Senin. 5 Mei 2014
Jakarta -Impor beras mengalamai lonjakan drastis pada bulan Maret 2014. Dari yang sebelumnya sebesar 2.200 ton atau US$ 1,2 juta pada bulan Februari menjadi 26.867 ton atau senilai US$ 11,2 juta.
Demikianlah data laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, Senin (5/5/2014)
Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2013 (year on year/yoy), impor beras memang terlihat ada sedikit penurunan. Tercatat Maret 2013 sebesar 33.389 ton atau senilai dengan US$ 21,2 juta.
Secara akumulasi Januari- Maret 2014, beras impor mencapai 60.796 ton atau US$ 26,8 juta. Lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013, akumulasi impor mencapai 21.208 ton atau US$ 114,3 juta.
Beras tersebut diimpor paling besar dari India dengan 12.700 ton atau US$ 4,6 juta. Pada bulan Februari, India tidak memasok beras untuk Indonesia.
Thailand mengirim beras dengan volume 11.167 ton atau US$ 5,4 juta. Naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 2.200 ton atau US$ 1,2 juta.
Sedangkan Pakistan memasok sebesar 3000 ton atau US$ 1,1 juta. Sama seperti India, pada bulan sebelumnya tidak ada impor dari Pakistan.
Sebelumnya, Kepala BPS Suryamin mengatakan impor beras memang melonjak tinggi pada bulan Maret. Harga beras pun dapat turun dan memberi andil yang cukup besar terhadap deflasi April 0,02%.
Pada catatannya, andil beras terhadap deflasi adalah 0,08%. Penurunan harga yang terjadi rata-rata sebesar 2,17%. Penurunan terbesar adalah di Sumenep, yaitu 10%
http://finance.detik.com/read/2014/05/05/073008/2572868/4/ri-impor-26000-ton-beras-di-bulan-maret
Senin, 05 Mei 2014
Minggu, 04 Mei 2014
Terlena Data
Minggu, 4 Mei 2014
Sepuluh tahun pemerintah reformasi memberikan pelajaran berharga bagi calon pemimpin negeri ini, bahwa data makroekonomi bukanlah acuan akurat untuk menentukan keberhasilan pembangunan.
Contoh nyata adalah kecenderungan pemerintah untuk hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Memang, dalam lima tahun terakhir (2008–2012), Indonesia mampu membukukan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen per tahun. Dari sisi angka, pencapaian itu terbilang bagus, mengingat kinerja ekonomi global yang saat itu tengah tertekan. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, kualitas pertumbuhan yang ditorehkan rupanya banyak mengundang pertanyaan.
Pasalnya, selama itu pula, pertumbuhan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik. Kontribusi konsumsi domestik mencapai lebih dari 50 persen. Melalui strategi untuk terus memperkuat belanja atau keep buying strategy, guna mengejar angka pertumbuhan, pemerintah mengabaikan produktivitas nasional. Konsumsi terus digenjot, seiring dengan pertumbuhan kelas menengah yang pesat, meskipun mayoritas berasal dari impor. Alhasil, kini dampak negatif keep buying strategy yang mengabaikan sisi suplai mulai terasa.
Impor pangan pun melambung hingga 12 miliar dollar AS setahun atau sekitar 60 persen dari kebutuhan pangan nasional. Atas nama liberalisasi perdagangan, pemerintah membuka keran impor sebesar-besarnya, termasuk impor pangan, hingga menggusur sektor pertanian lokal yang dibiarkan limbung tanpa proteksi dan persiapan yang memadai.
Kedaulatan pangan nasional pun kini terancam karena rakyat kita mesti bergantung pada negara lain untuk urusan perut. Petani sebagai ujung tombak pasokan pangan nasional secara perlahan angkat tangan. Dalam lima tahun, Indonesia kehilangan sekitar 5 juta petani karena beralih profesi, setelah bercocok tanam dinilai tidak lagi bisa dijadikan sandaran hidup. Yang lebih memprihatinkan, saat ini mayoritas petani di Tanah Air terdiri atas masyarakat yang berusia tidak produktif lagi, yakni di atas 45 tahun.
Tidak ada insentif bagi generasi muda tani untuk meneruskan bercocok tanam. Sektor pertanian, baru satu contoh sektor yang terhempas, dan menjadi ongkos mengejar angka pertumbuhan yang ambisius. Sektor industri nasional juga tidak bernasib lebih baik. Impor aneka komoditas yang berharga lebih murah, telah memukul industri dalam negeri. Pemerintah yang terlena dengan pendekatan data makro pertumbuhan, mengabaikan penguatan struktur industri nasional.
Secara berangsur, kontribusi sektor industri atau manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menyusut. Impor barang modal dan barang setengah jadi marak, akibat kealpaan memperkuat industri dasar guna menyokong pembangunan industri hilirnya. Tahun 2013 menjadi tahun pembuktian betapa lemahnya kebijakan keep buying strategy yang diperagakan pemerintah. Pertumbuhan hanya memperkuat kebergantungan pada barang impor dan kian jauh dari upaya kemandirian.
Padahal, kita pun mengetahui bahwa tidak ada negara yang bisa kuat dan maju ekonominya tanpa membangun kemandirian. Kebergantungan lain yang dihasilkan oleh pendekatan data adalah utang. Konsep rasio utang terhadap PDB yang dianut pemerintah akhirnya mendorong Indonesia dalam jebakan utang (debt trap).
Saat ini, untuk membayar bunga utang saja, kita mesti menarik utang baru. Gali lobang, tutup lobang telah terjadi. Dalam sepuluh tahun, pemerintah telah menambah stok utang sekitar 1.000 triliun rupiah menjadi 2.465 triliun rupiah. Pendekatan rasio utang tanpa memperhatikan kemampuan bayar itu, tidak hanya merenggut hak rakyat saat ini untuk memperoleh kesejahteraan dari negara.
Generasi mendatang pun sudah terbebani dengan tumpukan kewajiban utang yang seakan tak bakal terbayar. Gambaran suram prospek ekonomi ke depan di atas baru terlihat dari dua data makro yang dibanggakan pemerintah reformasi. Belum lagi data inflasi yang cenderung dibuat rendah untuk menjaga bunga tetap rendah sehingga lebih banyak menguntungkan spekulan properti. Data inflasi yang tidak riil antara lain tecermin dari data 2013 sebesar 8,4 persen.
Padahal, dengan depresiasi rupiah sebesar 26 persen tahun lalu, harga barang-barang di lapangan (yang mayoritas dari impor) tentunya sudah terkerek naik proporsional dengan depresiasi mata uang kita. Pemimpin baru negeri ini semestinya bisa belajar dari Pemerintah Tiongkok dalam menyikapi publikasi data ekonomi. Tiongkok menolak dinobatkan sebagai raksasa ekonomi terbesar dunia menggeser posisi AS. Meskipun, data indikator ekonomi Tiongkok yang dilansir Bank Dunia mengonfirmasikan dominasi Negera Tirai Bambu itu.
Rupanya, Pemerintah Tiongkok menyadari dengan menyandang predikat sebagai terbesar, melekat pula tanggung jawab global yang lebih besar pula. Ini termasuk tanggung jawab untuk lebih membebaskan nilai mata uangnya di pasar. Alasannya, pengambil kebijakan di Tiongkok mencermati bahwa meski dalam ukuran PDB melebihi AS, namun kondisi riil di negara itu belum sepadan dengan predikat terbesar.
Misalnya, dengan penduduk 1,3 miliar jiwa maka GNP per kapita yang masih relatif rendah. Meski setiap tahun Tiongkok membukukan surplus transaksi berjalan dan AS defisit, namun secara per kapita, penduduk AS masih lebih kaya. Sikap pemerintah semestinya seperti itu, tidak silau dengan angka-angka yang menghibur dan membiuskan, namun lebih suka melihat kondisi riil rakyat di lapangan.
http://koran-jakarta.com/?11283-terlena%20data
Sepuluh tahun pemerintah reformasi memberikan pelajaran berharga bagi calon pemimpin negeri ini, bahwa data makroekonomi bukanlah acuan akurat untuk menentukan keberhasilan pembangunan.
Contoh nyata adalah kecenderungan pemerintah untuk hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, namun mengabaikan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Memang, dalam lima tahun terakhir (2008–2012), Indonesia mampu membukukan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen per tahun. Dari sisi angka, pencapaian itu terbilang bagus, mengingat kinerja ekonomi global yang saat itu tengah tertekan. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, kualitas pertumbuhan yang ditorehkan rupanya banyak mengundang pertanyaan.
Pasalnya, selama itu pula, pertumbuhan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik. Kontribusi konsumsi domestik mencapai lebih dari 50 persen. Melalui strategi untuk terus memperkuat belanja atau keep buying strategy, guna mengejar angka pertumbuhan, pemerintah mengabaikan produktivitas nasional. Konsumsi terus digenjot, seiring dengan pertumbuhan kelas menengah yang pesat, meskipun mayoritas berasal dari impor. Alhasil, kini dampak negatif keep buying strategy yang mengabaikan sisi suplai mulai terasa.
Impor pangan pun melambung hingga 12 miliar dollar AS setahun atau sekitar 60 persen dari kebutuhan pangan nasional. Atas nama liberalisasi perdagangan, pemerintah membuka keran impor sebesar-besarnya, termasuk impor pangan, hingga menggusur sektor pertanian lokal yang dibiarkan limbung tanpa proteksi dan persiapan yang memadai.
Kedaulatan pangan nasional pun kini terancam karena rakyat kita mesti bergantung pada negara lain untuk urusan perut. Petani sebagai ujung tombak pasokan pangan nasional secara perlahan angkat tangan. Dalam lima tahun, Indonesia kehilangan sekitar 5 juta petani karena beralih profesi, setelah bercocok tanam dinilai tidak lagi bisa dijadikan sandaran hidup. Yang lebih memprihatinkan, saat ini mayoritas petani di Tanah Air terdiri atas masyarakat yang berusia tidak produktif lagi, yakni di atas 45 tahun.
Tidak ada insentif bagi generasi muda tani untuk meneruskan bercocok tanam. Sektor pertanian, baru satu contoh sektor yang terhempas, dan menjadi ongkos mengejar angka pertumbuhan yang ambisius. Sektor industri nasional juga tidak bernasib lebih baik. Impor aneka komoditas yang berharga lebih murah, telah memukul industri dalam negeri. Pemerintah yang terlena dengan pendekatan data makro pertumbuhan, mengabaikan penguatan struktur industri nasional.
Secara berangsur, kontribusi sektor industri atau manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menyusut. Impor barang modal dan barang setengah jadi marak, akibat kealpaan memperkuat industri dasar guna menyokong pembangunan industri hilirnya. Tahun 2013 menjadi tahun pembuktian betapa lemahnya kebijakan keep buying strategy yang diperagakan pemerintah. Pertumbuhan hanya memperkuat kebergantungan pada barang impor dan kian jauh dari upaya kemandirian.
Padahal, kita pun mengetahui bahwa tidak ada negara yang bisa kuat dan maju ekonominya tanpa membangun kemandirian. Kebergantungan lain yang dihasilkan oleh pendekatan data adalah utang. Konsep rasio utang terhadap PDB yang dianut pemerintah akhirnya mendorong Indonesia dalam jebakan utang (debt trap).
Saat ini, untuk membayar bunga utang saja, kita mesti menarik utang baru. Gali lobang, tutup lobang telah terjadi. Dalam sepuluh tahun, pemerintah telah menambah stok utang sekitar 1.000 triliun rupiah menjadi 2.465 triliun rupiah. Pendekatan rasio utang tanpa memperhatikan kemampuan bayar itu, tidak hanya merenggut hak rakyat saat ini untuk memperoleh kesejahteraan dari negara.
Generasi mendatang pun sudah terbebani dengan tumpukan kewajiban utang yang seakan tak bakal terbayar. Gambaran suram prospek ekonomi ke depan di atas baru terlihat dari dua data makro yang dibanggakan pemerintah reformasi. Belum lagi data inflasi yang cenderung dibuat rendah untuk menjaga bunga tetap rendah sehingga lebih banyak menguntungkan spekulan properti. Data inflasi yang tidak riil antara lain tecermin dari data 2013 sebesar 8,4 persen.
Padahal, dengan depresiasi rupiah sebesar 26 persen tahun lalu, harga barang-barang di lapangan (yang mayoritas dari impor) tentunya sudah terkerek naik proporsional dengan depresiasi mata uang kita. Pemimpin baru negeri ini semestinya bisa belajar dari Pemerintah Tiongkok dalam menyikapi publikasi data ekonomi. Tiongkok menolak dinobatkan sebagai raksasa ekonomi terbesar dunia menggeser posisi AS. Meskipun, data indikator ekonomi Tiongkok yang dilansir Bank Dunia mengonfirmasikan dominasi Negera Tirai Bambu itu.
Rupanya, Pemerintah Tiongkok menyadari dengan menyandang predikat sebagai terbesar, melekat pula tanggung jawab global yang lebih besar pula. Ini termasuk tanggung jawab untuk lebih membebaskan nilai mata uangnya di pasar. Alasannya, pengambil kebijakan di Tiongkok mencermati bahwa meski dalam ukuran PDB melebihi AS, namun kondisi riil di negara itu belum sepadan dengan predikat terbesar.
Misalnya, dengan penduduk 1,3 miliar jiwa maka GNP per kapita yang masih relatif rendah. Meski setiap tahun Tiongkok membukukan surplus transaksi berjalan dan AS defisit, namun secara per kapita, penduduk AS masih lebih kaya. Sikap pemerintah semestinya seperti itu, tidak silau dengan angka-angka yang menghibur dan membiuskan, namun lebih suka melihat kondisi riil rakyat di lapangan.
http://koran-jakarta.com/?11283-terlena%20data
Sabtu, 03 Mei 2014
Ramalan AS, Impor Beras RI Naik Dua Kali Lipat Tahun Ini
Jumat, 2 Mei 2014
Liputan6.com, Washington - Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memprediksi Indonesia akan mengimpor 1,5 juta ton beras sepanjang 2014.
Itu karena USDA menaksir, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak akan mampu memenuhi target produksi beras sebesar 3,85 juta ton pada akhit tahun ini.
Seperti dikutip dari Oryza.com, Jumat (2/5/2014), dengan prediksi tersebut, volume impor beras Indonesia dapat naik lebih dari dua kali lipat total impor pada 2013 yang mencapai total 650 ton.
Sesuai kebijakan yang berlaku, Indonesia diperbolehkan mengimpor beras hanya jika Bulog gagal memenuhi pasokan beras dalam enam bulan pertama setiap tahunnya.
Saat ini, Bulog menentukan target pengadaan beras seberat 3,85 juta ton, naik sekitar 20% dari target tahun lalu sebesar 3,2 juta ton.
Meski demikian, hingga Maret 2014, Bulog baru mampu menyediakan 86 ribu ton beras, meleset drastis sebesar 80% dari total 440 ribu ton pada periode yang sama tahun lalu.
Biasanya Bulog membeli padi atau beras dari petani pada saat harga pasar lebih rendah atau sama dengan harga beli resmi (Harga Pembelian Pemerintah/HPP) yang ditetapkan pemerintah.
Mengingat pemerintah sejauh ini belum menentukan HPP 2014, USDA memprediksi Bulog membeli padi dengan HPP tahun lalu.
Dengan kondisi sekarang, Bulog harus mampu menyediakan pasokan sedikitnya 2 juta ton hingga akhir tahun.
Sektor swasta hanya diperbolehkan mengimpor beras khusus seperti beras jamsmine, basmati, sushi dan beras khusus penderita diabetes.
Sementara untuk tahun ini, Bulog diprediksi mampu memproduksi 37,76 juta ton beras, naik dari 36,5 juta ton pada 2013 saat banyak padi yang rusak karena kebanjiran.
USDA juga memprediksi Indonesia akan kembali mengimpor beras seberat satu juta ton sepanjang 2015. Dalam periode yang sama, Bulog diperkirakan mampu memproduksi 37,7 juta ton beras. (Sis/Nrm)
Liputan6.com, Washington - Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memprediksi Indonesia akan mengimpor 1,5 juta ton beras sepanjang 2014.
Itu karena USDA menaksir, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak akan mampu memenuhi target produksi beras sebesar 3,85 juta ton pada akhit tahun ini.
Seperti dikutip dari Oryza.com, Jumat (2/5/2014), dengan prediksi tersebut, volume impor beras Indonesia dapat naik lebih dari dua kali lipat total impor pada 2013 yang mencapai total 650 ton.
Sesuai kebijakan yang berlaku, Indonesia diperbolehkan mengimpor beras hanya jika Bulog gagal memenuhi pasokan beras dalam enam bulan pertama setiap tahunnya.
Saat ini, Bulog menentukan target pengadaan beras seberat 3,85 juta ton, naik sekitar 20% dari target tahun lalu sebesar 3,2 juta ton.
Meski demikian, hingga Maret 2014, Bulog baru mampu menyediakan 86 ribu ton beras, meleset drastis sebesar 80% dari total 440 ribu ton pada periode yang sama tahun lalu.
Biasanya Bulog membeli padi atau beras dari petani pada saat harga pasar lebih rendah atau sama dengan harga beli resmi (Harga Pembelian Pemerintah/HPP) yang ditetapkan pemerintah.
Mengingat pemerintah sejauh ini belum menentukan HPP 2014, USDA memprediksi Bulog membeli padi dengan HPP tahun lalu.
Dengan kondisi sekarang, Bulog harus mampu menyediakan pasokan sedikitnya 2 juta ton hingga akhir tahun.
Sektor swasta hanya diperbolehkan mengimpor beras khusus seperti beras jamsmine, basmati, sushi dan beras khusus penderita diabetes.
Sementara untuk tahun ini, Bulog diprediksi mampu memproduksi 37,76 juta ton beras, naik dari 36,5 juta ton pada 2013 saat banyak padi yang rusak karena kebanjiran.
USDA juga memprediksi Indonesia akan kembali mengimpor beras seberat satu juta ton sepanjang 2015. Dalam periode yang sama, Bulog diperkirakan mampu memproduksi 37,7 juta ton beras. (Sis/Nrm)
Kemendag Segera Terbitkan HPP Gula
Jumat, 2 Mei 2014
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa segera mengeluarkan aturan terkait penetapan Harga Patokan Petani (HPP) gula, sebelum masa awal musim giling dimulai.
"Sebelum musim giling, atau sebelum 15 Mei 2014 akan kita umumkan," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, saat berdiskusi dengan wartawan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat.
Lutfi mengatakan, untuk menetapkan HPP gula tersebut, dia telah melakukan pembicaraan dengan para pemangku kepentingan seperti petani, industri, dan juga para pedagang yang diharapkan dapat menghasilkan rumusan baik terkait penetapan tersebut.
"Pemerintah akan memberikan keberpihakan kepada petani dengan jumlah yang baik, tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus melihat bahwa produktivitas dan efisiensi, serta kepentingan dari 237 juta masyarakat Indonesia, ini kita jaga sama-sama," ujar Lutfi.
Rapat Dewan Gula Indonesia (DGI) beberapa waktu lalu, menyimpulkan dan menyepakati bahwa HPP gula 2014 sebesar Rp9.500 per kilogram, namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan penetapan HPP gula tersebut.
Sementara itu, terkait dengan penunjukan kepada Perum Bulog untuk melakukan importasi gula, Lutfi mengatakan bahwa sudah ada laporan terkait importasi tersebut, di mana beberapa waktu lalu Kementerian Perdagangan memberikan izin impor gula kristal putih sebanyak 328.000 ton.
"Sudah ada laporan, itu untuk menjaga saja agar tidak dispekulasi dan pemerintah tidak dipojokkan oleh spekulan," ucap Lutfi.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mempersiapkan stok gula sebanyak 350.000 ton sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan juga telah melakukan perhitungan dan menemukan bahwa hingga akhir Mei 2014 kekurangan dari total kebutuhan gula konsumsi sebesar 122.000 ton, ditambah mundurnya masa panen ke bulan Juli yang mengakibatkan kekosongan sebanyak 220.000 ton.
Perum Bulog sendiri, mengambil langkah dengan melakukan kesepakatan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk menyerap sebanyak 12.000 ton gula, dan nantinya diperkirakan akan ditambah kembali sebanyak 150.000 ton.
Namun, pada prinsipnya Bulog akan lebih mengutamakan pasokan dari dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan impor, dan apabila harus melakukan impor maka akan dilakukan secara bertahap.
PT RNI telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog terkait dengan pemasokan gula senilai Rp103,2 miliar, yang menyatakan bahwa PT RNI akan memasok 12.000 ton gula tebu dengan harga Rp8.600 per kilogram
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/05/02/n4y0v5-kemendag-segera-terbitkan-hpp-gula
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa segera mengeluarkan aturan terkait penetapan Harga Patokan Petani (HPP) gula, sebelum masa awal musim giling dimulai.
"Sebelum musim giling, atau sebelum 15 Mei 2014 akan kita umumkan," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, saat berdiskusi dengan wartawan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat.
Lutfi mengatakan, untuk menetapkan HPP gula tersebut, dia telah melakukan pembicaraan dengan para pemangku kepentingan seperti petani, industri, dan juga para pedagang yang diharapkan dapat menghasilkan rumusan baik terkait penetapan tersebut.
"Pemerintah akan memberikan keberpihakan kepada petani dengan jumlah yang baik, tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus melihat bahwa produktivitas dan efisiensi, serta kepentingan dari 237 juta masyarakat Indonesia, ini kita jaga sama-sama," ujar Lutfi.
Rapat Dewan Gula Indonesia (DGI) beberapa waktu lalu, menyimpulkan dan menyepakati bahwa HPP gula 2014 sebesar Rp9.500 per kilogram, namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan penetapan HPP gula tersebut.
Sementara itu, terkait dengan penunjukan kepada Perum Bulog untuk melakukan importasi gula, Lutfi mengatakan bahwa sudah ada laporan terkait importasi tersebut, di mana beberapa waktu lalu Kementerian Perdagangan memberikan izin impor gula kristal putih sebanyak 328.000 ton.
"Sudah ada laporan, itu untuk menjaga saja agar tidak dispekulasi dan pemerintah tidak dipojokkan oleh spekulan," ucap Lutfi.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mempersiapkan stok gula sebanyak 350.000 ton sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan juga telah melakukan perhitungan dan menemukan bahwa hingga akhir Mei 2014 kekurangan dari total kebutuhan gula konsumsi sebesar 122.000 ton, ditambah mundurnya masa panen ke bulan Juli yang mengakibatkan kekosongan sebanyak 220.000 ton.
Perum Bulog sendiri, mengambil langkah dengan melakukan kesepakatan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk menyerap sebanyak 12.000 ton gula, dan nantinya diperkirakan akan ditambah kembali sebanyak 150.000 ton.
Namun, pada prinsipnya Bulog akan lebih mengutamakan pasokan dari dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan impor, dan apabila harus melakukan impor maka akan dilakukan secara bertahap.
PT RNI telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog terkait dengan pemasokan gula senilai Rp103,2 miliar, yang menyatakan bahwa PT RNI akan memasok 12.000 ton gula tebu dengan harga Rp8.600 per kilogram
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/05/02/n4y0v5-kemendag-segera-terbitkan-hpp-gula
Jumat, 02 Mei 2014
Bulog Sub Divre Indramayu Jaga Kualitas Raskin
Kamis, 1 Mei 2014
INDRAMAYU, (PRLM).- Kepala Bulog Sub Divre Indramayu H.Attar Rizal didampingi Wakasub Heri Sulistiyo mengimbau, para penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) apabila mendapatkan kualitas beras yang dianggap kurang layak dikonsumsi agar segera dikembalikan. Hal itu guna memberikan kepuasan kepada penerima raskin / rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) karena pihaknya bertekad akan mempertahankan kualitas beras.
Kata Attar, mengingat pengadaan yang ditargetkan kepada Sub Divre Indramayu cukup besar yaitu 100 ribu ton per-tahun, sementara penyaluran sangat kecil yakni untuk memenuhi kebutuhan raskin dan kebutuhan lembaga pemasyarakatan (LP) maka sebagian besar pengadaan dari puluhan mitra kerja bulog akan tersimpan dibeberapa gudang bulog.
Idealnya, umur simpan beras sekira enam bulan namun pada praktiknya bisa mencapai satu tahun lebih. Dengan gambaran itu kata Attar, mohon maaf jika dalam distribusi raskin ada ditemukan kualitas beras yang kurang bagus. Beras yang kurang bagus itu jangan dulu dibagikan ke RTSPM, beras yang rusak dikumpulkan dulu dan secepatnya akan ditukar kembali. “Kami bertekad akan mempertahankan kualitas beras raskin,” ujarnya.
Dikatakan, mengingat Bulog Sub Divre Indramayu berada di daerah surplus beras (lumbung padi) maka sebagai konsekuensinya pihaknya berkewajiban untuk menyerap gabah petani sebesar 10 persen. Intinya, agar penyerapan gabah petani pasca panen bagus pihaknya berharap adanya peran aktif dari lembaga terkait untuk bersama-sama mendorong para petani agar menjaga kualitas hasil produksinya.
“Kalau kualitasnya bagus, maka penyerapan gabah pasca panen akan bagus pula. Sebaliknya kalau hasil produksinya jelek maka gabah petani akan sulit untuk diterima bulog,” tegasnya.
Diakui Attar, meski pihaknya mengaku dilematis karena sebagai daerah penyangga stok beras, namun pihaknya optimis puluhan ribu ton beras yang tersimpan diberbagai gudang bulog akan terpelihara dengan baik.
Menanggapi adanya move (perpindahan beras) regional atau move antar provinsi. Dia membenarkan adanya move namun move itu tergantung kebutuhan di luar (sub divre lain). Kalau di luar stoknya cukup maka tidak ada move. Kecuali sub divre lain membutuhkan beras, baru dilakukan move.
“Move sesuai kebutuhan, seperti saat ini kami melakukan move regional ke Bulog Sub Divre Tasikmalaya dan Ciamis sebesar 3,5 ribu ton. Dua ribu ton beras sudah dikirim, sisanya 1,5 rubu ton masih dalam proses dan untuk pengadaan tahun 2014 pihaknya ditargetkan sekira 97. 500 ton beras dan baru terserap sekira enam ribu ton,”ungkap Attar. (rat/A-147/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/279875
INDRAMAYU, (PRLM).- Kepala Bulog Sub Divre Indramayu H.Attar Rizal didampingi Wakasub Heri Sulistiyo mengimbau, para penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) apabila mendapatkan kualitas beras yang dianggap kurang layak dikonsumsi agar segera dikembalikan. Hal itu guna memberikan kepuasan kepada penerima raskin / rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) karena pihaknya bertekad akan mempertahankan kualitas beras.
Kata Attar, mengingat pengadaan yang ditargetkan kepada Sub Divre Indramayu cukup besar yaitu 100 ribu ton per-tahun, sementara penyaluran sangat kecil yakni untuk memenuhi kebutuhan raskin dan kebutuhan lembaga pemasyarakatan (LP) maka sebagian besar pengadaan dari puluhan mitra kerja bulog akan tersimpan dibeberapa gudang bulog.
Idealnya, umur simpan beras sekira enam bulan namun pada praktiknya bisa mencapai satu tahun lebih. Dengan gambaran itu kata Attar, mohon maaf jika dalam distribusi raskin ada ditemukan kualitas beras yang kurang bagus. Beras yang kurang bagus itu jangan dulu dibagikan ke RTSPM, beras yang rusak dikumpulkan dulu dan secepatnya akan ditukar kembali. “Kami bertekad akan mempertahankan kualitas beras raskin,” ujarnya.
Dikatakan, mengingat Bulog Sub Divre Indramayu berada di daerah surplus beras (lumbung padi) maka sebagai konsekuensinya pihaknya berkewajiban untuk menyerap gabah petani sebesar 10 persen. Intinya, agar penyerapan gabah petani pasca panen bagus pihaknya berharap adanya peran aktif dari lembaga terkait untuk bersama-sama mendorong para petani agar menjaga kualitas hasil produksinya.
“Kalau kualitasnya bagus, maka penyerapan gabah pasca panen akan bagus pula. Sebaliknya kalau hasil produksinya jelek maka gabah petani akan sulit untuk diterima bulog,” tegasnya.
Diakui Attar, meski pihaknya mengaku dilematis karena sebagai daerah penyangga stok beras, namun pihaknya optimis puluhan ribu ton beras yang tersimpan diberbagai gudang bulog akan terpelihara dengan baik.
Menanggapi adanya move (perpindahan beras) regional atau move antar provinsi. Dia membenarkan adanya move namun move itu tergantung kebutuhan di luar (sub divre lain). Kalau di luar stoknya cukup maka tidak ada move. Kecuali sub divre lain membutuhkan beras, baru dilakukan move.
“Move sesuai kebutuhan, seperti saat ini kami melakukan move regional ke Bulog Sub Divre Tasikmalaya dan Ciamis sebesar 3,5 ribu ton. Dua ribu ton beras sudah dikirim, sisanya 1,5 rubu ton masih dalam proses dan untuk pengadaan tahun 2014 pihaknya ditargetkan sekira 97. 500 ton beras dan baru terserap sekira enam ribu ton,”ungkap Attar. (rat/A-147/A-147)***
http://www.pikiran-rakyat.com/node/279875
Stok nasional cukup, impor gula konsumsi dipertanyakan
Kamis, 1 Mei 2014
Merdeka.com – Asosiasi Gula Indonesia (AGI) mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan kuota impor gula konsumsi sebanyak 350 ribu ton ke Bulog. Padahal, stok gula kristal putih di awal tahun sudah mencapai 1,2 juta ton, meningkat ketimbang 2013 yang sebesar 920 ribu ton.
“Artinya stok awal 2014 tinggi sekali, tertinggi 15 tahun terakhir. Saya nggak tahu kenapa dibilang defisit. Per Maret ada 900 ribu ton sisa, Itu stok kita,” ucap Direktur Eksekutif AGI Tito Pranoloh dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/4).
Tito memprediksi produksi gula kristal putih Indonesia akan mencapai lebih dari 2,6 juta ton pada akhir 2014. Seimbang dengan perkiraan total konsumsi domestik.
“Pemerintah impor 350.000 ton apakah sudah menghitung stok dalam negeri? Kalau target pesimistis saja, produksi kita 2,6 juta ton tahun sampai akhir tahun. Sebenarnya sih cukup,” tegasnya.
Menurut Tito, Bulog bisa membeli gula petani untuk dijadikan stok.
http://bewara.co/read/2014/05/stok-nasional-cukup-impor-gula-konsumsi-dipertanyakan/
Merdeka.com – Asosiasi Gula Indonesia (AGI) mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan kuota impor gula konsumsi sebanyak 350 ribu ton ke Bulog. Padahal, stok gula kristal putih di awal tahun sudah mencapai 1,2 juta ton, meningkat ketimbang 2013 yang sebesar 920 ribu ton.
“Artinya stok awal 2014 tinggi sekali, tertinggi 15 tahun terakhir. Saya nggak tahu kenapa dibilang defisit. Per Maret ada 900 ribu ton sisa, Itu stok kita,” ucap Direktur Eksekutif AGI Tito Pranoloh dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/4).
Tito memprediksi produksi gula kristal putih Indonesia akan mencapai lebih dari 2,6 juta ton pada akhir 2014. Seimbang dengan perkiraan total konsumsi domestik.
“Pemerintah impor 350.000 ton apakah sudah menghitung stok dalam negeri? Kalau target pesimistis saja, produksi kita 2,6 juta ton tahun sampai akhir tahun. Sebenarnya sih cukup,” tegasnya.
Menurut Tito, Bulog bisa membeli gula petani untuk dijadikan stok.
http://bewara.co/read/2014/05/stok-nasional-cukup-impor-gula-konsumsi-dipertanyakan/
Kamis, 01 Mei 2014
HKTI MINTA BULOG BATALKAN IMPOR GULA
Rabu, 30 April 2014
Penolakan impor gula kristal putih terus mengalami penolakan. Kini, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pembatalan rencana impor gula yang dilakukan oleh Bulog atas rekomendasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 527/MPP/Kep/9/2004.
“Musim giling tebu untuk memproduksi gula kristal putih konsumsi rumah tangga sudah dimulai. Impor yang akan dilakukan Bulog jelas tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk swasembada gula,” Ketua Bidang Perdagangan Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Ismed Hasan Putro, Rabu (30/4).
Menurut dia, stok gula nasional saat ini mencapai lebih dari cukup. Jika dipaksakan impor, tentu akan sangat meresahkan dan mengancam petani tebu dan pabrik gula (PG) nasional. “Masuknya gula impor akan mengakibatkan semakin turunnya harga gula yang berdampak pada meruginya petani tebu,” ujarnya.
Sementara pemerintah sampai saat ini tidak bertindak dan hampir tidak berdaya untuk mengendalikan serbuan gula rafinasi impor ke pasar konsumen. “Janji untuk mengambil tindakan terhadap pelaku perembesan gula rafinasi, sulit dibuktikan. Fakta di lapangan, Gula rafinasi impor leluasa dijual di pasar tanpa batasan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, langkah impor gula melalui Bulog hanya mempertegas bahwa komitmen agar dalam jangka panjang adanya peningkatan produktivitas gula nasional hanya slogan kosong. Sebaliknya, target swasembada berpotensi gagal karena petani akan enggan menanam Tebu.
Penolakan gula impor sebelumnya juga disampaikan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen mengatakan, persetujuan impor gula kristal putih kepada Bulog sebanyak 328.000 ton yang berlaku per 1 April 2014 - 15 Mei 2014 tersebut sangat disayangkan.
“Kami sangat menyayangkan kebijakan impor ini. Sebab, akhir Maret lalu stok gula masih ada sekitar 788.000 ton dan itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan dan Mei sudah mulai musim giling tebu dan gula impor ini dikhawatirkan membuat harga gula lokal jatuh,” tuturnya.
Izin yang diberikan kepada Bulog terkait impor gula tersebut merupakan hasil dari keputusan rapat di tingkat menteri koordinator akhir tahun 2013 agar Bulog menguasai cadangan gula sebanyak 350.000 ton. Pemberian izin impor GKP kepada Bulog tersebut didasarkan atas tentang Ketentuan Impor Gula. Dalam beleid tersebut menteri perdagangan menjadi pihak yang paling berkuasa untuk memutuskan importasi. (afr)
http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/39657
Penolakan impor gula kristal putih terus mengalami penolakan. Kini, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pembatalan rencana impor gula yang dilakukan oleh Bulog atas rekomendasi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 527/MPP/Kep/9/2004.
“Musim giling tebu untuk memproduksi gula kristal putih konsumsi rumah tangga sudah dimulai. Impor yang akan dilakukan Bulog jelas tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk swasembada gula,” Ketua Bidang Perdagangan Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Ismed Hasan Putro, Rabu (30/4).
Menurut dia, stok gula nasional saat ini mencapai lebih dari cukup. Jika dipaksakan impor, tentu akan sangat meresahkan dan mengancam petani tebu dan pabrik gula (PG) nasional. “Masuknya gula impor akan mengakibatkan semakin turunnya harga gula yang berdampak pada meruginya petani tebu,” ujarnya.
Sementara pemerintah sampai saat ini tidak bertindak dan hampir tidak berdaya untuk mengendalikan serbuan gula rafinasi impor ke pasar konsumen. “Janji untuk mengambil tindakan terhadap pelaku perembesan gula rafinasi, sulit dibuktikan. Fakta di lapangan, Gula rafinasi impor leluasa dijual di pasar tanpa batasan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, langkah impor gula melalui Bulog hanya mempertegas bahwa komitmen agar dalam jangka panjang adanya peningkatan produktivitas gula nasional hanya slogan kosong. Sebaliknya, target swasembada berpotensi gagal karena petani akan enggan menanam Tebu.
Penolakan gula impor sebelumnya juga disampaikan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen mengatakan, persetujuan impor gula kristal putih kepada Bulog sebanyak 328.000 ton yang berlaku per 1 April 2014 - 15 Mei 2014 tersebut sangat disayangkan.
“Kami sangat menyayangkan kebijakan impor ini. Sebab, akhir Maret lalu stok gula masih ada sekitar 788.000 ton dan itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan dan Mei sudah mulai musim giling tebu dan gula impor ini dikhawatirkan membuat harga gula lokal jatuh,” tuturnya.
Izin yang diberikan kepada Bulog terkait impor gula tersebut merupakan hasil dari keputusan rapat di tingkat menteri koordinator akhir tahun 2013 agar Bulog menguasai cadangan gula sebanyak 350.000 ton. Pemberian izin impor GKP kepada Bulog tersebut didasarkan atas tentang Ketentuan Impor Gula. Dalam beleid tersebut menteri perdagangan menjadi pihak yang paling berkuasa untuk memutuskan importasi. (afr)
http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/39657
Langganan:
Postingan (Atom)