, tak semua membelanjakan untuk kebutuhan pokok," ujarnya.
Samsul Huda, Kepala Dusun Jetis, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengatakan, raskin tetap diperlukan warga. Kalau raskin ditiadakan dan diganti pembagian uang tunai, misalnya, justru tidak memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan kecemburuan sosial.
Mudrikah, Kepala Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, mengingatkan, sebaiknya pemerintah tak memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat. Hal itu tak mendidik warga. Namun, ia mengatakan, pembagian raskin perlu dibenahi karena sering kali menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Sebab, ada warga miskin yang tidak terdata dan tak menerima raskin.
Eddy Suratman, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, menambahkan, lebih baik pemerintah tetap membagikan raskin. "Lebih ada jaminan kepastian warga mendapatkan beras. Jika dalam bentuk uang tunai, belum tentu akan dibelanjakan untuk membeli beras," ujarnya.
Di Nusa Tenggara Timur, Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Oinlasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Yusuf Faot mengatakan, kebijakan pemerintah membantu warga dari ancaman kelaparan melalui program raskin patut diapresiasi dan dilanjutkan. Namun, raskin sebanyak 15 kg per bulan per keluarga tak mencukupi kebutuhan. Jika pemerintah ingin membantu keluarga miskin, sebaiknya setiap keluarga diberikan subsidi minimal 50 kg per bulan.
Sementara Kepala Polresta Bekasi Komisaris Besar Isnaeni Ujiarto, Selasa, memaparkan, penangkapan tersangka Khoir dan Kasyono yang nekat mencampur beras kualitas sedang dan rendah untuk meraup keuntungan. Beras yang dioplos itu diduga sebagian adalah raskin. Keduanya ditangkap di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Belum diganti
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Senin, menyiratkan belum ada rencana pemerintah pusat menghapus program raskin dan menggantikan dengan program lain. Dia justru mengharapkan kepedulian pemerintah daerah untuk mengurangi beban distribusi raskin. Jika tak ada kepedulian dari pemerintah daerah, penerima raskin bisa mendapatkan beban biaya distribusi.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, raskin penting dalam mendukung program stabilisasi harga beras, baik di tingkat petani maupun di tingkat konsumen.
(ESA/SIR/KOR/EGI/WIE/
AYS/KOR/FRN/ILO/NDY/MAS)
http://print.kompas.com/baca/2015/04/01/Warga-Tetap-Meminta-Raskin-Dipertahankan
PONTIANAK, KOMPAS — Sekalipun masih diwarnai berbagai persoalan, warga penerima beras untuk keluarga miskin berharap program itu dilanjutkan. Raskin jangan diganti dengan uang tunai karena jumlahnya tak memadai jika mengacu pada harga beras di pasaran. Selain itu, pembagian uang tunai juga rawan penyimpangan serta penggunaannya bisa konsumtif di luar kebutuhan untuk pangan.
Setiap bulan, sejak 17 tahun lalu, semestinya warga tak mampu bisa menebus beras untuk warga miskin (raskin) sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp 1.600 per kg. Artinya, sebulan senilai Rp 24.000 per keluarga. Namun, pembagian raskin itu acap kali tidak berjalan lancar.
Warga Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, hingga Selasa (31/3), misalnya, belum mendapatkan raskin. Ice Darakay, warga Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, menyebutkan, sebagai warga kurang mampu, keluarganya sangat terbantu dengan adanya raskin. Namun, keterlambatan distribusi raskin di kabupaten itu terjadi hampir setiap tahun.
"Kami juga tak tahu berapa jatah beras untuk kami. Tahun lalu, kami hanya diberi 10 kg. Itu pun masih ada warga miskin yang tak kebagian. Kami mendengar beras itu dijual kepada pedagang besar," kata Ice, yang keluarganya hanya makan nasi sekali sehari.
Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) Maluku dan Maluku Utara Faisal Assagaff mengatakan, belum disalurkannya raskin bagi warga Kepulauan Aru karena belum ada gudang penyimpanan di kabupaten itu. Pemerintah kabupaten juga belum mengajukan usulan kepada Bulog.
Ringankan beban
Ardian, warga Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, juga meminta raskin jangan dihapuskan dan diganti dengan pembagian uang tunai. Raskin yang dibagikan setiap bulan meringankan bebannya untuk menyediakan pangan bagi keluarga meski terkadang kualitas berasnya kurang baik.
Markus, warga Kota Pontianak, Kalbar, pun mengakui, pembagian raskin meringankan beban ekonomi keluarganya. "Raskin jangan dibentukkan uang tunai. Belum tentu uang itu dipakai untuk membeli beras. Contohnya bantuan langsung tunai, tak semua membelanjakan untuk kebutuhan pokok," ujarnya.
Samsul Huda, Kepala Dusun Jetis, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengatakan, raskin tetap diperlukan warga. Kalau raskin ditiadakan dan diganti pembagian uang tunai, misalnya, justru tidak memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan kecemburuan sosial.
Mudrikah, Kepala Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, mengingatkan, sebaiknya pemerintah tak memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat. Hal itu tak mendidik warga. Namun, ia mengatakan, pembagian raskin perlu dibenahi karena sering kali menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Sebab, ada warga miskin yang tidak terdata dan tak menerima raskin.
Eddy Suratman, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, menambahkan, lebih baik pemerintah tetap membagikan raskin. "Lebih ada jaminan kepastian warga mendapatkan beras. Jika dalam bentuk uang tunai, belum tentu akan dibelanjakan untuk membeli beras," ujarnya.
Di Nusa Tenggara Timur, Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Oinlasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Yusuf Faot mengatakan, kebijakan pemerintah membantu warga dari ancaman kelaparan melalui program raskin patut diapresiasi dan dilanjutkan. Namun, raskin sebanyak 15 kg per bulan per keluarga tak mencukupi kebutuhan. Jika pemerintah ingin membantu keluarga miskin, sebaiknya setiap keluarga diberikan subsidi minimal 50 kg per bulan.
Sementara Kepala Polresta Bekasi Komisaris Besar Isnaeni Ujiarto, Selasa, memaparkan, penangkapan tersangka Khoir dan Kasyono yang nekat mencampur beras kualitas sedang dan rendah untuk meraup keuntungan. Beras yang dioplos itu diduga sebagian adalah raskin. Keduanya ditangkap di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Belum diganti
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Senin, menyiratkan belum ada rencana pemerintah pusat menghapus program raskin dan menggantikan dengan program lain. Dia justru mengharapkan kepedulian pemerintah daerah untuk mengurangi beban distribusi raskin. Jika tak ada kepedulian dari pemerintah daerah, penerima raskin bisa mendapatkan beban biaya distribusi.
Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, raskin penting dalam mendukung program stabilisasi harga beras, baik di tingkat petani maupun di tingkat konsumen.
(ESA/SIR/KOR/EGI/WIE/
AYS/KOR/FRN/ILO/NDY/MAS)
http://print.kompas.com/baca/2015/04/01/Warga-Tetap-Meminta-Raskin-Dipertahankan
Menteri Pertanian: Tidak Ada Kebijakan Impor Beras
Selasa, 31 Maret 2015
Karanganyar, HanTer - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak akan melakukan impor beras pada 2015 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para petani.
"Pemerintah tidak akan mengimpor beras," tegasnya saat memberikan pidato sambutan pada musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Keresidenan Surakarta di pendopo Kabupaten Karanganyar, Selasa.
Amran mengaku berulang kali ditawari impor beras dari Thailand sebanyak 1,5 juta ton dengan harga Rp4.000 per kilogram, sedangkan harga beras di dalam negeri mencapai Rp8.000-Rp12.000/kg.
"Kalau impor 1,5 juta ton beras itu untungnya Rp6 triliun, kami katakan maaf tidak impor," ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo selalu mengontrol terkait dengan stok beras di dalam negeri. "Pada saat harga beras tinggi, tiap hari Bapak Presiden menelepon kami untuk menanyakan apakah stok beras mencukupi," katanya.
Menurut dia, lebih baik keuntungan yang bisa diambil pemerintah dari impor beras Thailand itu dinikmati oleh para petani, khususnya di Provinsi Jateng.
"Kita tidak usah membantu petani Thailand yang sudah kaya dan jumlah produksinya sudah tinggi, doakan saja kalau kita semua bisa bekerja sama turun ke lapangan, Insya Allah tahun ini kita tidak impor," ujarnya dikutip Antara.
Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kegiatan Musrenbangwil Keresidenan Surakarta tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah dari Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.
(Anu)
http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2015/03/31/23948/21/21/Menteri-Pertanian-Tidak-Ada-Kebijakan-Impor-Beras
Karanganyar, HanTer - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak akan melakukan impor beras pada 2015 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para petani.
"Pemerintah tidak akan mengimpor beras," tegasnya saat memberikan pidato sambutan pada musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Keresidenan Surakarta di pendopo Kabupaten Karanganyar, Selasa.
Amran mengaku berulang kali ditawari impor beras dari Thailand sebanyak 1,5 juta ton dengan harga Rp4.000 per kilogram, sedangkan harga beras di dalam negeri mencapai Rp8.000-Rp12.000/kg.
"Kalau impor 1,5 juta ton beras itu untungnya Rp6 triliun, kami katakan maaf tidak impor," ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo selalu mengontrol terkait dengan stok beras di dalam negeri. "Pada saat harga beras tinggi, tiap hari Bapak Presiden menelepon kami untuk menanyakan apakah stok beras mencukupi," katanya.
Menurut dia, lebih baik keuntungan yang bisa diambil pemerintah dari impor beras Thailand itu dinikmati oleh para petani, khususnya di Provinsi Jateng.
"Kita tidak usah membantu petani Thailand yang sudah kaya dan jumlah produksinya sudah tinggi, doakan saja kalau kita semua bisa bekerja sama turun ke lapangan, Insya Allah tahun ini kita tidak impor," ujarnya dikutip Antara.
Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kegiatan Musrenbangwil Keresidenan Surakarta tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah dari Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.
(Anu)
http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2015/03/31/23948/21/21/Menteri-Pertanian-Tidak-Ada-Kebijakan-Impor-Beras
Langganan:
Postingan (Atom)