2 Desember 2013
BOGOR – Impor komoditas pangan nasional, termasuk kedelai, seharusnya ditangani oleh badan usaha milik negara (BUMN), bukan malah diserahkan kepada swasta. Saat ini, impor sejumlah komoditas pangan dilakukan oleh pengusaha yang tidak mau terjadi swasembada karena mereka diuntungkan dengan kondisi yang terjadi sekarang, antara lain bea impor nol persen.
"Impor kedelai mengapa diserahkan ke swasta? Seharusnya diserahkan ke BUMN," kata Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional (DKN), Benny A Kusbini, dalam dialog pada temu media yang digelar Forum Wartawan Bulog (Forwabul) di Bogor, akhir pekan kemarin.
Menurut dia, sejumlah BUMN dapat diserahi tugas melakukan impor kedelai, seperti Perum Bulog, PT Berdikari, dan PT RNI. Selain itu, koperasi bisa melakukannya.
Hal senada dinyatakan Ketua Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Kopti) Kabupaten Bogor, Suhaeri. Menurut dia, tata niaga kedelai seharusnya ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini Perum Bulog.
Dia mengungkapkan pada kurun 1979–1998, saat koperasi bekerja sama dengan Bulog dalam pengadaan kedelai bagi perajin tempe dan tahu, suplai selalu tersedia dengan harga terjangkau.
Meskipun harga kedelai terjangkau untuk para perajin tempe, lanjut dia, hal itu tidak merugikan petani, begitu pula dengan Bulog, tidak rugi. "Selama kurun itu, harga kedelai tidak pernah turun sehingga petani untung, tapi perajin masih mampu menjangkau dan Bulog tidak rugi," kata dia.
Kondisi tersebut, ujar bendahara Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) itu, disebabkan pemerintah mampu mengatur atau mengendalikan harga. Selain itu, ada keterbukaan kebutuhan dan ketersediaan kedelai di lapangan.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, menyatakan pemerintah seharusnya mewajibkan importir untuk menyerap kedelai dalam negeri terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sisanya, kalau ada kekurangan, menurut dia, baru didatangkan dari impor sehingga tidak memukul petani kedelai dalam negeri.
Peran Bulog
Pada kesempatan itu, Winarno juga menyatakan pemerintah seharusnya mengembalikan peran Bulog untuk melakukan stabilisasi harga pangan dan melakukan impor sesuai kebutuhan produksi dalam negeri jika tidak mencukupi.
Menurut dia, petani yang menanam kedelai dalam luasan kecil-kecil tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan kebutuhan komoditas tersebut kebanyakan ada di perkotaan.
Oleh karena itu, tambah dia, diperlukan peran Bulog yang bisa membeli dan menampung serta menjual ke perajin tahu dan tempe. "Pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai stabilisasi harga kedelai. Seharusnya hanya Bulog yang mendapat kuota impor kedelai, sedangkan swasta lain harus dalam kendali Perum Bulog," ujar dia.
Dengan tata niaga tersebut, menurut Winarno, harga kedelai bisa dikendalikan sehingga petani, produsen, dan konsumen tahu tempe akan selalu mendapat harga yang stabil.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron. "Kami mendukung tata niaga kedelai diserahkan ke Bulog," kata dia. mza/E-3
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/134798
Senin, 02 Desember 2013
Bila stabilisasi harga melibatkan naga kedelai
1 Desember 2013
JAKARTA, kabarbisnis.com: Kedelai merupakan komoditas pangan yang paling rentan terhadap gejolak kurs. Pemerintah sendiri telah memerintahkan stabilisasi harga kedelai,mtidak terkecuali dengan melibatkan empat perusahaan besar atau dikenal sebagai empat naga yang menguasai tata niaga kedelai dunia.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha (PPU) Perum Bulog Rito Angky Pratomo menyebutkan, keempat perusahaan besar dalam industri kedelai itu adalah Athur David Miller (ADM) Do,Ltd, Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfuss.
Menurut Angky, keempat perusahaan besar tersebut menguasai jaringan dan stok kedelai di pasar dunia. Praktis, kaki tangan mereka juga memainkan peranan mengatur alur pendistribusiannya di Indonesia. Termasuk memainkan harganya.
Untuk diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pernah mengidentifikasi gejolak harga kedelai yang tidak terlepas dari peran empat penguasaan impor kedelai. KPPU menyebutkan, keempat importir itu adalah Gerbang Cahaya Utama dengan penguasaan pasar 46%. Setelah itu, Cargill Indonesia 28%, Alam Agri Adi Persada 10% dan Cita Bakti Mulia,4%,
Sehubungan dengan hal itu, berberkal surat Menteri Perdagangan No. 04.PI-57.13.0037 pada 29 Agustus, Bulog memperoleh izin untuk mengimpor kedelai sebanyak 100.000 ton dan berlaku hingga 31 Desember tahun ini.
Selain itu, Bulog diminta membeli harga kedelai petani sebesar Rp 7.400/kg melalui Permendag No 59/2013. Angky mengatakan, Bulog terus melakulan stabilisasi harga kedelai baik di tingkat petani maupun pengrajin tahu tempe.
Jumlah volume penyerapan kedelai sebesar 460,2 ton dan penjualan 400 ton. Transaksi dilakukan di delapan provinsi. Bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat mengumpulkan stok kedelai petani masing masing 27 ton dan 32 ton.
"Ini amanat UU No 18/2012 tentang Pangan. Kita mengamankan dan mendistribusikan pangan pokok untuk menjaga ketahanan pangan," terang Angky dalam Media Gathering Forum Wartawan Bulog di Bogor,Minggu (1/12/2013).
Namun, menjadi timbul persoalaan ketika dalam perjalanannya, kemudian Kementerian Perdagangan merilis Permendag. No 45/2013 tentang perubahan atas Permendag No 24/2013 itu impor kedelai dapat dilakukan koperasi, swasta dan BUMN.
Ketiga unsur tersebut tetap diwajibkan melakukan stabilisasi harga kedelai.Tidak lagi dibedakan perlakuan antara importir produsen, importir terbatas dengan importir umum.
Saat ini, Bulog tengah melakukan korespondensi dengan Solibertec SL, eskportir kedelai-untuk menjajaki kerjasama pengadaan impor. Bulog sudah memegang 31 daftar eksportir kedelai.
Angky mengakui, penugasan pemerintah kepada Bulog itu tidak akan efektif, apabila pelaku usaha lain tidak diberikan proporsi tanggung jawab yang sama.Pasalnya,praktis empat produsen besar kedelai itulah yang memengang kendali distribusi baik stok maupun harga.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai, permendag tersebut memiliki semangat yang bertolak belakang Peraturan Presiden No 32/2013 tentang Penugasan kepada Perum Bulog tentang pengamanan dan penyaluran kedelai.
Menurut Herman, perubahan mekanisme importasi itu, menabrak aturan yang memiliki hirakhi yang lebih tinggi yakni Peraturan Presiden No 32 tentang Penugasan kepada Perum Bulog tentang pengamanan dan penyaluran kedelai. "Semestinya gugur dengan sendirinya." kbc11
http://www.kabarbisnis.com/read/2843453
JAKARTA, kabarbisnis.com: Kedelai merupakan komoditas pangan yang paling rentan terhadap gejolak kurs. Pemerintah sendiri telah memerintahkan stabilisasi harga kedelai,mtidak terkecuali dengan melibatkan empat perusahaan besar atau dikenal sebagai empat naga yang menguasai tata niaga kedelai dunia.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha (PPU) Perum Bulog Rito Angky Pratomo menyebutkan, keempat perusahaan besar dalam industri kedelai itu adalah Athur David Miller (ADM) Do,Ltd, Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfuss.
Menurut Angky, keempat perusahaan besar tersebut menguasai jaringan dan stok kedelai di pasar dunia. Praktis, kaki tangan mereka juga memainkan peranan mengatur alur pendistribusiannya di Indonesia. Termasuk memainkan harganya.
Untuk diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pernah mengidentifikasi gejolak harga kedelai yang tidak terlepas dari peran empat penguasaan impor kedelai. KPPU menyebutkan, keempat importir itu adalah Gerbang Cahaya Utama dengan penguasaan pasar 46%. Setelah itu, Cargill Indonesia 28%, Alam Agri Adi Persada 10% dan Cita Bakti Mulia,4%,
Sehubungan dengan hal itu, berberkal surat Menteri Perdagangan No. 04.PI-57.13.0037 pada 29 Agustus, Bulog memperoleh izin untuk mengimpor kedelai sebanyak 100.000 ton dan berlaku hingga 31 Desember tahun ini.
Selain itu, Bulog diminta membeli harga kedelai petani sebesar Rp 7.400/kg melalui Permendag No 59/2013. Angky mengatakan, Bulog terus melakulan stabilisasi harga kedelai baik di tingkat petani maupun pengrajin tahu tempe.
Jumlah volume penyerapan kedelai sebesar 460,2 ton dan penjualan 400 ton. Transaksi dilakukan di delapan provinsi. Bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat mengumpulkan stok kedelai petani masing masing 27 ton dan 32 ton.
"Ini amanat UU No 18/2012 tentang Pangan. Kita mengamankan dan mendistribusikan pangan pokok untuk menjaga ketahanan pangan," terang Angky dalam Media Gathering Forum Wartawan Bulog di Bogor,Minggu (1/12/2013).
Namun, menjadi timbul persoalaan ketika dalam perjalanannya, kemudian Kementerian Perdagangan merilis Permendag. No 45/2013 tentang perubahan atas Permendag No 24/2013 itu impor kedelai dapat dilakukan koperasi, swasta dan BUMN.
Ketiga unsur tersebut tetap diwajibkan melakukan stabilisasi harga kedelai.Tidak lagi dibedakan perlakuan antara importir produsen, importir terbatas dengan importir umum.
Saat ini, Bulog tengah melakukan korespondensi dengan Solibertec SL, eskportir kedelai-untuk menjajaki kerjasama pengadaan impor. Bulog sudah memegang 31 daftar eksportir kedelai.
Angky mengakui, penugasan pemerintah kepada Bulog itu tidak akan efektif, apabila pelaku usaha lain tidak diberikan proporsi tanggung jawab yang sama.Pasalnya,praktis empat produsen besar kedelai itulah yang memengang kendali distribusi baik stok maupun harga.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai, permendag tersebut memiliki semangat yang bertolak belakang Peraturan Presiden No 32/2013 tentang Penugasan kepada Perum Bulog tentang pengamanan dan penyaluran kedelai.
Menurut Herman, perubahan mekanisme importasi itu, menabrak aturan yang memiliki hirakhi yang lebih tinggi yakni Peraturan Presiden No 32 tentang Penugasan kepada Perum Bulog tentang pengamanan dan penyaluran kedelai. "Semestinya gugur dengan sendirinya." kbc11
http://www.kabarbisnis.com/read/2843453
Bulog Subang Pamerkan Beras Andalan "Simadu"
1 Desember 2013
TINJAU SUBANG- Badan Urusan Logistik (Bulog) Subang melaunching beras dengan label "Simadu". Beras jenis ini kini sudah bisa didapatkan masyarakat secara umum.
Nama Simadu, bagi warga Subang merupakan nama komoditi buah Nanas. Buah Nanas sendiri adalah bagian dari icon Subang khususnya di daerah Selatan. Yang membedakan nanas biasa dengan nanas si madu adalah daging dan rasanya. Mungkin, terinspirasi dari itu, Bulog melabeli nama beras dengan nama "Simadu".
Menurut Kepala Sub Drive Bulog Subang, Siti Kuwati beras Simadu tersebut sudah dipasarkan rutin di Bulog Mart Subang, Bandung, dan DKI Jakarta, serta koperasi BRI dan dibeberapa hotel. "Untuk pembeli eceran bisa mendapatkan beras Simadu tersebut ke UPGD Binong. Untuk harga hanya Rp9000 per kilogramnya," kata Siti Kuwati kepada TINTAHIJAU.com, Minggu (1/12/2013).
Menurutnya harga Rp9000 per kilogram tersebut karena beras Simadu merupakan beras kualitas premium dan termasuk unggulan beras dari Bulog. "Harga tersebut sesuai dengan kualitas beras," tambahnya.
Adapun untuk target pengadaan beras tahun 2013, bulog Subang menargetkan 60 ribu ton, sampai Desember akhir tahun ini bulog mengaku, pihaknya sudah mencapai 42 ribu ton. "Kita yakin sisanya akan terkejar dalam 1 bulan terakhir, sedangkan kalau untuk stok ada 21 ribu ton dan cukup untuk 8 bulan," pungkasnya. [Warlan putra | @warlanPutra]
http://www.tintahijau.com/ekbis/59-review-gadget/5364-bulog-subang-pamerkan-beras-andalan-qsimaduq
TINJAU SUBANG- Badan Urusan Logistik (Bulog) Subang melaunching beras dengan label "Simadu". Beras jenis ini kini sudah bisa didapatkan masyarakat secara umum.
Nama Simadu, bagi warga Subang merupakan nama komoditi buah Nanas. Buah Nanas sendiri adalah bagian dari icon Subang khususnya di daerah Selatan. Yang membedakan nanas biasa dengan nanas si madu adalah daging dan rasanya. Mungkin, terinspirasi dari itu, Bulog melabeli nama beras dengan nama "Simadu".
Menurut Kepala Sub Drive Bulog Subang, Siti Kuwati beras Simadu tersebut sudah dipasarkan rutin di Bulog Mart Subang, Bandung, dan DKI Jakarta, serta koperasi BRI dan dibeberapa hotel. "Untuk pembeli eceran bisa mendapatkan beras Simadu tersebut ke UPGD Binong. Untuk harga hanya Rp9000 per kilogramnya," kata Siti Kuwati kepada TINTAHIJAU.com, Minggu (1/12/2013).
Menurutnya harga Rp9000 per kilogram tersebut karena beras Simadu merupakan beras kualitas premium dan termasuk unggulan beras dari Bulog. "Harga tersebut sesuai dengan kualitas beras," tambahnya.
Adapun untuk target pengadaan beras tahun 2013, bulog Subang menargetkan 60 ribu ton, sampai Desember akhir tahun ini bulog mengaku, pihaknya sudah mencapai 42 ribu ton. "Kita yakin sisanya akan terkejar dalam 1 bulan terakhir, sedangkan kalau untuk stok ada 21 ribu ton dan cukup untuk 8 bulan," pungkasnya. [Warlan putra | @warlanPutra]
http://www.tintahijau.com/ekbis/59-review-gadget/5364-bulog-subang-pamerkan-beras-andalan-qsimaduq
Jamsostek Gandeng Bulog Salurkan Kebutuhan Pokok Pekerja
2 Desember 2013
WE.CO.ID - PT Jamsostek (Persero) Jawa Barat menggandeng Bulog Divre Jabar untuk memfasilitasi penyalutan kebutuhan pokok pekerja di kawasan industri di provinsi itu.
"Kerja sama penyaluran kebutuhan pokok bagi pekerja dan buruh pabrik ini menjadi terobosan pertama di Indonesia, kami sudah melakukan pembicaraan dengan Bulog Jabar," kata Kepala Kanwil Jamsostek Jabar, Teguh Purwanto di Bandung, Minggu.
Menurut dia, konsep program penyaluran kebutuhan pokok bagi buruh tersebut akan dilakukan dengan memberdayakan koperasi karyawan di lokasi industri masing-masing, sehingga bisa menekan harga lebih murah dari harga di pasaran.
Setiap buruh peserta Jamsostek akan mendapatkan diskon saat membeli kebutuhan pokok dari koperasi karyawan atau pekerja di unit industri masing-masing.
"Nantinya Bulog akan memasok kebutuhan pokok langsung ke koperasi, tidak melewati jalur ditribusi biasa, sehingga ada efesiensi dan margin biaya distribusi. Pada gilirannya harga di koperasi lebih murah," kata Teguh.
Rencannya, program penyaluran kebutuhan pokok bersama Bulog tersebut akan diluncurkan pada HUT Bulog, 5 Desember 2013 di Cirebon. Sebagai pilot project akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Koperasi Karyawan PT Kahatex di Kabupaten Sumedang yang memiliki 26 ribu pekerja.
Selain itu, Jamsostek juga telah mendapat dukungan dari salah satu perbankan nasional untuk mendukung permodalan bagi koperasi karyawan dalam penyaluran kebutuhan pokok tersebut.
"Program ini, selain meningkatkan program manfaat bagi pekerja, juga dalam rangka pemberdayaan koperasi. Koperasi pekerja bisa menjadi besar dan pekerja memiliki keuntungan dapat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokoknya," kata Teguh.
Terkait mekanisme harga diskon bagi peserta Jamsostek tersebut, kata dia akan dilakukan dengan memanfaatkan pergedaan margin dan mekanisme yang akan ditentukan kemudian.
"Contohnya bila salah satu kebutuhan pokok harganya Rp1.000, maka melalui koperasi karyawan bisa Rp900, sisanya akan menjadi bagian layanan nilai tambah bagi pekerja melalui Jamsostek," kata Teguh.
Lebih lanjut, Teguh menyebutkan program tersebut merupakan bagian untuk meningkatkan layanan dari Jamsostek yang pada 2014 akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Perubahan dan tranformasi Jamsostek menjadi BPJS Kesehatan tidak ada masalah untuk program ini, dan kami akan matangkan bersama Bulog," kata Kakanwil Jamsostek Jabar itu menambahkan. (Ant)
http://wartaekonomi.co.id/berita20648/jamsostek-gandeng-bulog-salurkan-kebutuhan-pokok-pekerja.html
WE.CO.ID - PT Jamsostek (Persero) Jawa Barat menggandeng Bulog Divre Jabar untuk memfasilitasi penyalutan kebutuhan pokok pekerja di kawasan industri di provinsi itu.
"Kerja sama penyaluran kebutuhan pokok bagi pekerja dan buruh pabrik ini menjadi terobosan pertama di Indonesia, kami sudah melakukan pembicaraan dengan Bulog Jabar," kata Kepala Kanwil Jamsostek Jabar, Teguh Purwanto di Bandung, Minggu.
Menurut dia, konsep program penyaluran kebutuhan pokok bagi buruh tersebut akan dilakukan dengan memberdayakan koperasi karyawan di lokasi industri masing-masing, sehingga bisa menekan harga lebih murah dari harga di pasaran.
Setiap buruh peserta Jamsostek akan mendapatkan diskon saat membeli kebutuhan pokok dari koperasi karyawan atau pekerja di unit industri masing-masing.
"Nantinya Bulog akan memasok kebutuhan pokok langsung ke koperasi, tidak melewati jalur ditribusi biasa, sehingga ada efesiensi dan margin biaya distribusi. Pada gilirannya harga di koperasi lebih murah," kata Teguh.
Rencannya, program penyaluran kebutuhan pokok bersama Bulog tersebut akan diluncurkan pada HUT Bulog, 5 Desember 2013 di Cirebon. Sebagai pilot project akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Koperasi Karyawan PT Kahatex di Kabupaten Sumedang yang memiliki 26 ribu pekerja.
Selain itu, Jamsostek juga telah mendapat dukungan dari salah satu perbankan nasional untuk mendukung permodalan bagi koperasi karyawan dalam penyaluran kebutuhan pokok tersebut.
"Program ini, selain meningkatkan program manfaat bagi pekerja, juga dalam rangka pemberdayaan koperasi. Koperasi pekerja bisa menjadi besar dan pekerja memiliki keuntungan dapat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokoknya," kata Teguh.
Terkait mekanisme harga diskon bagi peserta Jamsostek tersebut, kata dia akan dilakukan dengan memanfaatkan pergedaan margin dan mekanisme yang akan ditentukan kemudian.
"Contohnya bila salah satu kebutuhan pokok harganya Rp1.000, maka melalui koperasi karyawan bisa Rp900, sisanya akan menjadi bagian layanan nilai tambah bagi pekerja melalui Jamsostek," kata Teguh.
Lebih lanjut, Teguh menyebutkan program tersebut merupakan bagian untuk meningkatkan layanan dari Jamsostek yang pada 2014 akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Perubahan dan tranformasi Jamsostek menjadi BPJS Kesehatan tidak ada masalah untuk program ini, dan kami akan matangkan bersama Bulog," kata Kakanwil Jamsostek Jabar itu menambahkan. (Ant)
http://wartaekonomi.co.id/berita20648/jamsostek-gandeng-bulog-salurkan-kebutuhan-pokok-pekerja.html
Minggu, 01 Desember 2013
Impor kedelai tak boleh diserahkan kepada swasta
1 Desember 2013
Jakarta (ANTARA News) - Dewan Kedelai Nasional (DKN) menyatakan impor kedelai nasional seharusnya ditangani Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan diserahkan kepada swasta.
Ketua Umum DKN Benny A Kusbini di Bogor, Minggu mengatakan, saat ini impor kedelai dilakukan oleh pengusaha yang tidak menginginkan swasembada karena mereka diuntungkan oleh kondisi sekarang yang antara lain bea impor nol persen.
"Impor kedelai mengapa diserahkan ke swasta? Seharusnya diserahkan ke BUMN," katanya dalam dialog pada temu media yang digelar Forum Wartawan Bulog.
Dia menyatakan Perum Bulog, PT Berdikari, PT RNI, bahkan koperasi, bisa ditugaskan untuk impor kedelai itu.
Hal senada dinyatakan Ketua Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia Kabupaten Bogor Suhaeri bahwa tata niaga kedelai seharusnya ditangani Bulog.
Dia mengungkapkan, pada kurun 1979-1998 saat koperasi bekerjasama dengan Bulog untuk pengadaan kedelai bagi perajin tempe dan tahu, suplai selalu tersedia dengan harga terjangkau.
"Harga selama kurun itu harga kedelai tidak pernah turun, sehingga petani untung, tapi perajin masih mampu menjangkau dan Bulog tidak rugi," katanya.
Sementara itu Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan, pemerintah seharusnya mewajibkan importir untuk menyerap kedelai dalam negeri terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Sisanya, kalau ada kekurangan, menurut dia, baru mengimpor, sehingga tidak memukul petani kedelai dalam negeri.
Winarno menyatakan, pemerintah seharusnya mengembalikan peran Bulog untuk stabilisasi harga dan impor sesuai kebutuhan produksi dalam negeri jika tidak mencukupi.
Menurut dia, petani yang menanam kedelai dalam luasan kecil-kecil tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan kebutuhan komoditas tersebut kebanyakan ada di perkotaan, sehingga diperlukan peran Bulog yang bisa membeli dan menampung serta menjual ke pengrajin tahu dan tempe.
"Pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai stabilisasi harga kedelai, seharusnya hanya Bulog yang mendapat kuota impor kedelai, sedangkan swasta lain harus dalam kendali Perum Bulog," tukasnya.
Dengan tata niaga tersebut, Winarno yakin harga kedelai bisa dikendalikan sehingga petani, produsen dan konsumen tahu tempe akan selalu mendapat harga yang stabil.
http://www.antaranews.com/berita/407540/impor-kedelai-tak-boleh-diserahkan-kepada-swasta
 |
Jakarta (ANTARA News) - Dewan Kedelai Nasional (DKN) menyatakan impor kedelai nasional seharusnya ditangani Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan diserahkan kepada swasta.
Ketua Umum DKN Benny A Kusbini di Bogor, Minggu mengatakan, saat ini impor kedelai dilakukan oleh pengusaha yang tidak menginginkan swasembada karena mereka diuntungkan oleh kondisi sekarang yang antara lain bea impor nol persen.
"Impor kedelai mengapa diserahkan ke swasta? Seharusnya diserahkan ke BUMN," katanya dalam dialog pada temu media yang digelar Forum Wartawan Bulog.
Dia menyatakan Perum Bulog, PT Berdikari, PT RNI, bahkan koperasi, bisa ditugaskan untuk impor kedelai itu.
Hal senada dinyatakan Ketua Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia Kabupaten Bogor Suhaeri bahwa tata niaga kedelai seharusnya ditangani Bulog.
Dia mengungkapkan, pada kurun 1979-1998 saat koperasi bekerjasama dengan Bulog untuk pengadaan kedelai bagi perajin tempe dan tahu, suplai selalu tersedia dengan harga terjangkau.
"Harga selama kurun itu harga kedelai tidak pernah turun, sehingga petani untung, tapi perajin masih mampu menjangkau dan Bulog tidak rugi," katanya.
Sementara itu Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan, pemerintah seharusnya mewajibkan importir untuk menyerap kedelai dalam negeri terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Sisanya, kalau ada kekurangan, menurut dia, baru mengimpor, sehingga tidak memukul petani kedelai dalam negeri.
Winarno menyatakan, pemerintah seharusnya mengembalikan peran Bulog untuk stabilisasi harga dan impor sesuai kebutuhan produksi dalam negeri jika tidak mencukupi.
Menurut dia, petani yang menanam kedelai dalam luasan kecil-kecil tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan kebutuhan komoditas tersebut kebanyakan ada di perkotaan, sehingga diperlukan peran Bulog yang bisa membeli dan menampung serta menjual ke pengrajin tahu dan tempe.
"Pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai stabilisasi harga kedelai, seharusnya hanya Bulog yang mendapat kuota impor kedelai, sedangkan swasta lain harus dalam kendali Perum Bulog," tukasnya.
Dengan tata niaga tersebut, Winarno yakin harga kedelai bisa dikendalikan sehingga petani, produsen dan konsumen tahu tempe akan selalu mendapat harga yang stabil.
http://www.antaranews.com/berita/407540/impor-kedelai-tak-boleh-diserahkan-kepada-swasta
Dahlan: Indonesia Tak Lagi Impor Beras
1 Desember 2013
Surabaya - Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan bahwa beras sudah tidak impor lagi pada tahun ini. Sedangkan masalah pupuk juga sudah tidak ada kelangkaan dalam dua tahun terakhir.
"Tahun lalu sebenarnya kita sudah bisa tidak impor beras, tapi kita tetap impor bukan karena kekurangan, melainkan untuk jaga-jaga kalau ada bencana," katanya di Surabaya, Sabtu (30/11).
Di hadapan ratusan mahasiswa se-Jawa-Bali yang mengikuti seminar 'Ketahanan Pangan Nasional' dalam rangkaian "3rd Airlangga Ideas Competition", ia menjelaskan kebutuhan beras saat ini 3,6 juta ton.
"Bulog sudah mampu mencapai target itu sejak tahun lalu, tapi tahun lalu tetap impor untuk jaga-jaga terhadap bencana. Nggak apa-apa diprotes mahasiswa daripada rakyat kekurangan bila ada bencana," katanya.
Namun, mulai tahun ini sudah tidak impor lagi. "Masalahnya, mutu beras kita masih rendah, karena terlalu lama disimpan di gudang, sehingga wajar kalau berasnya berbau atau ada kutu, tapi hal itu justru karena produksi beras kita sukses," katanya.
Untuk menyiasati rendahnya mutu beras itu, pihaknya mendapatkan saran dari petani Bantul, Jawa Tengah, agar pemerintah meniru sistem lumbung padi pasa masa lalu yang menyimpan beras dan gabah.
"Atas saran petani Bantul itu, pengadaan Bulog ke depan akan ada 20 persen dalam bentuk gabah, sehingga mutu beras kita tidak rendah. Ada saran secara teknologi, tapi beras tidak terlalu membutuhkan itu," katanya.
Tidak hanya beras, katanya, kini juga sudah tidak ada lagi berita kelangkaan pupuk dalam dua tahun terakhir. "Itu karena Dirut PT Petrokimia membenahi manajemen distribusi pupuk, jadi masalahnya bukan dalam produksi, tapi manajemen pupuk," katanya.
Teknologi Pangan Menanggapi pertanyaan mahasiswa tentang impor kedelai dan garam, mantan Dirut PT PLN itu menyatakan hal itu akan diatasi dengan teknologi, sebab berharap kepada petani sangat sulit, karena petani sekarang sudah cerdas dan lebih memilih padi yang menguntungkan.
"Tapi, kalau dibiarkan, maka kita akan impor kedelai terus, karena itu saya akan bekerja sama dengan Prof Ni Nyoman Tripuspaningsih MSi dari FKH Unair untuk merintis teknologi transgenik bagi kedelai," katanya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mengembangkan enzym yang ditemukan Prof Ni Nyoman Tripuspaningsih MSi dari FKH Unair untuk melakukan rekayasa pangan guna penggemukan sapi.
"Mungkin kita menyewa lahan penggemukan di Australia, karena lahan yang luas tersedia dan pangan juga tersedia, tapi kita akan gunakan teknologi enzym itu, sehingga kita akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa memenuhi kebutuhan daging sapi secara mandiri," katanya.
Untuk garam, ia menegaskan bahwa kebutuhan garam masyarakat sebenarnya tidak kekurangan, karena kebutuhan masyarakat hanya separuh, sedangkan separuhnya merupakan kebutuhan industri, terutama pabrik kertas dan Pertamina.
"Jadi, ada persepsi yang keliru bahwa kita kekurangan garam, padahal impor garam itu hanya untuk industri. Tapi, sekarang sudah ada teknologi membran, sehingga kualitas garam petani akan membaik, sehingga industri akan membeli langsung tanpa perlu impor, tentu sifatnya bertahap," katanya.
Oleh karena itu, salah seorang peserta Konvensi Capres Demokrat itu mengharapkan mahasiswa yang tidak mau menjadi petani untuk merancang teknologi pangan guna membantu petani, seperti konsep pengeringan padi dari seorang mahasiswa asal Yogyakarta. "Kita juga perlu mesin perontok, dan banyak lagi," katanya, menantang para mahasiswa.
Selain di Unair, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga mengikuti senam di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), lalu menghadiri "Seri Kuliah Umum Kepresidenan" dari Departemen Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Surabaya (Ubaya) dan meninjau pameran hasil karya mahasiswa Fakultas Farmasi Unair.
Penulis: /ARD
http://www.beritasatu.com/makro/152924-dahlan-indonesia-tak-lagi-impor-beras.html
 |
Surabaya - Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan bahwa beras sudah tidak impor lagi pada tahun ini. Sedangkan masalah pupuk juga sudah tidak ada kelangkaan dalam dua tahun terakhir.
"Tahun lalu sebenarnya kita sudah bisa tidak impor beras, tapi kita tetap impor bukan karena kekurangan, melainkan untuk jaga-jaga kalau ada bencana," katanya di Surabaya, Sabtu (30/11).
Di hadapan ratusan mahasiswa se-Jawa-Bali yang mengikuti seminar 'Ketahanan Pangan Nasional' dalam rangkaian "3rd Airlangga Ideas Competition", ia menjelaskan kebutuhan beras saat ini 3,6 juta ton.
"Bulog sudah mampu mencapai target itu sejak tahun lalu, tapi tahun lalu tetap impor untuk jaga-jaga terhadap bencana. Nggak apa-apa diprotes mahasiswa daripada rakyat kekurangan bila ada bencana," katanya.
Namun, mulai tahun ini sudah tidak impor lagi. "Masalahnya, mutu beras kita masih rendah, karena terlalu lama disimpan di gudang, sehingga wajar kalau berasnya berbau atau ada kutu, tapi hal itu justru karena produksi beras kita sukses," katanya.
Untuk menyiasati rendahnya mutu beras itu, pihaknya mendapatkan saran dari petani Bantul, Jawa Tengah, agar pemerintah meniru sistem lumbung padi pasa masa lalu yang menyimpan beras dan gabah.
"Atas saran petani Bantul itu, pengadaan Bulog ke depan akan ada 20 persen dalam bentuk gabah, sehingga mutu beras kita tidak rendah. Ada saran secara teknologi, tapi beras tidak terlalu membutuhkan itu," katanya.
Tidak hanya beras, katanya, kini juga sudah tidak ada lagi berita kelangkaan pupuk dalam dua tahun terakhir. "Itu karena Dirut PT Petrokimia membenahi manajemen distribusi pupuk, jadi masalahnya bukan dalam produksi, tapi manajemen pupuk," katanya.
Teknologi Pangan Menanggapi pertanyaan mahasiswa tentang impor kedelai dan garam, mantan Dirut PT PLN itu menyatakan hal itu akan diatasi dengan teknologi, sebab berharap kepada petani sangat sulit, karena petani sekarang sudah cerdas dan lebih memilih padi yang menguntungkan.
"Tapi, kalau dibiarkan, maka kita akan impor kedelai terus, karena itu saya akan bekerja sama dengan Prof Ni Nyoman Tripuspaningsih MSi dari FKH Unair untuk merintis teknologi transgenik bagi kedelai," katanya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mengembangkan enzym yang ditemukan Prof Ni Nyoman Tripuspaningsih MSi dari FKH Unair untuk melakukan rekayasa pangan guna penggemukan sapi.
"Mungkin kita menyewa lahan penggemukan di Australia, karena lahan yang luas tersedia dan pangan juga tersedia, tapi kita akan gunakan teknologi enzym itu, sehingga kita akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa memenuhi kebutuhan daging sapi secara mandiri," katanya.
Untuk garam, ia menegaskan bahwa kebutuhan garam masyarakat sebenarnya tidak kekurangan, karena kebutuhan masyarakat hanya separuh, sedangkan separuhnya merupakan kebutuhan industri, terutama pabrik kertas dan Pertamina.
"Jadi, ada persepsi yang keliru bahwa kita kekurangan garam, padahal impor garam itu hanya untuk industri. Tapi, sekarang sudah ada teknologi membran, sehingga kualitas garam petani akan membaik, sehingga industri akan membeli langsung tanpa perlu impor, tentu sifatnya bertahap," katanya.
Oleh karena itu, salah seorang peserta Konvensi Capres Demokrat itu mengharapkan mahasiswa yang tidak mau menjadi petani untuk merancang teknologi pangan guna membantu petani, seperti konsep pengeringan padi dari seorang mahasiswa asal Yogyakarta. "Kita juga perlu mesin perontok, dan banyak lagi," katanya, menantang para mahasiswa.
Selain di Unair, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga mengikuti senam di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), lalu menghadiri "Seri Kuliah Umum Kepresidenan" dari Departemen Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Surabaya (Ubaya) dan meninjau pameran hasil karya mahasiswa Fakultas Farmasi Unair.
Penulis: /ARD
http://www.beritasatu.com/makro/152924-dahlan-indonesia-tak-lagi-impor-beras.html
Selama 2013, Bulog Klaim Lampung Tak Terima Beras Impor
30 November 2013
BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Bulog Divre Lampung mengklaim provinsi Lampung tidak akan terciprat kran impor beras sepanjang tahun 2013, pasalnya stok beras di perum bulog divre lampung masih aman sampai musim panen depan tiba atau Maret 2014. Hal itu ditegaskan Humas Perum Bulog Divre Lampung Susana.
“Dari awal tahun sampai November 2013, beras tercukupi dari lokal bahkan masih aman stok kita, mudah-mudahan sampai musim panen 2014 yaitu pada maret 2014 masih bisa dicukupi,”kata dia dihubungi Lampost melalui telepon, Sabtu (30/11)
Bahkan pemenuhan kebutuhan beras di Lampung pun tak mengimpor dari provinsi lain di Indonesia, keseluruhan beras terserap dari petani di Lampung yang berasal dari daerah produsen beras seperti di Lampung timur, Lampung tengah, Lampung Selatan dan Mesuji. ()
Laporan : Karlina
Editor : Sulaiman
http://lampost.co/berita/selama-2013-bulog-klaim-lampung-tak-terima-beras-impor
BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Bulog Divre Lampung mengklaim provinsi Lampung tidak akan terciprat kran impor beras sepanjang tahun 2013, pasalnya stok beras di perum bulog divre lampung masih aman sampai musim panen depan tiba atau Maret 2014. Hal itu ditegaskan Humas Perum Bulog Divre Lampung Susana.
“Dari awal tahun sampai November 2013, beras tercukupi dari lokal bahkan masih aman stok kita, mudah-mudahan sampai musim panen 2014 yaitu pada maret 2014 masih bisa dicukupi,”kata dia dihubungi Lampost melalui telepon, Sabtu (30/11)
Bahkan pemenuhan kebutuhan beras di Lampung pun tak mengimpor dari provinsi lain di Indonesia, keseluruhan beras terserap dari petani di Lampung yang berasal dari daerah produsen beras seperti di Lampung timur, Lampung tengah, Lampung Selatan dan Mesuji. ()
Laporan : Karlina
Editor : Sulaiman
http://lampost.co/berita/selama-2013-bulog-klaim-lampung-tak-terima-beras-impor
Langganan:
Postingan (Atom)