Kamis, 23 Januari 2014
Bisnis-jabar.com, BANDUNG–Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional III Jawa Barat Usep Karyana mengatakan pihaknya akan mendahulukan distribusi raskin ke daerah pantai utara Jabar yang tengah dilanda banjir.
Saat ini, pihaknya sudah menyalurkan 51 ton raskin ke daerah bencana, seperti Karawang, Indramayu, Cirebon, Subang dan Bekasi. Selain raskin, pihaknya pun telah menyalurkan 203 ton cadangan beras pemerintah (CBP) ke daerah banjir.
“Kita pun sudah menyalurkan 203 ton CBP, untuk Indramayu 51 ton, Karawang 80 ton, Subang antara 30 sampai 40 ton, Cirebon 12 sampai 15 ton, serta Bekasi,” katanya, Kamis (23/1/2014).
Menurutnya, jumlah penyaluran CBP tersebut diberikan berdasarkan pengajuan dari daerah masing-masing. Dia mengaku CBP yang disalurkan awal 2014 ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
“Ini karena kita harus sigap dengan hal yang menyangkut masalah perut [korban bencana]. Tahun lalu CBP bisa dilakukan operasi pasar,sekarang orientasinya untuk bencana,” katanya. (ija)
http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/bulog-keluarkan-cadangan-beras-pemerintah-ke-daerah-banjir?utm_source=front&utm_medium=box&utm_campaign=berita_jabar
Jumat, 24 Januari 2014
Kamis, 23 Januari 2014
Wagub : Raskin Jangan Dikorupsi
Kamis, 23 Januari 2014
Jatah Raskin Jambi 2.411 Ton/Bulan
JAMBI-Alokasi Raskin untuk Provinsi Jambi tahun ini mencapai angka 2.411 ton perbulan dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) 162.779.
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Perum Bulog Provinsi Jambi Ma”ruf, saat peluncuran Program Raskin Tahun 2014 di Bulog Divisi Regional Jambi, kemarin (22/1).
Menurutnya, terkait dengan proses distribusi Raskin di Provinsi Jambi, sejauh ini terus meningkat dan terus diupayakan mencapai hasil yang maksimal dengan dukungan Pemerintah Daerah.
“Kita akan terus meningkatkan sinergisitas dengan pihak Pemerintah Daerah," jelas Makruf.
Mengenai kebijakan Bulog membantu petani, utamanya membeli beras hasil pertanian di Provinsi Jambi, Ma”ruf menyatakan telah melakukan upaya tersebut, bahkan Provinsi Jambi tidak mengalami harga jual beras dari petani dibawah ketentuan Pemerintah
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar mewanti-wanti pejabat Bulog agar tak menyunat raskin untuk masyarakat. Ia berharap bulog Divre jambi selaku penyalur agar mendistribusikan raskin tepat sasaran.
"Pangan merupakan hak asasi bagi semua orang. Jangan di korupsi raskin ini," ungkap Fachrori.
Fachrori mengingatkan kepada semua pihak terkait dapat bersinergi dengan baik dalam proses distribusi dan ketepatan sasaran. Menurutnya, raskin hendaknya dapat mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
"Berharap semua pihak dapat terus bersinergi dan mendukung serta mengawal program ini dengan benar," tegasnya.
Diakui Fachrori beras yang didsitribusikan untuk wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi yang baik untuk dikonsumsi. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai raskin yang disalurkan merupakan beras jelek. Sebab, selama ini seringkali kedapatan ada raskin yang jelek disalurkan.“Kita Jambi selama ini bagus dan ini merupakan bentuk kerjasama yang baik dan lancar," katanya.
(wsn)
http://www.jambiekspres.co.id/berita-12157-wagub--raskin-jangan-dikorupsi.html
Jatah Raskin Jambi 2.411 Ton/Bulan
JAMBI-Alokasi Raskin untuk Provinsi Jambi tahun ini mencapai angka 2.411 ton perbulan dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) 162.779.
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Perum Bulog Provinsi Jambi Ma”ruf, saat peluncuran Program Raskin Tahun 2014 di Bulog Divisi Regional Jambi, kemarin (22/1).
Menurutnya, terkait dengan proses distribusi Raskin di Provinsi Jambi, sejauh ini terus meningkat dan terus diupayakan mencapai hasil yang maksimal dengan dukungan Pemerintah Daerah.
“Kita akan terus meningkatkan sinergisitas dengan pihak Pemerintah Daerah," jelas Makruf.
Mengenai kebijakan Bulog membantu petani, utamanya membeli beras hasil pertanian di Provinsi Jambi, Ma”ruf menyatakan telah melakukan upaya tersebut, bahkan Provinsi Jambi tidak mengalami harga jual beras dari petani dibawah ketentuan Pemerintah
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar mewanti-wanti pejabat Bulog agar tak menyunat raskin untuk masyarakat. Ia berharap bulog Divre jambi selaku penyalur agar mendistribusikan raskin tepat sasaran.
"Pangan merupakan hak asasi bagi semua orang. Jangan di korupsi raskin ini," ungkap Fachrori.
Fachrori mengingatkan kepada semua pihak terkait dapat bersinergi dengan baik dalam proses distribusi dan ketepatan sasaran. Menurutnya, raskin hendaknya dapat mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
"Berharap semua pihak dapat terus bersinergi dan mendukung serta mengawal program ini dengan benar," tegasnya.
Diakui Fachrori beras yang didsitribusikan untuk wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi yang baik untuk dikonsumsi. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai raskin yang disalurkan merupakan beras jelek. Sebab, selama ini seringkali kedapatan ada raskin yang jelek disalurkan.“Kita Jambi selama ini bagus dan ini merupakan bentuk kerjasama yang baik dan lancar," katanya.
(wsn)
http://www.jambiekspres.co.id/berita-12157-wagub--raskin-jangan-dikorupsi.html
Bulog Jatim Siap Intervensi Harga Beras
Kamis, 23 Januari 2014
PERUSAHAN Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional (Divre) Jawa Timur menyatakan kesiapannya melakukan intervensi harga beras jika terjadi gejolak di pasar akibat musim penghujan dan banyaknya bencana akhir-akhir ini.
Kesiapan tersebut menanggapi himbauan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa agar Bulog melakukan intervensi harga melalui operasi pasar (OP) jika harga beras melambung akibat cuaca. Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Rusdianto mengatakan Bulog terus melakukan pemantauan harga beras di seluruh Jawa Timur.
Bulog juga melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memantau harga pasar. Dari pantauan yang dilakukan, harga beras medium di Pasar Jatim masih berada di kisaran Rp7.200-8.000/kg sejak sebulan terakhir, dan tidak ada lonjakan sama sekali.
"Walaupun kondisi Jatim saat ini masih aman, kami tetap siap melakukan OP kapan dan berapapun yang dibutuhkan. OP akan kami lakukan dengan melihat tendensi dan tren kenaikan harga yang terjadi," ujar Rusdianto, di Surabaya, Kamis (23/1). . Jika pergerakan harga dari Rp7.200/kg naik langsung menjadi Rp8.000/kg, maka OP akan langsung digelar.
Adapun harga tebus beras OP ditetapkan sebesar Rp6.800 di Gudang Bulog. Biasanya akan ditambah ongkos distribusi sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim, apakah ada subsidi biaya distribusi, atau tidak. Selain itu, Bulog Jatim juga memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan bencana sebanyak 100 ton/tahun untuk masing-masing kabupaten kota. Jika alokasi tersebut belum mencukupi, kabupaten terkait bisa mengajukan penambahan kepada Pemprov Jatim.
Dzurriyah Nisa | Vriana Indriasari
http://kabar3.com/news/2014/01/bulog-jatim-siap-intervensi-harga-beras#.UuDotPuyTIU
PERUSAHAN Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional (Divre) Jawa Timur menyatakan kesiapannya melakukan intervensi harga beras jika terjadi gejolak di pasar akibat musim penghujan dan banyaknya bencana akhir-akhir ini.
Kesiapan tersebut menanggapi himbauan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa agar Bulog melakukan intervensi harga melalui operasi pasar (OP) jika harga beras melambung akibat cuaca. Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Rusdianto mengatakan Bulog terus melakukan pemantauan harga beras di seluruh Jawa Timur.
Bulog juga melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memantau harga pasar. Dari pantauan yang dilakukan, harga beras medium di Pasar Jatim masih berada di kisaran Rp7.200-8.000/kg sejak sebulan terakhir, dan tidak ada lonjakan sama sekali.
"Walaupun kondisi Jatim saat ini masih aman, kami tetap siap melakukan OP kapan dan berapapun yang dibutuhkan. OP akan kami lakukan dengan melihat tendensi dan tren kenaikan harga yang terjadi," ujar Rusdianto, di Surabaya, Kamis (23/1). . Jika pergerakan harga dari Rp7.200/kg naik langsung menjadi Rp8.000/kg, maka OP akan langsung digelar.
Adapun harga tebus beras OP ditetapkan sebesar Rp6.800 di Gudang Bulog. Biasanya akan ditambah ongkos distribusi sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim, apakah ada subsidi biaya distribusi, atau tidak. Selain itu, Bulog Jatim juga memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan bencana sebanyak 100 ton/tahun untuk masing-masing kabupaten kota. Jika alokasi tersebut belum mencukupi, kabupaten terkait bisa mengajukan penambahan kepada Pemprov Jatim.
Dzurriyah Nisa | Vriana Indriasari
http://kabar3.com/news/2014/01/bulog-jatim-siap-intervensi-harga-beras#.UuDotPuyTIU
Banjir belum Berdampak pada Penyerapan Beras Bulog
Kamis, 23 Januari 2014
Metrotvnews.com, Surabaya: Bencana banjir di sejumlah wilayah Jawa Timur belum berdampak pada penyerapan beras Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jatim karena sampai sekarang ketersediaan beras di provinsi ini masih aman.
Menurut Kepala Bulog Divre Jatim, Rusdiyanto, selama 1 Januari hingga 21 Januari 2014 penyerapan Bulog terhadap beras petani sebanyak 20.049 ton.
Dari jumlah itu, wilayah tertinggi penyerapannya yaitu Bojonegoro yang mencapai 8.677 ton, lalu Bondowoso 2.800 ton, dan Surabaya Selatan sebanyak 2.760 ton.
"Walau di Bojonegoro sempat terjadi banjir yang mengakibatkan beberapa areal sawah puso, tapi tidak menghambat kami untuk terus menyerap gabah dan beras petani. Kami sudah melakukan replanting atau penanaman ulang," ujarnya di Surabaya, Kamis (23/1).
Dengan begitu, ungkap dia, hingga kini persediaan beras tetap tercukupi. Bahkan, sampai akhir 2013 total stok beras di provinsi ini mencapai 592.833 ton.
"Kami yakin besaran itu bisa memenuhi kebutuhan beras di Jawa Timur selama 3 bulan ke depan. Rata-rata total penyaluran per bulan berkisar antara 42.000 ton," katanya.
Ia menyatakan, pada saat ini pengadaan beras terus berlangsung sehingga sebagian stok yang tersisa dapat distribusikan ke provinsi lain, khususnya ke Kawasan Indonesia Timur.
"Terkait pengadaan beras, Bulog masih mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) no 3 tahun 2012," katanya.
Dalam Inpres tersebut bahwa kebijakan pembelian gabah atau beras dalam negeri harus dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP). Ketentuan HPP sesuai dengan Inpres tersebut untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp3.300 perkilogram.
HPP untuk GKP penggilingan dihargai Rp3.350 perkilogram, gabah kering giling (GKG) penggilingan Rp4.150 perkilogram, GKG gudang Bulog Rp4.200 per kg dan beras Rp6.600 per kg.
Pada tahun ini, estimasi pengadaan beras di bawah Bulog Divre Jatim sebesar 433.070 ton untuk gabah, beras 825.001 ton, dan setara beras sebanyak 1,1 juta ton.
"Untuk mencapai itu, kami akan menggerakkan pedagang, gabungan kelompok tani (Gapoktan), Satgas, dan UB-PGB (unit bisnis penggilingan gabah dan beras) agar menyerap gabah dan beras sebanyak-banyaknya," katanya.
Kini terdapat 639 mitra kerja Bulog, 177 Gapoktan, 22 Satgas, dan 22 UB-PGB. Selain itu, pihaknya menerapkan strategi Dorong Tarik yakni berkoordinasi dengan dinas terkait, badan koordinasi penyuluhan (Bakorluh)dan BUMN untuk mendorong petani menjual hasil panennya.
"Kami juga melakukan pengadaan melalui jaringan semut (penggilingan padi kecil, poktan/gapoktan), pemberian insentif berupa pelayanan pada Sabtu dan Minggu serta hari libur, pemberian karung, dan layanan satu hari, serta kegiatan on farm," katanya. (Ant)
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/01/23/6/210155/Banjir-belum-Berdampak-pada-Penyerapan-Beras-Bulog
Metrotvnews.com, Surabaya: Bencana banjir di sejumlah wilayah Jawa Timur belum berdampak pada penyerapan beras Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jatim karena sampai sekarang ketersediaan beras di provinsi ini masih aman.
Menurut Kepala Bulog Divre Jatim, Rusdiyanto, selama 1 Januari hingga 21 Januari 2014 penyerapan Bulog terhadap beras petani sebanyak 20.049 ton.
Dari jumlah itu, wilayah tertinggi penyerapannya yaitu Bojonegoro yang mencapai 8.677 ton, lalu Bondowoso 2.800 ton, dan Surabaya Selatan sebanyak 2.760 ton.
"Walau di Bojonegoro sempat terjadi banjir yang mengakibatkan beberapa areal sawah puso, tapi tidak menghambat kami untuk terus menyerap gabah dan beras petani. Kami sudah melakukan replanting atau penanaman ulang," ujarnya di Surabaya, Kamis (23/1).
Dengan begitu, ungkap dia, hingga kini persediaan beras tetap tercukupi. Bahkan, sampai akhir 2013 total stok beras di provinsi ini mencapai 592.833 ton.
"Kami yakin besaran itu bisa memenuhi kebutuhan beras di Jawa Timur selama 3 bulan ke depan. Rata-rata total penyaluran per bulan berkisar antara 42.000 ton," katanya.
Ia menyatakan, pada saat ini pengadaan beras terus berlangsung sehingga sebagian stok yang tersisa dapat distribusikan ke provinsi lain, khususnya ke Kawasan Indonesia Timur.
"Terkait pengadaan beras, Bulog masih mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) no 3 tahun 2012," katanya.
Dalam Inpres tersebut bahwa kebijakan pembelian gabah atau beras dalam negeri harus dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP). Ketentuan HPP sesuai dengan Inpres tersebut untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp3.300 perkilogram.
HPP untuk GKP penggilingan dihargai Rp3.350 perkilogram, gabah kering giling (GKG) penggilingan Rp4.150 perkilogram, GKG gudang Bulog Rp4.200 per kg dan beras Rp6.600 per kg.
Pada tahun ini, estimasi pengadaan beras di bawah Bulog Divre Jatim sebesar 433.070 ton untuk gabah, beras 825.001 ton, dan setara beras sebanyak 1,1 juta ton.
"Untuk mencapai itu, kami akan menggerakkan pedagang, gabungan kelompok tani (Gapoktan), Satgas, dan UB-PGB (unit bisnis penggilingan gabah dan beras) agar menyerap gabah dan beras sebanyak-banyaknya," katanya.
Kini terdapat 639 mitra kerja Bulog, 177 Gapoktan, 22 Satgas, dan 22 UB-PGB. Selain itu, pihaknya menerapkan strategi Dorong Tarik yakni berkoordinasi dengan dinas terkait, badan koordinasi penyuluhan (Bakorluh)dan BUMN untuk mendorong petani menjual hasil panennya.
"Kami juga melakukan pengadaan melalui jaringan semut (penggilingan padi kecil, poktan/gapoktan), pemberian insentif berupa pelayanan pada Sabtu dan Minggu serta hari libur, pemberian karung, dan layanan satu hari, serta kegiatan on farm," katanya. (Ant)
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/01/23/6/210155/Banjir-belum-Berdampak-pada-Penyerapan-Beras-Bulog
Kalah Jaringan, Daging Impor Bulog Masih Tersisa 200 Ton
Rabu, 22 Januari 2014
Jakarta -Sampai saat ini, dari 3.000 ton daging impor yang didatangkan Perum Bulog, masih ada sisa 200 ton. Bulog kesulitan menjual sisa daging tersebut karena kalah jaringan dari penjual daging lain.
"Kita sedang membangun jaringan pasar karena ada 200 ton itu, dari 3.000 ton. Jaringan pasar yang lama itu sudah ada termasuk untuk horeka (hotel, restoran, dan katering). Sebagian sudah diedarkan, tetapi mereka sudah punya jaringan yang sudah kuat," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso usai rapat koordinasi pangan di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (22/01/2014).
Padahal Bulog menjual daging sapi beku dengan harga yang jauh lebih murah dengan rata-rata harga daging sapi di pasar tradisional. Bulog melepas harga daging kualitas standar Rp 75.000/kg, atau lebih murah daripada harga daging sapi segar di pasar tradisional Rp 90.000-95.000/kg.
Untuk menggenjot penjualan daging sapi beku, Bulog tetap menggunakan cara lama mulai dari operasi pasar hingga dijual melalui Bulog Mart.
"Sistem penjualan kita tetap akan dengan jaringan pasar kita, baik itu melalui horeka, pasar tradisional oke dan Bulog Mart. Suatu saat kita operasi pasar kita lakukan untuk operasi pasar. Kita rata-rata harganya Rp 70.000-75.000/kg harusnya lebih murah," imbuhnya.
Selain masalah jaringan pasar, faktor yang menyulitkan Bulog menjual daging sapi beku adalah terbiasanya masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi segar. Padahal dari sisi kualitas dan tingkat kehalalan tidak ada bedanya antara daging sapi beku dan segar.
"Tetapi semua masyarakat kita diperkenalkan daging beku. Nah begitu beku kan lain imagenya. Padahal kalau dibilang higienis ya pasti higienis. Dari Australianya saya pernah melihat mulai dari penyembelihan dan pengulitan dilakukan dengan bersih. Standar halal karena disembelih," jelasnya.
(wij/dnl)
http://finance.detik.com/read/2014/01/22/182746/2475218/4/kalah-jaringan-daging-impor-bulog-masih-tersisa-200-ton
Jakarta -Sampai saat ini, dari 3.000 ton daging impor yang didatangkan Perum Bulog, masih ada sisa 200 ton. Bulog kesulitan menjual sisa daging tersebut karena kalah jaringan dari penjual daging lain.
"Kita sedang membangun jaringan pasar karena ada 200 ton itu, dari 3.000 ton. Jaringan pasar yang lama itu sudah ada termasuk untuk horeka (hotel, restoran, dan katering). Sebagian sudah diedarkan, tetapi mereka sudah punya jaringan yang sudah kuat," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso usai rapat koordinasi pangan di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (22/01/2014).
Padahal Bulog menjual daging sapi beku dengan harga yang jauh lebih murah dengan rata-rata harga daging sapi di pasar tradisional. Bulog melepas harga daging kualitas standar Rp 75.000/kg, atau lebih murah daripada harga daging sapi segar di pasar tradisional Rp 90.000-95.000/kg.
Untuk menggenjot penjualan daging sapi beku, Bulog tetap menggunakan cara lama mulai dari operasi pasar hingga dijual melalui Bulog Mart.
"Sistem penjualan kita tetap akan dengan jaringan pasar kita, baik itu melalui horeka, pasar tradisional oke dan Bulog Mart. Suatu saat kita operasi pasar kita lakukan untuk operasi pasar. Kita rata-rata harganya Rp 70.000-75.000/kg harusnya lebih murah," imbuhnya.
Selain masalah jaringan pasar, faktor yang menyulitkan Bulog menjual daging sapi beku adalah terbiasanya masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi segar. Padahal dari sisi kualitas dan tingkat kehalalan tidak ada bedanya antara daging sapi beku dan segar.
"Tetapi semua masyarakat kita diperkenalkan daging beku. Nah begitu beku kan lain imagenya. Padahal kalau dibilang higienis ya pasti higienis. Dari Australianya saya pernah melihat mulai dari penyembelihan dan pengulitan dilakukan dengan bersih. Standar halal karena disembelih," jelasnya.
(wij/dnl)
http://finance.detik.com/read/2014/01/22/182746/2475218/4/kalah-jaringan-daging-impor-bulog-masih-tersisa-200-ton
Dijamin Pemerintah, Bulog Bisa Cari Pendanaan
Rabu, 22 Januari 2014
JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan pemerintah akhirnya sepakat untuk memberikan jaminan kepada Perum Bulog.
Dengan demikian, badan stabilisator harga dan pasokan pangan tersebut bisa lebih leluasa mencari pendanaan untuk menyediakan beras bersubsidi.
"Sudah diputuskan jaminan keuangan yang diberikan ke Bulog dan margin fee yang selama ini tidak ada sudah diputuskan untuk diberikan. Agar Bulog lebih bisa leluasa meningkatkan operasinya, terutama berkaitan dengan PSO," kata Hatta usai rakortas di Gudang Bulog Divre Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Dengan adanya ancama puso dan gagal panen akibat cuaca ektrem, Hatta tetap optimistis Bulog mampu menyediakan stok beras nasional hingga 3,5 juta ton. Ia pun yakin, dengan adanya jaminan ini Bulog tidak akan mengalami kendala yang berarti.
Sementara itu, Kepala Perum Bulo Soetarto Alie Moeso menuturkan, untuk menyediakan 3,5 juta ton beras setiap tahun Bulog harus merogoh setidaknya Rp 20 triliun. "Kalau pakai uang Bulog sendiri tidak mungkin. Utang bank juga terbatas," jelas Sutarto.
Dengan jaminan dari pemerintah, Bulog bisa mendapatkan kredit dari perbankan tanpa batas plafon. "Sebelumnya kan sempat ada wacana untuk Bulog ini agar tidak diberi jaminan, padahal Bulog ini kan menjalankan Inpres. Kalau ada jaminan, kita bisa dapat utang berapapun dengan bunga rendah," sambungnya.
Saat ini, lanjut Sutarto, stok beras di Gudang Bulog masih di kisaran lebih dari 2 juta ton. Alie menaksir nominalnya mencapai Rp 15 triliun. "Kalau mau nambah (stok), kita enggak punya apa-apa (dana), padahal di sisi lain harus menyerap. Makanya perlu jaminan," pungkasnya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/22/2127163/Dijamin.Pemerintah.Bulog.Bisa.Cari.Pendanaan
JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan pemerintah akhirnya sepakat untuk memberikan jaminan kepada Perum Bulog.
Dengan demikian, badan stabilisator harga dan pasokan pangan tersebut bisa lebih leluasa mencari pendanaan untuk menyediakan beras bersubsidi.
"Sudah diputuskan jaminan keuangan yang diberikan ke Bulog dan margin fee yang selama ini tidak ada sudah diputuskan untuk diberikan. Agar Bulog lebih bisa leluasa meningkatkan operasinya, terutama berkaitan dengan PSO," kata Hatta usai rakortas di Gudang Bulog Divre Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Dengan adanya ancama puso dan gagal panen akibat cuaca ektrem, Hatta tetap optimistis Bulog mampu menyediakan stok beras nasional hingga 3,5 juta ton. Ia pun yakin, dengan adanya jaminan ini Bulog tidak akan mengalami kendala yang berarti.
Sementara itu, Kepala Perum Bulo Soetarto Alie Moeso menuturkan, untuk menyediakan 3,5 juta ton beras setiap tahun Bulog harus merogoh setidaknya Rp 20 triliun. "Kalau pakai uang Bulog sendiri tidak mungkin. Utang bank juga terbatas," jelas Sutarto.
Dengan jaminan dari pemerintah, Bulog bisa mendapatkan kredit dari perbankan tanpa batas plafon. "Sebelumnya kan sempat ada wacana untuk Bulog ini agar tidak diberi jaminan, padahal Bulog ini kan menjalankan Inpres. Kalau ada jaminan, kita bisa dapat utang berapapun dengan bunga rendah," sambungnya.
Saat ini, lanjut Sutarto, stok beras di Gudang Bulog masih di kisaran lebih dari 2 juta ton. Alie menaksir nominalnya mencapai Rp 15 triliun. "Kalau mau nambah (stok), kita enggak punya apa-apa (dana), padahal di sisi lain harus menyerap. Makanya perlu jaminan," pungkasnya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/22/2127163/Dijamin.Pemerintah.Bulog.Bisa.Cari.Pendanaan
Bulog Iri dengan Pertamina
Rabu, 22 Januari 2014
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perum Bulog Soetarto Ali Moeso ingin agar badan stabilisator harga pangan utama itu mendapatkan margin fee sama sebagaimana PT Pertamina (Persero), PT Telkom, dan BUMN lain, dalam menyalurkan barang bersubsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.
"Yang namanya penugasan itu kan enggak boleh rugi. Tapi masalahnya penyusutan di kita ini tidak boleh jadi komponen biaya. Sampai sekarang Bulog tidak diberikan margin fee (atas penyaluran PSO). Padahal yang lain dapat, Pertamina, Telkom, Pusri, PLN," kata Alie di Gudang Bulog Divre Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Menurut Alie, dengan diberikan margin fee dari penyaluran beras bersubsidi, kapasitas Bulog bisa lebih optimal. Kepada wartawan ia pun mengeluhkan kondisi gudang Bulog yang tidak terawat.
"Tadi kalau lihat kamar mandi Bulog jelek banget kan. Kalau kita punya keuntungan lebih, bisa bikin gudang yang lebih bagus," kelakar Alie.
Keluhan Alie ini tentu bukan tanpa alasan. Setiap tahun, Bulog harus menyerap beras sekira 3,5 juta ton. Beras-beras itu jika dinominalkan seharga kurang lebih Rp 20 triliun. Beras Bulog disalurkan untuk program pemerintah seperti program raskin, serta operasi pasar jika terjadi gejolak harga.
Catatan terakhir diperoleh Kompas.com, beras Bulog untuk operasi pasar banjir di Jakarta dihargai cukup murah Rp 6.900 per kg. Alie pun berharap, Kementerian Keuangan mengijinkan Bulog menarik keuntungan dari penyaluran beras bersubsidi.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dalam rapat koordinasi terbatas, pemerintah telah memutuskan akan memberikan margin fee tersebut.
"Sudah diputuskan jaminan keuangan yang diberikan ke Bulog dan margin fee yang selama ini tidak ada sudah diputuskan untuk diberikan. Agar Bulog lebih bisa leluasa meningkatkan operasinya, terutama berkaitan dengan PSO," tutur Hatta.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/22/2046323/Bulog.Iri.dengan.Pertamina
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perum Bulog Soetarto Ali Moeso ingin agar badan stabilisator harga pangan utama itu mendapatkan margin fee sama sebagaimana PT Pertamina (Persero), PT Telkom, dan BUMN lain, dalam menyalurkan barang bersubsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.
"Yang namanya penugasan itu kan enggak boleh rugi. Tapi masalahnya penyusutan di kita ini tidak boleh jadi komponen biaya. Sampai sekarang Bulog tidak diberikan margin fee (atas penyaluran PSO). Padahal yang lain dapat, Pertamina, Telkom, Pusri, PLN," kata Alie di Gudang Bulog Divre Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Menurut Alie, dengan diberikan margin fee dari penyaluran beras bersubsidi, kapasitas Bulog bisa lebih optimal. Kepada wartawan ia pun mengeluhkan kondisi gudang Bulog yang tidak terawat.
"Tadi kalau lihat kamar mandi Bulog jelek banget kan. Kalau kita punya keuntungan lebih, bisa bikin gudang yang lebih bagus," kelakar Alie.
Keluhan Alie ini tentu bukan tanpa alasan. Setiap tahun, Bulog harus menyerap beras sekira 3,5 juta ton. Beras-beras itu jika dinominalkan seharga kurang lebih Rp 20 triliun. Beras Bulog disalurkan untuk program pemerintah seperti program raskin, serta operasi pasar jika terjadi gejolak harga.
Catatan terakhir diperoleh Kompas.com, beras Bulog untuk operasi pasar banjir di Jakarta dihargai cukup murah Rp 6.900 per kg. Alie pun berharap, Kementerian Keuangan mengijinkan Bulog menarik keuntungan dari penyaluran beras bersubsidi.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dalam rapat koordinasi terbatas, pemerintah telah memutuskan akan memberikan margin fee tersebut.
"Sudah diputuskan jaminan keuangan yang diberikan ke Bulog dan margin fee yang selama ini tidak ada sudah diputuskan untuk diberikan. Agar Bulog lebih bisa leluasa meningkatkan operasinya, terutama berkaitan dengan PSO," tutur Hatta.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/22/2046323/Bulog.Iri.dengan.Pertamina
Langganan:
Postingan (Atom)