Selasa, 16 Desember 2014
KANALSATU - Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menyelesaikan pergantian direksi di sejumlah perusahaan negara. Setelah sebelumnya, telah diselesaikan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia.
Selanjutnya, pergantian direksi dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia, PT PLN, PT Pindad, dan PT Bulog. Targetnya, pergantian tersebut selesai sebelum akhir 2014. "Itu agenda paling utama yang coba diselesaikan sebelum akhir tahun," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di Jakarta, Selasa (16/12/14).
Seperti diketahui, saat ini ada beberapa perusahaan negara yang mengalami kekosongan dirut. Yakni, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Pindad, Bulog, PT PLN, PT KAI, dan PT Semen Indonesia Tbk.
Posisi dirut kosong karena ada yang ditarik menjadi menteri, seperti Dirut KAI (Kereta Api Indonesia) Ignasius Jonan, Dirut Telkom Arief Yahya, dan Dirut Pindad Sudirman Said.
Selain itu, dirut yang mengundurkan diri antara lain Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan dan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Ada pula dirut yang masa jabatan segera habis. Adalah Dirut PT PLN Nur Pamudji (sekarang masih menjabat) dan Dirut PT Bulog Sutarto Alimoeso yang kini telah digantikan oleh Plt. Dirut PT Bulog Budi Purwanto.
Sementara untuk posisi Dirut PT Semen Indonesia masih diisi oleh pelaksana tugas Suparni yang semula menjabat sebagai Direktur Produksi dan Litbang PT Semen Indonesia. Dwi Soetjipto yang sebelumnya menjabat Dirut PT Pertamina ditarik menjadi Dirut PT Pertamina menggantikan Karen Agustiawan. "Semen Indonesia baru tahun depan. Kami sudah minta RUPSLB," terang Rini.(win6)
http://kanalsatu.com/id/post/36881/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti/direksi-telkom--pln--pindad-dan-bulog-segera-diganti
Rabu, 17 Desember 2014
Selasa, 16 Desember 2014
Penggantian Raskin Jadi E-money Berbahaya? Ini Analisanya
Senin, 15 Desember 2014
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus didesak untuk tidak menggantikan program beras miskin (raskin) dengan sistem e-money, mengingat implikasi berantainya yang bisa kontraproduktif dengan cita-cita kedaulatan pangan Indonesia.
Rencana pencabutan program raskin pada 2015 tersebut praktis akan membuat perdagangan beras mengikuti mekanisme pasar (liberalisasi), yang dikhawatirkan mengancam pemburukan ketergantungan impor bahan pangan pokok paling sensitif di Tanah Air itu.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menegaskan program raskin pada hakikatnya dialamatkan untuk memproteksi pangan rakyat dari risiko pasar bebas, termasuk peluang masuknya spekulan.
“Masalahnya risiko pasar bebas—termasuk fluktuasi harga akibat pasokan dan spekulasi— paling serius dihadapi oleh petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah,” ujarnya di sela-sela sebuah diskusi, Senin (15/12/2014).
Untuk diketahui, program raskin juga merupakan instrumen garda harga di tingkat petani termasuk ketika panen, karena pemerintah membeli 3,5 juta-4 juta ton gabah/beras dari petani. Tiap tahunnya pemerintah menyuntik Rp18 triliun untuk program raskin sampai ke pedesaan.
Menurut Bayu, salah satu fungsi raskin yang paling krusial adalah sebagai penyangga stok pemerintah sebesar 1 juta-2 juta ton yang harus ada setiap saat. Seperti diketahui, stok tersebut ditangani oleh Perum Bulog (Persero) selaku pemilik cadangan beras terbesar.
Ketika cadangan beras pemerintah mencukupi, spekulan takut bermain sehingga inflasi dapat terjaga. Apalagi, beras adalah satu-satunya komoditas yang dijaga dalam stok pemerintah. Bayu berkata kesinambungan tersebut akan rontok apabila program raskin diutak-atik.
Sebagai latar belakang, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia menghentikan program raskin karena dianggap tidak efektif. Institusi Bretton Woods tersebut menuding program jaminan sosial paling lama di Tanah Air itu memicu range penyimpangan sebesar 20%-30%.
Penyimpangan tersebut mencakup ketidaktepatan harga 10%-20% di atas harga tebus raskin (HTR), ketidaktepatan jumlah antara 30%-50% di bawah ketentuan, dan ketidaktepatan sasaran antara 20%-30% dari ketentuan.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno baru-baru ini mengumumkan program raskin per tahun depan akan diganti dengan e-money, yang mana rumah tangga sasaran (RTS) tidak diberi beras, tapi bantuan uang di rekening mereka.
Sementara itu, menurut Bayu, range penyimpangan sebesar 20% masih bisa ditoleransi. “Karena terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran beras hasil ‘penyimpangan’ itu masih tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.”
SALAH PENYELESAIAN
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin berpendapat masalah penyimpangan—yang menjadi dalih untuk menganulir program raskin—adalah persoalan lapangan yang tidak seharusnya diselesaikan dengan kebijakan strategis.
“Persoalan lapangan, ya selesaikan dengan kebijakan lapangan. Harusnya yang diperbaiki adalah delivery service-nya, pengendalian dengan pendampingan program raskin melalui pendanaan pemda, dan perhatikan potensi sumber daya lokal untuk diversifikasi pangan.”
Bustanul menambahkan ketiadaan raskin otomatis akan mengerek harga jual beras, padahal kontribusi beras terhadap inflasi nasional bisa mencapai 25%-50%. Untuk diketahui, setiap penambahan 1% raskin membantu menurunkan harga beras sebesar 0,02%.
Apalagi, menurut audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), target penurunan angka konsumsi beras sebesar 1,5% gagal tercapai. “Jadi bisa dibayangkan apabila tiba-tiba perdagangan beras diliberalisasi.”
Solusinya, menurut Bustanul, harus ada disinsentif terhadap impor pangan, diversifikasi pangan, promosi pangan lokal di daerah, dan pengindustrian—bukan industrialisasi—pangan untuk peningkatan nilai tambah.
Peneliti Universitas Andalas Jhon Farlis menilai penggantian raskin dengan e-money memang lebih praktis karena tidak butuh gudang. Namun, justru lebih rentan disalahgunakan karena sasaran penggunaan sulit dikendalikan meski e-money dikhususkan untuk membeli beras.
“Tidak ada lagi jaminan beras di petani, sehingga tengkulak akan makin marak. Akhirnya, minat menanam petani akan surut dan produksi padi turun. Apa akibatnya? Ketergantungan impor beras kita akan semakin buruk dan wacana kedaulatan pangan sulit dicapai.”
Sementara itu, peneliti pertanian Universitas Hasanudin Didi Rukmana mengatakan sistem e-money juga punya kelemahan dalam 3 aspek. Pertama, aspek teknis yaitu dana yang besar untuk pembangunan jaringan informasi dan peralatan membaca kartu debit.
Kedua, aspek ekonomi yaitu besarnya dana untuk mengubah sistem dari basis pemberian beras ke uang elektronik, sekalipun bila program e-money itu hanya diterapkan di perkotaan. Ketiga, aspek sosial seperi mudahnya perpindahan tangan kepemilikan kartu.
Menteri Perdagngan Rachmat Gobel menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari usulan penggantian raskin menjadi e-money. “Ini kan gantinya. Operasi pasar khusus untuk isi raskin, beda nama saja. Tujuannya kepada RTS yang membutuhkan.”
http://m.bisnis.com/industri/read/20141215/12/382908/penggantian-raskin-jadi-e-money-berbahaya-ini-analisanya
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus didesak untuk tidak menggantikan program beras miskin (raskin) dengan sistem e-money, mengingat implikasi berantainya yang bisa kontraproduktif dengan cita-cita kedaulatan pangan Indonesia.
Rencana pencabutan program raskin pada 2015 tersebut praktis akan membuat perdagangan beras mengikuti mekanisme pasar (liberalisasi), yang dikhawatirkan mengancam pemburukan ketergantungan impor bahan pangan pokok paling sensitif di Tanah Air itu.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menegaskan program raskin pada hakikatnya dialamatkan untuk memproteksi pangan rakyat dari risiko pasar bebas, termasuk peluang masuknya spekulan.
“Masalahnya risiko pasar bebas—termasuk fluktuasi harga akibat pasokan dan spekulasi— paling serius dihadapi oleh petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah,” ujarnya di sela-sela sebuah diskusi, Senin (15/12/2014).
Untuk diketahui, program raskin juga merupakan instrumen garda harga di tingkat petani termasuk ketika panen, karena pemerintah membeli 3,5 juta-4 juta ton gabah/beras dari petani. Tiap tahunnya pemerintah menyuntik Rp18 triliun untuk program raskin sampai ke pedesaan.
Menurut Bayu, salah satu fungsi raskin yang paling krusial adalah sebagai penyangga stok pemerintah sebesar 1 juta-2 juta ton yang harus ada setiap saat. Seperti diketahui, stok tersebut ditangani oleh Perum Bulog (Persero) selaku pemilik cadangan beras terbesar.
Ketika cadangan beras pemerintah mencukupi, spekulan takut bermain sehingga inflasi dapat terjaga. Apalagi, beras adalah satu-satunya komoditas yang dijaga dalam stok pemerintah. Bayu berkata kesinambungan tersebut akan rontok apabila program raskin diutak-atik.
Sebagai latar belakang, Bank Dunia menyarankan agar Indonesia menghentikan program raskin karena dianggap tidak efektif. Institusi Bretton Woods tersebut menuding program jaminan sosial paling lama di Tanah Air itu memicu range penyimpangan sebesar 20%-30%.
Penyimpangan tersebut mencakup ketidaktepatan harga 10%-20% di atas harga tebus raskin (HTR), ketidaktepatan jumlah antara 30%-50% di bawah ketentuan, dan ketidaktepatan sasaran antara 20%-30% dari ketentuan.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno baru-baru ini mengumumkan program raskin per tahun depan akan diganti dengan e-money, yang mana rumah tangga sasaran (RTS) tidak diberi beras, tapi bantuan uang di rekening mereka.
Sementara itu, menurut Bayu, range penyimpangan sebesar 20% masih bisa ditoleransi. “Karena terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran beras hasil ‘penyimpangan’ itu masih tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.”
SALAH PENYELESAIAN
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin berpendapat masalah penyimpangan—yang menjadi dalih untuk menganulir program raskin—adalah persoalan lapangan yang tidak seharusnya diselesaikan dengan kebijakan strategis.
“Persoalan lapangan, ya selesaikan dengan kebijakan lapangan. Harusnya yang diperbaiki adalah delivery service-nya, pengendalian dengan pendampingan program raskin melalui pendanaan pemda, dan perhatikan potensi sumber daya lokal untuk diversifikasi pangan.”
Bustanul menambahkan ketiadaan raskin otomatis akan mengerek harga jual beras, padahal kontribusi beras terhadap inflasi nasional bisa mencapai 25%-50%. Untuk diketahui, setiap penambahan 1% raskin membantu menurunkan harga beras sebesar 0,02%.
Apalagi, menurut audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), target penurunan angka konsumsi beras sebesar 1,5% gagal tercapai. “Jadi bisa dibayangkan apabila tiba-tiba perdagangan beras diliberalisasi.”
Solusinya, menurut Bustanul, harus ada disinsentif terhadap impor pangan, diversifikasi pangan, promosi pangan lokal di daerah, dan pengindustrian—bukan industrialisasi—pangan untuk peningkatan nilai tambah.
Peneliti Universitas Andalas Jhon Farlis menilai penggantian raskin dengan e-money memang lebih praktis karena tidak butuh gudang. Namun, justru lebih rentan disalahgunakan karena sasaran penggunaan sulit dikendalikan meski e-money dikhususkan untuk membeli beras.
“Tidak ada lagi jaminan beras di petani, sehingga tengkulak akan makin marak. Akhirnya, minat menanam petani akan surut dan produksi padi turun. Apa akibatnya? Ketergantungan impor beras kita akan semakin buruk dan wacana kedaulatan pangan sulit dicapai.”
Sementara itu, peneliti pertanian Universitas Hasanudin Didi Rukmana mengatakan sistem e-money juga punya kelemahan dalam 3 aspek. Pertama, aspek teknis yaitu dana yang besar untuk pembangunan jaringan informasi dan peralatan membaca kartu debit.
Kedua, aspek ekonomi yaitu besarnya dana untuk mengubah sistem dari basis pemberian beras ke uang elektronik, sekalipun bila program e-money itu hanya diterapkan di perkotaan. Ketiga, aspek sosial seperi mudahnya perpindahan tangan kepemilikan kartu.
Menteri Perdagngan Rachmat Gobel menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari usulan penggantian raskin menjadi e-money. “Ini kan gantinya. Operasi pasar khusus untuk isi raskin, beda nama saja. Tujuannya kepada RTS yang membutuhkan.”
http://m.bisnis.com/industri/read/20141215/12/382908/penggantian-raskin-jadi-e-money-berbahaya-ini-analisanya
Rini Berencana Jual Gedung Kementerian BUMN
Senin, 15 Desember 2014
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan menjual gedung Kementerian BUMN. Penjualan ini, diklaim sebagai salah satu cara melakukan efisiensi anggaran negara.
"Kita kan sedang menawarkan gedung ini, ya siapa saja yang mau beli," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno dalam diskusi dengan pewarta di kantornya Senin (15/12/2014).
Rini menjelaskan, gedung ini memiliki 20 lantai, sedangkan pegawai BUMN hanya 150 orang. Menurutnya, ini sangat tidak efisien. "Saya juga kan lebih dekat dan akrab jauh lebih senang, jangan semua senangnya jauh-jauh" katanya.
Dia menambahkan, tugas utama Kementerian BUMN adalah mengelola lembaganya, bukan mengelola gedung BUMN. Menurutnya, selama ini memang sudah ada bagian yang disewakan. "Tapi muncul ide bagaimana kalau dijual saja?" katanya.
"Weekend lalu, ada pegawai saya yang bekerja. Mereka cerita kalau mereka kerja dengan kondisi gerah-gerahan karena mereka kerjanya tidak menggunakan AC. Jika mereka menggunakan AC, mereka akan menghidupkan AC seluruh gedung. Betapa tidak efisiensinya?" tukas Rini.
http://economy.okezone.com/read/2014/12/15/320/1079620/rini-berencana-jual-gedung-kementerian-bumn
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan menjual gedung Kementerian BUMN. Penjualan ini, diklaim sebagai salah satu cara melakukan efisiensi anggaran negara.
"Kita kan sedang menawarkan gedung ini, ya siapa saja yang mau beli," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno dalam diskusi dengan pewarta di kantornya Senin (15/12/2014).
Rini menjelaskan, gedung ini memiliki 20 lantai, sedangkan pegawai BUMN hanya 150 orang. Menurutnya, ini sangat tidak efisien. "Saya juga kan lebih dekat dan akrab jauh lebih senang, jangan semua senangnya jauh-jauh" katanya.
Dia menambahkan, tugas utama Kementerian BUMN adalah mengelola lembaganya, bukan mengelola gedung BUMN. Menurutnya, selama ini memang sudah ada bagian yang disewakan. "Tapi muncul ide bagaimana kalau dijual saja?" katanya.
"Weekend lalu, ada pegawai saya yang bekerja. Mereka cerita kalau mereka kerja dengan kondisi gerah-gerahan karena mereka kerjanya tidak menggunakan AC. Jika mereka menggunakan AC, mereka akan menghidupkan AC seluruh gedung. Betapa tidak efisiensinya?" tukas Rini.
http://economy.okezone.com/read/2014/12/15/320/1079620/rini-berencana-jual-gedung-kementerian-bumn
Pemda Harus Ambil Peran Penyaluran Raskin
Senin, 15 Desember 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Krisnamurthi mengungkapkan, strategi agar pemerintah dapat menyalurkan raskin tepat sasaran yakni dengan rutin melakukan pembaruan data sebab kondisi masyarakat miskin fluktuatif. Ada yang ketika didata ia masuk kategori miskin tapi beberapa waktu kemudian sudah tidak miskin lagi karena sukses usahanya, demikian sebaliknya.
Pemerintah daerah, lanjut mantan wakil menteri perdagangan, harus ambil peran dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras miskin (raskin) untuk masyarakatnya. Caranya dengan mengalokasikan dana penyaluran misalnya biaya transportasi agar tidak dibebankan kepada masyarakat. Sebab Bulog hanya sampai ke titik bagi per wilayah. “Selama ini tidak ada dana di Pemda karena banyak yang tidak dialokasikan,” kata dia pada Senin (15/12).
Diterangkannya, distribusi raskin terbangun dari tiga pilar yang saling berkaitan satu sama lain. Pilar tersebut yakni pengadaan beras atau gabah dari petani, stok beras di pemerintah dan beras untuk keluarga berpenghasilan rendah.
Harganya beras harus dijamin pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam konteks melindungi petani. “Pemerintah menjamin di mana saja dan berapa saja harganya akan dibeli,” katanya. Stok pemerintah, lanjut dia, dihasilkan dari kontribusi regional RI. Namun dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan operasi pasar untuk stabilitas harga ataupun impor.
Tiga pilar tersebut harus kokoh. Agar pangan pokok rakyat terutama petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah tidak terkena resiko negatif pasar bebas. Resiko tersebut misalnya terkena fluktuasi harga akibat naik turunnya pasokan beras di konsumen maupun produsen. Kekuatan pilar juga dapat menghindari fluktuasi harga akibat spekulan yang memanfaatkan ketidakakuratan informasi harga.
Adapun manfaatnya, dengan pembelian gabah kepada petani 3.5 sampai 4 juta ton dengan harga pembelian pemerintah, harga gabah di tingkat petani terutama ketika panen akan stabil. Selain itu, akan ada injeksi langsung ke pedesaan sebesar Rp 18 triliun per tahun yang berdampak langsung pada peningkatan likuiditas masyarakat desa.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/15/ngm9jc-pemda-harus-ambil-peran-penyaluran-raskin
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Krisnamurthi mengungkapkan, strategi agar pemerintah dapat menyalurkan raskin tepat sasaran yakni dengan rutin melakukan pembaruan data sebab kondisi masyarakat miskin fluktuatif. Ada yang ketika didata ia masuk kategori miskin tapi beberapa waktu kemudian sudah tidak miskin lagi karena sukses usahanya, demikian sebaliknya.
Pemerintah daerah, lanjut mantan wakil menteri perdagangan, harus ambil peran dalam pelaksanaan penyaluran bantuan beras miskin (raskin) untuk masyarakatnya. Caranya dengan mengalokasikan dana penyaluran misalnya biaya transportasi agar tidak dibebankan kepada masyarakat. Sebab Bulog hanya sampai ke titik bagi per wilayah. “Selama ini tidak ada dana di Pemda karena banyak yang tidak dialokasikan,” kata dia pada Senin (15/12).
Diterangkannya, distribusi raskin terbangun dari tiga pilar yang saling berkaitan satu sama lain. Pilar tersebut yakni pengadaan beras atau gabah dari petani, stok beras di pemerintah dan beras untuk keluarga berpenghasilan rendah.
Harganya beras harus dijamin pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam konteks melindungi petani. “Pemerintah menjamin di mana saja dan berapa saja harganya akan dibeli,” katanya. Stok pemerintah, lanjut dia, dihasilkan dari kontribusi regional RI. Namun dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan operasi pasar untuk stabilitas harga ataupun impor.
Tiga pilar tersebut harus kokoh. Agar pangan pokok rakyat terutama petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah tidak terkena resiko negatif pasar bebas. Resiko tersebut misalnya terkena fluktuasi harga akibat naik turunnya pasokan beras di konsumen maupun produsen. Kekuatan pilar juga dapat menghindari fluktuasi harga akibat spekulan yang memanfaatkan ketidakakuratan informasi harga.
Adapun manfaatnya, dengan pembelian gabah kepada petani 3.5 sampai 4 juta ton dengan harga pembelian pemerintah, harga gabah di tingkat petani terutama ketika panen akan stabil. Selain itu, akan ada injeksi langsung ke pedesaan sebesar Rp 18 triliun per tahun yang berdampak langsung pada peningkatan likuiditas masyarakat desa.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/15/ngm9jc-pemda-harus-ambil-peran-penyaluran-raskin
Konversi Raskin ke "E-Money", Muluskan Agenda Liberalisasi
Senin, 15 Desember 2014
Jakarta - Wacana penghapusan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan digantikan dengan e-money dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi. Dikhawatirkan, nantinya akan menganggu kedaulatan pangan Indonesia di tengah persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Demikian dikatakan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi dalam diskusi bertema "Stop Liberalisasi Beras", di Jakarta, Senin (15/12).
"Konversi raskin dalam bentuk e-money justru membuat komoditi beras tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Sepenuhnya komoditi ini justru akan masuk ke pasar bebas. Jika Raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi MEA 2015," paparnya.
Indonesia, menurutnya, meniru sistem e-money yang selama ini dilakukan oleh Amerika sulit diimplementasikan di Indonesia mengingat negara ini adalah negara yang berbasis kepulauan namun berkultur agraris.
"Pemerintah luput mengkaji sisi sosial, ekonomi, dan politik dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Kita berbeda dengan Amerika atau Eropa," ujarnya.
Lebih lanjut raskin bukan hanya sekadar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumbedaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
Adapun rencana pemerintah mengganti raskin dengan e-money, menurut peneliti Universitas Andalas (Unand) John Farlis amat rentan disalahgunakan. Pemerintah tidak bisa memastikan uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras, bukan malah kebutuhan rumah tangga lainnya.
Selain itu, ke depan target swasembada padi sulit tercapai akibat tidak adanya kepastian pembelian gabah petani oleh Bulog dengan harga yang stabil.
"Kalau beras raskinnya distop, maka Bulog akan menghentikan pembelian padi secara total, tidak ada jaminan beras akan dibeli. Praktik tengkulak malah nantinya bermunculan karena beras menumpuk di pasar dan yang beli tidak ada," paparnya.
Belum lagi, nantinya semangat petani dalam memananam dipastikan melemah. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian harga dan pembelian. Imbasnya produksi beras nasional bisa anjlok. Indonesia yang negara agraris bisa justru bergantung pada impor sehingga ketahanan pangan nasional pun akan hancur, terangnya.
Terkait penyimpangan raskin yang kerap terjadi di beberapa sektor, Bayu yang juga pernah menjabat sebagai wakil menteri perdagangan merasa pemerintah mampu membenahi proses distribusinya. Bukan justru menghapus dan melakukan konversi.
"Terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran hasil beras penyimpangan Raskin itu tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena beras dengan kualitas medium, kalaupun dioplos dengan kualitas yang lebih baik, jadinya tetap melayani pasar kelompok masyarakat bawah," tuturnya.
Penulis: Nuriy Azizah/EPR
Jakarta - Wacana penghapusan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan digantikan dengan e-money dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi. Dikhawatirkan, nantinya akan menganggu kedaulatan pangan Indonesia di tengah persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Demikian dikatakan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi dalam diskusi bertema "Stop Liberalisasi Beras", di Jakarta, Senin (15/12).
"Konversi raskin dalam bentuk e-money justru membuat komoditi beras tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Sepenuhnya komoditi ini justru akan masuk ke pasar bebas. Jika Raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi MEA 2015," paparnya.
Indonesia, menurutnya, meniru sistem e-money yang selama ini dilakukan oleh Amerika sulit diimplementasikan di Indonesia mengingat negara ini adalah negara yang berbasis kepulauan namun berkultur agraris.
"Pemerintah luput mengkaji sisi sosial, ekonomi, dan politik dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Kita berbeda dengan Amerika atau Eropa," ujarnya.
Lebih lanjut raskin bukan hanya sekadar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumbedaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
Adapun rencana pemerintah mengganti raskin dengan e-money, menurut peneliti Universitas Andalas (Unand) John Farlis amat rentan disalahgunakan. Pemerintah tidak bisa memastikan uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras, bukan malah kebutuhan rumah tangga lainnya.
Selain itu, ke depan target swasembada padi sulit tercapai akibat tidak adanya kepastian pembelian gabah petani oleh Bulog dengan harga yang stabil.
"Kalau beras raskinnya distop, maka Bulog akan menghentikan pembelian padi secara total, tidak ada jaminan beras akan dibeli. Praktik tengkulak malah nantinya bermunculan karena beras menumpuk di pasar dan yang beli tidak ada," paparnya.
Belum lagi, nantinya semangat petani dalam memananam dipastikan melemah. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian harga dan pembelian. Imbasnya produksi beras nasional bisa anjlok. Indonesia yang negara agraris bisa justru bergantung pada impor sehingga ketahanan pangan nasional pun akan hancur, terangnya.
Terkait penyimpangan raskin yang kerap terjadi di beberapa sektor, Bayu yang juga pernah menjabat sebagai wakil menteri perdagangan merasa pemerintah mampu membenahi proses distribusinya. Bukan justru menghapus dan melakukan konversi.
"Terlepas dari masalah penyimpangan itu sendiri, perputaran hasil beras penyimpangan Raskin itu tetap di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena beras dengan kualitas medium, kalaupun dioplos dengan kualitas yang lebih baik, jadinya tetap melayani pasar kelompok masyarakat bawah," tuturnya.
Penulis: Nuriy Azizah/EPR
Mampu Redam Inflasi, Raskin Justru Ditiru Eropa
Senin, 15 Desember 2014
Jakarta - Beras miskin (raskin) sebagai jaring pengaman sosial (JPS) selama ini dinilai efektif untuk dapat meredam laju inflasi. Keberhasilan raskin dalam menyumbang angka deflasi membuat banyak negara Eropa berniat untuk meniru sistem ini. Sayangnya, Indonesia justru berniat untuk menghapuskan program ini dalam waktu dekat.
Pakar Pangan IPB Koekoeh Santoso mengungkapkan peningkatan jumlah raskin memiliki korelasi positif penurunan harga jual beras. Hasil ini menurutnya diperoleh dari penelitian IPB tentang pengaruh Raskin terhadap indeks yang diterima dan dibayarkan petani, serta pengaruh beras terhadap inflasi di Jawa Barat.
"Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0,02%," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Stop Liberalisasi Beras di Jakarta, Senin (15/12).
Sebaliknya, ketiadaan raskin sebesar 1% akan berpengaruh pada kenaikan harga beras sebesar 0,02%. Maka ia mengatakan tidak heran jika raskin dihapuskan sepenuhnya banyak pihak yang memprediksi timbulnya gejolak harga beras yang berimbas pada inflasi.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi pun tak habis pikir akan rencana pemerintah mengahapus raskin. Ketika mendatangi Perancis dan Belgia, ia menyaksikan bagaimana pemerintah negara yang berada di kawsan Eropa dan Amerika justru tengah mengkaji mekanisme program raskin di Indonesia.
Ke depan mereka berniat untuk menerapkan program ini di negaranya masing-masing. Program ini dipandang ampuh mengentaskan gejolak ketahanan pangan yang sedang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika.
"Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food semacam e-money. Mereka melihat Raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka mengakui Stamp food ternyata kurang efektif," ungkap mantan wakil menteri perdagangan ini.
Wacana penghapusan raskin pertama kali bergulir dari ucapan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebenarnya pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) Sejak 2003, telah membentuk program raskin. Adapun jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin hingga tahun ini telah mencapai 15.530.897 rumah tangga.
Penulis: Nuriy Azizah Susetyo/YUD
http://www.beritasatu.com/ekonomi/233550-mampu-redam-inflasi-raskin-justru-ditiru-eropa.html
Jakarta - Beras miskin (raskin) sebagai jaring pengaman sosial (JPS) selama ini dinilai efektif untuk dapat meredam laju inflasi. Keberhasilan raskin dalam menyumbang angka deflasi membuat banyak negara Eropa berniat untuk meniru sistem ini. Sayangnya, Indonesia justru berniat untuk menghapuskan program ini dalam waktu dekat.
Pakar Pangan IPB Koekoeh Santoso mengungkapkan peningkatan jumlah raskin memiliki korelasi positif penurunan harga jual beras. Hasil ini menurutnya diperoleh dari penelitian IPB tentang pengaruh Raskin terhadap indeks yang diterima dan dibayarkan petani, serta pengaruh beras terhadap inflasi di Jawa Barat.
"Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0,02%," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Stop Liberalisasi Beras di Jakarta, Senin (15/12).
Sebaliknya, ketiadaan raskin sebesar 1% akan berpengaruh pada kenaikan harga beras sebesar 0,02%. Maka ia mengatakan tidak heran jika raskin dihapuskan sepenuhnya banyak pihak yang memprediksi timbulnya gejolak harga beras yang berimbas pada inflasi.
Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi pun tak habis pikir akan rencana pemerintah mengahapus raskin. Ketika mendatangi Perancis dan Belgia, ia menyaksikan bagaimana pemerintah negara yang berada di kawsan Eropa dan Amerika justru tengah mengkaji mekanisme program raskin di Indonesia.
Ke depan mereka berniat untuk menerapkan program ini di negaranya masing-masing. Program ini dipandang ampuh mengentaskan gejolak ketahanan pangan yang sedang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika.
"Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food semacam e-money. Mereka melihat Raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka mengakui Stamp food ternyata kurang efektif," ungkap mantan wakil menteri perdagangan ini.
Wacana penghapusan raskin pertama kali bergulir dari ucapan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebenarnya pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) Sejak 2003, telah membentuk program raskin. Adapun jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin hingga tahun ini telah mencapai 15.530.897 rumah tangga.
Penulis: Nuriy Azizah Susetyo/YUD
http://www.beritasatu.com/ekonomi/233550-mampu-redam-inflasi-raskin-justru-ditiru-eropa.html
Tanpa Raskin, Ketahanan Pangan Terancam
Senin, 15 Desember 2014
INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menilai rencana penghapusan raskin sebagai tindakan gegabah beresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin. Tak hanya itu, juga mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.
Bayu saat diskusi Stop Liberalisasi Beras gelaran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (15/12/2014) mengungkapkan, pemerintah Prancis, negara Eropa dan Amerika sedang mempelajari mekanisme program raskin untuk diterapkan di negaranya masing-masing.
"Di Eropa, saat ini sedang bergejolak soal ketahanan pangan. Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food atau kupon makanan semacam e-money. Mereka melihat raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka heran, bagaimana Indonesia menjaga stabilitas pangan rakyatnya. Karena stamp food ternyata kurang efektif," ujar dia.
Ia mengatakan, program raskin merupakan jaring pengaman sosial (JPS) yang mempunyai delapan fungsi sekaligus, mulai pengadaan beras dan gabah bagi petani, stok pangan pemerintah, penjamin ketersediaan pangan bagi warga miskin, penyedia bantuan darurat pada saat bencana atau keperluan mendadak lainnya, penjaga stabilitas harga beras, 'injeksi dana pemerintah ke pedesaan, yang saat ini jumlahnya mencapai Rp18 triliun, instrumen peningkatan likuiditas masyarakat desa hingga pengendali inflasi nasional.
"Raskin ini sejatinya telah berlaku sejak tahun 1970. Di mana pemerintah menyediakan beras untuk PNS dan ABRI, kemudian di tahun 1998, karena gejolak ekonomi, pemerintah memandang perlunya jaminan pangan untuk masyarakat umum dan program ini dilanjutkan oleh lima pemerintahan paska reformasi," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa gejolak penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga kekisruhan di tengah masyarakat. "Yang paling beresiko merasakan imbas penghapusan Raskin adalah masyarakat miskin dan para petani," imbuh dia. [aji]
“Jadi, raskin tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi padi banyak dipengaruhi oleh proses penggilingan dari gabah ke beras. Saat ini, kata dia, jumlah penggilingan padi mencapai 90 persen se-Indonesia dan didominasi pengusaha kecil dan menengah. Karena berpengaruh besar terhadap produksi, pemerintah juga seharusnya memerhatikan proses penggilingan beras agar meningkatkan rendemen.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2162837/tanpa-raskin-ketahanan-pangan-terancam#.VI9rZtKsUXs
INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi menilai rencana penghapusan raskin sebagai tindakan gegabah beresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin. Tak hanya itu, juga mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.
Bayu saat diskusi Stop Liberalisasi Beras gelaran Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (15/12/2014) mengungkapkan, pemerintah Prancis, negara Eropa dan Amerika sedang mempelajari mekanisme program raskin untuk diterapkan di negaranya masing-masing.
"Di Eropa, saat ini sedang bergejolak soal ketahanan pangan. Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food atau kupon makanan semacam e-money. Mereka melihat raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka heran, bagaimana Indonesia menjaga stabilitas pangan rakyatnya. Karena stamp food ternyata kurang efektif," ujar dia.
Ia mengatakan, program raskin merupakan jaring pengaman sosial (JPS) yang mempunyai delapan fungsi sekaligus, mulai pengadaan beras dan gabah bagi petani, stok pangan pemerintah, penjamin ketersediaan pangan bagi warga miskin, penyedia bantuan darurat pada saat bencana atau keperluan mendadak lainnya, penjaga stabilitas harga beras, 'injeksi dana pemerintah ke pedesaan, yang saat ini jumlahnya mencapai Rp18 triliun, instrumen peningkatan likuiditas masyarakat desa hingga pengendali inflasi nasional.
"Raskin ini sejatinya telah berlaku sejak tahun 1970. Di mana pemerintah menyediakan beras untuk PNS dan ABRI, kemudian di tahun 1998, karena gejolak ekonomi, pemerintah memandang perlunya jaminan pangan untuk masyarakat umum dan program ini dilanjutkan oleh lima pemerintahan paska reformasi," jelas dia.
Ia menambahkan bahwa gejolak penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga kekisruhan di tengah masyarakat. "Yang paling beresiko merasakan imbas penghapusan Raskin adalah masyarakat miskin dan para petani," imbuh dia. [aji]
“Jadi, raskin tidak boleh dihilangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi padi banyak dipengaruhi oleh proses penggilingan dari gabah ke beras. Saat ini, kata dia, jumlah penggilingan padi mencapai 90 persen se-Indonesia dan didominasi pengusaha kecil dan menengah. Karena berpengaruh besar terhadap produksi, pemerintah juga seharusnya memerhatikan proses penggilingan beras agar meningkatkan rendemen.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2162837/tanpa-raskin-ketahanan-pangan-terancam#.VI9rZtKsUXs
Langganan:
Postingan (Atom)