Selasa, 6 Mei 2014
Bisnis.com, SURABAYA — Keputusan Kementerian Perdagangan mematok harga patokan petani (HPP) gula Rp8.250/kg diprediksi menurunkan minat tanam tebu di kalangan petani.
Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil menguraikan ketetapan tersebut jauh dari usulan pelaku industri gula Rp9.500/kg. Sehingga kondisi tersebut bisa menurunkan minat petani menanam tebu.
"Bila sampai petani enggan menanam maka pasokan tebu ke pabrik bisa kurang, sehingga operasionalnya semakin tak efisien," jelasnya, Selasa (6/5/2014).
Menurutnya kondisi itu akan menimbulkan efek berantai seperti kurangnya ketersediaan gula. Hal tersebut memang bisa diatasi dengan impor gula. Namun, impor akan meningkatkan ketergantungan terhadap asing alias tidak seiring strategi ketahanan pangan nasional.
APTRI mencatat pada 2014 luas lahan tebu di Jawa Timur 215.000 hektare (ha) naik 2,3% dibanding luasan tanam tebu 2013 210.000 ha.
Kenaikan luas tanam itu, lanjut dia, tak selalu berbuah manis. Pasalnya, produksi gula Jawa Timur 1,2 juta ton pada 2013 tak terserap semua. Bahkan, ada sisa 500.000 ton gula saat menjelang musim giling yang sedianya dilakukan bulan ini.
"Rendahnya penyerapan gula dan HPP yang rendah akan memukul petani. Hal ini bisa menurunkan minat petani menanam tebu yang berakibat serius," tegasnya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai jumlah orang yang terkait langsung dengan industri gula di wilayahnya cukup besar. Sehingga bila Kementerian Perdagangan menetapkan HPP Rp8.250 maka yang terimbas banyak.
"Angka itu kan berdasar pabrik yang efisien produksinya, nyatanya 31 pabrik gula tinggalan Belanda kan tidak bisa disamakan," urainya.
Oleh karena itu, tegas Soekarwo, Provinsi Jawa Timur akan memberi penjelasan sosial terkait dengan dampak penetapan HPP di bawah ongkos produksi riil yang sudah di atas Rp9.000. "Kami secepatnya akan lakukan komunikasi dengan Kementerian Perdagangan," tegasnya.
http://surabaya.bisnis.com/m/read/20140506/10/71118/hpp-gula-rp8.250kg-bisa-turunkan-minat-tanam-tebu
Rabu, 07 Mei 2014
Selasa, 06 Mei 2014
Jelang Kemarau, Bulog Serap Beras Petani
Selasa, 6 Mei 2014
MERTOYUDAN, suaramerdeka.com - Menjelang musim kemarau, Gudang Bulog Mertoyudan melakukan pengadaan beras sebanyak 3.500 ton. Hal ini dilakukan untuk menambah cadangan beras selama musim kemarau nanti.
Kepala Gudang Bulog Mertoyudan Tatut Supriyanto mengungkapkan saat ini pihaknya memiliki stok beras sekitar 6.000 ton. Meski jumlah ini dinilai masih aman untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kota dan Kabupaten Magelang namun stok tetap perlu ditambah.
Tatut memperkirakan selama musim kemarau nanti jumlah panen di tingkat petani akan cenderung menurun. Pasalnya, banyak lahan kesulitan air sehingga petani beralih menanam palawija. Ia memprediksi jumlah hasil panen padi akan tinggal 10 persen saja dari kondisi normal.
"Kami melakukan pengadan beras dari wilayah eks Karesidenan Kedu. Ada juga beras dari Kabupaten Pati namun ini hanya untuk pemerataan saja. Stok beras kita masih tetap aman," ujar Tatut.
Disebutkan, bahwa beras dari wilayah Kedu memiliki kualitas bagus sehingga Bulog tak perlu melirik daerah lain. Beras yang dihasilkan mitra kerja Bulog di Kedu tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan, baik meliputi kadar air, butiran dan teksturnya.
Untuk menjaga kualitas beras selalu baik, pihaknya juga rutin melakukan pembersihan beras dan gudang. "Kualitas tetap dijaga karena kutu beras itu selalu saja datang kalau tidak rutin dibersihkan. Seperti kalau ada gula ada semut," ujar dia.
Menurut Tatut pihaknya mencukupi kebutuhan beras utuk wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, termasuk untuk distribusi raskin dengan total distribusi perbulan berkisar 1400 ton. "60 ton untuk Kota Magelang sebelihnya untuk kabupaten," katanya.
Dikatakan Gudang Bulog Mertoyudan telah menyelesaikan pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin) quota Bulan November dan Desember 2014. Pendistribusian awal ini selain untuk menjaga kualitas juga sebagai percepatan. "Untuk bulan November kita salurkan Maret lalu dan Desember bersamaan dengan distribusi bulan April," kata dia.
Menurutnya percepatan distribusi ini merupakan kebijakan dari pusat. "Untuk bulan Desember sama November mungkin ada program Raskin ke-13 sama ke-14. Kita belum tahu," kata Tatut.
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/06/201091
MERTOYUDAN, suaramerdeka.com - Menjelang musim kemarau, Gudang Bulog Mertoyudan melakukan pengadaan beras sebanyak 3.500 ton. Hal ini dilakukan untuk menambah cadangan beras selama musim kemarau nanti.
Kepala Gudang Bulog Mertoyudan Tatut Supriyanto mengungkapkan saat ini pihaknya memiliki stok beras sekitar 6.000 ton. Meski jumlah ini dinilai masih aman untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kota dan Kabupaten Magelang namun stok tetap perlu ditambah.
Tatut memperkirakan selama musim kemarau nanti jumlah panen di tingkat petani akan cenderung menurun. Pasalnya, banyak lahan kesulitan air sehingga petani beralih menanam palawija. Ia memprediksi jumlah hasil panen padi akan tinggal 10 persen saja dari kondisi normal.
"Kami melakukan pengadan beras dari wilayah eks Karesidenan Kedu. Ada juga beras dari Kabupaten Pati namun ini hanya untuk pemerataan saja. Stok beras kita masih tetap aman," ujar Tatut.
Disebutkan, bahwa beras dari wilayah Kedu memiliki kualitas bagus sehingga Bulog tak perlu melirik daerah lain. Beras yang dihasilkan mitra kerja Bulog di Kedu tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan, baik meliputi kadar air, butiran dan teksturnya.
Untuk menjaga kualitas beras selalu baik, pihaknya juga rutin melakukan pembersihan beras dan gudang. "Kualitas tetap dijaga karena kutu beras itu selalu saja datang kalau tidak rutin dibersihkan. Seperti kalau ada gula ada semut," ujar dia.
Menurut Tatut pihaknya mencukupi kebutuhan beras utuk wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, termasuk untuk distribusi raskin dengan total distribusi perbulan berkisar 1400 ton. "60 ton untuk Kota Magelang sebelihnya untuk kabupaten," katanya.
Dikatakan Gudang Bulog Mertoyudan telah menyelesaikan pendistribusian beras untuk rakyat miskin (raskin) quota Bulan November dan Desember 2014. Pendistribusian awal ini selain untuk menjaga kualitas juga sebagai percepatan. "Untuk bulan November kita salurkan Maret lalu dan Desember bersamaan dengan distribusi bulan April," kata dia.
Menurutnya percepatan distribusi ini merupakan kebijakan dari pusat. "Untuk bulan Desember sama November mungkin ada program Raskin ke-13 sama ke-14. Kita belum tahu," kata Tatut.
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/05/06/201091
Tanpa Kemandirian, RI Mustahil Jadi Negara Maju
Selasa, 6 Mei 2014
Antisipasi Krisis |Defisit Pangan Menguras Devisa dan Melemahkan Rupiah
JAKARTA – Strategi pemerintah yang mengedepankan pendekatan data indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, utang negara, tingkat inflasi, dan pengangguran, ternyata mengabaikan pembangunan sektor pertanian. Padahal, sektor itu terbukti menjadi basis perekonomian rakyat yang mampu menyerap tenaga kerja serta menanggulangi kemiskinan.
Kelalaian pemerintah mengembangkan sektor pertanian, khususnya pangan, juga menyebabkan bangsa Indonesia gagal mewujudkan kemandirian pangan sehingga harus bergantung pada negara lain untuk urusan perut rakyat. Padahal, tanpa kemandirian, Indonesia tidak akan menjadi bangsa maju.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Maruf, mengemukakan hal itu saat dihubungi, Senin (5/5). Ia menegaskan tantangan bangsa Indonesia ke depan bukan hanya pertumbuhan ekonomi dari pergerakan barangmaupun jasa, namun juga dari kemampuan produksi pangan.
“Artinya, selama kita tidak mampu membangun kemandirian pangan, maka selama itu pula kita bakal bergantung pada impor pangan. Kondisi ini juga menandakan kita gagal membangun negara yang berdaulat,” jelas Maruf.
Pertumbuhan impor pangan selama hampir 10 tahun terakhir ini sekaligus menyiratkan kinerja sektor pertanian yang buruk. Akibatnya, berdasarkan data Global Food Security Index, indeks ketahanan pangan Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga.
Di antara 105 negara yang dinilai, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di urutan ke-64 dengan skor 46,8, jauh di bawah Malaysia yang berada di peringkat ke-33 (dengan skor 63,9), China peringkat ke-38 (62,5), Thailand peringkat ke-45 (57,9), Vietnam peringkat ke-55 (50,4), dan Filipina yang berada di urutan ke-63 (47,1).
Pada tiga tahun terakhir, setiap tahun, rata-rata Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, dan 70 persen kebutuhan susu, sementara impor buah (jeruk mandarin, apel, anggur, pir) dan sayuran juga terus meningkat.
Jika tidak mampu meningkatkan produksi pangannya, Indonesia akan terus mengalami defisit neraca perdagangan pangan yang telah menguras devisa kita dan memperlemah nilai tukar rupiah. Pada 2012, defisit perdagangan subsektor tanaman pangan mencapai 6,7 miliar dollar AS, hortikultura 1,3 miliar dollar AS, serta peternakan 2,9 miliar dollar AS.
Pada 2013 (data sampai September), subsektor tanaman pangan defisit 3,8 miliar dollar AS, dengan hortikultura defisit 876,9 juta dollar AS dan peternakan defisit 1,66 miliar dollar AS.
Maruf juga mengingatkan pemerintah selama ini melupakan arti penting sektor pertanian dalam kemampuannya menyerap tenaga kerja dan peran strategis kedaulatan pangan bagi kedaulatan sebuah bangsa ke depan.
“Angka pertumbuhan terus yang dikejar. Padahal, pertumbuhan kita dipacu konsumsi, sementara sektor-sektor produktif dibiarkan terbengkalai. Hanya sektor bisnis konglomerasi yang terus bertambah besar. Hal ini bisa dilihat betapa makin besar sumbangan mereka pada pertumbuhan,” ungkap dia.
Sebelumnya, Ekonom Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Noer Sutrisno, menyatakan pemerintah hanya menggunakan data ekonomi makro sebagai target capaian dan melupakan faktor partisipasi riil yang selama ini diemban oleh mayoritas bangsa Indonesia, yakni kalangan usaha kecil, menengah, kecil dan mikro (UMKM), yang kebanyakan berada di sektor pertanian.
“Pemerintahan sering kali menggunakan data, baik yang dibuat BPS (Badan Pusat Statistik) maupun Bank Dunia, hanya untuk menutupi kenyataan riil. Itu terjadi karena kepentingan nasional tidak ada, tapi yang ada adalah kepentingan korporasi besar yang dekat dengan kekuasaan,” kata Noer (Koran Jakarta, 5/5).
Pertanian Berkelanjutan
Menurut Maruf, Indonesia sebagai negara yang perekonomiannya masih rapuh dengan fondasi yang tidak kuat tidak bisa hanya bergantung pada strategi makro-ekonomi analisis. “Indonesia mesti membangun dasar perekonomian yang kuat, yakni menciptakan kemandirian pangan. Selain itu, Indonesia harus mampu menciptakan surplus perdagangan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Indonesia, lanjut dia, juga tidak akan bisa menjadi negara yang berdaulat ekonomi selama masih bergantung pada utang luar negeri. “Bagaimana kita mau dikatakan negara maju kalau masih terlilit utang besar? Bahkan, setiap tahun kita masih harus berutang untuk membiayai belanja negara. Malah, untuk membayar bunga utang saja tidak bisa sehingga harus dibayar dengan utang baru,” jelas Ma’ruf.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, M Nafik, mengatakan kemandirian pangan mutlak diperlukan, dan untuk mencapainya, pemerintah harus melakukan pembangunan pertanian berkelanjutan, termasuk mengembangkan teknologi pertanian.
“Bila kita tidak membangun kemandirian pangan, maka kita akan terus bergantung pada negara produsen pangan impor. Tanpa kemandirian, penghasilan kita akan habis untuk membeli pangan impor dan membayar utang,” jelas dia.
Nafik menambahkan kemampuan memenuhi pangan dalam negeri makin menurun di tengah pertambahan penduduk dan makin masifnya konversi lahan. “Minat pemuda desa untuk mengembangkan sawah orang tuanya juga tidak ada karena memilih jadi buruh rendahan, dan orang tuanya juga memilih menjual lahannya sehingga luas lahan pertanian makin menurun,” kata dia.
Indonesia perlu segera meningkatkan produksi dan kualitas pangan secara signifikan mengingat penduduknya yang berjumlah 250 juta jiwa merupakan terbesar keempat di dunia dengan laju pertambahan sekitar 1,3 persen per tahun. Selain itu, tingkat konsumsi pangan per kapita masih rendah, dan itu perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya. YK/SB/WP
http://koran-jakarta.com/?11400-tanpa%20kemandirian,%20ri%20mustahil%20jadi%20negara%20maju
Antisipasi Krisis |Defisit Pangan Menguras Devisa dan Melemahkan Rupiah
JAKARTA – Strategi pemerintah yang mengedepankan pendekatan data indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, utang negara, tingkat inflasi, dan pengangguran, ternyata mengabaikan pembangunan sektor pertanian. Padahal, sektor itu terbukti menjadi basis perekonomian rakyat yang mampu menyerap tenaga kerja serta menanggulangi kemiskinan.
Kelalaian pemerintah mengembangkan sektor pertanian, khususnya pangan, juga menyebabkan bangsa Indonesia gagal mewujudkan kemandirian pangan sehingga harus bergantung pada negara lain untuk urusan perut rakyat. Padahal, tanpa kemandirian, Indonesia tidak akan menjadi bangsa maju.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Maruf, mengemukakan hal itu saat dihubungi, Senin (5/5). Ia menegaskan tantangan bangsa Indonesia ke depan bukan hanya pertumbuhan ekonomi dari pergerakan barangmaupun jasa, namun juga dari kemampuan produksi pangan.
“Artinya, selama kita tidak mampu membangun kemandirian pangan, maka selama itu pula kita bakal bergantung pada impor pangan. Kondisi ini juga menandakan kita gagal membangun negara yang berdaulat,” jelas Maruf.
Pertumbuhan impor pangan selama hampir 10 tahun terakhir ini sekaligus menyiratkan kinerja sektor pertanian yang buruk. Akibatnya, berdasarkan data Global Food Security Index, indeks ketahanan pangan Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga.
Di antara 105 negara yang dinilai, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di urutan ke-64 dengan skor 46,8, jauh di bawah Malaysia yang berada di peringkat ke-33 (dengan skor 63,9), China peringkat ke-38 (62,5), Thailand peringkat ke-45 (57,9), Vietnam peringkat ke-55 (50,4), dan Filipina yang berada di urutan ke-63 (47,1).
Pada tiga tahun terakhir, setiap tahun, rata-rata Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, dan 70 persen kebutuhan susu, sementara impor buah (jeruk mandarin, apel, anggur, pir) dan sayuran juga terus meningkat.
Jika tidak mampu meningkatkan produksi pangannya, Indonesia akan terus mengalami defisit neraca perdagangan pangan yang telah menguras devisa kita dan memperlemah nilai tukar rupiah. Pada 2012, defisit perdagangan subsektor tanaman pangan mencapai 6,7 miliar dollar AS, hortikultura 1,3 miliar dollar AS, serta peternakan 2,9 miliar dollar AS.
Pada 2013 (data sampai September), subsektor tanaman pangan defisit 3,8 miliar dollar AS, dengan hortikultura defisit 876,9 juta dollar AS dan peternakan defisit 1,66 miliar dollar AS.
Maruf juga mengingatkan pemerintah selama ini melupakan arti penting sektor pertanian dalam kemampuannya menyerap tenaga kerja dan peran strategis kedaulatan pangan bagi kedaulatan sebuah bangsa ke depan.
“Angka pertumbuhan terus yang dikejar. Padahal, pertumbuhan kita dipacu konsumsi, sementara sektor-sektor produktif dibiarkan terbengkalai. Hanya sektor bisnis konglomerasi yang terus bertambah besar. Hal ini bisa dilihat betapa makin besar sumbangan mereka pada pertumbuhan,” ungkap dia.
Sebelumnya, Ekonom Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Noer Sutrisno, menyatakan pemerintah hanya menggunakan data ekonomi makro sebagai target capaian dan melupakan faktor partisipasi riil yang selama ini diemban oleh mayoritas bangsa Indonesia, yakni kalangan usaha kecil, menengah, kecil dan mikro (UMKM), yang kebanyakan berada di sektor pertanian.
“Pemerintahan sering kali menggunakan data, baik yang dibuat BPS (Badan Pusat Statistik) maupun Bank Dunia, hanya untuk menutupi kenyataan riil. Itu terjadi karena kepentingan nasional tidak ada, tapi yang ada adalah kepentingan korporasi besar yang dekat dengan kekuasaan,” kata Noer (Koran Jakarta, 5/5).
Pertanian Berkelanjutan
Menurut Maruf, Indonesia sebagai negara yang perekonomiannya masih rapuh dengan fondasi yang tidak kuat tidak bisa hanya bergantung pada strategi makro-ekonomi analisis. “Indonesia mesti membangun dasar perekonomian yang kuat, yakni menciptakan kemandirian pangan. Selain itu, Indonesia harus mampu menciptakan surplus perdagangan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Indonesia, lanjut dia, juga tidak akan bisa menjadi negara yang berdaulat ekonomi selama masih bergantung pada utang luar negeri. “Bagaimana kita mau dikatakan negara maju kalau masih terlilit utang besar? Bahkan, setiap tahun kita masih harus berutang untuk membiayai belanja negara. Malah, untuk membayar bunga utang saja tidak bisa sehingga harus dibayar dengan utang baru,” jelas Ma’ruf.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, M Nafik, mengatakan kemandirian pangan mutlak diperlukan, dan untuk mencapainya, pemerintah harus melakukan pembangunan pertanian berkelanjutan, termasuk mengembangkan teknologi pertanian.
“Bila kita tidak membangun kemandirian pangan, maka kita akan terus bergantung pada negara produsen pangan impor. Tanpa kemandirian, penghasilan kita akan habis untuk membeli pangan impor dan membayar utang,” jelas dia.
Nafik menambahkan kemampuan memenuhi pangan dalam negeri makin menurun di tengah pertambahan penduduk dan makin masifnya konversi lahan. “Minat pemuda desa untuk mengembangkan sawah orang tuanya juga tidak ada karena memilih jadi buruh rendahan, dan orang tuanya juga memilih menjual lahannya sehingga luas lahan pertanian makin menurun,” kata dia.
Indonesia perlu segera meningkatkan produksi dan kualitas pangan secara signifikan mengingat penduduknya yang berjumlah 250 juta jiwa merupakan terbesar keempat di dunia dengan laju pertambahan sekitar 1,3 persen per tahun. Selain itu, tingkat konsumsi pangan per kapita masih rendah, dan itu perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya. YK/SB/WP
http://koran-jakarta.com/?11400-tanpa%20kemandirian,%20ri%20mustahil%20jadi%20negara%20maju
Beras Kualitas Premiun Bakal Langka
Senin, 5 Mei 2014
JAKARTA, KOMPAS.com — Pasokan beras kualitas premium secara nasional ke pasar domestik dalam beberapa bulan ke depan bakal langka akibat gangguan dan gagal panen padi yang terjadi secara meluas. Kondisi tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga beras kualitas premium, yang pada akhirnya menyeret harga beras kualitas medium atau rendah.
Menurut pengamat perberasan sekaligus profesor riset Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Husein Sawit, Minggu (4/5), di Bogor, Jawa Barat, sekarang ini beras kualitas premium menjadi penentu inflasi.
”Kalau sampai pasokan kurang, akan mendorong kenaikan harga di pasar. Selanjutnya harga beras premium yang naik akan menarik kenaikan harga beras kualitas medium, sehingga sangat berpengaruh pada laju inflasi,” kata Husein.
Husein mengatakan, kurangnya pasokan beras premium akibat gangguan dan kegagalan panen harus menjadi perhatian pemerintah.
Husein juga mengingatkan perlunya Bulog berhati-hati dalam pengadaan beras, dalam kondisi seperti ini. Kalau terlalu dipaksakan, dia khawatir hal itu justru bisa berdampak pada rendahnya kualitas raskin.
Hama wereng
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir menyatakan, serangan hama wereng batang coklat meluas di seluruh tanaman padi di Indonesia. Selain mengakibatkan produktivitas tanaman padi yang rendah, kualitas beras juga jatuh.
Dwiko, petani, pengusaha penggilingan sekaligus Ketua KTNA Kabupaten Banyumas mengungkapkan, serangan hama wereng batang coklat berdampak pada 50 persen total areal tanam padi di Banyumas.
Petani yang khawatir dengan serangan hama wereng biasanya memanen padi lebih awal, ketika bulir-bulir padi belum sepenuhnya matang. Akibatnya ketika gabah dijemur menjadi kisut, sehingga jika digiling menghasilkan beras kualitas rendah karena bulir-bulir berasnya patah.
Saat ini di tingkat penggilingan harga beras kualitas premium mencapai Rp 8.500 per kilogram (kg). Adapun beras kualitas rendah harganya lebih dari Rp 6.600 per kg. Oleh karena kualitas gabah yang rendah, harga tebas padi di penggilingan gabah pada petani juga rendah.
Secara umum serangan wereng juga mengakibatkan turunnya produktivitas tanaman padi dari yang rata-rata bisa 6,5 ton gabah kering giling (GKG) per hektar, menjadi 4,5 ton. (MAS)
JAKARTA, KOMPAS.com — Pasokan beras kualitas premium secara nasional ke pasar domestik dalam beberapa bulan ke depan bakal langka akibat gangguan dan gagal panen padi yang terjadi secara meluas. Kondisi tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga beras kualitas premium, yang pada akhirnya menyeret harga beras kualitas medium atau rendah.
Menurut pengamat perberasan sekaligus profesor riset Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Husein Sawit, Minggu (4/5), di Bogor, Jawa Barat, sekarang ini beras kualitas premium menjadi penentu inflasi.
”Kalau sampai pasokan kurang, akan mendorong kenaikan harga di pasar. Selanjutnya harga beras premium yang naik akan menarik kenaikan harga beras kualitas medium, sehingga sangat berpengaruh pada laju inflasi,” kata Husein.
Husein mengatakan, kurangnya pasokan beras premium akibat gangguan dan kegagalan panen harus menjadi perhatian pemerintah.
Husein juga mengingatkan perlunya Bulog berhati-hati dalam pengadaan beras, dalam kondisi seperti ini. Kalau terlalu dipaksakan, dia khawatir hal itu justru bisa berdampak pada rendahnya kualitas raskin.
Hama wereng
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir menyatakan, serangan hama wereng batang coklat meluas di seluruh tanaman padi di Indonesia. Selain mengakibatkan produktivitas tanaman padi yang rendah, kualitas beras juga jatuh.
Dwiko, petani, pengusaha penggilingan sekaligus Ketua KTNA Kabupaten Banyumas mengungkapkan, serangan hama wereng batang coklat berdampak pada 50 persen total areal tanam padi di Banyumas.
Petani yang khawatir dengan serangan hama wereng biasanya memanen padi lebih awal, ketika bulir-bulir padi belum sepenuhnya matang. Akibatnya ketika gabah dijemur menjadi kisut, sehingga jika digiling menghasilkan beras kualitas rendah karena bulir-bulir berasnya patah.
Saat ini di tingkat penggilingan harga beras kualitas premium mencapai Rp 8.500 per kilogram (kg). Adapun beras kualitas rendah harganya lebih dari Rp 6.600 per kg. Oleh karena kualitas gabah yang rendah, harga tebas padi di penggilingan gabah pada petani juga rendah.
Secara umum serangan wereng juga mengakibatkan turunnya produktivitas tanaman padi dari yang rata-rata bisa 6,5 ton gabah kering giling (GKG) per hektar, menjadi 4,5 ton. (MAS)
Senin, 05 Mei 2014
5 Negara Pemasok Beras Impor Terbesar ke RI
Senin, 5 Mei 2014
Liputan6.com, Jakarta - Indonesia tercatat telah mengimpor 60,79 ribu ton beras dari sejumlah negara sepanjang kuartal I 2014. Nilai impor beras yang dilakukan Indonesia dalam tiga bulan pertama 2014 mencapai US$ 26,87 juta atau setara US$ 309,47 miliar (kurs: Rp 11.517 per US$).
Seperti dikutip Liputan6.com dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Senin (5/5/2014), Thailand tercatat sebagai negara importir beras terbesar dengan memasok 32,89 ribu ton atau setara US$ 16 juta. Angka ini sekitar 54% dari total impor beras Indonesia.
India menyusul di posisi kedua dengan total beras yang dipasok sebanyak 20,75 ribu ton senilai US$ 7,5 juta. Kemudian Pakistan 3.450 ton senilai US$ 1,28 juta, lalu Vietnam sebesar 2.946 ton senilai US$ 1,64 juta dan Myanmar 576 ton dengan nilai US$ 199 ribu.
"Impor beras dari negara lainnya sebanyak 175 ton," tulis data itu.
Kepala BPS Suryamin sebelumnya menuturkan, lonjakan impor barang konsumsi lebih didominasi karena ingin memenuhi kekurangan stok bahan pangan dalam negeri. Mayoritas impor barang konsumsi ini bertujuan untuk meredam inflasi.
"Impor barang konsumsi meningkat karena beberapa komoditas, seperti bawang putih, bawang merah, gandum, daging, beras. Kelihatan yang diimpor komoditas strategis untuk mengontrol inflasi, jadi bukan pakaian," pungkas dia
Liputan6.com, Jakarta - Indonesia tercatat telah mengimpor 60,79 ribu ton beras dari sejumlah negara sepanjang kuartal I 2014. Nilai impor beras yang dilakukan Indonesia dalam tiga bulan pertama 2014 mencapai US$ 26,87 juta atau setara US$ 309,47 miliar (kurs: Rp 11.517 per US$).
Seperti dikutip Liputan6.com dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Senin (5/5/2014), Thailand tercatat sebagai negara importir beras terbesar dengan memasok 32,89 ribu ton atau setara US$ 16 juta. Angka ini sekitar 54% dari total impor beras Indonesia.
India menyusul di posisi kedua dengan total beras yang dipasok sebanyak 20,75 ribu ton senilai US$ 7,5 juta. Kemudian Pakistan 3.450 ton senilai US$ 1,28 juta, lalu Vietnam sebesar 2.946 ton senilai US$ 1,64 juta dan Myanmar 576 ton dengan nilai US$ 199 ribu.
"Impor beras dari negara lainnya sebanyak 175 ton," tulis data itu.
Kepala BPS Suryamin sebelumnya menuturkan, lonjakan impor barang konsumsi lebih didominasi karena ingin memenuhi kekurangan stok bahan pangan dalam negeri. Mayoritas impor barang konsumsi ini bertujuan untuk meredam inflasi.
"Impor barang konsumsi meningkat karena beberapa komoditas, seperti bawang putih, bawang merah, gandum, daging, beras. Kelihatan yang diimpor komoditas strategis untuk mengontrol inflasi, jadi bukan pakaian," pungkas dia
Bulog Banyumas, Tetap Lakukan Pengadaan Beras
Senin, 5 Mei 2014
Bisnis.com, PURWOKERTO - Bulog Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, memastikan pengadaan beras tetap berjalan meskipun sebagian besar areal persawahan di eks Keresidenan Banyumas telah selesai panen.
"Hingga saat ini, beberapa daerah di Kabupaten Cilacap bagian Barat masih ada yang panen, meskipun tidak terlalu luas panenan di Cilacap bagian barat lumayan juga," kata Kepala Humas Bulog Subdivre Banyumas, M. Priyono, di Purwokerto, Senin (5/5/2014)
Bahkan, dia memperkirakan masa panen di wilayah eks Keresidenan Banyumas akan berlangsung berkesinambungan sehingga pengadaan beras yang dilakukan Bulog Banyumas tidak mengalami kendala.
Menurut dia, masa panen yang berkesinambungan itu disebabkan adanya areal persawahan yang panennya mundur karena petaninya menanam ulang akibat tanaman padi mereka terserang hama wereng.
"Petani mencabuti tanaman padi mereka yang terserang wereng dan selanjutnya menanam ulang. Akibatnya, panennya mundur," tegasnya.
Selain itu, kata dia, sebagian besar petani yang telah selesai panen langsung mengolah sawah mereka untuk ditanami kembali.
Dengan demikian, lanjut dia, masa panen selama tahun 2014 akan terus berkelanjutan.
Priyono mengakui bahwa kualitas beras hasil panen petani di Kabupaten Cilacap cukup baik.
"Kalau di daerah Cilacap kualitas panenannya lumayan, artinya tidak jelek-jelek banget," katanya.
Disinggung mengenai realisasi pengadaan beras yang dilakukan Bulog Banyumas, dia mengatakan bahwa hingga saat ini telah mencapai 25 ribuan ton setara beras dari prognosa tahun 2014 sebesar 121 ribu ton setara beras.
Menurut dia, saat ini beras yang masuk ke gudang Bulog Banyumas rata-rata mencapai 500 ton per hari.
"Kami tidak pernah libur, setiap hari tetap melayani setoran beras dari mitra. Bahkan kalau pas hari Minggu atau libur, kami minta bank untuk tetap bisa melayani transaksi," katanya.
Oleh karena itu, dia mengaku optimistis prognosa pengadaan beras sebesar 121 ribu ton di tahun 2014 dapat tercapai. Budi Suyanto. (Antara)
http://semarang.bisnis.com/read/20140505/12/72820/bulog-banyumas-tetap-lakukan-pengadaan-beras-
Bisnis.com, PURWOKERTO - Bulog Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, memastikan pengadaan beras tetap berjalan meskipun sebagian besar areal persawahan di eks Keresidenan Banyumas telah selesai panen.
"Hingga saat ini, beberapa daerah di Kabupaten Cilacap bagian Barat masih ada yang panen, meskipun tidak terlalu luas panenan di Cilacap bagian barat lumayan juga," kata Kepala Humas Bulog Subdivre Banyumas, M. Priyono, di Purwokerto, Senin (5/5/2014)
Bahkan, dia memperkirakan masa panen di wilayah eks Keresidenan Banyumas akan berlangsung berkesinambungan sehingga pengadaan beras yang dilakukan Bulog Banyumas tidak mengalami kendala.
Menurut dia, masa panen yang berkesinambungan itu disebabkan adanya areal persawahan yang panennya mundur karena petaninya menanam ulang akibat tanaman padi mereka terserang hama wereng.
"Petani mencabuti tanaman padi mereka yang terserang wereng dan selanjutnya menanam ulang. Akibatnya, panennya mundur," tegasnya.
Selain itu, kata dia, sebagian besar petani yang telah selesai panen langsung mengolah sawah mereka untuk ditanami kembali.
Dengan demikian, lanjut dia, masa panen selama tahun 2014 akan terus berkelanjutan.
Priyono mengakui bahwa kualitas beras hasil panen petani di Kabupaten Cilacap cukup baik.
"Kalau di daerah Cilacap kualitas panenannya lumayan, artinya tidak jelek-jelek banget," katanya.
Disinggung mengenai realisasi pengadaan beras yang dilakukan Bulog Banyumas, dia mengatakan bahwa hingga saat ini telah mencapai 25 ribuan ton setara beras dari prognosa tahun 2014 sebesar 121 ribu ton setara beras.
Menurut dia, saat ini beras yang masuk ke gudang Bulog Banyumas rata-rata mencapai 500 ton per hari.
"Kami tidak pernah libur, setiap hari tetap melayani setoran beras dari mitra. Bahkan kalau pas hari Minggu atau libur, kami minta bank untuk tetap bisa melayani transaksi," katanya.
Oleh karena itu, dia mengaku optimistis prognosa pengadaan beras sebesar 121 ribu ton di tahun 2014 dapat tercapai. Budi Suyanto. (Antara)
http://semarang.bisnis.com/read/20140505/12/72820/bulog-banyumas-tetap-lakukan-pengadaan-beras-
Daya Beli Petani Kembali Turun
Senin, 5 Mei 2014
JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat membaik pada Maret 2014, daya beli petani kembali merosot pada April 2014. Daya beli petani yang tercermin dari nilai tukar petani (NTP) turun 0,06 persen di level 101,80 pada April 2014.
Dari berita resmi statistik Badan Pusat Statistik, ditulis Senin (5/5/2014), penurunan NTP disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun 0,05 persen. Sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) hanya naik sebesar 0,01 persen. Dengan kata lain, indeks harga hasil produksi pertanian mengalami penurunan.
Sementara indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami kenaikan.
Data BPS juga menyebutkan, penurunan NTP April 2014 disebabkan oleh penurunan NTP subsektor tanaman pangan yang cukup signifikan, sebesar 1,14 persen, meskipun empat subsektor lainnya mengalami kenaikan.
Subsektor yang mengalami kenaikan adalah tanaman hortikultura (0,39 persen), tanaman perkebunan rakyat (0,74 persen), peternakan (0,19 persen), dan perikanan (0,21 persen).
NTP nasional sebesar 101,80 ini didapat dari hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia pada April 2014. Sebanyak 16 provinsi mengalami kenaikan, sedangkan 17 provinsi mengalami penurunan. Provinsi DKI Jakarta mencatat kenaikan paling tinggi NTP sebesar 1,23 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan NTP terbesar yakni 0,81 persen.
Catatan Kompas.com, NTP April merupakan yang terendah kedua pada kuartal pertama 2014. Berturut-turut sejak Januari 2014, NTP nasional sebesar 101,95, NTP Februari (101,79), NTP Maret (101,86), dan terakhir NTP April (101,80).
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/05/0817090/Daya.Beli.Petani.Kembali.Turun
JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat membaik pada Maret 2014, daya beli petani kembali merosot pada April 2014. Daya beli petani yang tercermin dari nilai tukar petani (NTP) turun 0,06 persen di level 101,80 pada April 2014.
Dari berita resmi statistik Badan Pusat Statistik, ditulis Senin (5/5/2014), penurunan NTP disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun 0,05 persen. Sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) hanya naik sebesar 0,01 persen. Dengan kata lain, indeks harga hasil produksi pertanian mengalami penurunan.
Sementara indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami kenaikan.
Data BPS juga menyebutkan, penurunan NTP April 2014 disebabkan oleh penurunan NTP subsektor tanaman pangan yang cukup signifikan, sebesar 1,14 persen, meskipun empat subsektor lainnya mengalami kenaikan.
Subsektor yang mengalami kenaikan adalah tanaman hortikultura (0,39 persen), tanaman perkebunan rakyat (0,74 persen), peternakan (0,19 persen), dan perikanan (0,21 persen).
NTP nasional sebesar 101,80 ini didapat dari hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia pada April 2014. Sebanyak 16 provinsi mengalami kenaikan, sedangkan 17 provinsi mengalami penurunan. Provinsi DKI Jakarta mencatat kenaikan paling tinggi NTP sebesar 1,23 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan NTP terbesar yakni 0,81 persen.
Catatan Kompas.com, NTP April merupakan yang terendah kedua pada kuartal pertama 2014. Berturut-turut sejak Januari 2014, NTP nasional sebesar 101,95, NTP Februari (101,79), NTP Maret (101,86), dan terakhir NTP April (101,80).
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/05/0817090/Daya.Beli.Petani.Kembali.Turun
Langganan:
Postingan (Atom)